INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 140• Vol IX • Sabtu,
10 Juni 2017
KAPAL TOL LAUT TAK DIMANFAATKAN, PENGUSAHA MASIH HITUNG UNTUNG RUGI
OTORITAS PELABUHAN PRIOK JAMIN SEMUA PEMUDIK TERANGKUT KAPAL
INSA MINTA PEMERINTAH SERAHKAN PENGELOLAAN KAPAL PERINTIS KEPADA SWASTA
PASCA ELEKTRITIFIKASI , KINERJA TPS SURABAYA MAKIN CEPAT
JICA KUASAI SAHAM PELABUHAN TERBESAR KAMBOJA DI LANTAI BURSA
01
Kapal Tol Laut Tak Dimanfaatkan, Pengusaha Masih Hitung Untung Rugi foto: suarantb.com
K
EPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu membantah adanya informasi tol laut Calabai ditunda pengoperasionalan karena tidak ekonomis. Yang benar bahwa tol laut Calabai tidak ada yang memanfaatkan, termasuk perusahaan gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Muhammad, ST, MSI kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Selasa pekan ini , mengatakan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima surat adanya pembatalan atau penundaan pengoperasionalan tol laut Calabai. Dengan demikian, tol laut tetap beroperasi. “Tapi yang terjadi, tidak ada pengusaha yang memanfaatkan tol laut,” katanya. Dikatakan Muhammad, pengusaha di Calabai yang paling memungkinkan untuk memanfaatkan tol laut Calabai karena jarak untuk transportasinya yang pendek. Tapi pengusaha di Pekat rata – rata skalanya kecil dan tidak ada yang memanfaatkannya. Para pengusaha juga harus membangun komunikasi dengan pengusaha di Jawa Timur. “Setelah itu baru kita bisa mengkomunika-
sikan dengan pihak Kadinnya,” ungkapnya. Bahkan PT SMS sebagai produsen gula pasir saat ditawari peluang tol laut untuk ekspansi pasar di Indonesia Timur, masih menghitung untung ruginya. Karena selama ini pengiriman gula menggunakan kontainer yang disediakan pihak kapal. “Kalau dengan tol laut ini, siapa yang akan menyediakan kontainernya? Ini yang mereka sedang perhitungkan,” ungkapnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin yang dihubungi di sela acara safari ramadhan di Pekat, Senin malam lalu mengatakan, pihaknya hanya terkait jalur tol laut. Terkait dengan pemanfaatannya menjadi urusan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah diminta untuk menjalin komunikasi dengan pihak Kadin di Surabaya, sehingga pengiriman barang dari Surabaya bisa dilakukan. “Bagaimana perkembangannya, tanyakan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” ungkapnya. Ia juga membantah bahwa tol laut Surabaya – Calabai hingga NTT ditunda pengoperasionalannya. Karena tol laut ini tetap jalan, tapi tidak menyandar di pelabuhan Calabai karena hingga saat ini belum ada barang yang diantar atau diangkut di pelabuhan Calabai. “Tetap aktif kok,” katanya.*** SUARANTB.COM | ULA
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu, 10 Juni 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Otoritas Pelabuhan Priok Jamin Semua Pemudik Terangkut Kapal foto: beritatrans.com
M
ASYARAKAT yang hendak mudik Lebaran 2017/1438 H yang hendak menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok tidak perlu khawatir tak terangkut. Pasalnya kapal yang dioperasikan melalui pelabuhan utama ini diyakini mampu menampung semua pemudik. “Kami optimistis dapat mengakut semua pemudik Lebaran tahun ini,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, sekaligus Koordinator Angkutan Lebaran 2017/1438 H di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, I Nyoman Gede Saputra usai gelar Apel Kesiapan Angkutan Lebaran 2017/1438 H di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (9/6/2017). Menurut Nyoman, pada penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun 2017/1438 H ini diprediksi peningkatan jumlah penumpang pengguna angkutan laut sebesar 3% dibandingkan dengan realisasi jumlah penumpang pada tahun 2016. Jumlah penumpang angkutan laut pada Lebaran tahun 2017 ini diperkirakan akan mencapai 1.724.748 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 50.235 orang. “Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, meskipun diprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang, kapal yang kami sediakan akan cukup untuk mengangkut semuanya,” ujar Nyoman. Apalagi, lanjut Nyoman, beberapa tahun tetakhir ini kecenderungan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan laut mengalami penurunan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Selain itu kami juga telah menyiagakan dua kapal laut cadangan yang dapat dioperasikan setiap saat, bila dibutuhkan,” tuturnya. Pada masa Angkutan Lebaran tahun ini, Drektorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan armada kapal laut sebanyak 1.278 unit dengan kapasitas 3 juta orang penumpang. Dari total 1.278 unit kapal yang disiapkan untuk angkutan laut Lebaran, Ditjen Hubla telah melakukan uji petik kapal sebanyak 1.278 unit kapal. Dari yang sudah di uji petik tersebut, terdapat 27 kapal sedang melaksanakan docking dan 4 kapal kondisinya rusak. Rump Check Sementara itu, Kepala Syahbandar Pelabuhan Priok, Marwansyah, SH, MH, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono dalam apel tersebut mengungkapkan bahwa Lebaran kali ini, Kementerian Perhubungan mengadakan mudik gratis menggunakan kapal laut. “Sesuai dengan instruksi Dirjen laut, kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, harus sudah dilakukan rump ceck (pemeriksaan), dan tak ada masalah, disini (Pelabuhan Priok-red) sudah dilaksanakan,” katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dalam sambutannya yang dibacakan salah satu petugas mengatakan bahwa apel siaga ini digelar untuk memantapkan koordinasi antar petugas instansi terkait, penyedia jasa, serta asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut lebaran, sehingga diharapkan perjalanan mudik yang akan dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan laut dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar, tertib dan nyaman. “Pada saat mudik lebaran akan terjadi perpindahan penumpang dalam jumlah besar dan waktu yang bersamaan. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi dengan penyediaan sarana angkutan laut yang andal, termasuk pada moda angkutan laut,” ujar Tonny*** BERITATRANS.COM | OCEANWEEK.CO.ID Sabtu, 10 Juni 2017
03
Pasca Elektrifikasi, Kinerja TPS Surabaya Makin Cepat foto: tps.co.id
B
REAKDOWNTIME di Terminal Petikemas Surabaya disebutkan berkurang setelah dilakukan elektrifikasi container crane pada tahun lalu. Public Relations PT Terminal Petikemas Surabaya M. Soleh mengatakan pihaknya telah melakukan elektrifikasi atau peralihan dari penggunaan mesin berbahan bakar fosil ke penggunaan mesin energi listrik terhadap 9 unit container crane. “Sekarang [setelah elektrifikasi], breakdown time berkurang. Dulu sebulan bisa dua crane hingga tiga crane yang tidak beroperasi,� ujarnya di Surabaya, Jumat (9/6/2017). Soleh menuturkan untuk proses elektrifikasi 9 unit crane tersebut, TPS mengeluarkan biaya senilai Rp50 miliar. Selain melakukan elektrifikasi crane, TPS juga baru saja menambah tiga crane baru yang dibeli dari Finlandia. Pembelian ketiga crane yang sudah menggunakan energi listrik tersebut menelan biaya US$300 juta. Tiga unit crane baru tersebut dapat menangani kapasitas kapal petikemas yang lebih besar. Jika pada umumnya crane di Tanjung Perak hanya dapat menjangkau 13–14 row, crane baru tersebut twin lift dan dapat melayani hingga 16 row. Jangkauan tersebut memungkinkan TPS
04
Sabtu, 10 Juni 2017
melayani kapal berkapasitas hingga 3.000 TEUs. Soleh menyebutkan TPS tidak hanya menggunakan crane yang diimpor dari luar negeri, namun juga menggunakan crane yang dibuat oleh BUMN, yakni PT Barata Indonesia (Persero). Adapun, selama ini, arus petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Perak masih didominasi oleh TPS, dengan persentase sampai 87,6% dibandingkan dengan Terminal lainnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sebagai terminal yang menangani proses bongkar muat kapal-kapal internasional, TPS memerlukan peningkatan alat agar dapat turut melancarkan arus logistik dan menjamin kelancaran proses bongkar muat. Selain modernisasi crane, tahun lalu TPS telah melakukan pendalaman kolam pelabuhan di dermaga internasional yang semula -10,5 LWS menjadi -13LWS sehingga kapal dengan draft hingga -12 LWS dapat dilayani. TPS menargetkan dari semua investasi yang dilakukan yaitu elektrifikasi 9 unit container crane, penambahan tiga unit container crane baru, dan pendalaman kolam mampu mendorong pertumbuhan arus peti kemas minimal 3%. *** BISNIS.COM | ANNISA S RINI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pelabuhan Priok Menjadi Pintu Masuk Utama Impor Bawang Putih foto: kompas.com
P
ELABUHAN Tanjung Priok, Jakarta, akan menjadi pintu masuk utama pemasukan importasi bawang putih sebagai salah satu solusi mengatasi lonjakan harga bawang putih. Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini mengungkapkan, penunjukan Tanjung Priok sebagai pintu masuk utama pemasukan importasi bawang putih telah melalui beberapa kajian. “Kami telah melakukan analisis risiko dan menghadirkan beberapa pakar. Kami melihat apa penyakit, hama, yang biasa terdapat di bawang putih serta bagaimana mengendalikannya,” jelas Banun di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (8/6/2017). Banun menjelaskan, selama ini pemasukan bawang putih hanya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur dan Belawan, Sumatera Utara. “Sebagian besar importasi itu masuk ke Tanjung Perak,” lanjutnya.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Upaya pembukaan Tanjung Priok sebagai pintu masuk bawang putih juga sebagai pemecahan risiko penyakit dan hama di di Pelabuhan Tanjung Perak yang tengah mengalami lonjakan layanan arus barang. “Karena aktivitas di Tanjung Perak luar biasa, sementara kapasitasnya terbatas. Di Tanjung Priok sekarang sarananya sudah memadai. Dengan dasar itu kita bisa segera buka. Sekarang sedang diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),” jelasnya. Berdasarkan data Badan Karantina Kementerian Pertanian, pada 2016, total impor bawang putih mencapai 321.000 ton. Sedangkan, selama periode Januari hingga Juni 2017, pemasukan bawang putih mencapai 171.000 ton.*** KOMPAS.COM | PRAMDIA A JULIANTO Sabtu, 10 Juni 2017
05
Pemkab Subang Rampung Pendataan Lahan Bakal Pelabuhan Patimban foto: tempo.co
B
UPATI Subang Imas Ayumningsih mengatakan, lahan bakal Pelabuhan Patimban di wilayahnya sudah didata. “Progresnya kemarin sudah pendataan lahan. Lalu (penentuan) titik koordinatnya, tinggal menunggu pembayaran dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) dari harga yang ditunjukkan oleh appraisal,” kata Imas selepas pelantikannya sebagai bupati Subang definitif di Gedung Sate Bandung, Kamis, 8 Juni 2017. Imas mengatakan, ada sekitar 120 keluarga yang lahannya akan dibebaskan untuk Pelabuhan Patimban. Lahan darat yang dipergunakan, diklaimnya relatif sedikit karena badan pelabuhan akan berdiri di atas lahan reklamasi seluas 360 hektare. “Kalau KK tidak banyak di sekitar itu, kebetulan itu banyaknya tanah tambak, dan ada juga tanah pemeintah daerah di situ,” kata dia. Dia mengklaim pemerintah dan warga sudah berembuk dan sepakat mendukung proyek Pelabuhan Patimban. “Kami sudah berembuk semua, tidak ada juga spekulan-spekulan. Intinya nanti appraisal yang menentukan berapa. Pembebasan lahan, kami sudah siap,” kata Imas. Imas mengatakan, belum tahu rincian rencana membangun jalan tol yang akan menjadi
06
Sabtu, 10 Juni 2017
salah satu akses menuju Pelabuhan Patimban. “Saya belm tahu pasti sisi mana, atau koordinatnya di mana,” kata dia. Namun, dia menginginkan rute bakal jalan tol itu tidak banyak melintasi rumah warga agar pembebasan lahannya bisa berlangsung cepat. “Saya imbau untuk melihat lahan yang tidak terlalu banyak membebaskan rumah. Karena itu pasti tinggi harganya, dan berabe,” kata Imas. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sempat menyinggung soal proyek Pelabuhan Patimban saat melantik Imas menjadi bupati Subang definitif setelah pejabat sebelumnya Ojang Sohandi resmi dicopot setelah dihukum atas pidana korupsi. “Subang sebagai kawasan strategis pembangunan nasional, kemudian jelas Patimban dan pembangunan jalan tol ke sana, dan juga masalah pertanian,” kata dia, Kamis, 8 Juni 2017. Deddy mengatakan, tahun ini proyek Pelabuhan Patimban masuk dalam tahapan pembebasan lahan. Pemerintah menyediakan angaran Rp 500 miliar tahun ini untuk pembebasan lahannya. “Dana itu tahun ini untuk pembebasan lahah, bukan pembanguann proyeknya,” kata dia. Pada pelantikan bupati Subang itu, Deddy wanti-wanti soal semua pembangunan Pelabuhan Patimban agar jangan sampai berimbas pada produksi pertaniannya. “Bagaimanapun pembangunan nantinya, areal pertanian jangan sampai berkurang,” kata Deddy.*** TEMPO.CO | AHMAD FIKRI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Sepakati Ganti Rugi Lahan Warga Kijing, Pelindo II Lakukan Konsultasi Publik
G
UNA membuat kesepakatan dengan warga terkait ganti rugi pembebasan lahan yang akan dilakukan dalam pembangunan pelabuhan internasional atau terminal Kijing Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, PT Pelindo II (Persero) bersama tim persiapan pengadaan tanah untuk pengambangan terminal kijing, pemkab Mempawah dan sejumlah pihak terkait melakukan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Provinsi Kalbar di Pantai Kijing Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kamis (8/6/2017). Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga sekretaris tim persiapan pengadaan tanah Alexander Rumbonang mengatakan konsultasi publik ini merupakan satu tahapan dalam rangkaian proses pengadaan tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Konsultasi publik dilakukan dengan maksud mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhal, dimana hasil konsultasi ini akan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan,”ujarnya. Diketahui pengembangan Terminal Kijing Kabupaten Mempawah merupakan satu diantara proyek strategis nasional di provinsi Kalbar berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ia mengatakan dari tahapan aturan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kegiatan konsultasi publik merupakan tahapan sebelum ditetapkannya lokasi pengadaan tanah oleh Gubernur yang merupakan tahapan krusial dan memerlukan partisipasi masyarakat yang terdampak rencana pembangunan terminal Kijing, khususnya masyarakat Desa Sungai Bundung Laut dan desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit. Setelah surat keputusan penetapan lokasi ditandatangani oleh gubernur, proses selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan yang akan diselenggarakan oleh kepala BPN selalu ketua pelaksana pengadaan tanah.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Secara umum pada tahap inilah proses penilaian dan ganti rugi kepada pihak berhak dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah, tentunya nilai penggantian ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilai dilakukan penilai profesional independen (tim appraisal) yang ditunjuk oleh pihak yang memerlukan ranah (Pelindo II),”ungkapnya. Kemudian dikatakan penilaian dalam menentukan nilai ganti kerugian diantaranya ganti kerugian fisik (material) tanah dan bangunan dan tanaman dan benda-benda lain kaitan dengan tanah. Kemudian berikutnya gani kerugian non fisik (immaterial) terdiri dari penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan dalam bentuk uang, serta kerugian lainnya yang dapat dihitung. “Kemudian mekanisme dan proses secara rinci akan disampaikan oleh tim appraisal pada tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan setelah terbit surat keputusan penetapan lokasi,”jelasnya. Sementara disampaikan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar, Media Yanuar mengatakan terkait usulan pengadaan tanah sesuai dengan surat dari direktur utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: FP.015/3/5/1/P.11 -17 tanggal 3 Mei 2017 perihal permohonan pengadaan tanah untuk pembangunan pengembangan pelabuhan terminal Kijing Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. “Maka diadakannya konsultasi publik adalah untuk melengkapi proses tahapan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam wilayah Kijing Kecamatan Sungai Kunyit Mempawah,”jelasnya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam wilayah Kijing Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.*** TRIBUNNEWS.COM | DHITA MUTIASARI Sabtu, 10 Juni 2017
07
INSA Minta Pemerintah Serahkan Pengoperasian Kapal Perintis ke Swasta foto: antaranews.com
K
ETUA Umum DPP INSA (Indonesia National Shipowners’ Association), Carmelita Hartoto berharap agar Direktorat Jenderal Perhububgan Laut (Ditjen Hubla ) menyerahkan pengiperasian kapal perintis yang telah selesai dibangun kepada pelayaran swasta. “Karena hal itu akan mendukung pelayanan kapal perintis dari sisi kenyamanan penumpang dan mendukung berkembangnya industri pelayaran nasional, “ ungkap Carmelita pada acara peluncuran kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 106 di galangan Samudera Shipyard, di Semarang, pada Selasa lalu, Lebih jauh dikatakan, serah operasi kapal pada pelayaran swasta, sangat wajar dilakukan mengingat selama ini pelayaran swasta mendukung pemerintah melayani jalur perintis dengan kapalnya sendiri. “Jadi wajar ketika pemerintah membangun kapal penumpang dan barang untuk layanan keperintisan, maka kapal itu juga diserahoperasikan pada pelayaran swasta, “ ujarnya.
08
Sabtu, 10 Juni 2017
Selain berharap pelayaran swasta dapat mengoperasikan kapal perintis, Carmelita juga mengapresiasi positip pemerintah menyerahkan pembangunan kapal ke galangan swasta. Hal itu akan membuat berkembangnya industri galangan nasional. “Ini perlu saya apresiasi juga (pembangunan kapal ke galangan swasta nasional), karena sejumlah perusahaan galangan juga punya usaha pelayaran yang menjadi anggota INSA, dengan begitu ketika galangannya berkembang dengan adanya pesanan pembangunan kapal baru. akan mendukung usaha pelayaran ,” jelas Carmelita. Selain itu Carmelita juga berharap pemerintah terus melakukan pembangunan kapal perintis agar ketersediaan angkutan laut bisa semakin baik. “Utamanya untuk daerah - daerah terpencil dan terluar yang masih membutuhkan sarana angkutan laut, “ pungkasnya. *** INDONESIASHIPPINGLINE.COM | ABU BAKAR
INDONESIA SHIPPING TIMES
Komisi VII DPR Ingin BBM Satu Harga Mampu Turunkan Biaya Logistik foto: merdeka.com
P
EMERINTAH berupaya melakukan standarisasi harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kebijakan BBM satu harga. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel berharap kebijakan BBM satu harga bisa memberikan dampak kepada harga barang. Karena hampir 20 persen sampai 30 persen komponen biaya transportasi menjadi sebuah alasan tingginya barang atau produk kepada konsumen. “Mahalnya barang dan jasa di daerah tidak bisa terlepas dari penggunaan moda transportasi angkutan barang,” ujar Endre, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, baru-baru ini. Kendati dampak penuruna biaya logistik belum terasa, Endre menghargai terobosan dari pemerintah untuk menolong masyarakat di berbagai daerah terpencil, sehingga biaya hidup rakyat di wilayah lain bisa diturunkan berkat penurunan harga BBM. “Kebijakan ini patut kita apresiasi karena puluhan tahun saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa merasakan bagaimana harga BBM tiga kali lipat harga beli pada umumnya yang
INDONESIA SHIPPING TIMES
berlaku di pulau Jawa,” papar Endre. Sebagai diketahui, per 1 Juni 2017, ada 12 kabupaten termasuk yang ada pada wilayah pedalaman mengalami penyamaan harga BBM seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. Sebelum diterapkan kebijakan ini, masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp 8000 hingga Rp18000 per liter. Ke-12 kabupaten yang terkena penyamaan harga BBM adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara di Jawa Tengah. Selain itu juga di Kecamatan Raas di Kabupaten Sumenep di Jawa Timur; Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Waingapu. Berikutnya adalah Kabupaten Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan di Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai di Maluku Utara. Berikutnya adalah Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai di Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat.*** TRIBUNNEWS.COM | ADIATMAPUTRA F PRATAMA
Sabtu, 10 Juni 2017
09
Dukung Ekonomi Timur Indonesia, CKB Logistics Operasikan PLB Sorong foto: sindonews.com
P
T Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), perusahaan penyedia logistik terpadu terus memperluas usahanya dengan mengoperasikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pembukaan PLB pertama di kawasan timur Indonesia ini merupakan bentuk komitmen CKB Logistics memperkuat fundamental bisnis dan mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan logistik bagi para pelaku usaha di Indonesia. PLB Sorong telah beroperasi sejak 29 Mei 2017 dan berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat. “Untuk mendukung kegiatan operasinya, PLB Sorong dilengkapi dengan fasilitas gudang tertutup seluas 1.200 meter persegi dan lapangan penyimpanan terbuka (open yard) seluas lebih dari 2.500 meter,” ujar President Director CKB Logistics Iman Sjafei dalam siaran pers, Jumat (9/6/2017). PLB Sorong juga didukung dengan infrastruktur dan akses yang baik menuju bandara dan Pelabuhan Sorong dengan jarak tempuh sekitar 30 kilometer. Kegiatan operasi PLB Sorong juga telah mendapatkan izin operasi dari
10
Sabtu, 10 Juni 2017
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iman mengatakan, hadirnya PLB di Sorong menandakan bahwa peluang bisnis di Timur Indonesia semakin terbuka luas. Ekspansi usaha yang dilakukan CKB Logistics juga sejalan dengan Paket Kebijakan Pemerintah jilid II yang diterbitkan pada September 2015 mengenai Insentif Fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat. Dengan adanya aturan tersebut maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan cukup mengambil barangnya di PLB. “Kami berharap beroperasinya PLB di Sorong semakin mendorong terciptanya efisiensi, sehingga kegiatan ekonomi di wilayah ini akan berkembang lebih cepat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di timur Indonesia,” kata Iman Iman menambahkan, PLB memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem logistik nasional. Pasalnya, bagi perusahaan manufaktur yang memindahkan penyimpanan barangnya dari luar negeri ke PLB di Indonesia, mereka dapat menekan biaya logistik hingga 60%. “Meningkatnya investasi di sektor migas dan sumber daya alam di wilayah Papua dan Papua Barat dapat menjadi peluang bagi bisnis logistik. Karena itu kami optimistis strategi pengembangan PLB di Sorong ini akan semakin memperkuat posisi CKB Logistics dalam bisnis logistik di Indonesia,” tutup Iman.*** SINDONEWS.COM | KUNTHI F SANDY
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kiriman Paket Melonjak, JNE Siapkan Pesawat Kargo Khusus foto: transportasi.co
S
ETIAP Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan pengiriman paket oleh masyarakat selalu meningkat di berbagai daerah. Bagi JNE peningkatan jumlah pengiriman signifikan saat Ramadhan dan Idul Fitri rutin terjadi setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman paket dalam e-commerce, JNE bahkan menyiapkan pesawat kargo khusus. Koordinasi dengan berbagai pihak dan booking space juga telah dilakukan, baik dengan airlines maupun pengelola angkutan laut serta darat. Presiden Direktur JNE M Feriadi mengatakan, saat ini peningkatan jumlah kiriman secara signifikan di momen Ramadhan dan Idul Fitri telah bergeser jadi lebih awal. Tahun-tahun sebelumnya, lonjakan terjadi seminggu sebelum Idul Fitri atau H-7 Lebaran, tapi saat ini kenaikan sudah terjadi pada minggu kedua bulan Ramadhan. Oleh sebab itu persiapan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. �Sehingga JNE siap memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama kebutuhan pengiriman paket para pelaku ecommerce atau UKM yang juga meningkat di momen istimewa ini,� katanya, Kamis (8/6/2017). Diperkirakan jumlah pengiriman pada high season tahun ini mencapai lebih dari 30% dibanding hari-hari biasanya yang kini berjumlah
INDONESIA SHIPPING TIMES
rata-rata 16 juta kiriman per bulan. Jenis paket yang dikirimkan mayoritas pakaian dan makanan yang menjadi komoditi bagi para UKM atau pelaku e-commerce. Untuk dapat terus memenuhi kebutuhan pengiriman paket seluruh pelanggan yang bertambah pada Ramadan dan Idul Fitri 1438 H dengan kualitas pelayanan prima, JNE melakukan banyak persiapan di berbagai hal dalam bidang IT, SDM, dan infrastruktur. JNE menambah 15.000 lebih SDM dari sekitar 40.000 personel yang sudah ada di seluruh Indonesia. Mereka ini siap melayani pelanggan dan menangani seluruh aktivitas operasional pada high season kali ini. Begitu juga dengan 7.000 lebih armada yang sudah ada, ditambah sebanyak lebih dari 1.500 unit kendaraan. Dengan demikian ada 8500 armada pengantar paket di semua wilayah dari berbagai jenis kendaraan, seperti mobil, truk berukuran kecil sampai dengan besar, dan yang lainnya. Pesona atau Pesanan Oleh-Oleh Nusantara sebagai produk layanan JNE untuk mendukung para produsen makanan khas dalam negeri pun mencatat pertumbuhan pesanan konsumen untuk para UKM kuliner di berbagai daerah. Penambahannya berjumlah hingga ribuan pesanan setiap tahun saat high season. Tahun lalu, pengiriman paket makanan khas daerah di momen Ramadhan dan Idul Fitri didominasi Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, dan Bali. Jenis makanan yang paling populer dipesan oleh masyarakat pada hari raya tersebut tahun lalu, seperti bolu meranti, keripik balado, pempek, tahu bakso, batagor, dan pie susu. *** SINDONEWS.COM | PUGUH HARIYANTO Sabtu, 10 Juni 2017
11
JICA Kuasai Saham Pelabuhan Terbesar Kamboja di Lantai Bursa foto: joc.co
L
EMBAGA kerja sama internasional Jepang, JICA (Japan International Cooperation Agency (JICA), dikabarkan telah melakukan pembelian saham Pelabuhan Sihanoukville Kamboja di lantai bursa. Pembelian saham sebesar 13,5 persen ini melanjutkan keterlibatan JICA dalam pembangunan pelabuhan tersebut tahun 1999. Otoritas Pelabuhan Sihanoukville (PAS) mengatakan akan menggunakan dana yang diperolehnya di bursa saham untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan berupa pengadaan crane serta infrastruktur lainnya di dermaga pelabuhan tersebut. Sekadar catatan, Pelabuhan Sihanoukville merupakan gerbang maritim utama Kamboja. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan terbesar di Kamboja yang memiliki kapasitas tahunan sebesar 500.000 TEUs. Namun dengan pertumbuhan ekonomi Kamboja yang mencapai 7% per tahun, pelabuhan tersebut diperkirakan akan menangani 680.000 TEUs di tahun 2020. Data lembaga ekonomi IHS Makit menyebutkan perekonomian Kamboja diperkirakan
12
Sabtu, 10 Juni 2017
tumbuh 7 persen pada 2016 lalu. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini ditopang oleh ekspor garmen yang terus meningkat serta sektor konstruksi yang juga terus menguat. Pertumbuhan ekonomi Kamboja diperkirakan akan turun tipis menjadi 6,9 persen pada 2017 dan 6,8 persen pada 2018. Sekitar 80% dari ekspor Kamboja didominasi pakaian dan alas kaki. Aksi beli saham yang dilakukan JICA juga diikuti perusahaan logistik Jepang, Kamigumi, yang membeli 2% saham di bursa yang sama. Dengan pembelian saham ini, Kamigumi berharap dapat meningkatkan penetrasinya di Kamboja dan di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan masuknya JICA sebagai pemegang saham, lembaga asal Jepang itu akan membantu meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan. Selama ini, JICA diketahui banyak melakukan pekerjaan pembangunan pelabuhan atas nama pemerintah Jepang di berbagai belahan dunia, khususnya Afrika dan Asia Tenggara.*** JOC.COM | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES