INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
7 Januari 2017 No 06 • Vol IX • Sabtu
DUKUNG TOL LAUT
PEMERINTAH BANGUN PUSAT LOGISTIK DAN JEMBATAN UDARA
PEMERINTAH CABUT IZIN IMPORTIR YANG TIDAK MEMILIKI GUDANG
PEMERINTAH INGIN PELAKU USAHA KEMBALI KE SISLOGNAS
GM PRIOK: KENAIKAN 250% BARU ALTERNATIF
OTORITAS FILIPINA KEMBANGKAN SUPER HUB PORT OF LEYTE
01
Presiden Jokowi: Tol Laut Harus Mampu Menggerakkan Ekonomi Daerah
P
RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali mengenai prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang menjalin konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, dan antar wilayah, khususnya daerah-daerah yang masih sulit terjangkau. Ia menyebutkan, tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pembangunan serta mempersempit ketimpangan antara kota dengan desa, antar daerah dengan daerah, antar wilayah dengan wilayah di seluruh pelosok tanah air. Karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa membangun konektivitas bukan hanya sematamata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga dikaitkan dengan sistem logistik dan distribusi multi moda. “Itu artinya, kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan dan bandara. Dan tidak cukup hanya menyediakan angkutan barang di laut maupun di udara dengan kewajiban mengangkut barangbarang kebutuhan pokok dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan daerah perbatasan,” tegas Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pengembangan Tol Laut dengan Pos Logistik dan Jembatan Udara, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1) sore.
Menurut Presiden, pemerintah juga harus memastikan barang-barang yang diangkut melalui tol laut maupun jembatan udara bisa sampai ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. Karena saudara-saudara kita di daerah tersebut bukan hanya harus membayar dengan harga yang berlipat, berpuluh kali lipat lebih mahal dengan yang ada di Jawa, namun juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar moda tol laut maupun jembatan udara ini harus betulbetul terintegrasi bukan hanya dengan kawasan industri, namun juga dengan sentra-sentra logistik. Presiden juga mengingatkan agar program tol laut dan jembatan udara harus mampu menggerakkan ekonomi daerah. Sehingga, lancar konektivitas antar daerah, tidak hanya membawa barang ke daerah pedalaman, terpencil, dan terdepan. Tapi sebaliknya, juga harus mampu mengangkut balik barang-barang yang dihasilkan daerah-daerah tersebut ke daerah-daerah yang lain di seluruh pelosok tanah air. Rapat terbatas tersebut dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. *** | SETKAB.GO.ID | HUMAS |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com
02
Sabtu 7 Januari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dukung Tol Laut
Menhub: Bangun Pusat Logistik ‘Rumah Kita’ dan Buka Jembatan Udara
G
una mendukung pengembangan tol laut sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan jumlah trayek, dari semula 6 trayek menjadi 13 trayek. Di antara trayek yang dikembangkan itu, termasuk 3 trayek baru dan 4 trayek, di mana satu lintasan itu dibagi dengan angkutan kapal dan angkutan Roro, sehingga waktu point-to-point lebih pendek. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga melakukan identifikasi angkutan balik dari tempat-tempat yang tidak begitu bagus, contohnya seperti di Natuna. “Untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk membangun pusat logistik yang dinamakan “Rumah Kita”, dimana pusat logistik ini, di satu sisi membantu untuk mendistribusikan barang secara bertahap, karena selama ini apabila barang itu dibiarkan datang sendiri, maka kondisinya harga akan tidak terkondisi setelah 3 hari,” jelas Menhub kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1). Dengan adanya Rumah Kita, lanjut Menhub, diharapkan dalam kurun waktu sampai kapal datang kembali, barang tetap bisa terkontrol. Di sisi lain, Rumah Kita ini juga berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang untuk balik. “Sebagai contoh, di Dompu, kita akan mengumpulkan jagung untuk muatan balik, di Kupang juga kita akan mengumpulkan muatan-muatan hasil laut yang lain,” ujarnya. Di sisi lain, Menhub mencontohkan, barang-
INDONESIA SHIPPING TIMES
barang yang ada atau dikirimkan ke Timika Papua, hanya sampai di situ, tidak bisa disampaikan ke pegunungan di Papua. Oleh karenanya, mulai tahun ini pihaknya membuat jembatan udara atau tol udara yang mendistribusikan langsung ke kota-kota kecil yang ada di sana. “Tercatat lebih dari 12 titik yang kita lakukan, sehingga kita harapkan bahan pokok di pusat Jayawijaya itu akan menurun,” terang Menhub. Menhub juga menyoroti lalulintas barang di Jawa, Sumatera, dan Bali, yang saat ini mengandalkan jalur darat. Ia mengingatkan, lalu lintas darat ini relatif mahal, merusak jalan, banyak kecelakaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Menhub berharap bisa mengambil 30%-50% dari sekitar 5.000 truk yang tiap hari bergerak dari barat. “Kita akan gunakan dengan (kapal) roro dan roro ini juga mengkonsolidasikan barang agar (Pelabuhan Tanjung) Priok bisa kita jadikan menjadi hall,” jelasnya. Menurut Menhub, Pelabuhan Tanjung Priok punya potensi ini. Saat ini hanya 6 juta (TEUs), diharapkan apabila barang-barang yang ada di pelabuhan-pelabuhan besar ini dikonsolidasikan di Priok, maka diharapkan dalam waktu 2 tahun akan meningkat dari 6 juta menjadi 11 juta. “Sehingga, pada saat nanti ada Patimban, ada pelabuhan-pelabuhan yang lain, volume atau daya tampung dari Priok ini menjadi lebih baik,” pungkas Menhub.*** | SETKAB.GO.ID | HUMAS |
Sabtu 7 Januari 2017
03
Pro Konta Super Hub Pelabuhan
Pemerintah Ingin Pelaku Usaha Kembali ke Sislognas
R
ENCANA kebijakan BUMN kepelabuhanan terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat atau transshipment di Pelabuhan Tanjung Priok harus dikaji kembali agar tak menyalahi Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Erwin Raza, mengatakan selama ini banyak kementerian teknis ataupun pelaku usaha mulai melupakan cetak biru Sislognas yang terakomodasi dalam Perpres No. 26/2012. “Sislognas masih berlaku, karena Perpresnya belum dihapus. Kehadiran superhub tidak mengikuti cetak biru Sislognas,” ungkap Erwin kepada Bisnis, Kamis (5/1/2017). Dia menegaskan Sislognas adalah cetak biru pengembangan logistik yang sudah direncanakan sejak 2009. Blueprint Sislognas secara resmi mengakomodasi pembangunan dari mulai 2009 sampai 2025. Dalam blueprint itulah ditetapkan superhub berada di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai pintu gerbang arus logistik di Indonesia bagian Barat. Superhub kedua di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai pintu gerbang terbesar
04
Sabtu 7 Januari 2017
logistik di Indonesia bagian Timur. Sementara PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menetapkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai superhub. “Jadi kalau mau dibuat superhub di Tanjung Priok lagi itu buat apa? Itu hanya omongan pebisnis saat menjabat, karena memang banyak dari pelaku usaha juga belum paham Sislognas,” tegasnya. Dia mengingatkan Sislognas mengakomodasi rencana pembangunan infrastruktur berbasis maritim di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih luas ketimbang wilayah daratan. “Kita bikin perencanaan di Kuala Tanjung dan Bitung itu untuk 10 tahun sampai 15 tahun mendatang supaya setiap daerah di Indonesia berkembang bukan hanya di Pulau Jawa saja. Tujuannya supaya disparitas harga bisa turun,” tambahnya. Erwin menegaskan Pelindo I-IV operator, bukan regulator. Oleh sebab itu, perlu ada satu suara dalam memutuskan pembangunan infrastruktur. Dia juga berharap pembangunan pelabuhan bisa terbuka kepada siapa npun. Dia tidak ingin sebuah proyek ditentukan atas dasar berpikir korporasi, bukan dasar berpikir pemerintah. “Jadi biar tidak terjadi klaim persaingan usaha yang tidak sehat. BUMN kalau perlu bersaing saja keluar negeri, ikut tender pembangunan di negara lain. Sebelumnya, Yukki N. Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menginginkan kejelasan terkait dengan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN, mengingat berdasarkan cetak biru Sislognas, hub internasional sudah ditetapkan di Kuala Tanjung dan Bitung. Dengan demikian, jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut..*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pemerintah Cabut Izin Importir yang Tak Miliki Gudang
K
EMENTERIAN Perdagangan tengah melakukan audit pada importir. Sebab, masih banyak importir yang berbisnis namun ketahuan tidak memiliki gudang. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan audit ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dalam kepemilikan gudang bagi importir. Sehingga, jika para importir tidak memiliki gudang, pihaknya akan mencabut izin importir. “Ada beberapa (importir), mereka impor, tapi gudangnya tidak. Ada, alamatnya sudah berubah dan tidak melaporkan tapi melakukan kegiatan impor. Saya cabut apinya bagi para importir itu,” kata Menteri Enggar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1). Dia menambahkan, saat ini sudah ada 4-5
INDONESIA SHIPPING TIMES
importir yang izinnya dicabut karena tidak memiliki gudang, di mana 2 izin sudah dicabut dan sisanya masih dalam proses. Namun, pihaknya masih terus akan melakukan audit, mengingat masih ada 130 izin importir yang dicurigai tidak memiliki gudang. “Mereka importir semua komoditas. Mereka importir buah dan sebagainya. Ya kita cabut saja. Saya sudah bilang, bukan hanya nama PTnya, nama direksi dan pemegang sahamnya kita blacklist,” imbuhnya. Nantinya, lanjut Menteri Enggar, para importir yang sudah dicabut izinnya tidak akan diperbolehkan lagi mengimpor produknya ke Indonesia. “Nama-nama itu kita catat. Begitu mereka minta izin lagi, tidak usah kita izinkan. Karena mereka sudah bohong,” pungkasnya.*** | MERDEKA.COM | SITI NUR AZZURA |
Sabtu 7 Januari 2017
05
GM Pelabuhan Priok: Kenaikan 250% Baru Alternatif
W
ACANA menaikkan tariff jasa tambat kapal di pelabuhan Tanjung Priok sebesar 250% yang diusulkan BUMN itu menuai penolakan dari kalangan shipping line maupun usaha kepelabuhanan lain. Untuk itu, Ocean Week mencoba menanyakan masalah tersebut kepada General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Priok Hendro Haryono. Kata Hendro, angka sebesar 250% itu baru usulan alternative-alternatif yang nantinya akan dirundingkan dengan INSA. “Pantasnya disesuaikan berapa yang akan disepakati para pihak, sebab tariff jasa tambat sudah dari tahun 2007 belum pernah disesuaikan,” ujarnya per telpon, Jumat (6/1) pagi. Mantan GM Pelindo Cabang Pontianak ini juga mengaku bahwa sampai sekarang pihaknya belum pernah bertemu dengan INSA untuk merundingkan hal itu. “Pastinya kita akan mencari solusi dan keputusan terbaik untuk semua pihak,” ungkapnya lagi. Sebagaimana disebutkan dalam KM no. 15 tahun 2014 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan menyatakan bahwa setiap dua tahun dilakukan evaluasi terhadap hal itu. Tarif dasar pelayanan jasa tambat untuk kapal angkutan laut luar negeri dan kapal dalam
06
Sabtu 7 Januari 2017
negeri sesuai keputusan direksi PT Pelindo II no. HK.56/4/16/PI.II-07, tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani A. Syaifuddin (Dirut) menyebutkan, tariff jasa tambat Rp 68,- per GT/Etmal, dan US$ 0.122 per GT/Etmal. Dirut PT Gurita Lintas Samudera H. Sunarto menghimbau kepada para shipping line untuk menolak rencana kenaikan tariff jasa tambat tersebut. Begitu pula Ketua INSA Surabaya Stevensen yang menyatakan penolakannya. “Mestinya layanan Pelindo diperbaiki dulu, baru bicara kalau mau menaikkan tariff. Itu kan akan menambah beban biaya operasional kapal,” kata Sunarto. Penolakan juga dinyatakan Ketua INSA Lampung Yusirwan dan Ketua INSA Bengkulu Suharto. “Kita sedang susah, semua naik, jangan lagi membebani,” ungkapnya. Ketua INSA Jaya Capt. Alimudin, ketika dikonfirmasi Ocean Week, Kamis sore (5/1) di Kantor INSA Jaya menyatakan akan membahasnya lebih dulu dengan para anggota. “Kita belum setuju dengan usulan kenaikan 250%, masih akan dirapatkan dengan para anggota. Lalu setelah ada kesimpulan dengan anggota, baru kita akan ketemu Pelindo untuk membicarakannya,” kata Alimudin. *** | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Ambapers Banjarmasin Optimis Raih Laba 24 M
A
NAK usaha Pelindo III, PT Ambang Barito Nusapersada telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pengesahan Taksiran Realisasi (Taksasi) anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017, akhir Desember lalu. Dalam kesempatan tersebut, direksi PT Ambapers (Ambang Barito Nusapersada) menyampaikan optimisme raih laba 24 milyar. “Pada prinsipnya kinerja secara umum meningkat, bersamaan dengan membaiknya pasar batubara melewati alur ambang sungai Barito,” kata Khairil Anwar Direktur Utama PT Ambapers. “Diperkirakan sampai akhir Desember 2016 jumlah tongkang batubara mencapai 9.763 unit, tongkang tambang lain 31 unit, dan tongkang hasil hutan sebanyak 115 unit. Total produksi yang dihasilkan kita proyeksikan sebanyak 90.281.510 Mton,” imbuh Nugroho Dwi Priyohadi Direktur Eksekutif PT Ambapers. Dewan Komisaris yang hadir pada RUPS tersebut yakni Toto Heliyanto selaku Komisaris Utama, HM Bayu Budjang, M Yani Helmi dan Takwim Masuku merespon positif terhadap optimisme yang disampaikan oleh Direksi. “Kita lihat pendapatan usaha akan mencapai lebih dari 391 Milyar, dan laba sebelum pajak memang diperhitungkan mencapai lebih dari 24 milyar. Kelihatannya biaya usaha masih sangat besar namun ini disebabkan dalam pelaksanakan pengerukan alur menggunakan mitra strategis, yang terikat kontrak dengan sistem pembiayaan dengan presentase tertentu,” ungkap Toto Heliyanto. Dengan asumsi arus produksi tumbuh
INDONESIA SHIPPING TIMES
2,99 persen maka trafik untuk RKAP 2017 diperkirakan mencapai 10.205 unit tongkang dengan total produksi dianggarkan 92.955.806 Mton. Selain itu PT Ambapers juga memberikan layanan supply BBM untuk kapal keruk yang dikelola bersama mitra strategis dari PT Sarana Daya Mandiri (PT. SDM). “Pertumbuhan produksi 2,99 persen untuk RKAP 2017 merupakan angka moderat dari asumsi RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen, karena meskipun nasional ditetapkan tumbuh lebih dari 5 persen, namun pasar batubara relatif sulit diprediksi sehingga rencana pertumbuhan untuk RKAP 2017 tersebut dibuat secara realistis berdasarkan kondisi pasar,” kata Nugroho. PT Ambapers merupakan perusahaan patungan dengan komposisi kepemilikan saham BUMD PT Bangun Banua sebesar 60 persen dan Pelindo III sebesar 40 persen dengan layanan jasa alur yang menjamin kedalaman draft - 5 mLWS, panjang alur 15 KM dan lebar alur 100 M di pintu muara sungai Barito Banjarmasin. Rata-rata tongkang yang melewati alur tersebut lebih dari 800 unit setiap bulannya. Channel fee yang dipungut sebagai pendapatan perusahaan sampai saat ini hanya diberlakukan untuk tongkang bermuatan batu bara, hasil tambang lain dan hasil hutan. Dengan demikian kapal dengan muatan sembako, BBM baik subsidi maupun non subsidi, dan penumpang termasuk kapal ro-ro serta kapal petikemas masih menikmati fasilitas alur secara gratis sejak tahun 2009 berlaku efektifnya operasional PT Ambapers.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | Sabtu 7 Januari 2017
07
Multi Ocean Shipyard Dapat Suntikan Modal Rp420 Miliar
E
MITEN pelayaran dan galangan kapal, PT Soechi Lines Tbk. menambah modal anak usahanya yang bergerak di bisnis galangan, PT Multi Ocean Shipyard (MOS). Paula Marlina, Direktur Keuangan Soechi Lines, mengatakan perseroan menambah modal disetor ke MOS sebanyak Rp420 miliar. “MOS merupakan anak usaha yang dimiliki langsung oleh perseroan dengan kepemilikan 99,99%,� ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/1/2017). Tambahan modal disetor ini membuat modal MOS semakin gemuk dengan total modal disetor mencapai Rp840 miiar atau naik dua kali lipat. Jumlah saham MOS juga bertambah dari 420.000 lembar menjadi 840.000 lembar. MOS bermarkas di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. MOS memiliki area seluas 219 hektare dengan panjang garis pantai yang dikelola mencapai 1,3 km. Galangan MOS mampu membangun kapal hingga kelas medium atau setara bobot 17.500 DWT.
08
Sabtu 7 Januari 2017
Sebelumnya, Paula menyebut tahun ini SOCI bakal fokus mengerjakan delapan pesanan kapal senilai US$110 juta. Per September 2016, pendapatan dari galangan kapal yang sudah diakui mencapai US$17,08 juta. Dari delapan kapal yang tengah dikerjakan, dua di antaranya bakal diserahkan kepada pemesan tahun ini. Salah satu kapal yang bakal selesai tahun ini menurut Paula merupakan kapal pesanan Pertamina. SOCI telah mendapat kontrak pembangunan tiga kapal berbobot 17.500 DWT dari Pertamina pada tahun lalu. Menurut Paula, permintaan pembuatan kapal sebetulnya tidak berhenti mengalir. Namun, perseroan perlu menyesuaikan pesanan dengan kapasitas galangan, termasuk di antaranya sumber daya manusia dan quality control.*** | BISNIS.COM | RIVKI MAULANA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
PAL Gandeng Karpowership Bangun Kapal Pembangkit Listrik
P
T PAL Indonesia (Persero) menggandeng Karadeniz Holding dan anak usahanya, PT Karpowership Indonesia guna memproduksi kapal pembangkit listrik. BUMN perkapalan itu mulai mengembangkan pembangunan kapal pembangkit. “Kami akan bikin kapal yang lebih besar dengan teknologi canggih dan dua jenis bahan bakar minyak dan gas,” kata Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin di Jakarta, Rabu (4/1/2017) Perusahaan pelat merah ini pernah membikin kapal pembangkit listrik berjenis barge, dengan kapasitas 30 megawatt (MW). Adapun kerjasama dengan PT Karpowership akan berlangsung tujuh tahun dengan target proyek pembangunan kapal pembangkit berkapasitas total 5.000 MW. Lebih jauh kata Firmansyah, pembangunan teknologi kapal ini akan menggunakan tenaga solar dan juga gas. Kapasitas kapal pembangkit yang dibangun berbeda-beda, mulai dari 60 MW sampai 240 MW. “Terkait prototipe kapal, nanti akan mengikuti desain kapal pembangkit milik Karpowership yang sudah beroperasi di Amurang dan Kupang,” tambahnya. Sebagai perusahaan galangan kapal, PT PAL tidak kesulitan membangun kapal pembangkit tersebut. Hanya saja, ada teknologi yang harus
INDONESIA SHIPPING TIMES
mereka persiapkan. Maka itu, PAL mesti menggandeng mitra yang berpengalaman. “Kapal yang diproduksi nanti tak hanya untuk pasar dalam negeri, tapi juga ekspor,” jelasnya. Firmansyah menjelaskan, permintaan kapal pembangkit terbilang tinggi, termasuk di Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Untuk merealisasikan proyek kapal pembangkit listrik berkapasitas 5.000 MW, Firmansyah berharap bisa rampung dalam 7 tahun. Adapun kapal hasil produksi diharapkan bisa diserap di dalam negeri atau ekspor Untuk pasar domestik, kapal pembangkit PAL cocok untuk wilayah terluar atau kepulauan. Adapun dari sisi pangsa pasar, kapal pembangkit milik PAL bisa untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Agar proses pembangunan kapal segera rampung, Firmansyah bilang ada opsi joint venture dengan perusahaan berkompeten. Soal produksi Firmansyah bilang, tak ada kendala yang berarti. Meski bahan baku impor 70%, pasokan bahan bakunya terbilang lancar. “Untuk senjata dan teknologi, kami dibantu oleh BUMN lain,” kata Firmansyah.*** | BERITAMONETER.COM |
Sabtu 7 Januari 2017
09
Dampak Tol Laut
Luhut: Harga-Harga Mulai Turun
M
ENKO Maritim, Luhut Panjaitan, memaparkan perkembangan di sektor kemaritiman Indonesia sepanjang 2016. Salah satunya adalah dampak dari program tol laut yang sudah mulai terasa.
Luhut menambahkan, dwell time alias waktu bongkar muat di pelabuhan Indonesia juga sudah turun menjadi di bawah 3 hari. Namun demikian biayanya masih tinggi dan bisa ditekan lagi.
“Sektor perhubungan pencapaian jalan kereta api tahun lalu cukup bagus, itu semua dilakukan bagus baik jalan laut, perintis dan seterusnya,” kata Luhut di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).
“Sekarang pemerintah fokus bagaimana kurangi cost dan efisiensi. Sekarang pemerintah ingin squeeze (tekan) itu, perkecil itu, kita lihat dengan kita lakukan ini, kita harap ada dampaknya,” jelasnya.
“Dampak dari tol laut sudah mulai kelihatan, harga-harga di pulau-pulau kecil, Wanci, Sabu, Tahuna, itu ternyata menurun. Dampak sudah mulai kelihatan. Tapi kami belum puas, 3-4 tahun hasilnya akan lebih bagus lagi,” tambah Luhut.
10
Sabtu 7 Januari 2017
Beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dalam melakukan efisiensi adalah dengan membangun infrastruktur transportasi. Salah satunya pembangunan Pelabuhan Patimban. | DETIK.COM | MAIKEL JEFRIANDO ||
INDONESIA SHIPPING TIMES
Percepat Jalur Mediterania, CMA CGM Luncurkan Marmara Express
P
ERUSAHAAN pelayaran Perancis CMA CGM meluncurkan Marmara Express, sebuah layanan baru yang menghubungkan Timur dan Barat Laut negara-negara Mediterania. Layanan baru itu langsung menghubungkan Turki, Spanyol, Perancis, Yunani dan Italia. Layanan Marmara Express ditujukan untuk menjawab pertumbuhan perdagangan antara Turki dan negara-negara Mediterania Barat. Dengan Marmara Express, Pelabuhan Laut Marmara yang terletak di utara Turki antara Aegean dan Laut Hitam, sekarang langsung bisa terhubung ke Italia, Spanyol dan Perancis dengan waktu transit yang lebih cepat yakni Valencia tercapai dalam 5 hari dari Aliaga, 8 hari dari Barcelona, dan 10 hari dari Fos-surMer.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Koneksi baru ini juga jalur yang paling efisien untuk mempercepat barang sampai di Spanyol dari Afrika Barat, dan Amerika Selatan dan Amerika Serikat untuk Turki dan Yunani,� ungkap pihak manajemen CMA CGM. Untuk melayani rute itu, CMA CGM mengoperasikan tiga unit kapal masing-masing berkapasitas 2.500 TEUs yang melintasi Valencia, Castellon, Barcelona (Spanyol), Fos sur Mer (Prancis), Thessaloniki (Yunani), Istanbul, Izmit, Gemlik, Aliaga (Turki), Cagliari (Italia) dan Valencia.*** | WORLDMARITIME | SHIPPINGFORUM |
Sabtu 7 Januari 2017
11
Otoritas Filipina Kembangkan Pelabuhan Leyte Sebagai Super Hub
D
EWAN Pembangunan Wilayah (RDC) Pelabuhan Babatngon, Leyte merencanakan pelabuhan tersebut sebagai hub transhipment untuk perluasan kawasan Timur Visayas. Pihak Dewan telah menyetujui proposal untuk melakukan studi kelayakan untuk dermaga. Selain melakukan studi kelayakan, para ahli dari Otoritas Pelabuhan Filipina juga akan datang dengan Rencana Induk Pelabuhan Babatngon sebagai hub transhipment daerah Timur Visayas (Super Hub). Studi kelayakan ini akan dimulai pada kuartal pertama tahun ini dan akan selesai dalam 2017. Oliver Cam, wakil RDC dari kalangan dunia usaha, mengatakan rencana menjadikan pelabuhan Leyte sebagai Super Hub tidak bersifat sederhana. Pasalnya, hal ini menyangkut pengembangan terminal kargo dan fasilitas pergudangan. “Contoh klasik bisa kita lihat sekarang di Pelabuhan Tacloban dan Ormoc di Leyte yang berada di luar lini 1 pelabuhan yang
12
Sabtu 7 Januari 2017
memanfaatkan badan jalan. Ini karena tata ruang tidak dirancang dengan baik. Karena itu pengembangan perusahaan dalam bentuk holding nantinya harus mampu mengatasi persoalan ini,” ungkap Cam seperti dilansir PNA. Secara keseluruhan, studi kelayakan yang akan dilakukan mencakup semua fasilitas yang harus tersedia baik gudang maupun angkutan kargo. “Usulan pengembangan pelabuhan ini akan menjadi bagian dari zona ekonomi Agro Industri Tacloban Utara. Dengan demikian, nanti akan bisa menghandle semua kegiatan dari zona ekonomi tersebut, “ kata Cam. Cam menegaskan pengembangan pelabuhan Leyte tidak dimaksudkan mengurangi peran pelabuhan yang sudah ada. Tapi menjadikannya sebagai pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi. *** | FILIPINANEWSAGENCY| SHIPPINGFORUM|
INDONESIA SHIPPING TIMES