Indonesia Shipping Times Edisi 13 Juni 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 142• Vol IX • Senin,

13 Juni 2017

TRUK TAK BEROPERASI SELAMA LEBARAN, DWELLING TIME DIPREDIKSI MELONJAK

KEMAHALAN, PELNI KAJI ULANG PEMBELIAN KAPAL DARI JERMAN

PEMERINTAH DORONG PELINDO I-IV BERKOMPETISI KEMBANGKAN PELABUHAN

PEMERINTAH STOP BANGUN KAPAL, GALANGAN KAPAL TERANCAM KOLAPS

PELABUHAN OMAN BUKA ISOLASI QATAR DARI EMBARGO ARAB SAUDI CS

Pemerintah Berharap Pelindo I-IV Berkompetisi Kembangkan Pelabuhan foto: detik.com

ENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV sebagai operator pelabuhan di Tanah Air untuk membuka kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan mitra swasta, seperti yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia II di Pelabuhan NewPriok, Kalibaru. Tidak hanya itu, Bappenas berharap Pelindo I-IV juga dapat berkompetisi dalam mengembangkan pelabuhan di luar wilayahnya. “Kalau hanya mengikuti pemikiran simple sebagai pemegang konsesi dia hanya akan puas misalnya di pelabuhan besar saja. Kalau dia bermental investor dia pasti melirik wilayah lain,” ungkap Bambang, Senin pekan lalu. Agar Pelindo I-IV dapat meraih profit, dia mengimbau pengelola pelabuhan juga harus memikirkan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhannya. Menurut Bambang, pelabuhan yang sukses adalah pelabuhan yang mampu mengembangkan kawasan industri (hinterland) di dekat fasiltas dermaga yang dikelolanya. Kepala Bappenas juga berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pengelola beberapa pelabuhan kecil (Unit Pelayanan Teknis/UPT atau Badan Layanan Umum/ BLU) untuk memulai kerjasama dengan pihak Pelindo I-IV ataupun swasta yang kompeten mengelola pelabuhan. “Pelabuhan kecil [milik Kemenhub] mengajak swasta dengan skema KPBU atau dikerjakan

Pelindo, tetapi tidak sendirian,” ujar Bambang. Dalam hal ini, Kemenhub bisa memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).Pemerintah menegaskan tidak akan menganggu anggaran proyek infrastruktur pendukung konektivitas tol laut pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Menyinggung program tol laut, Bambang menegaskan tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan infrastruktur di wilayah tujuan. Selama ini, dia menuturkan pembangunan pelabuhan di beberapa daerah masih ada yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, pembangkit listrik dan sarana ketersediaan air bersih. “Dalam rangka tol laut ini infrastruktur yang menciptakan konektivitas antara pelabuhan dan market atau pasar di masing-masing provinsi atau daerah harus diutamakan,” ungkap Bambang saat dijumpai di kantor Bappenas, Senin (5/6/2017). Dengan demikian, dia menegaskan proyek konektivitas pelabuhan di daerah yang masuk prioritas nasional dan tidak boleh diganggu gugat. Dia menemukan beberapa pelabuhan yang fasilitas pendukungnya belum selesai sepenuhnya antara lain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Padahal, pembangunan pelabuhan yang lengkap dengan infrastruktur pendukungnya dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik. Oleh karena itu, Bambang menjelaskan Tol Laut tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah atau daerah termasuk pembangunan infrastruktur. “Tidak mungkin Tol Laut berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah karena ujungnya mengandalkan PSO, tidak ada batasnya nanti,” pungkasnya.*** BISNIS.COM | HADIJAH ALAYDRUS

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Selasa, 13 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemahalan, Pelni Kaji Ulang Pembelian Kapal dari Jerman foto: viva.co.id

T Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mempertimbangkan membeli kapal produksi dalam negeri untuk menggantikan operasional kapal-kapal tua. Alternatif itu muncul lantaran harga kapal yang diusulkan perusahaan galangan asal Jerman, Meyer Werft, dinilai terlalu tinggi. “Kami mungkin akan mempertimbangkan beberapa alternatif supaya harga yang dibeli itu feasible untuk dioperasikan di Indonesia. Kami mencoba kemampuan produksi dalam negeri atau mungkin coba di-joint-kan dengan galangan luar negeri,” kata Direktur Utama PT Pelni Elfien Guntoro selepas rapat koordinasi di gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2017. Elfien menilai harga 70 juta euro yang diusulkan perusahaan asal Jerman itu terlalu tinggi. Perusahaan pelayaran pelat merah menghitung harga yang feasible secara komersial untuk dapat dioperasikan di Indonesia adalah 50 juta euro saja. Menurut Elfien, Meyer menawarkan kapal dengan spesifikasi yang terlalu mewah untuk

INDONESIA SHIPPING TIMES

penggunaan kapal dalam negeri. Sebab, tarif pelayaran dalam negeri masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga kapal itu. “Memang kapalnya bagus, bahkan terlalu bagus. Analoginya seperti Mercy tapi digunakan untuk angkot, kan enggak masuk. Seharusnya bukan kapal itu,” ucap Elfien. Sebelumnya, Pelni menyepakati nota kesepahaman dengan Meyer untuk pembuatan sebuah kapal multi-purpose untuk mengangkut penumpang dan peti kemas. Namun, menurut Elfien, Pelni mempertimbangkan untuk mengkaji ulang. “Keputusannya masih kita kaji ulang. Kalau feasible, ya jalan. Kalau enggak, ya enggak jadi. Kan begitu saja,” ujarnya. Elfien menambahkan, Pelni membutuhkan tiga kapal kapal baru untuk menggantikan kapal lama yang telah berumur di atas 30 tahun. “Untuk rute pelayaran Jakarta-SurabayaMakassar-Baubau-Ambon-Sorong, masih jalur utama,” pungkasnya *** TEMPO.CO | CAESAR AKBAR | S ADIWIJAYA Selasa, 13 Juni 2017

Pelindo II Priok Kembali Layani Pengelolaan Pandu-Tunda foto: oceanweek.co.id

ROBLEM operasional pandu-tunda di pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini dikeluhkan pelayaran, mendapat respon serius direksi PT Pelindo II. Setelah melalui evaluasi agak panjang, akhirnya diputuskan pengelolaan pandu-tunda diserahkan pada Pelindo Cabang Tanjung Priok. “Sekarang, direksi mengambil keputusan untuk pengelolaan pandu dan tunda sementara ada di bawah Pelido Cabang Tanjung Priok, namun operasional tetap melibatkan PT Jasa Armada Indonesia (JAI),” kata Riri Syeried Jetta, Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelindo II, kepada Ocean Week di Kantornya, Senin (12/6). Penanganan pandu-tunda oleh Pelindo Cabang Tanjung Priok ini, ujar Riri, bersifat sementara sampai JAI mendapat pelimpahan untuk itu. Riri juga mengemukakan bahwa akan ada penambahan tenaga pandu maupun kapal tunda sebanyak 4 unit di tahun 2017 ini. General Manager Pelindo Cabang Priok Hendro Haryono membenarkan adanya penambahan tenaga pandu. “Ada penambahan tenaga pandu sekitar 9

Selasa, 13 Juni 2017

orang, dari 32 yang ada jadi 41 pandu,” ujar Hendro, di Terminal Penumpang, akhir pekan lalu. Seperti diketahui bahwa selama ini pelayaran sering komplain adanya keterlambatan layanan kapal akibat pandu maupun tunda sering telat melayani. “Kalau tidak pandunya yang terlambat ya tundanya terlambat. Tapi, keduanya tidak mau disalahkan,” kata Capt. Alimudin, Ketua DPC INSA Jaya saat dikonfirmasi mengenai layanan pandu-tunda di pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, INSA mengusulkan agar service pandu-tunda ini dikelola oleh satu manajemen. “INSA Jaya usul supaya pengelolaan pandutunda disatu-atapkan, karena pandu-tunda ini tidak bisa dipisahkan. Kalau pengelolanya dua repot,” ujarnya. Menanggapi keluhan pelayaran, Riri menyatakan, pihaknya sudah menampung apa yang dikeluhkan pelayaran. Solusi yang diambil oleh perseroan adalah menyatukan pengelolaan pandu-tunda. “Itu tadi sementara akan ditangani Pelindo II Cabang Tanjung Priok,” ucapnya.*** OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lebaran, Aktifitas Bongkar Muat di Tanjung Priok Libur 2 Hari foto: tempo.co

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) / Indonesia Port Corporation (IPC) menyatakan bahwa aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Utama Tanjung Priok akan diliburkan selama dua hari pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah yang jatuh pada Senin (26/6)Selasa (27/6). Prasetyadi, Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelindo II / IPC menyatakan diliburkannya aktifitas Bongkar Muat (B/M) itu seiring dengan adanya Surat Edaran (SE) No.UM.003/12/7/OP.TPK.17 Tentang Pengaturan Jam Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H / 2017. “Ada Surat edaran dari Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, aktifitas B/M diliburkan selama Hari Raya Idul Fitri, pada H1 dan H2,” ujarnya, Senin (12/6). Pada surat edaran yang dikeluarkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra pada 23 Mei 2017 itu disebutkan bahwa sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1438 Hijriyah / 2017 dan untuk mendukung produktifitas bongkar muat di Tanjung Priok diperlukan penyesuaian jam kerja bongkar muat selama Ramadhan. Pada SE tersebut dinyatakan libur bongkar muat di mulai pada malam lebaran / malam takbiran (H-1), terutama untuk Shift II (jam kerja pukul 16.00 -23.30) dan Shift III (mulai pukul

INDONESIA SHIPPING TIMES

00.00 - 08.00). Sedangkan paginya pada Shift I, dengan jam kerja mulai pukul 08.00 - 15.30 wib masih beroperasi seperti biasa. Sementara bagi yang menyelesaikan sisa pembongkaran/pemuatan dapat di selesaikan sampai akhir Shift II. Kemudian, pada Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah sesuai ketetapan pemerintah yang jatuh pada Senin (26/6) - Selasa (27/6), baik untuk jam kerja pada Shift I, Shift II, dan Shift III, pada H1 dan H2 Lebaran tersebut aktifitas bongkar muat diliburkan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto berharap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Utama Tanjung Priok tidak berhenti operasi secara total selama dua hari. “Iya memang sudah ada SE dari otoritas pelabuhan yang menyatakan bahwa H1 dan H2 Idul Fitri libur untuk aktivitas bongkar muatnya. Tapi yang saya tangkap untuk aktivitas keluar masuk kapal masih dilayani, jadi tidak ada masalah,” ujarnya. Namun demikian, pihaknya berharap aktivitas bongkar muat tersebut tidak berhenti total selama dua hari. “Karena kalaupun ada kapal masuk atau pun keluar tetapi tidak ada bongkar muat, ya bagaimana,” ujarnya. Oleh sebab itu, jam operasional kerja maupun libur yang terbagi dalam beberapa shift tersebut dapat disosialisasikan lebih mendetail lagi kepada pengguna jasa. “Misalkan pada H2 itu apakah total atau tidak, kalau ada beberapa shift sudah mulai operasional, sebaiknya diinformasikan mendetail kepada pengguna jasa sehingga perusahaan pelayaran juga bisa mempersiapkan,” ujarnya.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO Selasa, 13 Juni 2017

Antisipasi Membludaknya Penumpang, Pelni Siapkan Rerouting foto: tribunnews.com

ENGANTISIPASI membludaknya jumlah penumpang pada arus mudik Lebaran 2017, Pelni menyiapkan strategi rerouting dan deviasi pada rute-rute gemuk. “Pelni mengoperasikan tujuh kapal pada rute tetap. Rerouting dan dan deviasi 19 kapal dan satu kapal cadangan di Makassar. Dengan pola operasi Lebaran, Pelni menyediakan 54. 567 pax sesuai kapasitas yang diizinkan,” jelas Manager PR & CSR PT. PELNI (Persero) Akhmad Sujadi di Jakarta, Senin (12/6/2047). Tahun 2016, dituturkannya, lima besar embarkasi tertinggi layanan Pelni terdiri Cabang Makasar 54.083, Surabaya 44.383. Ambon 30.219. Balikpapan 28.838 dan Jayapura 26.698 penumpang. “Pada arus mudik Cabang Makasar melayani 28.099. Balikpapan 20.676. Ambon 16.090. Batam 14.964 dan Sorong 14.931 penumpang. Sedangkan pada arus balik Cabang Surabaya di urutan pertama dengan 36.682. Makasar 25.984. Baubau 19.571. Semarang 18.151 dan Ambon 14.129 penumpang,” urainya. Menghadapi angkutan Lebaran, Pelni menurut Sujadi, telah melakukan penjualan tiket sejak H-45 dengan (one man, one ticktet dan one ID) dengan sistem kombinasi First Come First Serve (FCFS). “Penumpang yang tidak bertiket, nama di tiket tidak sama dengan identitas tidak diijinkan naik ke kapal, di pelabuhan akan dikontrol dengan DCS (Departur Control System) yang sudah diberlakukan di 51 pelabuhan di seluruh Nusantara,” tegas Sujadi.

Selasa, 13 Juni 2017

Pemesanan tiket kapal kini lebih mudah dengan menghubungi Contac Center Pelni 162 atau 021-162, Indomaret, Alfamart, FastPay dan Dharmawisata Indonesia. PT. Pelni (Persero) telah memperbaiki sistem pembelian tiket agar mudah dan cepat. Mudik Murah Sujadi juga menyatakan Pelni siap mengangkut 557.687 pemudik selama angkutan lebaran 1438 H mulai 10 Juni hingga 11 Juli 2017. Tahun lalu, menurutnya, Pelni mengangkut 568.739, tahun 2015 mengangkut 683.793 pemudik, atau lebih rendah 2% dibanding tahun lalu lebih rendah 18% dari tahun 2015. “Pelni mengoperasikan 26 kapal trayek Nusantara dan 46 kapal perintis,” ujarnya. Pelni kata dia, juga mendapat penugasan untuk mendukung mudik gratis sepeda motor Jakarta-Semarang PP yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada 17, 19, 21 dan 23 Juni. Untuk Semarang-Jakarta pada 30 Juni, 2, 4 dan 6 Juli 2017. “Kapal 3in1 KM. Dobonsolo yang akan melayani rute Jakarta-Semarang PP, mampu mengangkut 1.250 unit sepeda motor,” katanya. Selain melayani lebih dari 86 pelabuhan di seluruh Nusantara, Pelni juga melayani enam kapal untuk mudik murah dari Jakarta-Surabaya PP dengan kapal reguler. “KM. Umsini dari Tanjung Priok Minggu berangkat (18/6) pukul 14.00. Senin (12/6) pagi masih tersdia 277. KM. Ciremai berangkat Senin (19/6) pukul 16.00, sisa 217 dan KM. Dorolonda berangkat pada Jumat (23/6) pukul 17.00, sisa 499 tiket,” ujar Sujadi. Untuk arus balik dari Surabaya KM. Umsini berangkat Minggu (9/7) 16.00, sisa 457. KM. Ciremai berangakat Sabtu (1/7) pukul 22.00. KM. Dorolonda berangkat Senin (3/7) pukul 21.00, sisa 961. KM. Umsini berangkat Minggu (9/7) pukul 16.00 sisa 762 tiket. “Tiga kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Silahkan pilih hari dan kapal apa yang dipilih.*** BERITATRANS.COM | OMY

INDONESIA SHIPPING TIMES

Temas Line Layani Tol Laut Tanjung Perak-Baubau-Manokwari foto: bisnis.com

T Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas Line) ditunjuk sebagai salah satu penyedia layanan pengiriman peti kemas guna mendukung program tol laut untuk rute Tanjung Perak Surabaya ke Baubau (Sulawesi Tenggara) dan Manokwari (Papua Barat). Managing Director Temas Line Sutikno Khusumo mengatakan rute ke empat (T4) dalam program tol laut itu dilayani KM Curug Mas yang direncanakan mulai beroperasi pada Selasa 13 Juni 2017. Kapal tersebut sudah bersandar di pelabuhan Tanjung Perak untuk pengangkutan barang serta persiapan kebutuhan perjalanan yang akan memakan total waktu 22 hari untuk tiba kembali di Tanjung Perak. “Kami semua sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program tol laut ini,” ujarnya di Jakarta pada Senin (12/6/2017). Dia menjelaskan rute yang akan dimulai dari pelabuhan Tanjung Perak ini dipatok harga mulai Rp.3.306.000/twentyfoot equivalent units (TEUs) untuk pengiriman dari Tanjung Perak ke Baubau dan sebaliknya. Untuk rute Baubau ke Manokwari dan sebaliknya dikenakan Rp.3.960.000/TEUs. Sedangkan untuk rute Tanjung Perak ke Manokwari dan sebaliknya dikenakan Rp.5.295.000/TEUs. Harga tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 7/2017. Sutikno mengutarakan biaya tersebut mencakup biaya pengangkutan dari container yard (CY) pelabuhan asal ke CY tujuan serta terminal handling charges sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Menteri Perhubungan. Adapun jenis barang yang dapat menggunakan jasa kapal tol laut tersebut dibatasi hanya

INDONESIA SHIPPING TIMES

untuk barang kebutuhan pokok atau sembako yang berasal dari hasil pertanian seperti beras, kedelai, dan cabai. Kemudian, hasil industri seperti gula,minyak goreng, tepung terigu, serta hasil peternakan dan perikanan, termasuk juga besi baja kontruksi, baja ringan, semen, pupuk, triplek, dan gas elpiji 3 kg. Program tol laut merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo guna meningkatkan arus logistik ke semua pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Program tersebut juga mendorong peningkatan armada kapal peti kemas,kapal barang perintis dan kapal pelayaran rakyat. Pemerintah juga mengajak beberapa pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan serta pelaksanaan program tol laut tersebut. “Penunjukan Temas Line sebagai pelayaran peti kemas untuk melayani rute tol laut ini juga sejalan dengan upaya perusahaan mendukung program pemerintah melalui pengembangan national network dengan target untuk membuka akses ke 50 pelabuhan hingga akhir 2017,” tutur Sutikno. Direktur Operasi Temas Line, Teddy Arief Setiawan menambahkan saat ini Temas Line sudah membuka akses ke 37 pelabuhan di Indonesia dengan total armada 34 kapal. “Pengembangan pada tahun ini difokuskan untuk akses ke Indonesia timur dengan cara pengembangan kegiatan di Ambon dan Manokwari sebagai base kegiatan untuk akses ke Papua,” kata Teddy. Dia berharap national network yang sudah dikembangkan Temas Line selama 2 tahun terkahir ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di kota-kota lainnya khususnya di wilayah timur Indonesia. “Kita akan terus tingkatkan akses pengiriman peti kemas dengan frekuensi yang lebih reguler ke national network itu serta kami berkomitmen terhadap layanan terjangkau dan aman,” ujarnya.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Selasa, 13 Juni 2017

Pengusaha Galangan Keluhkan Upah, Pekerja Kecam Operator Pelabuhan

NDUSTRI galangan kapal atau shipyard di Batam makin terpuruk. Saat banyak perusahaan tak sanggup bertahan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menetapkan Upah Minimun Sektoral (UMS) Galangan Kapal sebesar Rp3.468.004 per bulan. Pengusaha protes keras. Terbitnya Surat Keputusan (SK) UMS galangan kapal dan lepas pantai mendapat protes dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Keputusan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dianggap menambah beban para pengusaha disaat kondisi perekonomian belum pulih. Selain itu, hal ini semakin menjauhkan Batam dari investor. Ketua Apindo Kepri Cahya mengaku heran apakah gubernur tidak mengetahui jika jumlah pengusaha galangan kapal yang bertahan di Batam tinggal 20-30 persen. “Sisanya memilih tutup karena tidak ada pekerjaan,” ujarnya, Minggu (11/6). Cahya berharap semua serikat pekerja untuk arif menyikapi situasi ekonomi sekarang ini. “Jangan menambah beban investor dan pengusaha, agar mereka tetap bisa membayar gaji dan meneruskan usaha. Jika bangkrut, atau pindah ke Malaysia atau Vietnam, pengangguran bertambah lagi,” ujarnya. Cahya berharap agar gubernur lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan. Apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini. “Pak gubernur punya banyak teman di sektor galangan kapal, apa tidak kasihan sama mereka,” ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) Suri Teo meminta Gubernur Kepri mempertimbangkan kembali niatnya menandatangani SK UMS Galangan Kapal. SK tersebut berpotensi membunuh industri galangan kapal (shipyard) dan sektor penunjang migas saat ini. “Kami minta Pak Gubernur mempertimbangkan lebih matang rencana tersebut, terutama untuk menjaga sektor galangan kapal yang masih mati suri,” ujarnya, Rabu (31/5). Menurut Teo, saat ini kondisi industri shipyard Batam masih suram. Dari 50 perusahaan shipyard yang menjadi anggota BSOA, sudah separuhnya berhenti berproduksi. Bahkan menjelang berakhirnya semester pertama tahun ini, belum ada satu pun order pembuatan kapal yang masuk. Kendati banyak yang tak punya pekerjaan, namun jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor ini masih banyak. Tercatat ada 3.000 tenaga kerja yang masih menerima upah dari sektor ini. Teo khawatir perusahaan terpaksa melakukan efisiensi karyawan jika gubernur tetap ngotot menaik-

Selasa, 13 Juni 2017

kan UMS. Sebab jika tidak melakukan efisiensi, industri di sektor shipyard Batam tak bakal mampu bersaing dengan industri serupa dari kota dan negara lain. “Kalau mau bersaing, kami harus tekan biaya. Kalau gaji naik, efisiensi karyawan untuk menjaga daya saing terpaksa kami lakukan. Pekerjaan yang tadinya dikerjakan 10 orang, terpaksa harus bisa dikerjakan oleh 5 sampai 7 orang,” tuturnya. Kecam Operator Pelabuhan Global Di Jakarta, ratusan anggota Federasi Pekerja sektor Pelabuhan dan Transportasi Indonesia mengecam keras aksi kesewenangan terhadap karyawan yang dilakukan operator global asal Hong Kong Hutchison dan Filipina ICTSI. Kecaman disampaikan saat aksi unjuk rasa di depan pos 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kampanye “Justice4DockWorkers” diadakan di seluruh dunia oleh Federasi Pekerja Transportasi International (ITF) beserta afiliasinya termasuk Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI). Kedua federasi menyoroti banyak pelanggaran yang dilakukan kedua operator global baik Huthison maupun ICTSI selama beroperasi di Tanjung Priok. Ketua FBTPI Ilhamsyah menyatakan ICTSI Filipina lewat partner lokal Olah Jasa Andal (OJA) telah terbukti merampas hak-hak pekerja. ICTSI dan OJA enggan menyelesaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), padahal PKB penting agar aturan main jelas antara pengusaha dan pekerja. Dia juga mengutuk ICTSI dan OJA yang tidak membayar upah lembur pekerja sejak Oktober 2011 sampai Februari 2015, padahal sudah ada penetapan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara. “Seharusnya sebagai perusahaan publik yang taat aturan, ICTSI dan OJA harus menjunjung tata kelola perusahaan yang baik,” kata Ilhamsyah dalam rilisnya, Jakarta, Senin (12/6/2017). Sekretaris Jendral FPPI Nova Sofyan Hakim menyoroti arogansi Hutchison yang tetap memperpanjang pengelolaan aset nasional, JICT, walau tanpa alas hukum dan merugikan negara seperti yang tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hutchison memperpanjang pengelolaan terminal petikemas terbesar RI, JICT dengan investasi yang murah karena harganya lebih rendah dari pembelian awal di tahun 1999. Padahal, Hutchison telah mengeruk untung besar selama 16 tahun beroperasi di JICT. Tercatat pendapatan JICT rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.*** SINDONEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Stop Bangun Kapal, Galangan Kapal Terancam Kolaps foto: kabarbisnis.com

SAHA Galangan kapal domestik akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2018, menyusul di stopnya program pembangunan kapal oleh pemerintah. Khawatirnya kondisi tersebut dapat membuat kolaps industri galangan yang berakibat pada PHK ribuan karyawannya. Direktur Utama Galangan Kapal PT Dumas Surabaya, Yance Gunawan mengemukakan hal tersebut belum lama ini ketika peluncuran kapal Sabuk Nusantara 106 di Galangan Samudera Shipyard, Semarang. “Sampai sekarang galangan kapal masih bertahan, karena ada pekerjaan pembangunan kapal pesanan pemerintah dan repair kapal. Tapi nanti, mulai 2018, akan banyak galangan yang tak ada kerjaan lagi, paling hanya repair kapal saja, karena pembangunan kapal baru sudah di stop oleh pemerintah,” katanya panjang lebar. Yance khawatir, jika galangan kapal hanya mengerjakan rapair saja, maka tidak tertutup kemungkinan akan banyak karyawannya yang di-rumah-kan (PHK). “Padahal dari ratusan galangan kapal yang ada, selama ini INDONESIA SHIPPING TIMES

mempekerjakan ribuan orang,” ujarnya. Kekhawatiran Yance bermula dari di-stopnya pembangunan kapal pesanan pemerintah dalam rangka tol laut, meski pembayarannya sedikit lambat, namun tetap masih ada pekerjaan. “Ini karena INSA minta supaya dilibatkan dalam operasional kapal perintis, maka pemerintah membuka kesempatan itu kepada pelayaran anggota INSA. Pertanyaan saya, apakah pelayaran swasta itu nantinya dalam pengadaan kapal, membangun baru atau beli kapal bekas dari luar, yang saya dengar mereka membeli bukan bangun baru. Kalau itu yang terjadi, galangan kapal kan nggak ada lagi order,” jelas Yance. Padahal, harapannya, meski pelayaran swasta turut andil dalam operasional tol laut atau rute perintis, kapalnya juga membangun baru di galangan kapal domestik, sehingga sama-sama dapat hidup, saling mengisi. “Kami minta pemerintah untuk membuat aturan, supaya pelayaran nasional yang bermain di kapal perintis tol laut, supaya pengadaan kapal di galangan lokal, sebagaimana yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu,” ungkapnya lagi. Yance tidak ingin dengan adanya hal itu, justru dapat memperpuruk industri galangan domestik. *** OCEANWEEK.CO.ID Selasa, 13 Juni 2017

Truk Dilarang Beroperasi, Dwelling Time Pelabuhan Diprediksi Melonjak Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia meyakini waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time akan mengalami peningkatan signifikan dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang ekspor dan impor di jalan nasional dan tol seluruh Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan meyakini, waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time bisa mencapai 9 hari. Langkah tersebut, ungkapnya berbanding terbalik dengan keinginan presiden Joko Widodo yang berharap hanya sekitar 2 hari. “Kalau sekarang, [pembatasan operasional truk ekspor dan impor] H-4 sampai dengan H+3 kan tujuh tambah 2 hari lebaran 9 hari. Jadi sembilan dia naik,” kata Gemilang, di Jakarta, Senin (12/6). Dia mengatakan, dwelling time dihitung berdasarkan masuknya barang dari kapal ke dermaga sampai ke luar pelabuhan. Sementara untuk keluar dari pelabuhan, dia menekankan biasanya menggunakan angkutan barang truk. Oleh karena itu, paparnya, barang – barang yang ada di pelabuhan tidak bisa keluar jika truk – truk pengangkut barang ekspor dan impor dilarang beroperasional pada masa angkutan lebaran tahun ini. Dia menuturkan, pada masa angkutan lebaran tahun ini pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi truk pembawa barang ekspor dan impor. Oleh karena itu, larangan operasional angkutan barang truk yang dikeluarkan oleh pemerintah di jalan nasional dan jalan tol berlaku pada truk – truk pembawa barang ekspor dan impor. Saat ini, dia mengingatkan, sebesar 70% barang – barang yang berada di pelabuhan biasanya di bawah ke arah timur seperti Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan sebagainya. Angkutan barang truk, dia mengungkapkan sebenarnya bisa melintas jika tidak melewati jalan – jalan yang dilarang oleh pemerintah. Namun, paparnya pengemudi angkutan barang

Selasa, 13 Juni 2017

ekspor dan impor tidak mengetahui jalan mana saja yang dikategorikan sebagai jalan nasional, kabupaten, atau provinsi. “Nah, kan sekarang mana yang disebut jalan nasional? Jalan nasional cuma orang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tahu. Sopir tidak tahu,” katanya. Oleh karena itu, dia menambahkan, pemerintah perlu membuatkan jalan – jalan arteri yang dapat dilalui angkutan barang truk dan tidak terbentur dengan jalur mudik. Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dia mengungkapkan pemerintah juga harus membuat jalur – jalur arteri yang dapat dilalui oleh angkutan barang tanpa berbenturan dengan pemudik di Banten, Jawa Tengah, dan sebagainya. Dia menuturkan, para pelaku usaha di luar negeri biasanya tidak peduli dengan masa angkutan lebaran ketika mengirimkan barang. Jadi, paparnya kapal – kapal pengangkut barang – barang ekspor dan impor akan tetap berjalan. Biasanya, dia menuturkan, para importir di dalam negeri yang menyesuaikan jadwalnya dengan masa angkutan lebaran. Namun, dia mengungkapkan, langkah pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi angkutan barang ekspor dan impor pada tahun ini di luar perkiraan pemilik barang mengingat pengiriman biasanya dilakukan satu bulan sebelumnya. “Ekspor impor sebelumnya dikecualikan. Kemudian, dulu ada yang di dispensasi kalau ada pabrik yang minta boleh [tetap jalan]. Namanya pabrik ada yang 24 jam enggak boleh berhenti, ada bahan baku [yang harus] mengalir terus,” katanya. Dia menambahkan, pelabuhan tetap beroperasi selama 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu. Oleh karena itu, paparnya tidak ada libur di pelabuhan. “Kalau truknya libur, menumpuklah barang di dalam,” katanya.*** BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengamat Apresiasi Izin Operasional Kapal Roro ASDP Rute Jakarta-Surabaya foto: truckmagz.com

UPPLY Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengembangan program-program peningkatan konektivitas maritim, termasuk pengoperasian feri jarak jauh. Direncanakan sebelum Lebaran Kemenhub akan mengeluarkan izin operasional feri jarak jauh rute Jakarta-Surabaya yang akan dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry. Pada tahap awal, perusahaan BUMN tersebut akan mengoperasikan KMP Port Link 3 berkapasitas 1.500 penumpang, 40 unit bus dan truk, serta 100 unit kendraan pribadi. Selanjutnya, ASDP akan menggunakan kapal dengan spesifikasi yang lebih sesuai dengan kapasitas minimal 200 unit truk. Untuk rencana pengoperasian feri jarak jauh tersebut, pemerintah rencananya akan memberikan subsidi tarif sampai mencapai nilai keekonomian, atau paling lama sekitar 2 tahun. “Pemberian izin operasional feri jarak jauh kepada PT ASDP Indonesia Ferry sangat tepat, karena kepemilikan armada dan fasilitas serta kompetensinya. Berdasarkan catatan SCI, perusahaan tersebut memiliki sekitar 135 unit armada kapal jenis roll on-roll off (roro) dan melayani penyeberangan di 180 lintasan, dengan

INDONESIA SHIPPING TIMES

135 kapal komersial dan perintis sampai dengan tahun 2015,” kata Setijadi, Ketua SCI. Menurut Setijadi, pengoperasian feri jarak jauh untuk pengangkutan barang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Waktu tempuh Jakarta-Surabaya melalui jalan raya sekitar 3 hari akan lebih singkat menjadi sekitar 1 hari dengan kapal feri. Selain dari biaya supir dan biaya tol, penghematan akan diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini, berturutturut, sekitar 29%-32% dan 12% dari total biaya truk. Manfaat lainnya adalah penurunan risiko kecelakaan dan keamanan di jalan. “Kapal feri akan dipilih jika biaya yang ditawarkan lebih murah daripada biaya operasional truk melalui jalan raya. Kecepatan dan kepastian waktu pengiriman barang yang lebih baik akan menurunkan biaya logistik industri manufaktur karena pengelolaan persediaan yang lebih efisen. Pengalihan sebagian truk pengangkutan barang dari jalan ke kapal feri akan menurunkan tingkat kerusakan jalan. Penghematan biaya pemeliharaan jalan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktu,” ungkap Setijadi.*** TRUCKMAGZ.COM | ABDUL Selasa, 13 Juni 2017

Pelabuhan Oman Buka Isolasi Qatar dari Embargo Arab Saudi Cs foto: maritimeexecutive.com

EPEKAN setelah pemberlakuan embargo oleh sejumlah negara Arab, kondisi Qatar nyaris terisolasi. Impor barang kebutuhan terhambat. Namun kini Qatar bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, barang-barang impor yang akan dikirim Qatar kini bisa dibongkar di Pelabuhan Oman, dan selanjutnya dipindahkan ke kapal-kapal kontainer yang lebih kecil menuju negara kaya sumber daya minyak tersebut . Sekadar informasi, pekan lalu Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan beberapa negera Arab lainnya memutuskan hubungan diplomatik. Negara-negara yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik itu kemudian memblokir jalur transportasi darat, laut maupun udara menuju Qatar. Kondisi ini menyebabkan terputusnya akses impor Qatar. Padahal, negara dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa itu sangat bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan mereka. Perusahaan pelayaran asal China, COSCO Shipping Lines Co Ltd, Evergreen (Taiwan) serta OOCL (Hong Kong) yang selama ini mengirim barang-barang kebutuhan impor bagi Qatar ikut menangguhkan pengiriman kontainer ke dan dari Qatar. Belum diketahui pasti, apakah setelah Oman menyatakan membuka jalur pelayaran ke Oman, perusahaan-perusahaan

Selasa, 13 Juni 2017

pelayaran tersebut akan mulai mengirim kontainer ke Qatar atau tidak. Yang pasti, hari Minggu kemarin, Qatar Ports Management Company (Mwani) mengumumkan membuka dua call service baru ke Qatar. Dari dua call service tersebut masingmasing seminggu tiga kali pengiriman untuk rute Qatar Hamad Port ke pelabuhan Oman Sohar di utara, dan Qatar Hamad Port ke Salalah

di selatan Oman. Oman merupakan negara tetangga Qatar yang juga tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Namun kebijakan politik negara ini relatif berbeda dengan negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Kesediaan Oman menjadi angin segar mengingat selama ini Qatar menjadikan pelabuhan Jebel Ali, Uni Emirat Arab sebagai pelabuhan utama untuk melakukan aktivitas ekspor impor Qatar. Sejak terjadinya aksi embargo, ribuan kontainer tujuan Qatar masih terjebak di pelabuhan tersebut. Seorang importir makanan mengatakan meski ribuan kontainer masih tertahan di Uni Emirat Arab, namun kini sekitar 300 kontainer makanan impor segar dan beku telah tiba di Pelabuhan Doha Qatar dari Sohar dan Salalah, Oman. Perusahaan pelayaran terbesar asal Denmark, Maersk, menyatakan siap untuk mengirim barang-barang dari Oman menuju Qatar. Begitu juga dengan MSC yang juga akan mencoba melakukan pengiriman barang melalui Oman. Sebelumnya, Iran dan Turki juga sudah melakukan pengiriman barang-barang kebutuhan bagi warga Qatar melalui jalur udara.*** REUTER | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES