Indonesia Shipping Times Edisi 13 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 168• Vol IX • Kamis

13 Juli 2017

KAPOLRI DUKUNG PENUH SRI MULYANI PELOTOTI PELABUHAN

INDONESIA TAWARKAN PROYEK KA DAN PELABUHAN DI ASEAN-ROK

RORO RUTE JARAK JAUH, ASDP SIAP TAMBAH KAPAL UKURAN LEBIH BESAR

PANGKAS TARIF, KA BARANG PEDE BISA SAINGI ANGKUTAN TRUK

BP BATAM BELUM TAHU SOLUSI GAIRAHKAN INDUSTRI GALANGAN

01

Indonesia Tawarkan Proyek KA dan Pelabuhan di Forum ASEAN-ROK BERITATRANS.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan mengikuti Pertemuan ke-8 ASEAN-ROK Transport Cooperation Forum yang diselenggarakan di Seoul, Korea pada tanggal 12-14 Juli 2017.

Tawaran tersebut disampaikan Sugihardjo pada saat business matching dengan beberapa perusahaan Korea yang tertarik melakukan investasi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan sebagai tuan rumah pertemuan, Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport, Korea menegaskan komitmen Pemerintah Korea untuk ikut membantu negara ASEAN khususnya di sektor transportasi.

Adapun tema pada forum tersebut adalah “Building a Better ASEAN Transport System for the Era of the 4th Industrial Revolution”.

Pada Forum tersebut, akademisi Korea menyampaikan paparan terkait perkembangan

teknologi dalam dunia transportasi. Sedangkan wakil dari ASEAN - Indonesia, Malaysia dan Singapura – menyampaikan sharing best practice di negaranya.

Selaku Ketua Delegasi RI, Sugihardjo berkesempatan menyampaikan paparan tentang “technology development to support connectivity growth” yang terkait perkembangan teknologi sektor transportasi untuk mendukung pertumbuhan konektivitas di Indonesia.

Dalam paparannya, Sugihardjo menambahkan juga daftar proyek potensial sektor transportasi yang dapat ditawarkan kepada investor asing melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). “Seperti Jabodetabek perlu dikembangkan sistem transportasi massal yang berbasis Intelelligent Transport System (ITS),” kata Sugiarto, Rabu (12/7).

Seperti diketahui, Pemerintah Korea melalui MOLIT (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) mempunyai komitmen membantu negara ASEAN khususnya di sektor transportasi. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya training program Logistics Policy and Operation Course, Railway Policy and Safety Course, Urban Transport dan Land Expropriation and Compensation kepada negara ASEAN dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Korea. *** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis, 13 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

KPK Kritik Menteri Susi soal ‘Saya Tenggelamkan’ Kapal CNNINDONESIA.COM

W

AKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarief menyebut agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memikirkan cara lain selain menenggelamkan kapal-kapal eks asing yang telah berhasil ditangkap oleh kementeriannya.

Misalnya, Laode menyarankan agar kapal eks asing yang selama ini telah berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa kembali dimanfaatkan.

“Kalau masih bagus bisa dipakai untuk mencari ikan atau dimanfaatkan untuk hal lain,” kata Laode di Gedung Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/7).

Pemanfaatan kapal eks asing hasil tangkapan Satgas 115 ini menurut Laode bisa membantu nelayan yang kapalnya belum sebagus kapalkapal yang digunakan para pencuri itu.

“Saya kira bisa bantu nelayan, tapi kalau memang tidak mau ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lain, dilelang misalnya, saya kira Bu Susi harus pikirkan cara lain selain penenggelaman,” kata dia.

Namun, hal ini dibantah oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja. Menurut Sjarief kapal eks asing yang terindikasi melakukan kejahatan perikanan

INDONESIA SHIPPING TIMES

tidak dapat digunakan kembali untuk menangkap ikan di WPP Indonesia.

“Bahwa kapal-kapal ikan yang pernah terbukti atau terindikasi melakukan kejahatan perikanan, tidak dipakai lagi untuk kegiatan perikanan. Ada aturan seperti itu,” kata Sjarief.

Lebih lanjut menurut dia, kapal eks asing yang sudah tertangkap dan terindikasi digunakan sebagai alat kejahatan perikanan biasanya mendapat label blacklist dari dunia internasional.

Stigma Kapal Eks Asing Tidak sedikit, kata dia terbentuk stigma kapal-kapal eks asing ini akan mengulangi kesalahannya di masa lalu saat kembali digunakan menangkap ikan.

“Karena setelah ditangkap, kapal-kapal itu ada semacam stempel atau blacklist dari dunia perikanan internasional. Kalau beroperasi maka ada kecenderungan akan melakukan hal yang sama,” kata Sjarief.

Selain itu, terkait Alih fungsi penggunaan kapal eks asing ini pun menurutnya masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebab, alih fungsi ini justru bisa menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari.*** CNNINDONESIA.COM | TIARA SUTARI Kamis, 13 Juli 2017

03

Kemenhub Setujui Pembukaan Jalur Tol Laut Surabaya-Biak YTIMG.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) tahun 2017 menyetujui pembukaan jalur atau rute angkutan tol laut untuk trayek T12 dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Biak.

“Usulan pembukaan rute angkutan Tol Laut Surabaya-Biak sudah disetujui pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan,” ungkap Asisten II Setda Biak Mahasunu di Biak, Rabu (12/7).

Ia menyebutkan hal itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RA Tonny Budiono bernomor:AL108/3/17/DJPL2017 tentang Jaringan Angkutan Barang di Laut Tahun 2017 tertanggal 22 Juni.

Mahasunu menyebutkan keluarnya Keputusan Dirjen Perhubungan Laut untuk menjawab usulan dan permintaan pengusaha distributor barang pokok kepada Pemkab Biak Numfor dan Dinas Perindustrian Perdangangan.

“Trayek T12 tol laut akan melayani angkutan barang jalur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari-Wasor-Nabire-Serui-Biak serta dari Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari dan Surabaya,” ungkap Mahasunu.

04

Kamis, 13 Juli 2017

Ia berharap dengan disetujuinya rute T12 tol laut akan membantu kemudahan dan kelancaran bagi pengusaha distributor memasok kebutuhan bahan pokok di wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Widiarto mengakui pembukaan Trayek Tol Laut Surabaya-Biak merupakan suatu kebutuhan paling diminta pengusaha pemasok distributor bahan pokok.

“Adanya taryek baru T12 tol laut sangat membantu penyaluran kebutuhan bahan pokok, ya ini merupakan permintaan Pemkab Biak Numfor kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan,” ungkap Widiarto.

Widiarto berharap dengan dukungan angkutan tol laut maka dapat menjamin kelancaran suplai kebutuhan bahan pokok ke wilayah BiakSupiori. Hingga Rabu aktivitas pelayanan angkutan laut di Pelabuhan Biak tampak berjalan lancar melayani kebutuhan warga untuk berpergian ke berbagai daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.*** ANTARANEWS.COM | REPUBLIKA.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Penumpang Kapal Laut Naik 3,09 Persen pada Angkutan Lebaran 2017 BERITATRANS.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan jumlah penumpang kapal laut pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 sebanyak 1,72 juta penumpang.

Jumlah tersebut naik 3,09 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,67 juta penumpang.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Bay M Hasani mengatakan, pada masa angkutan Lebaran sebanyak 52 pelabuhan telah dipantau dengan periode mulai dari 10 Juni 2017 (H-15) hingga 11 Juli 2017 (H+15).

“Tercatat 10 pelabuhan terpada pada angkutan lebaran diantaranya Pelabuhan Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Sungai Pakning, Ternate, Tanjung Uban, Tanjung Batu

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kundur, Tarakan, Tanjung Perak, dan Makassar,” ujar Bay di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (12/7/2017).

Bay menuturkan, puncak arus mudik terjadi pada H-2 dengan jumlah penumpang sebanyak 81.438 penumpang, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+6 dengan 72.316 penumpang.

Sementara itu, terdapat penumpukan penumpang di pelabuhan yang tidak terpantau oleh Kemenhub. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan di Kepulauan Masalembu dan Pelabuhan Batulicin, Banjarmasin.

“Ternyata ada pelabuhan uang tidak masuk dalam monitoring kita, penumpangnya membludak pada saat tertentu. Contoh misalnya Masalembu. Pada H-2 dan H-3 itu ternyata penumpang melebihi kapasitas kapal, sampai Kita nggak berangkatkan, tetapi Kita cari kapal lain, kapal pengganti,” jelas dia.

Meski demikian, Bay mengaku pelaksanaan angkutan laut pada sektor laut berjalan dengan lancar.

“Mudah-mudahan tahun depan antisipasi lebih baik lagi. Jadi di titik-titik tertentu ada lonjakan penumpang, harus Kita monitor, dan harus kita persiapkan matang,” pungkas dia. *** KOMPAS.COM | AHMAD FAUZI Kamis, 13 Juli 2017

05

Kapolri Dukung Penuh Sri Mulyani Pelototi Pelabuhan MERDEKA.COM

jajaran Ditjen Bea Cukai untuk tidak lagi menggunakan pembekingan sebagai alasan ketidakmampuan menindak importir nakal.

M

ENTERI Keuangan Sri Mulyani membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Satgas ini melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga KPK. Fokus kerja akan menyasar pelabuhanpelabuhan yang menjadi pintu masuk dan keluar barang-barang dan menjadi denyut perekonomian Indonesia.

“Ada Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan seluruh perairan timur dari Sumatera,” ujar Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Selama ini, impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang besar. Praktik ini selalu merugikan negara lantaran penerimaan bea cukai jadi tidak optimal.

Keterlibatan TNI dan Polri dinilai penting lantaran selama ini Sri Mulyani kerap mendapatkan laporan adanya oknum TNI atau Polri yang ikut membekingi para importir nakal.

Akibatnya, petugas bea cukai segan menertibkan importir tersebut.

“Agar jajaran saya bersih dan tidak ada lagi alasan, maka dibutuhkan kerja sama (dengan TNI Polri),” kata Sri Mulyani.

Ia menuturkan, pembentukan Satgas dan komitmen TNI-Polri mendukung penuh penertiban Importir nakal, merupakan sinyal kepada

06

Kamis, 13 Juli 2017

Dukung Penuh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku telah mengarahkan seluruh Kapolres di wilayah pelabuhan besar untuk meningkatkan pengawasan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperketat pengwasan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia.

“Kapolres pelabuhan-pelabuhan besar juga saya undang, saya beri warning kepada mereka, sesuai arahan dari Ibu Menkeu,” ujar Tito, di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

Tito meminta agar seluruh pihak serius memperbaiki kekurangan dalam pengawasan impor barang.

Ia berharap tidak ada oknum yang bermain dalam penertiban tersebut.

“Mari lihat ke depan, perbaiki, jangan sampai ada main-main (dalam penertiban impor ilegal ini),” jelas Tito.

Bagi para polisi yang memiliki kinerja bagus, kata Tito, akan mendapatkan reward.

Sebaliknya, jika tidak menunjukkan kinerja yang cemerlang dalam mendukung rencana Menteri Keuangan mengatasi impor ilegal, ia pun tidak segan memberikan hukuman.

“Kepada (polisi) yang (bekerja secara) bagus, saya akan berikan reward, yang nggak ada prestasinya, apalagi main mata (terkait impor ilegal itu), saya akan berikan punishment,” kata Tito.*** KOMPAS.COM | TRIBUNNEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tertibkan Impor Resiko Tinggi, Bea Cukai Bentuk Satgas di 5 Pelabuhan TRIBUNNEWS.COM

D

IREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Pembentukan Satgas ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), namun belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan, pembentukan Satgas merupakan upaya penertiban impor berisiko tinggi dan menghilangkan praktik ilegal yang selama ini marak. Penertiban juga dilakukan untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang menginginkan Bea Cukai menjadi institusi yang kredibel.

“Itu (impor berisiko tinggi) bisa terjadi di semua barang dan di beberapa titik masuk, itu yang kita sebut dengan risiko tinggi baik dari sisi barangnya, sisi pelakunya maupun dari sisi daerahnya. Nah ini semua kita lakukan penertiban bersama sama secara sinergi mulai dari pengumpulan informasinya kemudian identifikasi resikonya sampai kemudian pengawasannya,” kata Heru, di kantornya, Rabu (12/7).

Selama ini, banyak terjadi praktik pembuatan dokumen yang undervalue sehingga dianggap berisiko tinggi. Nantinya, penindakan dari sisi

INDONESIA SHIPPING TIMES

administrasi akan dimulai dengan penyisiran semua dokumen.

“Sehingga dokumen-dokumen yang tidak tertib dari aspek kepabeanan dan perpajakan kita tutup dulu. Nah sekarang dari sisi operasionalnya kita turun ke lapangan untuk pastikan, meskipun sekarang administratif perusahaanperusahaan itu sudah baik, tapi bisa saja dari operasionalnya masih saja melanggar,” jelasnya.

Supaya terjadi persaingan yang sehat di antara pelaku usaha, terutama industri dalam negeri, Satgas akan difokuskan di beberapa titik rawan seperti Pelabuhan Tanjung Priok, di Semarang, Surabaya, Cikarang Dry Port, lalu Belawan.

“Kemudian supaya nanti level playing field sama, maka kita buat operasi pengawasan di Selat Malaka, antisipasi jangan sampai ketatin di pelabuhan-pelabuhan utama nanti malah bergeser ke pelabuhan tikus, itu strateginya,” tegasnya.

“Kita harapkan perlindungan industri dalam negeri dan perusahaan-perusahaan yang baik semakin cepat,” pungkasnya.*** MERDEKA.COM | YAYU AGUSTINI RAHAYU Kamis, 13 Juli 2017

07

INDEF: Yang Harus Dibenahi Bea Cukai itu INSW, Bukan Bentuk Satgas TRIBUNNEWS.COM

R

ENCANA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) ditentang sejumlah kalangan. Selain memboroskan anggaran, Satgas ini dinilai tak dibutuhkan karena optimalisasi fungsi dan koordinasi Bea dan Cukai yang seharusnya dikedepankan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, Ditjen Bea dan Cukai tidak perlu membuat Satgas ini. Sebab, yang diperlukan saat ini adalah mengoptimalkan Indonesia National Single Window (INSW).

Enny menekankan, pembentukan Satgas juga akan memakan anggaran pemerintah. “Menambah OB (Office Boy) saja butuh anggaran. Ini pasti ada,” kata Enny di Jakarta.

Enny menduga, rencana Bea Cukai membentuk Satgas hanya berupa euphoria semata. “Jadi seolah-olah dengan adanya Satgas, seperti kemarin ada Satgas Pangan terus harga pangan stabil, padahal itu semu enggak menyelesaikan persoalan utama-nya. Kayak pangan itu kan menjadikan fluktuasi pangan karena demand dan supply tidak balance,” kata Enny.

Selain itu, ia juga menegaskan pembentukan Satgas ini hanya memberatkan importir. Selain beban di sisi waktu, importir juga harus menanggung sisi biaya karena banyaknya hal yang dilewati sebelum memasukkan barang ke Tanah Air. Untuk diketahui, INSW merupakan loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan. Konsep ini merupakan wujud reformasi birokrasi pelayanan publik. Dengan INSW, semuanya terpusat terkoordinasi dalam

08

Kamis, 13 Juli 2017

suatu pusat pengendali dan computerized.

“Satgas itu mestinya untuk memperkuat dan menggaransi aturan-aturan yang standar, bukan untuk menyelesaikan persoalan yang kacau balau ini. Jadi terbalik, mestinya instrumennya dulu diperkuat baru Satgas itu. Sementara itu single window ini kan baru wacana terus, pengaplikasiannya kan belum real di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurutnya, Ditjen Bea dan Cukai salah kaprah jika ingin membentuk Satgas ini. Sebab, fungsi Bea Cukai sebenarnya hanya untuk mengendalikan produk yang masuk ke Indonesia, bukan menentukan kriteria barang itu boleh masuk atau tidak.

“Tapi yang terjadi sekarang, ini kan Bea Cukai ini powerfull sekali termasuk yang menentukan boleh tidaknya suatu barang melintasi kawasan kepabeanan. Ini kan tugas kementerian teknis.

Sehingga sekarang kalau misalnya ada satu rencana Bea Cukai mau membuat suatu klasifikasi (penertiban impor berisiko tinggi), itu sebenarnya yang berhak membuat itu bukan Bea Cukai, tapi kementerian teknis,” tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman mengatakan, Ditjen Bea Cukai tidak perlu membentuk Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi.

Menurutnya, pembentukan Satgas ini akan menunjukkan pihak Ditjen Bea dan Cukai tidak dapat melakukan Tugas dan Fungsi Pokoknya (Tupoksi) dengan baik.

“Namanya ada Satgas inikan kalau (Bea dan Cukai-red) sudah tidak jalan sama sekali?,” kata Sukiman, di Jakarta, Selasa (11/7).

Sukiman meminta, pihak Bea dan Cukai memaksimalkan Tupoksinya serta mempertanggungjawabkannya. “Kita harus mempertimbangkan.

Misalnya, Satgas pangan, jangan sampai ada Satgas dari Kepolisian akhirnya baru menertibkan,” katanya.

Di sisi lain, keberadaan Satgas tersebut akan memberikan beban anggaran tambahan bagi negara. “Karena itu, Satgas ini tidak perlu paling tidak meringankan beban dan biaya anggaran. Kecuali Bea dan Cukai sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya,” tandasnya.*** MERDEKA.COM | ANGGUN P SITUMORANG

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Bakal Suntik Modal KAI dan Djakarta Lloyd Rp 2,3 Triliun BUMN.GO.ID

B

ADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan untuk pembahasan lebih lanjut terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Persetujuan tersebut usai Banggar menyetujui anggaran pembiayaan investasi dalam rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2017, khusunya anggaran investasi kepada BUMN yang meningkat menjadi Rp 6,4 triliun dari yang semula di APBN 2017 sebesar Rp 4,0 triliun.

Adapun, PMN yang didapatkan PT KAI dalam RAPBNP 2017 sebesar Rp 2 triliun, sedangkan untuk Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar.

“Soal PMN telah disetujui oleh banggar, baru diserahkan ke Komisi VI, yang khusus PMN ada catatan dari Pak Wahyu (Anggota Banggar),” kata Pimpinan Rapat Banggar Said Abdullah, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Catatan khusus PMN pada RAPBNP 2017 dikarenakan pengusulannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku, seharusnya pengajuan PMN terlebih da-

INDONESIA SHIPPING TIMES

hulu dibahas dengan Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN. Anggota Banggar Wahyu Sanjaya dari Fraksi Demokrat bahkan meminta bahwa PMN yang didapatkan dua perusahaan pelat merah ini untuk ditolak.

“Barang ini tidak pernah dibahas di Komisi VI. Jadi belum saatnya kita bahas di sini. Kalau mau ajukan, ajukan di komisi VI. Kalau saya lihat KAI ini pelik, karena ada urusan Adhi Karya. Kalau saya memilih yang ikut aturan. Khusus untuk PMN dikembalikan saja dulu,” papar Wahyu Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan, PMN yang sebesar Rp 2 triliun dan Rp 379 miliar memiliki fungsi yang penting bagi masingmasing perusahaan.

Untuk PMN Djakarta Lloyd, kata Suahasil, digunakan dalam rangka kemampuan perusahaan melakukan leverage, menambah modal kerja melalui investasi PMN non tunai. Sedangkan PMN PT KAI, dalam rangka penugasan penyelenggaan operasional dan sarana proyek LRT Jabodebek melalui PMN tunai.*** DETIK.COM | HENDRA KUSUMA Kamis, 13 Juli 2017

09

Sukses Angkutan Lebaran, Pelindo IV Dapat Penghargaan Kemenhub POSKOTA..CO.ID

D

INILAI sukses dalam melayani masyarakat pada saat musim Lebaran 2017, Kementrian Perhubungan mengapresiasi dengan memberikan penghargaan kepada PT Pelindo IV (Persero).

Penghargaan diterima langsung Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Dhanapala, Jakarta.

“Penghargaan kami berikan atas semua upaya yang dilakukan manajemen Pelindo IV atas pelayanan jasa transportasi yang optimal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 Mudik Bareng Guyub Rukun, “ tutur Budi Karya saat menyerahkan piagam penghargaan.

Dalam penyelenggaraan Mudik Bareng Guyub Rukun Pelindo IV dinilai telah banyak berpartisipasi dan membantu menyelenggarakan angkutan Lebaran hingga menyiapkan Posko Angkutan Laut Lebaran di Pelabuhan Makassar yang beroperasi mulai 8 Juni 2017 hingga H + 20 Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Sekretaris perusahaan PT pelindo IV Iwan Sjarifuddin menyebutkan sejak beroperasi Posko Angkutan Laut Lebaran di Pelabuhan Makassar dua kali mendapat kunjungan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono.

Kedua pejabat di Kementerian Perhubungan tersebut sangat antusias dengan kesiapan angkutan Lebaran yang disiapkan Pelindo IV bersama tim terpadu lainnya, termasuk Program Mudik Gratis dengan tiga rute tujuan, yaitu Makassar – Bulukumba, Makassar – Parepare

10

Kamis, 13 Juli 2017

dan Makassar – Bone.

Selain itu, PT Pelindo IV Cabang Makassar juga mendapatkan penghargaan atas dukungannya secara aktif dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 yang juga diterima langsung General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru.

Menhub mengatakan, PT Pelindo IV Cabang Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan utama di Indonesia sebagai operator pelabuhan yang mendapatkan penghargaan atas pencapaian optimal dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 dalam Kategori Terminal Penumpang.

Manajemen Pelindo IV dibawah kepemimpinan Dirut Doso Agung, ungkap Budi Karya, telah berhasil membenahi terminal penumpang Pelabuhan Makassar hingga kini menjadi satusatunya terminal penumpang di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang telah berstandar internasional layaknya bandara karena sudah tidak ada lagi pedagang kaki lima masuk area terminal penumpang.

Di terminal penumpang juga telah dilengkapi dengan garbarata atau jembatan penghubung dari ruang tunggu terminal penumpang ke pintu masuk kapal selain tersedia travelator, connecting bridge, serta fasilitas lain untuk kenyamanan penumpang di terminal yang siap menampung hingga 4.000 orang.

Fasilitas lain, ruang untuk menyusui, ruangan AC di ruang tunggu terminal penumpang di lantai satu dan dua, ruang kesehatan, tempat chas telepon genggam, air kran yang bisa langsung dikonsumsi, toilet yang senantiasa bersih, mushola berikut perlengkapan sholat dan kursi roda untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, Pelindo IV juga memperketat keamanan di area pelabuhan hanya penumpang yang ingin berangkat saja yang dipersilahkan masuk ke ruang tunggu yang sudah difasilitasi serta memasang CCTV yang memonitoring semua pergerakan penumpang, dari mulai pintu masuk pelabuhan hingga naik ke kapal. *** POSKOTANEWS.COM | DWIANTORO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Semester I Tahun 2017, Arus Barang Pelindo III Tanjung Intan Naik 21% MAJALAHDERMAGA.CO.ID

P

T Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau yang biasa disebut Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap mencatat trafik arus barang, kunjungan kapal dan kinerja pelayanan barang pada semester I tahun 2017 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Trafik arus barang dalam satuan Ton di semester I tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 21 persen yang terealisasi sebesar 11.300.957 Ton dibanding periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 9.344.429 Ton. General Manager Pelindo III Tanjung Intan Cilacap, Ali Sodikin menyampaikan bahwa selain arus barang, kunjungan kapal di Dermaga Umum pada semester I tahun 2017 baik dalam satuan unit maupun GT (Gross Tonnage) juga menunjukkan peningkatan. Tercatat arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 23 persen yang terealisasi sebesar 195 unit apabila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 158 unit. Sedangkan untuk kunjungan kapal dalam satuan GT tercatat meningkat sebesar 64 persen yang terealisasi sebesar 2.067.877 GT apabila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 1.262.440 GT. Sedangkan untuk kinerja pelayanan barang luar negeri khususnya curah kering di Pelindo III Tanjung Intan Cilacap baik dalam satuan T/G/H

INDONESIA SHIPPING TIMES

(Ton/Gang/Hour) maupun T/S/D (Ton/Ship/Day) pada semester I tahun 2017 juga mengalami peningkatan. “Kenaikan arus barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Intan dikarenakan bongkar muat biji gandum dan klinker didukung oleh crane kapal yang handal dan ketersediaan angkutan,� tuturnya.

Ali menjabarkan untuk realisasi kinerja pelayanan barang luar negeri dalam satuan T/S/D tercatat meningkat 13,78 persen yang terealisasi sebesar 5.973 T/S/D dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dimana tercatat sebanyak 5.249 T/S/D. Sedangkan untuk kinerja pelayanan barang luar negeri tahun 2017 dalam satuan T/G/H juga menunjukkan peningkatan sebesar 22,52 persen yang terealisasi sebesar 148,25 T/G/H apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yakni 121 T/G/H. Lebih lanjut Ali menjelaskan, untuk sektor pelayanan bongkar muat barang atau stevedoring pada semester I tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan kenaikan arus barang. Realisasi stevedoring pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.686.740 Ton atau meningkat sebesar 90 persen dibanding periode yang sama tahun 2016 sebesar 883.328 Ton. Selain itu pada semester I tahun 2017, Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap telah merealisasikan pekerjaan investasi seperti pengadaan alat penunjang kegiatan bongkar muat yaitu pengadaan satu buah bucket, satu unit forklift dan satu unit wheel loader, peningkatan jalan akses Wijayapura Pelabuhan Tanjung Intan, pembuatan instalasi hydrant lanjutan, pengadaan instalasi lampu penerangan jalan. Selain itu untuk investasi rencana kerja manajemen pada tahun 2017 yaitu perpanjangan dermaga multipurpose & revitaliasasi dermaga IV, pengerukan kolam Dermaga I, II, III, IV, Multipurpose, Dermaga VI, Dermaga Wijayapura dan TUKS PT Pusri (Persero), pembangunan dam penahan lumpur (multiyear).*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Kamis, 13 Juli 2017

11

Roro Rute Jarak Jauh, ASDP Siap Tambah Kapal Lebih Besar BISNIS.COM

P

T ASDP Indonesia Ferry berencana menambah armada kapal baru untuk melayani rute feri jarak jauh. Perseroan tengah membidik kapal yang bisa mengangkut truk berkapasitas minimal 200 unit.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan saat ini kapal Port Link terbesar yang dimiliki perseroan hanya mampu menampung 96 truk. Menurutnya, kapal yang ada saat ini memang tidak dirancang untuk menampung muatan barang dalam jumlah banyak sehingga banyak ruang kosong yang tidak bisa dimanfaatkan untuk rute jarak jauh. “Kita sedang cari yang bisa angkut sampai 200 truk, itu dampaknya baru signifikan. Ada sekitar 50-60 pilihan, kita bisa sewa atau beli. Kalau mau cepat ya sewa,� jelasnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Selasa (12/7/2017) malam.

Faik menjelaskan, kapal baru yang akan didatangkan bakal berlayar untuk melayani rute feri jarak jauh Jakarta-Surabaya dan SurabayaLembar. Sebelumnya, sejak Desember 2016 ASDP mengerahkan KMP Legundi untuk melayani rute Surabaya Lembar.

12

Kamis, 13 Juli 2017

Dia menyebut, perseroan berniat mendatangkan kapal yang lebih besar untuk rute SurabayaLembar. Adapun, KMP Legundi memiliki kapasitas angkut 812 penumpnag dan 142 truk barang.

Sementara itu, untuk rute Jakarta-Surabaya ASDP Indonesia Ferry mengaku siap untuk memulai operasi dengan kapal Port Link III. Faik mengatakan perseroan juga sudah mengantongi izin untuk rute tersebut.

Sebagaimana diketahui, layanan feri jarak jauh memang tengah didorong oleh Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan feri jarak jauh bisa mengurangi beban angkutan darat karena setiap hari jalur Pantura sepanjang Jakarta-Surabaya dilalui 12.000 truk.

Di sisi lain, feri jarak jauh dinilai bisa mengurangi waktu tempuh dari rata-rata 1,5 hari menjadi 1,2 hari. Selain ASDP Indonesia Ferry, rute feri jarak jauh Jakarta-Surabaya juga bakal dilauani oleh PT Jagat Zamrud Khatulistiwa yang rencananya bakal memulai operasional hari ini, Rabu (12/7/2017).*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pangkas Tarif, KA Barang Pede Bisa Saingi Angkutan Truk

P

T Kereta Api Indonesia kembali menghidupkan angkutan logistik menggunakan peti kemas di Terminal Gedebage. Penurunan tarif hingga 50 persen diharapkan akan dapat menarik minat pengusaha untuk kembali menggunakan jasa angkutan kereta barang.

Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales PT KAI Logistic, John Robertho, pihaknya mengembalikan fungsi terminal dari terminal penimbunan sementara menjadi drive port. Dengan perubahan status dan fungsi terminal itu sejak Januari 2017, diharapkan kejayaan terminal Gedebage kembali seperti tahun 1987 saat pertama kali berdiri.

“Sekarang kami mau mengembalikan terminal peti kemas Gedebage seperti tahun 1987.

Statusnya drive port. Pertemuan ini tujuannya bagaimana angkutan barang lewat KA kami hidupkan lagi,” kata John saat berdiskusi dengan para pengusaha di Hotel Shakti, Kota Bandung, Rabu 12 Juli 2017.

Dia menjelaskan, Terminal Gedebage merupakan satu-satunya terminal peti kemas di Kota Bandung. Setelah pembangunan ruas-ruas tol baru, diakuinya terjadi penurunan drastis pengguna angkutan logistik peti kemas.

“Satu-satunya peti kemas di Bandung ya di Gedebage. Setelah ada tol jadi menurun drastis.

Kami tanya pengusaha dan forwarder kenapa lari dari kita? Kami usahakan agar mereka balik lagi,” ujarnya.

Dengan mengundang para pengusaha, ungkap John, diketahui bahwa selama ini yang menjadi kendala angkutan barang dan logistik kereta api adalah tarif dan jadwal keberangkatan. Dia mengaku sudah memangkas tarif hingga 50 persen agar dapat bersaing dengan tarif angkutan logistif menggunakan truk.

“Kami siap memangkas. Maksimal sama dengan trucking. Artinya, tidak melebihi tarif angkutan menggunakan truk,” ujar John.

Untuk jadwal keberangkatan, John mengaku siap memenuhi kebutuhan pengusaha yang selama ini mengeluhkan keterlambatan. Selama ini, pihaknya hanya mengoperasikan satu

INDONESIA SHIPPING TIMES

rangkaian setiap tiga hari per pekan.

Kini, pihaknya menyiapkan enam rangkaian kereta barang yang siap beroperasi setiap hari dengan waktu tempuh sekitar 4,5 jam. Dia menargetkan, pengiriman mencapai 300 teus per hari mengingat daya tampung mencapai 1.000 teus per hari.

“Kapasitas Gedebage 1.000 teus per hari.

Angkutan kita dulu sampai 15 gerbong atau 30 kontainer. Satu hari kalau kali 6 bisa sampai 90.

Kita bisa tampung 1.000 teus per hari,” tuturnya.

Solusi Menurut Direktur PT KAI Logistic Junaidi, pengoptimalan kembali angkutan logistik dengan peti kemas merupakan solusi atas transportasi nasional yang sudah sangat padat. Sebagai anak perusahaan logistik, pihaknya telah bersepakat dengan PT KAI dan MTI untuk mengembalikan fungsi pengelolaan Gedebage seperti awal berdiri.

Dia meyakini, pengembalian terminal Gedebage menjadi drive port akan memangkas pengeluaran logistik pengusaha, di antaranya dwelling time. Melihat pangsa pasar dan kebutuhan angkutan logistik, dia optimistis dalam 5-10 tahun ke depan, angkutan kereta barang akan menjadi primadona.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PT Duta Artha Selaras, Eka Patria, menyatakan, jika semangatnya untuk mereduksi biaya logistik, dia berharap ada keputusan dan bukan hanya wacana. Kemudian, skema biaya untuk logistik segera dikeluarkan agar lebih jelas.

Selama ini, Eka menilai, biaya logisitik angkutan kereta kurang kompetitif. Dia berharap penurunan biaya tidak hanya dilakukan oleh PT KAI, tetapi juga biaya lainnya yang dinilai masih mahal.

“Biaya kereta api hanya 45 persen, sisanya dari repo dan lain-lain. Jika biaya kereta api turun 50 persen, diharapkan biaya all-in bisa turun 30 persen -35 persen. Semoga saja semua bisa direduce menjadi satu biaya yang kompetitif untuk melawan trucking,” ucapnya.*** PIKIRAN-RAKYAT.COM |ASEP BUDIMAN Kamis, 13 Juli 2017

13

BP Batam Belum Tahu Solusi Gairahkan Industri Galangan Kapal TRIBUNNEWS.COM

K

EPALA Badan Pengawasan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait kelesuan industri perkapalan di Batam.

Hatanto juga mengaku belum memiliki strategi industri yang saat ini mati suri dan menjadi salah satu pemicu anjloknya pertumbuhan ekonomi daerah ini.

Di sela-sela launching kapal tanker MT Zaleha di PT Bandar Abadi, Hantanto tidak bisa memberikan komentara apa solusi yang akan diambil oleh Bp Batam, untuk membangkitkan kembali geliat industri kaal di Batam.

“Kalau ditanya solusi apa, kita belum tahu.

Saat ini kita sedang bentuk tim, baik BP Batam dan Pemko Batam, untuk mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang membuat galangan kapal lesu di Batam,” katanya di selasela peluncuran kapal MT Zaleha di PT Bandar Abadi Tanjunguncang, Rabu (12/7/2017).

14

Kamis, 13 Juli 2017

Bahkan, kata Hatanto, dirinya tidak tahu, berapa sebenarnya jumlah perusahaan galangan kapal yang ada saat ini.

“Jangankan kelesuaan galangan kapal, jumlah perusahaan galangan kapal di Batam sampai saat ini kita tidak tahu. Data sampai saat ini masih simpang siur, ada yang bilang segini, segitu. Jadi, ini yang sedang kita cari tahu dulu,” kata Hatanto.

Dia mengatakan, dirinya akan mencari tahu dulu kepada perusahaan galangan kapal yang masih aktif dan berproduksi, bagaimana cara mereka bertahan dalam situasi bisnis perkapalan yang lesu ini,.

“Nah, ini kebetulan ada launching kapal, jadi saya akan sharing sama mereka, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan order dan masih berproduksi sampai saat ini,” kata Hatanto.*** TRIBUNNEWS.COM | IAN PERTANIAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perlu Regulasi Internasional buat Jalankan Gagasan Green Shipping LINKDN.COM

P

EMANASAN global memerlukan perhatian serius dalam pembangunan berkelanjutan.

Sektor pelayaran pun harus turut serta dalam mengurangi pemanasan global. Untuk itu, perlu aturan berskala global yang dipatuhi oleh dunia internasional.

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim Basilio Dias Araujo bercerita, dalam Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-71 yang berlangsung di London, Delegasi Indonesia setuju dengan dibuatnya kerangka peraturan global tentang green shipping oleh IMO (International Maritime Organization).

Ia juga mengatakan adanya regulasi green shipping dapat menjadi unjuk nyata IMO dalam mencapai Sustainable Development Goals pada 2030. Selain itu, kerangka kerja tentang green shipping dapat menjadi alat dalam mencapai target Paris Agreement tentang perubahan iklim yang sangat berkaitan dengan pelayaran yang berkelanjutan.

Basilio menambahkan, IMO harus menetapkan pathway yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan green shipping. “Pada isu pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal, Delegasi Republik Indonesia memberikan pandangan diperlukannya pathway yang jelas dan terukur,” kata Basilio.

Selain itu, Basilio juga yakin bahwa IMO akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

melakukan program capacity building pada negara-negara anggotanya. “Adanya program capacity building oleh IMO membuat para negara anggota dapat mengimplementasikan roadmap IMO secara efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada kegiatan pelayaran,” ujarnya.

Sidang MPEC ke 71 memiliki sumbangsih besar bagi Indonesia dan dunia, khususnya pada persiapan pelaksanaan ballast water management yang ditetapkan oleh IMO. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia melihat pelaksanaan ballast water management akan membantu Indonesia untuk memperkuat program nasional pelayaran yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi Indonesia pada program IMO terkait blue economy.

Basilio melanjutkan, Indonesia berkomitmen penuh dalam konservasi eksosistem laut. Selain itu, Indonesia juga menyatakan komitmennya dalam pengurangan polusi udara dan efisiensi energi.

“Indonesia sudah mempunyai roadmap dalam upaya mengurangi kandungan sulfur pada bahan bakar fosil. Berdasarkan rencana nasional, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan usulan IMO tentang pengurangan kandungan sulfur pada bahan bakar fosil,” pungkas Basilio.*** LIPUTAN6.COM | ARTHUR GIDEON Kamis, 13 Juli 2017

15

Awas, Gunung Es Raksasa Ancam Pelayaran Internasional UNSERENATURE.BLOGSPOT.COM

S

EBUAH gunung es raksasa dengan dimensi seluas Pulau Bali, dilaporkan telah terlepas dari Benua Antartika.

Menurut keterangan para pakar dari University of Swansea dan British Antarctic Survey pada Rabu (12/7) pecahan gunung es ini bisa jadi ancaman bagi dunia pelayaran dan sejumlah negara selama beberapa dekade saat gunung es ini terpecah dan terapung-apung di laut lepas.

“Gunung es dengan perkiraan berat satu triliun ton dan luas 5.800 kilometer per segi telah lepas dari beting es Larsen C di Antartika antara tanggal 10 hingga 12 Juli lalu,” demikian laporan para pakar tersebut.

Untuk memantau pergerakan gunung es tersebut, para pakar akan memantaunya lewat satelit-satelit milik European Space Agency.

“Ini adalah gunung es terbesar yang pernah tercatat sejarah dan pergerakannya sulit diprediksi,” komentar Profesor Adrian Luckman dari Swansea University.

Fenomena serupa pernah terjadi pada 1995 dan 2002 saat beting es Larsen A dan beting es Larsen B terlepas dari Semenanjung Antartika.

Titanic Dalam sejarah, tanggal 15 April lalu dikenang sebagai momen bersejarah sebagai tragedi

16

Kamis, 13 Juli 2017

tenggelamnya Titanic saat melakukan pelayaran perdananya karena menabrak gunung es.

Sejarah mencatat peristiwa itu terjadi Pada 15 April 1912. Titanic diklaim sebagai kapal yang tak bisa tenggelam. Pada kenyataannya, kapal itu menabrak sebuah gunung es di wilayah Samudra Antlantik Utara dan karam di lautan.

Kapal tersebut menjalani pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju New York membawa 1.517 orang penumpang dan awaknya.

Kapal yang dibangun perusahaan pelayaran White Star, Inggris, itu di masanya merupakan kapal pesiar paling mewah di dunia. Dengan panjang 274 meter dan tinggi sekitar 30 meter, Titanic adalah kapal yang bisa melaju dengan kecepatan maksimal 30 knot.

Sehingga, selain menjadi yang termewah dan terbesar, Titanic juga menjadi kapal pesiar tercepat di dunia. Dengan kompartemen yang dibangun sangat rapat sehingga mampu mencegah rembesan air laut, maka kapal ini secara teori memang tak bisa tenggelam.

Dalam pelayaran perdananya dari Southampton menuju New York, Titanic sempat singgah di Cherbourg, Perancis dan Queenstown, Irlandia.Saat itu, Titanic membawa 2.206 penumpang dan 898 orang awak.

Sebenarnya kru Titanic sudah mendapat kabar kondisi di laut Atlantik Utara. Cuaca yang cukup hangat membuat banyak gunung es pecah dan hanyut ke lautan termasuk ke alur pelayaran kapal.*** KORAN-JAKARTA.COM | REUTERS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES