Indonesia Shipping Times edisi 12 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

12 Januari 2017 No 10 • Vol IX • Kamis

DICARI, PEMAIN BARU GARAP PELABUHAN PATIMBAN

BKI PERKENALKAN APLIKASI KESELAMATAN KAPAL “GREEN PADMA”

TAHUN 2018, PELINDO IV PASTIKAN KAPAL ASING BISA WARA-WIRI DI TUNON TAKA

HYUNDAI BERHASRAT MILIKI TERMINAL DI INDONESIA

AGEN KAPAL ASING DITUDING BEBANI BIAYA LOGISTIK TRILIUNAN RUPIAH PER TAHUN

01

Dicari, Pemain Baru untuk Garap Pelabuhan Patimban

P

RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat melibatkan pihak swasta. Rencananya pengelolaan pelabuhan tersebut akan diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah belum memutuskan pihak yang akan menjadi rekanan dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan ini. Pastinya, sesuai arahan Presiden Jokowi meminta ada pemain baru yang ikut dalam proyek tersebut.

“Belum diputuskan tapi sudah ada pilihan.

Presiden minta partner dari lokal Indonesia harus pemain-pemain baru. ‎Pelindo iya, tapi private sector harus masuk. Sampai ada pemain-pemain baru lagi, supaya ada pemerataan,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Untuk mitra dari Jepang, lanjut Luhut, telah ada beberapa nama yang berpotensi menjadi pengelola pelabuhan ini bersama dengan Pelindo, antara lain Astra dan Mitsubishi. Namun proses ini masih akan bergulir akan belum ada kepastian.

“So far ada beberapa tapi yang saya tahu ada Astra, Mitsubishi, ada 4 (perusahaan),” tandas dia.

Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat masuk dalam salah satu

Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Pelabuhan ini membutuhkan total dana sekitar Rp 43,22 triliun. Proyek tersebut sebagian besar akan dibiayai dari pinjaman Jepang.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$ 1,7 miliar.

Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.

Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 tahap pembangunan.

Di mulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027.

Nantinya, pelabuhan ini akan memiliki kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.

Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara.*** | LIPUTAN6.COM | SEPTIAN DENY |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan/BERLANGGANAN: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Kamis 12 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dwelling Time Nasional 3,7 Hari, KKP “Sumbang” 0,03 Hari

B

ADAN Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Periksanan (KKP) terus mendorong perbaikan sistem dwelling time atau waktu bongkar muat di berbagai pelabuhan di Tanah Air. “Kami selalu bersama-sama bea cukai dan imigrasi. Dari hasil perbaikan sistem, jumlah waktu dwelling system yang disumbangkan dari proses di BKPIM sangat sedikit,” kata Kepala BKIPM Rina di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/1).

Dia mengungkapkan bahwa waktu tunggu layanan atau dwelling time secara nasional adalah 3,7 hari, dan BKIPM berkontribusi dari jumlah tersebut sebanyak 0,03 hari.

Begitu pula dengan data di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) dwelling time 3,9 hari, di mana kontribusi BKIPM mengambil 8 menit 42 detik, dan di Pelabuhan Tanjung Priok 2,07 hari dengan kontribusi BKIPM 37 menit 8 detik.

Sedangkan di pelabuhan lainnya misalnya di Pelabuhan Tanjung Perak dwelling time 3,4 hari di BKIPM 26 menit 2 detik, serta Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) 5,19 hari di mana kontribusi BKIPM mengambil waktu 76 menit 34 detik.

Dalam bidang Pelayanan Publik, BKIPM berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menerapkan ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk pelayanan publikdan ISO 17025 yang merupakan standar internasional laboratorium penguji di 47 UPT-nya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selain itu juga akan diterapkan pula ISO 17020, standar internasional pada lembaga inspeksi di 23 UPT dan implementasi e-payment dengan penggunaan electronic data capture (EDC) di 47 UPT yang ada di bawah wewenang BKIPM .

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 yang akan mengatur mengenai logistik termasuk di dalamnya upaya menurunkan dwelling time menjadi hanya dua hari.

“Sebulan ini kita juga akan siapkan dan terbitkan Paket Kebijakan Ekonomi yang ke-15, yaitu mengenai logistik bersama-sama dengan INSW atau Indonesia National Single Window,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).

Darmin menyebutkan national single window merupakan bagian dari persoalan logistik dan sebahagian dari hal tersebut adalah menyangkut dwelling time.

“Dwelling time itu bagian administrasi dan prosedurnya ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, sementara bagian infrastrukturnya di bawah koordinasi Kemenko Kemaritman.

“Kita akan bekerja sama untuk segera menurunkan lagi dwelling time yang sekarang ini kirakira 2,9 hari ke arah yang diharapkan Presiden yaitu dua hari,” kata Menko Perekonomian.*** | ANTARANEWS.COM | M RAZI RAHMAN | Kamis 12 Januari 2017

03

Menhub: Pelayaran Rakyat Perlu Benchmarking Baru

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi bertekat membuat sistem pelayanan pelayaran rakyat, yang baik dengan meningkatkan keamanan atau safety yang lebih baik.

“Kami akan melakukan ramp check reguler.

Wajib bagi KSOP dengan pemilik kapal untuk mengevaluasi terus-menerus. Setelah itu perlu melakukan persiapan pada saat berangkat dan mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan,” ujar Budi.

Ia mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut untuk mengembangkan dan mereformasi pelayaran rakyat.

“Pelayaran rakyat adalah hak hidup masyarakat banyak. Banyak sekali saudara-saudara kita berusaha di pelayaran rakyat, karenanya kami juga melakukan reformasi berkaitan dengan

04

Kamis 12 Januari 2017

pelayaran rakyat dengan cara-cara yang lebih mementingkan kepentingan rakyat,” tutur Budi.

Budi juga memberikan kesempatan kepada Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai pilot project pertamakali terkait dengan peningkatan pelayaran rakyat.

Diharapkan kehadiran Pelni dan ASDP bisa memberikan semangat bagi kapal-kapal pelayaran rakyat untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan.

“Apa yang dilakukan saat ini adalah suatu benchmarking baru, di mana ada suatu level of security, level of safety dan level of service baru dan ini akan kami berikan pembelajaran bagi saudara-saudara kita yang mengelola pelayaran rakyat,” tandas Budi*** | JPNN.COM | CHI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ditjen Hubla Sosialisasi Hasil Sidang IMO 2016

BKI Perkenalkan Aplikasi Keselamatan Kapal “Green Padma�

D

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar acara sosialisasi hasil sidang IMO 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/1) untuk menyebarluaskan hasil-hasil pembahasaan sidang Internasional Maritime Organization (IMO) yang meliputi Maritime Safety Committee (MSC) sesi ke 96 dan 97, maritime environment protection committee (MPEC) sesi ke 69 dan 70 kepada para pemangku kepentingan industri pelayaran nasional.

Acara yang dibuka oleh ketua komite kebijakan pertimbangan kebijakan publik di sektor perhubungan yang juga utusan khusus menteri perhubungan untuk IMO Laksamana (Purn) DR Marsetio dihadiri oleh seratusan peserta yang terdiri dari pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, kalangan akademisi , para professional dan para praktisi di industri pelayaran nasional.

Selain melakukan sosialiasi hasil sidang IMO MSC 96 dan 97 serta MPEC 69 dan 70, pada kesempatan ini juga dipaparkan beberapa agenda yang akan menjadi trend pembahasaan sidang IMO 2017 seperti industrial personel dalam pelayaran internasional dan guidelines G8 BWM untuk persetujuan sistem menajemen air ballast kapal.

INDONESIA SHIPPING TIMES

MSC adalah komite IMO yang melakukan pembahasan hal-hal yang terkait dengan keselamatan maritim. Materi yang dibahas dalam MSC 96 dan 97 tersebut antara lain menyangkut keamanan dunia maya bidang maritim (maritime cyber security), penerapan goal base standart, kesepakatan untuk membuat bab baru pada SOLAS terkait Carriage of Industrial Personal, dan laporan dari beberapa sub comitte seperti Ship Safety & Equipment, Carriage of Cargoes and Container, dan Ship Design and Construction.

Sementara MEPC adalah komite IMO yang melakukan pembahasan terkait perlindungan lingkungan maritim. Sepanjang 2016, IMO menyelenggarakan dua sesi MEPC 69 dan 70 yang antara lain membahas amandemen atau perubahan MARPOL Annex I, Annex II, Annex IV, Annex V, dan Annex VI. Pembatasan kandungan sulfur dalam bahan bakar kapal, sistem pengumpukan data untuk konsumsi BBM kapal, dan konvensi Air Ballast yang akan mulai diberlakukan pada 8 september 2017.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut, BKI juga memaparkan aplikasi Green Padma yang merupakan produk devisi riset dan pengembangan BKI sebagai alat bantu menghadapi berlakunya data collection system dan aplikasi android untuk perlengkapan keselamatan kapal yang bermanfaat sebagai alat bantu melakukan pemeriksaan mandiri sebelum inspeks oleh PSC. Selain itu BKI juga memaparkan sertifikasi free asbestos terkait ketentuan pelarangan penggunaan material asbestos baik untuk kapal bangunan baru maupun kapal yang sudah ada.

BKI dalam kapasitasnya sebagai Recognized Organization bidang klasifikasi selalu ambil bagian mendukung delegasi pemerintah republik Indonesia dalam sidang-sidang IMO.*** | MARITIMNEWS.COM | Kamis 12 Januari 2017

05

Pengguna Jasa TPS Surabaya Dimanjakan Aplikasi Fastpay

P

T TERMINAL Petikemas Surabaya (TPS) bermitra dengan Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank Jatim dan CIMB Niaga meluncurkan sistem e-payment yang disebut Fastpay (Fast, Accurate, Secure and Traceable Payment System).

Sistem pembayaran e-payment bersifat real time dan bersifat host-to-host. FASTPAY adalah produk bersama TPS dan Bank Mitra TPS yang merupakan sistem pembayaran baru di TPS sebagai pengganti Warkat Dana (WD), Running Deposit (RD) dan Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) yang sebelumnya harus mengurus langsung di PT TPS dengan mengisi berbagai macam dokumen fisik.

“Kini, kami hadir dengan paperless, pelayanan 24/7, dan pelayanan lebih cepat dan tepat,” jelas Direktur Keuangan TPS Nur Syamsiah dalam siaran pers yang dilansir Rabu (11 Januari 2017).

Dengan dijalankannya sistem pembayaran secara online tersebut, pengguna jasa tinggal klik komputer masing-masing untuk pencetakan invoice tak perlu menunggu kiriman dari TPS. “Sebenarnya ini bukan hal yang baru, sejak 2016 kami sudah sosialisasikan hal ini kepada pengguna jasa. Namun, karena yang sadar teknologi masih di bawah ekspektasi, kami kembali mengingatkan segera menggunakan sistem yang baru karena februari 2017 kami sudah tidak mencetak invoice dan mengirimkan secara manual, tetapi dapat diunduh di TPS webaccess melalui akun masing-masing pengguna jasa yang sudah memiliki nomor master,” jelas Seno Budiharto, Manager Keuangan TPS.

06

Kamis 12 Januari 2017

Melalui Fastpay, pengguna jasa makin mudah dalam membayar jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan kegiatan dermaga untuk shipping agent. Banyak manfaat yang bisa diperoleh pengguna jasa antara lain pembayaran menjadi lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat dan tepat.

Untuk dapat menikmati fasilitas fastpay tersebut, pengguna jasa tinggal daftar ulang secara online di TPS webacces / terdaftar sebagai customer (forwarder) TPS. Pengguna jasa mendaftarkan diri pada salah satu bank yang bekerjasama dengan TPS untuk penggunaan fastpay.

Pengguna jasa menyerahkan data pelengkap kepada TPS untuk mendapatkan login TPS webaccess guna dapat mencetak invoice secara mandiri, dan setiap pengguna jasa hanya diperbolehkan memiliki satu rekening untuk transaksi fastpay.

Sistem fastpay diberlakukan secara menyeluruh April 2017. Diharapkan ke depannya sistem pembayaran online terus ditingkatkan sehingga menambah kenyamanan bertransaksi bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan adanya fastpay dapat mempercepat proses penerbitan nota dan mengurangi penggunaan kertas dalam proses pembuatan nota jasa kepelabuhanan.

Dengan fasilitas fastpay sebagai salah satu system pembayaran online, pengguna jasa TPS makin dimanjakan dalam bertransaksi pembayaran jasa kepelabuhanan tanpa terkendala waktu karena pelayanan operasional dan dokumen di TPS sudah 24 jam selama 7 hari penuh.*** | TEMPO | BISNIS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo IV Targetkan Pembangunan Selesai Akhir Tahun

Tahun 2018, Kapal Asing Sudah Bisa Wara-Wiri di Pelabuhan Tunon Taka

P

T PELABUHAN Indonesia (Pelindo) IV Nunukan menargetkan pengerjaan Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Nunukan, akan rampung akhir tahun ini, yakni Desember 2017 mendatang. Pelabuhan yang sehariharinya melayani jalur laut dengan rute domestik dan mancanegara itu sedang dikerjakan dan memasuki tahap pemasangan tiang pancang.

Manajer Operasional PT Pelindo IV Nunukan, Berly Sianapati mengungkapkan, pengerjaan Pelabuhhan Internasional Tunon Taka hingga kini masih dalam proses tahap awal.

“Informasi terakhir yang saya dapatkan, pengerjaanya sudah sampai tahap pemasangan tiang pancang, di mana titik tiang pancang yang terpasang sudah sebanyak 65 titik,” ungkapya kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group).

Menurut dia, pengerjaan kali pertama berjalan tepat pada November 2016 lalu. Sementara kontrak pengerjaannya berakhir hingga akhir 2017. “Jadi, kami pastikan rampung dan bisa beroperasi di tahun 2018 mendatang,” kata Berly.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Meski pengerjaan masih dalam tahap awal, pihaknya berharap pengerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Sehingga, tidak akan menganggu pelayanan penumpang yang menggunakan pelabuhan kebanggan bumi Penekindi Debaya-sebutan lain Kabupaten Nunukan itu.

Berly juga mengungkapkan bahwa anggaran yang digunakan murni dari internalnya. Untuk pengerjaan peningkatan Pelabuhan Tunon Taka tersebut, pihaknya menganggarkan dana hingga Rp 120 miliar. Diproyeksikan, pelabuhan tersebut nantinya bakal menjadi salah satu pelabuhan kebanggaan Kaltara dan menyaingi Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan.

“Semua pembiayaan ditanggung Pelindo, dana tersebut tentunya akan membuat perubahan mendatang. Kita akan lengkapi fasilitas baik dari embarkasi ataupun debarkasi yang kekirian,” pungkas Berly.*** | JAWAPOS.COM | EZA |

Kamis 12 Januari 2017

07

Pemerintah Diminta Hapuskan Jaminan Kontainer

Agen Kapal Asing Dituding Bebani

Biaya Logistik Triliunan Rupiah/Tahun

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mendesak supaya dua instansi teknis yakni Kemenhub dan Kemendag menerbitkan regulasi menghapuskan biaya jaminan kontainer impor di pelabuhan Indonesia, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan di negara mana pun terkait dengan bisnis ekspor impor tidak dikenakan biaya jaminan kontainer.

“Jaminan kontainer hanya dikenakan untuk peti kemas impor di pelabuhan Indonesia oleh pelayaran atau agen kapal asing di Indonesia. Ini kondisi atau perlakuan bisnis yang tidak adil bagi pelaku logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/1/2017).

Widijanto mengemukakan pada 2016 asosiasinya sudah melayangkan surat resmi kepada Kemenhub dan Kemendag agar dibuatkan regulasi penghapusan kewajiban jaminan kontainer impor oleh kapal asing di pelabuhan Indonesia.

Pasalnya, imbuh dia, merujuk pada kejadian telantarnya penyelesaian pengembalian uang jaminan kontainer yang sempat dialami perusahaan logistik di Indonesia pascabangkrutnya pelayaran Hanjin beberapa waktu lalu.

“Karena itu pemerintah sudah seharusnya melindungi iklim usaha logistik di Tanah Air dengan cara membuat regulasi penghapusan jaminan kontainer impor tersebut,” paparnya.

Widijanto mengatakan, pada umumnya uang jaminan kontainer impor yang dikenakan

08

Kamis 12 Januari 2017

pelayaran asing di Indonesia untuk peti kemas ukuran 20 feet mencapai Rp1 juta/boks dan ukuran 40 feet Rp2 juta/bok.

Uang jaminan tersebut harus dibayarkan oleh pemilik barang impor maupun perusahaan logistik yang mewakilinya saat menebus delivery order (D/O) di kantor pelayaran asing atau agennya di Indonesia.

“Uang tersebut bisa mengendap rata-rata lebih dari tiga bulan jika tidak ada klaim atau semacam kerusakan kontener. Kalau jumlah kontener yang dijaminkan ratusan boks tentunya sangat memberatkan kondisi keuangan perusahaan logistik karena uang tersebut idle dan kondisi ini dirasakan sangat memberatkan perusahaan angggota ALFI,” paparnya.

Menurut Widijanto, jumlah kontainer impor di Priok setiap tahunnya bisa mencapai rata-rata 3 juta boks.

“Bisa dibayangkan berapa besar jumlah uang jaminan kontener yang harus disiapkan perusahaan logistik, padahal jika kewajiban itu dihilangkan uang tersebut bisa lebih produktif seperti untuk investasi usaha logistik,” ujarnya.

ALFI, kata dia, memperkirakan agen kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok telah membebani biaya logistik nasional hingga Rp10 triliun per tahun yang berasal dari uang jaminan kontainer tersebut dengan asumsi importasi 3 juta boks/ tahun.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bulog Simpan Daging Impor Beku di HLC IPC Logistics

S

EBANYAK 392 ton daging impor beku dari India hari ini (10/01/2017) mulai masuk ke gudang Halal Logistic & Cold storage (HLC) PT Multi Terminal Indonesia (IPC Logistics). Jumlah itu bagian dari daging impor beku milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan disimpan di gudang berpendingin yang berlokasi di Jl. Sulawesi No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Direktur Utama MTI Tony Hajar didampingi General Manager HLC Sucahyo mengatakan, bahwa kapasitas gudang HLC mampu menampung daging/ikan beku mencapai 2.000 ton, sedangkan daging beku impor milik Perum Bulog merupakan komoditi perdana yang masuk ke fasilitas Cold Storage milik unit usaha IPC Logistic Services/PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Selain Bulog, PT Perikanan Nusantara (Prinus) dan sejumlah perusahaan lainnya juga telah menandatangani kerjasama (MoU) dengan HLC IPC Logistic.

“Unit Halal Logistic and Cold Storage yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

meliputi kegiatan penanganan barang, penyimpanan, dan distribusi produk Halal berkeyakinan dapat mendukung logistik nasional khususnya di sektor ketahanan pangan,” ujar Tony.

Lelaki yang telah lebih dari 20 tahun berkarir pelabuhan ini menambahkan, bahwa jumlah daging beku yang disimpan HLC MTI pada tahap awal memang baru 392 ton dari rencana 840 ton.

“Jumlah 840 ton merupakan tahap awal, selanjutnya bakal mencapai 2.000 ton yang akan memenuhi kapasitas cold storage kami,” pungkasnya General Manager HLC Sucahyo mengatakan kapasitas gudang saat ini diharapkan mampu menampung s.d. 2.000 ton, sementara itu daging beku impor milik Perum Bulog merupakan komoditi pertama yang masuk ke fasilitas Cold Storage milik unit usaha IPC LOGISTIC/PT Multi Terminal Indonesia (MTI). *** | ISLNEWS | MARITIMENEWS | Kamis 12 Januari 2017

09

Hyundai Berhasrat Miliki Terminal Petikemas di Indonesia

H

YUNDAI Merchant Marine Co.(HMM), Korea Selatan bersiap-siap mengambil alih terminal petikemas di Indonesia dan Vietnam lewat “ strategi dua jalur” dalam upaya memperluas kehadirannya di pasar global.

HMM sekarang adalah pengangkut kontainer terkemuka di Korea Selatan setelah Hanjin Shipping Co masuk kurator pengadilan.

“HMM akan menggunakan strategi dua jalur. Yaitu dengan memperoleh saham terminal petikemas di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sementara aliansi HMM+2K membangun pelabuhan baru di daerah di mana penanganan kargo akan terkonsentrasi, “ kata Yoo Changkeun, CEO HMM dalam wawancaranya dengan Maeil Business Newspaper.

Setelah negosiasi untuk bergabung dengan dunia aliansi pelayaran terbesar 2M ini gagal, HMM menciptakan aliansi pengiriman yang dijuluki HMM+2K, bermitra dengan 2 perusahaan pengiriman intra-Asia lokal yaitu Sinokor Merchant Marine Co. dan Heung-a Shipping Co. “ Pembongkaran dan biaya bongkar kargo di Korea dan pelabuhan luar negeri memakan waktu sampai 25 persen dari total biaya HMM. Perusahaan menyimpulkan harga akan lebih kompetitif dengan menjalankan terminal pengiriman sendiri. “ jelas Yoo. Selain itu, HMM sedang mempertimbangkan mengambil alih terminal milik Hanjin Shipping di Tokyo, Jepang dan Busan, Korea Selatan, sambil merencanakan pembelian saham Hanjin Shipping di Terminal Panjang pantai California pada bulan Maret, dengan pinjaman keuangan dari Korea Development Bank.

10

Kamis 12 Januari 2017

Yoo memprediksikan bahwa industri pelayaran akan tetap di bawah tekanan sepanjang 2017, “ Masalah kelebihan pasokan di industri pelayaran global belum terselesaikan.

Yang paling penting adalah meminimalkan kerugian lewat pemangkasan biaya, sebelum perusahaan ini mampu mengubahnya jadi keuntungan. “ Prioritas utama Yoo adalah menarik investasi pelanggan besar pada bulan Februari dan Maret, “Kami akan memberikan opsi prioritas pengiriman ke pemilik kargo besar selama musim puncak jika mereka berinvestasi di HMM,” kata Yoo. HMM memang telah mencatat kerugian operasi selama enam kuartal berturut-turut hingga akhir September lalu, tapi Yoo bertekad untuk mencapai perubahan di kuartal ketiga tahun 2018, “ HMM telah menyiapkan rencana kontingensi apabila pulihnya pasar lebih lambat dari yang diharapkan.”

Saat ini HMM mengoperasikan total 63 rute pelayaran dari Korea ke Asia, Amerika, dan Eropa, tetapi hanya memiliki tiga terminal pengiriman luar negeri, 2 di AS dan 1 di Taiwan.

Kalau dulu, Hanjin Shipping mengelola 71 rute pelayaran dan 7 terminal luar negeri. *** | BISNISNEWS.ID | MARLOFT |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dikhawatirkan Memunculkan Rebutan Kargo

Pengamat Skeptis Tanggapi Pembangunan Pelabuhan Malaysia

M

ALAYSIA dikabarkan telah mempersiapkan dana 200 Miliar Ringgit Malaysia (sekitar Rp 600 Triliun) untuk membangun pelabuhan di area Malaka Gateway Pulau Carey. Luas pelabuhan tersebut direncanakan mencapai 13,000ha atau sekitar sekitar 25 kali ukuran Pulau Sentosa Singapura.

Seperti dilansir Harian The Star, Pengelola Pelabuhan Port Klang, Kong Cho Ha mengatakan mengatakan pelabuhan baru tersebut dibangun mengantisipasi pertumbuhan industrI serta meraih pangsa pasar yang lebih besar dari lalu lintas kargo Singapura. Apalagi disebut-sebut saat ini Port Klang sudah mencapai kapasitas maksimum.

Sejumlah analis justeru mempertanyakan perlunya pelabuhan baru, terutama yang dimaksudkan untuk bersaing dengan Singapura.

“Menciptakan pelabuhan lain yang tidak dalam satu lokasi itu tidak masuk akal. Itu hanya akan menyebabkan over kapasitas,“ kata G. Durairaj, Managing Director dari Konsultan Logistik dan Maritim PortsWorld.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mengutip laporan Bank Dunia tahun 2015, Durairaj mengatakan pelabuhan baru di pantai barat Malaysia tidak perlu, karena fasilitas yang ada saat ini belum mencapai kapasitas maksimum. Bahkan Durairaj menyebutkan pelabuhan baru di Selangor itu hanya berdampak kecil terhadap sektor pelayaran Singapura.

Analis lainnya melihat sedikit kemungkinan pelabuhan baru bisa menarik klien dari Singapura jika melihat faktor-faktor loyalitas pelanggan. Terlebih lagi pelabuhan di Johor yang relatif lebih dekat dengan Singapura juga belum berhasil menarik perusahaanperusahaan pelayaran global ke pelabuhan tersebut Di sisi lain, pelabuhan-pelabuhan di Malaysia terletak dekat satu sama lain di sepanjang Selat Malaka. Hal ini bisa jadi menyebabkan persaingan rebutan kue muatan di antara masing-masing pelabuhan tersebut.

“Ini bisa menyebabkan kelebihan kapasitas di lingkungan pelabuhan yang makin kompetitif,” kata Mr Durairaj*** | THE STRAITS TIMES | SHIPPINGFORUM | Kamis 12 Januari 2017

11

IKT Perkuat Inovasi Layanan Baru

P

T INDONESIA Kendaraan Terminal (IKT) terus melakukan inovasi layanan. Untuk menyiapkan service PDI terpadu ekspor maupun impor, lalu persiapan otomatisasi gate, pelaksanaan cartrust, pemasangan monitor IKT di KPU Bea Cukai Tanjung Priok, kemarin (9/1) Dirut PT IKT Armen Amir melakukan rapat dengan jajaran personil IKT di ruang Limousine dalam rangka persiapan semua itu.

“Selain itu, kami juga membahas tentang hasil rapat investasi IKT di Pelindo II, termasuk membicarakan persiapan rapat dengan PBM mitra dan persiapan layanan kapal Tera Logistik dan Autosim di Terminal Domestik IKT,” kata Armen Amir yang pernah menyabet CEO marketing BUMN Award itu. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

PTP Sosialisasikan Eksistensi Cabang Priok

P

T PELABUHAN Tanjung Priok mengundang para stakeholder dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dalam acara ramah tamah antara Cabang, PTP dengan para stakeholder yang dilakukan di Rumah Makan Segara, Ancol, akhir Desember lalu. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Utama PTP, Arif Suhartono, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PTP, Rima Novianti, Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal PTP, Kiki M Hikmat, General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Hendro Haryono serta stakeholder diantaranya dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jakarta, Achmad Ridwan, Kamar Dagang Indonesia Jakarta Utara, Sungkono Ali, dan Indonesia National Shipowners Association Jakarta, Alimudin.

Acara ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kembali eksistensi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan hubunganya dengan PTP kepada para mitra, setelah dua tahun vakum beroperasi.*** | HUMAS |

Kontribusi PT Ambapers Terhadap PAD Kalimantan Selatan Meningkat

A

12

FILIASI Pelindo III, PT Nusa Ambang Barito Persada (Ambapers) menyelenggarakan closing meeting audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan untuk pengesahan Laporan Keuangan PT Ambang Barito Nusapersada (PT Ambapers) Tahun Buku 2016 pada Selasa (10/01).

“Kita bergembira dan bersyukur karena tidak hanya kinerja perusahaan tercatat dengan baik, namun peran serta kita dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkat,” kata Khairil Anwar Direktur Utama PT Ambapers.

“Jika pada tahun 2015 kontribusi langsung perusahaan sebesar lebih dari 21 Miliar, maka pada tahun buku 2016 ini sumbangan PAD kita sebesar lebih dari 22 Miliar atau 4,7 persen dari tahun lalu,” imbuh Nugroho Dwi Priyohadi Direktur Eksekutif PT Ambapers.*** | PELINDO.CO.ID | Kamis 12 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES