Indonesia Shipping Times Edisi 5 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

5 Januari 2017 No 04 • Vol IX • Kamis

KETUA APTPI, DOTHY:

TERMINAL PETI KEMAS HADAPI TANTANGAN PERUBAHAN UKURAN KAPAL

INAPORTNET PELABUHAN PRIOK BELUM BERJALAN 100%

APTRINDO TAK YAKIN 30% TRUK BISA DIANGKUT KAPAL RORO

PEMERINTAH DAN BUMN JADI ANDALAN GALANGAN KAPAL

TROUGHPUT CICT TAHUN 2017 NAIK DRASTIS

01

Ketua APTPI, Dothy

Terminal Peti Kemas Hadapi Tantangan Perubahan Ukuran Kapal

P

ENGELOLA terminal peti kemas berharap bisnis jasa kepelabuhanan dapat tumbuh positif pada tahun ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 yang dipatok di kisaran 5,1% oleh pemerintah.

Ketua Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) Dothy menegaskan pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun ini diharapkan dapat mengerakan aktivitas ekonomi dan arus barang dan jasa di pelabuhan.

Kendati demikian, dia mengingatkan adanya beberapa tantangan pengusahaan terminal peti kemas pada tahun ini. Salah satunya, tren ukuran kapal yang digunakan perusahaan pelayaran untuk menekan cost per unit dari operasional kapal.

“Kesiapan terminal untuk dapat melayani kapal kapal yang lebih besar menjadi salah satu kunci bagi terminal untuk survive dalam menghadapi perubahan ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/1/2016).

Pada sisi lain, dia menuturkan terminal operator harus berusaha menerapkan efisiensi biaya operasional (cost efficiency). Menurut Dothy, terminal operator dapat melakukan konversi energi dalam operasional terminalnya. Misalnya, terminal operator mengkonversi sumber energi bagi alat bongkar muatnya dari diesel menjadi listrik.

Konversi sumber energi ini, lanjutnya, merupakan upaya penerapan aspek keberlanjutan terhadap lingkungan karena penggunaan sumber energi listrik diyakini dapat mengurangi emisi karbon.

Dothy yang juga menjabat sebagai Ketua Asean Port Association (APA) mengingatkan operasional terminal baru di Jakarta dan Surabaya juga menjadi tantangan bagi terminal operator lainnya untuk memperbaiki pelayanan, karena pemilihan fasilitas terminal tergantung kepada pilihan pelanggan.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras berita: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Zakaria, Salsabila » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Kamis 5 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Geliat Bisnis Pelabuhan 2017

Operator Terminal Swasta Berharap Konsesi Pemerintah

W

AKIL Ketua I Bidang Organisasi Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) David Rahardian optimis pasar operator terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan khusus (TUKS) akan mengeliat pada 2017, seiring dengan pemulihan harga dan permintaan barang komoditas, seperti batu bara, petrokimia, semen, dan pupuk.

“Anggota kami banyak yang ada di pelosokpelosok di mana pelabuhan umum belum ada, sehingga siap untuk membantu untuk meningkatkan utilisasinya dengan program tol laut,” ungkapnya. Selain itu, keterlibatan terminal khusus dalam melayani arus barang dari tol laut dapat membantu pelabuhan umum yang kapasitasnya sudah cukup penuh.

“Ini menjadi geliat pasar bagi operator terminal dan pelabuhan untuk meningkatkan kapasitasnya,” paparnya.

Pada 2017, dia juga mengungkapkan ABUPI berharap akan lebih banyak lagi operator terminal yang menandatangani konsesi dengan pemerintah pada tahun ini.

Bagi operator terminal, pengembangan fasilitas sangat bergantung pada pertumbuhan pasar.

Jika pertumbuhan positif, maka operator dapat melakukan investasi terhadap kapasitas terminal dan alat secara bertahap.

Lebih lanjut, dia menuturkan operator terminal swasta tengah bersiap untuk ikut serta dalam program tol laut pada 2017. Menurutnya, beberapa operator terminal yang menjadi anggota ABUPI siap untuk ikut melayani arus barang dari kapal tol laut.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Yang sudah pun diharapkan memperbaharui konsesi dengan adendum yang memuat rencana pengembangan bisnis dari masing-masing pelabuhan,” ujarnya.

Sejauh ini, dia mengungkapkan baru tiga operator terminal dan pelabuhan swasta yang telah menandatangani konsesi dengan negara untuk melayani kepentingan umum sepanjang tahun lalu.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |

Kamis 5 Januari 2017

03

Ketua DPC INSA Jaya, Capt Alimudin

Inaportnet di Pelabuhan Priok Belum Berjalan 100%

K

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Nyoman Gede Seputra mengungkapkan, implementasi inaportnet sistem di pelabuhan Priok sudah semakin membaik. “Kalau masih ada satu dua yang mengalami kendala itu wajar. Di pelabuhan Makassar saja misalnya, sampai sekarang juga belum 100 persen,” kata Nyoman kepada Ocean Week, di Priok, Rabu (4/1).

Nyoman juga mengakui jika inaportnet di pelabuhan Priok belum 100% berjalan, namun dapat dibilang sudah 90% berhasil. “Oceanweek bisa lihat sendiri dan cek ke kantor OP untuk mengetahui kinerja inaportnet,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC INSA Capt. Alimudin mengakui bahwa inaportnet di Priok masih belum berjalan secara utuh. “Sampai sekarang belum 100% berjalan,” ucapnya didampingi Ketua PPOP Tanjung Priok Anang Haroni.

Menurut dia, kendalanya terjadi pada koneksitas sistem yang belum maksimal, antara sistem di OP dengan institusi terkait lainnya. Misalnya sistem inaportnet yang dibuat oleh Kemenhub dan sistemnya PT Pelindo II sampai sekarang belum terkoneksi.

“Perlu ada komunikasi dua arah antara pihak OP, kesyahbandaran Priok dan Pelindo II, serta JAI (PT jasa Armada Indonesia-red) untuk menyelesaikan problem inaportnet tersebut,” kata Alimudin.

Pelayaran berharap adanya kenyamanan dan kestabilan dalam kegiatan operasional kapal di pelabuhan Priok. “Jika sistem online inaportnet mengalami kendala, kami berharap ada opsi dengan pemberlakuan manual atau auto reply sistem, sehingga tidak menimbulkan delay pelayanan (penyandaran keberangkatan kapal),” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa Kemenhub telah mengeluarkan surat edaran nomor UM003/87/17/DJPL-16 tentang Acuan Standar Pelayanan (service lecel standard/SLS) Menggunakan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.

Surat Edaran yang ditandatangani dirjen Laut A. Tonny Budiono tanggal 24 November 2016 lalu itu juga menyebutkan, setiap pemberian dispensasi layanan non elektronik wajib disertai dengan pembuatan berita acara termasuk didalamnya alasan secara rinci yang kemudian ditandatangani kepala kantor OP setempat. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

04

Kamis 5 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Disinggahi Kapal Pesiar, Dermaga Celukan Bawang Kurang Mendukung

P

ELABUHAN Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, sejak beberapa tahun belakangan sering disinggahi kapal pesiar yang mengangkut ratusan wisatawan. Di balik imbasnya yang sangat positif untuk pariwisata kabupaten Buleleng, khususnya dalam hal promosi, dermaga di pelabuhan yang dikelola PT Pelindo III tersebut belum sepenuhnya mendukung.Pasalnya, kapal yang bisa bersandar hanya yang memiliki panjang maksimal 200 meter.

Manager Komersial dan Operasi Pelabuhan Celukan Bawang, Irfan Adistya, Senin (2/1) menjelaskan, pelabuhan tersebut sebenarnya memiliki fungsi utama untuk bongkar muat barang yang dikirim dari daerah lain. Akan tetapi, sejak lima tahun belakangan, kapal pesiar yang bersandar cukup banyak.

“Untuk 2016 saja, kapal pesiar yan bersandar sekitar lima unit,” ucapnya disela-sela menyambut sejumlah wisatawan yang turun dari kapal raksasa itu.

Di balik adanya kunjungan itu, sebut dia kondisi dermaga belum sepenuhnya mendukung. Panjangnya yang hanya 160 meter mengakibatkan kapal yang mampu bersandar hanya yang memiliki panjang maksimal 200 meter. Sementara selebihnya belum bisa.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Panjang dermaga masih terbatas, kurang mendukung saat kapal besar bersandar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng, Nyoman Sutrisna mengungkapkan kapal yang singgah itu memuat wisatawan 660 orang. Sejatinya, pada tahun lalu, kapal pesiar yang berukuran lebih besar berkeinginan juga untuk bersandar.

Namun karena dermaga yang ada tergolong pendek, hal tersebut terpaksa diurungkan.

“Informasi dari trevel, ada kapal pesiar berukuran besar yang ingin bersandar. Tapi panjang dermaga belum mendukung. Itu yang menjadi kendala. Untuk solusinya, tentu perlu dikomunikasikan dengan Pelindo III yang mengerti soal teknis,” sebutnya.

Terlepas dari kendala itu, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Buleleng ini menyebutkan kedatangan kapal raksasa yang mengangkut wisatawan dari 23 negara itu sangat memberikan dampak positif untuk pariwisata Kabupaten Buleleng, terutama dalam hal promosi. “Ini promosi termurah yang kami lakukan. Kami bagikan brosur yang didalamnya ada informasi sejumlah objek,” terangnya. *** | BALIPOST.COM | SOSIAWAN | Kamis 5 Januari 2017

05

2017, Pemerintah dan BUMN masih Jadi Andalan Galangan Kapal

P

ARA pelaku usaha galangan di dalam negeri memperkirakan selama 2017, pemesanan kapal dari lembaga pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) masih menjadi lokomotif utama dalam mengisi kapasitas galangan untuk pembangunan kapal baru.

Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) Tjahjono Roesdianto mengatakan sektor pelayaran swasta belum akan menjadi lokomotif bagi mengisi kapasitas galangan untuk pembangunan kapal baru.

Terlebih, sektor swasta, terutama pelayaran selama 2016 bahkan sejak 2015 mengalami kelesuan.

“Tahun 2017, motor utama penggerak sektor galangan untuk pembangunan kapal baru masih dari lembaga pemerintah dan BUMN,” katanya.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Pertahanan biasanya selalu memesan kapal di galangan nasional setiap tahun, meskipun pada 2017 belum ada rilis resmi yang dikeluarkan instansi tersebut.

Adapun BUMN yang diperkirakan memesan kapal di galangan di Indonesia antara lain PT Pertamina (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), baik PT Pelindo I, II, III atau IV, PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Hal senada dikatakan Ketua Badan Sertifikasi Iperindo Ihsan Mahyudin. Dia mengatakan, pada tahun ini, industri galagan masih mengandalkan BUMN dan lembaga pemerintah.

“Kalau repear, swasta sudah cukup berkembang,” katanya. *** | TRANSLOGTODAY.COM | AJI | HERY |

06

Kamis 5 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenhub Stop Pengadaan Kapal, Bisa Picu Banjir Kapal Impor Bekas

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) memastikan bakal menghentikan tender bagi pengadaan kapal baru di 2017. Di mana, pembangunan kapal dari berbagai jenis dan ukuran tersebut, hanya untuk menyelesaikan pengerjaanpengerjaan pada tahun jamak (multi years) saja, yang di mulai sejak ditekennya kontrak dengan perusahaan galangan kapal di dalam negeri pada 2015 lalu.

“Betul, di 2017 ini tidak ada lagi tender untuk pengadaan kapal baru. Hanya meneruskan yang multi years. Sehingga tidak ada lagi kelangsungan bagi industri bangunan baru. Karena itu, bagi industri galangan kapal akan kembali terpuruk di 2018,” tegas Presiden Direktur PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (ASSI), Anita Puji Utami, kepad Maritim, baru-baru ini.

Seperti diketahui, Kemenhub sejak 2015 lalu membuka tender bagi pengadaan kontrak 188 unit kapal baru senilai Rp11,840 triliun secara multi years. Di mana pada akhir 2017 kapal sebanyak itu sudah selesai dibangun dan dikerjakan oleh para pemenang tender dari galangan kapal dalam negeri. Kemudian harus diserahterimakan kepada pemerintah.

Di samping itu, pengadaan ini sebagai suatu langkah terobosan untuk mempercepat kemandirian industri galangan kapal nasional. Sekaligus untuk mewujudkan tol laut dalam kerangka Indonesia sebagai poros Maritim dunia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Di sisi lain, pembangunan sebanyak 188 unit kapal baru tersebut merupakan sejarah sejak Indonesia Merdeka 71 tahun lalu.

Menurut orang pertama di galangan nasional yang bermarkas di Surabaya ini, tahun lalu industri galangan kapal mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengadaan pembangunan kapal dalam rangka program tol laut yang cukup besar.

“Semoga di tahun ini pemerintah tetap mempunyai program yang berkelanjutan terhadap pembangunan kapal dalam negeri yang dibangun di galangan kapal nasional.

Menjawab Maritim soal bakal maraknya kapal impor bekas yang masuk setelah tidak ada lagi tender bagi pembangunan kapal-kapal baru di 2017, Anita mengiyakan hal tersebut.

“Bisa jadi, kalau pemerintah tidak ada kebijakan pembangunan kapal baru,” ujarnya.

Sejauh ini berbagai kapal yang dipesan oleh Kemenhub itu adalah kapal patroli, roro, kontainer dan kapal ternak. Untuk kenavigasian ada kapal induk perambuan dan kapal pengamat perambuan.

Saat ini, galangan ASSI tengah mengerjakan pembangunan kapal ternak untuk program tol laut dan logistik.

(TABLOIDMARITIM.COM | MR TUAH |

Kamis 5 Januari 2017

07

PT KAI Siapkan Rute Logistik Jakarta-Bandung

P

T KERETA Api Indonesia (KAI) menyiapkan kereta api logistik dari Jakarta tujuan Bandung dengan rute terminal dryport Gede Bage Cikarang dan Tanjung Priok.

Direktur Utama PT KAI Edy Sukmoro mengatakan, rencana tersebut akan dipercepat mengingat kondisi jalur logistik melintasi tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) yang melintasi Jembatan Cisomang dialihkan sementara. ”Kami masih tahap pembicaraan bersama dengan pemangku logistiknya. Namun, kirakira volumenya mencapai 120 teus dua kali perjalanan kereta per hari,” ujar dia di Jakarta, Selasa (3/1).

Edy mengungkapkan, tantangan pada kereta api logistik ke arah Bandung saat ini masih ada pada pengaturan slot perjalanan, loading maupun unloading time , ketersediaan armada, serta kepastian angkutan barang. ”Kalau ketersediaan armada saya rasa kami cukup, cuma semua ada peruntukannya.“ “Namun yang lebih penting, kereta api barang

08

Kamis 5 Januari 2017

jangan sampai mengganggu perjalanan kereta ada saat ini termasuk perjalanan KRL. Untuk barang, pada kepastian waktunya,” ucap dia.

Edy menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan para pemilik barang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALDI) menyatakan mendukung langkah pemerintah mendorong angkutan barang dengan kereta api (KA) terkait kerusakan jembatan Cisomang di ruas jalan tol Purbaleunyi.

Ketua Umum DPP Alfi Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan mendukung pemerintah terkait angkutan barang dengan kereta api ke Jakarta dari Gedebage, Bandung.

Terlebih, paparnya, kalau angkutan barang tersebut bisa dijadikan alternatif jangka panjang. Dengan begitu, dia mengatakan para pemilik barang dan pelaku logistik bisa memiliki alternatif angkutan barang.*** | KORAN-SINDO.COM | DNI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Aptrindo Tak Yakin 30% Truk Bisa Terangkut Kapal Ro-Ro

A

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia belum bisa memastikan 30% total truk terangkut dengan kapal roll on-roll off pada 2017 ini sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bidang Sarana dan Prasarana Sugi Purnoto mengatakan target Menhub Budi agar keterisian truk beralih ke kapal roll on-roll off (ro-ro) belum tentu mencapai 30% jika belum ada pemetaan (mapping) yang jelas dari pemerintah.

“Ada tiga jalur yang harus di-mapping dulu oleh pemerintah, lalu dihitung lagi tingkat keterisian kapal berbanding dengan arena parkir pelabuhan tujuan, apakah cukup?” ujar Sugi kepada Bisnis, Selasa (3/1/2017).

Dia menuturkan harus ada sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Diresi PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pelabuhan Indonesia III. Dia menyontohkan area di Gresik, jalur kapal dari Surabaya menuju Lombok dan Bali. Pemerintah bisa mengajukan mapping rute yang lebih efisien. Misalnya, dari Pelabuhan Tanjung Priok bisa menuju Pelabuhan Benoa, Bali, tanpa melalui Surabaya.

Jalur yang sama juga ada di Merak menuju Surabaya. Menurut Sugi, harus ada mapping bahwa semua angkutan di Merak dan Cilegon tidak perlu melalui jalan tol MerakJakarta tetapi bisa langsung dari Merak ke Surabaya.

“Pemerintah harus memastikan keterisian kapal RoRo bisa 70%, kalau tidak rugi meskipun sudah disubsidi,” ungkapnya.

Dia menegaskan salah satu stimulus untuk menggaet pengusaha truk adalah pemerintah harus menyusun regulasi untuk memastikan bahwa biaya operasional kapal ro-ro tidak lebih mahal daripada biaya operasional menggunakan jalur darat.

Begitu pula dengan tarif truk di atas kapal jangan sampai lebih mahal daripada biaya bensin melalui jalur darat. “Kami dari Aptrindo sudah menghitung kalau bisa menggunakan jalur laut ada efisiensi 25% sampai 30%,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan truk-truk yang beralih dari jalan raya menggunakan kapal feri mencapai 30% pada 2017.

Menhub Budi menegaskan akan menyiapkan aturan hukum agar pengusaha truk menggunakan jembatan timbang guna meningkatkan penggunaan kapal feri oleh angkutan barang berbasis jalan raya truk.

Rencananya, Kemenhub akan melarang truktruk di atas 30 ton menggunakan jalan raya agar dapat menggunakan angkutan kapal feri.

Saat ini, Menhub Budi mengatakan pihaknya berencana menambah kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya guna meningkatkan jumlah kapal feri yang akan mengangkut truk hingga Pelabuhan Lembar atau menampung feri yang akan membawa truk dari Jakarta menuju Surabaya.

Dia berharap kondisi jalan raya dari Jakarta menuju Surabaya atau Surabaya – Lembar akan semakin lengang dengan banyak truk pengangkut barang dengan berat tertentu yang menggunakan kapal feri dari jalan raya.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kamis 5 Januari 2017

09

P

Pelni Mengincar Laba Rp 305 Miliar di 2017

T PELAYARAN Nasional Indonesia (Pelni) mengincar laba bersih sebesar Rp 305 miliar pada 2017 atau meningkat 60 % dari laba bersih 2016, yaitu yang diperkirakan bisa mencapai Rp 200 miliar.

“PT Pelni menargetkan laba Rp305 miliar atau naik 60 % dari 2016,” kata Direktur Utama Pelni Elfien Guntoro dalam konferensi pers paparan rapat evaluasi perusahaan di Jakarta, Rabu (4/1).

Elfien mengatakan sepanjang 2016 perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang jauh membaik, yaitu terlihat dari peningkatan laba yang belum diaudit hingga November 2016 mencapai Rp195 miliar dibandingkan dengan laba bersih hingga akhir Rp2015, yaitu 119,7 miliar.

“Mudah-mudahan hingga akhir 2016, laba bersih setelah diaudit bisa mencapai Rp200 miliar,” ujarnya, berharap.

Elfien menuturkan pencapaian tersebut karena pada 2016, pihaknya mendapatkan penugasan dari pemerintah, yaitu berupa 46 trayek kapal perintis dan pengoperasian program Tol Laut.

“Tol laut dimulai dengan tiga kapal, yang juga mencatatkan pencapaian signifikan bagi perusahaan,” ucapnya.

Selain itu, Elfien menuturkan pihaknya juga melakukan terobosan untuk efisiensi, contohnya menerapkan sistem tiket elektronik (online) dan transaksi nontunai untuk pembelian bahan bakar.

“Sistem transaksi untuk pembelian BBM dengan Pertamina bisa mencapai Rp4 miliar sehari, jadi tidak perlu lagi pakai ‘cash’ (tunai),” tuturnya.

Sementara itu, dia mengatakan, strategi yang dilakukan untuk mencapai laba bersih Rp305 miliar tersebut, di antaranya mengoptimalkan kapal barang dibandingkan kapal penumpang dengan adanya program Tol Laut.

“Kami berawal dari kapal barang, kembali ke barang. Jadi, akan ada beberapa perbaikan, peremajaan, memodifikasi kapal penumpang ke arah kapal barang,” imbuhnya.

10

Kamis 5 Januari 2017

Elfien menambahkan mulai Januari ini sudah mulai beroperasi untuk Tol Lautkarena sudah mulai berjalan dengan baik dilihat dari tingkat keterisian barang yang semakin naik.

“Terutama untuk ke arah Timur, kecuali ke Natuna tingkat keterisian barangnya terlihat tidak penuh karena kita menggunakan kapal besar, tidak bisa menggunakan kapal kecil karena ombaknya sangat besar,” katanya.

Melihat dari kinerja 2016, dia mengaku optimistis bisa mencapai laba bersih yang ditargetkan pada 2017 karena telah dimulai sejak awal tahun.

Sementara itu, lanjut dia, pada 2016 program Tol Laut cenderung terlambat karena baru dimulai pada Mei 2016 sebab terkendala kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembelian kapal.

“Akhirnya kita beli kapal sendiri dan beroperasi pada Mei 2016, ini yang menyebabkan pendapatan tidak maksimal, selain itu kita harus mengaudit kondisi kapal terlebih dahulu,” jelasnya.

Langkah kedua yang dilakukan, Elfien mengatakan, pihaknya juga akan menggenjot bisnis wisata dengan menghadirkan kapal pesiar atau “cruise” pada tahun ini.

Pasalnya, menurut dia, kontribusi dari kapal wisata saat ini masih terbilang rendah, yaitu sekitar Rp5 miliar sepanjang 2016.

“Bicara keuntungan, kontribusi masih kecil yaitu Rp 5 miliar dari total bisnis kita,” katanya. *** |ANTARANEWS.COM| KONTAN.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Troughput Terminal Petikemas CICT Naik Drastis

T

ERMINAL petikemas terbesar di Sri Lanka, Colombo International Container Terminal (CICT) mencatat kenaikan 28 persen dalam arus bongkar muat tahunannya. Perusahaan ini berhasil menghandle 2 juta TEUs di tahun 2016.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 1,56 juta TEUs. Manajemen CICT menyebutkan tingginya pencapaian troughput perusahaan tersebut menunjukan trend yang terus meningkat di Pelabuhan Colombo selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Jumlah box kontainer yang ditangani CICT memberikan kontribusi yang cukup besr terhadap throughput keseluruhan Pelabuhan Colombo, yang naik sekitar 11 persen selama tahun ini.

CICT mengungkapkan bahwa masuknya kapal berukuran besar jenis ULCCs dan VLCCs ke pelabuhan tersebut memberikan kontribusi 70 persen untuk pencapaian throughput tahun 2016. “Kami harus mengatakan pencapaian bersejarah 2 juta TEUs ini hasil kerjasama sinergis pemilik perusahaan kami China Merchants Pelabuhan Holdings (CMPH). Kemampuan mengakses jaringan global CMPH adalah faktor kunci dalam mendapatkan dan menarik kapal-kapal baru ke Pelabuhan Colombo,� ungkap Tissa Wickramasinghe, General Manager Komersial CICT. CICT, yang pada mulanya hanya pelabuhan konvensional di Asia Selatan kini sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani kapal-kapal besar sebagai buah dari kerjasama China Merchants Pelabuhan Holdings Company Limited (CMPH) dan Otoritas Pelabuhan Sri Lanka (SLPA).*** | WORLDMARITIMNEWS | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bank Pembangunan Korea Kuasai Saham Galangan DSME

B

ANK Pembangunan Korea (KDB), bank milik pemerintah Korea Selatan, memutuskan meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan galangan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) Saham KDB meningkat dari 49,74 persen menjadi 79,04 persen melalui proses perubahan utang menjadi penyertaan modal (debt to equity swap}.

Rencana melakukan peningkatan saham di galangan tersebut sudah diumumkan sejak November 2016, baik KDB maupun Bank Ekspor Impor Korea dalam bentuk penyertaan modal 2,8 M Won. Berdasarkan rencana tersebut, KDB diharapkan mengkonversi 1,8 M Won utang menjadi modal setelah langkah yang sama juga dilakukan dengan mengkonversi utang sebesar 400 juta won menjadi saham DSME. Sedangkan Bank Ekspor Impor Korea diharapkan membeli obligasi senilai 1 M Won yang dijual perusahaan galangan tersebut.

Sebelum melakukan upaya tersebut, kedua bank milik pemerintah Korea Selatan tersebut mengajukan syarat kepada serikat pekerja agar menerima skema restrukturisasi sebagai upaya mencegah DSME delisting dari pasar saham.

Dari catatan keuangan perusahaan tersebut, selama sembilan bulan pertama 2016, kerugian Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering menyusut ke angka 1,42 M Won dibandingkan kerugian dalam periode yang sama di tahun 2015 sebesar 2,19 M Won.*** | WORLDMARITIMNEWS | SHIPPINGFORUM |

Kamis 5 Januari 2017

11

Standardisasi Kelayakan Kapal Penyeberangan Oleh: Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI

K

APAL Zahro Ekspres terbakar dan menelan korban minimal 23 orang meninggal, Sehubungan dengan musibah itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus segera meninjau standardisasi kelayakan serta perizinan terhadap kapal penyeberangan.

Kalau transportasi air atau penyeberangan di Jakarta saja seperti ini, bagaimana yang di luar Jakarta? Kami juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut bertanggung jawab sebagai bentuk pelayanan transportasi publik.

Terbakarnya kapal Zahro Ekspres yang menelan korban minimal 23 orang meninggal, hanyalah puncak dari gunung es atas fenomena “ojek kapal� yang sudah berjalan puluhan tahun di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Saat ini, puluhan bahkan ratusan ojek kapal beroperasi tanpa standar keamanan dan keselamatan yang jelas dan sangat minimnya pengawasan. Kejadian tersebut mer upakan kegagalan

12

Kamis 5 Januari 2017

Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan akses transportasi publik dari Jakarta (daratan) menuju area Kepulauan Seribu.

Kapal-kapal yang disediakan Dishub tidak cukup jumlahnya untuk mobilitas warga di Kepulauan Seribu. Sedangkan yang tersedia justru ojek kapal dengan standar keselamatan yang sangat minimalis, yang dikelola secara perseorangan (bukan badan hukum).

Para pelaku ojek kapal tersebut hanya berhimpun dalam sebuah koperasi, layaknya koperasi mikrolet. Sedangkan dari sisi pemberian sertifikasi atau standardisasi dan pengawasannya di lapangan menjadi tanggung jawab Kemenhub.

Ojek kapal ini masih diberikan kelonggaran, sekalipun tanpa sertifikasi dan standardisasi yang jelas, baik armadanya dan atau sumber daya manusianya, terutama nakhoda. | INVESTOR.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES