Indonesia Shipping Times Edisi 10 Februari 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

10 Februari 2017 No 35 • Vol IX • Jumat

HUB PORT

PELABUHAN PRIOK SIAP-SIAP KEBANJIRAN BARANG EKSPOR/IMPOR

JOKOWI DUKUNG PELINDO IV LAYANI EKSPOR LANGSUNG

HINDARI KARTEL, TARIF USAHA PELAYARAN PERLU STANDARISASI

GINSI DESAK OP TURUN TANGAN TARIF LAYANAN KARGO IMPOR LCL

PELABUHAN TAMPAK KUMUH, KSOP CIREBON SURATI PELINDO II

Hub Internasional

Libas Singapura, Arus Barang di Priok Bisa Melonjak

ELABUHAN Tanjung Priok ditargetkan jadi hub internasional semester II-2017. PT Pelindo II (Persero) menargetkan arus peti kemas mencapai 1,5 juta TEUs (Twenty - Foot Equivalent Unit) secara bertahap. Dirut Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan arus peti kemas sebanyak 1,5 juta TEUs akan dicapai secara bertahap. Walaupun nilainya masih kecil, ia menyebut tidak mengapa karena setidaknya ini masih tahap awal untuk menjadi hub internasional. “Target troughput-nya bisa mencapai 1,5 juta TEUs secara bertahap. Setidaknya Priok mulai meningkatkan aktivitas transhipment international, walaupun nilainya belum sebesar Singapura,” kata Elvyn, Rabu (8/2/2017). Meski begitu, ia meyakini akan ada sebagian perusahaan kapal besar yang ada di Singapura mengalihkan rutenya ke Priok. Hal itu karena pasar di Indonesia cukup banyak. “Sebagian market port Singapura tentunya akan beralih,” ujarnya. Elvyn mengatakan saat ini Priok berkapasitas 8,5 juta TEUs, saat ini sedang dibangun dalam proses 2 terminal lagi yang berkapasitas total 3 juta TEUs. Kapasitas ini dinilai sudah dapat menjadikan Priok sebagai hub. Saat ini telah ada 3 perusahaan shipping line yang akan melayani pengiriman ekspor dan impor untuk melayani hub internasional ini. Pada tahap pertama, layanan hub internasional ini akan ditujukan ke negara Asia Timur yang muatannya berasal dari Sumatera Tengah, Sumatera Selatan hingga Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Tahap pertama akan dimulai dengan transhipment untuk tujuan Asia Timur yang kargonya berasal dari Sumatera Tengah atau Selatan dan Jawa,” ujarnya.

Kapasitas Saat ini kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 8,5 juta TEUs, jumlah ini meningkat daripada tahun lalu hanya 6 juta TEUs. Direktur Teknik dan Manajemen Resiko Pelindo II, Dani Rusli Utama meyakini dengan kapasitas saat ini mampu menjadikan Priok sebagai hub internasional. “Kapasitasnya sekarang ada di sekitar 8,5 juta sampai 9 juta TEUs. Dengan kapasitas ini sudah bisa karena tahun kemarin sekitar 6 juta TEUs. Jadi sebetulnya spare-nya masih cukup banyak spare-nya, masih di atas 2 sampai 3 juta TEUs, masih cukup saat ini,” ujar Dani. Ia menyebut saat ini kapal berkapasitas besar sudah bisa menyandar di Priok berkapasitas 10.000-12.000 TEUs per vessel. Saat ini 3 perusahaan shipping line telah bekerja sama untuk menjadi armada pengiriman ekspor impor di Priok. Pelindo juga terus berupaya mendekati perusahaan shipping line besar lainnya untuk mau menyandar di Priok. Selain itu Pelindo juga melakukan pendekatan sosialisasi ke pengguna jasa terkait hub internasional ini. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pelindo II/IPC Banu Astrini menyebut Pelindo tengah mengatur layanan transhipment dengan beberapa shipping line internasional. “Secara khusus, perusahaan juga sedang mengatur pola pelayanan transhipment dengan beberapa shipping lines internasional. Untuk koneksi pelayanan pelabuhan domestik untuk mendukung transhipment, perusahaan juga mengusahakan standarisasi pelayanan untuk terminal-terminal petikemas terkait,” imbuhnya.*** | DETIK.COM | YULIDA MEDISTIARA |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat 10 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Direktur Kepelabuhanan

Kuala Tanjung Tetap Hub, Nasib Priok Ditentukan Pasar foto: beritatrans.com

EMENTERIAN Perhubungan memutuskan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional sementara, hingga Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara selesai dibangun. Bila Kuala Tanjung menjadi hub internasional, bagaimana nasib Priok? Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Mauritz H.M. Sibarani, menyebut Kuala Tanjung akan tetap menjadi hub internasional. Sementara itu, nasib Priok ditentukan pasar apakah nanti ramai atau tidak. “Soal peralihannya apakah nanti di Priok atau Kuala Tanjung, tergantung pasarnya masing-masing karena pasarnya beda,” kata Mauritz, Rabu (8/2/2017). Ia menyebut, Kuala Tanjung dan Priok memiliki pasar yang berbeda. Kuala Tanjung berada di jalur perdagangan luar negeri di selat Malaka sehingga pasarnya luas. Sementara Priok bertugas mengonsolidasikan kargo dalam negeri untuk dikirim langsung ke negara tujuan. “Kita lihat karena pasarnya masing-masing beda. Kuala Tanjung kita harapkan kargo-kargo

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang ada di Selat Malaka bisa ditampung di Kuala Tanjung. Kalau Priok lebih banyak mengonsolidasi kargo-kargo yang ada di pelabuhan sekitar situ dan Jakarta. Jadi agak beda perannya,” kata Mauritz. Saat ini Kuala Tanjung masih dalam proses pembangunan, nantinya jika sudah beroperasi akan dapat banyak pelanggan karena terletak di dekat jalur perdagangan internasional. Sementara Priok, dengan lokasinya yang berada di selatan, bisa menarik minat shipping line karena dekat dengan pasar Jawa dan sekitarnya. “Kalau Kuala Tanjung karena pasarnya internasional diharapkan dia mendapatkan pelanggan. Tapi kita harapkan itu barang-barang internasional bisa masuk ke Priok. Sekarang sih belum, tapi diharapkan nanti ada dalam waktu dekat,” ujarnya. Mauritz mengatakan, Kementerian Perhubungan akan bekerjasama dengan PT Pelindo II selaku operator Tanjung Priok, untuk memperluas pasar pelabuhan ini. Caranya dengan menggandeng sejumlah perusahaan shipping line. “Kemenhub dorong kerja sama Pelindo dengan shipping line. Kami coba dukung mereka sinergi antara operator dengan shipping line,” ujar Mauritz. Saat ini baru ada 3 perusahaan shipping line yang bekerjasama dengan Pelindo II untuk mendukung proyek hub internasional. Mauritz menyebut hal ini tidak masalah karena nanti secara bertahap akan bertambah. “Ya tidak apa-apa memang harus pelan-pelan namanya juga orang bisnis pelan-pelan. Nanti pasar yang terbentuk diharapkan pasar di sekitar Indonesia,” ujar Mauritz. Saat ini kedalaman Priok telah mencapai 14 meter LWS (Lowest Water Spring), sehingga bisa dilewati kapal berkapasitas besar.*** | DETIK.COM | YULIDA MEDISTIARA |

Jumat 10 Februari 2017

Tol Laut

Jokowi: Harga Barang Turun 20 Persen sampai dengan 30 Persen

Jumat 10 Februari 2017

foto: poskotanews.com

RESIDEN Jokowi meninjau Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Maluku, Kamis (9/2). Itu dilakukannya setelah menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017. Di pelabuhan ini, Jokowi menyerahkan dua kapal 500 GT (Gros Ton) yaitu Kapal Lelumuku dan Kapal Tanjung Sole. Kepala Negara berharap dengan adanya penambahan dua kapal tersebut, harga komoditas yang ada di kawasan Provinsi Maluku bisa mengalami penurunan yang siginifikan mengingat adanya penambahan rute dan kapasitas yang diakomodir dua kapal tersebut. ”Ini sudah dicek harga turun antara 20 persen sampai 30 persen karena adanya ruterute baru, adanya kapal-kapal baru,” ungkapnya. Di Pelabuhan ini sudah dua unit Kapal Ferry Ro-Ro yang merupakan program bantuan dari Kementerian Perhubungan guna memudahkan arus barang dan arus manusia yang semakin dinamis di kawasan Provinsi Maluku. Dua kapal ferry itu adalah Kapal Ro-Ro Lelemuku yang melayani rute Saumlaki-AdautLetwurung, sementara Kapal Ro-Ro Tanjung Sole melayani rute Namlea-Manipa-Waesala. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendapatkan keluhan dari para nela-yan yang tidak bisa melaut pada saat musim ombak. Hal ini dikarenakan kapal yang digunakan para nelayan merupakan kapal kecil yang tidak bisa berlayar pada saat musim ombak. “Tahun ini di sini juga akan ditambah lagi kapal besar 1500 GT karena tadi saya mendengar banyak keluhan kalau pas musim ombak yang 500 GT ini kadang-kadang berani, kadang-kadang tidak berani jadi memang perlu yang lebih besar,” ucap Jokowi.

Bukan hanya kapal besar, Presiden Joko Widodo juga berencana menambah 100 kapal rakyat untuk masyarakat Indonesia mengingat visi maritim Indonesia yang telah dicanangkan presiden di awal pemerintahannya. “Seluruh Indonesia tahun ini akan tambah lagi tujuh rute plus 100 kapal,” ujarnya. Presiden Joko Widodo mendapatkan keluhan dari para nelayan yang tidak bisa melaut pada saat musim ombak. Alasannya, kapal yang digunakan nelayan merupakan kapal kecil yang tidak bisa berlayar pada saat musim ombak. Dalam kegiatan itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Gubernur Maluku Said Assagaff.*** | POSKOTANEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Layanan Pelabuhan

Tekan Disparitas Harga, Jokowi Dukung Pelindo IV Ekspor Langsung

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: inaport4.co.id

RESIDEN Joko Widodo mendukung upaya Pelindo IV melakukan ekspor langsung dari Indonesia Timur, khususnya dari Pelabuhan Ambon, Maluku ke negara tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyatakat di wilayah ini. Hal itu diungkapkan Jokowi usai mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Doso Agung, saat berkunjung ke Terminal Penumpang Pelabuhan Ambon untuk meresmikan penggunaan kapal penyeberangan Ferry Ro-Ro 500GT KMP Lelemuku dan KMP Tanjung Sole, serta menyerahkan bantuan life jacket kepada masyarakat pengguna transportasi laut tradisional di Maluku, Kamis (9/2/2017). Kepada Presiden Jokowi, Doso Agung juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya pihaknya dan Pemprov Maluku telah menjalin kerjasama atau menandatangani nota kesepahaman untuk ekspor langsung atau direct export dari Pelabuhan Ambon, disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam penjelasannya, dia mengatakan ekspor langsung merupakan upaya membangun dan meningkatkan sinergi antara Perseroan dan Pemprov Maluku, khususnya untuk mendukung kelancaran distribusi logistik atau barang kebutuhan masyarakat. “Dengan ekspor langsung, maka barang tidak perlu lagi diangkut ke Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta lalu dipindahkan ke kapal lainnya sehingga efisiensi biaya,” katanya. Selama ini menurutnya, kalau ke Surabaya atau Tanjung Priok berarti dua kali turun naik kapal dan akan kena biaya pemindahan. Tapi dengan ekspor langsung maka komoditas yang mau di ekspor bisa langsung sekali jalan ke negara tujuan, sehingga keuntungan yang didapat pengrajin atau pengusaha meningkat. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga menerima laporan dari Dirut Pelindo IV menyambut baik rencana ekspor langsung itu. Apalagi selama ini untuk

komoditas ikan, Ambon cukup terkenal sampai ke manca negara. “Pemerintah selain meningkatkan konektivitas angkutan penumpang, juga konektivitas angkutan barang melalui transportasi laut yang murah di Maluku dan sekitarnya, di antaranya dengan tol laut yang tidak terpisahkan dengan ekspor maupun impor langsung,” ujarnya. Sementara itu, untuk melaksanakan program tersebut [tol laut] pemerintah juga tengah membangun “Rumah Kita” yang merupakan wadah atau tempat penampungan, pengepul barangbarang yang akan diangkut. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari pelayaran yang datang membawa muatan dan kembalinya tidak ada muatan atau sepi hingga menderita kerugian. “Dengan adanya “Rumah Kita” maka stok barang yang akan diangkut selalu tersedia, sehingga kapal akan terus ada muatannya. Jika ini [Rumah Kita] berjalan baik, akan menghilangkan disparitas harga barang antara wilayah Barat dengan wilayah Timur Indonesia.*** | SHIPPINGFORUM.CO.ID | Jumat 10 Februari 2017

Tunggu Regulasi Pemerintah

Uang Jaminan Kontener Dihapus, Dongkrak Daya Saing Logistik

ENGHAPUSAN uang jaminan kontener untuk kegiatan impor melalui pelabuhan utama di Indonesia, termasuk di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dinilai dapat mendongkrak daya saing logistik nasional sekaligus komoditi dalam negeri yang berorientasi ekspor. Sekretaris Lembaga Konsultasi Kepabeanan (LKK) Kadin DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, pengenaan uang jaminan kontener oleh agen kapal asing terhadap kegiatan impor memicu beban biaya logistik yang ditanggung consigne maupun perusahaan forwarder yang mewakilinya saat pemasukan barang impor tersebut ke Indonesia. “Kemarin (Rabu,8/2) kami melakukan rapat koordinasi di Kadin DKI dan menyimpulkan bahwa uang jaminan kontener impor tersebut harus dihilangkan. Hal ini perlu regulasi pemerintah yang tegas supaya semua pihak termasuk agen kapal asing di Indonesia mematuhi aturan hukum yang berlaku disini,” ujarnya, Kamis (9/2). Dia mengatakan, Kadin DKI juga mendukung penuh rencana pemerintah yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XV yang didalam kebijakan itu juga akan menghapus kewajiban uang jaminan kontener impor untuk menghilangkan biaya tinggi di sektor logistik nasional sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawadi (Bisnis,Rabu 8/2). Langkah tersebut, imbuhnya, sebagai upaya pemerintah dalam melindungi iklim usaha logistik di tanah air dan mendorong daya saing komoditi dalam negeri serta daya beli masyarakat. Adil mengungkapkan, pada praktiknya pengenaan uang jaminan kontener impor yang dikenakan pelayaran asing di Indonesia untuk peti kemas ukuran 20 feet mencapai Rp.1 juta/bok dan ukuran 40 feet Rp.2 juta/bok. Uang jaminan tersebut harus dibayarkan oleh pemilik barang impor maupun perusahaan logistik yang mewakilinya saat menebus delivery order (D/O) di kantor pelayaran asing atau agennya di Indonesia. “Kita ambil pelajaran saat pelayaran global Hanjin Shipping dinyatakan bangkrut, yang berdampak pada terlantarnya penyelesaian pengembalian uang jaminan kontener milik consigne dan perusahaan logistik di Indonesia,” paparnya. Adil juga berharap untuk percepatan ekspor impor agar kementerian dan lembaga (K/L) yang

Jumat 10 Februari 2017

terlibat dalam proses dokumen ekspor impor dapat terintegrasi secara penuh dengan portal Indonesia Single Window (INSW). Sementara itu, Wakil Ketua BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan, merespon positif rencana pemerintah untuk membantu pelaku jasa logistik melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV. “GINSI sangat mendukung rencana tersebut dan merupakan paket kebijakan yang sangat ditunggu para pelaku logistik khususnya importir. Sebagaimana disinggung oleh Deputi Bidang perniagaan dan industri kemenko perekonomian, bahwa uang jaminan kontainer merupakan salah satu beban yang sangat dirasakan oleh importir saat ini, sehingga penting untuk dikaji ulang sebagai upaya menurunkan biaya logistik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9-2-1017). Erwin mengatakan, selain aspek penurunan biaya logistik, GINSI memandang implementasi jaminan kontainer selama ini yang pada dasarnya merupakan jaminan terhadap biaya repair kontainer yang disebabkan oleh kerusakan akibat penggunaan kontainer cenderung tidak jelas dan tidak transparan. Sebab, imbuhnya, klaim terhadap repair kontainer dilakukan secara sepihak oleh pelayaran asing tanpa adanya dukungan dokumen teknis yang independen yang menyatakan kerusakan tersebut. “GINSI memiliki bukti yang banyak yang dilaporkan oleh importir mengenai ketidaktransaparanan proses klaim repair kontainer yang berjalan selama ini,” tuturnya. Erwin menegaskan, GINSI telah mengusulkan konsep mekanisme pengelolaan jaminan repair kontainer yang mampu menurunkan biaya logistik dan tidak merugikan siapapun. “Harapannya rencana pemerintah untuk penghapusan jaminan kontainer ini dapat direalisasikan dalami paket kebijakan ekonomi XV,”ujar dia. Dikonfirmasi Bisnis, Manager Operasi PT. Pelayaran Tresnamuda Sejati, Sunarno mengatakan, berat bagi shipping line yang melakukan kegiatan keaganan kapal asing jika uang jaminan kontener impor itu dihilangkan. “Uang jaminan itu adalah untuk klaim perbaikan kontener jika ada kerusakan. Kalau itu (jaminan) tidak ada lau siapa yang bertanggung jawab kalau kontener rusak?”;ujar dia.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tarif Layanan Kargo Impor LCL

GINSI Desak OP/KSOP Tertibkan Komponen Tarif Siluman foto: fronttol.com

ABUNGAN Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Kemenhub melalaui Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) maupun KSOP segera mendorong pengguna dan penyedia jasa menetapkan komponen dan besaran tarif layanan kargo impor berstatus Less than Container Load (LCL). Pemerintah perlu bertindak tegas supaya terbentuk tarif kargo impor berstatus LCL. Karena tarifnya saat ini kian meresahkan pemilik barang (importir) sekalugus memicu logistik nasional biaya tinggi, kata Sekjen BPP GINSI, Achmad Ridwan Tento, Kamis (9/2/2017). Dia mengatakan importir di pelabuhan utama Indonesia termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok harus menanggung biaya logistik tinggi sebagai dampak dari tarif layanan importasi LCL liar dan semakin tak terkendali. Dia mengatakan importir harusnya hanya membayar tarif yang komponennya memang nyata nyata ada pelayanannya saja (no service no pay). Tapi kenyataan di lapangan saat ini banyak komponen tarif yang mengada ada. “Seperti cargo shifting kan gak ada pekerjaannya, tetapi kok kami tetap ditagih biaya itu. Karenanya mesti ada ketegasan pemerintah dalam hal ini untuk segera mengatur komponen tarif layanan impor LCL. Prinsipnya kami (pengguna jasa) siap memberikan masukkan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut,”ujarnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Importasi berstatus LCL yakni barang impor dalam satu kontainer yang consignee (pemiliknya ) lebih dari satu orang. “Akibat tidak adanya kepastian tarif, importasi LCL menjadi salah satu penyebab biaya logistik tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia mengatakan transaksi berasal dari layanan importasi LCL mencapai puluhan milliar setiap bulan. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama sejak tarif sebelumnya sudah kedaluarsa,” paparnya. Pada tahun 2010, tarif layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Priok sudah diatur dan pengawasannya melalui SK Dirjen Perhubungan Laut No: 42/1/2/DJPL -10 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas kargo impor LCL. Namun, kata dia, sejak tarif tersebut kedaluarsa 6 tahun lalu, komponen dan besaran tarif layanan kargo impor LCL semakin liar, bahkan importir dipungut al; biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling atau cargo shifting, dan pecah post yang sebenarnya tidak ada kegiatan atau layanannya.*** | BERITATRANS.COM | WILAM |

Jumat 10 Februari 2017

Dirlala Kemenhub:

Hindari Kartel, Tarif Usaha Pelayaran Perlu Standarisasi

Jumat 10 Februari 2017

foto: worldmaritimenews.com

ALANGAN usaha pelayaran dan logistik pelabuhan diminta membahas tarif atas dan tarif bawah barang di pelabuhan guna mencegah terjadinya kartel harga. Tarif angkut barang yang ada saat ini dinilai terlalu murah sehingga berpotensi mematikan pemilik kapal pengangkut barang berskala kecil. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, pihaknya menerima banyak keluhan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan pemilik kapal yang mengangkut logistik dengan biaya sangat murah. Akibatnya, mereka tidak mampu menutupi biaya operasional sehingga berpotensi bangkrut. ”Contohnya, pengangkutan barang dari Jakarta ke Banjarmasin ada yang hanya Rp500.000 per kontainer. Sementara biaya terminal handling charge bisa mencapai Rp1 juta. Sementara yang terjadi di Surabaya malah ada yang gratis. Ini tentu bisa mematikan kalangan pemilik kapal yang kecil-kecil karena tidak mampu menutup operasional dengan harga gratis tersebut,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut dia, selaku regulator, pihaknya tidak bisa terlibat langsung dalam penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas di pelabuhan. Sebab, peran regulator hanya di sektor penumpang. Tarif barang sepenuhnya ditentukan swasta. ”Makanya, saya kira perlu kesepakatan di antara mereka (pengusaha swasta),” ujarnya. Jika kalangan asosiasi di pelabuhan sepakat, baik shipping lines maupun asosiasi logistik, pemerintah hanya akan bertindak sebagai pengawas. ”Aturan mainnya ditentukan dulu. Pemerintah bisa mengawasi melalui aturan dirjen,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, sebagai salah satu pelaku usaha pelayaran, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu kemungkinan penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Menurut dia, penetapan batasan tarif tersebut belum pernah diterapkan di Indonesia, khususnya terkait angkutan barang. ”Kami pelajari dulu. Ya, jangan sampai dibilang ada (kartel) gitu kan,” ungkap Carmelita. Menurut dia, saat ini industri pelayaran nasional belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi itu disebabkan kebijakan moneter dan fiskal yang masih belum meningkatkan daya saing pelayaran nasional terhadap pelayaran internasional. ”Serta kebijakan beyond cabotage belum dijalankan sehingga 95% transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing,” ujar Carmelita. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, pihaknya setuju jika ditetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan barang dengan kapal. Namun, penetapan itu harus berdasarkan perhitungan yang transparan. Kondisi saat ini sebenarnya menguntungkan para pengguna jasa pelayaran karena tarif yang murah. Akan tetapi, dikhawatirkan ke depannya malah mengganggu kinerja perusahaan pelayaran. ”Kalau kami dari pengguna sih senang saja karena harganya turun terus. Tapi, shipping line akan rugi dalam jangka panjang karena mereka jual rugi. Ini menjadi persaingan yang tidak sehat, maka perlu diatur soal tarif ini,” pungkas Zaldy Ilham. *** | SINDONEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kawasan Industri

Bos Jababeka Berbagi Kiat Pengembangan Kawasan Industri foto: jababeka.com

EMERINTAH Joko Widodo berambisi menggenjot kawasan-kawasan industri untuk dapat merekrut tenaga kerja, menggenjot kontribusi sektor manufaktur, dab mendorong pertumbuhan ekonomi. Founder Kawasan Industri Jababeka, Setyono Djuandi Darmono mengungkapkan, tidak mudah membangun kawasan industri. Kawasan Jabebaka misalnya, butuh waktu 25 tahun untuk dapat mapan seperti saat ini. Darmono menyebut, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong munculnya kawasan industri, pertama misalnya, keberadaan infrastruktur transportasi. “Pertama itu logistik, harus ada pelabuhan yang mempermudah produk untuk dapat dibawa ke luar atau diekspor dengan mudah dan efisien,” jelas Darmono saat memberikan paparan pada Diskusi Pengembangan Kawasan Industri di Jakarta, Kamis (9/2). Darmono menjelaskan keberadaan infra-

INDONESIA SHIPPING TIMES

struktur membuat kawasan industri di pulau Jawa menjadi lebih menarik daripada kawasan yang dikembangkan di luar Jawa. Apalagi, pelabuhan dan bandar udara di pulau Jawa merupakan yang paling sibuk di Indonesia. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah tersedianya sumber listrik dengan kapasitas memadai. Menurutnya, sulit bagi industri masuk ke kawasan tersebut jika kapasitas listriknya tidak memadai. “Misalnya kalau perusahaan ingin meningkatkan utilisasi tapi listriknya tidak ada, itu kan bisa jadi masalah,” jelas Darmono. Dia menegaskan kawasan industri juga sebaiknya diprioritaskan untuk dibangun di dekat2 jalan tol sehingga memudahkan pergerakan barang-barang. Terakhir, infrastruktur yang diperlukan oleh kawasan industri adalah keterhubungan melalui telekomunikasi.*** | BISNIS.COM |DARA AZILIYA | Jumat 10 Februari 2017

Merpati Disarankan Layani Kargo

Kemenhub Kaji Skema Subsidi Angkutan Barang Tol Udara

Jumat 10 Februari 2017

foto: tribunnews.com

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) terus berbenah dengan menerbitkan beberapa aturan baru. Di antaranya aturan subsidi angkutan barang untuk penyelenggaraan tol udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo menjelaskan, dalam aturan sebelumnya angkutan barang yang disubsidi hanya tol laut. Namun karena sekarang ada tol udara maka akan ditambahkan aturannya. Sekarang lagi proses revisi Perpres (Peraturan Presiden) tentang angkutan barang, segera kita tambahkan,”ujarnya, di Kantor Angkasa Pura I, Jakarta, Kamis (9/2/2017). Dalam aturan subsidi angkutan barang tol udara, di atur mengenai jenis barang apa saja, kemudian subisidinya seperti apa bentuknya, apakah biaya pengangkutan semuanya disubsidi atau bagaimana. “Angkutan (disubsidi) yang ditekan biaya angkutan, yang mahal angkutan misalnya semen satu sak 40 kilogram (kg), kalau satu kg Rp5 ribu. Jadi ongkos biaya ya tinggal dikalikan subsidi. Tapi angkutan seperti apa sedang diriview,”tuturnya. Pemberian subsidi angkutan barang ini sejalan dengan amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan disparitas harga di wilayah timur Indonesia. “Ini untuk angkutan barang yang ke Kabupaten Puncak Papua dan Kalimantan Utara,”ujarnya. Alihkan Subsidi Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Masita mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk mengalihkan subsidi ke maskapai yang menjalankan tol udara sekitar Rp 200 miliar untuk menghidupkan kembali Merpati Nusantara Airlines (MNA). Nantinya MNA ditugaskan membangun bisnis kargo berbiaya murah. “Subsidi tol udara untuk maskapai bakal habis. Dampaknya jangka pendek saja untuk

biaya logistik. Tidak membuat industri berkembang,” ucap Zaldy saat diskusi publik bertema “Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik” di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (8/2/2017). Dia berpendapat, lebih baik anggaran subsidi tersebut dialihkan untuk Merpati atau ke PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang saat ini berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk menjalankan bisnis kargo murah. “Kalau uang subsidi dipakai Merpati, dihidupkan lagi khusus untuk kargo di Papua atau ke IPTN supaya bisa bangun kargo murah, ini akan memberi dampak jangka panjang,” ujar dia. Untuk diketahui, Kemenhub telah mengalokasikan anggaran subsidi Rp 300 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Rinciannya sebesar Rp 100 miliar untuk subsidi tol laut dan tol udara Rp 200 miliar. Kritikan Zaldy juga ditujukan untuk alokasi subsidi tol laut kepada perusahaan pelayaran. Pemberian subsidi tersebut dinilai kurang tepat karena hanya bersifat sementara atau jangka pendek. “Begitu subsidi dicabut, ongkos logistik bisa tinggi lagi. Lebih baik pemerintah memperbaiki fasilitas di pelabuhan, sehingga waktu tunggu tidak lama lagi. Dampaknya bukan cuma Pelni yang mendapat keuntungan dari fasilitas pelabuhan yang bagus, tapi juga semua kapal swasta,” kata dia.*** | LIPUTAN6.COM | OKEZONE.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bongkar Muat Batubara

Pelabuhan Tampak Kumuh, KSOP Cirebon Surati Pelindo II foto: radarcirebon.com

UMAS Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon Dani Jailani sentil PT Pelindo II. Dia meminta PT Pelindo II untuk memerhatikan kondisi Pelabuhan Cirebon. Karena sejak dibuka kembali bongkar muat batu bara beberapa bulan lalu, kawasan Pelabuhan Cirebon terlihat nampak kumuh. Bukan hanya kumuh, kerusakan jalan dan debu semakin memperparah kondisi pelabuhan. “Karena tonase kendaraan bongkar muat batu bara tidak dikontrol, jalannya jadi rusak,” kata Dani kepada radarcirebon.com, Rabu (8/2). Dani menuturkan, seharusnya PT Pelindo sudah dapat memperdiksi bagimana dampaknya atas peralihan angkutan batu bara dari pos 1 ke pos 3. “Harusnya kan pihak dari mereka sebelumnya sudah mikir, kalau kendaraanya bawa angkutan berat, jalanya kuat atau enggak. Apalagi terus ditambah debu. Ya jadi semakin menggangu,” ujar Dani. Dani mengaku, pernah berkomunikasi dengan pihak PT Pelindo untuk memperbaiki jalan yang rusak. Serta meminta, agar melakukan penyiraman secara rutin jalur yang dilalui kendaraan bongkar muat. Tujuannya agar tidak mengeluarkan debu.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Namun, upaya yang dilakukan pihak PT Pelindo tidak maksimal. “Komunikasi sudah, tapi ya begitu, perhatian yang diberikan masih kurang maksimal,” ungkap Dani. Seperti diketahui, aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon sempat dihentikan karena dianggap mengganggu lingkungan. Namun atas permintaan walikota Cirebon, aktivitas tersebut kembali dibuka sejak tanggal 27 September 2016. Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Cirebon Revolindo mengatakan atas permintaan walikota tersebut, Kemenhub memerintahkan KSOP membuka kembali dengan catatan kegiatan bongkar muat tidak menimbulkan debu. Semua truk pengangkut yang keluar dari area bongkar muat harus ditutup terpal. Selain itu, muatan batu bara dalam truk tidak boleh melebihi tinggi bak. Bahkan sebelum kapal menurunkan muatannya, KSOP Cirebon meminta perusahaan bongkar muat melakukan penyiraman lapangan untuk meminimalisir debu dari batu bara.*** | RADARCIREBON.COM | FAZRI |

Jumat 10 Februari 2017

Nota Kesepahaman

Jaga Laut, Singapura Manfaatkan Teknologi Kapal Tanpa Awak foto: Portstrategy.com

ADAN Klasifikasi Internasional DNV GL dan Otoritas Pelabuhan dan Maritim Singapura (MPA Singapore) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) termasuk diantaranya sistem pelayaran pintar seperti kapal dan drone tanpa awak untuk keperluan kelautan. Nota Kesepahaman ini berisi perpanjangan kerja sama yang sudah terjalin antara kedua organisasi selama tiga tahun ke depan serta memperluas cakupannya, termasuk mengenai sistem “pelayaran pintar” dan teknologi ramah lingkungan untuk aktivitas pelabuhan. Sistem pelayaran pintar, semacam kapal dan drone tanpa awak untuk keperluan kelautan, juga penggunaan data analitik mampu membantu menambah keamanan dan kelangsungan pelayaran dan aktivitas pelabuhan, terang pihak DNV GL. Mengenai

Jumat 10 Februari 2017

teknologi ramah lingkungan, MoU ini mencantumkan rencana penelitian penggunaan teknologi hemat energi dan pengurangan emisi secara potensial di lingkungan pelabuhan terutama dalam hal infrastruktur, proses, dan kapal domestik. Proyek lainnya dirancang untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar operasi pelabuhan termasuk riset penggunaan LNG sebagai bahan bakar alternatif. “Saya sangat menantikan pembaruan Nota Kesepahaman dengan Otoritas Pelabuhan dan Maritim Singapura,” kata Presiden Direktur dan CEO DNV GL Remi Eriksen. “DNV GL berkomitmen kuat untuk berinovasi sekaligus mempromosikan teknologi dan solusi baru untuk pelayaran yang aman, efisien dan berkelanjutan. 5 persen dari pendapatan grup perusahaan diperoleh dari seluruh susunan proyek LitBang (R & D) yang biasanya disertai kerja sama dengan pelanggan dan mitra tepercaya. Melalui penandatanganan ulang Nota Kesepahaman ini, kami akan memperkuat dan mempererat kerja sama yang baik dengan industri dan lembaga riset kelautan yang progresif di Singapura.” Ketua Pelaksana MPA, Andrew Tan, mengatakan “MPA dengan senang hati memperbarui Nota Kesepahaman; yang menambahkan teknologi otonom, pelayaran pintar dan data analitik di dalamnya, dengan DNV GL. Hal ini sejalan dengan upaya Singapura untuk terus mengembangkan kapal pintar dan pelabuhan sebagai industri yang konsisten menerapkan sistem pelayaran yang lebih canggih guna memperoleh standar efisiensi, produktivitas dan keamanan yang lebih tinggi.”*** | MARITIMENEWS.ID|

INDONESIA SHIPPING TIMES