ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PUTUSAN Nomor 188 PK/TUN/2018
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
gu
memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
A
memutus dalam perkara:
PT. SENTUL CITY, Tbk., tempat kedudukan di Gedung Marketing Galery Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Sentul City
Babakan Madang, Bogor, 16810, yang diwakili oleh 1. David jabatan Direktur;
ub lik
ah
Partono, jabatan Presiden Direktur, 2. Ricky Kinanto Teh,
am
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eva Fitriani,
S.H.,
kewarganegaraan
Indonesia,
Advokat,
beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
ah k
ep
tanggal 23 Juli 2018;
1. dr.
DARWIN
Lawan
In do ne si
R
Pemohon Peninjauan Kembali; DAHSYAT
TJAKRADIDJAJA,
A gu ng
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Bogor KM 24, RT 01 RW 01, Kelurahan Susukan,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur (dahulu Jalan Raya Bogor KM 13,
RT 011 RW 001, Kelurahan
Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur), pekerjaan Dokter;
2. AANG SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat
lik
ah
tinggal di Kp. Pos, RT 01 RW 11, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (dahulu Jalan
ub
m
Gunung Sahari Nomor 57/01, RT 001 RW 001, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota
ep
ka
Jakarta Pusat), pekerjaan Wiraswasta; 3. DJOE ALEX RAMLI, kewarganegaraan Indonesia,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
R
ah
tempat tinggal di Jalan Bungur Besar Dalam I, RT 001
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 001,
Kelurahan
Gunung
Sahari,
R
RW
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan
Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;
ng
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Lava Sembada, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
A
gu
Para Advokat pada Law Office Lava Sembada & Associates,
beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018; Para Termohon Peninjauan Kembali; Dan
ub lik
ah
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong,
am
Kabupaten Bogor;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;
ep
Mahkamah Agung tersebut;
ah k
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; dalam
gugatannya
memohon
kepada
A gu ng
memberikan Putusan sebagai berikut:
In do ne si
Penggugat
R
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pengadilan
untuk
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertifikat 19 Agustus 2014, Surat
lik
M2 atas nama PT Sentul City, Tbk, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
ub
sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 29.798 M2;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Guna
ep
Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan 19
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei
ah
ka
m
ah
Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2014, seluas 55.963 M2 atas nama PT Sentul City, Tbk, terletak di Desa
Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
ng
Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 29.798 M2; Kepada
Tergugat
untuk
memproses
gu
4. Mewajibkan
permohonan
penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I dan Penggugat
A
III, setelah Penggugat I dan Penggugat III memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Permohonan
Penggugat
I
Nomor
Register
3319-3320/PH/2002
ub lik
ah
tertanggal 02 Oktober 2002, untuk luas tanah 5000 M2 yang terletak di Kp. Ciburial, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang,
am
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Permohonan Penggugat III Nomor Register 3319-3320/PH/2002 tertanggal 02 Oktober 2002, untuk
ep
ah k
luas tanah 12.000 M2 yang terletak di Kp. Ciburial, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
R
Barat;
In do ne si
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
A gu ng
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Tentang kewenangan mengadili (absolut competentie); 2. Tentang gugatan kabur (obscuur libel);
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor
lik
putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 218/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19
ub
September 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 168 K/TUN/2017, tanggal 8 Juni 2017;
ep
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2018,
ah
ka
m
ah
158/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 2 Mei 2016, kemudian di tingkat banding
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang
ng
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
gu
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
A
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
ub lik
ah
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
am
Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
ep
ah k
Kembali/Termohon Kasasi-II/Pembanding/semula Tergugat-II Intervensi; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2017, Nomor 168 K/TUN/2017, dan mengadili sendiri
In do ne si
R
8 Juni
dengan amar yang menyatakan:
Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari
A gu ng

Para Penggugat/Para Terbanding;

Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/ 2014 tanggal 8 Mei 2014, luas 55.963 M2 atas nama Tergugat-II Intervensi/Pembanding;
lik
Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon membayar biaya perkara;
ub
Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat untuk Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
ep
Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada intinya agar
ah
ka
m
ah

ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
ng
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
gu
mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat
dibenarkan, sebab alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang
A
dituangkan dalam memori Peninjauan Kembali tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar
ub lik
ah
dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Judex Juris/Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat kekeliruan yang
am
nyata atau kekhilafan Hakim di dalam putusan a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
ah k
ep
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali;
In do ne si
R
maka biaya perkara pada peninjauan kembali harus dibebankan kepada
A gu ng
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
perundang-undangan lain yang terkait;
serta
peraturan
ub
MENGADILI:
2009,
lik
dengan
1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. SENTUL CITY, Tbk.;
ep
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ah
ka
m
ah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
ribu Rupiah);
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
ng
pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
gu
Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
A
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi
ub lik
ah
Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
am
Anggota Majelis:
Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ep
ah k
M.H.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,
ttd.
In do ne si
R
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
A gu ng
Panitera Pengganti, ttd.
Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
R
ah
ep
ka
ub
lik
Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 6.000,00 2. Redaksi Rp 5.000,00 3. Administrasi PK Rp2.489.000,00
m
ah
M.H.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp2.500.000,00
Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
A
gu
ng
R
Jumlah
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ub lik
ah
H. Ashadi, S.H.
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 188 PK/TUN/2018
es
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
NIP. : 19540924 198403 1 001
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7