INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
Januari 2017 No 09 • Vol IX • Rabu 11
KEJAR TARGET DWELLING TIME 2 HARI
INSW JALANKAN 3 STRATEGI JITU
ONGKOS LOGISTIK MAHAL, KEMENHUB GAGAS TOL UDARA DI PAPUA
ASTRA DAN MITSUBISHI CALON KUAT MITRA PELINDO II DI PATIMBAN
HYUNDAI TUTUP GALANGAN KAPAL GUSAN SHIPYARD
MAERSK LINE JALIN KERJASAMA DENGAN ALIBABA
01
Ini Dia, Strategi Jitu INSW Percepat Dwelling Time
D
ALAM rangka memenuhi paket kebijakan pemerintah XV, Indonesia National Single Window (INSW) telah menyiapkan strategi yang diharapkan mampu menekan dwelling time atau waktu tunggu hingga 2 hari. Deputi Operasi dan Pengembangan Sistem Pengelola Portal INSW Muwasiq M. Noor mengatakan pihaknya memiliki tiga langkah penting yang harus digenjot. Pertama, INSW akan mendorong integrasi rekomendasi perizinan oleh dengan instansi penerbit izin dapat segera dijalankan secara online atau single submission. “Itu akan memotong banyak waktu pre-clearance yang selama ini terjadi, karena meskipun pengajuan perijinan di instansi sudah online, tetapi persyaratan rekomendasi dari instansi pemberi rekomendasi masih dibawa manual. Jadi dari hulu ke hilirnya belum total elektronik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/1/2017). Kedua, dia mengungkapkan INSW menargetkan untuk menjalankan single submission tersebut secara penuh pada 2017. Penerapan secara penuh ini, kata Muwasiq, yakin akan memotong waktu pelaku usaha yang selama ini harus mondar-mandir mengurus izin ke instansi pemberi rekomendasi. Dalam single submission, INSW akan berperan mendistribusikan permohonan ke sistem online milik instansi terkait. Dengan cara ini, eksportir atau importir tidak perlu menunjukan dokumen asli untuk keperluan rekomendasi. Ketiga, dia mengungkapkan integrasi Inaportnet dengan INSW pada kuartal I 2017. “Dengan Inaportnet kita sedang ujicoba integrasi, diawali dengan integrasi informasi dwelling time dari terminal operator, data pergerakan barang dan container sudah diintegrasi ke masing masing Pelindo,” paparnya. Kemudian, data tersebut dikirim ke Inaportnet serta INSW. Integrasi antara Bea Cukai, K/L, otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, syahbandar
dan operator angkutan barang di pelabuhan sangat penting. Jika Inaportnet tidak segera diintegrasikan dengan INSW, dia menilai Tradenet yang sudah ada di INSW tidak akan efektif karena tidak diikuti kecepatan pelayanan barang. Rencananya, INSW akan melakukan peninjauan integrasi dengan Inaportnet serta operator terminal pada minggu ini. Setelah integrasi Inaportnet dan optimalisasi single submission, Muwasiq mengungkapkan pihaknya akan mengejar penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Seperti yang diketahui, INSW ditugaskan menjalankan fungsi ISRM yang mengintegrasikan profil risiko masyarakat usaha agar seragam antara satu instansi dengan yang lainnya. “Bila ini dapat berjalan, dia yakin pelaku usaha tidak akan merasa ada perlakuan ‘anak tiri’ dan ‘anak emas’ dalam perizinan ekspor dan impor karena perilaku mereka nantinya yang akan menentukan apakah layak diberikan fasilitas atau malah layak dihukum bila melakukan pelanggaran, tidak ada lagi area abu abu,” tegasnya.*** | BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com
02
Rabu 11 Januari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Paksa Ongkos Logistik Turun,
Kemenhub Rancang Tol Udara di Papua
K
EMENTERIAN Perhubungan tengah menyusun strategi untuk menurunkan biaya logistik, seperti bahan pokok hingga bahan bangunan yang masih tinggi di wilayah Papua, terutama di wilayah pegunungan. Mahalnya harga logistik dinilai memperlambat pembangunan di wilayah tersebut. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, Agus Santoso mengatakan, tol laut ternyata tidak mampu memberi pengaruh terhadap penurunan harga di wilayah pegunungan di Papua. Untuk itu, diperlukan pengembangan tol udara, atau jembatan udara untuk menekan disparitas harga tersebut. Agus menjelaskan, dalam dua tahun belakangan ini, pihaknya telah melakukan survei lapangan di wilayah Papua, mulai dari pinggir pantai hingga pegunungan dan pedalaman. “Dengan tol laut harga memang sudah turun 20-30 persen, namun ke pedalaman dan pegunungan ditemukan bahwa harga ini masih tetap seperti semula. Karena tol laut itu barang diturunkan dari pantai-pantai jadi murah hanya dekat situ, nah menuju pegunungan ini yang mahal, makanya konsep ini
INDONESIA SHIPPING TIMES
sudah dibikin, yaitu jembatan udara, atau tol udara,” kata Agus di kantor Balitbang Kemenhub, Selasa 10 Januari 2017. Ia menjelaskan, konsep ini berbeda dengan penerbangan perintis. Konsep tol udara ini menjangkau titik-titik untuk mencapai pedalaman. Wilayah pedalaman yang akan disasar sedang dipertimbangkan dan dikaji oleh pihaknya dan pemangku kepentingan. “Pedalaman seperti apa yang akan dikembangkan itu yang menjadi diskusi kita, ini yang perlu digelar di pulau Papua ini, yang akhirnya bisa memberikan dampak kepada penurunan harga,” kata Agus. Mengenai siapa yang akan menyediakan pesawat, Agus mengatakan, akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Pihaknya juga sedang mengkaji pesawat seperti apa yang cocok untuk terbang ke daerah pedalaman. “Tipenya sedang didiskusikan, karena tidak semua tipe cocok di pegunungan, yang cocok itu memang yang untuk penumpang dengan jumlah hanya belasan, seperti Hercules,” katanya. *** | VIVANEWS.COM | DAURINA LESTARI | Rabu 11 Januari 2017
03
Astra dan Mitsubishi Calon Kuat Mitra Pelindo II di Patimban
P
ELINDO II dan perusahaan Jepang yang terpilih akan patungan untuk menyetor Rp 4 triliun atau 10 persen dari total investasi Pelabuhan Patimban. Pemerintah akan menunjuk PT Pelindo II (Persero) menjadi operator Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat. Selanjutnya, Pelindo II akan menggandeng perusahaan asal Jepang untuk mengoperasikan pelabuhan yang dibangun dengan utang dari negeri sakura tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, terdapat dua kemungkinan perusahaan swaasta Jepang yang akan menjadi pengelola Pelabuhan Patimban bersama dengan Pelindo II. “Nanti ada apakah Astra atau Mitsubishi,” ujar Luhut, Senin (9/1). Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya mengatakan, nantinya Pelindo II bersama salah satu badan usaha Jepang tersebut akan menyetorkan 10 persen dari total investasi yang dikeluarkan, yakni sebesar Rp 4 triliun. Elvyn menyatakan, Pelindo akan memiliki 51 persen saham pengelolaan sebagai perwakilan dari pemerintah. “Sementara pihak Jepang hanya 49 persen, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya, Senin (9//1). Megaproyek pelabuhan internasional ditaksir menelan investasi Rp 43 triliun. Sebanyak 79 persen dana berasal dari utang luar negeri Jepang. Selanjutnya, 11 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 10 persen dari badan usaha pengelola pelabuhan.
04
Rabu 11 Januari 2017
Pelindo II sebelumnya sudah berkongsi dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang dalam mengelola pelabuhan, antara lain PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) di Tanjung Priok, Jakarta. Pelindo II juga berpartner dengan Mitsui Co.Ltd. dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisa ( NYK Line) di NPCT1, selain dengan PSA International, Singapura. Yang pasti, Elvyn menyatakan, Pelindo II adalah akan memastikan Pelabuhan Patimban tidak menjadi kompetitor pelabuhan lainnya, terutama Pelabuhan Tanjung Priok. “Jadi komplemen, (Patimban) melengkapi Tanjung Priok,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jajarannya masih berfokus menyelesaikan Detailed Engineering Design (DED). Penyelesaian desain tersebut akan berjalan simultan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh pemerintah daerah. Budi manargetkan, seluruh kebutuhan tersebut akan selesai pada kuartal III tahun 2017. Yang jelas, pemerintah ingin agar tahap pertama pengoperasian Pelabuhan Patimban ini dapat berjalan di awal tahun 2019. “Mestinya semester pertama 2019 (selesai). karena kita tau ini konstruksinya tidak begitu complicated. Cuma dermaga dan bangunan-bangunan saja. Jalan juga cepat (selesai terbangun),” ujar Budi.*** | KATADATA.CO.ID | MIFTAH ARDHIAN |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Ya Ampuun, Pemerintah Belum Ajukan Lokasi Patimban ke Pemprov Jabar
S
EKRETARIS Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat belum mengajukan penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, kepada pemerintah provinsi. “Proses pengajuan penetapan lokasi harus mengikuti tahapan di mana pemerintah pusat harus menuntaskan terlebih dahulu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang sampai saat ini belum tuntas,” kata Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa, 10 Januari 2017. Menurut Iwa, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menuntaskan revisi Peraturan Daerah RTRW Barat yang memasukan Patimban menggantikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang. “Alhamdulilah, kami dari Pemprov Jawa Barat baru menyelesaikan itu, kalau RTRW nasional sudah ada, tinggal proses rekomendasi penentuan lokasi,” kata dia. Iwa mengatakan Pemprov Jabar sangat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga jika rekomendasi penetapan lokasi diajukan oleh pemerintah pusat maka dirinya menjanjikan proses penetapannya tak akan lama. “Apabila rekomendasinya sudah ada di kita maka nantinya tidak akan butuh waktu lama,” kata dia.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Iwa memastikan Jepang akan membiayai Pelabuhan Patimban dan dengan kepastian ini maka Pemprov Jabar dan Pemkab Subang berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan. “Jadi kami harus belajar dari Cilamaya yang sangat lama prosesnya. Pelabuhan Patimban harus bisa sesuai jadwal,” katanya. Saat ini, kata Iwa, sejumlah lahan di lokasi sudah akan dibebaskan oleh Pemkab Subang, yakni terkait dengan jalan akses menuju pelabuhan dan poses pembebasan akan beriringan setelah proses dokumen selesai. Sementara itu, Dinas Perhubungan Jawa Barat masih menunggu rencana induk kepelabuhan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang yang disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Rencana induk diperlukan untuk menyusun sejumlah hal teknis terkait Patimban yang sudah disusun lebih dahulu dalam studi yang sudah digelar Kemenhub. Rencana induk dibutuhkan untuk Amdal dan rekomendasi penetapan lokasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik.*** | ANTARA | TEMPO.CO | Rabu 11 Januari 2017
05
Alhamdulillah, Pengguna Transportasi Laut di Makassar Naik 1.76%
P
ERGERAKAN pengguna jasa moda transportasi laut melalui Pelabuhan Makassar pada periode libur akhir tahun lalu hanya mampu tumbuh sebesar 1,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Merujuk pada data Posko Angkutan Laut Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 di Pelabuhan Makassar, pergerakan penumpang pada periode itu sebanyak 45.432 penumpang dari periode tahun sebelumnya 44.643 penumpang. Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Adolf R. Tambunan mengemukakan kendati pergerakan penumpang hanya tumbuh tipis, kecenderungan pemanfaatan jasa moda transportasi darat melalui Makassar tetap menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai alternatif moda. “Animo masyarakat untuk mudik dengan menggunakan kapal laut tetap stabil, apalagi periodenya bertepatan dengan liburan sekolah,� katanya saat penutupan posko Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Makassar, Senin (9/1/2016). Secara terperinci, pertumbuhan penumpang hanya terjadi pada segmen keberangkatan melalui Pelabuhan Makassar yakni 3,9% menjadi 21.272 penumpang, sedangkan yang tiba di
06
Rabu 11 Januari 2017
pelabuhan tersebut sebanyak 24.160 penumpang atau tetap stagnan dari tahun lalu. Di sisi lain, angka kunjungan kapal yang melalui Pelabuhan Makassar pada periode akhir tahun tersebut justru melonjak hingga 25% menjadi 84 call dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 67 call. Adapun pergerakan penumpang yang melalui Pelabuhan Makassar pada periode akhir tahun hanya terkonsentrasi pada beberapa destinasi pelabuhan tujuan di kawasan timur Indonesia. Sebagai gambaran, pada periode Natal dan Tahun Baru 2017 pergerakan penumpang dengan dari dan menuju Bau Bau, Sulawesi Tenggara, paling tinggi mencapai 13.620 orang atau sekitar 30% dari total penumpang. Menurut Adolf, pelaksanaan angkutan laut di periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 atau Nataru secara keseluruhan berjalan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, terkhusus dari sisi kesiapan fasilitas penunjang, layanan kesehatan hingga keamanan.*** | BISNIS.COM | AMRI NUR RAHMAT |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dari Sunda Kelapa, Kapal Pelni Resmi Layani Rute Kep Seribu
M
ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (10/1/2017), meresmikan pengoperasian kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dengan tujuan Kepulauan Seribu di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Pelni menyiapkan KM Express Bahari 3B dengan rute Sunda Kelapa-Pulau Tidung. Peresmian ini juga dihadiri oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono, dan Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengoperasian rute tersebut merupakan sistem baru pelayaran ke Kepulauan Seribu sehingga kejadian yang seperti pada KM Zahro Express tidak terulang lagi. “Ini satu upaya kita membuat pelayaran nasional yang baru, pelayanan rakyat yang baru. Dalam musibah, ada hikmah. Kami bertekad untuk membuat sistem pelayaran yang baru,” ujar Budi Karya.
INDONESIA SHIPPING TIMES
KM Express Bahari 3B merupakan kapal cepat buatan tahun 2005 yang menggunakan bahan fiber pada badan kapal. Kapal ini mempunyai kapasitas angkut 208 orang ditambah 6 awak kapal. Budi Karya mengungkapkan, ke depannya terdapat lima kapal dari Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk melayani pelayaran ke Kepulauan Seribu. “Kali pertama, ini lima kapal. Jadi tiga (kapal) Pelni dan dua (kapal dari) ASDP. Ada yang berangkat dari sini (Pelabuhan Sunda Kelapa), ada yang berangkat dari (Pelabuhan) Kali Adem,” tandasnya. Sekadar informasi, selain KM Express Bahari 3B, kapal Pelni lainnya yang melayani Kepulauan Seribu adalah KM Sabuk Nusantara 46 yang telah dioperasikan sejak akhir 2015. Pengoperasian Pelni ini juga merupakan penugasan dari Kementerian Perhubungan melayani pelayaran ke Kepulauan Seribu.*** | KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI | Rabu 11 Januari 2017
07
Bank Mandiri Biayai Pembuatan Kapal Patroli TNI AL
P
T BANK MANDIRI (Persero) membiayai pembuatan tiga unit kapal perang tipe patroli cepat TNI AL. Kapal cepat buatan PT Palindo Marine Shipyard Batam itu guna memperkuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) nasional. Adapun kegiatan peluncuran ketiga kapal tersebut ikut disaksikan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri, Kartini Sally. Menurut Kartini Sally, total pembiayaan yang disalurkan Bank Mandiri untuk pembangunan Kapal patroli cepat ini sebesar Rp179,765 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Rp92,564 miliar dalam bentuk kredit modal kerja dan Rp87,201 dalam bentuk bank garansi. Menurut Kartini Sally, dukungan pembiayaan tersebut merupakan bentuk komitmen bank mandiri untuk berperan aktif dalam mengembangkan industri dalam negeri sekaligus mendukung pengamanan wilayah maritim Indonesia. “Saat ini Indonesia banyak memiliki SDM yang mampu melakukan rancang bangun Alutsista, yang salah satunya di bidang perkapalan. Mudah-mudahan dukungan kami dapat membantu pengembangan Alutsista buatan anak bangsa sekaligus mampu membantu mengembangkan industri dalam negeri,� tuturnya di sela-sela peluncuran tiga kapal perang di Pelabuhan Batuampar, Batam, Selasa (10/1/2017).
08
Rabu 11 Januari 2017
Ketiga kapal tersebut adalah KRI Tatihu-853, KRI Layaran-854, dan KRI Madidihang-855. Sebelumnya, Bank Mandiri juga menyalurkan pembiayaan membangun kapal TNI lainnya. Diantaranya 7 unit kapal cepat rudal TNI AL Produksi PT Palindo Marine, yakni KRI Clurit 641, KRI Kujang 642, KRI Beladau 643, KRI Alamang 644, KRI Surik 645, KRI Siwar 646, dan KRI Parang 647. Selain kapal TNI AL, saat ini Bank Mandiri juga sedang membiayai pembangunan kapal untuk memenuhi kebutuhan beberapa instansi pemerintah dan militer, antara lain dari Bakamla dan Badan SAR Nasional.*** | TRIBUNNEWS.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Restrukturisasi Bisnis, Hyundai Tutup Galangan Gunan Shipyard
H
YUNDAI Heavy Industries (HHI) dikabarkan menghentikan semua kegiatan operasi di galangan Gunsan Shipyard. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut telah menawarkan paket pemutusan hubungan kerja kepada 650 karyawan yang bekerja di galangan kapal tersebut. Penghentian operasi galangan ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi bisnis perusahaan tersebut. Serikat buruh galangan menyebutkan pembicaraan proses pemutusan hubungan kerja tersebut telah dimulai. Diperkirakan proses pembahasan mengenai masalah ini akan menghabiskan waktu sekitar tiga minggu. Serikat pekerja membahas mengenai hak yang diterima karyawan sebesar 40 bulan
INDONESIA SHIPPING TIMES
gaji, biaya kuliah untuk anak-anak mereka dan bonus family gathering untuk musim semi. Perusahaan menawarkan karyawan yang tidak mau diputus hubungan kerja dengan memindahkannya ke galangan kapal Ulsan. Menurut rencana, galanan kapal Gunsan akan ditutup sepenuhnya pada bulan Maret mendatang. Informasi tentang penutupan galangan Gunan Shipyard ini menimbulkan kekhawatiran keberlangsungan industri alat berat di Korea Selatan. Sejauh ini unit bisnis alat berat Samsung, Hyundai dan Daewoo telah melaporkan keseluruhan kerugian tahun lalu sebesar $ 7,5 Miliar atau sekitar 103 triliun rupiah.*** |PORTTECHNOLOGY | SHIPPINGFORUM |
Rabu 11 Januari 2017
09
Habiskan Anggaran Rp 600 Triliun
Wow, Malaysia Bangun Pelabuhan Terbesar di Asia
K
ERAJAAN Malaysia terus mewujudkan ambisinya sebagai negara maritim terkuat di Asia. Proyek raksasa Melaka Gateway yang sudah dibangun dan akan siap tahun 2019 nanti bakal dilengkapi dengan sebuah pelabuhan raksasa di Pulau Carey. Tak tanggung-tanggung, pelabuhan ini diperkirakan akan memakan anggaran mencapai 200 miliar ringgit atau sekitar Rp 600 triliun. Pelabuhan ini akan menjadi yang terbesar di Asia, seluas 100 kilometer persegi atau dua kali luas ibukota Malaysia, Putrajaya. Pelabuhan ini, selain sebagai transhipment, juga akan dikombinasikan dengan dua pelabuhan yang sudah ada, Westport dan Northport, serta dilengkapu dengan kawasan industri. Pelabuhan ini melengkapi pembangunan lima pulau yang dibangun dalam Melaka Gateway, termasuk reklamasi dua pulau besarnya di Melaka. Menurut Tan Sri Kong Cho Ha, Kepala Port Klang Authority (PKA) dan Malacca Port Authority, proyek ini terdiri dari pengembangan pelabuhan terpadu dan infrastruktur terkait, taman industri dan zona perdagangan bebas,
10
Rabu 11 Januari 2017
komersial dan bangunan tempat tinggal. Setelah tiga tahapan pembangunan selesai, total nilai pembangunan bisa melebihi RM 1 triliun. “Seluruh Port Klang sangat padat sekarang, dan port yang mencapai kapasitas maksimum. Jadi kita perlu membangun pelabuhan laut dalam lain dan mengembangkan yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan kami,� kata Kong dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Star, Senin (9/1/2017). Pelabuhan raksasa ini memang tidak mainmain, memiliki kapasitas 30 juta TEUs (twentyfoot equivalent unit yang) kargo kontainer per tahun. Pelabuhan baru ini menjadi ancaman terbesar Singapura yang saat ini masih menjadi raja transhipment di Asia. Tahun lalu, Port Klang menjadi pelabuhan kontainer 12 tersibuk di dunia, menangani 13,2 juta TEUs, naik 10,8 persen dibanding tahun 2015. Kapasitas maksimum adalah 16 juta. Sebagai perbandingan, Pelabuhan Singapura menangani 30,9 juta TEUs pada 2015.*** | TRIBUNNEWS.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Maersk Line Jalin Kerjasama dengan Alibaba REVOLUSI awal di sektor pengiriman peti kemas tercipta. Perusahaan Denmark, Maersk Line, saat ini menjalin kerja sama dengan perusahaan e-niaga setara Amazon asal Tiongkok, Alibaba.
Pihak Maersk menyampaikan pada Reuters, hari ini, bahwa Maersk mulai menawarkan layanannya kepada para pengirim asal Tiongkok di situs web pemesanan OneTouch Alibaba sejak tanggal 22 Desember.
Pelanggan Tiongkok kini dapat memesan tempat di kapal milik Maersk yang menjadi pelopor industri pengiriman barang dan salah satu perusahaan yang berpotensi menyingkirkan banyak perusahaan ekspedisi perantara.
OneTouch yang diakuisisi oleh Alibaba pada tahun 2010, ditujukan bagi eksportir Tiongkok tingkat kecil dan menengah untuk melayani pengurusan bea cukai dan logistik secara online.*** | MARITIMENEWS.ID|
INDONESIA SHIPPING TIMES
Rabu 11 Januari 2017
11
R
“Jalur Sutera” KA China Tak Pengaruhi Industri Pelayaran
ENCANA ambisius Tiongkok mewujudkan Jalur Sutera modern melalui pembangunan jalan dan rel kereta api luar negeri kemungkinan tidak akan mengubah wajah pelayaran global, begitu menurut para pengamat industri. Artinya rencana tersebut tidak akan terlalu berdampak bagi posisi Singapura sebagai pusat pelabuhan utama. Dalam upayanya untuk terhubung dengan negara lain melalui proyek kereta api cepat, Tiongkok menciptakan terobosan lebih jauh dengan meluncurkan layanan pengiriman jalur kereta api menuju Inggris untuk pertama kalinya pada hari Minggu. Bloomberg melaporkan, China Railway Corporation mengumumkan bahwa pada hari Senin, kereta api yang mengangkut pakaian, tas, dan item lainnya, berangkat dari Yiwu di wilayah timur provinsi Zhejiang. Kereta api ini akan melintasi lebih dari 12.000 km selama 18 hari dan melewati Kazakhstan, Rusia dan Jerman sebelum sampai di London. London merupakan kota ke 15 di Eropa yang kini memiliki jalur kereta api langsung dari Tiongkok sebagai bagian dari gagasan Presiden Xi Jinping yaitu “One Belt, One Road”, yang bertujuan mengembangkan hubungan dagang dengan pasar di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Mr. Turloch Mooney, editor senior untuk Asia di IHS Maritime & Trade, memperkirakan bahwa layanan pengiriman lewat jalur kereta api antara Tiongkok dan Eropa memang berkembang dengan pesat. Namun, beliau menambahkan, dampaknya bagi dunia pelayaran tidak terlalu signifikan karena kapasitas layanan kereta yang terbatas. Kereta yang menuju London, misalnya, mengangkut sekitar 200 TEUs (twenty-foot equivalent units) komoditas, sementara kapal peti kemas besar mampu mengangkut barang sebanyak 20.000 TEUs. “Jalur kereta api memang menawarkan beberapa keuntungan tertentu daripada pengiriman melalui jalur laut atau udara,” kata Mr. Mooney kepada The Straits Times, perlu diingat bahwa perjalanan kereta dari Tiongkok ke Eropa memakan waktu kurang lebih 15 – 19 hari – sekitar setengah kali lebih cepat dibanding pengiriman melalui jalur laut (33 – 38 hari), namun tetap lebih lambat dari pengiriman melalui udara (tiga-lima hari). Namun, keterbatasan kapasitas tak mungkin pernah berjumlah lebih dari total volume yang dibawa, “katanya “Meski demikian, keterbatasan kapasitas menan-
12
Rabu 11 Januari 2017
dakan volume cenderung tidak akan berjumlah lebih dari beberapa persen saham dari total volume Europe-bound,” katanya. Dia menambahkan bahwa meskipun pengangkutan peti kemas lewat jalur kereta api memakan biaya 20 kali lipat lebih murah dibanding transportasi udara, namun tetap saja masih lebih mahal dari pengiriman lewat jalur laut. Mr. Victor Wai, kepala analis pelabuhan di Drewry Financial Research Services, mengatakan bahwa semua hal menunjukkan bahwa pengiriman jalur laut tidak dapat digantikan oleh layanan pengiriman lewat jalur kereta api. “Keunggulan dari sisi biaya pengiriman barang melalui jalur laut dan kereta api sama-sama signifikan, apalagi jika kapal peti kemas dikaitkan dengan skala ekonomi. Waktu transit yang lebih pendek terasa manfaatnya untuk komoditas bernilai tinggi atau barang yang harus lekas pakai, namun itu tidak berlaku untuk dagangan umum (merchandise),” ujar Wai. Mr. Wai menambahkan bahwa bagi Singapura, dampak ini, jika ada, bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, proyek East Coast Rail Line – penghubung jalur kereta api senilai RM55 miliar (S$17,6 miliar) yang dibiayai Tiongkok yang akan menghubungkan pelabuhandi pesisir timur dan barat Peninsular Malaysia, tidak akan menimbulkan ancaman bagi Singapura sebagai pusat pemindahan muatan. Direktur Ocean Shipping Consultants Jason Chiang mengatakan “Penghematan waktu dengan memanfaatkan proyek East Coast Rail Line sangat kecil kemungkinannya, dan sulit melihat bagaimana proyek ini bisa berjalan secara komersial, mengingat bahwa pengirim barang harus membayar biaya beberapa pelabuhan dan penanganan kereta api selain biaya pengiriman langsung.”*** | MARITIMENEWS.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES