Putusan Kasasi DR Darwin Dahsyat T by H. LAVA SEMBADA, S.H., M.H.

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 168 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara:

1. dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Bogor KM 24, RT 01, RW

01, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan dokter;

ub lik

2. AANG SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pos RT 01, RW 11, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong,

Kabupaten Bogor, pekerjaan wiraswasta;

3. DJOE ALEX RAMLI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bungur Besar Dalam I RT 001, RW 001, Kelurahan

ah k

Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan wiraswasta;

In do ne si

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Lava Sembada, S.H.;

A gu ng

2. Angga Perdana, S.H.,M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari

Kantor Advokat Lava Sembada, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pandega Nomor 35 Kedung Halang Bogor 16710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para

melawan:

lik

Penggugat;

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten

Bogor;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ispriyadi Nurhantara, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

2. Sopiyan, A, Ptnh, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

3. Ate Sarah, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Halaman 1 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Pertanahan;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Jakpar, S.H., Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;

5. Upi Surasti, S.H., Penerima Layanan Pengaduan; 6. Liskiman, S.H., Mediator Pertanahan; 7. Sarminto, Mediator Pertanahan;

Kesemuanya

kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor,

beralamat

Jalan

Tegar

Beriman

Cibinong

Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

ub lik

3679/ SK-600/XI/2015, tanggal 10 November 2015;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat; 2. PT SENTUL CITY, Tbk, diwakili oleh Keith Steven Muljadi dan

Ricky Kinanto Teh, selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Sentul City Tbk, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Kav 8,

Sentul City, Bogor 16810;

ah k

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

2. Eva Fitriani, S.H.;

3. Maria Elska Liliasari;

In do ne si

1. Azis Ganda Sucipta, S.H.,M.H.;

A gu ng

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Asisten Advokat, beralamat di Gedung Marketing Galery, Jalan M.H. Thamrin Kav 8, Sentul City Bogor 16810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

lik

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa

sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Formil Gugatan:

1. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi

ketentuan Pasal 1 angka 9 ayat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 2 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Kutipan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, bahwa

“Keputusan Tergugat” a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschiking)

berupa penerbitan sertipikat hak guna bangunan, yang dikeluarkan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa, Keputusan Tergugat

ub lik

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dimana Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bahwa isi dari keputusan Tergugat adalah telah

memberikan hak atas tanah berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna

ah k

Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei

In do ne si

2014, luas 55.963 m2 atas nama PT Sentul City Tbk., yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi

A gu ng

Jawa Barat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor 3 Tahun 1997 yang bersifat

konkret keputusan Tergugat tersebut berwujud dan tidak abstrak, individual bahwa keputusan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan

lik

Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/instansi lain karena sudah berlaku definitive dengan diberlakukannya Sertipikat Hak Guna

Agustus 2014, Surat Ukur Nomor

Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 19 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei

2014, luas 55.963 m² atas nama PT Sentul City Tbk. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, bahwa dengan terbitnya sertipikat

kepada badan hukum yaitu PT Sentul City Tbk, dan final, bahwa keputusan

a quo mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang tidak dapat

Berdasarkan apa yang kami sampaikan tersebut di atas, maka rumusan Pasal

1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009, tentang

perubahan

Halaman 3 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terpenuhi;

memproses sertipikat atas tanah miliknya;

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Kutipan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara“;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1993 Putusan Mahkamah Agung

Tanggal 21 Januari 1993 Nomor 5K/TUN/1992 berbunyi sebagai berikut:

“Jangka waktu untuk mengajukan gugatan termaksud dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat

ub lik

mengetahui adanya keputusan yang merugikan“;

Bahwa, Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang telah

mengeluarkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1) Penggugat I, mengetahui bahwa adanya keputusan Tergugat yang telah keputusan

berupa

penerbitan

dan

pemberian

hak

mengeluarkan

ah k

sebagaimana objek sengketa tepatnya pada hari tanggal tidak ingat masih

diberitahu oleh Penggugat II;

In do ne si

pada bulan Oktober tahun 2015, dimana Penggugat I mengetahui setelah

2) Penggugat II, mengetahui bahwa adanya keputusan Tergugat yang telah keputusan

A gu ng

mengeluarkan

berupa

penerbitan

dan

pemberian

hak

sebagaimana objek sengketa tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Bulan

September tahun 2015, dimana Penggugat II mengetahui berdasarkan

adanya SP2HP Nomor Polisi B/960/IX/2015/RESKRIM tanggal 22 September 2015 dari Penyidik Polres Bogor, yang menangani perkara atas laporan tindak pidana perusakan yang dilaporkan oleh Penggugat II;

keputusan

berupa

penerbitan

dan

pemberian

lik

mengeluarkan

hak

sebagaimana objek sengketa tepatnya pada hari tanggal tidak ingat masih pada bulan Oktober Tahun 2015, dimana Penggugat III mengetahui

3) Penggugat III, mengetahui bahwa adanya keputusan Tergugat yang telah

setelah diberitahu oleh Penggugat II;

Bahwa gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 3

Tata Usaha Negara Bandung oleh Para Penggugat pada tanggal

November 2015. Oleh karenanya gugatan a quo sah untuk diperiksa dan

belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan

Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 4 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

diketahui oleh Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55

diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena masih

Halaman 4

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 juncto Jurisprudence Mahkamah Agung Republik

Indonesia Tahun 1993 Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1993 Nomor 5K/TUN/1992; 3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana kutipannya sebagai berikut:

â&#x20AC;&#x153;Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan,

ub lik

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasiâ&#x20AC;&#x153;; Bahwa, Para Penggugat selaku pemilik tanah yang tanahnya ditunjuk oleh

sertipikat a quo merasa kepentingannya terganggu dengan adanya

ah k

Keputusan Tergugat yang telah menerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus

In do ne si

2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, luas 55.963 M2 atas nama PT Sentul City Tbk., terletak di Desa Karang Tengah

A gu ng

Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat kepada Para Penggugat, mengingat Penggugat I dan Penggugat III telah terlebih

dahulu mengajukan permohonan proses penerbitan sertipikat sehingga

dengan adanya keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat a quo dengan sendirinya pengajuan penerbitan sertipikat yang telah diajukan oleh

Penggugat I dan Penggugat III tidak dapat diproses, begitu pula dengan tanah

lik

untuk bisa diterbitkan sertipikatnya, mengingat di atas tanah yang sudah bersertipikat tidak boleh diterbitkan kembali sertipikat yang menunjuk pada

lokasi tanah yang sama;

Bahwa, dengan adanya sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat maka Para Penggugat tidak dapat mengajukan proses pembuatan sertipikat; Bahwa, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 516 tanggal penerbitan sertipikat

milik Penggugat II yang belum diajukan proses pembuatan sertipikat tertutup

18 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, tanggal 30-05-2006,

hukumnya menjadi tidak jelas;

Bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan

Halaman 5 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

akibat terbitnya sertipikat a quo sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan

luas 2685 m2 atas nama DR. Darwin Dahsyat T. (Penggugat I) kepastian

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat a quo dinyatakan batal atau tidak sah;

Substansi Gugatan:

4. Kronologis pemilikan tanah oleh Para Penggugat sampai dengan terbitnya sertipikat a quo;

- Bahwa, Para Penggugat adalah selaku pemilik atas tanah yang terletak di

Kp Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang,

tanah oleh Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014,

ub lik

Kabupaten Bogor yang mana di atas tanah milik telah dikeluarkan hak atas

Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, luas 55.963 mÂ˛ atas nama PT Sentul City Tbk., yang terletak di Desa Karang Tengah

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa, tanah-tanah yang ditunjuk oleh sertipikat a quo adalah tanah-tanah

yang dikuasai langsung oleh Para Penggugat sejak tahun 2002 sampai

ah k

dengan diterbitkan sertipikat a quo;

- Bahwa, tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat hingga saat ini

In do ne si

Tahun 2015;

Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut telah dibayar hingga SPPT

A gu ng

- Bahwa, Penggugat I yang telah memiliki tanah sejak tahun 2004 berdasarkan hasil pembelian dari pemilik tanah sebelumnya dan salah

satunya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 516 Tanggal penerbitan

sertipikat 18 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 30 -05-2006, Nomor 02/Karang Tengah/2006, luas 2685 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak DR. Darwin Dahsyat T;

lik

masih memiliki tanah-tanah di lokasi yang sama atas dasar peralihan hak berupa jual beli dari para pemilik sebelumnya sebagai data-data peralihan hak sebagai berikut :

- Bahwa, selain tanah yang sudah bersertipikat tersebut di atas, Penggugat I

1) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu saudara

Otib Bin Sukari, sebagaimana terdaftar dalam Buku C Desa Nomor C 703 P 27 D II luas 5000 mÂ˛, atas pembelian tersebut telah dibuatkan

Akta Jual yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Drs. Panji

2) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu saudara

Padmi Bin Sukari, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C

Halaman 6 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

703 P 27 D II luas 2000 mÂ˛, atas pembelian tersebut telah dibuatkan

Ksyatriadi, Nomor 314/2004, tertanggal 28 Desember 2004;

Halaman 6

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Drs. Hilman Hasyim, M.M., Nomor

2004;

21/V//2005, tertanggal 28 Desember

3) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu saudara

Syahrin Pulungan, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C

2056 P 27 D I luas 475 m², atas pembelian tersebut telah dibuatkan

Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT H.

4) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

Saudara Marpu Bin H. Indris, sebagaimana terdaftar dalam buku C

ub lik

Azzhahir, S.H., M.M., Nomor 115/12/2006, tertanggal 4 Desember 2006;

Desa Nomor C. 1955 P 27 D I luas 100 m², atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani

dihadapan PPAT H. Azzhahir, S.H., M.M., Nomor 02/I/2007, tertanggal 5 Januari 2007;

5) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

ah k

Saudara Tajudin Bin H. Dulatif, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 2012 P 27 D I luas 1000 m², atas pembelian tersebut

In do ne si

telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani

dihadapan PPAT H. Azzhahir, S.H., M.M., Nomor 05/I/2007, tertanggal

A gu ng

10 Januari 2007;

6) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu Saudara Ajum, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C.

1825 P 27 D I luas 700 m², atas pembelian tersebut telah dibuatkan

Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Ny. Yatni Sudiyatni, S.H., Nomor 1620/2008, tertanggal 3 November 2008;

lik

Saudara Otib Bin Saaman, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1660a P 27 D I luas 400 m, atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan

7) Bahwa, Penggugat I telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

PPAT Ny. Yatni Sudiyatni, S.H., Nomor 13/2010, tertanggal 6 Januari

2010;

- Bahwa jumlah tanah milik Penggugat I terdiri dari:

1) Tanah yang sudah bersertipikat seluas 2.685 m²;

3) Total seluruh luas tanah milik Penggugat yang masuk pada lokasi

Halaman 7 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

sertipikat a quo 12.360 m²;

2) Tanah yang belum bersertipikat seluas 9.675 m³;

Halaman 7

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat I hingga saat ini melunasi pajak secara terus

menerus atas tanah berupa pembayaran atas Pajak Bumi dan

Bangunan hingga tahun 2015;

- Bahwa Penggugat I hingga saat ini menguasai tanah dengan cara berkebun dan mendirikan bangunan;

- Bahwa, Penggugat I telah mengajukan pembuatan sertipikat dan telah diproses sebagaimana Bukti Tanda Terima Permohonan Sertipikat

untuk luas tanah 5000 m² yang terletak di Kp. Ciburial Desa Karang

Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi

ub lik

Nomor Register 3319-3320/PH/2002 tertanggal 02 Oktober 2002,

Jawa Barat, akan tetapi hingga saat ini tidak selesai dan diketahui ternyata sekarang ini atas tanah miliknya telah keluar sertipikat a quo;

- Bahwa, Penggugat II adalah selaku pemilik atas tanah yang terletak di Kp Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang,

ah k

Kabupaten Bogor hasil peralihan hak berdasarkan akta jual beli dari pemilik asal sejak tahun 2002 hingga saat ini, sebagaimana dasar

perincian perolehan hak sebagai berikut:

In do ne si

1) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu Saudara Marpu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C

A gu ng

Desa Nomor C. 1955 P 27 D I luas 283 m², atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Bali dihadapan PPAT Miranti

Tresnaning Timur, S.H., Nomor 853/2002, tertanggal 19 Maret 2002; dan telah dilunasi PBB sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015;

2) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

Saudara Miskandi Bin Ali, sebagaimana terdaftar dalam buku C

tersebut telah dibuatkan

lik

Desa Nomor C. 1896 P 27 D I luas 1.950 m², atas pembelian akta jual beli

yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., Nomor 1007/2002, tertanggal 2 April 2002, dan telah dilunasi PBB

sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015; 3) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

buku C Desa Nomor

C 1994

P 28 D II luas 380 m², atas

pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat

Halaman 8 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

dan ditandatangani dihadapan PPAT Miranti Tresnaning Timur,

Saudara Mis’ah Binti Juhadi Ahi, sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 8

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Nomor 950 Tahun 2002, tertanggal 18 April 2002, dan telah dilunasi sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015;

4) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu Saudara H. Uwan Bin Husen, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1969 P 27 D I luas 1.145 mÂ˛, atas pembelian

tersebut telah dibuatkan

Akta Jual Beli yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.,

Nomor 2440 Tahun 2002, tertanggal 3 Agustus 2002, dan telah dilunasi PBB sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015;

ub lik

5) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

Saudara Marfu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1787

P 27 D II luas 85

tersebut telah dibuatkan

mÂ˛, atas pembelian

Akta Jual Beli yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.,

Nomor 3209 Tahun 2002, tertanggal 21 Oktober 2002, dan telah

ah k

dilunasi PBB sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015; 6) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu

In do ne si

Saudara Marfu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1787 P 27 D II luas 300 m2, atas pembelian

A gu ng

tersebut telah dibuatkan

Akta Jual Beli yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.,

Nomor 3638 Tahun 2002, tertanggal 15 November 2002, dan telah dilunasi PBB sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015;

7) Bahwa, Penggugat II telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu Saudara Marfu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C. 1787 P 27 D II luas 450 mÂ˛, atas pembelian

Akta Jual Beli yang dibuat dan

lik

tersebut telah dibuatkan

ditandatangani dihadapan PAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., 3638/Tahun 2002, tertanggal 15 November 2002, dan

Nomor

telah dilunasi PBB

sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober

2015;

- Bahwa, jumlah luas tanah milik Penggugat II yang berasal dari pemilik

awal

sebagaimana

hasil pembelian dengan bukti awal letter C Desa atas nama tersebut

atas

seluruhnya

es on

Halaman 9 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

berjumlah 4.693 m ;

Halaman 9

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah-tanah milik Penggugat II hingga saat ini dikuasai

oleh Penggugat II dengan cara berkebun dan mendirikan

bangunan;

- Bahwa, Penggugat III adalah selaku pemilik atas tanah yang

terletak di Kp Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor hasil peralihan hak

berdasarkan akta jual beli dari pemilik asal sejak tahun 2002 hingga saat ini, sebagaimana dasar perincian perolehan hak sebagai berikut:

ub lik

1) Bahwa, Penggugat III telah membeli tanah dari pemilik asal

yaitu Saudara Marfu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1661 P 27 D II luas 6.000 m2,

atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat

dan

ditandatangani

dihadapan

Miranti

1194 Tahun 2002,

Tresnaning Timur, S.H., Nomor

PPAT

ah k

Tertanggal 18 April 2002; 2) Bahwa, Penggugat III telah membeli tanah dari pemilik asal

In do ne si

yaitu Saudara Marfu Bin H. Idris, sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor C 1661 P 27 D II luas 6.000 m2,

A gu ng

atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat

dan

ditandatangani

dihadapan

PPAT

Miranti

Tresnaning Timur, S.H., Nomor 1198 Tahun 2002, tertanggal 19 April 2002;

- Bahwa, terhadap tanah-tanah tersebut telah dilunasi PBB hingga tahun terakhir sebagaimana STTS tertanggal 08 Oktober 2015;

lik

- Bahwa, tanah-tanah tersebut hingga saat ini dikuasi oleh Penggugat III dengan cara berkebun dan mendirikan bangunan;

- Bahwa, jumlah luas tanah milik Penggugat III yang masuk pada sertipikat a quo adalah seluas 12.835 m2;

dan

telah

- Bahwa, Penggugat III telah mengajukan pembuatan sertipikat diproses

sebagaimana

Bukti

Tanda

Terima

Permohonan Sertipikat Nomor Register 3319-3320/PH/2002

Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang,

Halaman 10 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat akan tetapi hingga saat

tertanggal 02 Oktober 2002, 12.000 m 2 yang terletak di Kp.

Halaman 10

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak selesai dan diketahui sekarang ini ternyata atas tanah miliknya telah keluar sertipikat a quo;

- Bahwa jumlah luas tanah yang masuk pada sertipikat a quo

milik Para Penggugat keseluruhannya adalah seluas 29.788 m 2

terdiri dari : 1) Tanah Milik Penggugat I seluas

: 12.360 m2;

2) Tanah Milik Penggugat II seluas

: 4.593 m2;

3) Tanah Milik Penggugat III seluas : 12.835 mÂ˛;

yang berlaku, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun

ub lik

5. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Bahwa, Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa,

keputusannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1.1 Pasal 18 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

ah k

Kutipan Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut: (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu

In do ne si

hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada

surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada

A gu ng

tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,

berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

(4) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan

lik

dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

- Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 18 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 pada ayat (1) dan (4) maka sangat jelas bahwa selaku pemilik

tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohon diwajibkan

untuk memberikan persetujuan dalam bentuk berita acara;

- Bahwa, yang dimaksud sebagai pemilik tanah yang berbatasan hingga sekarang ini tidak pernah memberikan persetujuan pada

Halaman 11 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

gambar ukur/gambar situasi untuk terbitnya sertipikat a quo;

adalah Para Penggugat yang telah memiliki tanah sejak tahun 2002

Halaman 11

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan tidak adanya persetujuan dari Para Penggugat

sebagai pemilik tanah yang berbatasan akan tetapi malah

memasukkan tanah Para Penggugat ke dalam gambar ukur/gambar

situasi yang ada pada sertipikat a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Pasal 18 PP 24 Tahun 1997;

- Bahwa,

Tergugat

tidak

melaksanakan

pengukuran

untuk

menentukan batas-batas tanah yang ada dalam surat ukur/gambar

situasi sebagaimana yang terdapat dalam sertipikat a quo mengingat tanggal 08 Mei 2014 atau sejak terbitnya SK Kepala

ub lik

BPN RI Nomor 11/HGB/BPN RI/2014 tanggal 20-Februari 2014 pihak Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran di lapangan;

- Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat telah

memasukkan data dan gambar yang tidak benar kedalam sertipikat a quo, sehingga demi hukum sertipikat a quo harus dicabut atau

dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

ah k

1.2 Pasal 19 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997: Kutipan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

dalam Pasal 18

In do ne si

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud

ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara

A gu ng

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas

tanah

yang

berbatasan,

pengukuran

bidang

tanahnya

diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang

hak atas tanah yang

lik

berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya untuk sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

sangat jelas bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur untuk dimohon penerbitan sertipikat merupakan

kewajiban, hal ini yang tidak dilakukan oleh Tergugat;

pemilik tanah yang berbatasan oleh Tergugat sampai dengan

terbitnya sertipikat a quo, maka jelas Tergugat telah mengeluarkan

Halaman 12 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

surat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

- Bahwa, dengan tidak dilakukannya permohonan persetujuan dari

Halaman 12

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa,

undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP 24 Tahun 1997;

diduga tidak dimintakannya persetujuan dari pemegang

hak atas tanah yang bersangkutan karena Tergugat tidak

melakukan pengukuran sehingga sangat jelas bahwa gambar ukur/gambar situasi yang dijahitkan dalam buku tanah sehingga

menjadi sertipikat a quo adalah bukan produk Tergugat;

1.3 Pasal 32 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

ub lik

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

Kutipan pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997;

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak

yang bersangkutan;

(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

ah k

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat

In do ne si

lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan ke

A gu ng

gugatan

Pengadilan

mengenai

penguasaan

penerbitan sertipikat tersebut;

tanah

atau

Bahwa, Penggugat I telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 516/ Desa Karang Tengah, tanggal Penerbitan Sertipikat 18 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, Luas 2685 M2, Tanggal 30 Mei 2006, atas nama DR. Darwin Dahsyat T., dimana lokasi

Bahwa, sertipikat milik Penggugat I

tersebut di atas, yang terbit

lik

tanggal 18 Juli 2006 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 dan hingga saat ini tidak pernah ada yang mengajukan gugatan, sehingga

tanahnya masuk ke lokasi tanah sebagaimana sertipikat a quo;

keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Karang Tengah,

Tanggal Penerbitan Sertipikat 18 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 02/

Karang Tengah/2006, Luas 2685 mÂ˛, tanggal 30 Mei 2006, atas

nama DR. Darwin Dahsyat T. adalah sah dan memiliki kekuatan

Bahwa, dengan diterbitkannya sertipikat a quo yang menjadi Objek

Karang Tengah, Tanggal Penerbitan

Nomor 516/Desa

Milik

Halaman 13 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Sengketa di atas sertipikat milik Penggugat I yaitu Sertipikat Hak

pembuktian yang kuat;

Halaman 13

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat 18 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, Luas 2.685 m2, Tanggal 30 Mei 2006, atas nama DR. Darwin

Dahsyat T. adalah perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 32 PP 27 Tahun 1997;

1.4 Pasal 63 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3

Tahun 1997, Kutipannya sebagai berikut:

â&#x20AC;&#x153;Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan

oleh Panitia Ajudikasi, maka daftar Data Yuridis dan data fisik Bidang Tanah (daftar isian

201 C), yang merupakan daftar isian yang

ub lik

keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan

dimaksud dalam ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di

Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa:

- Bahwa, Tergugat yang seolah-olah telah melakukan pengukuran dan Data

Yuriidis

dan

Data

Fisik

sengaja

tidak

pengumpulan

ah k

mengumumkakannya di Kantor Kepala Desa;

- Bahwa, Tergugat tidak melakukan pengumuman tersebut diduga

In do ne si

Tergugat mengetahui bahwa pemilik atau pemegang hak atas tanah

sebagaimana sertipikat a quo sedang dilaporkan dalam perkara

A gu ng

perusakan atas lokasi tanah milik Penggugat II;

- Bahwa, tidak diumumkannya Data Yuridis dan Data Fisik oleh

Tergugat dengan maksud untuk memudahkan terbitnya sertipikat a quo sehingga jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun

Tahun 1997, kutipannya sebagai berikut:

lik

1.5 Pasal 86 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 â&#x20AC;&#x153;Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan

1997;

keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai Bidang Tanah yang

dimohon pendaftarannya, maka daftar Data Yuridis dan Data Fisik 201 C), sebagaimana dimaksud pada ayat

Bidang Tanah (daftar isian

(1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan

menggunakan daftar isian 201 B

di Kantor Pertanahan dan Kantor

es on

Halaman 14 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Kepala Desa selama 60 (enam puluh) hari;

Halaman 14

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat yang seolah-olah telah melakukan pengukuran dan pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimohon sengaja tidak

mengumumkakannya di Kantor Kepala Desa;

- Bahwa, Tergugat tidak melakukan pengumuman tersebut diduga

Tergugat mengetahui bahwa pemilik atau pemegang hak atas tanah

sebagaimana sertipikat a quo sedang dilaporkan dalam perkara perusakan atas lokasi tanah milik Penggugat II;

dengan maksud untuk memudahkan terbitnya sertipikat a quo sehingga jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan

ub lik

- Bahwa, tidak diumumkannya Data Yuridis dan Data Fisik oleh Tergugat

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

6. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Tahun 2004

ah k

1986: a.

Azas kepastian hukum:

In do ne si

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas

A gu ng

dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

â&#x20AC;&#x153;Bahwa, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan negaraâ&#x20AC;?;

Bahwa, sebagaimana landasan peraturan perundang-undangan yang

lik

ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa:

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

mengatur tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah sebagaimana dalam

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku

tanah hak yang berangkutan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak

Halaman 15 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

Halaman 15

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala

Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan

Pengadilan

mengenai

penguasaan

penerbitan sertipikat tersebut;

tanah

atau

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Karang Tengah, Tanggal Penerbitan Sertipikat 18 Juli

2006, Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, Luas 2.685 M 2, Tanggal 30 Mei 2006, atas nama DR. Darwin Dahsyat T.

ub lik

(Penggugat I), dimana pihak PT Sentul City Tbk. tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya sertipikat dimaksud baik kepada Penggugat I maupun kepada Tergugat selama dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun lebih;

- Bahwa, dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain atas

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Karang Tengah,

ah k

Tanggal Penerbitan Sertipikat 18 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, Luas 2.685 m2, tanggal 30 Mei 2006,

In do ne si

atas nama DR. Darwin Dahsyat T. (Penggugat I), sehingga seharusnya berdasarkan kepatutan Tergugat untuk menolak

A gu ng

menerbitkan sertipikat a quo mengingat di atas tanah yang akan diterbitkan ada tanah milik orang lain bukan milik PT Sentul City Tbk;

- Bahwa, Tergugat tidak bertindak adil dalam menerbitkan sertipikat

a quo, padahal sebelum terbitnya sertipikat a quo Penggugat I dan Penggugat III telah terlebih dahulu mengajukan permohonan

sertipikat namun Tergugat tidak cepat memprosesnya, akan tetapi

sebagaimana

diatur

dalam

lik

malah memproses sertipikat a quo walaupun melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997;

- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo tidak

mengacu kepada peraturan Perundang-undangan sebagaimana

ketentuan Pasal 18 juncto Pasal 19 juncto Pasal 32 PP Nomor 24

Tahun 1997, kepatutan Tergugat yang seharusnya menolak

quo, merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh dalam

Tergugat

melaksanakan

kebijakan

penyelenggaraan

Halaman 16 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Negara yang telah menerbitkan sertipikat a quo;

memasukkan tanah milik Para Penggugat ke dalam sertipikat a

Halaman 16

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian

Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat)

berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah,

ub lik

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m 2 atas nama PT Sentul

City Tbk, terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat

seluas + 29.798 m2;

ah k

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan 19 Agustus

In do ne si

2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014,seluas 55.963 m2 atas nama PT Sentul City Tbk, terletak di Desa Karang Tengah

A gu ng

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 29.798 m2;

4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan

sertipikat hak milik atas nama Penggugat I dan Penggugat III, setelah

Penggugat I dan Penggugat III memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan,

sebagaimana

Permohonan Penggugat I Nomor Register 3319-3320/PH/2002 tertanggal

lik

02 Oktober 2002, untuk luas tanah 5000 mÂ˛ yang terletak di Kp. Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Permohonan Penggugat III Nomor Register 3319-

3320/PH/2002 tertanggal 02 Oktober 2002, untuk luas tanah 12.000 mÂ˛ yang terletak di Kp. Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

berikut:

Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

atas dalil-dalil sebagai

Halaman 17 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Eksepsi Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie):

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan,

Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan tuntutan pokok objek gugatan

berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/

Keperdataan, hal ini nampak jelas dalam gugatan Penggugat pada butir 4

halaman 5 sampai dengan 8, yang pada intinya menyatakan bahwa Para

Penggugat I seluas 12.360 m2, tanah milik Penggugat II seluas 4.593 m 2 dan tanah milik Penggugat III seluas 12.835 m 2, yang masing-masing

ub lik

Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 29.788 m 2 terdiri dari Tanah Milik

diperoleh berdasarkan jual beli dari pemilik asal yang telah diterbitkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Sementara itu dilain pihak, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/ Karang Tengah, Surat Ukur tanggal 08-05-2014 Nomor 54/Karang

Tengah/2014, Luas 55.963 mÂ˛ terdaftar atas nama PT Sentul CiTY Tbk.,

ah k

berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 asal hak dari pemberian hak guna bangunan berdasarkan Surat

In do ne si

2014,

Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 20-02Nomor 11/HGB/BPN RI/2014 tentang Pemberian Hak Guna

A gu ng

Bangunan atas nama PT Sentul City TBK., atas tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

dimana Surat Keputusan Pemberian Hak Guna

Bangunan tersebut diterbitkan atas permohonan dari PT Sentul City Tbk.

yang perolehan tanahnya berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian;

Berdasarkan hal tersebut di atas, nampak jelas adanya masalah

lik

harus melalui Peradilan Umum/Perdata;

Sehingga dengan demikian, lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan

keperdataan terkait bukti kepemilikan hak atas tanah, yang pengujiannya

yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a juncto Undang-

Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

tanggal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang

Halaman 18 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha

Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung

Halaman 18

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

â&#x20AC;&#x153;Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya

mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang diperoleh Penggugat, selaku

ub lik

Oleh karena pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh

demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah menjadi

kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo

ah k

yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a

Tentang Gugatan Kabur:

A gu ng

In do ne si

verklaard);

quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 29.788

m2 terdiri dari tanah milik Penggugat I seluas 12.360 mÂ˛, tanah milik

Penggugat II seluas 4.593 m2 dan tanah milik Penggugat III seluas 12.835

m2, dimana diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Karang Tengah, Surat Ukur

lik

nama PT Sentul City, Tbk.;

Bahwa namun demikian, dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing-masing bidang tanah yang dimiliki

tanggal 08-05-2014 Nomor 54/Karang Tengah/2014, Luas 55.963 mÂ˛ atas

oleh Para Penggugat;

Bahwa

dengan

tidak

disebutkannya

batas-batas

bidang

tanah,

menyebabkan tidak jelasnya letak bidang tanah yang dimiliki oleh Para

Penggugat. Hal tersebut tentunya mengakibatkan gugatan Para Penggugat

memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Halaman 19 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

ontvankelijk verklaard);

menjadi kabur (obscuur libeli), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang

Halaman 19

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mutlak (Absolut) untuk memeriksa dan mengadili masalah tersengketa: 1).

Bahwa di dalam butir 4 gugatannya, pada intinya Para Penggugat

menyatakan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Kp. Ciburial,

Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten

diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah atas nama Tergugat II Intervensi; 2).

ub lik

Bogor, dimana di atas tanah-tanah tersebut oleh Tergugat telah

Bahwa dalil dan keterangan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena tanah-tanah yang

termasuk di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah keseluruhannya merupakan milik sah Tergugat II

ah k

3).

Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah-tanah yang

Tanah (SPH), terdiri dari:

In do ne si

diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 128/PHT/BS/V/

A gu ng

2000, atas nama, Abdul Salam, seluas 26,087 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 212/PHT/SC/II/ 2008, atas nama: Mumu b Maâ&#x20AC;&#x2122;mun/Maâ&#x20AC;&#x2122;mun b Arsa, seluas 655 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor

43/PHT/BS/V/

2000, atas nama: Khoerudin b Saoed/Ara B Sahoed/Ipit b Ara Surat, seluas 235 m2;

lik

2008, atas nama: Mumu B Maâ&#x20AC;&#x2122;mun, seluas 301 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 127/PHT/BS/IX/ 2000, atas nama: Abdul Salam, seluas 1.453 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 211/PHT/SC/II/

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor

44/PHT/BS/V/

2000, atas nama: Hindun Bt Jahaman, seluas 1.428 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 116/PHT/BS/IV/

2002, atas nama: Saepuloh b Adhar, seluas 2,241 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor

45/PHT/BS/V/

es on

Halaman 20 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

2000 atas nama: Idin Dohir/Kodir, seluas 120 m 2;

Halaman 20

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 131/PHT/BS/IX/ 2000, atas nama: Idin Dohir/Sakri b Hari, seluas 87 m2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 175/PHT/BS/IX/ 2000, atas nama: Kadir b Emad/Medi b Sawa, seluas 188 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 132/PHT/BS/IX/

2000, atas nama: Misnandi Ali, seluas 881 m2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 214/PHT/SC/

II/2008, atas nama: Udin b Toha/Emuh B Saaman, seluas 276 mÂ˛;

- Surat

Pelepasan

Hak

atas

Tanah

(SPH),

Nomor

Karsim, seluas 333 m2;

ub lik

;176/PHT/BS/IX/2000, atas nama: Nada b H.Sugandi/Djaijah B

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor

80/PHT/BS/V/

2000, atas nama: Khalil B H. Samsudin/Acih B Karsin, seluas 271 m2;

ah k

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 78/PHT/BS/IV/ 2000, atas nama: Nada B Ugan/Misnandi B Ali, seluas 235 m2; V/2000, atas nama: Abdul Salam, seluas 507 m2;

In do ne si

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 128/PHT/BS/

A gu ng

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 44/PHT/BS/V/2000, atas nama: Kadir B Emad/Medi B Sawa, seluas 1,428 m2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 174/PHT/BS/ IV/2000, atas nama: Idin Dohir/Juhadi B Ahi, seluas 252 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 230/PHT/BS/IX/ 2000, atas nama: Madtawi B Misan/Icah, seluas 226 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 129/PHT/BS/

lik

IX/2000, atas nama: H. Kodir B Ahi (Joehadi B Ahi), seluas 1,396 m2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 213/PHT/SC/II/

2008, atas nama: H. Abdul Kodir/Idin Dohir, seluas 1,797 m 2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor 158/PHT/BS/

IX/2000, atas nama: H. Turmuji B H. Kamil/Said B Saip, seluas 426 m2;

- Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH), Nomor

73/PHT/BS/V/

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, di satu sisi Para Penggugat

Halaman 21 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

mendalikan sebagai pemilik sah atas tanah seluas Âą 29.798 m 2 yang

4).

2000, atas nama: Ajum B Tohi (Ajum B Mudin), seluas 1,292 m 2;

Halaman 21

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, dan di sisi lain Tergugat II Intervensi menyatakan

sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanah a quo berdasarkan dimaksud berdasarkan: Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) sebagaimana yang tersebut dalam butir 3 di atas; Bahwa hingga

saat ini tidak ada suatu Penetapan/Keputusan

5).

Pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah tersebut ; 6).

ub lik

pemilik sah atas tanah seluas Âą 29.798 m 2 yang terdapat dalam

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saat ini masih terjadi sengketa atas kepemilikan tanah seluas Âą 29.798 m 2 yang terdapat

dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah;

Bahwa oleh karena itu seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu

7).

ah k

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri tentang sengketa atas kepemilikan tanah; dengan diajukannya perkara a quo pada Pengadilan Tata

In do ne si

Bahwa

8).

Usaha Negara Bandung, maka telah bertentangan dengan Pasal 53

A gu ng

ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9).

Bahwa oleh karenanya maka sudah selayaknya apabila Mejelis Hakim

Yang Terhormat memberikan putusan yang menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat dalam perkara a

1).

lik

2. Gugatan Para Penggugat Kabur:

Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas Âą 29.798 m2 yang terletak di Kp. Ciburial, Desa Karang Tengah,

quo;

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dimana di atas

tanah-tanah tersebut; oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak

Bahwa akan tetapi di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas atas tanah yang dimaksud; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3).

Halaman 22 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan karena

2).

Tergugat II Intervensi;

Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah atas nama

Halaman 22

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Selain itu bedasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan

â&#x20AC;&#x153;gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa

dinyatakan obscure libel dan gugatan tidak dapat diterimaâ&#x20AC;?;

4).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka

Penggugat di dalam surat gugatannya, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscure libel;

ub lik

dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang diakui oleh Para

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 158/G/2015/PTUNBDG, Tanggal 2 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

ah k

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

In do ne si

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

A gu ng

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) berupa

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal

penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m 2 atas nama PT Sentul City Tbk, terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 26.130 m2;

Bangunan Nomor

Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei

2014, seluas 55.963 m2 atas nama PT Sentul City Tbk, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi

Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 26.130 m2; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat, setelah Para Penggugat

305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan 19

lik

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna

undangan, sebagaimana Permohonan Penggugat I Nomor Register 49752/

2007 tertanggal 16 November 2007, dan Nomor Register 1843/PH/2002 dan

Halaman 23 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

1844/PH/2002 tertanggal 3 Juni 2002 yang masing-masing terletak di Kp.

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

Halaman 23

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.255.000,00 (Sebelas juta

dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding

atas

permohonan

Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

ub lik

Jakarta dengan Putusan Nomor 218/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 158/

ah k

G/2015/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

In do ne si

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/

A gu ng

Pembanding tentang kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan penyusunan gugatan yang kabur;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat

banding ditetapkan sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

lik

terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 17 November 2016 diajukan kasasi

secara

lisan

pada

tanggal

permohonan

November

2016,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/G/2015/

PTUN-BDG juncto Nomor 218/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 November 2016, kemudian

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing

Halaman 24 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

pada tanggal 21 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari

tersebut pada tanggal 17 November 2016;

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi

Perkara Nomor 158/G/2015/PTUN-BDG, Tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang

ub lik

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima; ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

ah k

dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;

In do ne si

Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana

A gu ng

tertuang dalam Putusan Nomor 218/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19

September 2016 pada halaman 10 paragraf 3 dan halaman 11 paragraf 1 dan 2;

Halaman 10 paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pihak Penggugat/Terbanding juga mendalilkan bahwa tanah yang terurai dalam alas hak tersebut di atas masuk di dalam tanah

yang tersebut di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305 yang

lik

atas (terdiri dari 16 Akta Jual Beli terhadap tanah yang terdaftar dalam Buku C Desa serta 1 (satu) buah sertipikat hak milik), ternyata Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang letak tanah yang didalilkannya berada di

menjadi objek gugatan. Namun demikian dari keseluruhan alas hak terurai di

atas tanah dalam sertipikat yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat surat gugatan yang demikian itu menyulitkan untuk mengetahui secara pasti tentang letak dan batas-batas

dari masing-masing tanah yang diakui oleh pihak Penggugat, maka surat

Halaman 25 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

kaburâ&#x20AC;?;

gugatan harus dianggap telah disusun dalam keadaan membingungkan atau

Halaman 25

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berpendapat Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya sehingga

sampai menyebabkan lahirnya putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. sehingga akhirnya merugikan Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selama proses

persidangan telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi-

dan telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri baik

oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi yang mana tujuannya dari

ub lik

saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi

sidang pemeriksaan setempat tersebut untuk mengetahui dengan jelas letak dan batas tanah baik yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon

Kasasi;

Bahwa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat diketahui terdapat tanah

milik Pemohon Kasasi II (Aang Setiawan) yang berada di luar tanah yang

ah k

diklaim milik Termohon Kasasi sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305. Hal tersebut diakui pula oleh Termohon Kasasi dan dituangkan

perkara;

In do ne si

dalam berita acara pemeriksaan setempat yang berada dalam berkas

A gu ng

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak

sependapat dengan pertimbangan Hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) pada halaman 10 paragraf 3 tersebut di atas;

2. Bahwa Judex Facti Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 11 paragraf 1 dan 2 berbunyi

lik

"Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum tentang pembuatan surat gugatan yang membingungkan di atas akan berakibat menyulitkan bagi pengadilan dalam melakukan pemeriksaan serta pembuktiannya juga harus

sebagai berikut:

dilakukan atas dasar pembuktian secara perdata dan tunduk pada hukum

perdata maka seharusnya sengketa yang demikian harus diselesaikan tidak

melalui forum Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyelesaikan

publik";

"Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan tentang

eksepsi

pendapat

yang

menyangkut

kewenangan

absolute

Halaman 26 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

pengadilan serta cara menyusun surat gugatan yang membingungkan yang

sengketa atas dasar pada hukum acara dan hukum materiil yang bersifat

Halaman 26

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

materi

eksepsi

terurai di atas, dimana pada intinya pengadilan banding sependapat dengan pihak

Tergugat/Pembanding

dan

pihak

Intervensi/

Pembanding, maka seharusnya eksepsi harus dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan dan diputus lagi";

Bahwa sebelum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pemeriksaan persidangan, gugatan tersebut telah melewati proses penelitian

dan telah pula melewati proses rapat permusyawaratan berdasarkan

ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 serta proses

ub lik

teknis administrasi terhadap gugatan tersebut mengenai syarat-syarat formal

pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa

mengenai

kewenangan

absolut

Pemohon

Kasasi

telah

menyampaikan dengan jelas dalam gugatan yaitu mengenai Keputusan Tata

Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu tentang

ah k

penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305

atas nama PT

Sentul City Tbk yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, sesuai dengan

In do ne si

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

A gu ng

Negara Bandung; Bahwa

untuk

menanggapi

keberatan-keberatan

Pembanding

atas

pertimbangan hukum yang berkaitan dengan eksepsi, kiranya sudah sangat

jelas bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara

dengan objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang

lik

Karang Tengah, tanggal Penerbitan Sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 mÂ˛ atas nama PT Sentul City Tbk;

dikeluarkan olehnya yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa

Bahwa semestinya Judex Facti juga mempertimbangkan keseluruhan bukti

bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi

terutama mengenai bukti-bukti atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan

berikut:

a. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 127/PHT/BS/IX/2000 atas nama

Halaman 27 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Abdul Salam seluas 1.453 m2, Persil 28 DI;

Nomor 305 yang berasal dari beberapa Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai

Halaman 27

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan: setelah diadakannya penelitian di lapangan bahwa lokasi yang dimaksud adalah di luar HGB 305, lokasi HGB 305 adalah Persil 27

DI;

b. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 212/PHT/SC/II/2008 atas nama Mumu B. Ma’mun seluas 655 m2, Persil: 27 DI;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Mumu B.

Ma’mun) Sdr Mumu B. Ma’mun tidak memiliki tanah di lokasi HGB 305;

c. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 211/PHT/SC/IX/2000 atas nama Mumu B. Ma’mun seluasa 301 m2, Persil: 27 DI;

ub lik

dan tidak pernah menjual tanah kepada PT. Sentul City, Tbk;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Mumu B. Ma’mun) Sdr Mumu B. Ma’mun tidak memiliki tanah di lokasi HGB 305,

dan tidak pernah menjual tanah kepada PT Sentul City, Tbk; d. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 43/PHT/SC/V/2000 atas nama

Khoerudin B. Saoed/Ara Saoed/Ipit B. Ara seluas 235 m 2;

ah k

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Khoerudin

306;

e. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor

In do ne si

B. Saoed) dan penelitian di lapangan bahwa lokasi tanah di luar HGB

116/PHT/BS/IV/2002 atas nama

A gu ng

Saepuloh B. Adhar seluas 1.428 m ;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Saepuloh

B. Adhar) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Saepuloh B. Adhar bahwa lokasi tanah di luar HGB 305;

f. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 213/PHT/SC/V/2008 atas nama H. Abdul Kodir seluas 1.797 m2;

lik

H. Abdul Kodir) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Ahli Waris H. Abdul Kodir, lokasi tanah tersebut pada saat ini adalah di miliki oleh Firdaus/H. Oman;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (ahli waris

g. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 175/PHT/BS/IX/2000 atas nama

Kadir B, Emad seluas: 188 m2;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Kadir B.

Emad) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh

h. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 44/PHT/BS/IX/2000 atas nama Kadir

Halaman 28 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

B, Emad seluas: 1.428 m2;

Kadir B. Emad lokasi tanah tersebut adalah diluar HGB 305;

Halaman 28

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Kadir B.

Emad) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh

Kadir B. Emad lokasi tanah tersebut adalah di luar HGB 305;

Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 132/PHT/BS/IX/2000 atas nama Misnandi Ali seluas: 881 m2;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Misnandi

Ali) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Ahli

Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 214/PHT/BS/II/2008 atas nama Udin

ub lik

B. Toha seluas 276 m2;

Waris Misnandi Ali lokasi tanah tersebut adalah diluar HGB 305;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Udin B, Toha) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Udin

B. Toha lokasi tanah tersebut adalah di luar HGB 305;

k. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 230/PHT/BS/IX/2000 atas nama

Madtawi seluas 266 m2;

ah k

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Madtawi) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Madtawi

In do ne si

lokasi tanah tersebut adalah di luar HGB 305;

Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 129/PHT/BS/IX/2000 atas nama H.

A gu ng

Abdul Kodir seluas 1.396 m2;

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (ahli waris

H. Abdul Kodir) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Ahli Waris H. Abdul Kodir, lokasi tanah tersebut pada saat ini adalah di miliki oleh Firdaus/H. Oman;

m. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 73/PHT/BS/V/2000 atas nama Ajum

lik

Penjelasan: setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Ajum B. Tohi) dan penelitian di lapangan serta ditunjuk batas-batasnya oleh Ajum B. Tohi bahwa benar Ajum B. Tohi menjual seluas 120 mÂ˛ bukan luasan

B. Tohi seluas 1.292 m2;

di atas;

(Mohon diperiksa kembali bukti P-58 dan bukti P-59 yang berbunyi sebagai

berikut:

1) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah

Karang Tengah dan juga tanpa adanya pengumuman yang disampaikan

ke Kantor Desa Karang Tengah oleh pihak Kantor Pertanahan

Halaman 29 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Kabupaten Bogor;

dilakukan tanpa adanya pengukuran yang melibatkan Pemerintah Desa

Halaman 29

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa Kepala Desa Karang Tengah tidak pernah mengeluarkan dan

menandatangani surat apapun berkaitan dengan permohonan sertipikat

tersebut sejak adanya surat permohonan pemblokiran dari Polres Bogor tanggal 15 April 2014 Nomor B/349/IV/2014/Reskrim);

Bahwa Termohon Kasasi memperoleh tanah sebagaimana dimaksud dalam

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal Penerbitan Sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang

City Tbk., terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari masyarakat sebagai berikut:

ub lik

Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m² atas nama PT Sentul

1) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 116/PHT/BS/IV/2002,

atas nama Saepuloh B Adhar;

2) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 45/PHT/BS/BS/V/2000

atas nama Idin Dohir/ Kodir, seluasa 120 m²

ah k

3) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 131/PHT/BS/IX/2000, atas nama Idin Dohir/Sakri b Hari, seluas 87 m²

atas nama Kadir B Emad/Medi B Sawa, seluas 188 m²;

In do ne si

4) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 175/PHT/BS/IX/2000

A gu ng

5) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 123/PHT/BS/IX/2000, atas nama Misnandi Ali, seluas 881 m²;

6) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 214/PHT/SC/II/2008, atas nama Udin B Toha/Emuh B Saaman, seluas 276 m²;

7) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 176/PHT/BS/IX/2000, atas nama Nada B H. Sugandi/Djaija B Karsim, seluas 333 m²;

8) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 80/PHT/BS/VC/2000 atas nama Khailil B H. Samsudin/Acib B Karsin, seluas 271 m²;

lik

9) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 78/PHT/BS//IV/2000 atas

nama Nada B Ugan/Misnandi b Ali, seluas 235 m²;

10) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 127/PHT/BS/IX/2000, atas nama Abdul Salam, seluas 1.453 m²;

11) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 212/PHT/SC/II/2008,

m ka

atas nama Mumu B Ma’mun/Ma’mun B Arsa, seluas 655 m²; atas nama Mumu B Ma’mun, seluas 301 m²;

13) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 128/PHT/BS/V/2000 atas

Halaman 30 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

nama Abdul Salam, seluas 507 m²;

12) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 211/PHT/SC/II/2008,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor. 44/PHT/BS/V/2000. Atas nama Hindun B Jahaman, seluas 1.428 m²;

15) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 174/PHT/BS/IV/2000 atas nama Idin DohirJuhadi B Ahi, seluas 252 m²;

16) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 230/PHT/BS/IX/2000

atas nama Madtawi B Misan/Icah seluas 226 m²;

17) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 129/PHT/BS/IX/2000

atas nama H. Kohir B Ahi (Joehadi b Ahi), seluas 1.396 m²;

atas nama H. Abdul Kodir/Idin Dohir, seluas 1.797 m²;

ub lik

18) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 213/PHT/SC/II/2008,

19) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 158/PHT/BS/IX/2000 atas nama H. Turmuji H. Kamil /Said N Saip, seluas 426 m²;

20) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Nomor 73/PHT/BS/V2000 atas nama Ajum B Tohi (Ajum N Tohi (Ajum b Tohi (Ajum B Mudin) seluas

1.292 m²;

ah k

Jumlah luas keseluruhan adalah + 41.423 m²; Hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon

In do ne si

Kasasi/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Daftar Bukti Tambahan

Tergugat tanggal 7 Maret 2016), sehingga ada selisih kelebihan luas

A gu ng

+14.540 m²;

Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m² atas nama PT Sentul City Tbk., terletak di Desa Karang Tengah

Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa, apabila

lik

masyarakat yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor

54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014,

dikaitkan dengan Surat Pelepasan Hak-Surat Pelepasan Hak oleh

seluas 55.963 m² atas nama PT Sentul City Tbk., terletak di Desa Karang

Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa, ada

perbedaan luas yang tentunya perbedaan luas tersebut menjadi penyebab

tumpang tindihnya tanah milik Pemohon Kasasi dengan tanah milik

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah,

Halaman 31 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

tanggal penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang

Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi;

Halaman 31

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m² atas nama PT Sentul City Tbk., terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa bertentangan dengan: a. Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

Kutipan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu

hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada

surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran

ub lik

tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam

pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat

mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan

ah k

dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan:

Tahun 1997 pada ayat (1) dan (4)

In do ne si

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 24



maka sangat jelas bahwa

A gu ng

selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang

dimohon diwajibkan untuk memberikan persetujuan dalam bentuk berita acara;



Bahwa yang dimaksud sebagai pemilik tanah yang berbatasan

adalah Pemohon Kasasi yang telah memiliki tanah sejak tahun

2002 hingga sekarang ini tidak pernah memberikan persetujuan pada gambar ukur/gambar situasi untuk terbitnya sertipikat a quo;

Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi

lik



sebagai pemilik tanah yang berbatasan akan tetapi malah

memasukkan tanah Pemohon Kasasi kedalam gambar ukur/ gambar situasi yang ada pada sertipikat a quo adalah merupakan

Bahwa Termohon Kasasi tidak melaksanakan pengukuran untuk menentukan

batas-batas



Nomor 24 Tahun 1997;

tanah

yang

ada

dalam

gambar

ukur/gambar situasi sebagaimana yang terdapat dalam sertipikat a

quo mengingat tanggal 8 Mei 2014 atau sejak terbitnya SK Kepala

Halaman 32 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

BPN RI Nomor 11/HGB/BPN RI/2014 tanggal 20 Februari 2014

perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Pasal 18 PP

Halaman 32

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak pernah melakukan pengukuran

pihak Turut Terbanding

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Termohon Kasasi telah

ď&#x201A;ˇ

memasukkan data dan gambar yang tidak benar kedalam

sertipikat a quo, sehingga demi hukum sertipikat a quo harus

dicabut atau dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

Kutipan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut: (1)

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud

ub lik

b. Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang

hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas

yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah

ah k

yang bersangkutan; (2)

Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah

berbatasan

tidak

hadir

setelah

In do ne si

yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang dilakukan

pemanggilan,

A gu ng

Pengukuran bidang tanahnya untuk sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

ď&#x201A;ˇ

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) sangat jelas bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan

tanah yang diukur untuk dimohon penerbitan sertipikat merupakan kewajiban, hal ini yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa dengan tidak dilakukan permohonan persetujuan dari

lik

ď&#x201A;ˇ

pemilik tanah yang berbatasan oleh Termohon Kasasi sampai

dengan terbitnya sertipikat a quo, maka jelas Termohon Kasasi telah mengeluarkan surat keputusan yang bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

sesuai

dengan

ď&#x201A;ˇ

ketentuan Pasal 19 PP 24 Tahun 1997;

Bahwa diduga tidak dimintakannya persetujuan dari pemegang

tidak melakukan pengukuran sehingga sangat jelas bahwa

Halaman 33 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

gambar ukur/gambar situasi yang dijahitkan dalam buku tanah

hak atas tanah yang bersangkutan karena Termohon Kasasi

Halaman 33

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi sertipikat a quo adalah bukan produk Termohon Kasasi;

c. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997; Kutipan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997; (1)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

tanah hak yang bersangkutan; (2)

Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara

ub lik

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak

ah k

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut:

In do ne si

ď&#x201A;ˇ Bahwa Pemohon Kasasi I telah memiliki Sertipikat Hak Milik

Nomor 516/Desa karang Tengah, tanggal penerbitan sertipikat

A gu ng

18 Juli 2006 Surat Ukur Nomor 02/Karang Tengah/2006, luas 2685 m2, tanggal 30 Mei 2006 atas nama DR. Darwin Dahsyat

T, dimana lokasi tanahnya masuk ke lokasi tanah sebagaimana sertipikat a quo;

ď&#x201A;ˇ Bahwa sertipikat milik Pemohon Kasasi I tersebut di atas, yang terbit tanggal 18 Juli 2006 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011

dan hingga saat ini tidak pernah ada yang mengajukan gugatan,

lik

sehingga Keberadaan Hak Milik Nomor 516/Desa karang Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 18 Juli 2006 Surat Ukur

Nomor 02/Karang Tengah/2006, luas 2685 m 2, tanggal 30 Mei 2006 atas nama DR. Darwin Dahsyat T., adalah sah dan

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat;

ď&#x201A;ˇ Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo yang menjadi

objek sengketa di atas sertipikat milik Pemohon Kasasi I yaitu

penerbitan sertipikat 18 Juli 2006 Surat Ukur Nomor 02/Karang

Halaman 34 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Tengah/2006, luas 2685 m2, tanggal 30 Mei 2006 atas nama

Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Karang Tengah, tanggal

Halaman 34

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Darwin Dahsyat T, adalah perbuatan Termohon Kasasi yang bertentangan dengan Pasal 32 PP 27 Tahun 1997;

d. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, kutipan sebagai berikut:

“untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan

keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan

oleh Panitia Ajudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang

tanah (daftar isian 201 C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud

dalam ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor 

Bahwa

Termohon

ub lik

Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa”: Kasasi

yang

seolah-olah

telah

melakukan

pengukuran dan pengumpulan data yuridis dan data fisik sengaja tidak mengumumkannya di Kantor Kepala Desa;

Bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan pengumuman tersebut



ah k

diduga Turut Terbanding mengetahui bahwa pemilik atau pemegang hak atas tanah sebagaimana sertipikat a quo sedang dilaporkan

In do ne si



dalam perkara perusakan atas lokasi tanah milik Pemohon Kasasi II;

Bahwa tidak diumumkannya data yuridis dan data fisik oleh Termohon

A gu ng

Kasasi dengan maksud untuk memudahkan terbitnya sertipikat a quo sehingga jelas bahwa Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

e. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun

lik

“untuk memberi kesempatan bagi yang berkepantingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai Bidang Tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang

1997, kutipannya sebagai berikut:

tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta

bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan

Bahwa

Termohon

Kasasi

yang

seolah-olah

telah

melakukan

pengukuran dan pengumpulan data Yuridis dan data Fisik yang

Halaman 35 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

dimohonkan sengaja tidak mengumumkannya di Kantor Kepala Desa.



60 (enam puluh) hari:

daftar isian 201 B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa selama

Halaman 35

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan pengumuman tersebut

diduga Termohon Kasasi mengetahui bahwa pemilik atau pemegang

hak atas tanah sebagaimana sertipikat a quo sedang dilaporkan dalam perkara perusakan atas lokasi tanah milik Pemohon Kasasi II;



Bahwa tidak diumumkannya Data Yuridis dan data Fisik oleh

Termohon Kasasi dengan tujuan untuk memudahkan terbitnya

sertipikat a quo sehingga jelas bahwa Termohon Kasasi telah

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

ub lik

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana

f. Keputusan Termohon Kasasi bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Asas kepastian hukum:



ah k

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

In do ne si

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

“Bahwa, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas

A gu ng

dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Pemerintah Negara”;

Bahwa dengan demikian Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dalam memberikan pertimbangannya. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/ 1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :

lik

“Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah

peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 36 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek

sengketa di atas tanah hak orang lain yaitu Penggugat 1 Penggugat 2, dan Penggugat 3, yang dikuasainya. Oleh karena itu penerbitan

keputusan tata

usaha negara objek sengketa bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

ub lik

permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, 2. AANG SETIAWAN, 3. DJOE ALEX RAMLI; Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan

Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta 218/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 September 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

158/G/2015/PTUN-BDG., Tanggal 2 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan

ah k

harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

In do ne si

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka

Termohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya

A gu ng

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. dr.

DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, 2. AANG SETIAWAN, 3. DJOE ALEX RAMLI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

lik

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 158/G/2015/PTUN-

Halaman 37 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

BDG., Tanggal 2 Mei 2016;

218/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 September 2016 yang membatalkan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Eksepsi:

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) berupa

penerbitan sertipikat 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m 2 atas nama PT Sentul

ub lik

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, tanggal

City Tbk, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat

seluas + 26.130 m2;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna 305/Desa Karang Tengah, tanggal penerbitan 19

Bangunan Nomor

ah k

Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 8 Mei 2014, seluas 55.963 m2 atas nama PT Sentul City Tbk, terletak di Desa

In do ne si

Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebatas tanah milik Para Penggugat seluas + 26.130 m2;

A gu ng

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan

sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat, setelah Para Penggugat

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan, sebagaimana Permohonan Penggugat I Nomor Register 49752/

2007 tertanggal 16 November 2007, dan Nomor Register 1843/PH/2002 dan

1844/PH/2002 tertanggal 3 Juni 2002 yang masing-masing terletak di Kp.

5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

lik

Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,

Ciburial Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 38 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ub lik

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 Rp 489.000,00 Rp 500.000,00

ah k

1. M e t e r a i……….. 2. R e d a k s i………. 3. Administrasi .......... Jumlah :

A gu ng

MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

es on

Halaman 39 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2017

In d

lik

H. ASHADI, S.H. NIP : 19540924 198403 1 001

In do ne si

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Halaman 39