INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
10 Januari 2017 No 08 • Vol IX • Selasa
SUPER HUB TANJUNG PRIOK
PELINDO II TOLAK TUDINGAN LANGGAR SISLOGNAS
JEPANG BELUM TUNJUK OPERATOR DESAIN PATIMBAN BISA MOLOR
PELINDO IV NGEBUT GARAP 9 PROYEK PMN
PELAKU USAHA KOMPAK TOLAK PNBP BONGKAR MUAT
PSA SINGAPURA UJI COBA TRUK TANPA AWAK
01
Polemik Super Hub Tanjung Priok
B
Pelindo II Tolak Tudingan Langgar Sislognas
ADAN usaha milik negara bidang pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), meyakni tidak ada pelanggaran terhadap Sistem Logistik Nasional atau Sislognas dengan rencana Superhub di Pelabuhan Tanjung Priok. Elvyn G Massasya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II ini mengatakan rencana Superhub tidak menyalahi Sislognas. Menurutnya, di Indonesia direncanakan ada tujuh hub. Salah satu dari tujuh hub adalah Pelabuhan Tanjung Priok. “Dalam rangka menjadikan Tanjung Priok itu sebagai transshipment port, sehingga pelabuhanpelabuhan lain di luar Superhub sebelum ekspor bisa membawa barangnya ke Jakarta, ke Priok, baru ke negara tujuan,” terang Elvyn di Gedung BPPT, Senin (9/1/2017). Elvyn menyebut langkah pembangunan Superhub ini akan lebih menghemat biaya ketimbang melakukan pengiriman langsung. Hal ini karena Pelabuhan Tanjung Priok memiliki kapasitas yang besar dan cukup untuk mendatangkan kapal besar. Sebagai informasi, konsep Superhub ini mengundang kapal besar atau mother vessel untuk melakukan ekspor-impor melalui Tanjung Priok. Adapun ukuran mother vessel yang disasar untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yakni 8.000 TEUs-10.000 TEUs. Sementara itu, dokumen clearance ekspor impor masih diterbitkan di daerah asal. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) masih diterbitkan di pelabuhan asal tidak dibawa ke Priok. Dengan demikian, pajak ekspor dan impor masih tercatat di daerah masing-masing. Terkait pelabuhan mana saja yang akan melakukan ekspor-impor ke Tanjung Priok kebijakan ini akan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Saat ini Pelindo II masih bernegosiasi intensif dengan tiga pelayaran internasional yang membawa kapalnya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, sampai saat ini Pelindo II belum membeberkan nama tiga pelayaran internasional tersebut.
Berkaitan dengan tarif angkutnya, Pelindo II juga sedang mengkaji tarif angkutan armada pelayaran nasional yang akan menjadi feeder bagi mother vessel tersebut. Kendati ada double handling di Pelabuhan Tanjung Priok untuk ekspor dan impor tarif diprediksi akan lebih murah karena adanya mother vessel yang masuk langsung ke Indonesia tanpa transit di Singapura. Sebagai tahap awal, perseroan hanya akan membuka satu rute dengan kapal besar. Adapun rute yang disasar adalah Asia Timur mengingat kegiatan ekspor dan impor Indonesia dominan dari dan ke wilayah tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan rencana Superhub berpeluang menaikkan biaya logistik. Alasannya, wacana tersebut cenderung dibuat tanpa pertimbangan yang matang sehingga berpeluang hanya trial and error. “Konsep Superhub ini sarat kepentingan untuk menjustifikasi pengembangan New Priok yang masih sepi,” terangnya. Dia mengingatkan agar perusahaan pelat merah bidang transportasi dan logistik jangan hanya membangun fasilitas transportasi tetapi tak memilikirkan sistem logistik dan distribusinya.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com
02
Selasa 10 Januari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tak Setuju Istilah Super Hub, ALFI Imbau Pelindo Sesuaikan Sislognas
A
SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia mengimbau wacana super hub di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menyesuaikan dengan Sistem Logistik Nasional.
“Prinsip ship follow the trade bukan dengan cara menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi semua pihak diuntungkan dengan efisiensi biaya tempuh”
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku tidak setuju dengan istilah super hub. Menurutnya, istilah tersebut tidak ada di ranah logistik kepelabuhanan nasional maupun internasional.
“Yang ada adalah hub and spoke. Kami DPP ALFI hanya mengingatkan saja adanya Sislognas [Sistem Logistik Nasional],” tutur Yukki kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Minggu (8/1/2017).
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dia mengatakan pembangunan yang dilakukan jangan kemudian menjadi mubazir dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Seharusnya pemerintah memiliki prioritas dalam merencanakan pembangunan.
“Kalau pun mau diubah, itu sepenuhnya hak pemerintah, tetapi jangan sampai ada peraturan yang berbeda, karena logistik harus direncanakan dan terintegrasi,” sambungnya. Dia mengingatkan prinsip ship follow the trade bukan dengan cara menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi semua pihak diuntungkan dengan efisiensi biaya tempuh.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |
Selasa 10 Januari 2017
03
Pelindo II Siap Ekspansi Kelola Pelabuhan Patimban
D
IREKTUR Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Elvyn G. Masassya, Senin, 9 Januari 2017, memenuhi undangan rapat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rapat tersebut, Elvyn mengaku membahas tentang perkembangan terakhir percepatan pembangunan pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat. Elvyn menjelaskan, kemungkinan PT Pelindo II akan menjadi badan usaha yang ikut serta mengelola proyek Patimban. “Ini akan ada meeting berikutnya. Tapi Pelindo II siap menjadi operator pengelolaan Patimban,” ucap Elvyn saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin, 9 Januari 2017. Dalam pengoperasian pelabuhan itu, Pelindo II berencana dengan pihak Jepang, sama seperti kemitraan pengelolaan Pelabuhan New Priok yang dikelola Pelindo II dengan PSA International yang sebelumnya dikenal dengan nama Port of Singapore Authority. “Iya, mirip seperti itu. Setelah ini, kami rapat kembali dengan Kementerian terkait, misalnya Bappenas, untuk membicarakan detail teknis, pengelolaan pinjaman, dan model pengelolaan pelabuhannya sendiri,” ujarnya.
04
Selasa 10 Januari 2017
Pemerintah terus mengadakan rapat koordinasi untuk mempercepat proyek pembangunan Pelabuhan Patimban. Berdasarkan perkembangan terakhir, pelabuhan yang akan dibangun di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa itu akan dibangun medio 2017. Menurut Bupati Subang Imas Aryumningsih, total pengadaan lahan untuk Pelabuhan Patimban sebagai penyangga Pelabuhan Tanjung Priok seluas 600 hektare, terdiri atas 300 hektare lahan darat dan 300 hektare di lepas pantai. Pemerintah Kabupaten Subang juga telah menyediakan lahan untuk akses jalan masukkeluar yang menghubungkan pantai dengan Patimban, yang semula dibangun sebagai pelabuhan regional, dengan jalur utama Pantura sepanjang 10 kilometer dan lebar 20 meter. Setelah ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional, panjang dan lebar Pelabuhan Patimban akan diubah. Sebab, aksesnya akan ditambah sampai Jala Tol Cipali dan lebarnya ditentukan sekitar 60 meter.*** | TEMPO.CO | DESTRIANITA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Jepang Belum Tunjuk Operator, Desain Pelabuhan Patimban Bisa Molor
P
EMERINTAH siap menyelesaikan teknis detail engineering design (DED) setelah ada keputusan dari operator yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk bermitra dengan operator dari Indonesia yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pemerintah menunggu nama entitas yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Dengan demikian DED bisa segera diselesaikan. “Pelindo II [PT Pelabuhan Indonesia] itu dari kita. Nah, tinggal nanti saat Perdana Menteri Abe datang ada dua penandatanganan,” ungkap Menhub Budi di Gedung BPPT, Senin (9/1/2017). Menhub Budi mengatakan mekanisme mitra operator ini merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Nantinya dua penandatanganan itu dilakukan antara Kemenhub dan JICA, serta swasta Jepang dan badan usaha milik negara Indonesia sebagai operator Patimban. Menhub Budi menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia dan JICA juga masih membahas kerja sama itu meliputi pengoperasian saja atau termasuk konstruksi. Oleh karena itu, rencananya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, akan mengundang Duta Besar Jepang di Indonesia membahas kerja sama tersebut. “Operasi pasti, konstruksi yang sedang kami
INDONESIA SHIPPING TIMES
bicarakan seperti apa nantinya,” terangnya. Dia menargetkan DED bisa diselesaikan paling lambat kuartal ketiga 2017. Dengan demikian konstruksi Pelabuhan Patimban bisa dimulai pada akhir 2017. Selain itu, masalah tata ruang juga sedang dalam penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya tinggal masalah administrasi saja yang masih harus diselesaikan Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengatakan pihaknya berharap penyusunan RTRW dapat selesai pada bulan ini dengan koordinasi langsung dari Menko Kemaritiman. Jika mundur, peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini otomatis molor dari jadwal. Sambil menunggu RTRW nasional, dia mengungkapkan pihaknya juga menyusun DED dan semua studi yang berkaitan dengan teknis secara paralel. Khusus bagi pembebasan lahan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BLU dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), telah menyediakan Rp500 miliar untuk mengeksekusi kegiatan tersebut. Adapun dana alokasi pembebasan lahan bagi proyek strategis ini dianggarkan dalam APBN 2017, bukan dari bagian utang pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Dalam hal ini, LMAN hanya mengetahui luas wilayah dan dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan saja.*** | BISNIS | GLORIA FK LAWI | Selasa 10 Januari 2017
05
Pelaku Usaha Priok Kompak Tolak PNBP Bongkar Muat
A
SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mendesak penghapusan ketentuan pengenaaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bongkar muat dari dan ke kapal yang diterbitkan Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua APBMI DKI Jakarta Yuswandi Kristanto mengatakan asosiasinya sudah menyampaikan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk merevisi soal PNBP bongkar muat sebesar 1% dari ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) tersebut. Pasalnya, kata dia, ketentuan PNBP bongkar muat tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional. “Otomatis biaya logistik ikut naik dan konsumen atau pemilik barang yang akan menanggung,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/1/2017). Pengenanaan PNBP bongkar muat sebesar 1% di Pelabuhan Priok tertuang dalam surat edaran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Desember 2016 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2017. “Kami sudah minta ke OP Priok untuk di revisi dan dilapangan kami sampai saat ini belum membayar PNBP itu. Dan dalam pertemuan dengan OP Priok tadi pagi rencananya akan ada revisi aturan tersebut,”paparnya. Yuswandi mengemukakan, untuk sementara waktu supaya kapal tetap bisa berlayar setelah
06
Selasa 10 Januari 2017
melakukan bongkar muat maka pihak perusahaan bongkar muat (PBM) di Priok berkewajiban membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP bongkar muat. “Bentuknya hanya pernyataan tertulis tetapi kami belum membayar PNBP dimaksud,” tuturnya. Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan hendaknya pihak regulator sebelum mengeluarkan kebijakan perlu melibatkan seluruh stakeholder terkait. Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim mengatakan menolak PNBP bongkar muat di Priok. “Itu membuat high cost logistic, sebab satu barang terkena pungutan pajak lebih dari satu kali. Pihak Karantina juga sudah memungut PNBP itu, sekarang bongkar muat juga dikenai PNBP. Kalau harus terkena PNBP mestinya satu kali saja,” ujarnya. Menurut Adil, PNBP itu dikenakan kalau ada layanan yang dilakukan. “Ini layanan apa yang dilakukan oleh Kemenhub. Dari sisi Bea Cukai saja, justru sudah lama mencabut pungutan PNBP atas kegiatan ekspor impor. Jadi seharusnya Kemenhub tak perlu lagi memungut PNBP. Ini akan menambah cost logistics”, ujarnya.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tahun 2017, Pelindo IV Ngebut Garap 9 Proyek PMN
P
T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mempercepat pelaksanaan sembilan proyek pengembangan pelabuhan yang masuk dalam anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun dan ditarget rampung dalam tahun ini. Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan PT Pelindo IV, Dwi Rahmat Toto mengatakan sembilan proyek PMN tersebut merupakan proyek pengembangan pelabuhan lanjutan dari tahun lalu. “Kami genjot pembangunan sembilan proyek PMN tersebut di tahun ini karena di 2016 lalu fokus mengurus izin-izin yang beberapa di antaranya banyak menemui kendala, terutama kendala eksternal,” kata pria yang akrab disapa Toto ini. Toto menyebut sembilan proyek tersebut berada di Cabang Tarakan, Bitung, Kendari, Ambon, Ternate, Sorong, Jayapura, Manokwari dan di Cabang Merauke. Di Kendari menurutnya, BUMN Kemaritiman ini membangun Kendari New Port, seiring pembangunan Jembatan Bahteramas yang juga mulai dibangun oleh pemerintah setempat dan membuat kapal-kapal besar sulit bersandar di pelabuahan eksisting. Di pelabuhan baru Kendari ini, pihaknya membangun terminal baru, dermaga, trestle, tempat penumpukan kontainer atau Container Yard (CY) dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Sementara itu di Cabang Tarakan, Pelindo IV juga membangun CY. Di Ambon lanjut Toto, pihaknya melakukan reklamasi pantai dan di Ternate, dilakukan replacement dermaga atau mengganti dermaga yang sudah ada. Sedangkan di Sorong, dengan alokasi dana PMN yang tersedia, BUMN yang mengelola 24 pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini melakukan reklamasi pantai dan pembangunan dermaga.
Untuk di Cabang Jayapura, perseroan melakukan pembangunan dan replacement dermaga serta penambahan alat. Di Manokwari dan Merauke, masing-masing dilakukan penambahan dermaga dan juga alat. Sementara itu, untuk di Pelabuhan Bitung, melalui alokasi anggaran PMN perseroan melakukan pembangunan dermaga yang dipenghujung 2016 lalu dilakukan pemancangan tiang pertama oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno. “Juga pembangunan trestle dan CY.” Sebelumnya, tahun lalu sudah diberitakan bahwa Pelindo IV akan merehabilitasi Pelabuhan Bitung menggunakan anggaran PMN sebesar Rp365 miliar ditambah dengan dana internal perseroan senilai Rp141,50 miliar, sehingga total anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Bitung sebesar Rp506,50 miliar. Rehabilitasi Pelabuhan Bitung dilakukan dengan menambah dermaga sepanjang 250 meter dan mereklamasi CY seluas 5 hektare di pelabuhan yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi tersebut. Dengan rehabilitasi itu, pihaknya ingin meningkatkan kapasitas lapangan penumpukkan dari yang eksisting saat ini sebanyak 300.000 TEUs per tahun, menjadi kurang lebih 700.000 TEUs per tahun.*** | PELINDO IV | SHIPPINGFORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Selasa 10 Januari 2017
07
Mahkamah Pelayaran Perlu Direvitalisasi
S
EKRETARIS Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan Mahkamah Pelayaran sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan segera direvitalisasi. “Sektor maritim berkembang semakin pesat tapi Mahkamah Pelayaran-nya tetap. Ini tidak bisa seperti ini karena gap-nya akan semakin jauh,” tegas Sugihardjo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Senin (9/1/2017). Dalam penguatan fungsi dan perannya, Sugihardjo menjelaskan, Mahkamah Pelayaran tidak akan menduplikasi fungsi pengadilan umum dan tidak akan masuk ke ranah pengadilan umum. “Selain itu, revitalisasi Mahkamah Pelayaran harus memperhatikan regulasi yang mengaturnya, sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang karena ketika ingin mengubah Undang-Undang, membutuhkan waktu yang cukup panjang,” jelasnya. Sugihardjo menambahkan, Kementerian Perhubungan sedang menyusun rencana Peraturan Presiden yang mengatur Mahkamah Pelayaran dan diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2017. Saat ini, payung hukum Mahkamah Pelayaran adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Terkait revitalisasi Mahkamah Pelayaran, Menteri Perhubungan sudah menugaskan Mahkamah
08
Selasa 10 Januari 2017
Pelayaran untuk melakukan studi banding ke beberapa negara untuk melihat proses maritime court di negara-negara tersebut. Ketua Mahkamah Pelayaran, Peni Pudji Turyanti menjelaskan dari tahun 2014-2016, Mahkamah Pelayaran sudah menyelesaikan 85 kasus kecelakaan kapal dan tersisa 6 kasus yang akan diselesaikan pada Selasa (10/12). Sementara itu, menurut data dari Ditjen Perhubungan Laut, dari tahun 2014-2016, ada 403 kecelakaan kapal. Kesimpulan dari FGD tersebut adalah para peserta FGD yang terdiri dari para ahli transportasi, ahli hukum, akademisi, dan stakeholder lainnya sepakat akan melakukan revitalisasi Mahkamah Pelayaran dan juga akan menyusun tim untuk merumuskan proses revitalisasi Mahkamah Pelayaran. Sebelumnya, Mahkamah Pelayaran juga sudah menyelenggarakan workshop untuk membahas penguatan fungsi dan peran Mahkamah Pelayaran pada 16 November 2016 yang dihadiri oleh pejabat di Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga terkait seperti Bea Cukai, Bakamla, Kebijakan Airut, Para Akademisi, BUMN, Perwakilan Asosiasi Perusahaan Pelayaran, perusahaan Asuransi, Para Direktur Sekolah Pelayaran di Lingkungan BPSDMP dan pengamat maritim. *** | BISNISNEWS.ID | SYAM SK |
INDONESIA SHIPPING TIMES
BJTI Capai Target Produksi Bongkar Muat
A
NAK usaha Pelindo III, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) sepanjang enam bulan terakhir 2016 mencatat produksi sebesar 547.662 TEUs atau turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu 565.693 TEUs . Namun secara triwulan, produksi triwulan IV tahun ini mencapai 1.098.455 TEUs atau naik 3,7 persen dibanding dengan jumlah produksi triwulan IV tahun 2015 sebesar 1.058.840 TEUs. Sedangkan arus kunjungan kapal 2.835 unit. Optimisme mencapai produksi diatas satu juta TEUs diakhir 2016 ditopang oleh adanya penambahan alat bongkar muat seperti RTG dan HPC untuk mempercepat pelayanan, serta adanya depo baru untuk menangani reefer container dengan tujuan terbanyak Indonesia Timur.
Peningkatan arus produksi petikemas di pelabuhan cabang PT.BJTI seperti Pelabuhan Multiguna Tenau - Kupang sepanjang tahun 2016 menunjukan trend positif yaitu 101.167 TEUs atau setara 94.487 box. Naik 12 persen dibanding tahun 2015 sebesar 90.167 TEUs atau 85.846 box. Sedangkan arus kunjungan kapal tahun 2016 melalui pelabuhan Tenau Kupang naik 5 persen dari 298 menjadi 313 unit. Selain penambahan RTG lithium battery yang diluncurkan pada Nopember lalu, saat ini Pelabuhan Tenau Kupang memiliki dermaga dengan panjang 237 meter dengan luas CY 2,6 hektar, serta alat bongkar muat berupa empat unit Rubber Tyred Gantry (RTG), dua unit Reach Stacker (RS), dua unit Container Crane (CC), satu unit Forklift dan enam unit Head Truck.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | MANYAR |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Selasa 10 Januari 2017
09
Tembus 100.000 TEUs, Tenau Kupang Lampaui Target
T
AHUN 2016 merupakan momentum bahagia untuk Pelabuhan Tenau Kupang. Pasalnya di penghujung tahun tersebut, Pelabuhan Tenau Kupang bisa mencapai target petikemas hingga 100 Ribu TEUs yang ditandai dengan sandarnya kapal petikemas Marina Stars 2 yang merupakan kapal milik pelayaran ternama Meratus Line Indonesia. Pencapaian ini merupakan pencapaian luar biasa oleh Pelabuhan Tenau Kupang. Berdasarkan catatan kami arus petikemas pada triwulan IV 2016 ini mengalami kenaikan hingga 12 persen dibandingkan pencapaian triwulan IV Tahun 2015. Arus petikemas triwulan IV Tahun 2016 mencapai 101.206 Teus sedangkan pada triwulan yang sama pada Tahun 2015 mencapai 90.271 Teus. Kenaikan tren positif ini menandakan bahwa perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat. “Dengan banyaknya permintaan barang yang masuk melalui Pelabuhan Tenau Kupang maka secara otomatis meningkat pula arus petikemas di pelabuhan,” ujar Boy Robyanto, General Manager Tenau Kupang.
10
Selasa 10 Januari 2017
GM Tenau Kupang menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara Pelindo III Tenau Kupang dengan BJTI Cabang Tenau Kupang. “Ditahun 2016 ini Tenau Kupang telah menambah Alat B/M untuk menunjang operasional pelabuhan antara lain satu unit ship to shore crane, dua unit electric-rubber tyred gantry (E-RTG) dan empat unit head truck. Sehingga dengan penambahan alat tersebut dapat meningkatkan kecepatan bongkar muat petikemas,” imbuhnya. Selain itu, pada tahun 2017 Pelabuhan Tenau Kupang akan terus memperbaiki dan meningkatkan layanannya. Salah satunya dengan mengembangkan fasilitas pelabuhanya berupa pengembangan lapangan penumpukan/container yard(CY) mengantisipasi lonjakan arus petikemas. *** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | MANYAR |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Singapura Uji Coba Truk Tanpa Awak
P
ENGELOLA Pelabuhan PSA dan Kementerian Perhubungan Singapura mengadakan kerjasama dengan Scania dan Toyota untuk uji coba rangkaian truk tanpa awak atau pengemudi. Kerjasama dengan dua perusahaan otomotif itu dalam rangka merancang, mengembangkan dan uji coba sistem truk otomatis yang akan digunakan di jalan umum Singapura. Kerjasama ini memastikan Singapura selangkah lebih maju untuk sistem truk tanpa awak tersebut. Sebelumnya pada Oktober 2015 lalu, MOT dan PSA melakukan penandatanganan kerjasama untuk proyek tersebut. Dalam uji coba kelak, truk tanpa pengemudi tersebut akan mengangkut container dari satu terminal ke terminal yang lain di dalam pelabuhan. Pemanfaataan truk tersebut dilakukan sebagai langkah efisiensi operasional pelabuhan. Karena tanpa awak rangkaian truk ini diharapkan bisa bekerja secara konstan termasuk pada malam hari agar bisa mengurangi kemacaten lalu lintas. Pang Kin Keong, Ketua Komite Otonomi Transportasi Jalan Singapura (GEROBAK) dan Sekretaris Tetap Transportasi mengatakan, “Perusahaan truk seperti yang kita kenal sekarang ini merupakan industri padat karya. Kami menghadapi masalah kekurangan pengemudi. Gagasan menggunakan truk tanpa pengemudi ini bisa meningkatkan produktivitas baik di pelabuhan dan industri angkutan truk. Hal ini tentu akan membuka peluang bagi pengemudi truk untuk mengambil peran yang lebih tinggiterampil sebagai operator dan manajer armada“ Sedangkan Mr Ong Kim Pong, CEO PSA International Regional Asia Tenggara, menambahkan, “PSA sedang mempersiapkan terminal masa depan kita di Tuas. Jadi peralihan dari sistem truk klasik ke otomatis ini merupakan langkah yang tepat. Karena di masa depan kita dituntut untuk melayani pelanggan lebih baik melalui pergerakan kontainer yang cepat dan efisien. “ Scania dan Toyota diipilih berdasarkan pengalaman kedua perusahaan otomotif itu dalam pengembangan truk dan teknologi
INDONESIA SHIPPING TIMES
angkutan tanpa awak. Kedua perusahaan ini akan mengerjakan proyek pengembangan teknologi memungkinkan truk-truk bergerak dalam formasi seperti hulu dan gerbong, serta secara otomatis melakukan mengatur penempatan container ke dalam truk tersebut. Percobaan penggunaan rangkaian truk otomatis ini akan berlangsung dalam dua tahap selama tiga tahun dari Januari 2017 sampai Desember 2019. Tahap pertama, yang berlangsung sekitar satu tahun, akan fokus pada merancang, menguji dan memperbaiki teknologi untuk beradaptasi dengan kondisi setempat. Uji coba dilakukan oleh Scania dan Toyota di pusat-pusat penelitian masing-masing di Swedia dan Jepang. Dari hasil ujicoba ini, MOT dan PSA akan menyeleksi satu dari 2 perusahaan itu untuk melanjutkan kerjasama di tahap 2, yang akan masuk pada fase uji coba di Singapura sepanjang 10 km sepanjang Coast Highway sebelah barat . Uji coba tahap kedua ini akan dimulai dari Brani Terminal dan Terminal Pasir Panjang. Selanjutnya ke semua area pelabuhan, serta Terminal Pasir Panjang dan Pelabuhan Tuas.*** | HELLENICSHIPPING | SHIPPINGFORUM |
Selasa 10 Januari 2017
11
Konecranes Tuntaskan Akuisisi Terex MHPS
P
RODUSEN alat-alat bongkar muat asal Finlandia Konecranes telah menuntaskan akuisisi perusahaan Terex Material Handling Port Solution (MHPS). Dengan akuisisi ini, Konecranes memantapkan diri sebagai top leader industri peralatan bongkar muat pelabuhan. “Akuisisi perusahaan MHPS akan menjadi tonggak sejarah masa depan kita. Ini adalah prestasi besar untuk membawa Konecranes dan MHPS bersama-sama mewujudkan nilai lebih bagi pelanggan dan pemegang saham, “ungkap Christoph Vitzhtum, Direktur Utama Konecranes. Pada awal Agustus 2016, Komisi Eropa memberikan persetujuan atas kesepakatan akuisisi yang dilakukan Konecranes terhadap MHPS.
12
Selasa 10 Januari 2017
Sebelumnya Konecranes menanda tangani pinjaman dari lembaga pembiayaan sebesar EUR 1,5 miliar (USD 1,6 miliar) tanpa jaminan untuk mendanai rencana akuisisi. Fasilitas kredit yang mengikat termasuk sindikasi EUR 300 juta pinjaman berjangka dengan tenor tiga tahun, Pinjaman EUR 600 juta dengan jangka pelunasan tenor lima tahun dan fasilitas kredit revolving EUR 400 juta dengan tenor lima tahun, di samping EUR 200 juta fasilitas pinjaman penghubung.*** | WORLDMARITIME | SHIPPINGFORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES