Putusan PTUN Induk Koperasi Kepolisian by H. LAVA SEMBADA, S.H., M.H.

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung

yang

pada

tingkat

pertama

dengan

acara

biasa,

dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah memberikan putusan

ah k

Negara

ub lik

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-

In do ne si

1. Ir. MAHPUD JABIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

A gu ng

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 2 Sentul City RT. 002, RW. 008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan

Madang,

Kabupaten

Bogor;---------------------------------------------------------PANJAITAN,

kewarganegaraan

Indonesia,

RT.

003,

RW.

001,

Desa

Megamendung,

Sirnagalih

lik

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung

Kecamatan

Megamendung,

Kabupaten

Bogor;-------------------------------------------------------------------------

2. MAURITS

3. S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia,

RW.

002,

Desa

Pasir

Angin,

In d

Hal. 1 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

005,

RT.

Leuwimalang

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan

Megamendung,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Bogor;---------------------------------------------------------MASAHENGKE,

4. JAMES

kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gadog

RT. 004,

003,

Desa

Pasir

Megamendung,

Angin,

Kabupaten

Bogor;---------------------------------------------------------

5. H. SOMA SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Loa Mayung RT. 001,

RW.

001,

Desa

Cilember,

Kecamatan

ah k

Kecamatan

RW.

ub lik

Legok

Cisarua,

Kabupaten Bogor;----------------

In do ne si

6. DAYAT KURNIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

A gu ng

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin RT.

008, RW. 006, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;---

7. H. GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan

lik

RT. 004. RW. 001, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua,

8. H.

SALAM,

Kabupaten Bogor;---------------kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

001,

RW.

001,

Desa

Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Loa Mayung RT. Cilember,

Kecamatan

Cisarua,

on In d

Kabupaten Bogor;------------------------------

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Simpang Tilu

Halaman 2

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa

kepada :-------------------

1. Lava

Sembada,

SH.

MH. ;-----------------------------------------2. Usep

Supratman,

ub lik

SH. ;---------------------------------------------3. Akhmad

Yusuf,

SH. ;------------------------------------------------4. Fauzi

Fahri

Anugrah,

ah k

SH. ;-----------------------------------------

In do ne si

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law OďŹ&#x192;ce

A gu ng

Lava

Sembada,

beralamat

SH. Jalan

Kedunghalang,

Associates,

Padega

Kota

Bogor

No.

16710,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;-------------------------------------sebagai

PARA

PENGGUGAT;------------

KANTOR

PERTANAHAN

Berkedudukan

KABUPATEN

BOGOR,

Jalan

Beriman

Tegar

1. KEPALA

MELAWAN

disebut

lik

Selanjutnya

In d

Hal. 3 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Cibinong Kabupaten Bogor;------------------------

Halaman 3

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam

hal

ini

memberikan

kepada :--------------------------

Kuasa

1. Ispriyadi Nurhantara, SH. ; Jabatan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sengketa, KonďŹ&#x201A;ik dan

Perkara

Pada

Kantor

Bogor

;

ub lik

Kabupaten

Pertanahan

--------------------------------------------------

2. Sopiyan, A.Ptnh, ; Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan Pada Pertanahan

Kabupaten

ah k

Kantor

A gu ng

3. Ate Sarah, SH. ; Jabatan Sub

Seksi

Sengketa

In do ne si

Bogor;--

Kepala dan

KonďŹ&#x201A;ik

Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor

;

---------------------------------------------------

4. Jakpar, SH. ; Jabatan Kepala Sub Seksi

lik

Landreform dan Konsolidasi Tanah

Bogor

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten ;

----------------------------------------------------

--------------

Pada

Pengaduan

Kantor

Layanan

In d

5. Upi Surasti, SH. ; Jabatan Penerima

Halaman 4

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten

----------------6. Sarminto, SH.

Pertanahan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Bogor

Jabatan

;

Mediator

Pertanahan Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor ; ------------------------SH.

;

Jabatan

Mediator

ub lik

7. Liskiman,

Pertanahan Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor ; ------------------------Kesemuanya

warganegara

Indonesia,

ah k

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

In do ne si

Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3560/SK-600/II/2015,

A gu ng

tanggal

Februari

2015;----------------------------------------------Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT;------------------------

2. INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pusat,

lik

No. 2

Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(INKOPPOL), berkedudukan di Jalan Tambak

berdasarkan

Akta

Pernyataan

Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi

Kepolisian Negara RI No. 20, tanggal 14

es In d

Hal. 5 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Nopember 2012 ;----------------

Halaman 5

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam

hal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ini

diwakili

oleh :-------------------------------------------

1. Irjen Pol (P) Drs. H. Yudi Sushariyanto, SH

(Ketua

INKOPPOL);----------------------------------------

ub lik

-----------------

2. Irjen Pol (P) Drs. Boedhi Santoso, MS

(Sekretaris

INKOPPOL);----------------------------------------

ah k

-----------------

In do ne si

3. Brigjen Pol (P) Drs. Wawan Ranuwijaya, SH

(Bendahara

A gu ng

INKOPPOL);----------------------------------------

Dalam

hal

ini

memberikan

kepada :-----------------------1. Ridwan

kuasa

Safaruddin,

lik

SH;-----------------------------------------Clalis

Damrah,

2. Muhammad

Heru

SH;-------------------------------- 3.

SH;-------------------------------- 4.

Simorangkir, Achmad

Janzany,

Daniel

on In d

SH;---------------------------------------------

Halaman 6

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Ridwan

Safaruddin, SH & Partners, beralamat di

Gedung Inkoppol Lantai 1 – 103 Jalan

Tambak

No.

Pegangsaan

Menteng,

ub lik

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. Kop.SK/11/A.1/II/2015/Inkoppol

tanggal

Februari

2015;----------------------------------------------

ah k

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Tata

A gu ng

Pengadilan

Usaha

Negara

Bandung

-----------------------------------Telah

membaca

In do ne si

INTERVENSI;--

tersebut;

;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bandung

Nomor

Negara

lik

• Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

PEN.DIS/2015/PTUN-BDG,

12/

tanggal

-------

Januari 2015 tentang lolos dismissal;

Bandung

Nomor:

12/

In d

Hal. 7 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Negara

• Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 7

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN.MH/2015/PTUN-BDG.

tanggal

Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ub lik

• Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 12/Pen.Pan.P/2015,

PTUN-BDG,

tanggal Januari

2015 ;------------------------------------------------

ah k

------------------------------------------------

tanggal

A gu ng

12/PEN.PP/2015/PTUN-BDG

In do ne si

• Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26

Januari 2015 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan

Persiapan;

--------------------------------

• Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : tanggal

lik

12/PEN.HS/2015/PTUN-BDG

Maret 2015 tentang hari dan tanggal

------------------

• Putusan

Terbuka

Sela

untuk

Persidangan

Nomor

umum

;

12/G.Int/2015/

Induk

on In d

tentang masuknya pihak ketiga

PTUN-BDG, tertanggal 12 Maret 2015

Halaman 8

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai

(INKOPPOL),

Tergugat

Intervensi

;

----------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut

dan

alat-alat

bukti

ub lik

perkara

surat, serta mendengar keterangan Para saksi

dan

Para

Pihak

Persidangan ;-------------------

ah k

TENTANG DUDUK SENGKETA

In do ne si

23 Januari 2015, yang telah didaftarkan di

A gu ng

gugatan tertanggal

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. pada tanggal 23 Januari 2015, dengan Register Perkara Nomor : 12/

G/2015/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan

Persiapan

tanggal

Maret

2015,

telah

lik

mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :----

Gugatan :-----------------------------------------------------------------------------

--------------------

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

15/Cipayung/2010, tanggal

Nomor :

Surat Ukur

In d

Hal. 9 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

: 176/Desa Cipayung,

Obyek

Halaman 9

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juli

2010,

tanggal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan

sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2,

atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL)

;

ub lik

----------------------------------------------------------------------------------------------

: 177/Desa Cipayung,

18/Cipayung/2010, tanggal

ah k

Nomor : Juli

2010,

tanggal

Surat Ukur

penerbitan

In do ne si

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

A gu ng

sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M2,

atas

nama

Induk

Koperasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL)

;

----------------------------------------------------------------------------------------------

lik

178/Desa Cipayung, Surat Ukur

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

Juli

2010,

Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal tanggal

penerbitan

sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2,

Republik

Indonesia

Negara

In d

atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Halaman 10

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(INKOPPOL

) ;----------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebut â&#x20AC;? Keputusan Tergugat â&#x20AC;&#x153;, Tergugat hal

memutuskan

sebagai

telah

berikut

ub lik

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pertama

;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ah k

------------------

In do ne si

Tergugat telah mencabut dan menghapus Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/Desa Cipayung Datar atas nama Induk

A gu ng

Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(INKOPPOL)

sebelum masa berlakunya habis yaitu tanggal 16 Oktober 2010

yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011, tanpa dasar hukum yang jelas ;Kedua

;

lik

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tergugat telah menerbitkan 3 (tiga) Buku Sertipikat Hak Guna masing-masing

;

Bangunan

-------------------------------------------------------------------------------------------

In d

Hal. 11 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

-----------------

------------------

Halaman 11

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak

Guna

Bangunan

In do ne si a

1. Sertipikat

Nomor

176/Desa

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal

06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2, atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia

Republik

(INKOPPOL)

;

ub lik

-----------2. Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

177/Desa

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal

06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas

ah k

-----------------------------------------------------------------------------------

Republik

Indonesia

In do ne si

85.456 M2, atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara (INKOPPOL)

;

A gu ng

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

178/Desa

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal

atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia

(INKOPPOL

Republik

lik

6.932 M2,

) ;----------------------------------------------------------------------------------------------

06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas

dimana ketiga Sertipikat Hak Guna Bangunan

tersebut diatas

on In d

gu A

sebelum habis masa berlakunya yaitu

Datar yang dilakukan

merupakan Perpanjangan dari SHGB No. 117/Desa Cipayung

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Oktober 2011, tanpa dasar hukum yang jelas penerbitannya

cacat

sehingga

formal

;

--------------------------------------------------------------------------------“Keputusan

Tergugat”

Konkret,

Individual

Final ;--------------------------------------------------

dan

ub lik

Bahwa, “Keputusan Tergugat” merupakan Keputusan Tata Usaha

Final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

ah k

Negara yang bersifat Konkret, Individual dan

In do ne si

Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi :----------------------------------------------------------------------------

A gu ng

-------

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

atau

badan

hukum

lik

seseorang

perdata

“

;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

bagi

konkret, individual, dan ﬁnal, yang menimbulkan akibat hukum

Bahwa “Keputusan Tergugat” a quo adalah berupa suatu

penetapan tertulis (beschiking) “Keputusan Tergugat merugikan

In d

Hal. 13 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Penggugat “ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun Tentang

Peradilan

Tata

1986

Usaha

Negara

“;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa,

“Keputusan

Tergugat“

tersebut

sangat

merugikan Para Penggugat Karena Ternyata Surat ukur yang

ub lik

dijahitkan dalam Buku Tanah Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal

dan Nomor : 16/Cipayung/2010, tertanggal 06 Juli 2010, yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/ Desa Cipayung, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/

ah k

06 Juli 2010, Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010,

In do ne si

Desa Cipayung dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/ Desa Cipayung Tanggal penerbitan Sertipikat

16 Juli 2010,

A gu ng

menunjuk pada lokasi Tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak bisa memperoleh Hak atas tanahnya ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa karena “Keputusan Tergugat“ tersebut telah

lik

merugikan kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan

2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat

on In d

kutip sebagai berikut : --------------------------------------------------------

ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

Halaman 14

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan

Hukum

Perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

rehabilitasi

“

;

----------------------------------------------------------------

“Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu“ Pasal 55 UndangUndang

Nomor

ah k

atau

ub lik

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan

Tahun

1986

;

-----------

A gu ng

“Para

Penggugat”

mengetahui

In do ne si

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,

adanya

“Keputusan Tergugat“ tidak secara bersamaan dan sampai saat inipun Para Penggugat belum melihat asli dari keputusan Tergugat

adapun

Para

Penggugat

mengetahuinya

berikut :----------------

sebagai

lik

ada Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama INKOPPOL hingga saat ini dan baru

menduga

adanya

sertiﬁkat

1. Penggugat I ( Ir. Mahpud Jabir ), belum Mengetahui bahwa

diatas

tanah

yang

digarapnya pada tanggal 15 Bulan Desember tahun 2014,

karena ada panggilan dari Pihak POLRES Bogor serta

In d

Hal. 15 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak Tergugat

atau

In do ne si a

“Seseorang

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap lokasi sebagian tanah yang dikuasainya, akan

tetapi hingga saat mengajukan gugatan ini Penggugat I pernah

melihat

baik

Asli

ataupun

belum

Copy

dari

Sertipikat yang menunjuk pada lokasi sebagaian tanah

yang

ub lik

2. Penggugat II (Maurits Panjaitan), mengetahui bahwa ada Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan

dikuasainya ;-----------------------------------------------------------

atas nama INKOPPOL tepatnya pada tanggal 10 Bulan

ah k

Desember 2014, setelah adanya panggilan dari Pihak

pihak

Tergugat

terhadap

In do ne si

oleh

POLRES Bogor serta adanya pengukuran yang dilakukan lokasi

tanah

yang

A gu ng

dikuasainya yang katanya sudah bersertipikat atas nama

INKOPPOL, akan tetapi Penggugat II belum pernah melihat baik asli maupun copy dari Sertipikat yang menunjuk pada lokasi

tanah

yang

dikuasainya;-----------------------------------------------------

lik

Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama INKOPOL tepatnya pada hari dan tanggal tidak ingat masih

Bulan Desember 2014, karena

3. Penggugat III (S. Soedibyo), baru mengetahui bahwa ada

adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak Tergugat

terhadap lokasi tanah yang dikuasainya yang katanya

on In d

sudah bersertipikat atas nama INKOPPOL, padahal jelas

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasainya sudah diukur oleh Pihak Tergugat

dan Tidak masuk pada Gambar Sertipikat Hak Guna atas

nama

Bangunan

INKOPPOL ;---------------------------------------

4. Penggugat IV (James Masahengke), bahwa mengetahui ada

ub lik

Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama INKOPOL yang baru yang merupakan

splitsing atau pemecahan dari SHGB No. 1/Desa Ciupayung datar dan SHGB No. 117/Desa Cipayung Datar atas nama

ah k

INKOPPOL, tepatnya pada tanggal 12 November 2014,

In do ne si

karena ada panggilan dari Pihak Tergugat atas laporannya, serta adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak

A gu ng

Tergugat terhadap lokasi tanah yang dikuasainya yang

katanya sudah bersertipikat baru atas nama INKOPPOL , akan tetapi Penggugat IV tidak pernah mengetahui baik asli maupun copy dari Sertipikat Hak Guna Bangunan nama INKOPPOL ;---------------------------

atas

lik

Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Baru atas nama INKOPPOL tepatnya pada Bulan

Desember 2014, karena pagar dan tanaman yang ada dilokasi tanahnya dirusak oleh pihak Ibu Endang yang telah

In d

Hal. 17 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

membeli dari Pihak INKOPPOL;---------------------------

5. Penggugat V (H. Soma Saputra), bahwa mengetahui ada

Halaman 17

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Penggugat VI (Dayat Kurnia), bahwa mengetahui ada

Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Guna

Bangunan yang baru atas nama INKOPPOL tepatnya pada tanggal dan hari lupa masih bulan Desember 2014, karena

adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak Tergugat

ub lik

sudah

bersertiďŹ kat

baru

atas

nama

INKOPPOL;----------------------------------------

7. Penggugat VII (H. Gunawan), mengetahui bahwa ada

Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan

ah k

terhadap lokasi tanah yang dikuasainya yang katanya

karena

dikasih

tahu

oleh

saudara

A gu ng 8. Penggugat

VIII

(H.

Salam),

mengetahui

In do ne si

atas nama INKOPPOL tepatnya pada bulan Desember 2014,

Masahengke;---------------------------------

James

bahwa

ada

Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan

atas nama INKOPPOL tepatnya pada bulan Desember 2014, dikasih

tahu

oleh

James

Masahengke ;------------------------------------------

lik

karena

Negara Bandung Pada tanggal

23 Januari 2015, sehingga

Gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun

1986

jo.

Sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Jurisprudensi

MARI

Tahun

1995

Putusan

Mahkamah Agung Tanggal 21 Januari 1993 Nomor : 5 K/

on In d

TUN/1992. Karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh ) hari terhitung ” Keputusan diketahui oleh Penggugat

“;------------------------

Jurisprudensi MARI Tahun 1995 Putusan Mahkamah Agung

tanggal 21 Januari 1995 Nomor : 5 K/TUN/1992 berbunyi sebagai

berikut : -----------------------------------------------------

ub lik

“Jangka waktu untuk mengajukan gugatan termaksud dalam

sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan “;----------------------------------------------------------------------------------------------Keputusan

Tergugat

“

bertentangan

dengan

peraturan

In do ne si

“

ah k

pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, harus dihitung

perundang – undangan sekaligus melampaui kewenangan . Pasal

A gu ng

53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : Tahun 2004 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, “ Keputusan Tergugat “ selain secara substansial

cacat

hukum

dan

karenanya

mengandung

dibatalkan,

harus

ternyata

dari :-----------------------------------------------------------------------------------

juga

lik

merugikan kepentingan Para Penggugat, secara yuridis formal

---

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

In d

Hal. 19 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tertanggal 4 Maret

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1991 Tentang â&#x20AC;&#x153; Persetujuan Lokasi dan Penggunaan Tanah + 22 Ha , terletak di Desa Cipayung Kecamatan

seluas

Kabupaten

Daerah

Tingkat

Bogor,

Cisarua

untuk

pembangunan agro wisata dan sarana penunjang lainnya,

atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republiik

ub lik

(INKOPPOL). Khususnya pada

diktum Memutuskan sebagai berikut :---------------------Diktum

Pertama :-------------------------------------------------------------------------------------------

ah k

Indonesia

In do ne si

â&#x20AC;&#x153;Menyetujui Lokasi Tanah di Desa Cipayung Datar Kecamatan Cisarua Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor seluas + 22 Ha ,

A gu ng

sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada

lampiran surat keputusan ini untuk dipergunakan keperluan pembangunan agro wisata dan sarana penunjang lainnya, atas

nama

Induk

Koperasi

Kepolisian

Negara

Republiik

Indonesiaâ&#x20AC;? ;-------------------------------------------------------------

peruntukan penggunaan Tanah yang diberi izin

lik

Bahwa,

SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991 tentang persetujuan lokasi adalah merupakan keharusan yang harus ditaati oleh

sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor : 593/

pihak Pemohon ( INKOPPOL ) akan tetapi nyatanya tidak ada

satu meterpun tanah yang diberikan izin kepada pihak

on In d

INKOPPOL dipergunakan oleh Pihak INKOPPOL;------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selain itu dalam Diktum Kedua point 3 yang

mengharuskan Tanah Tidak boleh dijual dalam keadaan sebagaimana

kosong

kutipan

sebagai

berikut :------------------------

â&#x20AC;&#x153;Penggunaan

Tanah

hanya

dibenarkan

untuk

keperluan

ub lik

dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong dengan maksud hanya mencari keuntungan ( spekulasi )â&#x20AC;?;--------------------------Bahwa,

Larangan

yang

nyata-nyata

ah k

sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dan tidak

termuat

dalam

In do ne si

Gubernur Jabar Nomor: 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991, Tidak diindahkan dan dengan terang-terangan Tanah

A gu ng

telah diperjual belikan oleh Pihak INKOPPOL kepada pihak lain

dan telah berubah menjadi SertiďŹ kat atas nama orangperorangan ;------------------------------3. Bahwa,

adanya

keharusan

dari Penerima

Izin

untuk

lik

dilakukan terhadap lokasi tanah yang dikuasai oleh Para

Penggugat terbukti bahwa Para Penggugat sampai saat ini menguasai dan menggunakan lahan garapan secara terus dan

membayar

pajak

menerus

bumi

dan

bangunan;-------------------------------------------------------------------

In d

Hal. 21 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

----------------------------------

memberikan ganti rugi terhadap para penggarap tidak

Halaman 21

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas larangan dan Keharusan yang dimuat dalam

Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor : 593/SK.489tanggal 4 Maret 1991, nyata-nyata sudah

BPN/1991

dilanggar oleh pihak Pemohon (INKOPPOL), sudah menjadi

Sertipikat

diberikan

Hak

Guna

Bangunan

yang

telah

kepada

Pemohon

yaitu

INKOPPOL ;-----------------------------------------------------

5. Bahwa, â&#x20AC;&#x153;Keputusan Tergugatâ&#x20AC;&#x153; yang telah memberikan

perpanjangan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan

ah k

kembali

ub lik

keharusan dari Tergugat untuk membatalkan atau menarik

No.

In do ne si

117/Desa Cipayung Datar yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Cipayung Datar dengan

A gu ng

Bertentangan

ketentuan

Pasal

No.

40/1996 ;-----------------------------------------------------------------

Kutipan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 :---------------------------

dalam

pasal

atas

permohonan

pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika

22,

lik

dimaksud

1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana

memenuhi

gu A

keadaan,

dengan

sifat

dan

baik

dipergunakan

tujuan

dengan

sesuai

masih

a. Tanahnya

In d

--------------------

syarat :----------------------------------------------------------------

Halaman 22

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberian

hak

tersebut ;------------------------------------------------------

---------

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan

baik

oleh

pemegang

hak

;

ub lik

dan ;------------------------------------------------------------------------------------------

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemagang hak sebagaimana diatur dalam pasal ;

ah k

In do ne si

------

--------------------------------------------------------------------

A gu ng

d. Tanah tersebut masih sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Bahwa, ketentuan yang termuat dalam pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ayat 1 huruf a dan b, Pihak INKOPPOL tidak pernah mempergunakannya sesuai dengan

lik

tujuan dari permohonan izin yang dimohonnya sehinga tujuan

sarana penunjang lainnya tidak tercapai dan hanya mencari keuntungan dengan cara menjual tanah dalam keadaan

dari Pihak INKOPPOL untuk pembangunan agro wisata dan

kosong, dimana syarat-syarat yang ditentukan sengaja tidak

diindahkan oleh pihak INKOPPOL, sehingga seharusnya Pihak

In d

Hal. 23 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Tergugat menolak untuk memberikan perpanjangan atas

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :117/Desa Cipayung atas

Datar

nama

INKOPPOL ;----------------------------------------------------------------------------------

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahun

1996 ;-------------------------------------------------------------------------

Kutipan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 1996 ;--------------------------Hak

Guna

Bangunan

Pemegang

40 Tahun

Berkewajiban :---------------------------------------------------

In do ne si

--------

ah k

ub lik

6. Bahwa, â&#x20AC;&#x153;Keputusan Tergugatâ&#x20AC;&#x153; bertentangan dengan Pasal

A gu ng

a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya

ditetapkan

pemberian

dalam

haknya

keputusan

;

-----------------------------------------------------------

persyaratan

keputusan

sebagaimana

dan

perjanjian

------------------------------

ditetapkan

lik

dan

dalam

pemberiannya

;

b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya

c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang

;

hidup

ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan

on In d

---------------------------------------------------------------------

Halaman 24

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan

hak guna bangunan kepada Negara, Pemegang Hak

pengelolaan atau pemagang hak milik sesudah hak itu

hapus

;

------------------------------------------------------------------------------

e. Menyerahkan SertiďŹ kat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan ;

--------------------------------------------------------------------------------

ah k

bangunan

ub lik

guna

tidak

pernah

menggunakan

In do ne si

INKOPPOL

Bahwa, sebagaimana fakta yang ada dilapangan, Pihak Tanah

yang

A gu ng

dimohonnya sesuai dengan peruntukannya yaitu keperluan pembangunan agro wisata dan sarana penunjang lainnya,dan

tidak pernah memeliharanya karena sebagian tanah-tanahnya

sudah dijual kepada pihak lain, hal ini membuktikan bahwa INKOPPOL

sebagaimana

keharusan :

melaksanakan

dalam 40

pasal

Tahun

kewajiban

Peraturan

1996

huruf

dan

Nomor

tidak

c ;---------------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa, â&#x20AC;&#x153;Keputusan Tergugatâ&#x20AC;&#x153; bertentangan dengan Pasal

35 Peraturan Pemerintah Nomor

: 40 Tahun 1996 ;

Pemerintah

sudah

lik

pihak

In d

Hal. 25 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

( Penjabaran dari pasal 40 UUPA No. 5 Tahun 1960 ) ;-----

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kutipan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor

Guna

Bangunan

: 40 Tahun

Hapus

Hak

1996 ;---------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berakhirnya Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau

ub lik

Karena :-----------------------------------------------------------------

dalam

perjanjian

pemberiannya ;----------------------------------

b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang, pemagang

ah k

hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum

jangka waktunya berakhir karena :------------------------

A gu ng

dan/atau

dilanggarnya

In do ne si

1) tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak

ketentuan-ketentuan

sebagimana dimaksud dalam pasal 30, 31, dan pasal

atau

;

-----------------------------------------------------------------------

lik

2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajibankewajiban yang tertuang dalam perjanjian Hak

-------------------------

Guna Bangunan dan Pemegang Hak Milik atau

perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaaan ;

Pengadilan

yang

telah

mempunyai

3) Putusan

atau ; -------------------------------

on In d

kekuatan hukum yang tetap ;-------

Halaman 26

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya jangka

sebelum

waktunya

berakhir

;

-----------------------------------------------------------------------

5) Dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961; ---------------------------

ub lik

--------------------

6) Diterlantarkan

;

-----------------------------------------------------------------------------------

musnah

;

ah k

7) Tanahnya

A gu ng

8) Ketentuan

dalam

pasal

In do ne si

------

-----------------------------------------------------------------------

ayat

--------------------------------------------------------

(2)

;

Bahwa, pelepasan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Desa Cipayung Datar atas nama INKOPPOL

lik

menjadi

---------------------------------------------------------------------------

menjadi 6 (Enam) buah Buku Sertipikat masing-masing

1) SHGB Nomor : 112/Ds.Cipayung Datar a.n. Ny. Noek

B. Soehardjo;------------

2) SHGB Nomor : 113/Ds.Cipayung Datar a.n. Drs.

es In d

Hal. 27 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Hassan Machbub ;------------

Halaman 27

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) SHGB Nomor : 114/Ds.Cipayung Datar a.n. Kabul

Riswanto ;---------------------

4) SHGB Nomor : 115/Ds.Cipayung Datar a.n. Widjayadi

5) SHGB Nomor : 116/Ds.Cipayung Datar a.n. Widjayadi Widjaya ;----------------6) SHGB

Nomor

ub lik

Widjaya ;-----------------

117/Ds.Cipayung

Datar

a.n.

INKOPPOL;---------------------------

Adalah merupakan keputusan Tergugat yang melanggar

ah k

Hukum, karena sudah jelas bertentangan dengan maksud

In do ne si

dari pemberian izin yang telah diberikan kepada pihak INKOPPOL, dimana tanah tersebut bukan untuk dijual

A gu ng

belikan dalam keadaan Kosong, sehingga seharusnya pihak

Tergugat membatalkan Sertipikat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 40

Tahun 1996 huruf (b) angka (2) bukan sebaliknya malah pelanggaran

yang

dilakukan

oleh

pihak

INKOPPOL ;---------------------------------------------------------

lik

menyetujui

mensplitsing Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Desa Cipayung Datar sebagaimana point 7 (tujuh) tersebut

8. Bahwa, dengan adanya keputusan Tergugat yang telah

diatas telah melanggar ketentuan pasal 35 Peraturan

Pemerintah Nomor : 40 Tahun, maka dengan sendirinya

on In d

perpanjangan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.117/

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa

Cipayung

Datar

menjadi

Sertipikat

Hak

Guna

masing-masing

Bangunan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

176/Desa

ub lik

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal, 06 Juli 2010, tanggal penerbitan Sertipikat

16 Juli 2010 , Luas 3.987 M2, Koperasi

Kepolisian

Republik

Indonesia

INKOPPOL

ah k

(

Negara

atas nama Induk

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

In do ne si

8.2

) ;-----------------------------------------------------------------------177/Desa

A gu ng

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010 , tanggal penerbitan Sertipikat

16 Juli 2010, Luas 85.456 M2, atas nama Induk Koperasi

Negara

INKOPPOL

Republik ),

Indonesia

berikut

Sertipikat

Hak

Guna

Cipayung, Surat Ukur

Bangunan

No.

178/Desa

8.3

lik

turunannya;----------------------------------------------

(

Kepolisian

Nomor :16/Cipayung/2010,

tanggal 16 Juli 2010, tanggal penerbitan Sertipikat 16

Kepolisian Negara Republik Indonesia

( INKOPPOL

Juli 2010, Luas 6.932 M2 Atas Nama Induk Koperasi

In d

Hal. 29 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

) ;-----------------------------------------------------------------------

Halaman 29

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

produk

Tergugat

yang

cacat

-------------------------------------------------

In do ne si a

Merupakan

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

;

9. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut Point 8 (delapan) diatas yang merupakan produk cacat

hukum dapat terlihat dari : --------------------------------------

Tidak pernah dilakukannya pengukuran ďŹ sik tanah

ub lik

9.1

sehingga apa yang tertuang dalam Surat Ukur Nomor

: 15/Cipayung/2010, Nomor : 16/Cipayung/2010 dan Nomor : 18/Cipayung/2010 . Tanggal 06 Juli 2010

ah k

adalah tidak benar mengingat pada tanggal 06 Juli

In do ne si

2010 tidak ada pelaksanaan pengukuran di Lokasi Tanah dimaksud sehingga pelaksanaan pengukuran

A gu ng

hanya dilakukan diatas meja;------

9.2

Masa berlakunya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

117 / Desa Cipayung datar habis tanggal 31 Oktober

2011, sehingga perpanjangan baru bisa dilakukan

9.3

lik

Juli 2010;-------------------------

Penerbitan SertiďŹ kat Perpanjangan atas Sertipikat

setelah tanggal 31 Oktober 2011, bukan tanggal 16

Hak Guna Bangunan No. 117/Desa Cipayung Datar

Menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/

Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa

Cipayung mulai tanggal 16 Juli 2010, tidak beralasan

on In d

karena Tergugat sudah memberlakukan secara surut

Halaman 30

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Nomor : 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang

perpanjangan Hak Guna Bangunan ;-------------------

Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

176/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

ub lik

2010, Luas 3.987 M2, Atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) ternyata menunjuk lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat

(Maurits

Panjaitan) seluas 2487 M2 dan Penggugat VIII (H. Salam)

ah k

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli

In do ne si

seluas 1.500 M2, padahal jelas dan nyata dilapangan sejak terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Cipayung

A gu ng

Datar atas nama INKOPPOL, pihak INKOPPOL tidak pernah menguasainya;----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

177/Desa Cipayung, Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

lik

tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16 Juli

Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ) ternyata menunjuk

1. Penggugat

lokasi Tanah yang kuasai oleh :-------------(Ir.

Mahpud

Jabir)

seluas

30.000

In d

Hal. 31 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

M2 ;------------------------------------------

2010, Luas 85.456 M2, Atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Halaman 31

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Maurits

Panjaitan)

seluas

3. Penggugat

M2;--------------------------------------

(James

Masahengke

)

4. Penggugat

(H.

Soma

Saputra)

seluas

4.000

6.000

ub lik

VII

20.456

(H.

Gunawan)

seluas

25.000

M2 ;------------------------------------------

Bahwa, apabila Tergugat yang menyatakan hasil ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010 dilaksanakan dengan

ah k

M2 ;---------------------------------------

5. Penggugat

seluas

M2 ;------------------------------------

In do ne si

benar adalah merupakan pembohongan publik karena jelas dan nyata lokasi tanah yang ditunjuk oleh surat ukur tersebut,

A gu ng

dikuasai oleh Para Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah dikuasai

oleh

pihak

INKOPPOL ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

lik

Bahwa, atas penerbitan SertiďŹ kat Hak Guna Bangunan No.

tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010,luas 6.932 M2 Atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ) ternyata menunjuk

lokasi tanah yang dikuasai oleh : Penggugat

IV ( James

178/Desa Cipayung, Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

on In d

Masahengke ) seluas 6.932 M2 ;----------------------------------------

In do ne si a

2. Penggugat

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, tidak benar Tergugat telah melaksanakan pengukuran

pada tanggal 06 Juli 2010 sebagaimana surat ukur tersebut,

mengingat tanah yang masuk pada Gambar tersebut dikuasai oleh Penggugat IV secara turun temurun dan dipergunakan

untuk peternakan salah satunya kandang ayam dan pihak

pernah

ub lik

tidak

menguasainya ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Para Penggugat telah menguasai ďŹ sik tanah yang ditunjuk oleh Gambar atau surat ukur yang ada pada Hak

Guna

Bangunan

No.

176/Desa

Cipayung,

In do ne si

Sertipikat

ah k

INKOPPOL

Seritipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung dan

A gu ng

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010 atas nama Induk

Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ), Padahal jelas Para Penggugat berkelanjutan

menguasai

ďŹ sik

secara terus menerus dan dan

membayar

pajak,

lik

sebagaimana fakta dilapangan, ďŹ sik tanah yang dikuasai adalah

berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------

sebagai

Penggugat I ( Ir. Mahpud Jabir ), penguasaan tanah yang

dilakukan bukan tanpa izin melainkan berdasarkan over alih

In d

Hal. 33 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

garapan yang dilakukan pada tahun 2011 hasil over garapan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ;--------------------------------------------------------------------------------

----------------

1) Gugun Gunawan seluas + 30.178 M2 Sebagaimana

SPPT-PBB Nomor : 32.03.091.011.001.0623 Gugun Gunawan ; --------------------------------

atas nama

32.03.091.011.001.0622

ub lik

2) Surianata Suhada seluas 28.000 M2, SPPT Nomor : atas

nama

Surianata

Suhada ;------------------------------------------------------------------3) Bahrum

seluas

20.000

M2,

pada

tahun

ah k

2011 ;---------------------------------------------

In do ne si

4) H. Ujang Bin Sanusi ( UCI ) seluas +11.035 M2 Sebagaimana Surat Pelepasan hak garapan tanggal 12

A gu ng

Juni 2011;------------------------------------------------------------

5) H. Ujang Bin Sanusi pada tahun 2013 hasil over garapan

Sebagaimana

SPPT-PBB

001.0233

atas

Nomor

32.03.091.011. Ujang

Bin

lik

nama

Uci ;--------------------------------------

6) Pada tahun 2013 hasil over garapan dari Ivan Sahat H.

dari H. Ujang Bin Sanusi (UCI) seluas + 3.590 M2

Panjaitan seluas + 8.728 M2 dan 925 M2 Sebagaimana

Surat pelepasan hak garapan tertanggal 22 Januari

2013, pada tahun 2013 hasil over garapan dari Iyos. S

seluas + 2.025 M2 Sebagaimana Surat pelepasan hak

on In d

garapan tertanggal 10 Mei 2013 ;---------

Halaman 34

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Ukar Sukara pada tahun 2013 hasil over garapan seluas 3.800

Sebagaimana

SPPT-PBB

atas

Nomor

nama

32.03.091.011.001.0424

Ukar

Sukara ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

ub lik

8) Amir Bin Jafar pada tahun 2014 hasil over garapan

seluas + 2.860 M2 dan 1.433 M2 Sebagaimana SPPT-PBB

Nomor : 32.03.091.011.001.0448 atas nama Amir Bin Djafar ;---------------------------------------------------------------------

ah k

------------------------

Sebagaimana

SPPT-PBB

A gu ng

atas

Nomor

nama

Rohim ;----------------------

10)

In do ne si

3.325

9) Rohim pada tahun 2014 hasil over garapan seluas +

32.03.091.011.001.0311

Agus Bin Ajam pada tahun 2014 hasil over garapan

seluas + 3.126 M2 Sebagaimana Surat Pelepasa Hak

Sebagaimana

32.03.091.011.001.0622 Pendi ;-----------------------

lik

3.000

SPPT-PBB atas

Nomor

nama

Pendi pada tahun 2014 hasil over garapan seluas +

11)

tanggal 28 Februari 2014 ;-------------------------

Bahwa, atas over garapan tanah dari para penggarap tanah

yang dikuasai oleh Penggugat I (Ir. Mahpud Jabir) + seluas 7,8

In d

Hal. 35 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat Berbatasan dengan Garapan /Tanah: H.Gunawan ;------------------------------------

• Timur Berbatasan dengan Garapan/Tanah : Mourits Panjaitan ;----------------------------

• Selatan

dengan

Garapan/ S.

ub lik

Tanah:

Soedibyo ;---------------------------------• Utara

Berbatasan

dengan

:Tanah

Garapan/

Masyarakat/

tanah

tersebut,

dikelolanya

dan

Kampung ;---------------

saat

ini

A gu ng

dibebaskan

batas-batas

tanah

yang

In do ne si

Sebagaimana

ah k

Berbatasan

dikuasai

dengan

membuat Rumah tinggal, kebun, kolam ikan dan pertanian,

sehingga merasa dirugikan dengan adanya pengukuran yang

dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap sebagian tanah yang dikuasainya

seluas

30.000

dimasukan

terhadap

lik

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung Datar nama

INKOPPOL ;-----------------------------------------------------------------------

---------------------------

Penggugat II ( Maurits Panjaitan ), penguasaan tanah yang

on In d

yang dilakukan sejak tahun 1988 dan telah

garapan

dilakukan bukan tanpa izin melainkan berdasarkan over alih

atas

Halaman 36

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pajak sejak tahun 1998 sebagaimana

SPPT masing-masing :-

1) SPPT Nomor : 32.03.091.011.11.0147 atas nama Maurits seluas

3.000

M2 ;--------------------------------------------------------------------------------------------

ub lik

Panjaitan

2) SPPT Nomor : 32.03.091.011.11.0998 atas nama Maurits

Panjaitan

seluas

19.750

M2 ;------------------------------------------------------------------------

ah k

-------------------

In do ne si

Panjaitan

3) SPPT Nomor : 32.03.091.011.11.0115 atas nama Maurits seluas

20.450

A gu ng

M2 ;-------------------------------------------------------------------------------------------

4) SPPT Nomor : 32.03.091.011.11.0510 atas nama Maurits Panjaitan

seluas

6.000

5) SPPT Nomor : 32.03.091.011.11.0036 atas nama Maurits

Panjaitan

seluas

5.100

M2 ;--------------------------------------------------------------------------------------------

1.600

In d

Hal. 37 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

seluas

Panjaitan

6) SPPT Nomor: 32.03.091.011.11.0756 atas nama Maurits

lik

--------------------

M2 ;------------------------------------------------------------------------

Halaman 37

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M2 ;-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai berikut :---------------------------Berbatasan

Barat

dengan

Garapan

/Tanah:

Berbatasan

dengan

ub lik

Timur

Garapan/Tanah

Ir.

:Tanah

Masyarakat;---------------------------Selatan

Berbatasan

dengan

kuda;-----------------------------------

Garapan/Tanah:Kandang

ah k

Mahpud ;--------------------------------------

In do ne si

Utara Berbatasan dengan Garapan/tanah :Tanah Masyarakat/ Kampung;-------------------

A gu ng

dimana lokasi tanah garapannya

saat ini dikelolanya dan

dikuasi dengan berkebun, sehingga merasa dirugikan dengan adanya hasil ukur Nomor : 15/Cipayung/2010 yang

telah

menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 176/Desa Cipayung tanggal 16 Juli 2010 dan Nomor 18/Cipayung/2010 yang telah menjadi Sertipikat Nomor :

lik

tanggal 6 Juli 2010

Sertipikat tersebut

menunjuk pada lokasi tanah yang

digarapnya secara terus menerus seluas + 22.487 M2, hal ini

177/Desa Cipayung tertanggal 16 Juli 2010, dimana kedua

sangat merugikan pihak Penggugat II mengingat

pihak

INKPPOL tidak pernah menguasai dan atau mengganti rugi

on In d

kepada Penggugat II ( Maurits Panjaitan ), adapun lokasi tanah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang

digarapnya

terpencar

diantara

Para

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap

lainnya ;---------------------------------------------------------------------------

-------------

Penggugat III ( S. Soedibyo Adhi Nugroho ), penguasaan tanah

yang dilakukan bukan tanpa izin melainkan berdasarkan over sebagaimana

SPPT

Nomor

ub lik

garapan

32.03.091.011.11.0715 atas nama S. Soedibyo Adhi Nugroho seluas 1.750 M2 yang dilakukan sejak tahun 2010 dimana lokasi yang dibebaskan saat ini dikelolanya dan dibuatkan rumah tinggal dan kebun, sehingga merasa dirugikan dengan

ah k

alih

tanah

yang

dikuasainya

dimasukan

In do ne si

terhadap

adanya pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap

A gu ng

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung atas nama

INKOPOL padahal jelas lokasi tanahnya di lapangan

diluar

dari

gambar

yang

dimiliki

INKOPOL;------------------------------------------------------------------------------------------

lik

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

Barat

Berbatasan

dengan

Garapan

/Tanah:

Timur

Berbatasan

Jalan ;--------------------------------------------dengan

Garapan/Tanah

:Tanah

In d

Hal. 39 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Masyarakat;----------------------------

berikut :----------------------------

Halaman 39

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan

Berbatasan

dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan/Tanah:Tanah

Masyarakat;--------------------------Berbatasan

dengan

Garapan/tanah

:Tn

Utara

H.Gunawan;-----------------------

Penggugat IV ( James Masahengke), penguasaan

tanah

yang

dilakukan

bukan

tanpa

izin

melainkan

ub lik

10.

Mahpud/

berdasarkan over alih garapan, Hibah , dan pemberian dari

Orang

Tuanya

yang

dilakukan

sejak

tahun

1988

sebagaimana SPPT PBB Nomor : 32.03.091.011.11.0467 7.800,

atas

nama

ah k

seluas

Masahengke

dan

In do ne si

32.03.091.011.11.0482 seluas 2.000 M2 atas nama Irene Isak, dimana lokasi yang dibebaskan saat ini dikelolanya

A gu ng

dan dikuasi dengan membuat Kandang ternak, perkebunan

dan pertanian, sehingga merasa dirugikan dengan adanya

pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap sebagian

tanah

yang

dikuasainya

seluas

10.932 M2

/Desa

Cipyayung

atas

nama

178

lik

177/Cipayung , dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

INKOPPOL;--------------------------------------------------------------------

----------------------

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

on In d

berikut :----------------------------

dimasukan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 40

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berbatasan

dengan

Garapan

In do ne si a

Barat

/Tanah:

Berbatasan

dengan

Timur

Desa ;------------------------------------Garapan/Tanah

Berbatasan

Selatan

dengan

Milik

Garapan/Tanah:Tanah

Milik

dengan

11.

ub lik

Berbatasan

Garapan/tanah

Masyarakat ;--------------------

Tanah

Milik

Penggugat V (H. Soma Saputra), penguasaan tanah

yang dilakukan bukan tanpa izin melainkan asli menggarap

ah k

Masyarakat ;-------------------

Utara

Jalan

: Tanah

Masyarakat ;--------------------

yang

In do ne si

sejak habis masa Hak Pakai PT Property Java

dilakukan sejak tahun 1987 sebagaimana SPPT Nomor :

A gu ng

32-0331-11-031537-SPOP atas nama Soma Saputra dimana lokasi yang dibebaskan saat ini dikelolanya dan dikuasi dengan membuat pagar pembatas dan dijadikan lahan berkebun,akan

dan

tetapi

saat

ini

diserobot

oleh

pihak

dimasukan

Sertipikat

Hak

Guna

lik

Bangunan No.177/Desa Cipayung yang sudah dijual ke Ibu

dan

tidak

dapat

panen

Endang sehingga hilang tanah garapannya seluas 6000 M2 serta

tidak

bisa

berkebun

lagi ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INKOPPOL

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

In d

Hal. 41 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

berikut :----------------------------

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat berbatasan dengan garapan /tanah: Endang ;------------------------------------------

• Timur berbatasan dengan garapan/tanah :

• Selatan

berbatasan

dengan

tanah:Tanah

garapan/

Garapan

ub lik

Masyarakat;--------------

• Utara berbatasan dengan garapan/tanah : Yosafat Masanhengke;------------------------

ah k

Jalan Desa;-------------------------------------

12.

Penggugat VI (Dayat Kurnia), penguasaan tanah yang

In do ne si

yang dilakukan sejak tahun 2007 secara turun termurun

A gu ng

sebagaimana SPPT Nomor : 32.03.091.011.001.0668, atas nama Dayat Kurnia seluas 15.000 M2 dimana lokasi yang dibebaskan saat ini dikelolanya dan dikuasi dan dipagar untuk

perkebunan

dan

pertanian,

sehingga

merasa

dirugikan dengan adanya penguasaan oleh pihak dan

lik

tanah yang dikuasainya dimasukan terhadap Sertipikat Hak Bangunan

No.

Cipayung

an.

INKOPPOL;-------------------

177/Desa

Guna

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

on In d

berikut :----------------------------

pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap

Halaman 42

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat berbatasan dengan garapan /tanah : Tanah Masyarakat ;---------------------------

• Timur berbatasan dengan garapan/tanah : Jalan Desa;--------------------------------------

• Selatan berbatasan dengan garapan/tanah

ub lik

• Utara berbatasan dengan garapan/tanah : Caraka ;-------------------------------------------Penggugat VII (H.Gunawan), penguasaan tanah yang

13.

dilakukan bukan tanpa izin melainkan berdasarkan over yang dilakukan sejak 28 Maret tahun 2000

In do ne si

alih garapan

ah k

: Singgih/Soedibyo ;---------------------------

A gu ng

hasil over alaih garapan dari Maurits Panjaitan seluas 19.400

Nomor

sesuai

dengan

:32.03.091.011.001.0623

Nomor ;32.03.091.011.001.0210

dan

SPPT

atas nama H. Gunawan

seluas 5.000 M2, dimana lokasi yang dibebaskan saat ini

dirugikan

dengan

adanya

lik

merasa

pengukuran

yang

dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap sebagian tanah

Bangunan

No.

yang dikuasainya dimasukan terhadap Sertipikat Hak Guna 177/Desa

Cipayung

atas

nama

In d

Hal. 43 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

INKOPPOL;--------------------------------------------------------------------

dikelolanya dan dikuasi dengan cara berkebun, sehingga

Halaman 43

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

berikut :----------------------------

â&#x20AC;˘ Barat berbatasan dengan garapan /tanah :

â&#x20AC;˘ Timur berbatasan dengan garapan/tanah :

ub lik

Tanah Milik Soedaryo/Mahpud ;------------

â&#x20AC;˘ Selatan berbatasan dengan garapan/tanah : Jalan/Soedibyo ;-------------------------------

â&#x20AC;˘ Utara berbatasan dengan garapan/tanah : Tanah Masyarakat Kampung ;--------------Penggugat VIII ( H. Salam ), penguasaan tanah yang

In do ne si

14.

ah k

Jalan Desa/Caraka ;---------------------------

A gu ng

dilakukan bukan tanpa izin mengingat sejak PT. Property Java masih ada di Pasir Angin, pada tahun 1978 Penggugat sampai dengan saat ini masih menguasai lahannya dan tidak pernah ada orang lain yang menghalangi serta tidak

pernah melepaskan hak garapnya kepada siapapun dan

lik

sebagaimana surat pernyataan tertanggal 23 Februarai sehingga

merasa

dirugikan

dengan

1983,

adanya

pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap tanah yang dikuasainya dimasukan terhadap Sertipikat Hak

Negara

Republik

Indonesia

on In d

Kepolisian

Koperasi

Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung atas nama Induk

secara terus menerus menggunakan untuk lahan berkebun

Halaman 44

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(

INKOPPOL

);---------------------------------------------------------------------------------

--------------

Adapun batas-batas tanah yang dikuasai adalah sebagai

berikut :----------------------------

ub lik

• Barat berbatasan dengan garapan /tanah: Tanah Masyarakat ;----------------------------

• Timur

berbatasan

:Tanah

tanah

dengan

garapan/

Masyarakat/

• Selatan

dengan

berbatasan

A gu ng

tanah:Tanah Masyarakat ;--------------------------

• Utara

berbatasan

dengan

tanah

garapan/

In do ne si

ah k

Panjaitan ;---------------

garapan/

:Tanah

Masyarakat ;----------------------------

lik

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti keputusan

Tergugat :-----------------------------------------------------------------------------

1. Telah

bertentangan

----------------------------dengan

peraturan

perundang-

In d

Hal. 45 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

undangan yang berlaku ;---------------

bahwa

Halaman 45

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuktikan

bahwa

In do ne si a

2. Sekaligus

Tergugat

telah

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya

wewenang

tersebut ;-------------------------------------Bahwa

karena

keputusan

Tergugat

yang

telah

ub lik

menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Desa Cipayung

Datar Jo. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010 tanggal 06 Juli 2010 tanggal penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas

ah k

Datar Jo. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/Desa Cipayung

In do ne si

(INKOPPOL)

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa

A gu ng

Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010 tanggal 06 Juli 2010 tanggal penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL)

berikut

turunannya,

dan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan No. 178/Desa Cipayung Surat ukur Nomor : 15/ tanggal

Juli

2010

tanggal

penerbitan

lik

Cipayung/2010

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ), dimana Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal

Sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2 atas nama Induk Koperasi

53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sangatlah berdasarkan hukum

on In d

apabila Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor

Tahun

2004 ;---------------------------------------------------------------------------------------

Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “

ub lik

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara”;----------------------------------------------

ah k

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

In do ne si

Bahwa disamping itu, dalam menerbitkan “ Keputusan Tergugat “ Tergugat tidak memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan

A gu ng

yang Baik, sebagaimana asas asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah ;-------------------1. Asas

Profesionalitas ;-------------------------------------------------------------------------------------

Tergugat

yang

lik

Keputusan

Bahwa,

telah

1.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa

menerbitkan :-------------------------------------------

Cipayung Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010 tanggal penerbitan Sertipikat 16

es In d

Hal. 47 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama Induk Koperasi

Halaman 47

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ) ;

------------------------------------------------------------------------

Nomor : 177/Desa

1.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan

Cipayung Surat ukur Nomor : 18/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010 tanggal penerbitan Sertipikat 16

ub lik

Juli 2010, luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL

) ;------------------------------------------------------------------------

ah k

1.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Desa

In do ne si

Cipayung Surat ukur Nomor : 16/Cipayung/2010 tanggal 06 Juli 2010 Tanggal penerbitan Sertipikat 16

A gu ng

Juli 2010, luas 6.932 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ) ;------------------------------------------------------------------------

keputusan

perpanjangan

waktu

Tergugat sebelum

yang habis

telah

memberikan

masa

berlakunya

lik

Bahwa,

dan langsung displitsing ke Sertipikat Hak Guna Bangunan No.,176/Desa Cipayung, No. 177/Desa Cipayung dan No. 178/

Sertipikat Hak Guna Bangunan No.117/Desa Cipayung datar

Desa Cipayung atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik Indonesia (INKOPPOL) hal ini jelas menunjukan

on In d

Tergugat tidak professional dalam menerbitkan perpanjangan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas sebelum habis

masa berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan tahun

tepatnya

(duapuluh)

tanggal

Keputusan

Bahwa

Tergugat

yang

selama 20

2011 ;---------------------------------------telah

Oktober

memberikan

ub lik

Desa Cipayung datar menjadi sertiďŹ kat sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan SK Gubernur Nomor :593/ SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991, dimana peruntukan Tanah yang diberikan izin kepada INKOPPOL adalah untuk

ah k

perpanjangan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.117/

In do ne si

pembanguan Agro Wisata dan penunjang sarana lainnya tidak pernah dipergunakan yang seharusnya Tergugat menolak memperpanjang

Sertipikat

A gu ng

untuk

dimaksud,

hal

ini

membuktikan

Hak

Guna

bahwa

Bangunan

Tergugat,

tidak

professional dalam mengeluarkan Keputusan, sehingga jelas bahwa

Tergugat

telah

melanggar

Asas

Profesionalitas;------------------------------------------------------------------

lik

------

Bahwa

Tergugat

penerbitan

dalam

Sertipikat

mengeluarkan

Hak

Guna

Keputusan

Bangunan

yang

atas baru

-------------------------

Keterbukaan ;----------------------------------------------------------------

2. Asas

In d

Hal. 49 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

yaitu :------------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan masing Nomor : 176/

Desa Cipayung Surat Ukur Nomor 15/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 2010, Sertipikat

atas

Induk

Koperasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL ) ;------------------------------------------------------------------------

2.2. Sertipikat Hak Guna

nama

Cipayung

Surat

ub lik

Juli

Bangunan

ukur

Nomor : 177/Desa

Nomor

18/Cipayung/2010

ah k

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16

In do ne si

Juli 2010, luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( INKOPPOL

A gu ng

) ;------------------------------------------------------------------------

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Desa Cipayung

Tertanggal

Surat

tanggal

ukur Juli

Nomor

2010,

16/

tanggal

lik

penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2 atas

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(

INKOPPOL

) ;--------------------------------------------------

Cipayung/2010

Bahwa, apa yang tertulis dalam surat ukur tersebut diatas,

Tergugat yang menegaskan bahwa Surat Ukur Nomor : 15/

on In d

Cipayung/2010, Nomor 18/Cipayung/2010 dan Surat Ukur

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/Cipayung/2010 dibuat pada tanggal 06 Juli 2010

sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang

Baru sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Tergugat yang telah melanggar asas keterbukaan mengingat Tergugat

tidak pernah melakukan Pengukuran pada tahun 2010 sampai

ub lik

Tahun

2014 ;------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon

agar

Pengadilan

Tata

Usaha

ah k

dengan

Negara

Bandung

DALAM

In do ne si

berkenan memutus : -----------------------------------POKOK

A gu ng

PERKARA ;--------------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan

Gugatan

Penggugat

seluruhnya ;--------------------------------------------

untuk

lik

atas penerbitan sertipikat :---

1Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung

2. Menyatakan batal atau tidak sah â&#x20AC;&#x153;keputusan Tergugat â&#x20AC;&#x153;

Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli

2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas

Indonesia

In d

Hal. 51 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Republik

Negara

3.987 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Halaman 51

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(INKOPPOL);----------------------------------------------------------

-----------------

2Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung

Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung, tanggal 06 Juli 2010,

tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas

ub lik

85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);--------------------------------------------------------------------------

ah k

3Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa Cipayung

In do ne si

Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932

A gu ng

M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

Indonesia

(INKOPPOL);--------------------------------------------------------------------------

kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Tata

Usaha

Negara

berupa

lik

Keputusan

-------------------Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

3.1

-----------------------------------------------------------------------------------

No.

176/Desa

Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010,

3. Mewajibkan

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16

on In d

Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama Induk Koperasi

Halaman 52

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);----------------------------------------------------------

----------------3.2

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

177/Desa

Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung, tanggal 06

ub lik

Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

ah k

----------------Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

178/Desa

In do ne si

3.3

(INKOPPOL);----------------------------------------------------------

Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung, tanggal 06

A gu ng

Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);--------------------------------------------------------------------------

untuk

penerbitan

Sertipikat

atas

memproses

lik

Tergugat

nama

permohonan

kepada

Para

Penggugat setelah Para Penggugat memenuhi persyaratan telah

ditetapkan

dalam

peraturan

yang

perundang-

undangan ;---------------------------------------Tergugat

untuk

membayar

biaya

5. Menghukum

4. Mewajibkan

In d

Hal. 53 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

perkara ;------------------------------------------

Negara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bependapat

lain

mohon

keadilan

adilnya ;----------------------------------bahwa

atas

gugatan

Para

Menimbang,

seadil

Penggugat

tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23

atas

pokok

sengketanya,

adalah

sebagai

berikut

;

ub lik

Februari 2015 di Persidangan, yang berisi eksepsi dan jawaban

-----------------------------------

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-

dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas

ah k

diakui

dan

menguntungkan

A gu ng

In do ne si

Tergugat ;--------------------------------------

2. Dalam

Eksepsi ;------------------------------------------------------------------------------------------Tentang

Kewenangan

lik

(Absolute

Mengadili

Competentie) ;---------------------------------

mencari

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk keadilan,

Penggugat

telah

salah

dalam

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek

gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang

on In d

tanah ( Hak Kebendaan ) / Keperdataan, hal ini nampak

Hakim

In do ne si a

Apabila

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jelas dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 12 –

16, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat

pemilik bidang tanah obyek sengketa seluas ± 9,6 Ha yang diperoleh dari over alih garapan, hibah dan penggarap

turun – temurun dari orang tanah eks Hak Pakai PT.

ub lik

Property Java telah melunasi kewajiban perpajakan, merasa menguasai lahannya dan tidak ada orang lain yang

menghalangi

serta

tidak

garapannya ;-----------

pernah

melepaskan

ah k

Sementara itu dilain pihak, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 15/ Cipayung

In do ne si

No. 176/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, /2010,

Luas 3.987 m² terdaftar atas

A gu ng

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

( INKOPPOL) ; diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 07- 2010

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Bangunan

lik

No. 214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna No. 177/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal

06-07-2010, No. 18/ Cipayung

2010,

/2010,

Luas 85.456 m²

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

(INKOPPOL); diterbitkan oleh

Hak

Guna

Pemberian

Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 Bangunan

asal hak dari

berdasarkan

Surat

In d

Hal. 55 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Republik Indonesia

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor

Jawa

Wilayah

Barat

Badan

tanggal

Pertanahan

Juni 2010,

No. 214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guana Bangunan

No. 178/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010,

Induk

Koperasi

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

ub lik

No. 16/Cipayung /2010, Luas 6.932 mÂ˛ terdaftar atas nama

(INKOPPOL) ; diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 -

07- 2010

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

No.

214/HGB/

2010,

In do ne si

ah k

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

BPN.32/2010 ;---------------------------------------------------------------

A gu ng

---------

Sehingga

dengan

demikian,

mengajukan gugatannya ke

lebih

tepat

Penggugat

Pengadilan Negeri, sehingga

dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan

dalam

Undang-Undang

Nomor

Tahun

lik

diatur

2004

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1 ) huruf a Jo. Undang-Undang

dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana

Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah

es on

tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/

In d

Tata Usaha Negara

Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan

Propinsi

Nasional

Kepala

In do ne si a

Keputusan

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam

Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada

ub lik

angka V butir 1 menegaskan :-----------------------

â&#x20AC;&#x153;Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha

Negara hanya mengenai

Sertipikat Tanahnya, apakah

prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan

kepemilikan

adalah

wewenang

dari

Peradilan

In do ne si

soal

ah k

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai

Umum;---------------------------------------

A gu ng

Oleh karena pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan

oleh

Penggugat

dalam

gugatannya

adalah

mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang diperleh Penggugat,

selaku demikian

Undang-Undang

No.14

Tahun

1970

Jo.

sebagaimana

lik

kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya

Undangâ&#x20AC;&#x201C;Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan

permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah

Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah

In d

Hal. 57 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak diterima

(niet

dapat

onvankelijk

verklaard) ;-----------------------------b.

Tentang

Kabur

ub lik

----------

Bahwa

(Obscur

libele) ;--------------------------------------------

A ah

Gugatan

Penggugat

menyatakan

yang

menjadi

objek

sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 176/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal

ah k

06-07-2010, No. 15/ Cipayung

/2010,

Luas 3.987 mÂ˛

In do ne si

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat

A gu ng

pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No. 214/HGB/BPN.32/2010,

No. 177/ Desa Cipayung,

lik

Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 18/ Cipayung /2010,

Kepolisian

Negara

Luas 85.456 mÂ˛ terdaftar atas nama Induk Koperasi Republik

Indonesia

(INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 072010

Sertipikat Hak Guna Bangunan

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

on In d

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

2010,

No. 214/HGB/BPN.32/2010,

No. 178/ Desa Cipayung,

Sertipikat Hak Guna Bangunan

Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 16/Cipayung /2010, Luas

6.932 m²

terdaftar Negara

Kepolisian

atas

nama

Induk

Republik

Koperasi

Indonesia

ub lik

( INKOPPOL) ; diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 07- 2010

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

ah k

2010, No. 214/HGB/BPN.32/2010, dan dalam Petitumnya

In do ne si

Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara lain agar menyatakan batal atau

A gu ng

tidak sah Sertipikat Hak Guana Bangunan No. 176/ Desa Cipayung,

Surat

Ukur

tanggal

06-07-2010,

No.

15/

Cipayung /2010, Luas 3.987 m² terdaftar atas nama Induk Koperasi

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

lik

07 - 2010

Pertanahan 16 Juni

Nasional

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Propinsi

Jawa Barat

tanggal

2010, Nomor : 214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat

(INKOPPOL) ; diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 –

Hak Guna Bangunan No. 177/ Desa Cipayung, Surat Ukur

tanggal 06-07-2010, No. 18/ Cipayung /2010, Luas 85.456

In d

Hal. 59 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

m² terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat

pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak

Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Barat tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/BPN.32/2010,

No. 178/ Desa Cipayung,

ub lik

Sertipikat Hak Guna Bangunan

Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 16/Cipayung /2010,

Luas

6.932 mÂ˛

Kepolisian

terdaftar

Negara

atas

Republik

nama

Induk

Indonesia

Koperasi

(INKOPPOL)

;

ah k

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

In do ne si

Keputusan

hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Pertanahan

A gu ng

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, 214/HGB/BPN.32/2010

No. ;

-----------------------------------------------------------------------

Tetapi, dalam posita gugatannya sebagaimana tercantum

Penggugat

tanggal 4 hanya

Maret

lik

BPN/1991

Surat Keputusan Gubenur No. 593/SK.4891991 yang

mana

ketentuan

mempermasalahkan

tentang

Para proses

perpanjangan hak atas tanahnya dan peruntukan tanah

yang diberikan izin kepada INKOPPOL. Sedangkan prosedur sertipikatnya

penerbitan

tidak

pada halaman 17 s/d 18, Penggugat menggunakan dalil

on In d

dipermasalahkan ;----------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dalam

menerbitkan sertipikat objek sengketa mendasarkan pada

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

No.

ub lik

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun

1997

tentang

Pendaftaran

Tanah ;----------------------------------------------------------------------------------

ah k

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Keputusan Tata Usaha

In do ne si

Negara (dalam hal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 15/

A gu ng

Cipayung /2010, Luas 3.987 mÂ˛ terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan

lik

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No.

214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 18/Cipayung /2010, Luas 85.456 mÂ˛ terdaftar atas nama Induk

Koperasi

Keputusan

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

In d

Hal. 61 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

2010

(INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

2010, No. 214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 178/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal Luas 6.932 mÂ˛

06-07-2010, No. 16/Cipayung /2010,

Republik Indonesia

ub lik

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

(INKOPPOL); diterbitkan oleh

Pemberian

Hak

Guna

Keputusan

Kepala

Bangunan

Kantor

Wilayah

ah k

Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010

asal hak dari

berdasarkan Badan

Surat

Pertanahan

In do ne si

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No. 214/ HGB/BPN.32/2010 yang diuji di Pengadilan Tata Usaha

A gu ng

Negara Bandung adalah prosedur penerbitannya, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundangan yang

berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara

lik

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;-------------Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat

dikategorikan Gugatan Kabur (Obscuur Lible), karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitumnya. Dengan

on In d

demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 62

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard) ;-----------------Pokok

Perkara

2. Dalam

;

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam

bagian

eksepsi

mohon

dianggap

berlaku

ub lik

-----------------------------------------------------------------------------------

mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan

dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah

didalilkan

dalam

bagian

eksepsi

mohon

ah k

dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok

perkaranya ;---------------

In do ne si

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan

A gu ng

Penggugat sebagaimana posita gugatan halaman 16

– 18, yang pada intinya menyatakan “Objek Sengketa Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan

dengan AAUPB ” Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9

tentang

Peradilan

Tata

lik

1986

Usaha

Negara“ ;------------------------------------------------

Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a

quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/

/2010,

Luas 3.987 m² terdaftar atas

15/ Cipayung

Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No.

In d

Hal. 63 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

Halaman 63

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada

tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak

Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No. 214/HGB/

BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No.

ub lik

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

177/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010,

No. 18/Cipayung/2010, Luas 85.456 mÂ˛ terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

ah k

Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada

In do ne si

tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

A gu ng

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/ BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No.

178/Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010,

lik

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada

No. 16/Cipayung /2010, Luas 6.932 mÂ˛ terdaftar atas

tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak

Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No. 214/HGB/

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

on In d

BPN.32/2010 ;---------------------------------

Halaman 64

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/ Desa

Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 15/

Cipayung /2010, Luas 3.987 m² terdaftar atas nama

( INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 Bangunan

asal hak dari Pemberian Hak Guna

ub lik

Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

berdasarkan

Surat

Keputusan

Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No. 214/HGB/ No.

ah k

BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

In do ne si

177/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 18/Cipayung/2010, Luas 85.456 m² terdaftar atas

A gu ng

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(INKOPPOL);

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 – 07 - 2010 asal

hak

dari

Pemberian

Hak

Guna

Bangunan

Pertanahan

Nasional

Propinsi

Jawa

lik

Badan

tanggal 16 Juni 2010,

Barat

No. 214/

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

No.

178/

Desa

Cipayung,

HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan Surat

06-07-2010, No. 16/Cipayung /2010,

Ukur

tanggal

Luas 6.932 m²

diterbitkan oleh

In d

Hal. 65 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Republik Indonesia (INKOPPOL);

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Halaman 65

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari

Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No.

214/HGB/BPN.32/2010, terletak di Desa Cipayung, Mega

Mendung,

Kabupaten

ub lik

Kecamatan

Bogor ;-----------------------------------------------------------------

------

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna No. 176/ Desa Surat Ukur tanggal

ah k

Cipayung,

06-07-2010, No.

15/

In do ne si

Cipayung /2010, Luas 3.987 mÂ˛ terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL);

A gu ng

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal

hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No.

Luas 85.456 mÂ˛ terdaftar atas

No. 18/Cipayung/2010,

lik

No. 177/Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010,

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 072010

214/HGB/BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guana Bangunan

asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

on In d

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 214/HGB/BPN.32/2010,

No. 178/Desa Cipayung,

Sertipikat Hak Guna Bangunan

Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 16/Cipayung /2010, Luas

6.932 mÂ˛

Negara

Kepolisian

terdaftar

atas

Republik

nama

Induk

Indonesia

Koperasi

(INKOPPOL);

ub lik

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat

Keputusan

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, tersebut

ah k

214/HGB/BPN.32/2010,

telah

sesuai

No.

dengan

In do ne si

ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

A gu ng

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 91 â&#x20AC;&#x201C; 93 Peraturan

Menteri

Negara

Pertanahan

Nasional

Nomor

Agraria/Kepala 3

Tahun

1997

Badan

tentang

Pendaftaran

lik

1997

Tanah ;---------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa

terhadap

pemberian

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

hak

atas

tanah

terperkara kepada Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik Indonesia (INKOPPOL); sebagaimana Surat

In d

Hal. 67 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 67

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No.

214/HGB/BPN.32/2010 telah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

ub lik

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 3

Tahun

1999

tentang

ah k

Nomor

Pelimpahan

Hak

Atas

Tanah,

beserta

In do ne si

Pemberian

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan peraturan

A gu ng

perundangan yang terkait, dimana dalam proses pemberian penelitian

hak

atas

terhadap

sebagaimana

tanahnya

data

tertuang

telah

yuridis dalam

dan

dilakukan

data

Risalah

ﬁsik

Panitia

Const./V/2010

lik

310.2-101/

tanggal17-11-2008 ;-----------------------------------------------

Pemeriksaan Tanah “Consta Terings Rapport” No.

------

Sertipikat

Hak

6. Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah Guna

Bangunan

No.

penerbitan 176/Desa

Luas 3.987 m² terdaftar atas nama

In d

Cipayung/2010,

Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 15/

Halaman 68

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal

16 - 07- 2010

berdasarkan

Surat

Keputusan

Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

No. 214/HGB/

ub lik

Bangunan

asal hak dari Pemberian Hak Guna

BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No.

177/Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010, No. 18/Cipayung/2010, Luas 85.456 mÂ˛ terdaftar atas

ah k

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

In do ne si

Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak

A gu ng

Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/ BPN.32/2010, Sertipikat Hak Guna Bangunan

No.

nama

Induk Koperasi

lik

No. 16/Cipayung /2010, Luas 6.932 mÂ˛ terdaftar atas Kepolisian Negara Republik

178/ Desa Cipayung, Surat Ukur tanggal 06-07-2010,

Indonesia (INKOPPOL); diterbitkan oleh Tergugat pada

tanggal 16 - 07- 2010 asal hak dari Pemberian Hak

Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

In d

Hal. 69 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/BPN.

Halaman 69

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

32/2010, dengan alas hak Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Jawa Barat Nomor tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/

Pemerintah

Nomor

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara

ub lik

BPN.32/2010, yang berdasarkan Ketentuan Peraturan

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran merupakan

kewenangan

ah k

Tanah,

Tergugat ;---------------------

In do ne si

7. Bahwa mengenai pemberian hak atas tanahnya

A gu ng

sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Propinsi

Jawa

Barat

tanggal 16 Juni 2010, No. 214/HGB/BPN.32/2010, diterbitkan

oleh

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

lik

hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor

Tahun

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang mana

1999

tentang

Pelimpahan

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan

Pemberian

Hak

Atas

es on In d

Tanah ;-------------------------------------------------------------

Halaman 70

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa

tindakan

administratif

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

dalam

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis

adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pemerintah

No.

Jo. Peraturan

ub lik

Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur

Tahun

1996

Jo.

Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Negara

ah k

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

In do ne si

Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

A gu ng

1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, serta

telah

Pemerintahan

memenuhi yang

Baik

Asas-Asas /

AAUPB

Umum

(algemene

TJANDRA,

dalam

oleh

RIAWAN

HUKUM

ACARA

lik

sebagaimana yang diuraikan

bukunya

behoorlijk bestuur / principle of good administration)

halaman

69,

bahwa

menurut

PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan CRINCE

ROY

(PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama

asas kepastian hukum (principle of legal security),

In d

Hal. 71 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan

Halaman 71

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURBOPRANOTO,

pada

(principle

Kebijaksanaan

Asas of

sapiently).------------------------------------------------

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang

menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang

ub lik

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (willekeur) dan Umum

Pemerintahan

Yang

Baik

(AAUPB)

In do ne si

Asas-Asas

tidak bertentangan dengan

ah k

(detournement de povoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

A gu ng

1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat

(2)

huruf

dan

b ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tergugat

sebagai

lembaga/instansi

lik

Dikarenakan

yang

pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata

diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat

Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan

Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat

on In d

tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila

KOENTJORO

In do ne si a

oleh

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Pemerintahan

Yang

Umum

Baik

(AAUPB)

9. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus

perkara

ub lik

kepastian ;--------------------------------------------------

Azas

dan

Kecermatan

yaitu

litis

dalam

menyelesaikan

perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahan tersebut yaitu :-------------Status tanah semula merupakan Sertipikat

ah k

In do ne si

Hak Pakai No. 6/ Cipayung Datar atas nama PT. Property Java yang telah berakhir haknya pada

A gu ng

tanggal 18 – 12 – 1986 dan kemudian diberikan kepada

Republik Surat

Induk

Koperasi

Indonesia

Keputusan

Kepolisian

Negara

(INKOPPOL); berdasarkan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional, tanggal 5 – 8 – 1991, No. 654/HGB/

lik

BPN/1991 terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Kabupaten

Cisarua,

Diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan

Bogor ;------------------------------------------

No. 1/ Cipayung Datar, Gambar Situasi tanggal

11- 10 - 1991, No. 9869/1991, Luas 220.213 m²

In d

Hal. 73 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Halaman 73

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara

Republik

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

(INKOPPOL);

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 – 07

– 2010 diterbitkan pada tanggal 1- 11- 1991. asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

ub lik

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa tanggal 5 – 8 – 1991, No. 654/HGB/

BPN/1991 ;---------------------------------------------------------------------------

Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan

ah k

In do ne si

No. 1/ Cipayung Datar, Gambar Situasi tanggal 11- 10 - 1991, No. 9869/1991, Luas 220.213 m²

A gu ng

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 – 07 – 2010 diterbitkan pada tanggal 1- 11- 1991, telah diadakan pemecahan hak yang kemudian

lik

pada tanggal 25 – 11- 1994 terbit antara lain

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/ Desa

Cipayung Datar, Gambar Situasi tanggal 15-08 -

1994, No. 12772/1994,

Luas 145.898

m²

terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Jakarta;

diterbitkan

oleh

berkedudukan

In d

Negara Republik Indonesia disingkat INKOPPOL

Halaman 74

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 25 – 11 – 1994, haknya tanggal

berakhir

31-

2011 ;----------------------------------------

Perpanjangan

Bangunan

No.

117/

Desa

–

Hak

Guna

Cipayung

Datar,

tanggal 15-08 - 1994, No.

ub lik

Gambar Situasi 12772/1994,

Sertipikat

Luas 145.898 m² terdaftar atas

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat INKOPPOL berkedudukan di

Badan

Pertanahan

Nasional

In do ne si

Wilayah

Kantor

ah k

Jakarta; berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Propinsi Jawa Barattanggal 16 Juni 2010, No.

A gu ng

214/HGB/

BPN.32/2010 ;--------------------------------------------------------------

Berdasarkan

Kantor

Wilayah

Surat

Keputusan

Badan

Pertanahan

Kepala

Nasional

sertipikat

kemudian

214/HGB/BPN.32/2010

lik

Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No. terbit antara

lain ;-------------------------------------------------------------

Desa

Cipayung,

Surat

Ukur

No. 176/ tanggal

In d

Hal. 75 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

• Sertipikat Hak Guna Bangunan

------------

Halaman 75

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

06-07-2010, No. 15/Cipayung/2010, m²

3.987

terdaftar

atas

Koperasi

Kepolisian

Indonesia

(INKOPPOL);

Luas

nama

Negara

Induk

Republik

diterbitkan

oleh

Tergugat pada tanggal 16 – 07 - 2010 asal

berdasarkan

ub lik

hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan Surat

Keputusan

Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

ah k

No.

214/HGB/

------------------------------

A gu ng

• Sertipikat Hak Guna Bangunan Desa

Cipayung,

Surat

In do ne si

BPN.32/2010 ;----------------------------------------

No. 177/

Ukur

tanggal

06-07-2010, No. 18/Cipayung/2010,

Luas

Koperasi

Kepolisian

Negara

Indonesia

(INKOPPOL);

lik

85.456 m² terdaftar atas nama Induk

Republik

diterbitkan

oleh

Tergugat pada tanggal 16 – 07 - 2010 asal

hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan Surat

berdasarkan

Keputusan

Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

214/HGB/

No.

In d

Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010,

Halaman 76

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPN.32/2010 ;----------------------------------------

-----------------

â&#x20AC;˘ Sertipikat Hak Guna Bangunan Desa

Cipayung,

Surat

No.178/

Ukur

tanggal

6.932

mÂ˛

terdaftar

atas

Koperasi

Kepolisian

Negara

Indonesia (INKOPPOL);

nama

ub lik

06-07-2010, No. 16/Cipayung/2010,

Luas

Induk

Republik

diterbitkan oleh

Tergugat pada tanggal 16 â&#x20AC;&#x201C; 07 - 2010 asal

Surat

Keputusan

berdasarkan

Kepala

In do ne si

ah k

hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

A gu ng

Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2010, No.

214/HGB/BPN.32/2010,

Desa

Cipayung,

terletak

Kecamatan

Mendung,

Mega

Kabupaten

lik

----------------

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersbut diatas penerbitan

sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan

Tahun 1960

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo.

Bogor ;--------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Presiden

In d

Hal. 77 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

No.10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,

serta :----------------------------------------------------------------------------------

ub lik

-----------• Telah

sesuai

dengan

Asas

legalitas ;-----------------------------------------------------------------

berbuat

sewenang-wenang

ah k

• Tidak

(

A gu ng

pouvoir) ;-------------------------------• Tidak

berbuat

In do ne si

tornement

sekehendak

hati

(Willekeur) ;--------------------------------------------------------

• Sesuai

dengan

lik

Baik

yang

mengadili

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis perkara

ini

berkenan

Hakim

Yang

Umum

(AAUPB) ;---------------------

memutus :----------------------------------------------------------------

es on In d

Pemerintahan

Azas-Azas

Halaman 78

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima

jawaban

Tergugat ;------------------------------------------------------------

---------------

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat

diterima

(niet

onvankelijk

ub lik

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

verklaard);-----------------------

3. Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan

seadil-adilnya

(ex

aequo

ah k

bono) ;----------------------------------------------------------------

4. Menghukum

Penggugat

untuk

In do ne si

-----------------------------------------membayar

A gu ng

perkara yang timbul dalam perkara ini;

biaya

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari :

Rabu, tanggal 18 Februari 2015, telah hadir kuasa hukum dari Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL), bernama 1. Ridwan Safaruddin, SH, 2.

lik

Muhammad Chalis Damrah, SH, 3. Daniel Heru B. Simorangkir, SH, 4. Achmad

II/2015/Inkoppol tertanggal 06 Februari 2015, dengan mengajukan surat

permohonan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2015, yang pada

pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak sengketa

dalam

In d

Hal. 79 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

ini ;----------------------------------------------------------------

Janzany, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Kop/SK/11/A.1/

Halaman 79

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan

(INKOPPOL),

tersebut,

Majelis

Hakim

Indonesia

oleh Kuasa Hukum Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

telah

mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 12/G/Int/2015/PTUN-BDG

pada tanggal 12 Maret 2015 yang mengabulkan permohonan tersebut,

dan

mendudukkan

Pemohon

Intervensi

ub lik

Pemohon

Intervensi

;

-------------------------------------------------------------------------------------------

bahwa

atas

Menimbang,

tersebut, Tergugat II Intervensi

gugatan

Para

Penggugat

In do ne si

--------------

ah k

sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II

telah mengajukan Jawabannya

A gu ng

tertanggal 23 Maret 2015 pada Persidangan tanggal 23 Maret

2015, yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya, adalah

sebagai

berikut

;

-------------------------------------------------------------------------------------------

lik

------

EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------------------------

Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal

Undang-undang

No.

Tahun

1986

;

DALAM

-------------------------------------------------------------------------------

on In d

-------------------

Halaman 80

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa dalil posita angka (1) halaman 4 sampai dengan

dalil posita angka (8) halaman 6 gugatan a quo mengenai

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU

No.

5/1986)

jo.

Undang-undang

No.

Tahun

2004

ub lik

(selanjutnya disebut UU No. 9/2004) jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No. 51/2009), Para

Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna (SHGB)

atas

nama

Tergugat

ah k

Bangunan

Intervensi

In do ne si

(selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;Objek Gugatanâ&#x20AC;?) karena adanya panggilan dari pihak Polres Bogor pada bulan Desember

A gu ng

2014 dan karena adanya pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat

dilokasi

tanah

pada

bulan

Desember

2014;-------------

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek

lik

adalah suatu kebohongan dan adanya iktikad buruk dari

mengadili

dan

memeriksa

Para Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim yang perkara

quo

;

--------------------------------------------------------------------

gugatan a quo baru diketahui pada bulan Desember 2014

3. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang

bukan

terjadi

pada

bulan

In d

Hal. 81 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Tergugat

oleh

dilakukan

memeriksa dan mengadili perkara a quo, pengukuran yang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2014 melainkan terjadi pada tanggal 27 Juni

2014 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Juli 2014, pengukuran

dimana

tersebut

terjadi

karena

adanya

Permohonan dari Tergugat II Intervensi dalam rangka batas-batas

pengembalian

tanah,

dan

dalam

proses

setempat dan ada sebagian orang dari Para Penggugat yang

turut

serta

menyaksikan

pengukuran

tersebut,

bahkan sempat menghalang-halangi proses pengukuran yang terjadi ; ----------------------------------------------------------

ah k

ub lik

pengukuran tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan

bulan

Desember

2014

sebagaimana

In do ne si

pada

4. Bahwa pengukuran yang menurut Para Penggugat terjadi dimaksud

A gu ng

gugatan a quo (padahal terjadi bulan November 2014), adalah

bukan

Tergugat

atas

permohonan

Intervensi

kepada

yang

diajukan

Tergugat,

oleh

melainkan

pengukuran ulang karenanya adanya permohonan dari Polres

Bogor

untuk

kepentingan

penyidikan

lik

sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dari Tergugat II

Intervensi;--------------------------------------------

5. Bahwa

disamping

itu,

5.1.

berdasarkan :-------------------------------------------------------------Somasi dari Tergugat II

Intervensi kepada Para

pihak

Penggugat dan para penggarap lainnya pada bulan Maret

on In d

dan bulan April tahun 2012;----------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Juni 2014

yang ditandatangani oleh para panggarap serta diketahui

dan dicatat oleh Ketua RT. 05/02, Ketua RT. 04/03, Ketua RT. 05/03, Ketua RW. 02 dan Ketua RW. 03, Desa Pasir Angin,

Kecamatan

Megamendung,

yang

pada

intinya

para

ub lik

telah mengetahui adanya SHGB atas nama Tergugat II Intervensi;----------------------------------------------------------------5.3.

Surat tertanggal 14 Juli 2014 yang dikirimkan oleh

Ketua RT. 05/02, Ketua RT. 05/03, Ketua RW. 02 dan Ketua

ah k

penggarap (yang sebagiannya adalah Para Penggugat)

In do ne si

RW. 03, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Perihal Keberatan Atas Pengukuran Tanah Atas Nama

A gu ng

Inkoppol Yang Dilakukan oleh Pihak BPN Kab. Bogor Yang Terletak

Desa

Pasir

Angin ;------------------------------------------------------------------------------------

lik

adanya keputusan Tergugat berupa SHGB atas nama a quo

Tergugat II Intervensi jauh sebelum gugatan

diajukan;----------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa

berdasarkan

membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui

uraian-uraian

diatas

telah

membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak sesuai

In d

Hal. 83 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No.

5.2.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5/1986 jo. UU No 9. Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 5 K/ TUN/1992 tanggal 21 Januari tahun 1993 (bukan tanggal 21

Januari 1995 sebagaimana di kutip dalam gugatan a

ub lik

7. Bahwa oleh karenanya, adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

quo);--------------------------------------------------

serta memutuskan perkara a quo menolak gugatan Para

ah k

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

A gu ng

verklaard) ;----------------------------

Gugatan

Para

Penggugat

Telah

Lewat

(Daluwarsa) ;-------------------------------------

1. Bahwa

tenggang selain

yang

merupakan

didalilkan

suatu

Waktu

oleh

kebohongan

Para

dan

lik

adanya iktikad buruk untuk mengelabui Majelis Hakim yang

Penggugat

tersebut

juga

memeriksa dan mengadili perkara a quo, merupakan

dalil Para

strategi

Para

Penggugat untuk mengaburkan penghitungan tenggang

Penggugat

waktu

In do ne si

Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke

II.

waktu pengajuan gugatan a quo yang telah daluwarsa,

karena faktanya Para Penggugat telah mengetahui adanya

on In d

SHGB atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Somasi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II Intervensi kepada Para Penggugat dan para

penggarap, Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Juni

2014 dan Surat tertanggal 14 Juli 2014 sebagaimana telah

diuraikan pada dalil angka (5) pada bagian Eksepsi

Undang-undang

No.

Tahun

1986;----------------------------------------------------------2. Bahwa

berdasarkan

bukunya

berjudul

pendapat

“Usaha

Indroharto, SH., dalam

Memahami

Undang-Undang

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di

ah k

Pasal

ub lik

Gugatan Para Penggugat Bertentangan dengan Ketentuan

In do ne si

Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 56 s/d 57 yang kutip

sebagai

A gu ng

berikut :---------------------------------------------------------------------------------------

“… Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk

lik

Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu

sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peratun ini diadakan hanya melihat kedepan. Jadi pada

prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada

kepentingan

In d

Hal. 85 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

seseorang ;----------------------------------------------------------------

menggugat bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju.

Halaman 85

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah

lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak

dibenarkan untuk ditanggunggugat lagi lewat Peratun. Yang

sering menyulitkan Hakim TUN adalah, kalau menghadapi

Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur : formal dalam

mendengar

ub lik

gugatannya ia tulis, bahkan sewaktu ia menerima atau tentang

adanya

keputusan

yang

sengketakan itu masih dalam tenggang waktu 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa

ah k

tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah,

In do ne si

tanahnya sendiri sudah beberapa kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Di antara para Hakim TUN

A gu ng

ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh

Penggugat dalam surat gugatannya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses.

Dalam

menghadapi

dalil

yang

meragukan

lik

lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut: mengapa

setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu

demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti

keadaan-keadaan yang menunjukkan di mana ia berada

selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak

on In d

mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan

yang

baru

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang

gugat.â&#x20AC;?;---------------------------------

dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan

Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);----

yang

telah

ub lik

3. Bahwa konsekwensi yuridis dari gugatan Para Penggugat melewati

tenggang

waktu

(daluwarsa)

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, maka oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum

perkara

quo

menolak

gugatan

Para

In do ne si

memutuskan

ah k

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan

A gu ng

Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;---------------------

III.

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena

Tidak Jelas Dan Kabur Dalil-Dalil Para Penggugat Tentang

lik

1. Bahwa dalil posita angka (8) halaman 10 gugatan a quo,

Sertipikat Cipayung,

Hak

Surat

Guna Ukur

Bangunan

Nomor

8.1.

yang dikutip : ---------------

Objek Gugatan ;----------------------------------------------------

No.

176/Desa

15/Cipayung/2010

Tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16

es In d

Hal. 87 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Juli 2010, Luas 3.987 M2, atas nama Induk Koperasi

Halaman 87

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara

In do ne si a

Kepolisian

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik

Indonesia

(INKOPPOL) ;--------------------------------------------------------Sertipikat

8.2.

Cipayung,

Hak

Surat

Guna Ukur

Bangunan Nomor

No.

177/Desa

18/Cipayung/2010

Tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16

Kepolisian

Negara

ub lik

Juli 2010, Luas 85.456 M2, atas nama Induk Koperasi Republik

Indonesia

(INKOPPOL),

8.3.

Sertipikat

ah k

Cipayung,

Hak

Surat

Guna Ukur

Bangunan

Nomor

berikut Turunannya;------------------------------

No.

178/Desa

16/Cipayung/2010

In do ne si

Tanggal 16 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932 M2, atas nama Induk Koperasi

A gu ng

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL) ;---------------------------------------------------------

Para

Penggugat telah salah dan keliru menyatakan

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa Cipayung,

Cipayung, Surat Ukur Nomor

16/Cipayung/2010

Desa

lik

yang seharusnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/

dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2010 (bukan tanggal 16

Juli 2010);---------------------------------------------------------------2. Bahwa dalil posita angka (9) halaman 11 alinea ke â&#x20AC;&#x201C; 3

on In d

gugatan a quo, yang dikutip :

Surat Ukur Nomor 16/Cipayung/2010, Tanggal 16 Juli 2010,

Halaman 88

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

177/Desa Cipayung, Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010, Luas 85.456 M2, Atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), ternyata menunjuk

ub lik

lokasi Tanah ....dst”;---

Para Penggugat kembali mengulangi kesalahan dan keliru

menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung, Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, padahal

Cipayung/2010

memiliki (bukan

Surat

surat

ukur ukur

Nomor

18/

In do ne si

Cipayung

Desa

ah k

yang sebenarnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/

Nomor

15/

A gu ng

Cipayung/2010);-------------------------------------------------------------------

3. Bahwa dalil posita angka (9) halaman 11 alinea ke – 5 gugatan a quo, yang dikutip :

lik

178/Desa Cipayung, Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010, Tanggal Penerbitan Sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2, Atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), ternyata menunjuk lokasi Tanah yang dikuasai oleh : Penggugat IV ( JAMES

In d

Hal. 89 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

MASAHENGKE ) seluas 6.932 M2 ;”;-----------------------

“Bahwa, atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 89

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dalil posita angka (9) halaman 11 alinea ke â&#x20AC;&#x201C; 5, Para

Penggugat lagi-lagi salah dan keliru menyatakan Sertipikat

Hak Guna Bangunan No. 178/Desa Cipayung, surat ukur Nomor

15/Cipayung/2010,

padahal

yang

sebenarnya

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa Cipayung

ub lik

memiliki Surat ukur Nomor : 16/Cipayung/2010 (bukan surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010);-------------------------

petitum angka (3) gugatan a quo, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai

ah k

4. Bahwa kemudian, dalil petitum angka (2) dan dalil

berikut :---------

In do ne si

2) Menyatakan batal atau Tidak sah â&#x20AC;&#x153;Keputusan Tergugatâ&#x20AC;&#x153; penerbitan

A gu ng

atas

sertipikat :---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010 06

Juli

2010,

Tanggal

penerbitan

lik

tanggal

Induk

Koperasi

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama

es on In d

---

(INKOPPOL);----------------------------------------------------

Halaman 90

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa

Cipayung

tanggal

surat 06

ukur

Juli

Nomor

2010,

Tanggal

penerbitan

sertipikat 16 Juli 2010, Luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

ub lik

Indonesia

18/Cipayung

(INKOPPOL);----------------------------------------------------

---

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa

Juli

Nomor

2010,

16/Cipayung

Tanggal

penerbitan

In do ne si

ukur

tanggal

surat

ah k

Cipayung

sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932 M2 atas nama Koperasi

A gu ng

Induk

Kepolisian

Negara

Indonesia

Republik

(INKOPPOL);------------------------------------------------------

Tergugat

Tata

Usaha

untuk

mencabut

Negara

Surat

berupa

lik

kepada

Keputusan

-----------------------------------------------------------------------------------III.1.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa

3) Mewajibkan

Cipayung Surat ukur Nomor : 15/Cipayung/2010

tanggal 06 Juli 2010, Tanggal penerbitan sertipikat

In d

Hal. 91 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama Induk

Halaman 91

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koperasi

Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);-------------------------------------------------------

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa

III.2.

Cipayung surat ukur Nomor : 18/Cipayung tanggal

06 Juli 2010, Tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli

ub lik

2010, Luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);------------------------------------------------------III.3.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa

ah k

Cipayung surat ukur Nomor : 16/Cipayung tanggal

In do ne si

06 Juli 2010, Tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932 M2 atas nama Induk Koperasi

A gu ng

Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL); ------------------------------------------------------

5. Bahwa dengan didasarkan pada alasan-alasan yuridis

tersebut di atas telah terbukti secara nyata, bahwasanya uraian posita dalam gugatan a quo tidak sesuai dan

lik

bertentangan dengan petitum gugatan, sehingga hal

tersebut mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

(MARI), sebagai berikut :--------

â&#x20AC;˘ Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, yang kaedah hukumnya

on In d

berbunyi :â&#x20AC;&#x153; petitum tidak sesuai dengan posita, maka

Kepolisian

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan dan

pengadilan

tinggi

negeri

dibatalkan”;----------------------------------------

• Putusan MARI N0. 1075.K/Sip/1980 yang kaedah hukumnya

karena

gugatan,

petitum

bertentangan

gugatan

dengan

posita

tidak

dapat

diterima”;--------------------------------------

• Putusan MARI No.565 K/Sip/1973, yang kaedah hukumnya

ah k

hukum,

ub lik

berbunyi : “pengadilan tinggi tidak salah menerapkan

berbunyi : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan

No.

3534

K/Sip

In do ne si

MARI

A gu ng

• Putusan

tidak dapat diterima”;----------------------------------/1984,

yang

kaedah

hukumnya berbunyi : “gugatan dikatakan obscuur libel karena

dalam

gugatannya

kacau

dan

kabur

bahkan

kontradiktif ” maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di

tolak

atau

setidak-tidaknya

tidak

dapat

lik

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang

diterima”;---------------------------------------------------------------------

memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo

es In d

Hal. 93 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya

Halaman 93

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para

Penggugat

tidak

dapat

POKOK

II. DALAM

diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;-----------

PERKARA ;----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas

ub lik

kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat

Intervensi;------------------------------------------------------

2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap

telah

diulang dan

merupakan

satu

In do ne si

mohon

ah k

seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara

A gu ng

ini;----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa ternyata,

Para Penggugat tidak melaksanakan

arahan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

lik

a quo yang berawal membahas mengenai Pasal 53 ayat (1)

UU No. 5/1986, kemudian membahas Pasal 55 UU No. 5/1986, dan kemudian membahas Pasal 53 ayat (2)UU No. 5/1986, sehingga gugatan a quo tidak tersusun dengan

perkara a quo. Hal ini terbukti dengan penyusunan gugatan

baik. Namun demikian, Tergugat II Intervensi akan tetap

dan

rapi

terperinci

baik,

In d

tersusun

tidak

yang

berusaha untuk menanggapi dan menjawab gugatan a quo

gugatan

In do ne si a

menyatakan

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;----------------------------------------------------------------------

---------------

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan penerbitan objek gugatan

yang merupakan perpanjangan dari SHGB No. 117/Desa

berlakunya

tanpa

penerbitannya

dasar

Cacat

ub lik

Cipayung Datar yang dilakukan sebelum habis masa hukum

Formal

yang

jelas

merupakan

sehingga

dalil

Para

Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak

ketentuan

hukum

yang

melarang

tentang

In do ne si

atau

ah k

berdasarkan hukum, karena tidak ada satupun peraturan

perpanjangan Hak Guna Bangunan dilakukan sebelum

A gu ng

habis masa berlakunya. Bahkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

Tanah (selanjutnya disebut PP No. 40/1986) telah mengatur

diajukan

selambat-lambatnya

dua

lik

Bangunan

tahun

sebelum

berakhir;----------------------------------------------------------------------

Demikian

kutipan

dari

Pasal

ayat

No.

In d

Hal. 95 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

40/1996 :------------------------------------

bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Halaman 95

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-

lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka Hak

Guna

Bangunan

tersebut

atau

perpanjangannya ;--------------------------------------------------

ub lik

------------------------------

5. Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa SHGB No. 176/ Desa Cipayung, SHGB No.

waktu

177/Desa Cipayung dan SHGB No. 178/Desa Cipayung tidak Para

Penggugat,

karena

ah k

merugikan

faktanya

Para

In do ne si

Penggugat bukan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut, sehingga keputusan Tergugat tersebut

A gu ng

tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 jo.

No.

9/2004

No.

51/2009;---------------------------------------------------------------------

6. Bahwa pengajuan gugatan a quo telah lewat waktu

hukum

sampaikan

yang

pada

telah

Tergugat

dalil-dalil

Eksepsi

Intervensi

alasan

lik

sebagaimana

diatas;----------------------------------------

7. Bahwa dialihkannya sebahagian tanah oleh Tergugat II

sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5/1986. Hal ini

Intervensi kepada pihak lain bukan untuk maksud mencari

keuntungan (spekulasi). Pengalihan sebahagian tanah oleh

on In d

Tergugat II Intervensi telah sejalan dengan ketentuan Pasal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 96

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.

40/1996,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berbunyi :---------------------------------------------------------------------

--------

â&#x20AC;&#x153;Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan

mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna

bangunan

ub lik

mempunyai

untuk

keperluan

pribadi

atau

usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.â&#x20AC;?;------

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-

ah k

Bangunan selama waktu tertentu untuk mendirikan dan

In do ne si

undang Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 34 PP No. 40/1996, Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan

A gu ng

kepada pihak lain, di samping itu Hak Guna Bangunan juga

dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak

Tanggungan (Pasal 39 UUPA jo Pasal 33 PP No. 40/1996). Peralihan Hak Guna Bangunan dapat melalui :-----------a.

lik

beli ;---------------------------------------------------------------------------

------------------b.

Tukar

menukar ;-------------------------------------------------------------------

Jual

es In d

Hal. 97 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

------------------

Halaman 97

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyertaan

dalam

modal ;-----------------------------------------------------------------------

Hibah ;------------------------------------------------------------------------

ub lik

Pewarisan ;------------------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa dalil posita angka (5) halaman 7 gugatan a quo

ah k

-------------------------

Perpanjangan

atas

Sertipikat

In do ne si

memberikan

yang menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153; Keputusan Tergugatâ&#x20AC;? yang telah Hak

Guna

A gu ng

Bangunan No. 117/Desa Cipayung Datar yang merupakan

pecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa

Cipayung Datar Bertentangan dengan ketentuan Pasal 26

PP No. 40/1996 .... dstâ&#x20AC;? merupakan dalil yang keliru dalam

(6), (7) dan (8) pada halaman 8, 9 dan

lik

posita angka

halaman 10 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Tergugat sehubungan dengan SHGB No. 117/ Cipayung Datar bertentangan dengan Pasal 30 dan

menerapkan dasar hukum. Demikian pula dengan dalil

Pasal 35 PP No. 40/1996karena SHGB 117/Cipayung Datar

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 1994

on In d

sedangkan PP No. 40/1996 baru mulai berlaku terhitung

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 98

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tanggal 17 Juni 1996, sehingga ketentuan-ketentuan

yang ada dalam PP No. 40/1996 tidak dapat berlaku

surut;---------------------------------------------------------------10.

Bahwa demikian pula dengan dalil posita angka

angka 7 dan angka 8 pada halaman 8, 9 dan halaman 10

ub lik

gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa

keputusan Tergugat sehubungan dengan SHGB No. 117/

Cipayung Datar bertentangan dengan Pasal 30 dan Pasal 35 PP No. 40/1996 merupakan dalil yang salah dan keliru

ah k

dalam menerapkan dasar hukum, karena SHGB 117/

In do ne si

Cipayung Datar diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 1994, sedangkan PP No. 40/1996 baru mulai

A gu ng

berlaku terhitung sejak tanggal 17 Juni 1996, sehingga

ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 40/1996 juga tidak

dapat

berlaku

surut;----------------------------------------------------------------------------------

lik

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti

rugi kepada para penggarap atas tanah yang terletak dalam objek gugatan serta telah membayar Pajak Bumi Bangunan

sampai

dan

dengan

saat

ini;---------------------------------------------------------Keputusan SHGB

perpanjangan

Tergugat

No.

dalam

117/Desa

memberikan

Cipayung

yang

In d

Hal. 99 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Bahwa

12.

11.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 99

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pecahan dari SHGB No. 1/Desa Cipayung Datar

telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 26 PP

No. 40/1996 maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;-----------------------------------------Bahwa

13.

Keputusan

Tergugat

dalam

memberikan

ub lik

perpanjangan SHGB atas nama Terggugat II Intervensi

telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 30 PP

No.

40/1996,

karena

seluruh

kewajiban

Tergugat

Intervensi sebagai Pemegang Hak Guna Bangungan juga dilaksanakan

dengan

baik

ah k

telah

dan

sebagaimana

----------------------------

Bahwa tidak benar penerbitan 3 (tiga) buah SHGB

A gu ng

14.

In do ne si

mestinya;---------------------------------------------------------------------

yang menjadi objek gugatan oleh Tergugat merupakan produk yang Catat Hukum sebagaimana dalil posita angka

9.1 pada halaman 10 gugatan a quo, karena faktanya dilakukannya

tertuang

pengukuran

dalam

Surat

ďŹ sik

Ukur

tanah

No.

lik

telah

sebagaimana

15/

Cipayung/2010, Surat Ukur No. 16/Cipayung/2010 dan Surat Ukur No. 18/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010,

sehingga sangatlah tidak benar dan mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pengukuran diatas

on In d

dilakukan

hanya

memang

Halaman 100

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----

Bahwa sangat keliru dalil posita angka 9.2 pada

15.

meja;---------------------------------------------------------------------------

halaman 10 gugatan a quo yang menyatakan SHGB yang

menjadi objek gugatan merupakan produk yang Cacat

ub lik

Hukum karena SHGB tersebut perpanjangannya dilakukan

sebelum habis masa berlakunya. Perlu untuk diketahui oleh

Para Penggugat, Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan selambat-lambatnya dua

ah k

tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna

No.

40/1996

A gu ng

jangka

yang

berbunyi

waktu

Hak

In do ne si

Bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat

perpanjangan

â&#x20AC;&#x153;Permohonan

Guna

Bangunan

ataupembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannyaâ&#x20AC;?;---

Bahwa permohonan perpanjangan yang diajukan oleh

lik

Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 27 ayat 1 PP No. 40/1996, sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat

menerbitkan perpanjangan SHGB yang menjadi objek gugatan pada tanggal 16 Juli 2010;-------Bahwa dalil angka posita 9.3 pada halaman 10 s/d 11

17.

16.

In d

Hal. 101 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

gugatan a quo merupakan dalil yang tidak tepat dan keliru.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 101

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu untuk diketahui oleh Para Penggugat, Pasal 35 PP No.

40/1996 bukan mengatur tentang perpanjangan Hak Guna

Bangunan melainkan mengatur tentang Hapusnya Hak Guna Bangunan;----------------------------

18.

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 11 alinea

ub lik

ke â&#x20AC;&#x201C; 3 gugatan a quo yang menyatakan bahwa penerbitan

SHGB No. 177/Desa Cipayung dengan Surat Ukur No. 15/

Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 ternyata menunjuk lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, II, IV, V dan

ah k

Penggugat VII merupakan dalil yang mengada-ada, karena

hanya

A gu ng

melainkan

penggarap

asli

sebagai

lokasi

pihak

tanah

penerima

In do ne si

merupakan

faktanya Penggugat I, II, IV dan Penggugat VII bukan tersebut,

over

alih

garapan dan telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga

over alih tanah garapan tersebut menjadi cacat hukum dan

Surat

Ukur

No.

15/Cipayung/2010

melainkan

dengan

lik

tegaskan bahwa SHGB No. 177/Desa Cipayung bukan

dengan Surat Ukur No. 18/Cipayung/2010 sebagaimana

telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi

on In d

-----------------

diatas;-------------------------------------------------------------------------

tidak sah. Disamping itu perlu Tergugat II Intervensi

Halaman 102

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan gugatan dalam perkara a quo

merupakan gugatan yang keliru dan mengada-ada serta

tidak jelas baik penyusunan maupun objek gugatannya,

maka Tergugat II Intervensi merasa tidak perlu menanggapi

lebih lanjut gugatan Para Penggugat yang telah terbukti

Bahwa

ub lik

20.

untuk

selanjutnya

Tergugat

Intervensi

meyakini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta

keliru dan tidak jelas;----------------------------------

memutus perkara a quo akan memberikan putusan yang

Penggugat

gugatan

Para

atau

setidak-tidaknya

Penggugat

tidak

dapat

menyatakan

In do ne si

Para

ah k

tepat dan seadil-adilnya, yakni dengan menolak gugatan

diterima

A gu ng

onvantkelijke

(niet

verklaard) ;---------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II

Intervensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim

lik

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,

putusan

sebagai

berikut :-------------------------------------------------------------------------------

In d

Hal. 103 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

-------------------

mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan

Halaman 103

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM

EKSEPSI :-----------------------------------------------------------------------------

-----------------

1. Menerima

Intervensi;

Eksepsi

Tergugat

-----------------------------------------------------------

ub lik

menyatakan

Gugatan

diterima

Para

Penggugat

tidak

(niet

dapat

onvantkelijke

verklaard) ;--------------------------------DALAM

POKOK

ah k

2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya

-----

In do ne si

PERKARA :----------------------------------------------------------------------------

A gu ng

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);--------------

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;--------------------------------

lik

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta

seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;---------------------

mengajukan

Intervensi Repliknya

tersebut,

tertanggal

Para 02

Penggugat April

telah

2015

pada

Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan

memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang

on In d

Persidangan tanggal 02 April 2015, yang isi selengkapnya

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 104

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Putusan

ini ;-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak

ub lik

-------------------

masing-masing tertanggal 09 April

2015 pada persidangan

tanggal 09 April 2015, yang isi selengkapnya masing-masing

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang bagian

tak

terpisahkan

dari

Putusan

merupakan

ini

;

In do ne si

ah k

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya

-------------------------------------------------------------------------------------------

A gu ng

------------

Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

yang

bermaterai

cukup

dan

dilegalisir

serta

telah

lik

disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan,

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 1 :

Photo copy

yang rinciannya sebagai berikut ;---------------------

dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 81,

Surat Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Barat No. 593.3-1274-1990, tanggal

17 April 1990, perihal penyelesaian tanah bekas Hak

Pakai No.1/Desa Katulampa dan No.6/Desa Cipayung

In d

Hal. 105 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

atas nama PT. Property Java seluas + 156 Ha. (bukti

Halaman 105

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

copy

In do ne si a

photo

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

photo

copy);-----------------------------------------------------------------

-----------------------

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 2 :

Nasional No. 530.2-2554, tanggal 18 Juni 1990,

ub lik

perihal penyelsaian tanah bekas Hak Pakai No.1/

Desa Katulampa dan No.6/Desa Cipayung, atas nama PT.Property Java seluas + 156 Ha (bukti photo copy sesuai photo copy);------------------

Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat

BPN/1991,

tanggal

Jawa 4

Barat Maret

No.595/SK.4891991,

In do ne si

Daerah

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 3 :

ah k

Photo copy Surat dari Kepala Badan Pertanahan

tentang

A gu ng

persetujuan lokasi dan penggunaan tanah seluas +

22 Ha terletak di Desa Cipayung Datar, Kecamatan Cisarua Kabupaten Dt. II Bogor untuk pembangunan Argowisata dan Sarana penunjang lainnya, atas nama Induk Koperasi Kepolisian Indonesia (bukti sesuai

photo

-----------------------Photo

copy

Surat

Pernyataan

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 4 :

copy);-----------------------------------------------------------------

dari

Ketua

INKOPPOL Dr. H.Hadiman, SH tanggal 7 April 1993,

copy

lik

photo

es on In d

perihal Kesanggupan Pemecahan Sertipikat kepada

Halaman 106

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pendana (bukti photo copy sesuai photo

copy);--------------------------

Photo copy Surat dari Direktur Utama PT. Kartika

Bukti P – 5 :

Amaresta Aquasys (Drs.H.Bobby Rahman) No. 5001/

KAA/DU/1995 tanggal 18 Janyari 1995, perihal Tanah

ub lik

sesuai

photo

copy);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 6 :

Photo copy Surat dari Direktur Utama PT. Kartika

ah k

Sertipikat HGB No.117/Cipayung (bukti photo copy

In do ne si

Amaresta Aquasys (Drs. H. Bobby Rahman) tanggal 23 Januari No. 5002/KAA/DU/1995, perihal Tanah No. 117/Cipayung

A gu ng

Sertipikat

(bukti

sesuai

photo

copy

photo

copy);--------------------------------------------------------------------------------

Ukur/Situasi

9869/1991,

tanggal

Nopember 1991, luas 220.213 M2 (bukti photo copy sesuai photo copy);Bukti P – 8 :

Gambar

tanggal 1 Nopember 1991,

lik

Desa Cipayung Datar,

Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

Ukur/Situasi

12772/1991,

luas

In d

Hal. 107 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Gambar

1991,

117/Desa Cipayung Datar, tanggal 25 Nopembr

Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/

Bukti P – 7 :

Halaman 107

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(bukti

photo

In do ne si a

145.898

putusan.mahkamahagung.go.id

copy

sesuai

copy);-------------------------------

Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

Bukti P – 9 :

photo

176/Desa Cipayung, tanggal 16 Juli 2010, Gambar

Ukur/Situasi 15/Cipayung 2010, tanggal 06 Juli 2010,

ub lik

copy);--------------

Bukti P – 10:

Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

177/Desa Cipayung, tanggal 16 Juli 2010, Gambar

Ukur/Situasi 18/Cipayung 2010, tanggal 06 Juli 2010,

ah k

luas 3.987 M2 (bukti photo copy sesuai photo

In do ne si

luas 114.817 M2 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----------

Photo copy Seripikat Hak Guna Bangunan No.

A gu ng

Bukti P – 11:

178/Desa Cipayung, tanggal 16 Juli 2010, gambar

Ukur/situasi 16/Cipayung/2010, tangal 06 Juli 2010, luas 6.932 M2 (bukti photo copy sesuai photo copy);--------------

Photo copy Surat Ketua INKOPPOL kepada BPN

lik

Bukti P – 12:

TK. II Kabupaten Bogor No.61/E.1/1/1995, tanggal 30

Januari 1995, Perihal Penentuan Gambar Situasi

sesuai dengan SK Gubernur Ex tanah Property Java

untuk Sertipikat tanah INKOPPOL (bukti photo copy

es on In d

sesuai photo copy);-

Halaman 108

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P – 13:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Surat Perjanjian Hak Garap atas

sebidang tanah garapan tanggal 20 Juli 1998 antara

Gandi dengan Mauris Panjaitan (bukti photo copy sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------

ub lik

-------

Bukti P – 14: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak garap

antara Ajum B Ketong dengan Maurits Panjaitan (bukti

photo

ah k

atas sebidang tanah garapan tanggal 20 Juli 1998

copy

sesuai

In do ne si

asli);-------------------------------------------Bukti P – 15: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Garap

A gu ng

atas sebidang tanah garapan tanggal 20 Juli 1998 antara Taji dengan Maurits Panjaitan (bukti photo copy

sesuai

asli);------------------------------------------------------------------

Bukti P – 16: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Garap

lik

atas sebidang tanah garapan tanggal 20 Juli 1988

photo

copy

sesuai

asli);--------------------------------------------

Bukti P – 17: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Garap

atas sebidang tanah garapan tanggal 20 Juli 1998

In d

Hal. 109 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

antara Ajid B Ketong dengan Maurits Panjaitan (bukti

antara Iyus Yusuf dengan Maurits Panjaitan (bukti

Halaman 109

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

photo

putusan.mahkamahagung.go.id

copy

sesuai

asli);--------------------------------------------

Bukti P – 18: Photo copy Surat Pernyataan Tanah Darat sebelum

dibuatkan Akta sesuai PP. 10/61 tanggal 04 januari

1999 atas nama Moch Soleh (bukti photo copy

ub lik

asli);------------------------------------------------------------------

Bukti P – 19: Photo copy Surat Pernyataan Tanah darat sebelum dibuatkan Akta sesuai PP. 10/61 tanggal 04 Januari

1999 atas nama Hoﬁd (bukti photo copy sesuai

ah k

sesuai

In do ne si

-------

asli);-------------------------------------------------------------------

A gu ng

Bukti P – 20: Photo copy Surat pernyataan Penggarap atas sebidang

tanah

garapan

Pemerintah/Negara

tertanggal 20 Februari 2000 yang ditandatangani

oleh Maurits Panjaitan (bukti photo copy sesuai asli);---------------------------

lik

Bukti P – 21 : Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

oleh

ditandatangani

Yosafat

Masahengke

(bukti

Kapolri

Photo copy Surat Pengantar petikan skep No.

Pol

Skep/648/XII/1990,

tanggal

Bukti P – 22

photo copy sesuai asli);----------------------------------------

Desember 1990 yang ditujukan kepada Yosafat No.

on In d

seluas 6.500 M2 tertanggal 16 Desember 1991 yang

Halaman 110

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

B/10/II/1991Team. PA (bukti photo copy sesuaiphoto

copy);-

Photo copy Petikan Surat Keputusan Nopol, Skep

Bukti P – 23:

Kapolri

Desember

Skep/648/XII/1990,

1990,

tentang

tanggal

Penentuan

Besarnya

ub lik

Jumlah Saham (luas tanah) yang diberikan kepada

para Purnawirawan Polri/PNS atas tanah garapan Polri di Pasir Angin Kabupaten Bogor (bukti photo copy ssuai asli);-----------------------------------

Bukti P – 24

: Photo copy Surat Kapolri No. Pol. Skep/648/

ah k

No.Pil.

(bukti

photo

copy

In do ne si

Yosafat

XII/1990 tanggal 26 Desember 1990 atas nama sesuai

photo

A gu ng

copy);----------------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 25

: Photo copy Surat Kapolri No. Pol. Slep/648/

XII/1990, tanggal 26 Desember 1990 atas nama Sukarman

photo

copy

sesuai

photo

lik

copy);-----------------------------------------------------------------

Bukti P – 26

------------------------

(bukti

: Photo copy Surat Penyataan tertanggal 2

Januari 1991 yang ditandatangani oleh adjum dan

es In d

Hal. 111 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Jumyati (bukti photo copy sesuai asli);-----

Halaman 111

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 27

: Photo copy Kwitansi pembayaran ganti rugi

kepada Adjum dan Jumyati tertanggal 14 Maret 1989

(bukti photo copy sesuai asli);----------------------

Bukti P – 28

Photo

copy

Surat

pernyataan

yang

ditandatangani M. Salam tertanggal 23 Februari (bukti

photo

copy

sesuai

ub lik

1983

asli);----------------------------------

Bukti P – 29: Photo copy Surat Keterangan Kesaksian Penggarap tanah Negara tertanggal 12 Mei 1991 atas nama

Penggarap Soma Saputra (bukti photo copy sesuai

ah k

: Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 25

A gu ng

Bukti P – 30

In do ne si

-------

asli);-------------------------------------------------------------------

Agustus 1994 yang ditandatangani Soma Saputra (bukti photo copy sesuai asli);-----------------

Bukti P – 31

: Photo copy Surat Pengantar SPPT dari Desa

Cipayung No. 973/06/VIII/1994 (bukti photo copy

: Photo copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak tahun 2014 atas nama Soma Saputra (bukti photo

copy sesuai asli);-------------------------------------Bukti P – 33: Photo copy Surat Pernyataan Penggarap tertanggal

18 Juli 1990 yang ditandatangani Dayat Kurnia (bukti photo copy sesuai asli);-------------------

on In d

Bukti P – 32

lik

sesuai asli);-----------------------------------

Halaman 112

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 34

: Photo copy Kwitansi Pembayaran oper alih seluas

garapan

10.000

dari

Dayat

Kurnia

tertanggal 4 Februari 1990 (bukti photo copy sesuai asli);-------------------------------------------------------------------

Bukti P – 35

sebidang tanah garapan Pemerintah dari Maurits Panjaitan kepada G. Gunawan tertanggal 28 Maret

2000

(bukti

photo

copy

sesuai

asli);------------------------------------------

ah k

: Photo copy Surat Pelimpahan Hak Garap atas

ub lik

------------------------

(bukti

photo

copy

In do ne si

Gunawan

Bukti P – 36: Photo copy SPPT tahun 2014 atas nama G. sesuai

A gu ng

asli);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 37: Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 14 April 1969 (bukti photo copy sesuai asli);--------------------------------------------------

garap dari H. Ujang B. Sanusi tertanggl 30 Oktober 2013 (bukti photo copy sesuai asli);-----------: Photo copy Surat Keterangan tidak Sengketa

Bukti P – 39

yang ditandatangani G. Gunawan dan Kepala Desa

: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak

lik

Bukti P – 38

es In d

Hal. 113 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Cipayung tertanggal 26 April 2011 (bukti photo copy

Halaman 113

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

sesuai

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);------------------------------------------------------------------

Photo copy Kwitansi uang muka pembayaran

Bukti P – 40:

dari Ir. Mahpud kepada G. Gunawan tertanggal 27

Bukti P – 41:

Garapan

copy

Surat

Perjanjian

Pelimpahan

dari G. Gunawan kepada Ir.

Mahpud

tertanggal 30 April 2013 (bukti photo copy sesuai

asli);------------------------------------------------------------------------------------------

Photo copy Surat Pelepasan Hak dan Kuasa atas

In do ne si

Bukti P – 42:

ah k

Photo

ub lik

April 2011 (bukti photo copy sesuai asli);-----------

Garapan atas nama Iyos S kepada Ir. Mahpud

A gu ng

tertanggal 10 Mei 2013 (bukti photo copy sesuai asli);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 43:

Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak

Garap dari Ukar kepada Ir. Mahpud tertanggal 30

Photo copy Surat Pelepasan Hak dari Kuasa atas

Bukti P – 44:

lik

Oktober 2013 (bukti photo copy sesuai asli);---------

Garapan atas nama Amir Bin Japar kepada Ir.

Mahpud tertanggal 28 Februari 2014 (bukti photo

copy

sesuai

es on In d

asli);------------------------------------------------------------------

Halaman 114

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P – 45:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Surat Pernyataan Amir Bin Jafar

tertanggal 15 Juni 1994 (bukti photo copy sesuai

asli);----------------------------------------------------------

Bukti P – 46:

Garapan atas nama Rohim kepada Ir. Mahpud

ub lik

tertanggal 28 Februari 2014 (bukti photo copy

sesuai

asli);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 47:

Photo

copy

Surat

ah k

Photo copy Surat Pelepasan Hak dari Kuasa Atas

Pemberitahuan

Pajak

In do ne si

Terhutang tahun 2014 atas nama Rohim B. Amir (bukti photo copy sesuai asli);-----------------------------

Photo copy Surat pelepasan Hak dan Kuasa atas

A gu ng

Bukti P – 48:

garapan

atas

nama

Agus

kepada

Ir.

Mahpud

tertanggal 28 Februari 2014 (bukti photo copy sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------

Photo copy Surat pelepasan Hak dan Kuasa atas

Bukti P – 49:

lik

--------------

garapan atas nama Ivan Sahat. H. Panjaitan kepada

Ir. Mahpud tertanggal 22 Februari 2013 (bukti photo

copy

sesuai

es In d

Hal. 115 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

asli);----------------------------------------------------------

Halaman 115

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P – 50:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Surat Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Garapan atas nama Bahrum kepada Ir. Mahpud

tertanggal 2 Agustus 2011 (bukti photo copy sesuai asli);-------------------------------------------------------------------

Bukti P – 51:

Garapan atas nama Barhum kepada Ir. Mahpud tertanggal 10 Juli 2014 (bukti photo copy sesuai

asli);--------------------------------------------------------------------------------

Photo copy Surat Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

In do ne si

Bukti P – 52:

ah k

Photo copy Surat Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

ub lik

--------------

Garapan atas nama Barhum kepada Ir. Mahpud

A gu ng

tertanggal 12 Juni 2011 (bukti photo copy sesuai asli);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 53:

Photo copy Surat Pelepasan Hak Garap dari Vitto

kepada S.Sudibyo Adhi Nugroho tertanggal 20 Huni

lik

Bukti P – 54:

Photo copy SPPT dan STTS atas nama S.

Soedibyo

2011 (bukti photo copy sesuai asli);------

Adhi

Nugroho

tahun

2013

NOP.

copy

32.03.091.011-070800 luas 1000 M2 (bukti photo sesuai

asli);----------------------------

es on In d

-----------------------------------------------------

Halaman 116

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P – 55:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Sket gambar tanah yang diserahkan photo

copy

(bukti

sesuai

photo

copy);---

----------------------------------------------------------------------------

Achmad

Fadilah

S.Soedibyo

Adhi

Nugroho

tertanggal 20 Desember 2012 (bukti photo copy sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------

Photo copy SPPT dan STTS atas nama S.

Soedibyo

Adhi

Nugroho

In do ne si

Bukti P – 57:

-------

ah k

Photo copy Surat Pelepasan Hak Garap ari H.

ub lik

Bukti P – 56:

Tahun

2013

NOP:

A gu ng

32.03.01.011-0706.0 luas1000 M2 (bukti photo copy sesuai

asli);---------------------------------

------------------------------------------------

Bukti P – 58:

Photo

S.Soedibyo

SPPT

Adhi

dan

Nugroho

STTS

atas

nama

Tahun

2013

NOP:

sesuai

asli);-----------------------------

copy

M2 (bukti photo

lik

32.03.001.011.0755.0, luas 1000

----------------------------------------------------

Photo copy Surat Pelimpahan Hak Garap dari

Bukti P – 59:

Moch Mulya Deni kepada S. Soedbyo Adhi Nugroho

copy

es In d

Hal. 117 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

tertanggal 11 Juni 2012 (bukti photo copy sesuai

Halaman 117

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asli);--------------------------

-------------------------------------------------------

Photo copy SPPT dan STTS atas nama S.

Bukti P – 60:

Soedibyo

Adhi

Nugroho

Tahun

2013

NOP:

copy

sesuai

asli);-----------------------------

ub lik

32.03.091.011-0715.0 luas 1950 M2 (bukti photo

----------------------------------------------------

Bukti P – 61:

Photo copy SPPT dan STTS atas nama Soedibyo

Adhi

Nugroho

Tahun

2014

NOP:

32.03.091.011-0715.0, luas 1950 M2 (bukti photo

ah k

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----------------------------

In do ne si

copysesuai

------------------------------------------------------------Photo

copy

A gu ng

Bukti P – 62:

Photo

Surat

Ketetapan

Iuran

Pembangunan Daerah atas nama Wajib Pajak Dali yang di overalihkan kepada H.

Soma Saputra

tanggal 1 Agustus 1993 (bukti photo copy sesuai legalisir Desa);------------

tanah

Garapan

Pemerintah

dan

Maret

2000

(bukti

photo

Maurits Perjanjian kepada G. Gunawan tanggal 28 copy

sesuai

photo

copy);---------------------------

Januari

2011

dan

Surat

tanggal

In d

2011

Bukti P – 64: Photo copy Surat Pemberitahuan Terhutang Tahun

sebidang

lik

Atas

Bukti P – 63: Photo copy Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Garap

Halaman 118

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2011 tanggal

10 Januari 2014, atas nama Wajib Pajak G. Gunawan

No. SPPT 32.03.091.012.001.0623 (bukti photo copy sesuai photo copy);--------------

Bukti P – 65:

copy

Surat

Pemberitahuan

Terhutang

ub lik

Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Maurits Panjaitan

No. SPPT 32.03.091.011.001.0333 (bukti photo copy sesuai

photo

copy);------------------------------------------------------Bukti P – 66:

Photo copy Surat Tana Teima Setoran (STTS)

ah k

Photo

In do ne si

Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Maurits Panjaitan No. SPPT 32.03.091.011.002.0998.0 dan No. SPPT photo

A gu ng

(bukti

copy

sesuai

copy);--------------------------------

Bukti P – 67:

Photo

copy

Surat

photo

Pemberitahuan

Pajak

Terhutang Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Yosafat Masahengke

lik

photo

copy

sesuai

(bukti

asli);------------------------------------------------------------------- ------------Bukti P – 68:

Photo

copy

SPPT

32.03.091.011.022.0467.tanggal 02 Januari 2007

Surat

Pemberitahuan

Pajak

Yasofat

Masahengke

No.

SPPT

In d

Hal. 119 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

dari

Ishak/Istri

Terhutang Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Irene

No.

Halaman 119

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.091.011.022.0482.0 tanggal 09 Januari 2012 photo

(bukti

copy

sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 69:

copy

Surat

Undangan

Kabupaten

Bogor

dari

Kantor

kepada

James

ub lik

Pertanahan

Masahengke dan kepala Desa Cipayung No. 6530/ UND-600/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 (bukti photo copy sesuai asli);--

Photo copy Surat yang ditujukan kepada Ketua HAM

Sub

KOMNAS

Penyelidikan

No.

Komisi

Pemantauan

dan

In do ne si

Bukti P – 70:

ah k

Photo

1016/SD-600/III/2015

Perihal

A gu ng

Permintaan Informasi Tanah di Desa Pasir Angin

Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor tanggal 23

Maret

2015

(bukti

photo

copy

sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------------

Kabupaten

Bogor

Perihal

Permohonan/

BPN

Pemberitahuan dan Pencegahan No. 593/03/X/ 2011,

tanggal 15 Desember 2011 (bukti photo copy sesuai asli);------------

Photo copy Surat Pengalihan untuk Ir. Mahpud

Bukti P – 72:

Jabir dari Satuan Reskrim Polres Bogor No. Pol S-

on In d

Photo copy Surat Kepala Desa Cipayung kepada

lik

Bukti P – 71:

Halaman 120

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl/583/XII/Reskrim tanggl 15 Desember 2014 (bukti copy

photo

sesuai

asli);----------------------------------------------------------

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 73:

copy

Risalah

Pertimbangan

Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan

2010

ub lik

Hak No. 410/142/PH/2010 tanggal 03 September (bukti

photo

copy

sesuai

asli);--------------------------------------------------

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 74:

Photo

copy

Swurat

Pertimbangan

Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan

ah k

Photo

In do ne si

Peta

Hak terdiri dari :----------------------------------------------a.

A gu ng

Lokasi;---------------------------------------------------------------------------b.

Penggunaan

Tanah;-------------------------------------------------------------(bukti

photo

copy

sesuai

asli);---------------------------------------------------------Photo

copy

Surat

Pertimbangan

lik

Bukti P â&#x20AC;&#x201C; 75:

Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan

Peta

Analisa

dan

Hak terdiri dari :---------------------------------------------a. Penatagunaan

sesuai

Tanah;---------------------------------------(bukti photo copy

In d

Hal. 121 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

asli);----------------------------------------------------------

Halaman 121

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Photo copy

In do ne si a

Bukti P – 76:

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 21

Januari 1991 yang ditandatangani oleh Yosafat

Masahengke (bukti photo copy sesuai asli);--

Bukti P – 77:

yang ditandatangani Jumiati dan Kwitansi tertanggal

ub lik

14 Maret 1989 yang ditandatangani oleh Ajum (bukti

photo

copy

sesuai

asli);--------------------------------------------------

Bukti P – 78:

Photo copy Surat Pernyataan Hibah Tanah Garap

tertanggal 5 April 1987 yang ditandatangani oleh

ah k

Photo copy Kwitansi tertanggal 14 Maret 1989

In do ne si

Bukti P – 79:

Hendri Isaak (bukti photo copy sesuai asli);-----Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 27 1980

A gu ng

Desember

(bukti

photo

copy

sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 80:

Photo copy Surat Keterangan dari PT. Property

Java No. 022/XI/76 tanggal 24 Nopember 1876 (bukti

lik

photo copy sesuai photo copy);--------

Bukti P – 81: Photo copy Kwitansi tertanggal 05 Februari 1987

yang ditandatangani H. Badri dan Surat Pernyataan

Pelimpahan Tanah Garap (bukti photo copy sesuai

es on In d

--------------

asli);-------------------------------------------------------------------

Halaman 122

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat

telah

Pihak

mengajukan

alat

bukti

surat

yang

bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan

aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda

Bukti

T - 1 sampai dengan Bukti

T â&#x20AC;&#x201C; 11.f, yang rinciannya

ub lik

sebagai berikut ;---------------------------------------------

Cipayung atas nama PT.Properti Java berkedudukan di Jakarta (bukti photo copy sesuai asli) ;

Bukti T - 2

Photo copy Buku Tanah Sertipikat Hak

ah k

Bukti T - 1: Photo copy buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No.6/

In do ne si

Guna Bangunan No.1/Cipayung Datar terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik

A gu ng

Indonesia disingkat INKOPPOL, berkedududkan di Jakarta

(bukti

photo

copy

sesuai

asli);-------------------------------------------------------------------------

Bukti T - 3

Photo copy Warkah Penerbitan Sertipikat

Republik

Induk

Keperasi

Indonesia

berkedududkan

lik

nama

Kepolisian

atas

disingkat

Negara

INKOPPOL, di

Hak Guna Bangunan No.1/Cipayung Datar terfaftar

Jakarta;---------------------------------------------------------------

es In d

Hal. 123 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

-----------------------

Halaman 123

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Photo copy sampul warkah (bukti photo copy

sesuai asli);----------------

b. Photo copy surat Tanda September 1991

Setoran

( bukti

tanggal 7

Photo copy sesuai

asli);----------------------------------------------------------copy

Keputusan

Kepala

Pertanahan

ub lik

c. Photo

Nasional No. 654/HGB/BPN/91 Tentang Pemberian

Hak Guna Bangunan Atas Nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat

ah k

Inkoppol Jakarta atas tanah di Kabupaten Bogor photo

copy

sesuai

In do ne si

(bukti

asli);-------------------------------------------------------------

A gu ng

d. Photo copy Surat dari Direktorat Jenderal Bina Lembaga

Koperasi

No.15/KPTS/BLK/VIII/1988

tanggal 1 Agustus 1988 (bukti photo copy sesuai photo

copy);-------------------------------------------------------------

lik

-----

e. Photo copy Surat dari Direktorat Jenderal Pajak

No. S-00077/WPJ.04/KP.0703/90 Perihal Perubahan

No. Pengukuhan PKP, tangal 20 Januari 1990

(bukti Photo copy sesuai asli);-------------

Negara

Kepolisian

gu A

Koperasi

In d

Induk

Dasar

f. Photo copy Akta Pendirian Perubahan Anggaran

Halaman 124

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(INKOPPOL), berkeudukan di Jakarta tanggal 1

Agustus 188 (bukti photo copy sesuai photo

copy);------------

Bukti T - 4

Photo copy Buku Tanah Sertipikat Hak

atas

nama

Induk

Koperasi

Kepolisian

Negara

ub lik

Guna Bangunan No. 117/Cipayung Datar terdaftar

Republik

Indonesia

disingkat

INKOPPOL,

berkedudukan di Jakarta (bukti photo copy sesuai asli);-----------------------------------------------

Hak

Photo copy Warkah penerbitan Sertipikat Guna

terdaftar

atas

nama

Republik

A gu ng

Negara

Bangunan

No.

117/Cipayung

Induk

Indonesia

Koperasi disingkat

berkedudukan

Datar,

In do ne si

Bukti T - 5

ah k

Kepolisian

INKOPPOL,

Jakarta;-------------------------------------------------------------------------------------

Photo copy sampul warkah (bukti photo

copy sesuai asli);----------------

Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

lik

No. 117/Ciayung datar terdaftar atas nama Induk

Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

disingkat INKOPPOL, berkedududkan di Jakarta,

telah dimatikan karena dipecah (bukti photo copy

In d

Hal. 125 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

sesuai asli);------------------

Halaman 125

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T - 5

Photo

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

copy

Buku

Tanah

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Cipayung

Datar terdaftar atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

(bukti

Indonesia

photo

disingkat copy

INKOPPOL sesuai

ub lik

asli);--------------------------------------------------------------------------------

Bukti T - 6

Photo

copy

Warkah

Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

176/Cipayung Datar terdaftar atas nama Induk

ah k

Republik

INKOPPOL,

In do ne si

disingkat

Koperasi Kepo9lisian Negara Republik Indonesia berkedudukan

A gu ng

Jakarta ;-------------------------------------------------------------------------------------

a. Photo copy sampul warkah (bukti photo copy ssuai asli);-----------------

b. Photo copy

Surat

permohonan

Perpanjangan

lik

No. B/99/A.1/VI/ 2010/INKOPPOL (bukti photo copy

sesuai asli);-----------------------------

d. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat

sesuai

(bukti Photo copy

No. 214/HGB/BPN.32/2010

on In d

asli);------------------------------------------------------------

Halaman 126

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 7.c

: Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HD.Brototanyo

(bukti

Drs.

photo

copy

sesuai

asli);------------------------------------------------------------------

Bukti T - 7.e :

Photo copy KTP atas nama Paimin.

AB (bukti photo copy sesuai asli);-----

ub lik

Photo copy SPPT Tahun 2010 atas

nama Wajib Pajak INKOPOL (bukti photo copy sesuai asli);------------------------------------------------------------------

Bukti T - 8

Photo

copy

Buku

Tanah

nama

republik

Induk

Indonesia

Koperasi disingkat

Kepolisian

In do ne si

Negara

atas

terdaftar

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Cipayung

ah k

Bukti T - 7.f :

INKOPPOL,

A gu ng

berkedudukan di Jakarta (bukti photo copy sesuai asli);------------------------------------------------------------------

Perpanjangan No.

Photo

Sertipikat

177/Cipayung

copy Hak

terdaftar

Koperasi Kepolisian Negara Indonesia

atas

Bangunan nama

Induk

disingkat

INKOPPOL

Republik

Guna

Warkah

lik

Bukti T - 9

berkedudukan di Jakarta;--------

a. Photo copy sampul warkah (bukti photo copy

sesuai asli);----------------

copy

sesuai

In d

Hal. 127 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

photo

(bukti

b. Photo copy KTP atas nama Drs. HD.Brototanyo

Halaman 127

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);---------------------------------------------------------------

-------------

Perpanjangan

Photo copy (bukti

photo

Surat Permohonan

copy sesuai photo

copy);-------------------------------------------------------------

ub lik

-----

d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Paimin

(bukti

photo

copy

sesuai

asli) ;------------------------------------------------------------

INKOPPOL

(bukti

photo

copy

Pajak

sesuai

In do ne si

ah k

e. Photo copy SPPT Tahun 2010 atas nama Wajib

asli);-----------------------------------------------------

A gu ng

f. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.

214/HGB/BPN.32/2010

(bukti

photo

sesuai

copy

asli);------------------------------------------------------------:

Photo copy Warkah Buku Tanah

lik

Bukti T - 10

Negara

atas

nama

Republik

terdaftar

Induk

Indonesia

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Cipayung Koperasi

Kepolisian

disingkat

INKOPPOL,

berkedudukan di Jakarta (bukti photo copy sesuai

es on In d

asli);------------------------------------------------------------------

Halaman 128

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T - 11

Photo

copy

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkah

Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

178/Cipayung terdaftar atas nama Induk Kopersi Kepolisian Republik Indonesia disingkat INKOPPOL,

berkedududkan di Jakarta;------------------

ub lik

a. Photo copy sampul warkah (bukti photo copy sesuai asli);----------------

b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. HD.Brototanyo

(bukti

photo

copy

sesuai

copy Surat

Permohonan copy

photo

Perpanjangan

sesuai

In do ne si

(bukti

c. Photo

ah k

asli);-----------------------------------------------------

photo

A gu ng

copy);---------------------------------------------------------------

d. Photo copy photo

KTP

atas nama Paimin AB (bukti

copy

sesuai

photo

copy);-------------------------------------------------------------

lik

--------------

e. Photo copy SPPT Tahun 2010 atas nama wajib

pajak INKOPPOL (bukti photo copy sesuai photo

copy);------------------------------------------

f. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah

In d

Hal. 129 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

214/HGB/BPN.32/2010 ; (bukti Photo copy

No.

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat

Halaman 129

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

asli);----------------------------------------------------------bahwa

untuk

menguatkan

Menimbang,

dalil-dalil

Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat

bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah

ub lik

disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya di persidangan

T.II.Intv. – 18.b, yang rinciannya sebagai berikut Bukti T.II.Intv – 1

: Photo

copy

Akta

Penyesuaian

Induk

Koperasi Angkatan Kepolisian dan Perubahan

ah k

dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv. – 1 sampai dengan Bukti

In do ne si

Anggaran Dasar tanggal 5 Desember 1968 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Koperasi,

A gu ng

Departemen Transmigrasi dan Koperasi tanggal 16 Desember 1968 (bukti photo copy sesuai asli);-----------------------------------------------------------------:

Photo

Keputusan

Rapat

copy

Akta

Anggota

Induk

Penyataan Koperasi

lik

Bukti T.II.Intv – 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20

tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan Hestyani Hassan, SH.,

MKn. Notaris di Jakarta (bukti photo copy sesuai

es on In d

-------------

asli);-------------------------------------------------------------

Halaman 130

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T.II.Intv – 3

Photo Rapat

Keputusan

copy

Akta

Anggota

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan

Induk

Koperasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23

tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan Hestyani Hassan, SH.,

ub lik

asli);-------------------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv – 4

Photo

copy

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan No. 176/Desa Cipayung, Surat Ukur

ah k

MKn. Notaris di Jakarta (bukti photo copy sesua

3.987

A gu ng

Intervensi

atas

(bukti

nama

photo

In do ne si

seluas

Nomor : 15/Cipayung/2010 tanggal 06 Juli 2010, Tergugat

copy

sesuai

asli);----------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv – 5

Photo

copy

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan No. 177/Desa Cipayung Surat Ukur

No.177/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor 18/

lik

Cipayung tanggal 06 Juli 2010, seluas 85.456 M2

copy sesuai photo copy);---------- --------------:

Photo copy Surat No. 281/DIBA I/

Bukti T.II.Intv – 6

IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : Surat Objek

Keterangan

Sedang

Dijaminkan

yang

atas nama Tergugat II Intervensi (bukti photo

In d

Hal. 131 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin, Tbk (bukti

Halaman 131

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

photo

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

copy

sesuai

asli);-------------------------------------------------------------

----------------------

Bukti T.II.Intv – 7

Photo copy Sertipikat Hak Guna

Bangunan No. 178/Desa Cipayung, Surat Ukur

seluas

6.932

Intervensi

ub lik

Nomor : 16/Cipayung tanggal 06 Juli 2010,

atas

(bukti

nama

photo

Tergugat

copy

sesuai

asli)--------------------------------------------------------------------------

Photo copy Surat Pemberitahuan

In do ne si

Bukti T.II.Intv – 8

ah k

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT

A gu ng

PBB) Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama Wajib

Pajak Tergugat II Intervensi (bukti photo sesuai photo copy);----------------------------- ---

Bukti T.II.Intv – 9

Photo copy SPPT PBB Tahun 2013

Pajak Bumi dan

Bukti Setoran Pembayaran

lik

atas nama Wajib Pajak Tergugat II Intervensi dan

Bangunan (PBB) tahun 2013 (bukti photo copy

sesuai

photo

copy);-----------------------------------------------------------

es on In d

----------------------

Halaman 132

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv – 10

STTS

Photo copy SPPT PBB Tahun 2014 dan

tahun

2014

atas

nama

Wajib

Pajak

Tergugat II Intervensi (bukti photo copy sesuai photo

copy);-----------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv – 11

: Photo

copy

ub lik

-------------Keputusan

Rapat

Anggota

Tahunan INKOPPOL ke – 43 Nomor : KEP/238/ RAT/X/2012 Tentang Pensahan Pengalihan Hak

Seluas

3.000

M2,

Lokasi

Menga

In do ne si

176

No.

ah k

Sebagian Atas Sebidang Tanah Sertipikat HGB

mendung Cipayung Bogor Dalam Bentuk Wakaf /

A gu ng

Hibah Kepada Masyarakat Kp. Legok Gadog RT. 003 / RW. 003 Desa Pasir Angin Kec. Mega mendung

Bogor

Untuk

Pemakaman

Umum

(bukti photo copy sesuai asli);-----------------------

Bukti T.II.Intv – 12

Photo

copy

Surat

No.

B/44/A.1/

Pengukuran

Ulang

Tanah

Milik

Permohonan

lik

III/2014/Inkoppol tanggal 27 Maret 2014, Perihal

Inkoppol yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti photo copy sesuai photo copy);-------------------------------

Maret

2014,

Perihal

In d

Hal. 133 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

tanggal

Inkoppol

Bukti T.II.Intv – 13 : Photo copy Surat No. B/45/A.1/III/2014/

Halaman 133

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pendampingan Pengukuran Ulang

Tanah Milik Inkoppol yang ditujukan kepada

Kepala Desa Cipayung Datar (bukti photo copy sesuai photo copy);--------------------------------

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C; 14

Photo copy Surat tertanggal 14 Juli

ub lik

2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor, Perihal Keberatan

Atas Pengukuran Tanah Atas Nama Inkoppol Yang Dilakukan Oleh Pihak BPN Kab. Bogor Yang

ah k

Terletak di Desa Pasir Angin dengan lampiran

In do ne si

Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh para panggarap

A gu ng

serta diketahui dan dicatat oleh Ketua RT. 05/02, Ketua RT. 04/03, Ketua RT. 05/03, Ketua RW. 02

dan Ketua RW. 03, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung (bukti photo copy sesuai photo copy);------------------Photo

Surat

No.

B/81/E.1/IV/2008/

Inkoppol tanggal 2 April 2008, Perihal Somasi

(bukti

photo

copy

dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Yosafat sesuai

photo

copy);---------------------------------------Photo

copy

Surat

No.

B/97/E.1/

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C;15 B

IV/2008/Inkoppol tanggal 16 April 2008, Perihal

on In d

lik

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C; 15 A

Halaman 134

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr.

Gres Febiola, Sdr. Gunawan, Dkk (bukti photo

copy sesuai photo copy);-

Bukti T.II.Intv – 15C

Photo Surat No. B/300/A.1/XII/2008/

Inkoppol tanggal 5 Desember 2008, Perihal

ub lik

Peringatan dan Panggilan I dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Deni (bukti photo copy sesuai photo copy);---------------Surat

Inkoppoltanggal

No.

Januari

Pembangunan

2011,

dan

Perihal

Penggunaan

Penghentian

B/08/D.1/I/2011/

In do ne si

Bukti T.II.Intv – 15 D : Photo

ah k

Jalan Tanah Inkoppol dari Tergugat II Intervensi

A gu ng

kepada Sdr. Deni (bukti photo copy sesuai photo copy);------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv – 15 E

Photo

copy

Surat

No.

B/23/D.1/

III/2012/Inkoppol tanggal 21 Maret 2012, Perihal Somasi II dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr.

Dkk;------------------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv – 15 F : Photo copy Surat No. B/35/D.1/IV/2012/ Inkoppol tanggal 13 April 2012, Perihal Somasi

lik

Jimmy,

es In d

Hal. 135 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

III dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Jimmy,

Halaman 135

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk ;------------------------------------------------------------

-----------Photo copy

Surat

No. B/22/D.1/

III/2012/Inkoppol tanggal 21 Maret 2012,

Perihal

Intervensi

Somasi

kepada

dari Sdr.

Tergugat

Panjaitan,

Dkk;--------------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Intv –15 H

Photo

copy

Surat

No.

B/34/D.1/

IV/2012/Inkoppol tanggal 13 April 2012, Perihal

ah k

ub lik

Bukti T.II.Intv–15 G

In do ne si

Somasi III dari Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Panjaitan, Dkk (bukti photo copy sesuai photo

A gu ng

copy);--------------------

Bukti T.II.Intv –16 A

Photo

copy

Surat

Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Juli 1995 dari H. Gojali alias Djuli bin Uteng kepada

Tergugat II Intervensi (bukti photo copy sesuai

Photo copy Surat Pernyataan dari

Bukti T.II.Intv –16B

lik

photo copy);-----------

Para Ahli Waris Alm. H Gojali tertanggal 7

November 2003 dan Kwitansi Pembayaran /

Oktober

on In d

tertanggal

Pelunasan Tanah kepada Ahli Waris Alm. H Gojali

Halaman 136

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;------------------------------------------------------------

-----------

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C;17 A

Photo

copy

Surat

Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Agustus

1995 dari Muhamad bin Jamian kepada Tergugat

ub lik

II Intervensi dan Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah atas nama Muhamad bin Jamian (bukti photo

copy

sesuai

photo

copy);-------------------------------------------------------------------------------:

Photo

copy

Surat

Perjanjian

In do ne si

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C;17 B

ah k

Pelimpahan Hak Utama Atas Sebidang Tanah

A gu ng

Garapan Pemerintah / Negara tertanggal 1 Agustus 1995 antara Muhamad bin Jamian

dengan Tergugat II Intervensi dan Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Pelimpahan Hak Garap kepada

bin

Jamian

tertanggal

lik

Agustus 1995 (bukti photo copy sesuai photo

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C;18 A

Photo

copy);----------------------------------------

copy

Surat

Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 19 Juli

1995

dari

Muhamad

Haji

Afandi

kepada

Tergugat

es In d

Hal. 137 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Intervensi dan Ketetapan Iuran Pembangunan

Halaman 137

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah atas nama H. Afandi (bukti photo copy

sesuai photo copy);---------------------------

Bukti T.II.Intv â&#x20AC;&#x201C;18 B :

copy

Surat

Perjanjian

Pelimpahan Hak Utama Atas Sebidang Tanah Garapan Pemerintah / Negara tertanggal 21

ub lik

copy

sesuai

photo

copy);-----------------------------------------------------------

----------------------

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei

ah k

Photo

Oktober 1992 antara Haji Afandi (bukti photo

In do ne si

2015, pukul 10.30. WIB, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah yang dimaksud dalam yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan

A gu ng

objek sengketa

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yakni guna melihat fakta ďŹ sik perihal letak serta posisi bidang tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi

lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang bagian

tak

terpisahkan

dari

putusan

lik

merupakan

ini

;

Menimbang,

bahwa,

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, selain bukti surat, Para Penggugat juga telah

---------------------------------------------------------------------------------

mengajukan 5 (lima) orang saksi dalam sengketa ini, bernama 1.

saksi

tersebut

dimana

telah

Suhari,

In d

Ojot

Setiawan

Cacuh Budiawan, SE. 2. Ojeh Kosasih, 3. Saepuddin, 4. H. Endang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 138

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

berikut ;--------------------------------------------------------------------1. Saksi Cacuh

Budiawan,

SE.,

menerangkan

pokoknya sebagai berikut : ------

pada

kenal dengan

ub lik

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menyatakan

yang

Para Penggugat, kecuali yang tidak kenal

dengan

Soedibyo

dan

Salam ;----------------------------------------------------

ah k

------------

In do ne si

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menerangkan sebagai Kepala

A gu ng

Desa Cipayung, sejak Tahun 2007 sampai dengan

sekarang,

dan

Desa

Cipayung

dimekarkan pada Tahun 2012 menjadi Desa Pasir

Angin;------------------------------------------------------

lik

-----------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menerangkan pada Tahun 2008 menjadi

Kepala

Desa

setelah

Cipayung

ada

tanah

SHGB

kedatangan Abdul Yaman memberitahukan No.

atas

nama

Inkoppol;--------------------------------------------------

es In d

Hal. 139 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

------------------------------------------

Halaman 139

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, saksi menerangkan bahwa SHGB No. 1 atas nama Inkoppol adalah tanah bekas PT.

Property

Java,

menurut

keterangan

Masyarakat;----------------------------

dari

• Bahwa, saksi menerangkan didalam Buku

ub lik

Desa tidak tercatat tanah-tanah lain kecuali yang

ada

adalah

tanah

Adat;-------------------------------------------------------

---------

ah k

• Bahwa, saksi mengatakan Inkoppol tidak

In do ne si

pernah mengadakan kegiatan diatas tanah

A gu ng

tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa, saksi mengatakan seperti

Mahpud

Jabir,

Para Penggugat, Soedibyo,

diatas

tanahnya telah mendirikan bangunan dan

ditanami

-------------------------

singkong;-------------------------------------------------

2. Saksi Ojeh Kosasih, menerangkan yang pada pokoknya

on In d

sebagai berikut : -----------------

lik

kolam dan lainnya Para Penggugat tanahnya

Halaman 140

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Para

Penggugat, karena saksi bertempat tinggal

di Desa Pasir Angin, dan saksi sebagai Ketua Rw. di Desa Pasir Angin;------

• Bahwa, saksi pernah mendengar di Desa

ub lik

Pasir Angin ada tanah Inkoppol, tetapi lokasi tanahnya tidak tahu, yang saksi ketahui

adalah tanah-tanah Para Penggugat yang dilingkungan

ada

ah k

saya;-------------------------------------------------------

In do ne si

--------------

A gu ng

• Bahwa, saksi mengatakan mengetahui ada opergarapan dari masyarakat kepada Para Penggugat

dan

saksi

mengetahui

sebagainya Rw setempat;----------------------

• Bahwa, saksi mengatakan Inkoppol tidak

yang

berada

lik

pernah mengadakan kegiatan di atas tanah Desa

Pasir

• Bahwa,

saksi

menyatakan

keberatan

merasa

----

sewaktu

masyarakat Inkoppol

Angin;------------------------------------------------------

In d

Hal. 141 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

mengadakan pengukuran tanah yang berada

Halaman 141

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa

Pasir

Angin,

dan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

ikut

menandatangani keberatan atas pengukuran

tanah tersebut;--------------------------------

3. Saksi Saepuddin, menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut : --------------------saksi

menyatakan

tidak

kenal

ub lik

â&#x20AC;˘ Bahwa,

dengan semuanya Para Penggugat, seperti

dengan Ir. Mahpud Jabir dan Soedibyo tidak kenal, dengan yang lainnya kenal;-------

ah k

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi hanya mendengar saja, bahwa

A gu ng

Angin,

tetapi

saksi

tidak

In do ne si

Inkoppol mempunyai tanah di Desa Pasir tahu

lokasi

tanahnya Inkoppol;--------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi pernah disuruh oleh Pak Yansen

untuk memagar tanah, katanya pak Yansen mau

membeli

tanah

dari

lik

Inkoppol;------------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi mengatakan Inkoppol tidak

pernah mengadakan kegaiatan diatas tanah

yang

berada

Desa

Pasir

es on In d

-----

Angin;------------------------------------------------------

Halaman 142

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Endang

Setiawan,

menerangkan

pokoknya sebagai berikut : --------

In do ne si a

4. Saksi

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

pada

Desa Pasir Angin sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. dan Desa Pasir Angin

pemekaran

(pecahan) dari Desa Cipayung

pada

ub lik

• Bahwa, saksi menyatakan sebagai Kepala

Tahun

2012 ;-------------------------------------------------------------------------

Para

Penggugat

mempunyai

dikarenakan

In do ne si

ah k

• Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat,

A gu ng

tanah di wilayah saya yaitu di Desa Pasir Angin;-------------------------------

• Bahwa,

saksi

menerangkan

pernah

kedatangan dari Inkoppol pada Tahun 2014, bahwa Inkoppol akan mengukur tanah di

sebagai

Kepala

lik

Desa Pasir Angin dan saya menyaksikan Desa

Pasir

Angin;------------------------------------------------------

-------------

• Bahwa, saksi menerangkan Inkoppol pernah

gagal

dilaksanakan

In d

Hal. 143 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

pertama

pengukuran

mengadakan 2 kali pengukuran tanah, tetapi

Halaman 143

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada komplen dari masyarakat,

pengukuran

yang

dikarenakan

banyak

terlaksana

petugas

keamanan;----------------------------------------------------------------------------------------------â&#x20AC;˘ Bahwa,

saksi

mengatakan

selama

ub lik

kedua

saksi

menjabat Kepala Desa Pasir Angin, baru

sekali

kedatangan

Inkoppol

waktu

mengadakan pengukuran tanah saja pada

ah k

tahun

------------------------------------------------

In do ne si

2014;-------------------------------------------------------

A gu ng

5. Saksi Ojot Suhadi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menerangkan tinggal di Desa Gunung Gelis, tetapi pernah tinggal di Desa

lik

Pasir Angin dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1978, tetapi di Desa Pasir Angin masih saudara-saudara

banyak

saksi ;----------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi pernah bekerja di PT. Property

Java dari tahun 1973 sampai dengan tahun

es on

In d

1976, PT. Property Java bergerak di bidang

Halaman 144

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanam

pohon

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

murbai

dan

pinus;------------------------------------------------------

------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa,

saksi

mengatakan

mertua

saksi

pernah mempunyai garapan tanah di bekas

ub lik

PT. Property Java, tetapi sudah di oper garap

kepada Jemes Masahengke, yang sekarang

menjadi

Penggugat;-----------------------------------------------

mengatakan

tanah

A gu ng

ditinggalkan PT. Property Java digarap

oleh

masyarakat

yang

In do ne si

saksi

â&#x20AC;˘ Bahwa,

ah k

-----------------------

semuanya sekitar

situ;-------------------------------------------------------------

Selengkapnya

mengenai

keterangan

saksi-saksi

tersebut

lik

merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan

menyatakan tidak

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat

menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi, walaupun telah

diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

In d

Hal. 145 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;---------------------

Halaman 145

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang,

bahwa,

untuk

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah

mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini, bernama

1. Ojot Suhardi, 2. Nahrowi, dan 3. Abdul Yaman, dimana saksi

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

ub lik

pada pokoknya sebagai berikut ;----

berikut : -----------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menyatakan tinggal di Desa Angin,

dahulu

Pasir

ah k

1. Saksi Nahrowi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai

Desa

Pasir

Angin

In do ne si

pemekaran (pecahan) dari Desa Cipayung pada tahun 2012;-------------------------------

A gu ng

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi pernah bekerja di perkebunan karet sejak tahun 1960 sampai dengan tahun

1970

dan

saya

sebagai

kepala

gudang, berhenti tahun 1970, karena usaha

lik

perkebunannya

berhenti;--------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa,

saksi

mengatakan

berhenti,

Perkebunan

-----------------------------

setelah

tanah-tanah

PPN bekas

perkebunan tersebut sebagian digarap oleh

es on

In d

masyarakat, dan ada juga yang diberikan

Halaman 146

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Inkoppol oleh Pak Ripai sebagai dari

Direktur

Perkebunan

dan

yang

menerima dari Inkoppol adalah Pak Oong dan Pak Kurnita;-------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa,

saksi

mengatakan

tanah

yang

ub lik

diberikan kepada Inkoppol dari Perkebunan oleh Inkoppol dipagar dengan BRC pada

tahun 1995 dan ada yang bongkar pada tahun

ah k

1977;-------------------------------------------------------

A gu ng

â&#x20AC;˘ Bahwa,

saksi

In do ne si

--------------------------------------mengatakan

bahwa

PPN

Perkebunan mempunyai HGB, tetapi HGB

tersebut sudah habis waktunya tahun 1969, saya

tahu

karena

saya

pernah

datang

bersama warga ke Kantor DPRD Propensi

tahum

----------------------------------------

2. Saksi Abdul Yaman, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------

In d

Hal. 147 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

2002;-------------------------------------------------------

lik

Jawa Barat menghadap Komisi A, pada

Halaman 147

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, saksi menyatakan tinggal di Desa Pasir Angin sejak kecil sampai sekarang dan

Desa

PasirAngin

pecahan

dari

Desa

Cipayung pada tahun 2012;-------------------

• Bahwa, saksi menyatakan menjaga tanah

ub lik

Inkoppol dari tahun 1995 sampai tahun 1996, behenti karena pembayarannya tidak

tepat,

maka

tahun

1996

saya

sempat

berhenti dan masuk lagi tahun 2000 sampai

ah k

dengan sekarang;-----------------------------

In do ne si

• Bahwa, saksi menarangkan Inkoppol pernah

A gu ng

menjual tanah kepada pak Haidir Anjar untuk dibuat

latihan

kuda;---------------------------------------------------------------------------

• Bahwa,

saksi menjaga tanah kepunyaan

lik

Inkoppol seluas 14 Hektar, tetapi tanah tersebut dikuasai oleh warga termasuk oleh

Para Penggugat sebagian ditanami singkong

dan sebagian sudah ada bangunan dan saya

sudah laporkan ke Inkoppol pada tahun

2013;-------------------------------------------------------

es on In d

----------------------------------

Halaman 148

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, saksi pernah ikut mengukur tanah bersama Inkoppol dan BPN Kabupaten Bogor

pada

tahun

2014;----------------------------------------------------------------------------saksi

tahu

Inkoppol

pernah

ub lik

• Bahwa,

mengadakan somasi kepada masyarakat,

bahkan saksi yang memberikan undangan

kepada Muhamad Jabir

ah k

undangannya

Asep

yang menerima

dan

kepada

Jemes

A gu ng

• Bahwa,

saksi

tahu

In do ne si

Masahengke yang menerima saudaranya;-undangan

hanya

dititipkan tidak langsung diterima oleh Para

Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Saksi Hadi Sucipto,

menerangkan yang pada pokoknya

lik

sebagai berikut : ----------------

• Bahwa, saksi menyatakan kenal sebagian

dengan Para Penggugat dan kenal dengan

memagar

tanah

Inkoppol

kepada

saya pak

es In d

Hal. 149 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

adalah

Inkoppol pak Yudi, tetapi yang menyuruh

Halaman 149

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Masri;------------------------------------------------------

--------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi mengatakan tanah Inkoppol

yang dipagar oleh saksi luasnya 22 Hektar melihat

dari

Plang

yang

ub lik

ada;---------------------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi mengatakan Inkoppol telah

ah k

setelah

melakukan ganti rugi kepada masyarakat, ganti

dilakukan

pemagaran

baru

tanah

saya

tersebut

In do ne si

melakukan

rugi

A gu ng

dengan BRC, sewaktu melakukan pemagaran

ada dua bangunan rumah, saya tidak tahu bangunan

siapa;----------------------------------------------------------------------------------------

lik

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi mengatakan sebelum dilakukan pemagaran diatas tanah tersebut sudah ada

tersebut

Plang, bahwa tanah itu milik Inkoppol, plang berada

dibelakang

rumah

Yasopat;---------------------------------------------------

es on In d

----------------------------------------

Halaman 150

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi tidak tahu siapa-siapa yang telah mendapat ganti rugi ;---------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi menyatakan yang memberikan ganti rugi kemasyarakat dari Inkoppol adalah

Letnan Wahyu di lakukan di rumah Jemes

ub lik

Hengke dan yang mendata adalah Abdul Yaman;-----------------------------------------------------

---------------------------------------

â&#x20AC;˘ Bahwa, saksi tidak tahu kalau somasi /

langsung

karena

hanya

dititip;

In do ne si

ah k

undangan diterima oleh Para Penggugat

A gu ng

-----------------------------------------------------------------------

Selengkapnya

mengenai

keterangan

saksi-saksi

tersebut

merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;---------------------

lik

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah

persidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya melalui Sub. Bagian. Umum Pengadilan Tata

tertuang

dalam

Berita

Acara

Sidang

yang

selengkapnya

Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2015, yang isi

In d

Hal. 151 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

mengajukan Kesimpulannya masing tertanggal 18 Juni 2015 di

Halaman 151

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang

pada akhirnya mohon

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam

ub lik

Putusan ; ---------------------------------------------------

di dalam

Berita

Acara

Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan yang

tidak

dalam Putusan ini yang merupakan bagian terpisahkan

dengan

ah k

persidangan sebagaimana tercantum

Putusan

ini

;

In do ne si

---------------------------------------------------------------------------

A gu ng

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

Gugatan Para

bahwa

maksud

dan

tujuan

dari

Penggugat adalah sebagaimana tersebut di

atas ;---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam

Penggugat adalah:------------------------------------

Para

lik

perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

176/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor :

penerbitan

tanggal

sertipikat

Juli

15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010,

on In d

2010, luas 3.987 M2, atas nama Induk

Halaman 152

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koperasi

Kepolisian

Negara

P-9=T-6=T.II.Int.-4);

------------------------------------------------------

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa 18/Cipayung/2010,

ub lik

Cipayung, Surat Ukur Nomor :

Republik

(INKOPPOL) (vide bukti

Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat

16 Juli 2010, luas 85.456 M2, atas nama Induk Koperasi

Kepolisian (vide

bukti

ah k

(INKOPPOL)

Negara

Republik

Indonesia

P-10=T-8=T.II.Int.-5)

;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

In do ne si

--------------------------------------------------178/Desa

A gu ng

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2, Koperasi

Kepolisian

(INKOPPOL

(vide

Indonesia bukti

lik

-------

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek

)

Republik

P-11=T-10=T.II.Int.-7);------------------------------------------

sengketa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan

In d

Hal. 153 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

perundang-undangan dan juga bertentangan dengan azas-azas

Negara

atas nama Induk

Halaman 153

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Perintahan Yang baik khususnya azas Profesionalitas dan

azas Keterbukaan;----------------bahwa

untuk

menguatkan

Menimbang,

dalil-dalil

gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat

bukti-bukti tersebut diberi tanda Pâ&#x20AC;&#x201C;1

fotocopinya,

ub lik

yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/

sampai

sengketa ini, bernama 1. Cacuh Budiawan, SH. 2. Ojeh Kosasih, 3.

Saepuddin,

Endang

Suhari;------------------------

bahwa

atas

dan

gugatan

Para

tersebut di atas, Tergugat

Ojot

Penggugat

In do ne si

Menimbang,

Setiawan

ah k

dengan Pâ&#x20AC;&#x201C;81, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi dalam

dalam jawabannya tertanggal 23

A gu ng

Maret 2015 mendalilkan selain mengenai pokok sengketa, juga mendalilkan

mengenai

eksepsi

yaitu :--------------------------------------------------

Kewenangan

Mengadili

Gugatan

Kabur

(Obscuur

libele).-----------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

2. Tentang

Competensi)-----------------------------------------

(Absolute

lik

1. Tentang

menguatkan

dalil

bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang

ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, dan tanpa

on In d

mengajukan saksi meski telah di beri kesempatan yang cukup

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 154

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh

Majelis

Hakim;---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Para

Penggugat

tersebut di atas, Tergugat II Intervensi dalam jawabannya

juga

mendalilkan

mengenai

eksepsi

yaitu :-----------------------------------------

1. Tentang Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal

Undang-Undang

ah k

sengketa,

ub lik

tertanggal 23 Maret 2015 mendalilkan selain mengenai pokok

No.

Tahun

Gugatan

Para

Penggugat

Telah

A gu ng

Tentang

Gugatan

Para

Penggugat

Lewat

Kabur

libel);---------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

In do ne si

2. Tentang

1986;-------------------------------------------------------------------------------

(daluarsa) ;--------------------------

Waktu

(obscuur

menguatkan

dalil

bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti

lik

surat yang ditandai dengan bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan bukti

sengketa ini, bernama 1. Ojot Suhardi, 2. Nahrowi, dan 3. Abdul Yaman;------------------------------------------

T.II.Intv-18B, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat

II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2

In d

Hal. 155 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

April 2015, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Pihak

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 155

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik

pada

dalilnya

masing-

bertetap

masing-masing tertanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya

masing;-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah

ub lik

-------------------------------

persidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya melalui Sub. Bagian. Umum Pengadilan Tata Usaha

Negara

Bandung

pada

ah k

mengajukan Kesimpulannya masing tertanggal 18 Juni 2015 di

tanggal

Juni

In do ne si

2015;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawab jinabab Para Penggugat

A gu ng

dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu, sebagai berikut :----------------------------DALAM

EKSEPSI ;-----------------------------------------------------------------------------

lik

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili

(Absolute

Competensi)

yang

-----------------

mendalilkan

bahwa

gugatan ini telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata

Penggugat,

diperoleh

selaku

yang

In d

terperkara

tanah

atas

Usaha Negara, karena sengketa ini adalah mengenai kepemilikan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 156

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah yang

kepemilikan/keperdataan

kewenangan

pengujiannya

menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili

ub lik

secara

--------------------

Menimbang bahwa untuk menguji apakah sengketa in litis sengketa tata usaha negara atau sengketa kepemilikan

ah k

absolut ;-------------------------------------------------------------------------------

Surat Edaran Mahkamah Agung RI

In do ne si

dalam lingkup perdata, maka Majelis Hakim akan mempedomani Nomor 07 Tahun 2012

A gu ng

Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa sengketa

Tata Usaha Negara

Perdata

atau

(kepemilikan),

lik

a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis)

yaitu :---------------------------------------------------------------------------------

maka

merupakan

sengketa

tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, Tata

Usaha

Negara ;----------------------

penerbitan

In d

Hal. 157 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Prosedur

keabsahan

kewenangan,

b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan

Halaman 157

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan

Tata

sengketa

Usaha

Negara,

Tata

Usaha

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

maka

termasuk

Negara

;

atau;-----------------------------------------------------------------------------------------------

menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek

ub lik

c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat

sengketa adalah substansi hak karena tentang hal

tersebut

menjadi

kewenangan

peradilan

perdata;

atau ;-----------------------------------------------------

ah k

d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara

In do ne si

(hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha

A gu ng

Negara ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan

mencermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat menempatkan

surat

keputusan

tata

usaha

negara

lik

berupa :-------------------------------------------------------------------------------

--------------------

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

176/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor :

penerbitan

tanggal

sertipikat

Juli

15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010,

on In d

2010, luas 3.987 M2, atas nama Induk

Halaman 158

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koperasi

Kepolisian

Negara

------------------------------------------------------

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor :

18/Cipayung/2010,

ub lik

P-9=T-6=T.II.Int.-4);

Republik

(INKOPPOL) (vide bukti

Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16

Juli 2010, luas 85.456 M 2, atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia bukti

ah k

(vide

(INKOPPOL)

P-10=T-8=T.II.Int.-5);

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

In do ne si

---------------------------------------------------178/Desa

A gu ng

Cipayung, Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16

Juli 2010, luas 6.932 M2, atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(INKOPPOL ) bukti

lik

P-11=T-10=T.II.Int.-7) ;--------------------------------------------

------

Sebagai objek sengketa dengan tuntutan agar Pengadilan

menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tersebut,

dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-

In d

Hal. 159 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik,

(vide

Halaman 159

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditinjau dari

prosedur maupun substansi dari penerbitan

obyektum litis tersebut;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati

lebih jauh substansi gugatan Para Penggugat di atas, Majelis

berpandangan bahwa dalam sengketa in casu, penyelesaian kepemilikan/keperdataan

bukan

satu-satunya

ub lik

sengketa

hukum administrasi, khususnya administrasi pertanahan untuk menyelesaikan sengketa in casu khususnya yang berkaitan dengan prosedur dan substansi dari penerbitan obyektum

ah k

penyelesaian secara yuridis, mengingat terdapat cukup kaedah

In do ne si

litis;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa lebih dari itu, apabila sengketa in

A gu ng

casu di nyatakan tidak diterima karena bukan kewenangan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan diselesaikan sengketanya hanya di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan yang tentunya memakan waktu yang cukup lama sampai adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraah Van Gewijd), apabila

ternyata

Para

Penggugat

dinyatakan

lik

dikwatirkan

sengketa, tidak dapat lagi menuntut pembatalan obyektum litis karena lewatnya tenggang waktu gugat ataupun karena ne bis

sebagai yang berhak atas tanah yang dimaksud dalam obyek

es on In d

--------------------------

idem;-----------------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 160

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan

pada

keseluruhan

pertimbangan hukum tersebut, nyata bahwa yang menjadi

obyek sengketa in casu adalah surat keputusan tata usaha

negara dan posita serta petitum gugatan Para Penggugat adalah

menyangkut pembatalan atau tidak sah penerbitan obyek

ub lik

sengketa yang diuji secara hukum baik prosedur maupun

kaedah hukum publik yaitu hukum administrasi pertanahan, karenanya gugatan Para Penggugat telah memenuhi pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI

ah k

substansinya, dan instrumen pengujiannya adalah berdasarkan

Nomor 07 Tahun 2012

In do ne si

Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

A gu ng

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa

casu,

oleh

karenanya

eksepsi

Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

lik

ditolak;----------------------------------------------------------------

tenggang waktu gugat sebagaimana didalilkan Tergugat dan Tergugat

Intervensi

dalam

menguji eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai

jawabannya

atas;-------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di

In d

Hal. 161 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Peradilan Tata Usaha Negara dianut asas â&#x20AC;&#x153;actio temporalisâ&#x20AC;?

bahwa

In do ne si a

Menimbang,

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 161

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diadopsi oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

â&#x20AC;&#x153;bahwa

gugatan

dapat

diajukan

hanya

mengatur

Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

dalam

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat

Usaha

ub lik

Tata

--Menimbang, bahwa

menurut Yurisprudensi Mahkamah

Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor: 5 K/ tanggal

Januari

1993,

dinyatakan

bahwa

In do ne si

TUN/1992,

ah k

Negaraâ&#x20AC;?;------------------------------------------------------------------------------

Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan

A gu ng

adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian

setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90

keputusan

dan

lik

adanya

merugikan

tersebut;----------------

kepentingannya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati

akan

(sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui

obyek sengketa in casu ternyata ditujukan kepada

Induk

Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), dan

on In d

bukan kepada Para Penggugat, karenanya Para Penggugat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 162

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Surat keputusan

dihitung

haruslah

Obyektum Litis, sehingga penghitungan tenggang waktu gugat,

kepentingannya

sejak

Para

dirugikan

Penggugat oleh

mengetahui

terbitnya

dan

obyektum

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur

ub lik

litis;-----------------------------------------------

negara khususnya berupa sertipikat hak atas tanah, tidak serta merta kepentingan orang yang sudah mengetahui terbitnya sertipikat tersebut menjadi merasa dirugikan, karena harus persis

bahwa

sertipikat

tersebut

terbit

diatas

In do ne si

diketahui

ah k

â&#x20AC;&#x153;mengetahuiâ&#x20AC;? telah terbitnya suatu surat keputusan tata usaha

tanahnya, sehingga orang tersebut benar-benar kepentingannya

A gu ng

merasa

dirugikan;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa ketiga obyektum litis diterbitkan

masing-masing pada tanggal

16 Juli 2010, apabila dikaitkan

lik

dengan bukti T.II.Intv. 15A, T.II.Intv. 15B, T.II.Intv. 15C yaitu

masing tertanggal 2 April 2008, 16 April 2008, dan 16 April 2008, menurut

hemat

Majelis

Hakim

adalah

perihal Somasi I dan juga Peringatan dan Panggilan I, masing-

surat-surat

yang

dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi sebelum obyektum litis

diterbitkan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penentuan

In d

Hal. 163 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

diketahuinya penerbitan obyektum litis oleh Para Penggugat,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 163

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya bukti-bukti ini secara hukum harus dikesampingkan

untuk pembuktian tenggang waktu gugat dalam sengketa

ini;-----------------

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.Intv. 15D, T.II.Intv.

15E, T.II.Intv. 15F, T.II.Intv. 15G, T.II.Intv. 15H, yaitu perihal Pembangunan

dan

Penggunaan

Jalan

tanah

ub lik

Penghentian

masing-masing tertanggal 14 Januari 2011, 21 Maret 2012, 13 April 2012, 21 Maret 2012, dan 13 April 2012, menurut hemat Majelis Hakim adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat

ah k

Inkoppol, Somasi ke II, Somasi ke III, Somasi ke II, Somasi ke III,

In do ne si

II Intervensi setelah obyektum litis diterbitkan, akan tetapi setelah Majelis Hakim cermati surat-surat tersebut tidak secara

A gu ng

tegas ditujukan langsung kepada Para Penggugat atau salah satu

dari Para Penggugat, selain dari pada itu Majelis Hakim juga tidak melihat bahwa secara tegas pula surat-surat tersebut

diterima langsung oleh Para Penggugat atau salah satu Para

Penggugat, hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi

lik

yang diajukan Tergugat II Intervensi bernama Abdul Yaman dan

somasi hanya dititipkan dan tidak diketahui pasti apakah Para Penggugat termasuk yang menerima atau tidak, karenanya

Hadi Sucipto yang menerangkan dibawah sumpah bahwa surat

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.II.Intv. 15D, T.II.Intv.

15E, T.II.Intv. 15F, T.II.Intv. 15G, T.II.Intv. 15H, tidak dapat

on In d

menentukan Para Penggugat telah mengetahui secara pasti

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 164

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbitnya obyek sengketa in casu, sehingga beralasan hukum

bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti tersebut

sebagai alat ukur pengujian tenggang waktu gugat dalam sengketa

casu;-----------------------------------------------------------------------------------

ub lik

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah meneliti

dan mencermati keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat

lainnya

yang

menunjukkan

adanya

ah k

---

Para

Penggugat

In do ne si

mengetahui penerbitan obyektum litis kecuali bukti P-69 yaitu perihal Undangan Gelar Kasus Pertanahan yang ditujukan oleh

A gu ng

James Masahengke, tertanggal 19 November 2014 yaitu tanggal setelah obyektum litis diterbitkan, meskipun substansinya masih menyebut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Cipayung,

Bogor an. Inkoppol, bukan sertipikat hak guna bangunan yang menjadi obyek sengketa, apabila dikaitkan dengan bukti P-70

lik

yaitu Surat Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Komisi

Penyelidikan yang tembusannya disampaikan kepada James

Masahengke (salah satu Penggugat in casu) tertanggal 23 Maret 2015, yaitu 2 (dua) bulan setelah gugatan in casu didaftarkan di Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung,

Kepaniteraan

Nasional Hak Asasi Manusia Sub Komisi Pemantauan dan

In d

Hal. 165 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

sementara Para Penggugat dalam surat gugatan awalnya telah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 165

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencatatkan adanya beberapa sertipikat akan tetapi Para

Penggugat belum mengetahui secara pasti apakah sertipikat

yang mana yang benar-benar terbit diatas tanah yang dikuasai

hal ini penting untuk menentukan unsur adanya kepentingan

yang dirugikan yang membawa konsekwensi pada penetapan

Mahkamah

Agung

Nomor:

TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 sebagaimana disebutkan di atas;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan atas,

Majelis

Hakim

berpendapat

bahwa

Para

In do ne si

hukum

ah k

Yurisprudensi

ub lik

penghitungan tenggang waktu gugat sebagaimana maksud

Penggugat benar-benar baru mengetahui terbitnya obyektum

A gu ng

litis dan kepentingannya merasa dirugikan setidaknya diantara tanggal

Nopember

2014

sampai

dengan

persidangan

pemeriksaan persiapan sengketa in casu digelar, mengingat Majelis

dalam

pemeriksaan

persiapan

casu

telah

mengkonďŹ rmasi baik kepada pihak Tergugat maupun Pihak

lik

Inkoppol berkaitan dengan sertipikat yang terbit diatas tanah

Penggugat pada saat itu benar-benar merasa dirugikan, yang pada gugatan awal Para Penggugat mencantumkan banyak

yang kuasai oleh Para Penggugat, karenanya kepentingan Para

sertipikat sebagai obyek sengketanya, dan setelah benar-benar

sedangkan gugatan in casu

kepentingan Para Penggugat;

In d

diteliti hanya 3 (tiga) obyektum litis yang terkait dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 166

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung pada tanggal 23 Januari 2015, oleh karenanya gugatan

Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu gugat sebagaimana

Nomor: 5

maksud

Yurisprudensi

Mahkamah

K/TUN/1992, tanggal

Agung

21 Januari

1993,

tidak

beralasan

hukum

dan

patut

untuk

ditolak;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

ah k

ini

ub lik

sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal

In do ne si

yaitu gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libele), sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------

A gu ng

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau

tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tata

Usaha

Negara

yang

mengatur

lik

Peradilan

Pasal

63;--------------------------------------------------------------------------------------

In d

Hal. 167 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

----------------------

bahwa:-------------------------------------------------------------------------------

Halaman 167

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (1) :

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim mengadakan

wajib

pemeriksaan

persiapan

untuk

melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----------:

Dalam

Pemeriksaan

persiapan

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

ub lik

a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk

Ayat (2)

memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan

data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh

meminta

penjelasan

Pejabat

Tata

Usaha

kepada

Badan

Negara

atau

In do ne si

b. Dapat

ah k

-----------------

hari;---------------------------------------------------------------------

yang

A gu ng

bersangkutan;--------------------------------------------------------------

Ayat (3) :

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam

ayat

(2)

huruf

Penggugat

belum

putusan

bahwa

gugatan

dapat

diterima.----------------------------------

tidak

lik

dengan

Pasal

menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan

56;---------------------------------------------------------------------------

es on In d

---------------------------------

Halaman 168

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan

harus

memuat :------------------------------------------------------------------

------

a. Nama,

tempat

tinggal,

Penggugat

dan

atau

kuasanya;-------------------------------------------------------------

b. Nama

jabatan,

ub lik

pekerjaan

-------------------------

dan

Kedudukan

Tergugat;--------------------------------------------c. Dasar

gugatan

dan

hal

ah k

kewarganegaraan,

yang

diminta

untuk

In do ne si

Ayat (2)

diputuskan oleh Pengadilan;----Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh

A gu ng

seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-------------------------------------

Ayat (3)

Gugatan

sedapat

mungkin

juga

disertai

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa in

lik

Penggugat;-------------------------------------------------------

pada

hari

Senin

tanggal

dimulai

Februari

2015

guna

menyempurnakan Gugatan Para Penggugat, dimana Majelis

casu telah dilaksanakan tahapan pemeriksan persiapan yang

Hakim juga telah memanggil Tergugat dan Tergugat II Intervensi

sengketa,

dan

gugatan

telah

In d

Hal. 169 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

obyek

dengan

berkenaan

secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonďŹ rmasi

Ayat (1) :

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 169

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka

berdasarkan

karenanya

untuk umum pada hari Senin

berkesimpulan

gugatan

tanggal 5

hal Para

Maret

tersebut

2015, oleh

Majelis

Penggugat

telah

Hakim

memenuhi

ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Tahun

2009

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara;---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata

Usaha

Negara

dalam

memeriksa,

ah k

ub lik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor

memutus

dan

In do ne si

menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat â&#x20AC;&#x153;dominus litisâ&#x20AC;? artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena

A gu ng

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum

publik

dikompromikan

yang

tidak

sehingga

dapat

ditawar-tawar

kebenaran

yang

atau

dicari

adalah

kebenaran materiel bukan kebenaran formil, dan karenanya

tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari

lik

kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar

107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, dan lebih dari itu Majelis Hakim

Tata

Usaha

persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan pasal

Negara

tidak

dapat

mempedomani

Tergugat

dan

Tergugat

In d

oleh

didalilkan

sebagaimana

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 170

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi ;---------------------------------------------------------------------------

------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan

hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

dan

karenanya

patut

Menimbang,

bahwa

dengan

dinyatakan

demikian

keseluruhan

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah seluruhnya

ditolak,

mempertimbangkan

keseluruhan

eksepsi

tersebut

telah

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

pokok

Perkaranya

In do ne si

dinyatakan

dan

dipertimbangkan,

ah k

ditolak;-------------------------------------

juga

ub lik

megenai gugatan Para Penggugat kabur tidak beralasan hukum

sebagai

A gu ng

berikut:-------------------------------------------------------------------------DALAM

POKOK

PERKARA

;

--------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan

menguji secara yuridis aspek prosedur dan substansi dari

lik

Menimbang, bahwa secara teoritis bahwa dalam hukum

acara peradilan tata usaha negara dikenal dengan adanya pembuktian bebas yang paralel dengan asas dominis litis bahwa

penerbitan obyek sengketa sebagai berikut:---------------

hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan

kebebasan untuk menentukan sendiri fakta â&#x20AC;&#x201C; fakta yang relevan

In d

Hal. 171 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

berkaitan dengan beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 171

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penilaian

menentukan

alat

â&#x20AC;&#x201C;

hasil

alat

pembuktian

bukti

yang

In do ne si a

pembuktian,

maupun

dalam

dipergunakan

untuk

pembuktian suatu fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas,

ub lik

Usaha;------------------------------------------------------------------------------

Hakim akan menguji secara yuridis prosedur penerbitan ketiga obyektif litis, sebagai berikut :-------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

menguji

ah k

menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in casu Majelis

secara

yuridis

In do ne si

prosedur penerbitan ketiga obyektif litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) jo Pasal 27

A gu ng

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang mengatur:---------------------------------------Pasal

;

-------------------------------------------------------------------------------------------

lik

---------------

permohonan

pemegang

diperbarui,

hak

dimaksud dalam Pasal 22, atas

dapat

(1). Hak Guna Bangunan atas tanah negara sebagaimana

jika

diperpanjang

atau

memenuhi

es on In d

-----------------------------

syarat :----------------------------------------------------------------------------

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 172

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan sifat

dan

keadaan,

tujuan

pemberian

hak

tersebut;--------------------------------------------------------------------

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan

baik

oleh

pemegang

hak;

dan

;

ub lik

-------------------

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

19;---------------------------------------------------------------------------

ah k

-----------------------------------------------------------------------------------

wilayah yang bersangkutan;-

A gu ng

In do ne si

(2). Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal

;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------(1).

Permohonan

perpanjangan

jangka

waktu

hak

guna

bangunan atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya tahun

sebelum

berakhir

hak

guna atau

tersebut

waktu

perpanjangannya;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan di atas menghendaki

bangunan

jangka

lik

dua

Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan

atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun

In d

Hal. 173 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

sebelum berakhir jangka waktu hak guna bangunan (vide Pasal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 173

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah untuk pemberian perpanjangan dan

pembaruan hak guna bangunan tersebut harus terlebih dahulu

dilakuan penilaian apakah pemegang hak guna bangunan tersebut masih memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan

dalam keputusan pemberian hak untuk pertama kali, serta tidak

pasal

26);

------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati

obyektum

litis

vide

bukti

ah k

(vide

ub lik

bertentangan dengan rencana umum tata ruang yang berlaku

P-9=T.II.Int.-4=T-6,

In do ne si

P-10=T.II.Int.-5=T-8 dan P-11=T.II.Int.-6=T-10 diterbitkan masingmasing pada tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Kepala

A gu ng

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

vide bukti T-7d, T-9f, dan T-11f, tanggal 16 Juni 2010, yang pada pokoknya sertipikat obyek sengketa adalah perpanjangan dan pembaruan

dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/

Cipayung Datar tanggal 25 Nopember 1994 Gambar Situasi

lik

tanggal 15 Agustus 1994 No. 12772/1994, seluas 135.233 M2,

2011;-----------------------------------------------------------------------------------

------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan

atas nama Inkoppol yang berakhir haknya tanggal 31 Oktober

pembaruan

atas

dan

In d

perpanjangan

permohonan

ternyata

mencermati keseluruhan warkah / buku tanah obyektum litis,

27), tujuannya

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 174

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/Cipayung Datar tanggal

25 Nopember 1994 Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No.

12772/1994, seluas 135.233 M2, atas nama Inkoppol (Tergugat II

Intervensi) yang berakhir haknya tanggal 31 Oktober 2011,

diajukan

pada

tanggal

Maret

ub lik

Menimbang, bahwa apabila masa berakhirnya Sertipikat

Hak Guna Bangunan No. 117/Cipayung Datar tanggal 25 Nopember 1994 Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No. 12772/1994, seluas 135.233 M2, atas nama Inkoppol (Tergugat II diperhitungkan

dengan

tanggal

diajukannnya

In do ne si

Intervensi),

ah k

2010;---------------------------------------------------

A gu ng

permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunannya tertanggal 8 Maret 2010, maka dapat ditentukan permohonan perpanjangan

yang diajukan oleh Inkoppol (Tergugat II Intervensi) adalah 20 bulan 23 hari sebelum berakhir hak guna bangunan sebelumnya,

yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan

lik

(2) jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996

Atas Tanah di atas, permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diajukan Tergugat II Intervensi melebihi dari selambat-lambatnya dua tahun sebelum

batas waktu minimal

berakhir jangka waktu hak guna bangunan tersebut, hal ini

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

penting apakah kemudian Tergugat memiliki waktu yang cukup

In d

Hal. 175 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

untuk menilai dapat atau tidaknya permohonan perpanjangan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 175

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 26 di atas, yang

akan membawa konsekwensi pada penilaian subtansi dari obyek

sengketa in casu yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis

Hakim dibawah ini;--------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis segi obyek

sengketa

casu,

Majelis

Hakim

akan

ub lik

subtansi

Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria jo. Pasal 22 ayat (1), 26 ayat (1), Pasal 30 huruf a dan b, Pasal 32, dan pasal 35 huruf b angka 1, huruf e, jo. Pasal 24 ayat (2)

ah k

mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 40 huruf e

Tanah

In do ne si

Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran yang

A gu ng

mengatur :-----------------------------------------------------------------------Pasal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

lik

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun;---------------------------------------------------------------------------------------------------

(1). Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

Pasal

;

es on In d

---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 176

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

guna

bangunan

hapus

karena

In do ne si a

Hak

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf

Diterlantarkan;----------------------------------------22

;

Pasal

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

ub lik

keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;-----------------------------------------------------------

Pasal

(telah

diuraikan

diatas)

;

--------------------------------------------------------------------------Pemegang

hak

guna

bangunan

berkewajiban :-------------------------------------------

In do ne si

Pasal 30

ah k

(1). Hak guna bangunan atas tanah negara diberikan dengan

A gu ng

a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya pemberian dengan

haknya;

tanah

dan dalam

sesuai

persyaratan keputusan

dan

lik

ditetapkan

keputusan

perjanjian pemberiannya;-----------------------------------b. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang

ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;-----------------------------------------------Pasal 32

Pemegang

dalam

menggunakan

peruntukkannya

sebagaimana

hak

guna

bangunan

berhak

menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan

In d

Hal. 177 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

dengan hak guna bangunan selama waktu tertentu

ditetapkan

Halaman 177

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk sendiri

atau

keperluan

usaha

lain

dan

membebaninya;----------------------------------------------------------------------------35

Pasal

;

ub lik

-------------------------------------------------------------------------------------------

(1).

Hak

guna

bangunan

hapus

karena :------------------------------------------------------------------b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak

ah k

---------------

In do ne si

pengelolaan atau pemegang hak milik, sebelum jangka waktunya berakhir, karena:----------------------

A gu ng

1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau

dilanggarnya

ketentuan-ketentuan

sebagaimana dimaksud pasal 30, 31, dan Pasal 32; atau----------------------------------------------------------------------------------

lik

;

Pasal

----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

on In d

---------------

ditelantarkan;-----------------------------------------------------------------------

Halaman 178

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2).

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap

alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan ďŹ sik bidang tanah yang bersangkutan selama 20

(dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh

ub lik

syarat:-------------------------------------------------------------------------a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara

terbukaoleh

yang

bersangkutansebagai

yang

berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang

ah k

pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan

dapat

In do ne si

yang

dipercaya;--------------------------------------------------------------------

A gu ng

----

b. penguasaan

tersebut

baik

sebelum

maupun

selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ yang

bersangkutan

pihak

lik

lainnya;-------------------------

ataupun

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan

mencermati jawab jinawab dikaitkan dengan keseluruhan bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa in casu,

dikaitkan dengan hasil Persidangan Pemeriksaan Setempat, fakta

diperoleh

hukum

sebagai

kelurahan

In d

Hal. 179 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

berikut :--------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 179

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa

Tergugat

telah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan

Sertipikat Hak Pakai No. 6 Desa Cipayung

atas nama PT. Property Java seluas 911582 M2 (sisa) yang diterbitkan tanggal 20

Desember

1976

berdasarkan

Surat

ub lik

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 258/ HP/DA/76, tanggal 15 Nopember 1976,

yang berakhir tanggal 19 Desember 1986 (vide

bukti

ah k

T-1);------------------------------------------------------

2. Bahwa

In do ne si

--------------------------------------Sertipikat Hak Pakai No. 6 Desa

A gu ng

Cipayung atas nama PT. Property Java

seluas 220.213 M2 dikeluarkan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 GS. No. 9869/1991, luas 220.213 M2, terbit

lik

tanggal 1 Nopember 1991 atas nama

Induk Koperasi Kepolisian Negara RI yang tanggal

berdasarkan

Oktober

berakhir

Surat

Keputusan

2011, Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI No. 654/

es on In d

HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991

Halaman 180

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(vide

bukti

T-1

jo.

T-2

C);-------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

T-3

3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

1 GS. No. 9869/1991, luas 220.213 M2 ,

terbit tanggal 1 Nopember 1991 atas

ub lik

nama Induk Koperasi Kepolisian Negara RI

yang berakhir tanggal 31 Oktober 2011, di

matikan

karena

dipecah

sampai

habis

menjadi diantaranya Sertipikat Hak Guna

ah k

Bangunan No. 117 Desa Cipayung Datar

Kepolisian

Negara

A gu ng

Koperasi

Induk

In do ne si

seluas 145.898 M2 atas nama RI

yang

berakhir tanggal 31 Oktober 2011 (vide bukti

T-4);----------------------------------------------------------

lik

4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

117 Desa Cipayung Datar seluas 145.898

Oktober

Negara

Induk Koperasi Kepolisian

yang

2011,

berakhir

dimatikan

M2 atas nama

tanggal

berdasarkan

Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah

In d

Hal. 181 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Halaman 181

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 214/HGB/BPN.32/2010 menjadi

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176,

177, dan 178 Desa Cipayung, masingmasing terbit tanggal 16 Juli 2010 (vide

bukti

T-6,

T-8,

ub lik

T-10);----------------------------

dan

5. Bahwa di dalam Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 654/HGB/BPN/91 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Induk

Republik

Indonesia

Negara

Koperasi

Kepolisian disingkat

In do ne si

nama

ah k

atas

INKOPPOL, Jakarta atas tanah di Kabupaten

A gu ng

Bogor (vide bukti T-3 C), yang menjadi dasar

penerbitan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan No. 1/ Desa Cipayung(vide T-2), dan

menjadi

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan No. 117/ Desa Cipayung Datar

lik

(vide T-4=T-5b), serta Keputusan Kepala

Provinsi

Jawa

Barat

Tentang

BPN.32/2010

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No.

214/HGB/ Pemberian

Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas

Kecamatan

Megamendung,

Cipayung,

In d

Tanah Seluas 132.233 M2 , terletak Di Desa

Halaman 182

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten

Indonesia

Nama

Negara

Induk

Republik

(INKOPPOL), berkedudukan di

Jakarta (vide bukti T-7d) sebagai dasar

penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan

ub lik

No. 176, 177, dan 178 Desa Cipayung,

masing-masing terbit tanggal 16 Juli 2010 (vide bukti T-6,

T-8, dan T-10), pada

konsideran “Menimbang” dan “Memutus” pada pokoknya menguraikan :----------

ah k

Atas

Kepolisian

Koperasi

Bogor,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si

“bahwa tanah yang dimohon masih dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara ﬁsik serta akan dipergunakan

A gu ng

untuk Pembangunan Agrowisata dan Sarana Penunjang

lainnya, dan mensyaratkan bahwa Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara

keberadaannya,

dan

tanah

tersebut

harus

serta

lik

sifat

tujuan

dari

hak

yang

-----------------------------

diberikan:------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa di lokasi tanah yang dimaksud obyektum

dalam

litis,

tidak

terdapat

dan

digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

In d

Hal. 183 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

bangunan ﬁsik apapun yang telah, sedang

Halaman 183

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun akan dibangun oleh Inkoppol, baik

yang digunakan sendiri ataupun digunakan

pihak

lain

atas

persetujuan

dalam rangka pembangunan

Inkoppol,

Agrowisata

dan Sarana Penunjang lainnya, meskipun

ub lik

Pihak Inkoppol telah diberikan hak guna bangunan sejak tahun 1991 lebih dari 20

(dua puluh) tahun (Vide hasil Pemeriksaan Setempat jo. Dalil Para Penggugat jo. saksi-saksi dan

Para

Tergugat

Penggugat

dari

Intervensi) ;-----------------

In do ne si

ah k

Keterangan

A gu ng

7. Bahwa sebaliknya di lokasi tanah yang

dimaksud dalam obyektum litis, berdiri bangunan-bangunan maupun

non

baik

permanen

yang

terlihat

bukan bangunan baru, serta sebagian

lik

perkebunan tanaman keras dan palawija

dan

dikuasai

Para

Penggugat

pemeriksaan

persidangan

yang keseluruhannya ditempati, digarap (hasil

setempat,

dengan

on In d

sampai

pengakuan pihak-pihak, saksi jo. Bukti P-13

Halaman 184

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-81);----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum

sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan

Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor : 5

ub lik

tahun 1960 tentang Pokok Agraria jo. Pasal 22 ayat (1), 26 ayat

1, huruf e Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1991 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan hak Pakai Atas Tanah sebagaimana juga

telah diuraikan di atas, Majelis Hakim

ah k

(1), Pasal 30 huruf a dan b, Pasal 32, dan pasal 35 huruf b angka

In do ne si

berpendapat bahwa Inkoppol nyata-nyata belum menggunakan tanah yang diberikan kepadanya dengan hak guna bangunan

A gu ng

sesuai tujuannya, dan lebih-lebih Inkoppol tidak menguasai secara ďŹ sik bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa

sejak pemberian Hak Guna Bangunan diberikan kepada Inkoppol, bahkan

tanah

dimaksud

berdiri

bangunan-bangunan

baik

permanen maupun non permanen yang terlihat bukan bangunan

lik

baru, serta sebagian perkebunan tanaman keras dan palawija

Penggugat, dan nyata-nyata tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa ditelantarkan oleh pemegang haknya yaitu Inkoppol,

yang keseluruhannya ditempati, digarap dan dikuasai Para

karenanya menurut hemat Majelis Hakim Inkoppol in casu

Tergugat II Intervensi telah melanggar syarat dan ketentuan dari

In d

Hal. 185 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

diberikannya hak atas tanah dengan hak guna bangunan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 185

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak

serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 40 huruf e Undang-

Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria jo. Pasal 22

ayat (1), 26 ayat (1), Pasal 30 huruf a dan b, Pasal 32, dan pasal

35 huruf b angka 1, huruf e Peraturan Pemerintah RI No. 40

Pakai

Atas

Tanah

yang

telah

diuraikan

diatas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan hukum

atas,

karenanya

Majelis

Hakim

In do ne si

pertimbangan

ah k

hak

ub lik

tahun 1991 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan

berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi telah melanggar

A gu ng

syarat dan ketentuan waktu pendaftaran perpanjangan atau

pembaruan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namanya, serta nyata-nyata tidak menggunakan tanah yang telah diberikan

dengan hak guna bangunan sebagaimana disyaratkan dan oleh

membawa

Surat

konsekwensi

melanggar berlaku,

Haknya,

ketentuan

yang

Peraturan

yang

seharusnya

hal

yang

Pemberian

tersebut diketahui juga oleh Tergugat sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan dan kebijaksanaan sekaligus

perundang-undangan

Keputusan

lik

tetapkan

pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

â&#x20AC;&#x153;asas a

In d

demikian seharusnya Tergugat berdasarkan pada

berlaku dibidang administrasi pertanahan, maka dalam hal yang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 186

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

actusâ&#x20AC;? dan dan

â&#x20AC;&#x153;spontane

inisiatifnya

kewenangan

asas

dapat

In do ne si a

contrarius

verniteghingâ&#x20AC;? atas

menolak

permohonan

perpanjangan hak guna bangunan atas nama Inkoppol atau apabila terlanjur mengabulkan permohonan perpanjangan atau

pembaruan hak hak guna bangunan yang dimohonkan oleh

ub lik

Tergugat II Intervensi setidak-tidaknya dapat membatalkan

Inkoppol in casu Tergugat II Intervensi tersebut, karena Tergugat seharusnya telah tahu dan sadar akan kekeliruannya dalam menerbitkan

obyek

sengketa

ah k

pemberian hak atas tanah dengan hak guna bangunan kepada

casu;

------------------

In do ne si

-------------------------------------------------------------------------------------------

A gu ng

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

menerbitkan ketiga obyektum litis baik dari segi prosedural

maupun substansinya, dan secara mutatis mutandis karenanya juga melanggar azas-azas Umum pemerintahan yang baik

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

atau

mempedomani standar yang disyaratkan dalam

senantiasa ketentuan

Peraturan Perundang-Undang dan atau hukum yang berlaku

Badan

yang menghedaki tindakan

lik

khususnya azas Profesionalitas

(rechmateght) baik waktu dan tata caranya, serta

azas

Keterbukaan, yang menghendaki tindakan Badan atau Pejabat

In d

Hal. 187 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Tata Usaha Negara senantiasa bertindak terbuka dan tranparan

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 187

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada publik atau pihak terkait dan membuka diri atas segala

informasi dan masukan dari publik, agar dalam mengambil

keputusan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan yang nyata dan dapat

merugikan

orang

atau

badan

hukum

lainnya;--------------------------------------------------------------------------------

ub lik

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan

untuk

menyatakan

batal

ketiga

obyek

sengketa

ah k

-----------

casu:-----------------------------------------------------------------------------------

In do ne si

--------------

A gu ng

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum

ketiga

obyek sengketa in casu dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut ketiga obyek

bahwa

oleh

karena

lik

Menimbang,

nyata-nyata

Para

Penggugat menempati, menggarap dan menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu setidak-tidaknya dalam

sengketa in casu:-----------------------------

waktu yang relatif cukup lama sejak Tahun 1998 hingga sengketa

ďŹ sik, dikaitkan dengan

on In d

gu A

bukti-bukti penguasaan

P-68 yaitu

ini diputus, berdasarkan pada bukti P-13 sampai dengan bukti

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 188

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 24 ayat (2)

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka kepada Para

Penggugat dapat diberikan hak prioritas (previlege) untuk

mendapatkan hak atas tanah setelah para pihak mengajukan

permohonan

dan

melengkapi

syarat-syarat

sebagaimana

beralasan

hukum

bagi

Majelis

Hakim

untuk

mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan hak atas tanah setelah Para Penggugat mengajukan permohonan dan syarat-syarat

ditentukan

dalam

perundang-undangan

yang

peraturan

sebagaimana

berlaku;----------------------------------bahwa

A gu ng

Menimbang,

dengan

demikian

In do ne si

melengkapi

ah k

karenanya

ub lik

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

gugatan

Penggugat dikabulkan seluruhnya karenanya berdasarkan pada

ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan

lik

Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam amar Putusan di bawah ini;---------------

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan

tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja

In d

Hal. 189 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam

yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan

Halaman 189

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan sedangkan bukti dan keterangan saksi yang

tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis

Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian

yang

tidak

terpisahkan

dengan

berkas

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

ub lik

ini;-------------------------

perkara

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

----------------------------------------------- M

ENGADIL

In do ne si

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;---------------------

ah k

1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

A gu ng

I------------------------------------------DALAM

EKSEPSI

---------------------------------------------------------------------------------------------

â&#x20AC;˘ Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II

PERKARA

;

POKOK

--------------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

untuk

DALAM

lik

Intervensi seluruhnya;----------------------------

es on In d

seluruhnya ;------------------------------------

Halaman 190

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

berupa :---------------------------------------------------------------------------------------------------

---

ub lik

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung

Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli

2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

ah k

Republik

Indonesia

-----------

In do ne si

(INKOPPOL);---------------------------------------------------------------

A gu ng

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 85.456 M2

atas

nama

Induk

Koperasi

Kepolisian

Indonesia

lik

(INKOPPOL);---------------------------------------------------------------

-----------

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Desa Cipayung

Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung, tanggal 06 Juli 2010,

tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, Luas 6.932 M2

Republik

Indonesia

atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara

In d

Hal. 191 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Republik

Negara

Halaman 191

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(INKOPPOL);---------------------------------------------------------------

-----------

3. Mewajibkan

mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa

--------------------------------------------------------

ub lik

kepada Tergugat untuk

----------------------------------------------

a. Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

176/Desa

Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010,

ah k

tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat

In do ne si

16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

A gu ng

(INKOPPOL);-------------------------------------------------------------------------------------------

b. Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

177/Desa

Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung, tanggal

06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli

Negara

Republik

Indonesia

Kepolisian

lik

2010, Luas 85.456 M2 atas nama Induk Koperasi

(INKOPPOL);------------------------------------------------------

c. Sertipikat

Hak

-------------------------------------Guna

Bangunan

No.

178/Desa

Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung, tanggal

on In d

06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli

Halaman 192

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010, Luas 6.932 M2 atas nama Induk Koperasi Negara

Kepolisian

Republik

Indonesia

(INKOPPOL);------------------------------------------------------

3. Mewajibkan

kepada

Tergugat untuk memproses

Penggugat

setelah

ub lik

permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Para

--------------------------------------

Para

Penggugat

memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;---------------------------------------

ah k

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi

In do ne si

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 5.776.000,- (Lima Juta Ratus

A gu ng

Tujuh

Puluh

Enam

Ribu

Rupiah);------------------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

lik

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari

Hakim Ketua Majelis, Roni Erry Saputro, SH., MH. dan Hari Hartomo SN., SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh Majelis

Senin, tanggal 6 Juli 2015, oleh Kami Sutiyono, SH.,MH sebagai

Hakim Sutiyono, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi

In d

Hal. 193 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

Hartono, SH. dan Hari Hartomo SN., SH.,MH., masing-masing

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 193

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Roi Sutaryat,

Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa

ub lik

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD TTD

SUTIYONO, SH., MH.

A gu ng

In do ne si

BUDI HARTONO, SH.

ah k

dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;-------------

TTD

HARI HARTOMO, SN., SH., MH.

TTD

Perincian biaya perkara No. 12/G/2015/PTUN-BDG: • Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,• ATK : Rp. 125.000,• Panggilan : Rp 95.000,• Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,• Redaksi : Rp 5.000,• Leges : Rp 3.000,-

on In d

RO’I SUTARYAT, Sm.Hk.

lik

PANITERA PENGGANTI,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 194

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

es In d

Hal. 195 dari 195 hal. Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG

lik

A gu ng

In do ne si

ah k

ub lik

â&#x20AC;˘ Materai Penetapan : Rp. 12.000,â&#x20AC;˘ Materai Putusan : Rp 6.000,JUMLAH : Rp. 5.776.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-----------------------------------------------------

Halaman 195