Indonesia Shipping Times edisi 13 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

13 Januari 2017 No 11 • Vol IX • Jumat

BUMN PELABUHAN URUS INDONESIA TIMUR

PENGUSAHA SWASTA SIAP GARAP PATIMBAN

PELINDO III OGAH BAYAR JASA PENGAWASAN BONGKAR MUAT

ALFI: KAMPUNG KARGO JANGAN CUMA WACANA DOANG!

PELINDO II PALEMBANG SIAP SURVEI PROGRAM SUPER HUB TANJUNG PRIOK

DUH, DUA GALANGAN KAPAL ASIA TUTUP

01

Pengelola Pelabuhan Patimban

W

Kadin Minta Pemerintah Prioritaskan Swasta Nasional

AKIL KETUA UMUM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Carmelita Hartoto mengatakan, pemerintah dalam membangun pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat, harus fokus memprioritaskan investasi swasta nasional, dan jangan lagi menempatkan BUMN sebagai satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk bergandengan dengan perusahaan asing.

Menurutnya, selama ini peranan swasta nasional sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Investasi itu wajib diatur, sehingga swasta yang selama ini mendukung pemerintah dapat berkembang bersama-sama.

“Swasta nasional juga banyak yang mampu mengelola pelabuhan, soal penyertaan modal bisa bermitra dengan investor asing, nggak ada masalah, dengan porsi yang sudah disesuaikan Undang-undang,” kata Carmelita, di Jakarta, Senin (9/1).

Kendati demikian, Kadin mendukung penuh program pemerintah dalam pengembangan beragam infrastruktur, salah satunya ialah pelabuhan Patimban.

Namun tetap saja Kadin meminta pemerintah fokus untuk satu pelabuhan yang dapat merangsang masuknya kapal-kapal besar ke Indonesia. Jangan semua pelabuhan mau dibangun dengan jarak berdekatan.

Ia mengakui, Pelabuhan Tanjungpriok, arus lalu lintasnya sudah sangat padat dan perlu ada solusi dalam memperlancar distribusi barang dari dan ke pelabuhan. Biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha sangat berpengaruh dengan kelancaran lalulintas, karena itu harus fokus dan mempertimbangkan jangka panjang.

Membangun pelabuhan bukan sekadar menyediakan dermaga, pergudangan dan lapangan penumpukan, tapi juga akses keluar-masuk pelabuhan dan faktor keamanan harus benarbenar diperhitungkan.

Termasuk juga jarak, pelabuhan dengan pusat industri dan pelahan lainnya.

“Kalau sudah menentukan Patimban sebagai solusi mengatasi kemacetan di Tanjung Priok, yah, harus fokus. Jangan lagi ada kepentingan lain dengan membangun pelabuhan serupa di lokasi yang berdekatan,” jelas Carmelita, yang juga Ketua Umum DPP INSA. Membangun pelabuhan itu, lanjut dia, bukan saja padat modal, tapi juga waktu penyelesaian pembangunan cukup lama, dan pengembangannya bisa

mencapai 5-15 tahun. Untuk saat ini, lokasi Patimban, aksesnya cukup bagus, jaraknya ke pusat industri sangat ideal dan dapat memangkas biaya logistik tapi dalam jangka panjang, pemerintah juga harus pikirkan, perkembangan lingkungannya, terutama pemukiman.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, khusus lahan, pembebasan tanah-tanah milik warga menggunakan pola ganti untung, bukan ganti rugi. Karena itu, Kemenhub meminta pemerintah daerah ikut membantu, agar rencana pembebasan lahan tersebut tidak dimasukin para spekulan yang bermain, sehingga harga tanah jadi melambung.

Pelabuhan Patimban yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, membutuhkann investasi sekitar Rp 43,22 trilyun, dengan total kapasitas sekitar 3,5 juta TEUs per tahun. Sesuai rencana, pembangunan pelabuhan itu dibagi dalam tiga tahap, dengan sumber pendanaan dari pinjaman dan investasi swasta nasional dan asing. Pelabuhan Patimban ditargetkan mampu menampung 7,5 juta TEUs/tahun.*** | GATRANEWS.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Jumat 13 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALI: Sebaiknya Swasta Lokal Ikut Garap Pelabuhan Patimban

P

ELAKU usaha jasa logistik dan kepelabuhan meminta pemerintah mengundang swasta lokal dalam mengoperasikan dan memiliki saham di Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyayangkan, harusnya operator Pelabuhan Patimban dari Indonesia tidak diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II. Hal ini disebabkan Pelindo II sudah memiliki Pelabuhan New Priok yang bekerjasama dengan PSA asal Singapura.

“Harusnya diserahkan ke swasta, agar ada persaingan sehat dengan Pelindo II di Tanjung Priok, Pelindo III di Tanjung Mas, dan Tanjung Perak,” kata Zaldy kepada Bisnis di Jakarta pada Kamis (12/1/2017).

Menurut dia, Pelindo I-IV sebaiknya fokus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur yang membutuhkan peran aktif badan usaha milik negara. Dia berharap BUMN bisa mengerjakan sebagai pionir apabila pihak swasta akhirnya masuk.

“Untuk daerah-daerah yang sudah terlihat bisa digarap secara komersial lebih baik swasta saja

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang investasi sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar swasta dilibatkan, dalam pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Menurut Zaldy, Patimban tidak bisa dijadikan pelabuhan komplementer dari Pelabuhan Tanjung Priok atau New Priok. Hal ini karena direct call untuk ekspor dari Patimban langsung tidak bisa feeder ke New Priok. Jika hanya feeder ke Tanjung Priok, maka biaya handling-nya dua kali lebih mahal.

“Sebaiknya Pelindo II fokus ikut membangun pelabuhan di luar Jawa, dan di luar negeri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Elvyn G Massasya, Direktur Utama Pelindo II, mengatakan Pelabuhan Patimban akan difungsikan sebagai pelabuhan komplementer dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia meyakini dua pelabuhan ini tidak akan bersaing dengan New Priok. Hal ini mengingat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan mengalami peningkatan kapasitas pada 2019 dan memerlukan pelabuhan tambahan.*** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI | Jumat 13 Januari 2017

03

Ogah Bayar Jasa Pengawasan Bongkar Muat, Pelindo III Surati Menhub

O

TORITAS Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mulai Juli 2016 menarik uang jasa pengawasan bagi tiap perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam pelaksanaannya, semua PBM tertib membayar uang jasa pengawasan bongkar-muat, kecuali satu PBM milik PT Pelindo III yang menolak membayar.

“Penarikan uang jasa ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Chandra Irawan, kemarin.

PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan itu mewajibkan setiap kegiatan bongkar muat membayar uang jasa pengawasan sebesar 1 persen dari biaya bongkar muat (B/M) barang.

Pada awalnya, kata Chandra, penarikan uang jasa pengawasan itu diprotes oleh PBM. Ada yang usul penarikannya ditunda karena PBM belum mencantumkan biaya 1% kepada pemilik barang. Namun dia tidak berani menunda implementasi PP 15/ 2016 itu.

“Kalau kami tunda pelaksanaannya, nanti kami yang disalahkan pemerintah karena tidak menjalankan PP 15/ 2016. Untungnya, PBM bisa menerima penjelasan dalam sosialisasi PP tersebut, sehingga penarikan uang jasa pengawasan bisa diterapkan mulai Juli 2016,” ucapnya.

04

Jumat 13 Januari 2017

Menurut Chandra, ada sekitar 40 PBM yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak.

Semuanya tertib membayar, kecuali satu PBM yang menolak membayar, yaitu milik PT Pelindo III. Dia menolak membayar karena dianggap bertentangan dengan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dijelaskan, UU 17/ 2008 membolehkan Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, melalui konsesi yang ditandatangani dengan Kementerian Perhubungan pada 2015.

Dari tiap usaha yang dijalankan, Pelindo diwajibkan membayar uang konsesi sekitar 2%.

Pelindo III menganggap kewajiban membayar itu sudah termasuk kegiatan PBM yang dijalankannya. Karena itu, Pelindo III menolak membayar uang jasa pengawasan berdasar PP 15/2016 sebesar 1% dari biaya bongkar muat.

“Dari keberatan ini, Pelindo III sudah mengi rim surat ke Kemenhub,” kata Chandra yang tak mau menyebut nama PBM Pelindo III tersebut.

“Sampai sekarang kita masih menunggu jawaban dari Kemenhub. Selama belum ada jawaban, kami masih bebaskan PBM PT Pelindo III dari uang jasa pengawasan bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Perak,” ucapnya.*** | TABLOIDMARITIM.COM | ERICK A.M |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Palembang Segera Terapkan Auto Gate System

S

EBAGAI bagian peningkatan layanan, Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Cabang Palembang segera menerapkan auto gate system (AGS) di terminal petikemas.

General Manager Pelindo II Cabang Palembang, Cheppy Rymetaatmadja dalam perbincangan dengan Maritim di ruang kerjanya, hari ini ( Rabu 11 Januri 2017) mengatakan, layanan auto gate system diproyeksikan dapat diluncurkan implementasinya pada Februari 2017.

“Saat ini sudah dilaksanakan ujicoba, jadi kita harapkan paling cepat Februari 2017 ini sudah diresmikan implementasinya. Kini sedang dalam tahap persiapan-persiapan, karena ini sangat terkait dengan sistem dari kantor pusat,” kata Cheppy yang juga didampingi oleh Advisor Humas, Pemasaran dan Pelayan Pelanggan, Fransiska Riana S. Dengan auto gate system, maka akan lebih mempercepat pelayanan keluar masuk trucking petikemas. Dalam hal ini, pihak Pelabuhan Palembang akan mendata truck pengangkut ke dalam sistem dan terintegrasi dengan sistem layanan kepelabuhanan yang terkait.

Selain auto gate system, lanjut Cheppy, pihaknya juga sedang merencanakan untuk

INDONESIA SHIPPING TIMES

menerapkan layanan Verified Gross Mass (VGM) atau wajib timbang terhadap petikemas ekspor sebagaimana ketentuan SOLAS (Safety of Life at Sea) produk IMO (International Maritime Organization) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Kewajiban VGM atau verifikasi berat kotor kontainer ini tidak saja menyangkut keselamatan pelayaran, akan tetapi bagi kami sebagai operator terminal juga sangat penting, karena menyangkut safety peralatan bongkar muat kita,” ujar Cheppy.

Berdasarkan data, arus barang umum (general kargo) di Pelabuhan Palembang selama 2016 tercatat 183 ribu ton lebih. Terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 152 ribu ton lebih.

Sedangkan arus petikemas melalui pelabuhan itu selama tahun 2016 tercatat 137.074 TEU’s (twentyfoot equivalent units). Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan realisasi arus petikemas selama tahun 2015 yang mencapai 137.685 TEU’s. *** | TABLOIDMARITIM.COM | A HABIB | Jumat 13 Januari 2017

05

Super Hub Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Palembang Siap Survei Pengguna Jasa Pelabuhan

L

ANGKAH luar biasa akan dilakukan oleh Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pelabuhan tersebut karena direncanakan akan menjadi super hub atau pelabuhan pengumpul. Sejumlah pelabuhan di Indonesia, dapat mengirimkan barangnya. Untuk kemudian nantinya diekspor ke negara tujuan. Sebagai super hub, Pelabuhan Tanjung Priok akan mengundang kapal besar. Atau kapal mother vessel untuk melakukan ekspor-impor.

Adapun dokumen clearence ekspor-impor masih di terbitkan daerah asal. Termasuk, nota pelayanan ekspor dan Pemberitahuan Impor barang. Pajak ekspor-impor masih tercatat di daerah masing-masing. Konsep yang digagas Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Elvyn G Masassya, mendapat dukungan sejumlah pihak. Termasuk internal Pelindo sendiri.

“Terkait Pelabuhan Tanjung Priok menjadi super hub, kami tentu mendukung. Dan bagaimana pasarnya, harus melakukan pemetaan pasar lagi, dengan para stake holder,” ujar General Manajer Pelindo II, Cabang Palembang, Cheppy Rymetaatmadja, Rabu kemarin (11/1).

Konsep tersebut menurutnya sangat bagus.

Pihaknya juga akan mengkajinya lebih lanjut.

Seperti perusahaan pelayaran mengirim kontainer ke Pelabuhan Tanjung Priok, tentu ada

06

Jumat 13 Januari 2017

hitung-hitungannya. Profitnya bagaimana. Kemudian ada kargo apa yang bisa diangkut balik. Hal itu seperti yang biasa di lakukan saat mengirim barang ke Pelabuhan di Singapura.

“Contoh, truk saja kalau balik tidak bawa muatan rugi. Apalagi kapal. Karena itu, peran pemerintah perlu dilakukan. Seperti soal jalur distribusi ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dan juga memberikan intensif. Misalnya, sewa gudang lebih murah dibanding di Singapura,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cheppy, pihaknya bisa membantu. Seperti survey kecil-kecilan di perusahaan pelayaran di sini. “Misal, kenapa kirim barang ke Singapura. Juga biayanya, Perbandingannya bagaimana,” ujarnya.

Pihaknya lanjut Cheppy juga melakukan pembenahan di Pelabuhan Palembang. Seperti menerapkan program yang telah dilakukan di Tanjung Priok. Seperti auto gate. “Kami juga akan melakukan penyesuaian tarif. Penumpukan kontainer, lima hari dihitung satu hari, tarifnya masih Rp 500. Itukan sudah tidak wajar. Orang jadi lebih senang simpan kontainer di sini. Jadi, banyak tarif yang harus ditinjau. Sebab sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.*** | INDOPOS.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI: Cargo Village Jangan Cuma Wacana

A

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.

Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.

“Kenaikkan berpeluang minimal antara 6% sampai 10% untuk kargo internasional saja,” terang Arman kepada Bisnis, Kamis (12/1).

Dia menjelaskan angka ini bisa didapatkan jika Indonesia mau membuka diri sebagai kawasan penyimpanan kargo asing, misalnya menjadi hub untuk angkutan udara. Peluang bisnis ini sangat besar menurut Arman jika melihat tingginya penerbangan ke luar negeri namun tidak seimbang dengan angka keterisian kargo.

Misalnya, banyak penumpang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi, atau Jeddah untuk naik haji dan umrah. Tingkat keterisian kargo tidak pernah sepadan dengan jumlah penumpang.

Dia pun mengusulkan, harusnya Indonesia bisa mengundang negara-negara lain yang menerbangkan kargo ke Arab Saudi bisa menumpang dalam pesawat Indonesia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Misal dari Australia, mau ke Arab Saudi, kirim saja ke Indonesia dulu. Karena tingkat keterisian kargo kita masih sedikit, padahal yang berangkat umrah banyak sekali. Ini bisa jadi peluang besar,” tuturnya.

Menurut Arman, negara Asia Tenggara lain seperti misalnya Singapura dan Thailand sudah memanfaatkan peluang bisnis tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab kedua negara tersebut memiliki tingkat keterisian kargo yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Thailand dan Singapura bisa menjadi hub bagi negara-negara lain karena pada setiap bandara sudah tersedia fasilitas cargo village.

Sementara di Indonesia sendiri, cargo village baru menjadi wacana yang akan direalisasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) melalui anak usahanya PT Angkasa Pura Kargo.

“Oleh sebab itu kami dari ALFI pada dasarnya mendukung saja cargo village (kampung kargo) karena kalau misalnya pemerintah sungguh mau menaikkan load factor kargo, harus ada kawasan penampung kargo. Permasalahannya sampai kapan cargo village itu direalisasikan, jangan hanya berkembang sebagai wacana,” ungkapnya*** |BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI | Jumat 13 Januari 2017

07

Langkah Pasti BKI Menuju IACS

D

ALAM acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait sosialisasi hasil sidang International Maritime Organization (IMO) 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/1/17), Dirut BKI Rudiyanto menegaskan konsistensi BKI dalam menuju International Association of Classification Societies ( IACS).

Hal itu ia ungkapkan seiring dengan hasil terpdate berdasarkan sidang IMO terkait Maritime Safety Committee (MSC) sesi ke 96 dan 97 serta Maritime Environment Protection Committee (MPEC) sesi ke 69 dan 70 kepada para pemangku kepentingan industri pelayaran nasional.

“Tahun ini inspeksi IACS setelah November lalu kita lolos tahap pertama. Tahap berikutnya adalah melakukan tim analisis. ini Terkait IACS requirement dikaitkan dengan keterlibatan stakeholder,” ujar Rudi kepada wartawan di selasela acara tersebut.

Di tengah tahapan itu, Rudi mengaku pihaknya terus berbenah mencapai hasil yang terbaik. Ia pun mensyukuri karena dukungan dari pemerintah dan stakeholder terus mengalir kepada BKI untuk menjadi anggota IACS. Di antara tahapan yang menjadi concern BKI ialah soal edukasi bagi pengguna jasa pelayaran.

Pasalnya, setelah peristiwa terbakarnya KM Zahro Express beberapa waktu lalu di Perairan Muara Angke, dunia pelayaran Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional.

BKI pun menjadi institusi yang turut dikaitkan dengan peristiwa yang menelan korban jiwa

08

Jumat 13 Januari 2017

sebanyak 48 orang tersebut. Akan tetapi Rudi tidak mengambil pusing terhadap peristiwa itu.

Sementara pihaknya tetap fokus untuk menghadapi tahapan-tahapan masuk IACS berikutnya.

Sambungnya, IACS baru menjadwalkan tahun 2018 untuk melakukan inspeksi. “Mereka itu meminta kita untuk melakukan beberapa persiapan karena kalau kita lihat ada juga yang harus kita lengkapi contohnya; efisiensi penggunaan bahan bakar kapal,” terangnya.

Itu meupakan bagian dari proses edukasi yang dilakukan BKI kepada setiap stakeholder agar risiko kecelakaan kapal dapat diminimalisir sebesar mungkin. Kapal-kapal yang masuk class BKI harus diedukasi sesuai dengan standar penetapan IACS. Selanjutnya, pria asal Cirebon itu menjelaskan perlunya harmonisasi regulasi dari sisi statutori. Oleh karena itu tahun ini BKI mencoba melakukan koordinasi secara intensif yang terkait dengan peran stakeholder dalam class sendiri.

“Dalam tahap ini kita kita hanya butuh pemantapan-pemantapan. Tahap ini adalah fokus kita membangun awereness kepada semua stakeholder,” bebernya.

Semua yang dilakukan BKI dalam proses ini tidak lain hanya lah mengharumkan nama Merah Putih di dunia internasional. Apalagi dalam laju perjalanan visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Bisa juga kok bendera Indonesia memenuhi berbagai syarat dan standar internasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudi menyatakan bahwa hal itu bukan hanya pada BKI saja, tetapi terkait dengan penerapan SOLAS dan Marpol yang dilakukan oleh observer IMO dalam tahap berikutnya.

Sehingga, BKI memiliki kebutuhan SDM berkualitas yang sangat tinggi terkait dengan inspeksi-inspeksi dalam tahapan ini.

“Kami berencana juga untuk merekrut orang yang mengerti persoalan ini, memahami konstelasinya, agar membantu mempercepat akselerasi menuju IACS,” pungkasnya. *** | MARITIMNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Jangan Cuma Rajin Ratifikasi Konvensi IMO

K

ETUA Umum DPP Indonesian National Shipowners Asssociation (INSA) Johnson W Soetjipto memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah yang rajin meratifikasi berbagai konvensi organisasi maritime dunia atau International Maritime Organization (IMO). Meskipun demikian, Jhonson berpesan agar pemerintah jangan berhenti pada hanya sekadar meratifikasi, melainkan juga membuat aturan turunannya dan pengawasan dalam implementasinya.

“Sebagai negara yang ingin menjadi poros maritim dunia memang harus meratifikasi berbagai regulasi atau konvensi yang dikeluarkan oleh IMO. Tanpa meratifikasi berbagai konvensi IMO itu, bagaimana mungkin bisa menjadi poros maritim dunia,” kata Johnson kepada beritatrans.com dan Tabloid Berita Trans di sela-sela acara Sosialisasi Hasil Sidang IMO Tahun 2016 yang digelar oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Rabu (11/1) Johnson mengatakan, ratifikasi konvensi IMO hanyalah tahap pertama dari wujud keseriusan pemerintah Indonesia menjadi bagian maritim dunia dalam upaya menciptakan keselamatan dan keamanan lingkungan maritim.

Sedangkan langkah lanjutannya yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat aturan turunannya hingga implementasi dan pengawasan di lapangan.

“Sehingga aturan itu menjadi pegangan bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha pelayaran di Indonesia,” katanya.

Selain itu, kata Johnson, pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya itu benar-benar diimplementasikan di lapangan. Artinya, pemerintah musti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai aturan yang dibuat berdasarkan ratifikasi konvensi IMO tersebut.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Bahkan ketika konvensi yang diratifikasi itu akan diberlakukan, pemerintah selayaknya segera mulai mengerjakan berbagai tahapan agar ketika konvensi tersebut berlaku tidak ada hambatan,” ujarnya.

Johnson mencontohkan konvensi Ballast Water Management yang akan diberlakukan secara penuh pada September 2017 mendatang. Menjelang pemberlakuan konvensi tersebut hendaknya pemerintah telah melakukan berbagai persiapan dari sekarang.

Persiapannya bukan hanya sekadar seminar, sosialisasi, atau melakukan berbagai pertemuan dengan stake holder. Tetapi harus ada langkah-langkah kongkret yang dilakukan.

Misalnya bagaimana cara menyiapkan system bunker dan station bunker di pelabuhanpelabuhan di seluruh Indonesia.

“Kalau tidak ada system bunker dan stasion bunker di pelabuhan-pelabuhan, lalu alat untuk air ballast yang dibeli para pengusaha pelayaran sesuai dengan konvensi IMO itu mau diapakan?” tegas Johnson. *** | BERITATRANS.COM | ALIY |

Jumat 13 Januari 2017

09

Bahas Muatan Truk, Aptrindo Ajak Pemilik Barang Bertemu Kemenhub

A

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia dan pemilik barang akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan guna membahas masalah larangan muatan dan dimensi berlebih angkutan barang.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pihaknya akan mengajak pemilik barang agar pemerintah dapat mendapatkan gambaran langsung terkait kondisi logistik di dalam negeri. “Biar Kemenhub dengar dari pemilik barang,” kata Kyatmaja, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Dia berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan muatan berlebih atau overtonase dan dimensi berlebih angkutan barang lebih akurat.

10

Jumat 13 Januari 2017

Kementerian Perhubungan, dia menilai masih mempertimbangkan aturan mengenai larangan kelebihan muatan dan dimensi angkutan barang.

Para pelaku usaha truk, paparnya menginginkan adanya peningkatan jumlah berat yang diizinkan (JBI) atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan menaikan kualitas jalan-jalan yang ada di Indonesia.

“Takut banyak resistensi di lapangan [aturan larangan kelebihan muatan dan dimensi]. Makanya, kita bahas besok,” katanya.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kondisi Pasar Tidak Menentu

V

Duh, Dua Galangan Kapal Asia Tutup

ALLIANZ; perusahaan layanan lepas pantai yang berbasis di Singapura menutup layanan perbaikan dan pemeliharaan galangannya yang ada di Singapura, dan tak lama lagi Hyundai Heavy Industries juga akan melakukan hal yang sama terhadap galangannya yang ada di Gunsan.

Vallianz berencana menggabungkan operasi galangannya di Batam, Indonesia, mengingat lambannya kondisi pasar karena itulah perampingan termasuk penutupan unit usaha non-inti dilakukan sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada bidang penyewaan kapal. Penutupan lainnya antara lain layanan manajemen pihak ketiga dan perjalanan.

Basis kelautan di Batam tetap akan melayani armada perusahaan dan mendukung aktivitas penyewaan, terutama untuk di Timur Tengah.

Media melaporkan indikasi bahwa Hyundai Heavy Industries akan menghentikan operasinya di Galangan Gunsan pada bulan Maret, langkah ini pertama kali digembargemborkan tahun lalu.

Dibuka 10 tahun lalu, galangan kapal Gunsan relatif masih baru. 650 pegawainya telah ditawari untuk mengundurkan diri secara sukarela. Karyawan yang memilih tetap bekerja akan dipindahkan ke galangan kapal milik perusahaan Ulsan.

Galangan ini berlokasi di Provinsi JeonbukKorea Selatan dibuka pada Oktober 2007, dengan pembangunan blok kapal dimulai bulan April 2008. Galangan kapal ini dilengkapi dengan building dock kelas satu juta DWT dan derek kapal yang kuat menahan bobot hingga 1.650mt, mampu membuat 12 sampai 14 kapal besar tiap tahunnya.

Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries dan DSME Korea Selatan belakang dilaporkan mengalami kerugian gabungan sebesar $7,5 miliar tahun lalu. Nilai order penjualan yang dimiliki perusahaan galangan

INDONESIA SHIPPING TIMES

kapal Korea Utara jatuh di titik terendah selama lebih dari 13 tahun pada Desember lalu, seperti yang dipaparkan dalam data Clarkson Research Services.

Tiongkok Bisa Temukan Lebih Banyak Penutupan Galangan Pada bulan November, Tiongkok menetapkan persyaratan bagi galangan kapal yang masuk “Daftar Putih� yang mungkin dapat mengurangi jumlah galangan kapal yang disetujui negara menjadi 59 dari yang tadinya berjumlah 71-sebuah tren berkesinambungan terhadap konsolidasi sektor.

Sejak saat itu, tujuh perusahaan galangan kapal telah membentuk aliansi untuk berbagi sumber daya pembangunan rig. Aliansi Industri Lepas Pantai Tiongkok dibentuk pada tanggal 28 Desember 2016 yang beranggotakan antara lain CIMC Raffles, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company (ZPMC), Cosco (Qidong) Shipyard, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), China Merchants Heavy Industry (Shenzhen), Dalian Shipbuilding Industry Offshore dan Cosco Shipyard.

Ketujuh perusahaan galangan kapal ini masuk ke dalam Daftar Putih pemerintah Tiongkok bulan November 2015. *** | MARITIMENEWS.ID | Jumat 13 Januari 2017

11

Masa Depan Industri Minyak dan Perkapalan Offshore Indonesia Oleh: Zaenal A Hasibuan Pengurus DPP INSA, Pengelola Portal Emaritim.com

B

ERAKHIRNYA sekitar 35 Production Sharing Contract (PSC) dalam 8 tahun ke depan, nasib sekitar 10 Milyard USD potensi produksi minyak dan gas Indonesia belum jelas ke mana arahnya.

Dalam laporan Wood McKenzie, Perusahaan Research Energy mengenai proyeksi kondisi dunia perminyakan dan gas Indonesia mengatakan bahwa:�Ketidakjelasan nasib dalam perpanjangan kontrak dan besarnya produksi akan menjadi issue utama di sektor hulu migas Indonesia.

Dalam hitungan 12 bulan, kontrak kerjasama pengelolaan blok Mahakam oleh perusahaan Total E&P Prancis dan Inpex Japan akan berakhir, dan akan disusul oleh Chevron di blok yang sama pada 2018. Pertamina dalam target mengangkat produksi minyak dan gas memiliki pekerjaan rumah yang besar disini.

Jika ditotal ke 35 PSC tersebut membuat 1 juta barrel per hari atau barrels of oil equivalent per day (boe/d). Sebagai gambaran saat ini Indonesia mengkonsumsi sekitar 1,6 juta barrel perharinya.

Untuk bisa memenuhi target produksi jangka panjang, Pertamina sudah membidik kontrak-kontrak yang akan berakhir. Ini bisa diartikan sebagai minyak/gas yang murah untuk di produksi karena umumnya mereka ditinggalkan dalam keadaan yang sudah jadi oleh para PSC tersebut.

Jika di kerucutkan lagi maka ada 27 PSC yang akan berakhir dalam 5 tahun kedepan yang kesemuanya menjadi sebuah tanda tanya besar dikarenakan pemerintah sedang membuat draft peraturan baru yang akan menentukan bagaimana sistem dan kelanjutan dari PSC tersebut. Partamina jelas membutuhkan partner strategis untuk bisa mengatasi penurunan produksi minyak yang diperkirakan akan menghasilkan rata-rata 780.000 barrel per hari pada akhir tahun ini. Bandingkan dengan tahun 90an produksi minyak Indonesia masih berada di angka 1,5 juta barrel perharinya.

Jika tidak ada pengembangan projek baru maka diperkirakan indonesia akan kekurangan sekitar 2,5 juta barrel perharinya pada tahun 2025 nanti.

12

Jumat 13 Januari 2017

Lalu apa artinya semua ini jika dikaitkan dengan Industri pelayaran offshore di negeri ini? Dengan lesunya industri perkapalan saat ini, di khawatirkan pada saat Pertamina menangani begitu banyak projek yang ditinggalkan PSC pada 5 tahun kedepan kapal kapal bendera Indonesia sudah lebih dahulu lenyap dari bumi Pertiwi. Pemerintah harus bisa mengantisipasi kemungkinan ini dengan mendata kebutuhan kapal dan kemampuan daya serap proyek Pertamina ke depannya.

Lembaga-lembaga seperti Direktorat Jendral Perhubungan Laut sebagai pembina usaha pelayaran dalam negeri, Kementrian ESDM, SKK Migas, Pertamina, INSA dan Perbankan harus sama sama di dudukkan untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki. Sekarang ini dengan jatuhnya harga minyak dunia, ditambah dengan akan berakhirnya kontrak 2 PSC saja industri perkapalan terutama bidang offshore seperti menyentuh titik nadir yang berkepanjangan.

Terlalu naif apabila semua ini tidak diantisipasi dan membiarkan semua pihak saling berjalan sendiri. Di saat ekonomi sulit, jurus menyelamatkan diri PSC bisa membunuh perusahaan pelayaran di negeri ini. Pendataan kapal versus jenis nya sudah mutlak harus dilakukan oleh HUBLA, SKK Migas, INSA, dan Perbankan. Selama ini sulit sekali melihat ke empat pihak itu duduk bersama membicarakan dan merencanakan kesinambungan bisnis yang menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di negara ini setelah pajak. Sejauh ini hanya INSA yang berlari ke HUBLA setiap ada kebijakan yang dirasa kurang tepat dan ke SKK Migas untuk mempertahankan hidup anggotanya.

Lalu kelak siapa yang akan mendukung Pertamina di bidang perkapalan offshore saat mereka menjadi satu satunya operator bidang hulu minyak dan gas? Saat ini satu persatu perusahaan pelayaran offshore Indonesia sedang menunggu ajal akibat lesunya ekonomi dan tidak ditangani bersama sama antara pemerintah, perbankan dan pelaku bisnis.*** | EMARITIM.COM|

INDONESIA SHIPPING TIMES