INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
Januari 2017 No 07 • Vol IX • Senin 9
NGEBET SAINGI TANJUNG PRIOK
MYANMAR GEBER IMPOR MINYAK SUPLAI BBM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
STUDI BANDING, DELEGASI BANGLADESH KUNJUNGI PRIOK
PENGUSAHA MINTA DILIBATKAN DALAM PAKET KEBIJAKAN XV
KKP AWASI “HARTA KARUN” DI JALUR TOL LAUT
HOREE.. KEMENKEU BEBASKAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR/ EKSPOR IKM
01
KKP Awasi “Harta Karun” dan Pengerukan Pasir di Jalur Tol Laut
K
EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengawasi kegiatan pendalaman alur untuk trayek tol laut baru yang dicanangkan Kementerian Perhubungan. Pengawasan dilakukan sebab rute yang direncanakan akan melewati beberapa titik yang menyimpan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). “Kami akan mengawasi agar kegiatan pendalaman itu tidak merusak sumber daya laut yang ada,” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja di kantornya, Jumat (6/1/2016). Kepala Sub Direktorat Produk dan Jasa Kelautan KKP, Halid Yusuf memperkirakan, ada sekitar 500 kilometer dari trayek tol laut baru yang akan melalui 3 sampai 6 titik yang menyimpan benda muatan kapal tenggelam. Titik-titik itu berada di sepanjang perairan Kepulauan Riau, Jakarta, dan Cirebon. Sementara secara keseluruhan terdapat 463 titik yang menyimpan benda muatan kapal tenggelam di seluruh perairan nasional. Ia mengatakan pada tahun 2017 ini KKP berencana melakukan 3 pengangkatan “harta karun” muatan kapal tenggelam. Menurutnya, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk survei dan pengangkatan yang biasanya dilakukan oleh pihak swasta antara US$ 4,5 - US$ 6 juta.
Selain itu, KKP juga menaruh perhatian pada hasil kerukan pasir laut sisa pendalaman alur agar tidak diekspor. Halid menjelaskan, untuk pendalaman alur sepanjang 500 kilometer saja. Jika lebarnya 200 meter dan kedalamannya 10 meter, berpotensi menghasilkan 1 miliar kubik pasir laut. Sementara, harga ekspor pasir laut pada 2000 sebesar US$ 7 per kubik, maka pasir tesebut berpotensi menghasilkan US$ 7 miliar. “Ini akan di kemanakan? Yang harus kita lakukan adalah jaga jangan sampai dijual secara ilegal ke luar negeri,” katanya. Ia menambahkan, sebelum penjualan pasir laut dilarang pada 2002 melalui Keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, mayoritas pasir laut Indonesia diekspor ke Singapura. Hasilnya, daratan negeri singa itu pun bertambah hingga 17 persen. Sebelumnya, pada Januari 2016 lalu, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menambah tujuh trayek tol laut. Dari tujuh trayek tersebut, tiga merupakan trayek baru dan empat lainnya adalah satu lintasan trayek yang diperpendek karena dianggap terlalu panjang. Tiga trayek baru tersebut adalah trayek Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau Nias-Sinabang sepanjang 2938,6 kilometer, trayek Tanjung PerakBelang Belang-Sanggata-Pulau Sebatik-Tanjung Perak sepanjang 3202,6 kilometer, dan trayek Tanjung Perak-Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak sepanjang 3875,3 kilometer. Sementara itu, empat trayek lainnya yang akan dipotong terdiri dari tiga trayek berpangkalan di Makassar dan satu trayek di Tanjung Perak. Sehingga, total trayek tol laut di Indonesia akan menjadi 13 trayek tol laut.*** | KATADATA.CO.ID | MF EKO PUTRA |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com
02
Senin 9 Januari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Horee.....Kemenkeu Bebaskan Bea Masuk dan PPN Impor IKM Eksportir
A
DA yang unik dari kisah belakang layar Kapten Jack Sparrow, yang terkenal melalui film Pirates of the Carribean produksi Hollywood. Perawakan Jack Sparrow dengan tatanan rambut panjang setengah gimbal yang tertutup topi khas bajak laut pun terlanjur melekat pada karakter yang diperankan sineas kawakan Amerika Serikat, Johnny Depp. Namun siapa sangka, properti pengambilan gambar berupa rambut palsu yang dipakai Johnny Depp asli produk Indonesia, tepatnya Ubud, Bali. Di pelosok Ubud, di etalase salah satu perusahaan yang masih tergolong industri kecil dan menengah, terpajang rapi properti yang familiar bagi penggemar film Hollywood. Bahan baku untuk membuat wig tersebut sebagian besar diimpor dari India, tentunya dengan membayar bea masuk dan pajak impor. Melihat potensi ekspor IKM yang sangat besar ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru-¬‐ baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2016 yang berlaku efektif pada tanggal 20 Januari 2017. PMK ini khusus mengatur tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas impor yang dilakukan oleh IKM, sepanjang hasil produksinya diekspor. Fasilitas yang lebih dikenal dengan fasilitas KITE IKM ini sangat cocok untuk dimanfaatkan oleh IKM seperti produsen rambut wig yang memerlukan impor bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi mereka. “Kendala IKM selama ini salah satunya ada pada struktur biaya produksi.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Bahan baku mereka mahal karena harus membayar bea masuk dan pajak impor,” jelas Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Robi Toni, Jumat (6/1). Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Fasilitas Impor Tujuan Ekspor DJBC, Yamiral Azis Santoso, juga menjelaskan bahwa selama ini fasilitas serupa telah diberikan kepada perusahaan besar. “Melihat potensi ekspornya yang besar, kami berpikir akan bagus kalau fasilitas ini juga diberikan kepada IKM,” katanya. Yamiral melanjutkan, untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM, IKM cukup mengajukan permohonan ke kantor bea cukai terdekat. Persyaratan administratifnya, lanjut Yamiral, sudah dipermudah pemerintah. Pada akhir Januari 2017, DJBC juga akan melakukan kegiatan peluncuran fasilitas KITE IKM di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. PT Sari Rambut, bersama beberapa IKM lain di seluruh Indonesia, diproyeksikan ikut serta sebagai penerima fasilitas ini. Setelahnya, mereka dapat melakukan impor bahan baku yang diperlukan tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak impor. “Kami yakin ongkos produksi bisa dihemat dengan fasilitas ini. Harga barang produksi IKM juga akan lebih kompetitif sehingga saya saing mereka jadi lebih kuat,” ujar Yamiral lagi. Dan tentunya, Jack Sparrow akan selalu menggunakan buatan Indonesia karena dapat membeli wig-nya dengan harga murah dari IKM Indonesia.*** | REPUBLIKA | SAPTO ANDIKA CANDRA | Senin 9 Januari 2017
03
Studi Banding, Delegasi Bangladesh Kunjungi Priok
M
ENTERI Pelayaran Bangladesh, Shajahan Khan, mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/1). Kunjungan Khan beserta rombongan ini, didampingi Rear Admiral Mohammad Khaled Iqbal selaku Chairman dari Chittagong Port Authority dan Duta Besar Bangladesh, H. E. Maj. Gen. Azmal Kabir, serta perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemhub). Dalam kunjungan yang disambut langsung oleh Direksi PT Pelindo II (IPC) ini, dalam rangka studi banding sistem kerja dan pelayanan operasional kepelabuhanan yang dimiliki oleh IPC. Hal ini karena terminal yang dimiliki IPC dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan memiliki peran vital dalam sektor kemaritiman di Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Direktur Operasi IPC, Prasetyadi dan didampingi oleh Direktur Utama NPCT1 Supardjo yang memberikan pemaparan mengenai perkembangan serta proyek pembangunan pelabuhan yang sedang dilakukan IPC dan perkembangan proyek Terminal Kalibaru. “Kunjungan ini merupakan bukti bahwa
04
Senin 9 Januari 2017
sistem kerja dan pelayanan operasional kepelabuhanan yang dimiliki oleh IPC telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan memiliki peran vital dalam sektor kemaritiman di Indonesia,� kata Prasetyadi. Setelah pemaparan, Delegasi Ministry of Shipping and Chittagong Port Authority melanjutkan kegiatan dengan meninjau Terminal Petikemas Kalibaru yang dikelola oleh New Priok Container Terminal One (NPCT1). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peluang kerjasama bilateral, baik berupa pengembangan pelabuhan maupun investasi antara Indonesia dengan Pemerintahan Bangladesh. Prasetyadi menambahkan, diskusi dengan pelaku pelayanan publik dari negara lain berarti besar bagi IPC dalam memperluas peluang kerja sama maupun pengayaan pengembangan pelabuhan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia. *** | BERITASATU.COM | THRESA SANDRA D |
INDONESIA SHIPPING TIMES
ALFI Jakarta Tolak PNBP Bongkar Muat
A
SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta menolak pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bongkar muat oleh pemerintah cq Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok. “Itu membuat high cost logistic, sebab satu barang terkena pungutan pajak lebih dari satu kali. Pihak Karantina juga sudah memungut PNBP itu, sekarang bongkar muat juga dikenai PNBP. Kalau harus terkena PNBP mestinya satu kali saja,” kata Widyanto, Ketua ALFI Jakarta kepada Ocean Week, di Kantornya. Karena itu, ALFI menolak pengenaan PNBP terhadap aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan Priok. “Itu tidak sejalan dengan keinginan presiden Joko Widodo untuk logistic murah,” ujarnya. Hal serupa juga dikemukakan Adil Karim (Sekretaris ALFI Jakarta). “ALFI menerima edaran adanya pungutan PNBP yang dikeluarkan Menhub melalui OP, tapi kami menolak untuk itu,” Sebab, tegas Adil, permasalahannya jika dicermati, PNBP itu dikenakan kalau ada layanan yang dilakukan. “Ini layanan apa yang dilakukan oleh Kemenhub. Dari sisi Bea Cukai saja, justru sudah lama mencabut pungutan PNBP atas kegiatan ekspor impor. Jadi seharusnya Kemenhub tak perlu lagi memungut PNBP, ini kan menambah cost logistic,” ucapnya. Pengenaan PNBP bongkar muat sebesar 1% sesuai surat edaran OP tertanggal 27 Desember
INDONESIA SHIPPING TIMES
2016 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2017 lalu, merupakan domain PBM. Masalahnya, apakah para PBM juga sudah mengetahui hal ini. Masalahnya, dalam operasional kegiatan di lapangan, jika PNBP tersebut belum dibayarkan, kapal bisa-bisa tak diberikan ijin berlayar. Kalau ini tak disosialisasikan, jangan-jangan Priok akan mengalami stagnasi. Sebab masalah yang satu belum selesai, misalnya inaportnet system yang sampai sekarang masih sering ada kendala, ini ditambah lagi persoalan baru. Informasi yang berhasil dikumpulkan Ocean Week menyebutkan, bahwa pelayaran terkesan terbebani dengan PNBP bongkar muat ini, padahal kata pelayaran PNBP bongkar muat ini menjadi domain PBM. Makanya, pemerintah (OP) perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Ketua DPW APBMI Jakarta Juswandi Kristanto, melalui selulernya belum memperoleh jawaban. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan juga memberlakukan pungutan PNBP terhadap pengawasan barang berbahaya, termasuk bahan bakar minyak (BBM), bahan kimia dan sejenisnya dalam bentuk curah hanya dikenakan Rp10 perton/muatan, sedangkan pengawasan bongkar muat pengangkutan BBM dikenakan PNBP sebesar Rp50.000/kapal. *** | OCEANWEEK.CO.ID |
Senin 9 Januari 2017
05
Ini Dia, Cara Pelni Bersaing Dengan Maskapai Murah
P
T Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menyasar pasar pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur untuk meningkatkan pendapatan tahun ini. Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro mengatakan, pihaknya akan ditinggal jauh oleh maskapai low cost carrier (LCC) jika masih berkonsentrasi hanya sampai ke tujuan. Namun, mayoritas kebutuhan logistik Indonesia bagian Timur masih menggunakan kapal laut. “Karena dibutuhkan di daerah timur, mayoritas masih kapal dan kelasnya diusahakan naik. Jadi, kapal kami masih bisa digunakan saat ini ke sana terutama kelas ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (5/1). Sejumlah kapal perintis sudah disiapkan untuk konektivitas antarpulau. “Pada 2017 optimistis, karena kami ketahui penugasan pertama kapal perintis 18 Januari baru dimulai, belum semua berjalan. Begitu diperintahkan akhir 2015 jalankan tahun 2016, kami siap tapi tidak bisa operasikan semua,” ungkapnya.
06
Senin 9 Januari 2017
Selain itu, kapal Pelni bisa mengoperasikan seluruh armadanya secara penuh tahun ini. Kinerja tol laut yang makin lancar juga mempengaruhi pelayaran ke Indonesia Timur. “Kalau 2017 kami start Januari operasi lancar, kinerja tol laut semakin bulan, semakin hari makin penuh ke arah timur, kecuali Natuna. Harus pakai kapal gede kalau mau sampai ke Natuna,” ujarnya. “Tapi kapal yang dipakai jauh lebih besar dari kebutuhan 500 ton, kapalnya kapasitas bawa 2.000 ton. Gudang belum ada, jalan belum ada, siapa yang mau konsumsi?” tutur Elfien. Pelni pun memiliki optimisme tinggi di tahun ini dengan menargetkan laba bersih Rp 305 miliar atau meningkat 60 persen dari target 2016. Tahun lalu, pihaknya menargetkan laba Rp 199,7 miliar. Guna mendukung kinerja tersebut, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp 1,16 triliun. *** | JPNN.COM | ERS |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelaku Usaha Optimis Prospek Logistik 2017 Lebih Baik
P
ELAKU sektor logistik optimis perkembangan bisnis dan kinerja sektor logistik 2017 dapat lebih baik dari tahun lalu. Respon positif ini tercermin dari hasil jajak pendapat Supply Chain Indonesia. Hasil jejak pendapat menunjukan sebagian besar responden (79,2%) optimis bahwa perkembangan bisnis logistik di Indonesia pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan 2016. Sebanyak 14,18% responden menyatakan perkembangan bisnis logistik pada 2017 akan tetap dan hanya sebagian kecil (1,9%) responden pesimis. Selain itu, sebagian besar responden (75,3%) yakin bahwa kinerja sektor logistik Indonesia akan lebih baik pada 2017, sedangkan sebanyak 20,1% menyatakan tidak yakin. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), mengungkapkan optimisme para pelaku sektor logistik cukup tinggi pada
INDONESIA SHIPPING TIMES
tahun ini karena ukuran potensi pasar dan pertumbuhan sektor logistik di Indonesia memberikan peluang yang besar. “Oleh sebab itu, inovasi dan peningkatan kualitas layanan serta kolaborasi antarpihak dalam sistem logistik menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik di Indonesia,� paparnya dalam laporan SCI, Minggu (8/1/2017). Sementara itu, para pengguna jasa logistik (produsen atau perusahaan perdagangan) juga memiliki optimisme cukup tinggi untuk mengembangkan usaha melalui perluasan pasar dan layanan yang lebih luas, karena didukung oleh sistem logistik yang semakin efisien.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |
Senin 9 Januari 2017
07
Paket Kebijakan Ekonomi XV Pelaku Usaha Minta Dilibatkan
P
ELAKU usaha meminta pemerintah proaktif mengajak asosiasi dalam merumuskan Paket Kebijakan XV terkait deregulasi logistik. Yukki Nugrahawan Hanafi, Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) mengatakan untuk paket kebijakan terbaru memang banyak regulasi mengenai dwelling time atau kelancaran arus barang. Sayangnya, kata Yukki pelaku usaha logistik domestik belum banyak diajak berdiskusi. “Buat kami pelaku yang paling penting dapat diimplementasikan karena paket-paket ang sebelumnya juga saya bertanya kepada pelaku usaha belum dapat dirasakan dampaknya,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (8/1/2017). Yukki yang juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengaku DPW ALFI diseluruh Indonesia juga mengaku belum dapat merasakan dampak paket kebijakan lain secara langsung.
08
Senin 9 Januari 2017
“Paket-paket yang belum ada juklak dan juknis dan kalau yang belum dirasakan itu kan dari kelancaran arus barang seperti dwelling time masalah presepsi saja masih ada perbedaan,” tuturnya. Yukki menilai proses implementasi banyak paket kebijakan masih lamban. Selain itu masalah klasik logistik masih terjadi yaitu ego sektoral antar instansi. Dampak dari dwelling time yang tinggi adalah kenaikkan biaya. Padahal, saat ini kata Yukki negara-negara Asia Tenggara lain sedang berlomba-lomba memperbaiki logistik pada masing-masing negara. “Jangan sampai kita tertinggal makin jauh dari dua negara yang terdekat dengan kita,” ujarnya.*** |BISNIS.COM|GLORIA FK LAWI|
INDONESIA SHIPPING TIMES
Paket Kebijakan Ekonomi XV Harus Perbaiki Kualitas Logistik
P
ELAKU usaha jasa logistik menyarankan agar Paket Kebijakan XV yang dirilis pemerintah bukan hanya menargetkan penurunan dwelling time tetapi juga berdampak pada keamanan jalur. Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan, target pemerintah menurunkan dwelling time dalam paket kebijakan terbaru harus membenahi terlebih dahulu sistem online di pelabuhan. Pemerintah harus memastikan layanan online tersebut terintegrasi dari pelayaran sampai bea dan cukai. “Penurunan DT [dwelling time] diprioritaskan untuk jalur prioritas dan jalur hijau. Seharusnya DT kedua jalur ini cuma satu hari,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/1/2017).
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dia juga menitikberatkan pentingnya penurunan angka dwelling time namun jangan sampai standar pengawasan dalam pemeriksaan malah menurun. Hal ini terutama karena maraknya penyelundupan barang illegal melalui pelabuhan. “Masalah karantina di pelabuhan juga harus diperhatikan dan dicari solusinya,” ungkapnya. Dia juga berharap agar pemerintah mencantumkan penerapan sertifikasi AEO untuk importir. Tujuannya, agar importir yang baik bisa lebih cepat melalui proses dwelling time.*** |BISNIS.COM|GLORIA FK LAWI|
Senin 9 Januari 2017
09
K
Kemenperin Bina Galangan Kapal IKM
EMENTERIAN Perindustrian tengah gencar mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo dalam fokus agenda tahun 2017 pada langkah pemerataan kesejahteraan masyarakat. “IKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai sektor yang mendominasi populasi industri di Indonesia, IKM mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga kerja,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam kunjungan kerja di IKM kapal PT Barokah Marine, Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu sore (7/1). Pada kesempatan tersebut, Gati dan rombongan melihat secara langsung proses pembuatan kapal di perusahaan IKM yang memproduksi kapal tongkang, ponton, keruk, dan paralon tersebut. Selain memproduksi kapal, perusahaan yang mempekerjakan 51 karyawan itu juga melayani jasa reparasi kapal dan modifikasi kapal. Gati mengatakan, dalam upaya mendukung pengembangan industri galangan kapal di Indonesia, peranan IKM cukup signifikan baik dalam memproduksi kapal-kapal nelayan maupun untuk jasa perbaikan kapal. “Hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat IKM kapal, seperti yang berada di Kota Pekalongan,” ujarnya. Gati juga berharap, IKM kapal turut berkontribusi memajukan sektor kelautan. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 70 persen memiliki potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia sebesar USD 1,2 triliun per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang. Kemenperin mencatat, sekitar 334 galangan kapal tersebar di seluruh Indonesia dengan meyerap tenaga kerja sebanyak 43 ribu orang. Sedangkan, di Pekalongan, tercatat ada tujuh galangan kapal yang memproduksi kapal dengan berbagai macam bahan baku seperti fiberglass, besi, kayu, dan PVC. “Dengan kapasitas produksi mencapai 160 unit per tahun, industri galangan kapal di Pekalongan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang. Kapal-kapal yang diproduksi dari galangan kapal di
10
Senin 9 Januari 2017
Pekalongan dipasarkan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkap Gati. Pada tahun 2014, nilai investasi IKM kapal rakyat di Jawa Tengah sebesar Rp13,7 miliar. Sedangkan, nilai investasi pada sektor yang berkaitan dengan aktivitas galangan kapal di Pekalongan mencapai Rp5,4 miliar. Dalam upaya mendukung kemajuan IKM kapal di Pekalongan, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Endang Suwartini menjelaskan, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) IKM berupa pemberian bimbingan teknis perbaikan kapal dan juga sertifikasi kompetensi SDM IKM pembuatan kapal. “Kami berharap pemberian bimbingan teknis dapat meningkatkan pengetahuan dan juga membuka wawasan para SDM IKM kapal baik dari segi teori teknis maupun manajemen usaha. Selain itu melalui sertifikasi kompetensi SDM kapal, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kapal dan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen,” papar Endang. Pemilik sekaligus Komisaris Utama PT Barokah Marine, Agus Tri Harsito mengatakan, nilai investasi perusahaannya sebesar Rp7 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 51 orang untuk memproduksi kapal baja, tongkang, dan paralon. “Kapal paralon untuk tangkap ikan merupakan inovasi baru kami dan satu-satunya yang diproduksi di Indonesia. Kapal ini memiliki dimensi panjang 18 meter dan lebar 4,2 meter dengan menggunakan paralon sepanjang 300 meter lebih dan 80 persen menggunakan bahan baku lokal,” ungkapnya.*** | KEMENPERIN.GO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Ngebet Bikin Pelabuhan Model Priok, Myanmar Genjot Impor Minyak Bangun Infrastruktur
P
ERTUMBUHAN impor minyak Myanmar melalui Singapura meningkat drastis sepanjang tahun 2016. Singapura dipilih karena negara ini dikenal sebagai hub regional untuk pasar BBM. Bagi Myanmar, peningkatan impor ini dimaksudkan menyediakan suplai BBM bagi proyek-proyek infrastruktur. Salah satu proyek infrastruktur tersebut adalah pelabuhan yang diharapkan akan seperti Pelabuhan Tanjung Priok Indonesia atau Ho Chi Minh City Vietnam. Seperti diketahui, saat ini pemerintah Myanmar tengah giat membangun jalan, pelabuhan, bandara maupun pembangkit-pembangkit listrik ke berbagai pelosok negara tersebut. Dengan kapasitas pelabuhan Yangon saat ini, kegiatan ekspor impor hanya bisa dilayani kapal-kapal kecil. Termasuk impor BBM yang dilakukan 20 kapal tanker kecil yang keseluruhan berbobot 220 ribu DWT. “Pasar Myanmar saat ini sangat prospektif untuk carter kapal-kapal tanker,” kata Lim Han, Direktur Eksekutif Hong Lam Marine, Singapura.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Selama enam bulan terakhir, perusahaan ini mendapat banyak order mengirim minyak ke Myanmar. “Kami memperkirakan konsumsi BBM di Myanmar terus meningkat rata-rata 6%/tahun selama selama 10 tahun ke depan,” ungkap lembaga riset BMI pekan ini. Sedangkan lembaga pemeringkat investasi Fitch Group menyatakan peningkatan tersebut tak lepas dari undangundang baru yang mendukung investasi asing, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat. Analis Energi dan Sumber Daya Mineral Aspek Nevyn menyebutkan impor Myanmar jenis BBM solar sebesar 110.000 barel per hari (bph) September-Oktober 2016, naik dari 80.000 sampai 90.000 barel per hari pada periode yang sama pada 2015. Begitu juga impor gas diperkirakan 37.250 sampai 50.000 barel per hari pada 2017, atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 17.400 untuk 19.900 barel per hari. Peningkaan ini seiring pembangunan infrastrukut yang tengah giat dilakukan pemerintah negara tersebut *** | HELLENICSHIPPING| SHIPPINGFORUM | Senin 9 Januari 2017
11
TPK APM Mumbai Perkuat Layanan Pengiriman Langsung
T
ERMINAL Petikemas APM Mumbai India diberitakan telah menambah layanan pengiriman barang secara langsung ke pelabuhan tujuan (Direct Port Deliveries. Layanan ini digagas pemerintah India sebagai bagian dari “Program Kemudahan Usaha” untuk memangkas proses waktu pengiriman logistik global. Sebelum layanan ini, kontainer impor dari kapal dikirim ke Stasiun Pengangkutan Kontainer (CFS) yang membutuhkan waktu 1-1,5 hari. Lamanya waktu tergantung penyelesaian prosedur impor dan ijin pelayaran, ijin importir, Bea Cukai, pengurus barang dan operator CFS. Setelah itu kargo kemudian dikirim ke pemilik barang yang rata-rata membutuhkan waktu 9-10 hari. Dengan program DPD, proses pengurusan container di TPK APM menjadi lebih cepat. Barang-barang impor dari pelabuhan hanya butuh waktu 1.5 hari untuk sampai di pemilik barang.
12
Senin 9 Januari 2017
“Ini merupakan komitmen kami mendukung program kemudahan berbisnis yang digagas pemerintah. Kami merupakan operator terminal kontainer pertama di India yang menawarkan layanan ini sejak tahun 2006 sampai sekarang. Layanan ini telah menginsipirasi Kementerian Pelayaran India, juga Kantor Bea Cukai JNP,” ungkap Kamal Jain, Presiden Direktur TPK APM Mumbai. Data bisnis India menunjukan peningkatan arus barang rata-rata meningkat sekitar 10% persen selama sepuluh tahun terakhir. Diproyeksikan angka ini akan terus tumbuh sejalan dengan langkah pemerintah India yang terus melakukan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan Jawaharlal Nehru (JNP) adalah pelabuhan tersibuk di India. Pelabuhan ini menangani 44% troughput keseluruhan yang mencapai 10 juta TEUs di tahun 2015. Dari jumlah itu, TPK APM menangani 1,9 juta TEUs.*** | WORLDMARITIME | SHIPPINGFORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES