www.lampost.co
@lampostonline, @buraslampost
T E R U J I T E PERC AYA
senin, 1 september 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13243
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Festival Dalam Tempurung
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
TAPIS CARNIVAL. Pergelaran Parade Lampung Culture dan Tapis Carnival IV bertajuk The Legends and Glories of Lampung Culture merupakan rangkaian puncak Festival Krakatau 2014, Minggu (31/8). Kegiatan itu dibuka Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar.
Tapis Carnival Tutup Festival Krakatau 2014 TAPIS Carnival dan Parade Bu daya Lampung menutup perge laran Festival Krakatau 2014, Minggu (31/8). Lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari Papua, Yogyakarta, dan berbagai dae rah di Lampung mengikuti ke giatan budaya spektakuler itu. Acara ini ini merupakan yang keempat kalinya diselenggara kan. Parade tahunan ini dimulai dari Mahan Agung, Jalan Dr. Susilo, menuju Tugu Adipura, dan selesai di Lapangan Saburai. Pentas budaya itu dibuka de ngan pementasan tari harmoni nengah nyampur yang menceri takan tentang keharmonisan suku bangsa yang tinggal di Lam pung dengan mengedepankan semangat kelampungan, sekitar pukul 14.00. Acara tahunan ini ditutup dengan Tapis Carnival dan Pa rade Budaya Lampung. Tema yang diangkat adalah Legenda kejayaan dan kekhasan budaya Lampung. Gubernur Lampung
Muhammad Ridho Ficardo mengatakan kegiatan kali ini merupakan langkah nyata dari Lampung untuk mengembang kan seni budaya. Ke depan, ujarnya, kegiatan ini terus di lakukan sehingga banyak inves tor yang datang ke Lampung dan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. “Kegiatan ini merupakan ke giatan yang bisa mendatangkan banyak wisatawan dan harus mampu menggerakkan kegiat an ekonomi kreatif,” ujarnya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan Festival Krakatau merupakan kegiatan yang bagus dan perlu ditingkatkan. Keung gulan festival ini dibandingkan dengan festival-festival lainnya di Indonesia adalah mengangkat keunikan budaya dari berbagai etnis. (*7/D1)
Whulandary Peduli Kain Indonesia.
Hlm. 16
Pemerasan Tidak Asing di LP Gunungsugih PEMERASAN yang berujung pe nyiksaan terhadap narapidana di LP Gunungsugih, Lampung Tengah, merupakan peman dangan yang tidak asing lagi. Tidak ada yang bisa menolong mereka kesakitan, melapor pun hanya sia-sia. Hal itu diungkapkan sejumlah mantan warga binaan di tempat itu. Mereka yang sudah kembali ke masyarakat berharap ada perubahan segera, sebelum ada korban lainnya yang dikabar kan tewas karena sakit. “Kalau dibiarkan begitu terus, yakinlah banyak korban se lanjutnya. Badan luar tampak sehat, tetapi dalam remuk,” ujar seorang napi, yang kini telah berjualan kue putu keliling, saat dihubungi, kemarin (31/8). Ungkapan yang sama ditutur kan salah satu keluarga korban yang tewas akibat menderita berkepanjangan dan tidak segera diobati. “Ada yang terus dihajar sampai keluar darah kental dari mulutnya. Sekarang berangsur membaik. Bisa dicek, beberapa napi sekarang menjadi tuli ka rena sering dipukul,” ujarnya.
Bahkan, bagi tahanan yang baru jatuh vonisnya kemudian pindah blok dimintai uang Rp2 juta. Memang, sejak kemarin semua napi yang memegang ponsel dirazia, bahkan pe gawai dilarang membawa ponsel. Namun, hal itu tidak akan berlangsung lama. “Nanti kembali lagi begitu,” kata dia. Ansori, narapidana 15 tahun penjara terkait kasus pembunuh an di Padangratu, yang selama ini disebut-sebut mantan napi se bagai eksekutor paling ditakuti, harusnya menjadi perhatian petugas. “Saya tahu waktu tujuh belasan dia memberi uang sama Pak Haji ratusan ribu, banyak sekali. Herannya, dia tidak takut walaupun dilihat banyak napi,” ujar pria, yang tidak ingin di sebut namanya. Menanggapi hal itu, pengamat hukum pidana Universitas Lampung, Wahyu Sasongko, mengatakan perlu adanya rota si besar-besaran di LP Gunung sugih. Para mafia dan petu gas lembaga pemasyarakatan harus dipindah ke tempat yang baru. (TIM/U1)
Kuota Perempuan
DPRD Lampung 14% KPU mewajibkan parpol menempatkan minimal 30% caleg perempuan untuk setiap daerah pemilihan. Namun, caleg perempuan yang terpilih tidak memenuhi kuota 30%. Eka Setiawan
J
UMLAH anggota legislatif perempuan di DPRD Lam pung 2014—2019 sebanyak 12 dari total 85 orang atau baru 14%. Meskipun naik dibanding kan periode sebelumnya, yaitu 12%, jumlah itu masih jauh di bawah proporsi ideal 30% sesuai undang-undang. Dua belas perempuan ang gota DPRD Lampung itu yakni Eva Dwiana Herman H.N., Apri liati, dan Syafariah Widianti Z.P. (PDIP); Sahanah, Sahyana, dan Asih Fatwanita (NasDem); Ririn Kuswantari dan Mega Putri Tarmizi (Golkar); Elly Wahyuni (Gerindra); Zeldayati (PPP); Kar lina (PKB); serta Asmara Dewi (PAN). Meskipun baru 14%, kuota perempuan tahun ini masih lebih baik dibandingkan DPRD 2009—2014 yakni 9 dari 75 orang atau 12%. Pelantikan 85 anggota DPRD Lampung hari ini dipimpin ketua Pengadilan Tinggi Lam pung. Dedi Aprizal (PDIP) men jabat ketua sementara dan Toto Herwantoko (Demokrat) seba gai wakil ketua sementara.
Dasar pelantikan 85 anggota DPRD Lampung 2014—2019 ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 161.18-5341 Tahun 2014. “Keterwakilan perempuan masih jauh dari harapan. Ka lau berdasar kuota 30% sesuai undang-undang, seharusnya 26 perempuan. Jadi masih kurang 14 orang,” ujar Kasubbag Humas dan Protokol DPRD Lampung Ferry A. Kadir, saat geladi resik pelantikan di ruang paripurna DPRD Lampung, Minggu (31/8).
K
alau berdasar kuota 30% sesuai undangundang, seharusnya 26 perempuan. Jadi masih kurang 14 orang.
Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mensyaratkan daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Da lam Pemilu 2014, KPU juga mewajibkan partai politik me nempatkan minimal 30% caleg perempuan untuk setiap dae rah pemilihan. Namun, jumlah
caleg perempuan yang terpilih tidak memenuhi kuota 30%. Konflik Golkar Masih terkait pelantikan, Ketua DPD I Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie menuding KPU Lampung men campuri urusan partai dengan berkukuh melantik Mirzalie. “Mereka tidak paham, partai itu punya AD/ART,” kata Alzier. Menurut dia, KPU Lampung seharusnya menindaklan juti surat DPP Golkar No. B-11/ GOLKAR/VIII/2004 yang ditan datangani Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga dan Sekre taris Jenderal Idrus Marham. Dalam surat tersebut DPP meminta caleg terpilih Golkar, Mirzalie, tidak dilantik. DPP Golkar menilai Mirzalie sudah melakukan pelanggaran berat dan melanggar AD/ART partai. “Jika besok tetap dilantik, kami akan menuntut KPU dan mengeluarkan Mirzalie dari ruang sidang,” ujarnya. Di pihak lain, KPU Lampung menolak memenuhi perminta an DPP Golkar untuk menunda pelantikan Mirzalie. “Hasil ra pat pleno KPU, Mirzalie harus tetap dilantik bersama 84 caleg terpilih lainnya. Kami memu tuskan Mirzalie tetap dilan tik,” ujar Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. (UIN/R4)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
kolom pakar
Pergantian Pemerintahan dan Pembangunan SIKLUS kehidupan selalu ber jalan dengan dinamis. Setiap hari kita menemui siklus per gantian kehidupan. Fakul tas Hukum Unila, misalnya, baru saja melakukan prosesi penerimaan mahasiswa baru melalui kegiatan Propti yang mulai berubah menjadi lebih humanis dan akademis. Undangan pernikahan pun berdatangan tiap minggu nya. Bahkan, minggu lalu anak saya, Haruka, sudah mengikuti kelulusan di seko lah baletnya. Semua menuju perubahan dan pergantian siklus kehidupan. Siklus ke hidupan juga menyentuh segi pemerintahan dan ketatane garaan. Pada tahun ini saja
Rudy Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
kita menyaksikan kehidupan baru dalam berbagai segi pemerintahan, baik nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, peme rintahan SBY yang berkuasa selama 10 tahun akan mem berikan tongkat estafet ke pada pemerintahan Jokowi. Di Lampung, pemerintahan
Sjahroedin selama dua periode telah digantikan pemerintahan Ridho sejak Juni silam. Namun, pemerintahan bu kanlah seperti perlombaan lari estafet yang mengharuskan se mua pelari mempunyai mindset sama menuju satu garis finis. Pergantian pemerin tahan di sisi lain menimbulkan masalah mendasar akan kelan jutan program pembangunan yang telah dicanangkan. Tulisan ini akan mencoba mengulas mengenai fenomena pergantian pemerintahan dan kelanjutan pembangunan di Lampung di dua level peme rintahan, yaitu nasional dan daerah. BERSAMBUNG Ke Hlm. 4
DINAS Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung bersama enam dinas lainnya masuk kategori zona merah versi Ombudsman. Artinya, pemenuhan pelayanan pu blik di dinas tersebut sangat buruk. Di tangan dinas yang pelayanan publiknya sangat IKUTI BEDAH TAJUK buruk itulah Festival Krakatau SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB 2014 diselenggarakan. Ada korelasi teramat erat antara pelaksanaan Festival Krakatau 2014 yang tanpa makna dan zona merah yang diraih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Festival itu berjalan hanya sebagai ritual ta hunan yang kehilangan rohnya sehingga tidak ada gaungnya. Gaung sebuah festival bisa menembus batas ruang dan waktu di Provinsi Lampung jika dipublikasikan secara besarbesaran. Publikasi itu tentu saja melibatkan media massa. Pengakuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Herlina Warganegara sangat mengejut kan. Ia mengakui Festival Krakatau 2014 tidak melibatkan media massa karena keterbatasan biaya promosi. Menurut dia, promosi hanya memanfaatkan kelompok-kelompok komunitas karena tidak membutuhkan biaya alias gratis. Keterbatasan dana mestinya bukan menjadi alasan. Seandainya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijabat orang yang kreatif dan inovatif, promosi Festival Krakatau tidak harus menelan biaya yang sangat besar. Kata kuncinya ialah kreativitas dan inovasi, bukan uang. Sangat pantas jika dinas itu masuk zona merah karena dikelola dengan kreativitas dan inovasi seadanya. Keunikan Festival Krakatau dibandingkan kegiatan serupa di daerah lain ialah peringatan meletus Gunung Krakatau pada 1883. Letusan itu memberi pengaruh yang begitu be sar di dunia. Tujuan penyelenggaraan festival, seperti yang diungkapkan Gubernur Lampung Ridho Ficardo, ialah me narik investor. Tujuan itu tidak tercapai jika festival digelar ibarat katak dalam tempurung, tanpa diketahui dunia luar lewat publikasi yang terus-menerus. Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Lampung harus diletakkan dalam bingkai menggerakkan roda perekonomian yang pada gilirannya ikut menyumbang pendapatan asli daerah. Pariwisata sudah masuk lingkup industri kreatif. Industri kreatif hanya bisa berkembang jika Dinas Ke budayaan dan Pariwisata dipimpin orang yang kreatif dan inovatif. Menurut literer, manfaat pembangunan industri pari wisata antara lain makin besarnya kesempatan berusaha, kian terbuka pula lapangan pekerjaan serta meningkatnya penda patan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, mendorong pembangunan daerah, melestarikan budaya dan adat istiadat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesehat an dan kesegaran, serta dapat mengurangi konflik sosial. Ukuran keberhasilan Festival Krakatau 2014 bukan se mata besar-kecilnya partisipasi rayat. Namun, keberhasil an itu harus dilihat seberapa besar investor menanam modal di dunia pariwisata dan seberapa banyak kunjungan wisatawan asing domestik. Jika itu menjadi alat ukur, harus jujur dikatakan Festival Krakatau masih sebatas kegiatan rutin tanpa makna. Festival Krakatau diselenggarakan dalam tempurung sehingga Lampung gagal memanfaatkan letak geografis yang strategis karena dekat dengan Jakarta dan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Gagal menarik investor dan meningkatkan kunjungan wisatawan. n
oasis Respons dan Bahasa SEBUAH studi baru oleh University of Iowa dan Indiana Uni versity, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa cara orang tua dalam bereaksi terhadap ocehan bayi dapat memenga ruhi perkembangan bahasa sang bayi. Dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Infancy itu, tim menganalisis apakah respons ibu terhadap ocehan bayi mereka memengaruhi perkembangan bahasa sang bayi untuk periode yang lama. Tim memantau interaksi antara 12 ibu dan bayi mereka yang berusia 8 bulan selama 30 menit selama 6 bulan. Tim menemukan ketika ibu berusaha menanggapi sesuatu yang diekspresikan, sang bayi menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal perkembangan bahasa mereka. (MI/U1)