ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PUTUSAN Nomor 347 K/TUN/2019
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
A
gu
sebagai berikut dalam perkara:
E L V I N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Brawijaya I-B Nomor 90, RT 006/RW 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Dalam
hal
ini
ub lik
ah
Selatan, pekerjaan Swasta; diwakili
oleh
kuasa
Rifai
Ali,
S.H.,
am
kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Law office Rifai Ali & Partners, beralamat di Kotamadya Depok, Jawa Barat 16413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret
ep
ah k
2019;
KEPALA
KANTOR
Lawan
In do ne si
I.
R
Pemohon Kasasi;
PERTANAHAN
KABUPATEN
A gu ng
BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jani Levinus Loupatty, A.Ptnh, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
Termohon Kasasi I;
1. S U G I O N O, kewarganegaraan Indonesia,
ub
m
II.
lik
ah
1187/SKU-600.13/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;
tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW
ka
11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
R
ah
ep
Timur, pekerjaan Purnawirawan;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. SRI HARTATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
ng
tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW 11,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
gu
3. EDWIN
APRIHANDONO,
kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW
11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan
A
Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta; 4. SANDRA
RAMADHIETA,
kewarganegaraan
ub lik
ah
Indonesia, tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW 11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan
am
Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh H. Lava Sembada, S.H.,
ah k
ep
M.H., dan kawan, para Advokat, pada Law Office Lava Sembada & Associates, beralamat di Bogor, 29 Agustus 2018;
A gu ng
Para Termohon Kasasi II;
Mahkamah Agung tersebut;
In do ne si
R
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat
dalam
gugatannya
memohon
kepada
untuk
lik
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 
ub
m
ah
memberikan putusan sebagai berikut:
Pengadilan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20
ep
ka
Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas
R
ah
Hartati;
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama Sri
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m2
ng
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31
gu
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m2
A
(empat ribu meter persegi), atas nama Sugiono;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,
ub lik
ah
luas 5.820 m2 (lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama Sugiono;
am
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,
ep
ah k
luas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,
Surat
Ukur
Nomor
68/Tajur/2015,
R
November
tanggal
In do ne si
03-11-2015, luas 5.416 m2 (lima ribu empat ratus lima belas meter
A gu ng
persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;
Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m2 (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono;
Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,
Surat
Ukur
Nomor
70/Tajur/2015,
tanggal
lik
03-11-2015, luas 11.600 m2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;
ub
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
R
ah
ep
ka
m
ah
November
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Hartati;
R
5.045 m2 (lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama Sri
ng
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m2
gu
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;
A
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi), atas nama Sugiono;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31
ub lik
ah
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,
am
luas 5.820 m2 (lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama Sugiono;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31
ep
ah k
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-2012,
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,
Surat
Ukur
Nomor
68/Tajur/2015,
A gu ng
November
In do ne si
R
luas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono; tanggal
03-11-2015, luas 5.416 m2 (lima ribu empat ratus lima belas meter persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;
Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m2 (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono; November
2015,
Surat
Ukur
lik
Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Nomor
70/Tajur/2015,
tanggal
atas nama Sandra Ramadhieta;
ub
03-11-2015, luas 11.600 m2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi),
ep
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
sengketa Tata Usaha Negara ini;
ah
ka
m
ah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;
ng
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Tergugat:
gu
1. Tentang kualitas Penggugat (onbevoeg); 2. Tentang kewenangan mengadili;
A
3. Tentang gugatan daluwarsa; 4. Tentang gugatan error in objecto;
ub lik
ah
Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk
am
memeriksa dan mengadili masalah perkara a quo ( kewenangan absolut); 2. Gugatan error in objecto;
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh
ah k
ep
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 November 2018, kemudian di tingkat
In do ne si
R
banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 26/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26
A gu ng
Februari 2019;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan
Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan bahwa
permohonan
kasasi
a
quo
lik
Menimbang,
beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
ub
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
ep
dapat diterima;
ah
ka
m
ah
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 April 2019;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ng
ini, Pemohon Kasasi meminta agar: MENGADILI
1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;
gu
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2018;
ub lik
ah
A
Nomor 26/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Februari 2019 Juncto Putusan
MENGADILI SENDIRI
am
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
ep
ah k
Dalam Pokok Perkara.
1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
In do ne si
R
2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa: 2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal
A gu ng
20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima) meter persegi, atas nama Sri Hartati;
2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal
31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas1.963 m²
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga) meter persegi, atas nama
lik
2.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal
31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m² (empat ribu) meter persegi, atas nama Sugiono;
ub
m
ah
Sugiono;
2.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal
ka
31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor
39/Tajur/2012, tanggal
ep
28-08-2012, luas 5.820 m² (lima ribu delapan ratus dua puluh) meter
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
R
ah
persegi, atas nama Sugiono;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012,
Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012 tanggal (tiga ribu) meter persegi, atas nama
ng
28-08-2012, luas 3.000 m² Sugiono;
2.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal
gu
20 November 2015, Surat Ukur Nomor 68/Tajur/2015, tanggal
A
03-11-2015, luas 5.416 m² (lima ribu empat ratus enam belas) meter persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;
2.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal
ub lik
ah
20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, Luas 8.289
m² (Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) meter persegi,
am
Edwin Aprihandono;
2.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor
70/Tajur/2015, tanggal
ah k
ep
03-11-2015, luas 11.600 m² (sebelas ribu enam ratus) meter persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;
In do ne si
Keputusan berupa:
R
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Surat
A gu ng
3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal
20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, Luas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima) meter persegi, atas nama Sri Hartati;
3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal
31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m²
lik
Sugiono;
3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m²
ub
m
ah
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga) meter persegi, atas nama
(empat ribu) meter persegi, atas nama Sugiono;
ka
3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
R
ah
ep
31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
28-08-2012, luas 5.820 m² (lima ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi, atas nama Yuyun Yaniarsih;
ng
3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012,
Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012, tanggal
28-08-2012, luas 3.000 m² (tiga ribu) meter persegi, atas nama
gu
Sugiono;
A
3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal
20 November 2015, Surat Ukur Nomor 68/Tajur/2015, tanggal
03-11-2015, luas 5.416 m² (lima ribu empat ratus enam belas) meter
ub lik
ah
persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;
3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal
am
20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m² (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, Edwin Aprihandono;
ah k
ep
3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor
70/Tajur/2015, tanggal
atas nama Sandra Ramadhieta;
In do ne si
R
03-11-2015, luas 11.600 m² (sebelas ribu enam ratus) meter persegi,
A gu ng
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II Intervensi II/ Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;
Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung/Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;
lik
Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Mei 2019 Menimbang,
bahwa
ub
yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; terhadap
Mahkamah Agung berpendapat:
alasan-alasan
kasasi
tersebut
ep
Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah
ah
ka
m
ah
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa meskipun obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur
ng
ď€
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
gu
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
A
Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi substansi yang
dipermasalahkan dalam sengketa a quo adalah menyangkut masalah
ub lik
ah
keperdataan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh karenanya objek sengketa a quo dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa
am
haknya lebih dahulu diuji melalui peradilan perdata yang berwenang sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
ah k
ep
Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
In do ne si
R
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi
A gu ng
hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
lik
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak
ub
yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
ep
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
ah
ka
m
ah
putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
ng
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan
gu
lain yang terkait;
MENGADILI:
A
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELVIN;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat
ub lik
ah
kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
am
pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
ah k
ep
Dr. Yosran, S.H., M.Hum,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
In do ne si
R
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis,
A gu ng
Anggota Majelis: ttd.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
lik ttd.
Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
In d
on
ng gu A
es
R
ep
ub
Andi Atika Nuzli, S.H.
Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 6.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi kasasi Rp 484.000,00 Jumlah Rp 500.000,00
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Panitera Pengganti,
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
A
gu
ng
R
Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Muda Tata Usaha Negara,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019
es
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
H. Ashadi, S.H. NIP 19540924 198403 1 001
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11