:: LAMPUNG POST :: Senin, 18 Agustus 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

senin, 18 agustus 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

Koruptor Tidak Dapat Remisi KEMENTERIAN Hukum dan HAM tidak memberikan remisi kepada para koruptor, termasuk 31 koruptor di Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Hukum dan HAM Dwi Prasetyo Santoso menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W9.1598.PS.01.04 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, dinyatakan 3.050 narapidana mendapat remisi pada peringat­an HUT ke-69 RI. Dari remisi tersebut, tidak satu pun narapidana korup­si yang mendapatkan remisi, termasuk dua mantan kepala daerah, yaitu mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad dan mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa. Dwi Prasetyo menjelaskan pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kami sudah mengajukan usulan ke pusat, tetapi sejauh ini belum turun remisi untuk mereka,” kata Dwi, kemarin (17/8), usai upacara pemberian remisi di LP Kelas I Bandar Lampung, Rajabasa. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat semakin tingginya korup­ si yang dilakukan oleh kepala daerah. Pada 2013 terdapat 11 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dan pada 2014 tercatat 25 kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Modus korupsi yang paling banyak digunakan ialah penyalahgunaan anggar­ an, selanjutnya penggelapan uang dan laporan fiktif. “Jumlah kasus korupsi juga meningkat. Pada 2013 ada 239 kasus dengan 677 tersangka, sedangkan pada 2014 naik menjadi 659 kasus dengan 659 tersangka”, kata Kepala Divisi Investigasi dan Informasi ICW Lais Abid, kemarin, di Jakarta. Aktor-aktor yang ditetapkan menjadi tersangka yakni pejabat pemda (42,6%), direktur/pegawai swasta (18,9%), anggota DPRD (7,5 %), kepala dinas (8,6%), direktur BUMN (5,1%), dan ter­ akhir kepala daerah (3,7%). Berdasarkan data, peme­ rintah daerah menjadi instansi paling banyak melakuan tindak korupsi (97 kasus), disusul DPRD sebanyak 21 kasus, lalu Dinas Pekerjaan Umum, kementerian, dan Dinas Pendidikan. Menurut ICW, aparat kejaksaan merupakan penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi, terutama sektor infrastruktur, berikutnya sektor keuangan daerah. (BOY/K1) PENJARA OVERKAPASITAS... Hlm. 7

28 Hal.

No. 13229

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Merdeka dari Korupsi

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

PANJAT PINANG. Ratusan warga ikut menyaksikan lomba panjat pinang di bawah jembatan beton Kampung Perwata, Kuripan, Telukbetung Barat, kemarin (17/8). Setiap HUT RI, warga selalu mengadakan berbagai lomba di lokasi ini.

12 Nama Masuk Bursa Pemilukada Pemilukada Kota Bandar Lampung 2015 memberi peluang bagi kandidat yang diusung parpol dan perseorangan. Vera Aglisa

S

EJUMLAH tokoh terus bermunculan menyatakan diri maju bersaing dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bandar Lampung. Hingga kemarin (17/8), setidaknya 12 nama telah masuk bursa suksesi pemimpin di Bumi Tapis Berseri itu. Calon petahana Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. pun memastikan diri ikut bersaing dalam pesta demokrasi itu, begitu juga wakilnya, Thoborni Harun. Selain itu, ada juga Penjabat (Pj.) Bupati Pesisir Barat Kherlani dan lainnya (selengkapnya lihat tabel).

Herman mengungkapkan bakal menjadikan Januari sebagai waktu untuk mendeklarasikan pencalonannya. “Enggak ada waktu yang sempit. (Pilwakot) masih lama. Januari, dua sampai tiga bulan nanti baru kami persiapan,” kata Herman seusai mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dan pengi­ baran bendera Merah Putih di lapangan Korpri, kantor gubernur Lampung, Minggu (17/8). Menurut Herman, hingga kini dia belum berkomunikasi intensif dengan partai politik di Kota Tapis Berseri, termasuk dengan PDIP yang mengusungnya saat Pemilihan Wali Kota 2010 lalu. Sebelumnya, Herman juga mewacanakan pencalonan dirinya melalui jalur perseorangan

Waktu Kecil Selalu Menyanyi di Panggung 17-an. Hlm. 16

12 Tokoh yang Maju dalam Pemilukada Bandar Lampung 1. Herman H.N. 2. Kherlani 3. Hartarto Lojaya 4. Thobroni Harun 5. Toni Eka Chandra 6. Maruli Hendra Utama 7. Novelia Yustin Sanggem 8. Sjachrazad Z.P. 9. Tito Budi Raharto 10. Riza Fachrial 11. Dharma Wijaya 12. Abi Hasan Mu’an

: Wali Kota Bandar Lampung : Pj. Bupati Pesisir Barat : Anggota DPRD Lampung : Wakil Wali Kota Bandar Lampung : Anggota DPRD Lampung : Akademisi : Aktivis : Ketua DPC PDIP Bandar Lampung : Dewan Pembina Paku Banten : Ketua RAPI Lampung : Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung : Advokat Sumber: Data Pemberitaan

atau independen. Untuk maju dari jalur nonpartai politik itu, Herman harus mendapatkan dukungan masyarakat dengan bukti kartu tanda penduduk (KTP) 3% dari jumlah pemilih dan tersebar di 50% kecamatan yang ada. Terpisah, calon wakil wali kota Bandar Lampung, Tito Budi Raharto, mengatakan banyaknya calon muncul itu menunjukan bahwa banyak pula yang ingin membangun Kota Tapis Berseri. Kendati begitu, dia berharap itu bukan hanya muncul saat menjelang pemilukada, melainkan berkelanjutan. “Saya komitmen, meski tidak terpilih sekalipun, tetap ingin membangun bersama kepala

daerah terpilih, karena citacita saya membangun bersama rakyat,” kata dia.

Koalisi Untuk kandidat dari dukungan partai politik pun terus mempersiapkan diri, salah satunya calon wali kota dari Partai NasDem Dharma Wijaya. Sekretaris DPW NasDem Lampung itu berwacana melakukan koalisi dengan PDIP, Partai Demokrat, dan parpol koalisi pengusung Jokowi-JK. “Saya sudah melakukan penjajakan dan alhamdulillah disambut baik,” katanya. (CR11/U1)

veraglisa@lampungpost.co.id

kolom pakar

Melihat Daya Saing Lampung

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

TIDAK DAPAT REMISI. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyalami Andy Achmad di LP Rajabasa seusai memberikan remisi secara simbolis kepada delapan perwakilan narapidana dan pengembalian empat anak negara kepada masing-masing keluarganya. Sementara itu, Andy Achmad tidak mendapatkan remisi pada HUT ke-69 RI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

KAMIS lalu, 14 Agustus 2014, dua peneliti Asian Competitivness Institute, Lee Kwan YeuwSchool of Public Policy, National University of Singapore, berkunjung dan mempresentasikan hasil penelitian mereka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kedatangan peneliti dari ACINUS ini bertujuan memetakan analisis daya saing dan strategi pembangunan di 33 provinsi di Indonesia. Beberapa peneliti tergabung dalam riset tahunan dan bertugas melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Dosen Unila lintas disiplin, baik ekonomi, politik, maupun kebijakan ­publik, diundang untuk konsultasi publik sekaligus memberikan penilaian

KEMERDEKAAN Indonesia perlu diberi interpretasi baru. Indonesia baru disebut merdeka apabila bebas dari korupsi. Korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap n DP. RAHARJO hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sebab itulah korupsi masuk golongan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Peringatan Hari Kemerdekaan kali ini harus dijadikan momentum konsolidasi tekad seluruh anak bangsa untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Korupsi harus dinyatakan sebagai musuh bersama. Tekad saja tidak cukup. Negeri ini membutuhkan presiden yang punya nyali besar memberantas korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama 10 tahun terakhir, telah mene­ken 176 izin pemeriksaan pejabat terkait korupsi di antaranya kepala daerah, menteri, dan anggota legislatif. Kita prihatin, sangat prihatin, pejabat yang mestinya menjadi tokoh panutan masyarakat malah tersandung kasus korupsi. Pada periode 2004—2014, sedikitnya terdapat 277 pejabat negara pusat, daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersandung kasus hukum yang ­ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka yang luar biasa besarnya. Tampak jelas pemberantasan korupsi belum membawa efek jera karena hukuman badan yang dijatuhkan pengadilan masih setengah hati. Belum lagi setelah menjalani hukuman, koruptor diberi diskon hukuman alias remisi. Memperingati Hari Kemerdekaan pada tahun ini tanpa diskon hukuman untuk koruptor. Syarat koruptor mendapatkan remisi diperberat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Koruptor yang berhak mendapatkan remisi adalah me­ reka yang bersedia bekerja sama penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Ada 31 koruptor yang tidak mendapatkan remisi di Lampung, di antaranya mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampoerna Jaya dan dan mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa. Keduanya belum melunasi denda atau uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Semangat pemberantasan korupsi kini diletakkan di atas pundak presiden terpilih, Joko Widodo. Ia harus mampu membebaskan negeri ini dari belenggu korupsi sebagaimana para pendiri negara mampu membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Korupsi ibarat kanker stadium akhir yang setiap saat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi pada semester pertama tahun ini justru meningkat. Terdapat 308 kasus korupsi pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2014. Pada semester yang sama pada 2013 terungkap 267 kasus. Koruptor telah memiskinkan rakyat, termasuk rakyat Lampung. Karena itulah rakyat di daerah ini susah melihat koruptor senang dan senang melihat koruptor susah. Rakyat Lampung ingin merdeka dari korupsi. n

Arizka Warganegara Dosen FISIP Universitas Lampung

melalui survei. Terdapat lima hal yang mereka teliti, yaitu daya saing keseluruhan per provinsi di Indonesia, menilai stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintahan dan institusi, kondisi finansial-bisnis dan tenaga kerja, serta yang terakhir tim peneliti ingin melihat kuali-

tas hidup dan pembangunan infrastruktur. Tim ACI-NUS meng­ analisis berdasar 104 indikator yang berbeda mengambil data primer berdasar data BPS dan data lainnya. Tulisan ini hanya ingin sedikit me-review dan memberikan gambaran umum hasil dari penelitian ACI-NUS mengenai daya saing Lampung pada 2011 yang terekam dalam ACI Policy Papaer Series No. 18 tahun 2014. Sekali lagi, tulisan ini hanya ingin memberikan informasi pada publik mengenai posisi daya saing Lampung dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dalam view peneliti ACI-NUS.

BERSAMBUNG KE HLM. 4

oasis

Hari Kemerdekaan dan Kebangsaan SEBUAH studi oleh tim Harvard Kennedy School, Amerika Serikat, menerangkan perayaan hari kemerdekaan, semisal deklarasi kemerdekaan atau yang dikenal ­dengan Hari Kemerdekaan 4 Juli, memberi dampak positif dalam lanskap politik di Negeri Paman Sam. Untuk menyelidiki apakah Fourth of July memengaruhi preferensi dan perilaku warga, tim menganalisis data hasil studi oleh American National Election Studies (ANES) yang dilakukan pada 1954—2008. Studi itu menunjukkan interaksi sosial dan pengalaman acara budaya menjadi penggerak penting bagi perilaku politik warga AS. Empat Juli membangun identitas nasional dan keyakinan bersama dalam prinsip-prinsip dasar yang mendukung masyarakat. Perayaan deklarasi kemerdekaan juga membuat anak-anak di AS sangat responsif terhadap perubahan. (MI/R4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.