:: LAMPUNG POST :: Senin, 8 September 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

@lampostonline, @buraslampost

SENIN, 8 september 2014 facebook.com/lampungpost

Pilkada DPRD

P

ENYELENGGARAAN pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengkhianati semangat refor­ masi. Hajat politik daerah itu mengabaikan peran serta lang­ sung masyarakat dan hanya menjadi urusan sekelompok kecil elite. Pemilukada langsung meru­ pakan hadiah luar biasa yang diperjuangkan para tokoh re­ formasi. Jika pemilihan dikem­ balikan ke DPRD, hal itu be­ rarti mengkhianati semangat reformasi. “Rencana pemilihan lewat DPRD jelas mengkhianati reformasi. Semangat reformasi itu demokratisasi total, mulai dari pilpres hingga pemilu­ kada secara langsung,” kata akademisi FISIP Universitas Lampung, Dedi Hermawan, saat dihubungi, Minggu (7/9).

S

ama saja, tidak bisa dipastikan pemilihan di DPRD itu lebih murah, yang mewakili kadangkadang lupa. Kalau alasan efisiensi, buat apa ada pemilihan. Tunjuk saja, selesai! Dedi menjelaskan pemilu­ kada langsung adalah wujud konkret demokratisasi lokal yang harus dipertahankan. Maka itu, sangat naif apabila kemudian DPR memaksakan untuk kembali ke masa lalu. “Itu sebagai bentuk kemun­ duran proses demokrasi. Pa­ dahal, Indonesia saat ini da­ lam masa transisi menuju de­mokratisasi total. Jika ada kelemahannya, harus diper­ baiki, bukan dikembalikan lagi ke zaman dulu,” ujarnya. Dedi menilai tingginya ongkos politik dan risiko konflik sosial tidak bisa dijadikan alasan pem­ benar untuk mengubah sistem pemilukada. “Manajemennya yang harus diubah. Penyeleng­ gara dan penegak hukum harus lebih tegas. Kalau pemilihan dikembalikan ke DPRD, nanti terjadi transaksi di kelompok

Modal Sedikit Di pihak lain, Wakil Ketua Bi­ dang Organisasi DPD I Golkar Lampung Ismet Jaya Negara menilai pemilihan langsung membebani APBD. Ia men­ contohkan setiap pemilukada membutuhkan biaya Rp20 miliar—Rp30 miliar. Selain itu, pemilukada langsung cend­ erung memunculkan konflik antarpendukung. “Selama Orde Baru tidak ada konflik dan tidak membebani APBD. Paling banyak habis Rp100 juta sampai Rp200 juta,” kata dia. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPW PKS Lampung Gu­ fron Aziz Fuadi. Ia menjelaskan semula PKS mendukung pemilu­ kada langsung. Namun, karena PKS tergabung Koalisi Merah Putih permanen, sebagai ang­ gota koalisi PKS saya ikut mem­ perjuangkan pilkada di DPRD. “Kalau dipilih langsung, harus punya banyak modal. Misal di DPRD kota, kan hanya 50 ang­ gota Dewan, jadi modal yang keluar sedikit,” ujarnya. (R4)

ekasetiawan@lampungpost.co.id

Angel Pieters Mengajar Anak Jalanan

Hlm. 16

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

JALAN SEHAT. Peserta jalan sehat Lampung Post dan Susu Cap Enaak menelusuri Jalan R.A. Kartini, Bandar Lampung, Minggu (7/9) pagi. Meskipun diikuti ribuan peserta, acara ini tidak mengganggu arus lalu lintas karena panitia mengarahkan mereka untuk menggunakan jalur trotoar.

Agung dan Eman Raih Sepeda Motor AGUNG Kurniawan, warga Ke­ damaian, dan Eman, warga Rawalaut, Bandar Lampung, menjadi peserta yang beruntung mendapatkan hadiah utama sepeda motor Suzuki Lets pada acara jalan sehat Lampung Post bersama Susu Cap Enaak. Melalui pengundian kupon yang dilakukan di depan no­ taris, Agung dan Eman dinyata­ kan sah dan berhak membawa pulang hadiah utama tersebut. Keduanya beruntung karena berhasil memenangkan undian dari ribuan peserta yang meng­ ikuti jalan sehat ini.

Peserta jalan sehat dilepas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Satria Alam, didampingi Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Lampung Post Iskandar Zulkarnain, Minggu (7/9). Peserta memu­ lai jalan sehat dari Lapangan Saburai menuju Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, Jalan Katamso (Mal Simpur Center), Jalan Raden Intan, Jalan Tulang­ bawang (simpang Gramedia), dan finis di Lapangan Saburai. Sebelum melakukan jalan sehat, peserta mengikuti se­

nam aerobik. Ribuan peserta tampak bersemangat dan antu­ sias. Jalan sehat ini merupakan puncak kegiatan Serbu Pasar yang digelar Lampung Post bersama SKM Cap Enaak. Selain sepeda motor, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya, seperti sepeda gunung, uang tunai, televisi LED 32 inci, lemari es, dispenser, ki­pas angin, kompor gas, dan Android. Peserta yang belum sempat mengambil hadiah bisa mengambil hadiah di kantor hari­ an umum Lampung Post. (RIC/O2) JALAN SEHAT...Hlm. 18

Pejabat Mesuji Buron Kasus CPNSD SEKRETARIS Dinas Sosial (Din­ sos) Mesuji Muslihudin masuk daftar pencarian orang (DPO) di Polda Lampung. Melalui Surat Edaran Polda Lampung No. DPO/95/VIII/Subdit I/2014/ DIT RESKRIM UM, Muslihudin dinilai melanggar pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP tentang Penipuan. Muslihudin diduga menipu peserta CPNSD di Mesuji de­ ngan nilai Rp150 juta. Salah satu keluarga korban, Kho­ lis, mengatakan Muslihudin menjanjikan akan meloloskan keponakannya menjadi CPNS Mesuji de­n gan membayar sejumlah uang. “Uang sudah diambil dia, namun ponakan

saya tidak lolos PNS. Pelaku meyakinkan kami dengan membawa nama bupati, pa­ dahal tidak satu pun keluar­ga bupati yang lolos tes CPNS kemarin,” kata Kholis kepada Lampung Post, Minggu (7/9). Sebenarnya, lanjut Kholis, pihaknya telah mengajak pelaku untuk berdamai. Namun, tidak ada iktikad dari pelaku untuk mengembalikan uang yang su­ dah diberikan. “Bahkan pelaku makin sulit ditemui, di kantor juga tidak ada,” ujarnya. Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Purwo Cahyoko mengatakan petugas­ nya masih menyelidiki perkara ini. Sementara itu, Kasubdit I

Krimum Polda Lampung Kom­ pol Edi Purnomo mengaku su­dah berkali-kali memanggil Muslihudin sebagai tersangka, tetapi tidak hadir. Hingga kemarin, Muslihudin masih buron. “Kami terus me­ nyelidiki keberadaan Muslihu­ din. Kami bekerja sama de­ngan Polres Mesuji dan Pem­kab Me­ suji,” kata kompol Edi Purnomo via ponselnya, tadi malam. Bupati Mesuji Khamamik mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus peni­ puan yang mengatasnamakan dirinya atau pejabat lain. “Un­ tuk kasus Muslihudin, saya se­ rahkan semua kepada polisi,” ujar Khamamik. (CK6/BOY/K1)

menjunjung tinggi profesinya dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerja sebelumnya. Dengan PLPG, guru diharap­ kan memiliki kemampuan un­ tuk melakukan transformasi/ perubahan. Sebab, pada saat pendidikan dan latihan guru diberi bekal tentang materi ajar sesuai dengan keahlian­

nya, model-model pembela­ jaran, dan penyusun­an karya ilmiah dengan mengedepank­ an pendekatan saintifik dan andragogi. Kalau toh peruba­ han yang diinginkan oleh banyak pihak belum sesuai dengan harapan, hal ini ten­ tunya disebabkan oleh banyak faktor.

PLPG dan Revolusi Mental Guru didik, mengajar, membimb­ ing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidik­ an formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005). Arti­ nya, dengan PLPG yang ber­ akhir dengan pemberian serti­ fikat profesi, diharapkan guru

Rp3.000

KONSTITUSI menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabu­ paten, dan kota dipilih secara demokratis. Sejak Juni 2005, frasa “dipilih secara demokra­ tis” itu dimaknai sebagai dipi­ IKUTI BEDAH TAJUK lih secara langsung oleh rakyat SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB setelah pilkada oleh DPRD. Saat ini, setelah sembilan ta­ hun berlalu, beberapa fraksi di DPR ingin mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Artinya, mereka ingin mengembalikan arah jarum jam. Manuver politik sejumlah fraksi DPR itu mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR. Fraksi Demokrat, PAN, Golkar, PPP, Gerindra, dan PKS mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan oleh DPRD. Adapun Fraksi PDIP, Hanura, dan pemerintah tetap setia dalam jalur demokrasi yang menghendaki pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Fraksi PKB mengusulkan varian lain, yakni gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD. Fraksi-fraksi yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pendukung utama pemerintahan Presi­ den Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah untuk pertama kalinya Fraksi Demokrat sebagai kepanjangan tangan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Yudhoyono berseberangan dengan pemerintah. Tarik-menarik kepentingan di DPR tentu saja berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilukada di sejumlah daerah. Pada 2015 akan digelar 202 pemilukada, dengan perincian 9 pemilihan gubernur, 26 pemilihan wali kota, dan 167 pemilihan bupati. Di Provinsi Lampung akan digelar tujuh pemilukada ta­ hun depan. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR itulah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada 2015. Ada tiga alasan yang dikemukakan fraksi-fraksi pendu­ kung pilkada oleh DPRD. Pertama, efisiensi biaya; kedua, mencegah konflik horizontal; ketiga, masyarakat belum siap dengan pemilihan langsung. Harus tegas dikatakan tiga alasan itu harus dikaji secara mendalam, jangan didasari ambisi kekuasaan semata. Benar bahwa bahwa sistem pemilukada langsung menimbulkan biaya politik mahal dan maraknya politik uang. Namun, apakah jawaban atas masalah itu dengan mengembalikan sistem pilkada kepada DPRD? Apakah tidak ada cara lain, misalnya pemilukada serentak dan pembatasan biaya kampanye? Pemilukada di tujuh daerah di Lampung rencananya di­ lakukan serentak sehingga bisa menghemat biaya. Pemilihan gubernur Lampung juga sudah diselenggarakan berbareng­ an dengan pemilu legislatif pada tahun ini dan terbukti menghemat biaya. Harus tegas dikatakan di atas tingginya biaya politik itu, hal yang lebih esensial dalam demokrasi adalah bahwa pilihan tersebut mencerminkan kehendak rakyat. Alangkah eloknya bila DPR mendengarkan aspirasi rakyat di daerah, termasuk Lampung, apakah mereka menghendaki pemilukada langsung atau oleh DPRD. Jangan sampai ada jurang yang lebar antara aspirasi daerah dan keputusan politik di Senayan. n

oasis

Tamu Nikah dan Perceraian

KO L O M PA K A R

PENDIDIKAN dan latihan profesi guru (PLPG) yang su­ dah berjalan delapan tahun merupakan kebijakan peme­ rintah dalam rangka memberi penghargaan terhadap profesi guru. Sangat wajar jika peme­ rintah memiliki kebijakan tersebut karena guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama men­

i TAHUN XL

Mendengar Aspirasi Daerah

Tingginya ongkos politik dan risiko konflik sosial tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk mengubah sistem pemilukada. elite. Situasi ini sangat berbaha­ ya dan harus dilawan kalangan prodemokrasi,” ujarnya. Rencana pilkada oleh DPRD digulirkan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam pemba­ hasan RUU Pemilukada. Koalisi tersebut meliputi Ge­r indra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Namun, rencana itu memicu pro-kontra di parle­ men dan di masyakarat. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sjachroedin Z.P. me­ nilai ongkos politik pemilukada langsung belum tentu lebih be­ sar dibandingkan lewat DPRD. “Sama saja, tidak bisa dipastikan pemilihan di DPRD itu lebih mu­ rah, yang mewakili kadang-ka­ dang lupa. Kalau alasan efisiensi, buat apa ada pemilihan. Tunjuk saja, selesai!” ujarnya. Ia menilai pemilukada lang­ sung tetap lebih baik dibanding­ kan pemilihan di DPRD. “Rakyat bisa memilih langsung calon pemimpin mereka sehingga mendorong pemimpin turun ke lapangan. Kalau diganti pemilihan di DPRD, ya mundur lagi, dong! Sudah maju, mundur lagi,” ujar mantan Gubernur Lampung dua periode itu.

No. 13250

Terbit Sejak 1974

TA JUK

Khianati Reformasi Eka Setiawan

24 Hal.

Herpratiwi Dosen FKIP Unila

BERSAMBUNG KE HLM. 4

KONDISI kebahagiaan sebuah keluarga banyak sekali faktor penyebabnya, seperti komit­ men pasangan dan kehidupan seksual. Namun, hasil survei yang dilakukan pakar psikologi, Scott M. Stanley, lulusan Univer­ sitas Denver di Amerika Serikat, menunjukkan pesta pernikahan juga berpengaruh pada keba­ hagiaan pernikahan Anda di masa mendatang. Scott meneliti 418 sampel pesta pernikahan dan kehidupan setelahnya. Hasilnya, kualitas pernikahan pasangan yang ban­ yak tamu undangan cenderung lebih bahagia dibanding yang mengundang tamu sedikit. “Hasil penelitian menunjukkan 89% pasangan yang menggelar pesta mewah dengan banyak undan­ gan mengaku menjalani kehidupan yang bahagia setelahnya,” ujar Scott, dilansir situs Yahoo, Minggu (7/9). (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.