Indonesia Shipping Times Edisi 13 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 61 • Vol IX • Senin 13

Maret 2017

HOLDING BUMN DIGUGAT!

PELINDO II KOMITMEN GUNAKAN ALAT BONGKAR MUAT PRODUK LOKAL

SAMBUT WMU, KEMENKO MARITIM GANDENG IPC CORP. UNIVERSITY

GINSI DESAKPENATAAN PBM DAN KARGO UMUM PELABUHAN PRIOK

CHINA PERTANYAKAN “KEBEBASAN PELAYARAN” VERSI AS

01

ORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang diwakili Prof DR Mahmud MD bersama sejumlah pihak lainnya, mengajukan uji materi (judicial review) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas ke Mahkamah Agung (MA), Jumat (10/3) malam.

Mahfud dalam keterangan tertulis menyatakan, pihaknya menggugat PP 72 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan holding atau penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, bertentangan dengan beberapa undang-undang, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sertatidak melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sumbangsih KAHMI Ketua tim kuasa hukum KAHMI dan pihak penggugat lainnya, Bisman Bhaktiar, mengatakan gugatan ini merupakan wujud sumbangsih KAHMI untuk melakukan koreksi atas kebijakan Pemerintah yang tidak tepat. ’’Gugatan ini diajukan oleh KAHMI dan beberapa pihak selaku pemohon dan selaku termohon adalah Presiden Republik Indonesia,’’ujarnya.

Dasar gugatannya adalah bahwa keberadaan BUMN dalam sistem perekonomian nasional merupakan implementasi dari amanat konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan tentang penguasaan negara dalam aspek perekonomian.

BUMN diharapkan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara, serta mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan ekonomi swasta besar. ’’Oleh karena itu, keberadaan BUMN harus dijaga agar tetap menjadi milik negara dan menghindarkan dari pengalihan kepemilikan atau

foto: suratkabar.id

K

Korps Alumni HMI Gugat Holding BUMN

privatisasi yang tidak sesuai dengan undangundang,’’tandas Bisman.

Isi Gugatan Adapun isi pokok gugatan KAHMI dan pihak pemohon lain yakni ketentuan tentang ’’barang milik negara’’ sebagai sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN (Pasal 2 Ayat (2) huruf b). Ketentuan ini, merupakan pelanggaran terhadap UU BUMN, karena akan menjadi dasar hukum pencucian aset negara yang akan dialihkan ke pihak lain dengan melalui penyertaan modal pada BUMN, ketentuan tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN kepada BUMN lain dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN (Pasal 2APP72/2016).

Ketentuan di atas bertentangan dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dan UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu juga, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013.

Ketentuan ini berpotensi sebagai legitimasi privatisasi ’diamdiam oleh Pemerintah’ tanpa melibatkan DPR RI, karena pada prinsipnya saham dan kekayaan BUMN merupakan kekayaan atau keuangan negara, sehingga jika terjadi peralihan harus dengan proses APBN dan persetujuan DPR RI agar dapat dipertanggungjawabkan.*** | SUARAMERDEKA.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin 13 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Reklamasi Ditolak, DKI Tetap Dukung Kelanjutan Kalibaru foto: liputan6.com

K

EPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru di Jakarta Utara akan dilanjutkan.

Tuty menilai, sah-sah saja pembangunan pelabuhan diteruskan jika tidak melanggar aturan.

“Kalau memang diperuntukkan ruang dan memungkinkan untuk adanya pelabuhan, mengapa tidak,” ujar Tuty, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

Pernyataan Tuty disampaikan guna menanggapi penolakan sejumlah warga Kalibaru terhadap pembangunan pelabuhan tersebut. Hal itu disampaikan saat laporan reses pertama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kamis lalu (9/3/2017).

Tuty menambahkan, saat pertemuan konsultasi Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) untuk kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta hari ini, Pemprov DKI juga telah mengundang perwakilan dari perhimpunan nelayan jika ada penolakan atau masalah yang ingin disampaikan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Perwakilannya sudah kami undang tadi, himpunan nelayan,” ujar Tuty.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan mengkaji ulang sejumlah usulan yang disampaikan saat laporan hasil reses DPRD DKI Jakarta, salah satunya penolakan terhadap pembangunan pelabuhan di Kalibaru, Jakarta Utara.

Sumarsono menilai, akan cukup merepotkan jika pelabuhan tersebut harus dipindahkan sedangkan sudah ada kajian yang menyatakan bahwa kawasan itu cocok dijadikan kawasan pelabuhan.

“Satu hal yang nampaknya perlu dibahas dan agak menyolok adalah penolakan masyarakat terkait reklamasi di kawasan pantai di Kelurahan Kalibaru, dan rencananya pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut. Ini kan kalau pelabuhan ada studinya. Kalau pemindahan perlu dilihat kembali,” ujar Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis lalu.

Selain pembangunan Pelabuhan Kalibaru, ada juga penolakan proyek reklamasi yang disampaikan saat laporan reses DPRD DKI.*** | KOMPAS.COM | DAVID O PURBA | Senin 13 Maret 2017

03

K

EMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menggandeng Indonesia Port Corporation (IPC) Corporate University, Bogor, Jawa Barat untuk menyambut kedatangan delegasi World Maritime University (WMU) yang dijadwalkan pada 2 April 2017 mendatang.

WMU adalah perguruan tinggi yang berada di bawah organisasi maritim dunia atau International Maritime Organization (IMO).

Rencana kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman dengan IMO dan WMU untuk meningkatkan kapasitas SDM maritime yang ditandatangani di Walmo, Swedia Oktober 2016 lalu. “WMU sebagai perguruan tinggi langsung

04

Senin 13 Maret 2017

dibawah IMO, perannya menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang pengelolaan kepelabuhan,� kata Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin melalui keterangan resminya.

Safri menjelaskan, Kemenko Maritim dapat menjadi fasilitator dan coordinator dengan instansi terkait yang akan mengirim SDM untuk melanjutkan pendidikan ke WMU, dan atau membutuhkan konsultasi dengan WMU. WMU dijadwalkan akan melakukan kuliah umum di Kampus IPC serta melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kepelabuhanan termasuk logistic.*** | BERITATRANS.COM | ALIY |

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: beritadaerahcoid/antaranews.

IPC Corp University Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah Delegasi WMU

Pelindo III Berkomitmen Gunakan Alat Bongkar Muat Produk Lokal

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III berkomitmen memenuhi pengadaan “crane” atau kebutuhan alat berat lainnya di seluruh wilayah kerjanya menggunakan produk dalam negeri.

“Salah satunya kita telah menjalin kerja sama dengan PT Barata Indonesia untuk memenuhi pengadaan alat berat di seluruh wilayah kerja PT Pelindo III,” kata Direktur Utama PT Pelindo III Orias Petrus Moedak di Surabaya, Sabtu.

Dia mengatakan nota kesepahaman dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpusat di Gresik, Jawa Timur itu, telah ditandatangani pada Jumat (10/3).

“Ini bentuk sinergi antar-BUMN. Selanjutnya detail kerja sama masih akan dibahas dan kita lanjutkan dengan perjanjian yang mengikat secara legal. Paling lama sebulan selesai,” ujarnya.

Orias menyatakan PT Pelindo III memang bertekad menerapkan 100 persen lokal konten.

“Harapan kami, kalau bisa penggunaan produksi dalam negeri bukan cuma slogan,” katanya.

Meski harus dilakukan secara bertahap karena diakuinya pada tahun ini masih ada kontrak kerja sama pengadaan alat berat dengan perusahaan di luar negeri, sisa dari kebijakan tahun sebelumnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Tapi pengadaan lewat PT Barata tidak akan menghambat proses pengadaan yang sudah berjalan,” ucapnya.

Dia mencontohkan tahun ini PT Pelindo III membutuhkan enam pengadaan alat berat, tiga di antaranya bisa dipesan dari PT Barata. Begitu seterusnya hingga pengadaan alat berat bisa dipenuhi

semuanya oleh PT Barata.

“Karena pengadaan alat berat itu juga butuh waktu. Sepeknya juga harus disesuaikan, tidak seperti beli mobil,” katanya.

Dia menjelaskan tahun ini PT Pelindo III menganggarkan investasi senilai Rp4,8 triliun.

“Investasi ini bukan hanya untuk pengadaan alat berat saja, juga untuk pembangunan fasilitas pelabuhan,” tuturnya.

Sebisa mungkin, Orias mengungkapkan PT Pelindo III mulai tahun ini akan bermitra dengan perusahaan dalam negeri semua di berbagai bidang.

“Dengan begitu, secara bertahap, kita bisa menjadi bangsa mandiri,” katanya.

Direktur Utama PT Barata Indonesia Silmy Karim menyambut baik kerja sama pengadaan alat berat dengan PT Pelindo III. “Kita melihat sisi baiknya. Kalau alat berat produksi dalam negeri, jika terjadi kerusakan kita langsung respons,” katanya.

Terlebih, pihaknya juga bekerja sama dalam hal perawatan alat berat dengan PT Pelindo III. “Itulah kelebihannya, kita bisa bereaksi lebih cepat jika terjadi kerusakan,” ucapnya.***

| ANTARANEWS.COM | SLAMET AN | Senin 13 Maret 2017

05

Besok, Terminal 3 Priok UpGrade Layanan Sistem Bongkar Muat

P

ENGELOLA Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok melakukan upgrading terhadap terminal operating system (TOS) OPUS di terminal tersebut, untuk memberikan peningkatan pelayanan sistem berbasis IT di terminal tersebut kepada pengguna jasa.

Direktur Operasi PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II, M.Adji mengatakan, selama proses upgraging sistem tersebut maka layanan sistem pendukung kegiatan operasi bongkar muat, operasi lapangan dan billing peti kemas internasional akan dihentikan pada 14 Maret 2017 pukul 00.00 s/d 09.00 Wib. “Kami sudah memberitahukan melalui edaran kepada seluruh pengguna jasa pelabuhan Priok terkait hal ini pada 9 Maret 2017,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (11-3-2017).

Dia juga mengharapkan supaya pengguna jasa dapat menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan di pelabuhan Priok pada periode upgrading tersebut.

Surat edaran Direksi PT.Pelabuhan Tanjung Priok No: 608/9/3/1/PTP-17 mengenai pemberitahuan upgrading sistem Opus di Terminal 3 Internasional Pelabuhan Priok itu juga ditembus-

06

Senin 13 Maret 2017

kan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, serta General Manager Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Priok al; Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Sekretaris DPD Aptrindo DKI Jakarta, Maradang Rasjid mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan kepada perusahaan truk anggotanya sehubungan akan adanya penghentian sementara kegiatan di terminal 3 Priok tersebut.

Di Konfirmasi Bisnis pertelpon, Sekretaris ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan upgrading sistem di terminal 3 Priok harus bisa dilaksakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan supaya tidak ada pergeseran waktu pelayanan bongkar muat yang lebih lama lagi.

“Upgrading sistem harus selesai sesuai jadwal yang sudah diberitahukan ke pengguna jasa, supaya tidak ada masalah dalam pelayanan selanjutnya,” ujarnya.

Data PT.Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) menyebutkan, pada tahun 2016 PTP telah melayani bongkar muat peti kemas ekspor impor maupun antarpulau mencapai 2.476.270 TEUs (1.896.744 bok) atau naik sekitar 28% dibanding pencapaian 2015 sebanyak 2.002.502 twentyfoot equivalent units (TEUs) atau setara 1.630.160 bok.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Teluk Lamong Operasikan Curah Kering Dengan Conveyor Dan Cylo

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: suaramerdeka.com

P

ELINDO III tengah mempersiapkan fasilitas dan peralatan canggih di Terminal Teluk Lamong. Setelah peresmian dan pengoperasian bisnis peti kemas pada tahun 2015 lalu, kini bisnis curah kering telah siap dioperasikan dengan menggunakan conveyor dan cylo. Terminal Teluk Lamong merupakan terminal pertama di Indonesia dengan pengoperasian curah kering menggunakan peralatan canggih tersebut.

Proses pelaksanaan operasi curah kering perdana menggunakan conveyor dan cylo di Terminal Teluk Lamong dihadiri oleh Eko Harijadi, Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Terminal Teluk Lamong, Doddy Triwahyudi Kepala Bidang Lalu Lintas Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak serta perwakilan dari PT Nusa Prima Logistik.

Kapal pertama bermuatan kedelai sebagai kapal curah perdana yang dibongkar menggunakan conveyor dan cylo di Terminal Teluk Lamong adalah M.V Giorgis. Kapal berbendara Panama tersebut memiliki panjang 229 meter berkapasitas 41.670 ton. Kesiapan Terminal Teluk Lamong menggunakan Grab Ship Unloader, conveyor dan cylo dibuktikan melalui pelayanan perdana tersebut yang berjalan lancar.

Terminal Teluk Lamong memiliki empat tahap pembangunan dan pada tahun 2017 sedang berada pada tahap ke – 2. Dermaga curah kering yang kini mulai dioperasikan memiliki panjang 250 meter dan lebar 80 meter.

Luasan tersebut akan diperpanjang menjadi 500 meter pada pembangunan tahap berikutnya.

Kedalaman dermaga curah kering Terminal Teluk Lamong mencapai -14 meter LWS sehingga dapat menampung kapal berjenis Panamax berkapasitas 50.000 – 80.000 Dead Weight Ton (DWT).

Bisnis curah kering PT Terminal Teluk Lamong menerapkan prinsip green port karena hanya melayani muatan bersifat ramah lingkungan yaitu komoditi pangan. Bekerja sama dengan PT Nusa Prima Logistik yang merupakan gabungan dari tiga perusahaan pangan peme-

gang 70 persen pasar pakan ternak dan manusia di Indonesia (FKS, Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed).

Sebagai terminal serba canggih, ketepatan dan kecepatan pelayanan merupakan komitmen utama Terminal Teluk Lamong kepada pengguna jasa. Pada proses operasional curah kering, Pelindo III melengkapi Terminal Teluk Lamong dengan dua unit Grab Ship Unloader (GSU) berkapasitas 2000 ton/jam. Selain GSU, dua line conveyor dengan panjang 950 meter berkapasitas 2000 ton/jam/line.

Setelah melalui conveyor, muatan yang dibongkar akan langsung menuju cylo atau gudang penyimpanan. Kapasitas gudang penyimpanan di lahan curah kering Terminal Teluk Lamong yaitu 120.000 ton, sedangkan cylo berkapasitas 90.000 ton sehingga kapasitas gudang penumpukan adalah 210.000 ton.

Komoditi pangan yang dapat disimpan di cylo berupa butiran seperti kedelai, jagung, beras, dll. Gudang penumpukan digunakan untuk menyimpan komoditi berupa serbuk seperti soya bean meal (SBM), raw sugar, dll.

Kesuksesan Pelindo III melalui anak usaha Terminal Teluk Lamong semakin terbukti nyata dengan berbagai bisnis baru yang dibuka sebagai komitmen pelayanan bagi pengguna jasa.*** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID | Senin 13 Maret 2017

07

GINSI Desak Penataan PBM & Kargo Umum di Pelabuhan Priok foto: beritadaerah.co.id

G

ABUNGAN importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) menilai penanganan layanan bongkar muat kargo umum non kontener di Pelabuhan Tanjung Priok masih semerawut dan perlu dilakukan penataan.

Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, penanganan jenis barang tersebut mayoritas saat ini ditangani oleh perusahaan bongkar muat (PBM) terseleksi yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

“Layanan kargo umum nonkontener yang ditangani PBM terseleksi di Priok itu harus dievaluasi.Sebaiknya gak perlu ada seleksi PBM namun yang harus dikedepankan adalah service yang cepat,rapih dan efisien.Selama ini kami lihat kok masih semerawut,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (12/3/2017).

Subandi mengatakan, importir/pemilik barang di pelabuhan tidak memperdulikan latar belakang PBM itu berstatus terseleksi atau tidak,namun yang terpenting PBM mesti turut aktif dalam upaya menekan biaya logistik sehingga dapat bermitra dengan pemilik barang

08

Senin 13 Maret 2017

secara business to business dalam menurunkan cost logistik di pelabuhan Priok.

“Jangan kayak sekarang, layanannya saja masih semerawut kok mengusulkan mau naikkan tarif bongkar muat untuk kargo nonkontener.

Jelas kami menolak kenaikkan itu,” paparnya.

Dia juga mengatakan, rencana kenaikan tarif bongkar muat di pelabuhan Priok yang di usulkan oleh APBMI DKI Jakarta menunjukan bahwa asosiasi tersebut tidaklah mendukung program pemerintah dalam mengendalikan biaya logistik di pelabuhan Priok yang dianggap sudah tinggi.

Seharusnya,imbuhnya, perusahaan tersebut yang notabene juga berstatus PBM terseleksi di Priok dapat mengendalikan biaya di internalnya.

“Kebiasaan cari gampangnya PBM di pelabuhan yang ingin meningkatkan profit usahanya dengan menaikan tarif harus di hentikan, karena praktik seperti itu ujung-ujungnya rakyat yang menderita akibat tingginya harga barang dan mengakibatkan turunya daya beli masyarakat dan berakibat inflasi,”paparnya.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Bengkulu Keruk Alur Pelabuhan Pulau Baai foto: bengkuluekspress.com

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu mulai melakukan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Pengerukan dilakukan untuk mengembalikan kondisi alur yang saat ini mengalami pendangkalan. Saat ini kedalaman alur hanya sekitar minus 4 meter dan akan dikeruk hingga kedalaman minus 10 meter.

GM PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Bengkulu, Drajat Sulistyo mengatakan, pengerukkan alur akan dilakukan oleh PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) selama 45 hari kedepan dengan menggunakan kapal keruk dari Afrika Selatan.

“Kapal keruk sudah didatangkan. Mudah – mudahan selesai 1.5 bulan sampai dengan kedalamanan minimal minus 10 meter,” kata Drajat, Jumat (10/03/2017).

Dijelaskan Drajat, dalam satu hari kapal tersebut dapat mengeruk pasir sekitar 20.000

INDONESIA SHIPPING TIMES

m3. Jika dilakukan selama 1,5 bulan maka lebih dari 600.000 m3 kubik pasir bisa dikeruk dari alur Pulau Baai. Ratusan kubik pasir yang telah dikeruk tersebut akan disemprotkan ke daerah – daerah pantai yang mengalami abrasi.

“Pengerukan diharapkan bisa dilakukan lebih cepat, sehingga kapal – kapal diatas minus 8 bisa cepat masuk,” ucap Drajat.

Selama proses pengerukkan, lanjut Drajat, pelayanan di Pelabuhan Pulau Baai akan tetap berjalan seperti biasa. Hal ini dikarenakan, sistem kerja kapal keruk tersebut tidak statis, melainkan berjalan terus. Jadi, ketika ada kapal yang masuk maka kapal keruk tersebut bisa minggir.

“Pelabuhan berjalan normal. Proses pelayanan di Pulau Baai tetap berjalan meskipun ada pengerukan. Jadi tidak ada yang terhambat,” katanya.*** | BENGKULUEKSPRESS.COM | Senin 13 Maret 2017

09

Truk Pelopor Keselamatan Berlalulintas Segera Dideklarasikan

K

EMENTERIAN Perhubungan bersama Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) akan mendeklarasikan truk pelopor keselamatan berlalu lintas sebagai salah satu wujud upaya menekan tingginya jumlah kecelakaan yang melibatkan armada truk.

Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman mengatakan penyelenggaraan acara dengan tema Truk Pelopor Keselamatan Berlalulintaa itu akan dihelat Senin, 13 Maret 2017, di PT JICT, Jalan Sulawesi Ujung No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Kemenhub, bersama Aptrindo dan JICT akan mendeklarasikan truk pelopor keselamatan berlalu lintas, Senin 13 Maret 2017, di JICT, Jalan Sulawesi Ujung No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara,” ujarnya, Sabtu (11/3/2017).

Pihaknya mengatakan bahwa keselamatan dalam lalulintas menjadi kebutuhan semua pihak, baik pengendara, penumpang, pejalan kaki, maupun pengguna jalan umumnya.

Semangat dan kampanye yang dilakukan Kemenhub dalam meningkatkan keselamatan lalulintas menjadi salah satu tolak ukur akan

10

Senin 13 Maret 2017

keberhasilan Kemenhub dalam mengelola transportasi.

Sementara dalam situasi tingginya angka kecelekaan lalulintas, semua pihak mengambil peran sesuai bidang masing masing turut serta mewujudkan keselamatan berlalulintas.

“Kita juga tahu truk memberikan konstribusi besar terjadinya kecelakaan lalulintas. Untuk itu Kemehub sudah tepat mengajak aptrindo untuk turut serta melakukan gerakan keselamatan berlalulintas sebagai wujud kontribusi kepada negara dalam mewujudkan keselamatan berlalulintas,” terangnya.

Menurutnya sopir adalah ujung tombak dari pengusaha truk. Apabila sopir mempunyai disiplin yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka niscaya kecelakaan tidak akan terjadi sehingga pengiriman barang milik pengusaha dapat sampai tujuan dalam keadaan selamat dan tepat waktu.

Pihaknya berharap momentum tersebut dapat menjadi penyemangat semua pihak bahwa keselamatan itu menjadi faktor utama yang harus menjadi perhatian bersama, termasuk para pengusaha.

“Agar tercapai kesadaran penuh dan keterlibatan semua pihak untuk mengedepankan disiplin berlalulintas,” ujarnya.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

T Shell Indonesia meluncurkan Shell Fleet Card, kartu dengan sistem pasca bayar untuk pembelian bahan bakar di seluruh SPBU Sheel Indonesia. Kartu ini terintegrasi dalam sistem online dengan fungsi pelaporan dan pengawasan terkait pembelian bahan bakar. Inovasi produk ini diklam oleh Shell Indonesia memiliki reputasi dan pengalaman selama 55 tahun di bidang kartu pengisian bahan bakar di 34 negara.

“Dengan adanya terobosan baru dengan peluncuran Shell Fleet Card, Shell Indonesia menawarkan solusi operasional bisnis menyuluruh kepada perusahaan ditunjang bahan bakar berteknologi dan berkualitas tinggi,” jelas Wahyu Indrawanto, Direktur PT Shell Indonesia saat memberi sambutan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis lalu..

Wahyu meyakini sebagai mitra bisnis, Shell Fleet Card mampu meningkatkan peforma bisnis melalui efisiensi dalam penggunaan bahar bakar, waktu, dan sumber daya oleh pihak manajemen untuk menghasilkan laporan dan melakukan pengawasan, termasuk penghematan perihal administrasi. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengawasan penggunaan kartunya karena secara otomatis terbarui setiap melakukan transaksi, selain laporan yang dikirim

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: truckmagz.com

Shell Indonesia Luncurkan Kartu Pintar Kendaraan Niaga

setiap harinya. Hal ini menghemat waktu pembuatan laporan dan mengatasi kemungkinan penyelewengan.

Selain itu, pembayaran yang dilakukan pasca bayar dapat mengurangi beban pengemudi, sistem ini mampu membantu manajemen untuk mengatur dan membatasi nominal transaksi setiap harinya, jumlah liter, frekuensi, bahkan lokasi transaksi.”Sebagai pemimpin global di ritel bahan bakar, Shell berkomitmen menghadirkan pengalaman berkendara terbaik melalui inovasi produk dan pelayanan pria bagi konsumen,” tutur Wahyu.

Wahyu menambahkan, Shell Indonesia tidak memiliki target khusus dengan keluar Shell Fleet Card, Shell Indonesia hanya berusaha menghadirkan solusi bagi perusahaan agar memudahkan operasional bisnisnya. Sementara itu,pertimbangan Shell Indonesia baru meluncurkan Shell Fleet Card tahun setelah berdiri 10 tahun lalu dikarenrkan pihak Shell membutuhkan waktu untuk membangun jaringan SPBU yang hingga kini telah mencapai 79 SPBU. Semua jaringan SPBU Shell Indonesia dominan tersebar di Jabodetabek dan Bandung. | TRUKCMAGZ.COM | ABDUL |

Senin 13 Maret 2017

11

K

EMENTERIAN Pertahanan AS baru-baru ini memublikasikan “Laporan Kebebasan Navigasi 2016”. Dalam laporan itu, AS seperti yang sudah-sudah sekali lagi mengutuk “Klaim China di Laut China Selatan (LTS)” dan menyebut hal itu telah mengganggu “kebebasan pelayaran” di LCS, tujuan AS itu adalah merusak kedaulatan serta kepentingan maritim China.

China menetapkan wilayah perairan teritorial berdasarkan Konvensi Maritim PBB. Baik masa lalu, kini maupun depan, tiada satu kapal yang beroperasi secara sah di LCS, kebebasan pelayarannya diganggu oleh China.

Padahal, untuk menjamin kebebasan pelayaran kapal-kapal dunia, China mengalokasi dana dalam jumlah besar untuk membangun 5 mercusuar besar di pulau dan karang di LCS, yang memberikan layanan kepada kapal-kapal China dan negara lain yang beroperasi di daerah perairan sana. Sebagai negara terbesar di daerah LCS, China bukan saja tidak pernah mengganggu kebebasan pelayaran, tapi juga memberikan fasilitas sebatas kemampuannya kepada kebebasan pelayaran di sana.

12

Senin 13 Maret 2017

foto: googleimange

China Pertanyakan “Kebebasan Pelayaran” Versi AS

Justru AS memiliki catatan buruk di bidang “kebebasan pelayaran”. Pada 23 Juli 1993, menurut intelijen, AS mengklaim bahwa kapal China Yinhe mengangkut bahan-bahan senjata kimia untuk digunakan oleh Iran, AS mengancam akan mengenakan sanksi terhadap China Kapal “Yinhe” China dicegat kapal perang AS selama 3 minggu di daerah perairan Samudera Hindia. Pada 4 September, AS tidak menemukan bahan-bahan senjata kimia usai pemeriksaannya di kapal “Yinghe”, sehingga pelayaran kapal “Yinhe” secara paksa dihentikan selama 33 hari.

Akhirnya AS tidak menyatakan permintaan maaf atau memberikan kompensasi kepada China.

Apakah ini adalah “kebebasan pelayaran” yang dimaksudkan AS? “Kebebasan navigasi” yang diluncurkan AS pada 1979 hanya alat AS untuk melaksanakan hegemonisnya di laut, dengan tujuan untuk mengintervensi urusan negara lain. Sebagai negara di luar wilayah LCS, AS beberapa kali mengirim kapal perang yang dianggap mengganggu kebebasan negara-negara terkait..*** | INDONESIA.CRI.CN |

INDONESIA SHIPPING TIMES