Indonesia Shipping Times Edisi 11 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 60 • Vol IX • Sabtu 11

Maret 2017

TRAUMA KEBANGKRUTAN HANJIN, ALIANSI PERUSAHAAN PELAYARAN BENTUK JARING PENGAMAN

PELINDO III BORONG KERJA SAMA DENGAN 5 BUMN

BOS IKT TANTANG JOKOWI PERMUDAH ADMINISTRASI KENDARAAN PELABUHAN

DEVISA KAPAL OFFSHORE MENGALIR KE NEGERI JIRAN

CIKARANG DRY PORT BIDIK KA BARANG TUJUAN SURABAYA

01

Pelindo IIIBorong Kerja Sama Dengan 5 BUMN dan 1 Swasta

D

IREKTUR Utama (Dirut) PT Pelindo III (Persero), Orias Petrus Moedak, Jumat (10/3/2017) melakukan penandatangan kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan satu perusahaan swasta sekaligus.

Lima BUMN itu meliputi PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Pelni (Persero), dan Bulog. Sedangkan satu perusahaan swasta adalah PT Sriboga Flour Mill, perusahan yang bergerak di bidang produksi tepung terigu.

“MoU ini kami lakukan secara cepat, dengan harapan satu hingga dua bulan sudah terealisasi,” kata Orias, usai MoU yang digelar di kantor pusat Pelindo III. Bersama PT Pelayaran Samudera Djakarta Dloyd (Persero), Pelindo III MoU untuk pengadaan kapal, terutama kapal tunda dan pandu.

“Karena kebutuhan kapal kami bisa untuk pertambahan atau mengganti kapal-kapal kami untuk mendukung kinerja yang lebih baik di tahun ini,” jelas Orias didampingi Sunyoto, perwakilan dari PT Pelayaran Samudera Djakarta Dloyd (Persero).

Sedangkan dengan PT Barata Indonesia (Persero), yang bergerak dibidang pengadaan peralatan kepelabuhan atau crane.

“Daripada pesan keluar negeri, bisa dibuat lokal dengan spek yang sama dengan luar negeri dan sesuai kebutuhan Pelindo III akan sangat bermanfaat lagi,” ungkap Orias.

Dengan PT PGN, Pelindo III sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan pengelolaan gas alam cair (LNG) untuk mendukung kegiatan bisnis masing-masing. Kerjasama itu menyangkut bisnis pasokan gas bumi untuk operasional pelabuhan, pembangkit listrik, pemanfaatan dan pengembangan infrastrukut gas bumi dan gas alam cair (LNG).

Director of Commerce PGN, Danny Praditya menyebutkan, sebagai pemain utama bisnis gas bumi di Indonesia, PGN terus memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

“Dengan kerjasama ini kami dapat membantu Pelindo III dalam hal pemenuhan kebutuhan gas bumi di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III,” kata Danny.

Kerjasama dengan PGN juga sudah dilakukan

Pelindo III, sudah memiliki unit bisnis yang bergerak dalam bidang terminal LNG yang bertempat di Pelabuhan Benoa, Bali, yang saat ini juga menyalurkan gas untuk pembangkit listrik PLTDG Pesanggaran.

PGN juga akan membantu Pelindo III dalam hal penyiapan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), sumber daya manusia dalam bidang teknik, pembangkit listrik, dan penyediaan layanan jaringan telekomunikasi melalui jaringan kabel serat optik.

Untuk MoU dengan PT Pelni dan Bulog, Pelindo III merespon Rumah Pangan Kita (RPK), yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Bertiga melakukan penyiapan pusat-pusat logistik dan komoditas serta pengangkutan barang yang murah dan efisien khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Pelindo III nanti sebagai penyedia pusat logistik, mulai pelabuhan, gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Bulog yang menyediakan komoditaskomoditas, sedangkan Pelni nanti yang menyediakan pengangkutan untuk distribusi barang,” jelas Orias.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan beberapa pusat logistik yang ada di wilayah Pelindo III yakni Dompu, Waingapu, Rote, dan Kalabahi.

Program Rumah Kita memanfaatkan jalur-jalur pelayaran yang termasuk dalam rute Tol Laut.

Direktur Komersial Perum Bulog Febriyanto menyebut pihaknya siap mendukung pelaksanaan program RPK. “Bulog juga bisa memanfaatkan gudang-gudang logistik yang kami miliki di beberapa daerah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Pelni Elfien Guntoro menyebut peran perseroan yang dipimpinnya dalam program Rumah Kita adalah sebagai penyelenggara angkutan kapal tol laut guna pendistribusian komoditas yang dikelola oleh Bulog. Pelni juga diminta untuk menjamin ketersetiaan ruang angkutan di kapal tol laut untuk pendistribusian komoditas khususnya untuk angkutan-angkutan yang sudah terjadwal.

“Dari sisi angkutan Pelni siap untuk membawa komoditas Bulog, kami memiliki rute-rute pelayaran yang sudah terjadwal khususnya untuk wilayah timur Indonesia,” tandas Elfien.*** | SURYA.C0.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 11 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II dan KAI Kerja Sama Penanganan Barang KA Pelabuhan

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tentang rencana kerja sama penanganan barang menggunakan kereta api rute Gedebage-Pelabuhan Tanjung Priok dan kerja sama lainnya, di Indramayu, Jumat (10/3).

Penandatanganan nota kesepahaman ini, dilakukan langsung oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo II, Saptono R Irianto, dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, serta disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergi BUMN antara Pelindo II dan PT KAI dengan prinsip saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, kedua pihak melakukan kajian-kajian baik dari aspek finansial, teknis, komersial,

INDONESIA SHIPPING TIMES

operasional, legal, yuridis, ekonomis, dan aspek lainnya yang terkait dengan kemungkinan untuk melakukan kerja sama penanganan barang menggunakan kereta api rute GedebagePelabuhan Tanjung Priok

dan kerja sama lainnya. “Kami mendukung peningkatan pemanfaatan angkutan kereta api Gedebage-Tanjung Priok sebagai salah satu opsi angkutan kargo petikemas yang aman, relatif ramah lingkungan dan terpercaya untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan hinterland dalam rangka integrasi maritim-logistik yang lebih baik,� kata Saptono dalam siaran persnya, Jumat (10/3).

Pelindo II turut serta mendukung pemanfaatan kereta api Tanjung Priok untuk peningkatan konektivitas hinterland. Angkutan kereta peti kemas jalur Gedebage – JICT Tanjung Priok sudah dimanfaatkan sejak Juni 2016.

Sebelumnya, jalur kereta petikemas Gedebage hanya sampai Stasiun Pasoso, Tanjung Priok. Jalur peti kemas ini dibangun atas kerja sama PT Kereta Api Indonesia, PT KA Logistik, anak perusahaan Pelindo II PT Multi Terminal Indonesia, dan PT Mitra Adira Utama. |BERITASATU.COM| THRESA SANDRA DESFIKA |

Sabtu 11 Maret 2017

03

Garuda Gandeng Pos Indonesia Perluas Jaringan Layanan Kargo

P

OS Indonesia dan Garuda Indonesia bersinergi kembangkan layanan CargoposGaruda di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar.

Hal ini dimaksudkan untuuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengiriman barang secara door to door baik dari kota besar ke daerah pedesaaan maupun sebaliknya.

Bahkan bisa dilakukan antar daerah pelosok.

Sinergi dua BUMN ini diharapkan memudahkan pengiriman barang, khususnya barang ekspor.

Sebab salah satu kondisi yang melatarbelakangi adanya sinergi ini, mengingat Pos Indonesia sudah dikenal memiliki jangkauan pelayanan yang luas dan menjangkau seluruh pelosok dari perkotaan hingga pedesaan dengan layanan door to door.

Sementara Garuda Indonesia, memiliki kapasitas angkutan yang sangat memadai dan baru memiliki layanan cargo port to port.

“Kerja sama ini mengangkat konsep ‘Rural

04

Sabtu 11 Maret 2017

Logistik’ yang memberikan ruang untuk pengiriman barang cargo Garuda Indonesia yang selama ini dilayani melalui port to port untuk dapat diteruskan dengan layanan door to door ke seluruh jaringan distribusi Pos Indonesia di hampir 4.569 lokasi di Indonesia,” jelas Ira Puspadewi, Direktur Ritel dan Sumber Daya PT Pos Indonesia, di kantor Pos, Mall Level 21 XXI, Denpasar, Jumat (10/3/2017).

Direktur Cargo PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Sigit Muhartono, mengatakan secara koorporasi value added yang diperoleh Garuda Indonesia adalah tidak perlu secara khusus menambah outlet cargo.

“Namun cukup dengan membangun channeling di Pos Indonesia yang telah tersebar hingga ke pelosok, sehingga memungkinkan pelanggan Cargo Garuda untuk menikmati layanan pengiriman door to door,” imbuhnya.*** | TRIBUNNEWS.COM | AA SERI KUSNIARTI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Garuda Gandeng 6 Perusahaan Jasa Pengiriman Kejar Target Rp20 Miliar

S

EBAGAI upaya mendukung peningkatan ekspor via udara dan mendukung program Pemerintah Provinsi Sulsel, Garuda Indonesia Cargo regional Kalimantan, Sulawesi Maluku, dan Papua melakukan kerjasama dengan enam perusahaan jasa pengiriman.

Kerja sama untuk kegiatan ekspor ini dengan target volume mencapai 1.250 ton atau naik dari tahun 2016 yaitu 1.000 ton.

General Manager Garuda Indonesia regional Garuda Indonesia Cargo Kalimantan, Sulawesi Maluku, dan Papua,Rosevana R. Rorimpandey menjelaskan, kerjasama pengiriman komoditi ekspor ini berlangsung selama tiga bulan, dimana setiap bulannya akan dilakukan evaluasi.

“Kami melayani seluruh rute, termasuk beberapa tujuan rute reguler seperti Hongkong, Kuala Lumpur, Singapura. Namun untuk tahun ini ada rute baru, yaitu Jepang.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kalau tahun 2016, kami belum membuka rute ekspor ke sana,” kata Rosevana, pada inipasti.com, Jumat (10/3/2017) usai pembukaan Garuda Travel Fair.

Rosevana mengaku optimis, kerjasama yang dilakukan bersama dengan enam perusahaan cargo akan mencapai target nilai ekspor Rp 20 miliar, dengan volume ekspor 1.250 ton.

“Dengan bantuan para agen bea cukai kemudian balai karantina serta pemerintah target ini bisa tercapai. Selama tiga bulan, kami akan mengenjot aktifitas ekspor via udara ini,”terang Rosevana.

Rosevana harap akan ada perusahaan eksportir baru, yang dapat digarap, apalagi adanya pasar ekspor baru dibuka menjadi peluang buat peningkatan nilai ekspor.*** | INIPASTI.COM | IIN NURFAHRAENI|

Sabtu 11 Maret 2017

05

Menko Luhut: Labuh Jangkar Batam Potensi Besar Pendapatan Negara

M

ENTERI Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan segera menggesa penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di Batam, dan Kepri pada umumnya, sebagaimana keluhan para pengusaha dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Hal itu disampaikan Menko Luhut di gedung VVIP Bandara Hang Nadim Batam kepada puluhan pelaku usaha dari berbagai bidang, yang difasilitasi sesi tanya jawab, usai mengunjungi kawasan indusri di Batam dan Pulau Tolop di Kecamatan Belakangpadang, Jumat (10/3/2017).

Dalam sesi tanya jawab, para pengusaha mempertanyakan kewenangan pengawasan (pengurusan izin-red) antara TNI AL dengan Dishub. Dalam pengurusan beberapa izin, para pengusaha di Bintan ini mengaku mengeluarkan biaya lebih mahal.

Selanjutnya, pengusaha Batam juga mempertanyakan persoalan FTZ yang dinilai masih membingungkan. Keluhan lainnya terjadi pada pengurusan lahan yang dinilai masih lamban progresnya dari BP Batam, sehingga menimbulkan keresahan pada investor yang akan menanamkan modalnya di Batam.

Selanjutnya izin reklamasi. Di mana dalam hal ini bila mengurus lahan, mengalami hambatan seperti yang terjadi saat ini di BP Batam.

Sementara Pemko Batam tidak akan mengeluarkan izinnya. Selain itu juga persoalan kenaikan tarif labuh tambat oleh BP Batam tambat, yang dinaikkan secara sepihak tanpa diskusi bersama INSA. Padahal, potensinya sangat besar jika mau digarap.

“Sejak dulu, instansi-instansi kita “single fighter” sesuai alirannya masing-masing. Soal kewenangan antara TNI AL atau Dirjen Perhubungan, nanti Selasa kita rapatkan di Jakarta bersama Gubenur Kepri. Jangan sampai terlalu banyak bertanggung jawab, nanti biayanya banyak dikelurkan pengusaha,” kata Luhut menjawab keluhan pengusaha.

Persoalan yang terjadi di Kepri, lanjut Luhut,

06

Sabtu 11 Maret 2017

sudah terlalu banyak. Hal itu sepengetahunnya atas sepeninggalan Pemimpin BP Batam yang lama. Sehingga tidak mudah untuk menguraikan satu-persatu dalam waktu yang cepat.

“Soal lahan jangan juga terlalu lama diselesaikan, harus segera ya Pak Agus. Saya rasa 2,5 tahun baru dapat selesai itu waktu yang lama.

Berarti tinggal 1,5 tahun lagi,” ujarnya setelah mendengar pemaparan dari Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana Wirakusuma, yang menyebutkan membutuhkan waktu 2,5 tahun menyelesaikan persoalan lahan di Batam.

Luhut mengatakan, akan menuntaskan masalah labuh jangkar kapal di Batam dan Kepri pada umumnya, yang sampai saat ini tidak jelas siapa pihak bertanggung jawab.

“Saya tadi lihat dari helikopter. Pak Gubernur bilang itu tidak jelas siapa yang menerima uangnya. Ini kan aneh, masak di depan mata tapi nggak tahu siapa bertanggung jawab,” ujarnya.

Ditambahkan, Singapura saat ini tengah melakukan reklamasi besar-besaran sehingga tidak ada ruang lagi untuk kapal-kapal berlabuh di negara itu. Dengan kondisi itu, tentunya menjadi menguntungkan untuk Indonesia.

“Seharusnya banyak pendapatan dari sektor itu ke pemerintah. Jadi harus ada solusi karena tidak mungkin itu tidak bayar,” kata dia.

Tarif yang dibuat, kata dia, harus kompetitif, di bawah harga dari Singapura dan Malaysia.

Dengan demikian memiliki ketertarikan untuk kapal labuh tambat di Indonesia.

Luhut juga menekankan kembali, kehadirannya di Batam untuk mencari solusi, bukan untuk mencari siapa yang salah. Solusi, katanya, sangat penting untuk menyelesaikan masalah dari pada mencari siapa yang bertanggung jawab.

“Jadi, memang saya ke sini untuk mendengarkan keluhan dan mengidentivikasi masalah.

Kami ingin mencari solusinya agar mendapat manfaat dari potensi yang ada,” tutupnya.*** | BATAMTODAY.COM | HADLI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bos IKT Tantang Jokowi Permudah Adminstrasi Kendaraan Pelabuhan

I

NDONESIA Kendaraan Terminal (IKT), saat ini tengah mewacanakan pembangunan showroom kendaraan, khususnya roda empat atau lebih yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantinya, konsep dari gerai kendaraan tersebut akan berbeda dari pada tempat jualan lain di Indonesia.

President Director IKT Armen Amir mengatakan mengapa berbeda, jadi nantinya calon pemilik kendaraan, tidak akan menunggu waktu lama untuk membawa kendaraannya pulang dengan alasan syarat administrasi, seperti perpajakan dan plat. Dengan konsep tersebut, ia memberi tantangan kepada jajaran terkait di era Presiden Joko Widodo dalam hal itu.

“Kami tantang nih pemerintah (Jokowi), bisa tidak satu hari. Faktur pajak keluar, urusan polisi selesai dan sebagainya,” kata Armen di kantornya, kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Terkait masalah pajak, ia ingin agar masingmasing dari Dinas Pendapatan Daerah dapat dikumpulkan di gerai tersebut nantinya. Bahkan, jika perlu Dinas Pendapatan yang ditempatkan bukanlah skala daerah, melainkan nasional. Hal itu bertujuan agar pembeli kendaraan di showroom tidak hanya berdomisili di Jakarta.

“Bisa saja, untuk umum atau perorangan. Kan nanti ada dinas pendapatan daerah, misal daerah Bogor ada, atau bikin Dinas Pendapatan Nasional,” ujarnya.

Konsep itu menurut dia, melihat dari perilaku pasar di tanah air yang ingin melihat lebih dekat dapur dari suatu produk. Apalagi jika berbicara, produk otomotif dengan status impor, bukan buatan lokal.

“Nah dia bisa langsung tunjuk, kemudian langsung transaksi lalu bisa pulang. Itu sederhana, tetapi tidak ada yang mikirin,” kata dia.

Bentuk fisik dari rencana itu ialah sebuah gedung yang berdiri di tanah seluas sekitar dua hektar. Bagi dia, seluruh produsen otomotif dapat menjadikan lokasi tersebut untuk arena jual beli kendaraan. Yang mana, pada bagian atas akan menjadi lokasi pameran atau display kendaraan, sedangkan bagian bawah lokasi transaksi.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Lantai bawah ada bank, dinas pendapatan, polisi. Jadi ketika selesai dapat ambil mobil dan plat sudah keluar,” kata Armen.

Selain itu Armen berharap para asosiasi atau pihak yang kerap menyelenggarakan pameran otomotif, baik itu berskala nasional maupun internasional dapat memanfaatkan lokasi showroom dalam penyelenggaraan pameran. Begitu juga, dengan adanya diler mobil yang berlokasi berdekatan dengan pelabuhan.

“Buat apa ada GIIAS dan IIMS, besok itu (GIIAS dan IIMS) tidak perlu biaya lagi di tempat sini saja. tiap hari kok. Semua merek terbaru jika ada, dapat diluncurkan di situ. Buat kemajuan industri otomotif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa planning tersebut akan dimulai pada 2018 dan selesai 2021 dengan jumlah investasi Rp4,4 triliun.

Dalam pembangunannya, akan beriringan dengan pengembangan lahan sebesar 14 hektar disekitarnya untuk lokasi berfasilitas Vehicle Processing Center. Seperti misalnya, membongkar atau memasang aksesoris kendaraan, termasuk juga bongkar alat berat yang akan diekspor.

“Lokasi kami yang semuanya tanah milik Pelindo, yang semuanya sudah diserahkan ke anak ini (IKT),” ungkapnya.

Armen menambahkan, pihaknya mengaku sudah mendapat respon positif dari tiap Agen Pemegang Merek (APM) terkait rencana tersebut.

Walaupun , secara keseluruhan dirinya belom memulai pembicaraan kepada pemangku kepentingan terkait, mengingat dalam pelaksanannnya akan banya memerlukan bagian tersebut.

“Itu-kan cuma aspek administrasi dan perizinan. Masa sih pemerintah tidak mendukung,” kata Armen.

Namun jika terealisasi, lokasi showroom dapat berubah tidak di Pelabuhan Tanjung Priok, melihat dari pembangunan terminal kendaraan di wilayah Patimban. “Tapi prinsip fungsinya akan kami siapkan, baik itu di Patimban, maupun tidak dengan Patimban,”*** | CNNINDONESIA.COM | HAFIDZ MUKTI | Sabtu 11 Maret 2017

07

Cikarang Dry Port Bidik Koneksi Kereta Api Barang Tujuan Surabaya

B

ISNIS logistik yang tengah tumbuh, menyebabkan PT Cikarang Inland Port optimistis, bisa mengerek volume barang di pelabuhan darat tersebut. Pengelola Cikarang Dry Port ini menargetkan bisa menambah volume barang hingga 45,82% tahun ini. Yakni dari sekitar 60.000 sampai 70.000 peti kemas 20 kaki menjadi 100.000 unit peti kemas ukuran 20 kaki atau TEUs. Target ini memang masih kecil dibandingkan kapasitas Cikarang Dry Port. Pelabuhan ini bisa menampung hingga 400.000 TEUs per tahun.

Menurut Imam Wahyudi, General Manager Commercial PT Cikarang Inland Port, target tersebut salah satunya berasal dari pusat logistik berikat kedua di Cikarang Dry Port yang mulai beroperasi. Pusat logistik ini akan menampung komoditas dengan kapasitas sebanyak 3.000 ton. Sayang, Imam belum bersedia membeberkan identitas komoditas itu.

Yang jelas, pusat logistik tersebut segera beroperasi. “Pusat logistik berikat tersebut akan kami luncurkan satu hingga dua bulan mendatang,” kata dia, saat KONTAN temui di kantornya, Rabu (8/3).

Nanti, gudang pusat logistik berikat ini bakal ada di atas lahan seluas satu hektare. Tak tertutup kemungkinan, Cikarang Inland memperluas kawasan gudang tersebut hingga mencapai empat hektare. Tapi, itu semua tergantung permintaan pasar.

Anak usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) ini sudah memiliki pusat logistik berikat pertama yang khusus menampung komoditas kapas. Pusat logistik berikat ini berdiri di areal seluas 5.000 meter persegi (m) dengan kapasitas 1.500 ton.

Mulai tahun ini, Cikarang Inland Port juga akan menambah komoditas di pusat logistik berikat itu, yakni dengan komoditas mineral.

Lagi-lagi Imam tidak merinci jenis mineral yang dimaksud. Tapi ia memastikan tempat penyimpanan komoditas mineral ini bakal terpisah dengan kapas.

Selain itu, Cikarang Inland Port juga tengah mengoptimalkan layanan pada tahun ini. Mi-

08

Sabtu 11 Maret 2017

salnya mulai memaksimalkan angkutan kereta api logistik. Setelah kereta api logistik sudah terhubung dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Cikarang Dry Port, perusahaan ini tengah mengupayakan koneksi angkutan sejenis hingga ke Stasiun Benteng, Surabaya.

Sayang, Imam tidak merinci lebih detail soal waktu pengoperasian jalur ke kota buaya tersebut. Namun pihaknya segera mengoperasikan layanan smart port. Lewat layanan ini, pengguna Cikarang Dry Port bisa mendapat layanan terintegrasi dari Cikarang Inland Port. “Tahun ini layanan tersebut kami mulai,” jelasnya.

Aksi lain yang tidak kalah penting adalah upaya memperbesar kapasitas barang. Rupanya, perusahaan ini punya ambisi bisa menampung hingga 2,5 juta TEUs per tahun. Target ini bakal diangsur secara perlahan, dengan lonjakan antara 20%-30% per tahun. Nah, sampai akhir tahun ini, target kapasitas bisa mencapai 800.000 TEUs. Imam optimistis, target tersebut bisa tercapai lantaran pasar logistik yang besar di sekitar Cikarang. Ia menghitung, sekitar 62% dari total volume barang di Pelabuhan Tanjung Priok lari ke Cikarang Timur dan sekitarnya. Mayoritas pengguna pelabuhan darat tersebut berasal dari industri otomotif, makanan dan minuman, ritel, kapas, kimia dan tekstil.*** | KONTAN.CO.ID | WAHYU SATRIANI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bea Cukai Lampung Ditetapkan Jadi Wilayah Bebas Korupsi foto: republika.co.id

B

EA Cukai terus berupaya melakukan perbaikan baik dari segi pelayanan maupun pengawasan. Salah satunya seperti yang baru saja dilakukan oleh Bea Cukai Lampung.

Pada Selasa (7/3) Bea Cukai Lampung ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kantor Bea Cukai Lampung, Sehat Yulianto, mengungkapkan dirinya dan seluruh jajaran pegawai Bea Cukai Lampung bertekad untuk menjadi salah satu kantor percontohan dalam menjadi Zona Integritas untuk menuju kantor WBK dan WBBM. “Dalam hal pengguna jasa menemukan pegawai yang tidak memberikan pelayanan prima bahkan menemukan tindak korupsi, pengguna jasa dapat melaporkan ke unit kepatuhan internal Bea Cukai Lampung,�

INDONESIA SHIPPING TIMES

kata dia.

Hal ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi yang sedang dilakukan oleh Bea Cukai. Perlu diketahui bahwa dalam meningkatkan integritas pegawai Bea Cukai juga telah menjalankan program couching, mentoring, dan counselling.

Tak hanya itu, Bea Cukai juga melakukan spot-check yang berkelanjutan untuk terus menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas. Ke depannya Bea Cukai juga akan menerapkan sistem IT dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai sehingga tingkat kerawanan integritas dapat ditekan.*** | REPUBLIKA.CO.ID | DWI MURDANINGSIH |

Sabtu 11 Maret 2017

09

Dan Pendapatan Kapal Offshore Itu Pun Mengalir ke Negeri Jiran.....

P

EMBANGUNAN kapal-kapal Offshore Supply Vessel yang pada awalnya diagendakan akan selesai di tahun 2017 ternyata menunjukkan sebuah angka yang mengejutkan.

Dari data Seatrade UK diketahui bahwa sebenarnya tahun 2017 ini kapal kapal Supply yang siap delivery berjumlah 465 kapal dengan Malaysia dan Si-ngapura menempati posisi pertama dan kedua sebagai negara pemesan kapal.

Secara jumlah, para owner Malaysia memesan 109 kapal, Singapore 96 unit, sementara para juragan kapal China memiliki pesanan sebanyak 36 kapal, Amerika 28 kapal dan UAE 24 kapal. Tapi kapal pesanan yang dibuat itu hanya 15 saja yang benar-benar delivery sejauh ini di tahun 2017. Selebihnya masih dalam tahap negosiasi untuk penjadwalan ulang atau bahkan di gagalkan sama sekali karena pasar yang lesu di Asia Tenggara.

Sementara daftar kapal Supply yang akan delivery di tahun 2018 menunjukkan penurunan yang sangat tajam, dengan hanya berjumlah 6 unit. Bisa dikatakan bahwa pasar yang belum mampu menyerap kapal dari tahun 2017 membuat perusahaan-perusahaan kapal tidak berani membangun kapal sementara ini.

Perusahaan Malaysia Nam Cheong menjadi perusahaan yang memiliki pesanan paling banyak di nagara jiran tersebut dengan 56 kapal

10

Sabtu 11 Maret 2017

supply bernilai USD 746 juta yang seharusnya delivery di 2017. Perusahaan Coastal Contract menjadi perusahaan kedua yang memiliki pesanan terbanyak di 2017 ini dengan jumlah 28 kapal bernilai USD 322 juta.

Lantas ke mana kapal kapal itu akan bekerja setelah delivery masih menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik, apalagi buat Indonesia yang menganut asas cabotage untuk sebagian besar jenis kapal. Kewajiban berbendera Indonesia buat kapal kapal Supply yang bekerja di Indonesia sebenarnya bukan tidak diantipasi oleh para juragan Malaysia dan Singapore.

Dengan kegiatan pengeboran yang sangat besar di Indonesia, mata mereka tidak pernah lepas mengawasi apa yang terjadi di negara kita.

Meng-Indonesiakan bendera bendera kapal mereka bukan lah halangan. Ada yang bekerjasama dengan Perusahaan Indonesia dengan Komposisi 51:49 antara Indonesia dan mereka.

Bahkan ada yang hanya menitipkan kapalnya saja di Indonesia dengan membuat perusahaan remote di negara kita.

Sejauh ini hal tersebut belum terjangkau oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut karena domain nya bukan di lembaga tersebt. Bagi Hubla, sepanjang berbendera Indonesia saja itu sudah mendatangkan pemasukan dari Kebangsaan kapal itu sendiri. Sementara buat sebagian besar pemilik kapal Indonesia, hal tersebut seperti melepas serigala berbulu domba di kandang domba yang secara pasti akan memangsa mereka satu persatu.

Pada akhirnya muncul kekhawatiran para pemenang cabotage dari sisi Investasi tetaplah para juragan kapal negara tetangga, sementara kita hanya menang dari jumlah bendera dan pemasukan dari sertifikat kapal saja. Sesuatu yang sebaiknya dijadikan pekerjaan bersama antara berbagai Kementrian terkait.*** | EMARITIM.COM | FORKAMI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapal Pesiar Kazakstan Bertenaga Matahari Beroperasi di Raja Ampat

S

EBANYAK enam unit kapal pesiar katamaram asal negara Kazakstan beroperasi di Kabupaten Raja Ampat guna memudahkan wisatawan mengunjungi pulau-pulau wisata.

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati di Sorong, Jumat (10/3) mengatakan, enam kapal pesiar tersebut tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) tetapi menggunakan tenaga matahari.

Dia mengatakan, kapal pesiar asal Kazakstan tersebut didesain menggunakan mesin sinar matahari agar ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar minyak polusi.

Menurut dia, investor kapal pesiar tersebut telah menyetujui untuk memberikan 10 persen hasil keuntungan kepada pemerintah daerah dalam hak ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bukan hanya itu, kata dia, kapal pesiar katamaran tersebut akan di perbanyak hingga mencapai 100 unit untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat.

“Baru enam unit kapal yang tiba di Raja Ampat dan akan terus ditambah hingga jumlahnya menjadi 100 unit pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada investor yang berkenan bekerja sama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Raja Ampat.

“Kami yakin dengan adanya kapal pesiar ini semakin banyak wisatawan mancanegara akan berkunjung ke pulau-pulau Raja Ampat yang merupakan destinasi wisata dunia,” ungkapnya.*** | REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM |

Sabtu 11 Maret 2017

11

Trauma Kebangkrutan Hanjin, Aliansi Pelayaran Raksasa Sepakat Bentuk Wadah Deposit

L

IMA perusahaan pelayaran raksasa yang tergabung dalam aliansi bisnis menyebutkan akan membentuk wadah independen untuk mengelola dana deposit dari masing-masing anggota perusahaan pelayaran. Dana ini akan digunakan jika salah satu dari operator pelayaran tersebut mengalami kebangkrutan.

Kelima perusahaan pelayaran yang tergabung dalam aliansi tersebut adalah HapagLloyd, K Line, Mitsui O.S.K. Baris (MOL), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) dan Yang Ming. Melalui strategi kontingensi, dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk mem-back up operasional perusahaan pelayaran yang terancam bangkrut.

Pengelolaan dana yang bersifat independen tersebut juga sekaligus untuk meyakinkan tetap dikirimnya barang ke pelabuhan tujuan oleh salah satu operator dari aliansi tersebut.

12

Sabtu 11 Maret 2017

Bagi 5 perusahaan pelayaran yang tergabung dalam aliansi tersebut, penyusunan rencana tersebut memang dimaksudkan sebagai jarring pengaman pasca bangkrutnya perusahaan pelayaran asal Korea Selatan, Hanjin.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya, kelima perusahaan pelayaran yang tergabung dalam aliansi mulai menata jalur pelayaran mulai April 2017. Dalam rencana tersebut, aliansi akan mengoperasikan 240 kapal di 32 layanan yang menghubungkan lebih dari 75 pelabuhan utama di seluruh Asia, Eropa Utara, Mediterania, Amerika Utara, Kanada, Meksiko, Amerika Tengah, Karibia, benua India dan Timur Tengah dengan berbagai koneksi langsung dari pelabuhan ke pelabuhan.*** |WORLDMARITIMENEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES