Indonesia Shipping Times Edisi 12 Juni 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 141• Vol IX • Senin,

12 Juni 2017

MENHUB BAKAL TINDAK TEGAS KSOP YANG BERI IZIN KAPAL BERLAYAR MELEBIHI MUATAN

BONGKAR MUAT TERUS MENINGKAT, PELINDO II KEMBANGKAN CIREBON

WALIKOTA ROTTERDAM SAMBANGI JAKARTA BICARAKAN PELABUHAN

OPERATOR KAPAL PENYEBERANGAN TOLAK TARIF JASA LABUH

AMBISI INDIA BANGUN HUB PORT IRAN DIBAYANG-BAYANGI EMBARGO AS

01

Menhub Bakal Tindak Tegas KSOP yang Izinkan Kapal Berlayar Melebihi Muatan foto: suarantb.com

M

ENTERI Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan, mudik menggunakan moda transportasi laut di tahun ini kurang diminati masyarakat. Penyebabnya, karena berbagai masalah yang menjadi momok di angkutan laut, seperti kapal Ro-Ro, kapal penyeberangan, kapal kapal penumpang, sampai armada perintis.

“Nah (angkutan) laut belum diminati masyarakat,” tegas Budi Karya saat menggelar FGD Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2017 di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Lebih jauh katanya, Kemenhub bersama Kapolri, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah melakukan beberapa terobosan, di antaranya tiket online dan berjadwal, pemisahan roda dua, dan lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat mudik menggunakan angkutan laut.

“Memang ada satu masalah klasik di angkutan laut, petugas membiarkan muatan di kapal secara berlebihan. Belum lagi tingkah laku pelaut yang kurang menerapkan good corporate governance (GCG), dibiarkan berkeliaran, jadi ini harus disiplinkan lagi,” terangnya.

Menhub meminta kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mengenakan sanksi tegas bagi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang dengan sengaja mengangkut muatan atau penumpang secara berlebihan.

“Saya sudah minta ke Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan sanksi bagi KSOP yang memuat penumpang berlebih,” tegas Budi Karya.

Dari data Kementerian Perhubungan, ASDP Indonesia Ferry telah membuat terobosan layanan yang berbeda dibanding Lebaran tahun lalu. Contohnya, tiket online dan berjadwal, ada 5 buffer zones dengan berbagai fasilitas, menyiapkan 6 dermaga, ada 58 armada sebanyak 2.416 perjalanan, layanan pembayaran tunai dan elektronik, lahan parkir yang luas memuat 6.974 unit kendaraan per jam, serta layanan lainnya.

Sementara itu, PT Pelni (Persero) memperkirakan jumlah penumpang di masa angkutan lebaran ini bakal turun 2 persen di 2017 menjadi 557.687 orang dibanding periode tahun lalu yang sebanyak 568.739 orang.*** LIPUTAN6.COM | FIKA ARIYANTI

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin, 12 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dualisme Otoritas Pelabuhan Batam Bikin Bingung Pengusaha Pelayaran foto: beritatrans.com

P

ENGUSAHA pelayaran bingung dengan dualisme yang terjadi di Pelabuhan Batuampar, Batam. Mereka keberatan karena harus membayar tarif ke dua instansi yang berwenang di pelabuhan, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Pelabuhan Batam.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Bidang Transportasi Umum, Forwarder dan Kepelabuhanan, Osman Hasyim, mengaku sudah memprediksi hal ini bakal dikeluhkan pengusaha. Sebab ada dua otoritas di satu pelabuhan.

“Kondisi ini menyebabkan pemungutan tarif ganda. Masing-masing memiliki dasar untuk melakukan pemungutan berupa tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Osman, Jumat (9/6) lalu.

Contohnya adalah pemungutan PNBP penggunaan sarana alat bongkar muat yang tidak dimiliki penyelenggara pelabuhan. Pada 31 Mei 2017, Kantor Pelabuhan Batam mengeluarkan surat resmi berisi pungutan baru tersebut.

Padahal BP Batam juga melakukan pungutan untuk objek yang sama. Pemberitahuan tersebut langsung berlaku saat itu juga dan telah disampaikan kepada kurang lebih 50 perusahaan bongkar muat di Batam.

“Sehingga tidak ada kepastian hukum sama sekali. Kami bingung jadinya,” tuturnya.

Menurut Osman, berdasarkan undang-undang yang ada, pihak syahbandar atau Kantor Pelabuhan yang berhak memungut karena BP

INDONESIA SHIPPING TIMES

Batam belum mendapat pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan untuk memungut tarif tersebut.

Ia menyarankan supaya BP Batam memperjelas legalitas pungutan PNBP di pelabuhan.

“Mungkin dengan meminta pelimpahan kewenangan kepada Kemenhub supaya tak ada lagi pungutan ganda. Satu otoritas saja,” ungkapnya.

Kisruh dualisme otoritas pelabuhan ini memang sudah lama terjadi dan sangat mengganggu kegiatan pengusaha pelayaran di Batam.

Bahkan kantor pelabuhan syahbandar telah memisahkan diri dari kantor pelabuhan BP Batam dan kemudian pindah ke Sekupang. Dan ini semakin menjelaskan kisruh di antara pihak syahbandar dan BP Batam.

Menanggapi keluhan pengusaha ini, Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif, mengatakan masalah dualisme ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

“Harusnya tak ada. Karena PNBP itu cuma BP Batam yang memungut,” ungkapnya.

Kantor Pelabuhan Syahbandar dari Kemenhub lahir untuk mengakomodir Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan disahkan oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi pada tahun 2010.

Tujuannya adalah untuk menegaskan eksistensi Kemenhub di Batam yang selama ini pelabuhan dikuasai BP Batam yang juga sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan sebagai pemegang aset.

“Janji pemerintah pusat adalah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata organisasinya. Namun sampai sekarang belum diatur,” tambahnya.

Ia mengimbau agar pengguna jasa pelabuhan tetap menggunakan tarif PNBP milik BP Batam yang diatur dalam Perka Nomor 17 Tahun 2016 tentang tarif dan jasa pelabuhan. Dan jika keberatan bisa menyampaikan surat protes kepada Kantor Pelabuhan. *** BATAMPOS.CO.ID | LEO Senin, 12 Juni 2017

03

Wali Kota Rotterdam Kunjungi Jakarta Bahas Pelabuhan dan Kelola Air foto: tps.co.id

W

ALI KOTA Rotterdam Ahmed Aboutaleb tiba di Jakarta hari Minggu (11/6), kemarin. Dalam rilis kotapraja Rotterdam, Ahmed akan didampingi rombongan besar delegasi bisnisnya selama tiga hari ke depan.

Para delegasi tersebut, terdiri dari perwakilan perusahaan dan perguruan tinggi, di antaranya Port of Rotterdam Company NV, dan Erasmus University Rotterdam.

Kunjungan Ahmed ke Jakarta kali ini, menjadi kunjungan lanjutan misi bisnis Rotterdam pada Agustus 2015 lalu. Hal tersebut menandai kerjasama terbaru antara Rotterdam dan Jakarta di bidang water management (pengelolaan air) dan pelabuhan.

Indonesia memang berambisi untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan, agar bisa berkembang menjadi salah satu hub maritim di Asia. Dalam hal ini, Port of Rotterdam bisa ikut berbagi keahlian.

Data DnB menunjukkan, perusahaan-perusahaan Belanda menanam investasi sebesar

04

Senin, 12 Juni 2017

2,2 miliar euro, antara lain di sektor keuangan, telekomunikasi, minyak dan gas, akuakultur, dan bahan pangan.

Bagi Indonesia, Belanda bisa menjadi pintu gerbang ke Eropa melalui pelabuhan Rotterdam dan Bandara Internasional Schiphol.

Saat ini, Indonesia termasuk dalam urutan ke-55 pasar ekspor penting Belanda. Volume perdagangan Belanda-Indonesia mencapai 4,4 miliar euro--termasuk jasa--, di mana ekspor barang dan jasa Belanda ke Indonesia mencapai 1,535 miliar euro.

Sebaliknya, ekspor Indonesia ke Belanda mencapai 2,865 miliar euro atau surplus 1,330 miliar euro di pihak Indonesia.

Selain berbicara bisnis, Wali Kota muslim pertama di Belanda tersebut membawa orkes simponi bereputasi internasional Rotterdam Philharmonic Orchestra kebanggaan masyarakat Rotterdam, untuk tampil di hadapan mitra bisnis di Jakarta.*** KUMPARAN.COM | EDDY SANTOSA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bongkar Muat Terus Meningkat, Pelindo II Kembangkan Pelabuhan Cirebon foto: kompas.com

P

ELINDO II serius kembangkan pelabuhan Muara Jati Cirebon untuk bisa melayani kegiatan kontainer, mengingat pasar ekspor dari wilayah Cirebon dan sekitarnya cukup tinggi. Selama ini, mayoritas komoditi ekspor dari wilayah ini menggunakan pelabuhan Tanjung Priok.

“Rencana Agustus 2017 nanti, alur pelabuhan akan dikeruk memcapai sekitar 7 meter, sehingga kapal kontainer bisa sandar disini (Pelabuhan Cirebon-red),” kata Saptono Rahayu Irianto, Direktur Pengembangan Usaha Pelindo II, akhir pekan lalu.

Dia juga menceritakan bahwa sekarang ini, lapangan penumpukan kontaienr seluas 1 hektar di pelabuhan Cirebon sudah tersedia. “Kalau sudah diperdalam kolam pelabuhannya dan akan beroperasi, alat pendukung kegiatan bongkar muat kontainer kita INDONESIA SHIPPING TIMES

datangkan,” ungkapnya.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Ocean Week menyebutkan bahwa, volume barang yang dikapalkan menggunakan kontainer dari Cirebon per bulan mencapai 2.000 box.

Ketua DPC INSA Cirebon, Ade Purnama, mengapresiasi positif terhadap rencana pelindo II itu. “Selama ini, para pelaku usaha disini terus menunggu kapan pelabuhan Cirebon dikembangkan sebagai pelabuhan muat, karena sekarang ini pelabuhan ini hanya sebagai tempat bongkar,” katanya.

Dengan adanya rencana itu, ungkap Ade, para pengusaha pelayaran pun pasti menyambut baik, sebab kesempatan pelayaran berkembang pun terbuka.*** OCEANWEEK.CO.ID Senin, 12 Juni 2017

05

Sinergi BUMN, Pelni dan Pertamina MoU Bangun Kapal Pesiar foto: tempo.co

P

T Pelayaran Indonesia (Pelni) bekerja sama dengan Patra Jasa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) untuk membangun sebuah kapal pesiar dalam rangka mendukung industri pariwisata di Indonesia.

“Kami sudah lakukan penandatanganan kesepakatan atau MoU untuk bersama-sama membangun sebuah kapal pesiar dalam rangka mendukung industri pariwisata di Indonesia khususnya di 10 destinasi wisata yang sudah diakui,” kata Kepala PT Pelni Cabang Kupang, Adrian di Kupang, Sabtu (10/6/2017).

Dia mengatakan, saat ini kapal pesiar tersebut tengah dibangun di Korea Selatan yang diperkirakan akan rampung pada 2018 nanti dan akan langsung digunakan. Sebelumnya, Pelni dan anak perusahaan Pertamina itu berencana akan membeli kapal pesiar.

Namun, hal tersebut terkendala dengan larangan yang menyatakan bahwa instansi pemerintah serta BUMN dilarang untuk membeli kapal-kapal bekas dari luar negeri. “Oleh karena itu Pelni dan Pertamina sepakat untuk membangun saja dan membutuhkan waktu sekira satu tahunan untuk membangunnya,” ujarnya.

06

Senin, 12 Juni 2017

Pembangunan kapal pesiar tersebut, direncanakan akan beroperasi untuk 10 destinasi wisatayang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesepuluh destinasi itu salah satunya di NTT yakni Destinasi Labuan Bajo serta destinasi bahari bawah laut di Riung.

Pelni sendiri, saat ini tidak hanya fokus pada kapal-kapal penumpang, tetapi juga tengah fokus pada kapal-kapal bisnis lainnya seperti kapal pengangkut ternak serta salah satunya fokus pada bisnis pariwisata.

Hal ini dikarenakan pengguna kapal laut saat ini semakin menurun akibat lebih banyak menggunakan transportasi udara. “Mantan Menteri Perhubungan Pak Jonan juga sudah sempat menyampaikan kepada kami agar sudah saatnya Pelni fokus ke bisnis yang lain, namun masalah kapal penumpang tetap dijalankan,” ujarnya.

Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan mengapa sehingga pembangunan kapal pesiar sangat penting. Apalagi saat ini lanjutnya industri pariwisata di Indonesia tengah digenjot.*** ANTARANEWS.COM | KORNELIS KAHA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mudik Lebaran, Pelni Tambah Kapal di Wilayah Utara Indonesia

P

ENUMPANG dari dan ke wilayah bagian Utara Indonesia akan mendapat tambahan layanan kapal dari Pelni.

PT. Pelni (persero) Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara dalam waktu singkat akan menambah satu unit kapal untuk melayani penumpang dari dan ke wilayah bagian Utara Indonesia sebagai upaya mengantisipasi arus mudik lebaran khususnya di pelabuhan Murhum Kota Baubau.

Kepala PT Pelni Baubau, Capt. Ahmad Sadikin melalui pesan Whatsaap yang diterima, Minggu (11/6/2017) mengungkapkan, KM Bukit Siguntang akan melayani penumpang dari wilayah bagian utara Indonesia seperti Nunukan dan Tarakan.

Dengan begitu, warga Buton secara umum yang berada di perantauan tidak kesusahan lagi untuk mudik ke kampung halaman.

“Kapal ini mulai menyinggahi pelabuhan Murhum Baubau dari Makasar, pada tanggal 23 Juni dan 27 Juni mendatang, selanjutnya bertolak lagi menuju Makasar, Balikpapan, Nunukan dan Tarakan sesuai dengan rutenya,” kata Ahmad.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ahmad Sadikin menambahkan, dengan penambahan satu unit kapal tersebut, maka kapal Pelni dari dan ke Baubau berjumlah 11 unit, yang sebelumnya 10 unit dengan jadwal keberangkatan secara reguler.

Ia mengatakan, sebanyak 10 unit kapal Pelni yang masuk di pelabuhan Murhum Baubau selama ini meliputi, KM Ciremai, KM Dobonsolo, KM Lambelu, KM Tidar, KM Sinabung, KM Dorolonda, KM Nggapulu, KM Leuser, KM Tilongkabila, dan KM Jetliner, serta ditambah satu kapal untuk membantu selama mudik dan balik lebaran tahun ini yakni KM. Bukit Siguntang.

“Tentu kami berharap, dengan penambahan KM Bukit Siguntang berkapasitas 3.000 orang penumpang tersebut, dapat dimanfaatkan penumpang untuk memudahkan mudik dan balik lebaran tahun ini,” katanya.

Ia juga mengimbau agar calon penumpang dapat membeli tiket jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan, dan tidak membeli melalui calo.*** BISNIS.COM | ANTARANEWS.COM Senin, 12 Juni 2017

07

Operator Kapal Penyeberangan Tolak Iuran Jasa Labuh

G

ABUNGAN Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), terutama yang melayani lintasan Merak Bakauheni keberatan dan menolak atas keluarnya Surat Edaran (SE) dari Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten yang memungut iuran jasa labuh bagi kapal yang menunggu giliran sandar di dermaga.

Khoiri Soetomo Ketua Umum Gapasdap menilai keluarnya SE yang menarik pungutan atas jasa labuh tersebut menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada kelangsungan bisnis jasa angkutan penyeberangan di mana saat ini kondisinya sedang lesu-lesunya.

“Kapal penyeberangan ini kan ibarat kata perpanjangan dari infrastruktur jembatan. Dan kami sudah turut mengembangkan tugas pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur ini, dan kami tidak ingin dibebani lagi dengan biaya-biaya yang tidak perlu atas keluarnya SE ini,” ujarnya, Minggu (11/5).

Menurutnya seharusnya pemerintah dapat lebih kreatif dan logis dalam menarik pungutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), apalagi ditengah semakin banyaknya persaingan pada jasa angkutan penyeberangan sehingga jumlah kapal dan dermaga yang ada tidak seimbang.

“Kami merasa keberatan dengan pungutan jasa labuh ini. Ini kan hal yang lucu, saat kapal tidak jalan, tidak ada pemasukan, justru menanggung beban karena dimintai pungutan. Kami labuh itu bukan kemauan kami, tapi di suruh labuh, karena antri sandar ke dermaga kan?,” terangnya.

Pihaknya pun mengharapkan agar pemerintah dapat menghilangkan pungutan jasa labuh tersebut untuk kapal penyebrangan.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala KSOP Kelas I Banten, Abdul Aziz membenarkan bahwa pihaknya memang mengeluarkan SE terkait pungutan jasa labuh terhadap kapal penyeberangan tersebut melalui SE No. : UM.003/15/7/KSOP. Btn-17 tentang Pembayaran PNBP Jasa Labuh untuk Kapal yang Melakukan Kegiatan Angkutan Penyeberangan Secara Tetap di Dalam Perairan Pelabuhan.

Pihaknya mengaku SE yang dikeluarkan di Merak, Banten, pada 30 Mei 2017 itu merupakan

08

Senin, 12 Juni 2017

turunan dari PP No.15/2016 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Menurutnya berdasarkan lampiran PP No.15/2016 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenhub itu, bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan diwajibkan membayar jasa labuh sesuai tarif yang ditetapkan sebesar Rp152.

Selain itu, kata dia, pungutan jasa labuh bagi kapal kapal angkutan penyeberangan itu sesuai pasal 57 Permenhub No PAK 77/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Beleid itu berbunyi bahwa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dan penyeberangan secara tetap di dalam perairan pelabuhan dikenakan jasa labuh satu kali per 7 hari kalender.

“Artinya operator akan ditarik sebesar Rp152 per pekan (tujuh hari) dikalikan grostonase kapal.

Kalau bulanan, artinya dalam sebulan ditarik empat kali untuk jasa labuh tersebut,” ujarnya.

Menurutnya selama ini pihaknya selaku KSOP tidak melakukan penarikan jasa labuh kepada operator tersebut lantaran terjadi kelalaian pada jajarannya. Padahal, seharusnya PNBP tersebut sudah ditariknya sejak akhir 2015 silam.

“Selama ini tidak kita tarik karena, kami kira itu sudah ditarik oleh PT ASDP Indonesia Ferry atau pun Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan (OPP) Merak - Bakauheni. Tapi ternyata mereka juga tidak memungut, jadi SE itu baru kami keluarkan akhir Mei ini. Karena kalau tidak kami pungutkan, kami kesalahan,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan pemungutan jasa labuh tersebut juga diberlakukan pada lokasi penyeberangan yang lainnya juga.

“Jadi kalau kapal labuh, itu karena mereka nunggu jadwal saja di dermaga dan dia sudah ada schedule-nya jadi tetap saja masih termasuk berniaga,” ujarnya.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO

INDONESIA SHIPPING TIMES

SCI Apresiasi Kemhub Kembangkan Peningkatan Konektivitas Maritim foto: merdeka.com

P

ENGEMBANGAN dan peningkatan konektivitas maritim yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemhub) mendapat apresiasi positif.

Supply Chain Indonesia (SCI) menilai, upaya yang dilakukan, termasuk pengoperasian kapal feri jarak jauh (Long Distance Feri/LDF).

“Penghematan akan diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini sekitar 29-32% dan 12% dari total biaya truk,” tutur Chairman SCI Setijadi di Jakarta, Ahad (11/6/2017).

Manfaat lainnya kata dia, penurunan risiko kecelakaan dan keamanan.

Kapal feri akan dipilih bila biaya yang ditawarkan lebih murah daripada biaya operasional truk melalui jalan raya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kecepatan dan kepastian waktu pengiriman barang yang lebih baik akan menurunkan biaya logistik industri manufaktur karena pengelolaan persediaan yang lebih efisien,” imbuhnya.

Setijadi juga mengungkapkan bahwa dengan pengalihan sebagian truk pengangkutan barang dari jalan ke kapal feri, akan menurunkan tingkat kerusakan jalan.

Penghematan biaya pemeliharaan jalan, tambahnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.

“Pada akhirnya, akan berdampak pada efisiensi biaya logistik yang diperoleh dan akan meningkatkan daya beli masyarakat serta daya saing produk nasional,” pungkasnya. *** BERITATRANS.COM | OMY Senin, 12 Juni 2017

09

GINSI Berharap Pemerintah Terus Lanjutkan Reaktivasi Rel Kereta Api foto: sindonews.com

W

AKIL Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Jawa Tengah, Andreas BS berharap PT KAI dan Kementerian Perhubungan terus melakukan reaktivasi jalur rel kereta api.

Terutama jalur yang strategis untuk angkutan barang.

Ia menilai, angkutan barang melalui jalur kereta api, khususnya di Jawa Tengah belum optimal. Andreas ingin PT KAI mencontoh China, Eropa dan Amerika dalam penerapan angkutan barang.

“Jelas kalau untuk jarak lebih dari 400 kilometer, angkutan barang paling efektif ya kereta,” tuturnya, pekan lalu.

Pria berkacamata itu menambahkan Jawa Tengah sangat potensial untuk angkutan barang. Letak Jateng yang benar-benar di tengah bisa jadi pusat logistik Nusantara untuk kereta api barang.

Melalui Jateng, barang bisa dikirim baik ke Jawa Barat atau Jawa Timur dengan jarak yang imbang. Efektifitas angkutan barang melalui kereta menurut perhitungannya

10

Senin, 12 Juni 2017

mencapai 20 persen dari biaya logistik.

Andreas mengusulkan, reaktivasi diikuti kelengkapan sarana dan prasarana. Jika bisa dilewati angkutan barang, maka pemerintah harus memikirkan tempat loading dan unloading barang.

“Menurut saya angkutan barang di Jateng belum tergarap sama sekali,” kritiknya.

Kepala Balai Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Tengah, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rudy Damanik, menyatakan pihaknya akan melakukan kajian ulang terkait kebutuhan terbaru program reaktivasi rel Kedungjati-Tuntang, Kabupaten Semarang.

Perhitungan terakhir, pihaknya masih membutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Ia memerkirakan butuh waktu dua tahun hingga tiga tahun untuk menyelesaikan proyek reaktivasi secara bertahap.

Selain Tuntang-Kedungjati, Kemenhub juga siap menggarap reaktivasi Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas. Begitu persoalan pembebasan tanah oleh PT KAI selesai, pihaknya akan mulai membangun.

Jalur Purwokerto-Wonosobo juga masuk rencana reaktivasi. Namun, saat ini proyek itu baru masuk studi kelayakan.*** TRIBUNNEWS.COM | TIM INDONESIA SHIPPING TIMES

Dukung SE Dirjen Hubla, GINSI Tegas Menolak Uang Jaminan Kontainer foto: transportasi.co

G

INSI dengan tegas menyatakan menolak terhadap uang jaminan kontainer yang ditarik pelayaran kepada forwarder sebagai wakil dari consignee. Alasannya karena sudah ada surat edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono no. UM 003/40/II/DJPL-17 yang menyebutkan tak perlu lagi ada uang jaminan kontainer.

“Ginsi menolak uang jaminan kontainer.

Pemerintah agar segera menyelesaikan marwahnya karena sudah mengeluarkan surat edaran. Kalau tidak, kami pun akan mengadukan langsung kepada Presiden mengenai hal ini,” kata Erwin Taufan, Sekjen Ginsi saat dihubungi per telpon, Minggu (11/6) pagi.

Taufan juga membenarkan, bahwa sekarang beberapa pelayaran seperti Maersk Line, Cosco sudah tidak memungut uang jaminan kepada PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan), tetapi masih banyak pula yang memungut.

Makanya, sekali lagi, Ginsi minta supaya pelayaran tidak lagi melakukan pungutan terhadap uang jaminan kontainer ini.

Sementara itu, Ketua Ginsi Jawa Timur Bambang Sukadi, juga mengemukakan hal yang sama.

“Ginsi Jawa Timur juga menolak adanya jaminan yang dikenakan pelayaran ke consignee. Itu

INDONESIA SHIPPING TIMES

sangat memberatkan, meski dikembalikan kalau tak terjadi kerusakan kontainer, tapi waktunya lama,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya sudah menyampaikan keberatannya kepada Ginsi Pusat, untuk menindak-lanjuti masalah ini. “Saya sudah kirim surat ke Ginsi Pusat agar masalah ini diselesaikan ditingkat pusat,” ungkapnya.

Sebelumnya, INSA Surabaya, INSA Semarang, INSA Jaya, menyatakan tetap akan menarik uang jaminan kepada PPJK yang mewakili consignee.

Dari hasil rapat INSA bersama pelayaran anggotanya, disepakati bahwa pelayaran tetap menarik yang jaminan, terutama kepada consignee yang belum dipercayainya.

“Uang jaminan itu tidak hilang, melainkan untuk deposit kalau ada kerusakan kontainer.

Lagi pula dalam surat edaran Dirjen Laut itu, pada huruf c no.2, pelayaran masih diperkenankan untuk itu berdasarkan penilaiannya. Jika memang consignee atau yang mewakili memang perlu ditarik jaminan ya kami tarik,” ungkap para ketua DPC INSA tersebut.

Namun, ujarnya, kalau consignee (importir) yang menurut penilaian pelayaran tak perlu dikenai uang jaminan, tidak ditarik. “Tetapi sesuai SE Dirjen Laut, kami hanya meminta LoI (surat pernyataan), tapi jika ada kerusakan. baru kami bersama surveyor penilai mengenakan biaya kerusakan,” ungkapnya.

Di Semarang, ujar Ridwan, Ketua DPC INSA, ALFI Jawa Tengah ketika rapat bersama asosiasi, malah mengusulkan dengan BG (giro) sebagai pengganti uang jaminan kontainer.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Ari Wibowo, ketua ALFI Jateng menyatakan tetap menolak adanya uang jaminan kontainer tersebut. Begitu pula dengan ALFI Jatim dan ALFI Jakarta.

Kebijakan penghapusan uang jaminan kontainer itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No Um 003/40 /II /DJPL -17 yang ditandatangani A Tonny Budiono.*** OCEANWEEK.CO.ID Senin, 12 Juni 2017

11

Mimpi India Bangun Hub Pelabuhan di Iran Dibayang-Bayangi Embargo AS foto: joc.co

S

ETAHUN yang lalu, AS dan negara-negara Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Arus Perdagangan Iran kembali mengalir ke negara-negara Eropa. Namun seperti banyak kebijakan AS di masa lalu yang dikritisi Presiden AS Donald Trump, banyak pihak kini mencemaskan diberlakukannya kembali embargo ekonomi terhadap Iran.

Jika ini terjadi, rencana India membangun pelabuhan transshipment di Chabahar, Iran, diperkirakan akan terganggu. Padahal, Pelabuhan Chabahar diharapkan menjadi sentra kegiatan ekspor impor India untuk menembus negaranegara di Asia Tengah tanpa melalui Pakistan.

Ambisi India untuk membangun pelabuhan tersebut juga berbau aroma persaingan dengan China yang membangun Pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Terobosan China mengembangkan Pelabuhan Gwadar sebagai bagian dari program membangun Jalur Sutera Baru (Belt and Road Initiative).

Editor Oneindia.com, Prabhpreet Singh Sood, mengatakan jika sanksi ekonomi kembali diberlakukan terhadap Iran akan berdampak terhadap sikap korporasi barat dalam mensuplai kebutuhan pembangunan pelabuhan tersebut.

Padahal, partai pemerintah yang berkuasa di India sudah mengumumkan akan menginvestasikan ratusan juta dolar untuk pengembangan

12

Senin, 12 Juni 2017

pelabuhan tersebut. India bahkan disebut-sebut telah mengundang perusahaanperusahaan produsen alat bongkar muat untuk ikut tender di pelabuhan tersebut. Namun, perusahaanperusahaan engineering terkemuka di dunia seperti Liebherr dan Konecranes dan Cargotec dari Finlandia menyatakan tidak bisa mengajukan penawaran karena tidak ada bank penjamin atas proyek pengadaan alatalat bongkar muat tersebut.

Diduga sikap tersebut karena ketidakpastian kebijakan AS terhadap Iran. Hingga sudah diulang tiga kali, namun tetap tidak ada yang berminat mengikut tender tersebut. Hingga kemudian perusahaan alat bongkar muat asal China mengajukan diri untuk melakukan penawaran.

Namun informasi tersebut dibantah duta besar India untuk Iran, Saurab Kumar. Menurutnya, sampai saat ini progress pengembangan pelabuhan masih on progress. Tender pengadaan alat juga tengah berlangsung. “Kita ulang tender karena memang ada spesifikasi yang kita sesuaikan. Masalah pembiayaan perbankan sejauh ini nggak ada masalah,� katanya seperti dikutip kantor berita Reuters.

Ditanya tentang alasan perusahaan-perusahaan terkemuka tidak ikut tender, Kumar menyatakan hal tersebut murni kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, Meena Singh Roy, Kepala Pusat Asia Barat di Institut Studi dan Analisa Pertahanan, mengatakan meskipun proyek pengembangan Pelabuha Chabahar memiliki kepentingan strategis bagi India, namun peningkatan ketegangan antara AS dan Iran sedikit banyak akan berdampak terhadap proyek tersebut.*** ONEINDIA.COM | PRABHPREET S SOOD

INDONESIA SHIPPING TIMES