Indonesia Shipping Times Edisi 14 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 169• Vol IX • Jumat

14 Juli 2017

ADA SATGAS, PELAKU USAHA BERHARAP PEGAWAI BEA CUKAI LEBIH TEGAS TEGAKKAN ATURAN

PEMERINTAH PASRAH JIKA DPR TOLAK PMN DJAKARTA LLOYD

KAPASITAS BARU TERISI 15%, PT PAL GENJOT PEMASARAN

PENGUSAHA ANGKUTAN KEBERATAN TARIF RORO JAKARTA SURABAYA

KONTAINER HILANG DI LAUTAN MENURUN DRASTIS

01

Sri Mulyani Ancam Permalukan Oknum Pegawai Bea Cukai Sebelum dipenjara

D

IREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Pembentukan Satgas ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), namun belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bercerita mengenai adanya praktik tidak sehat importir berisiko tinggi saat ini. Setidaknya, hingga saat ini sudah ada 1.500 importir yang ditertibkan.

Importir berisiko tinggi menurut Sri Mulyani terkadang menyelundupkan barang yang tidak sesuai dengan laporan. Beberapa kasus tersebut membuka peluang terjadinya suap menyuap yang dilakukan oleh kartel kepada oknum aparat.

Atas dasar itulah maka dibentuk satgas penertiban impor. Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBJ) sejak Desember 2016.

Dia berharap, dalam pelaksanaannya, tidak akan ada lagi anak buahnya yang tertangkap tangan dalam praktik suap impor. Dia bahkan mengancam oknum yang tertangkap akan dipermalukan terlebih dulu sebelum dipecat.

“Kita taruh di lapangan kita sorakin ramai-ramai lalu dipecat. Kita permalukan dulu sebelum dipenjara. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pekerjaan. Sebenarnya yang jelek itu satudua, tapi merusak seluruh image instansi,” kata Menteri Sri Mulyani, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBJ), Jakarta Timur.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan beredarnya barang ilegal.

Peredaran barang ilegal tersebut bisa mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan produksi dalam negeri. “Dengan

ditertibkannya impor berisiko tinggi, diharapkan volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara yang bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri,” ujarnya.

Meski demikian, Menteri Sri Mulyani mengaku belum mengetahui persis total kerugian negara. Sebab, barang yang masuk bermacammacam dan tidak sesuai dokumen impor.

“Kalau dari sisi nilai kita tidak tahu apa yang dia selundupkan. Jenis barangnya macammacam bisa ya barang borongan, bisa tekstil, bisa elektronik borongan, barang konsumsi yang muncul. Mereka dalam satu kontainer bisa berbagai macam jenis barang sehingga dia perlu ditangani dalam bentuk pemeriksaan langsung.”

Selain tidak adanya transparansi barang masuk, Menteri Sri Mulyani juga menjelaskan banyak importir nakal yang mengakali kelengkapan dokumen pajak sehingga pajak dibayarkan jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Karenanya, penindakan akan difokuskan kepada importir bukan jenis barang yang diimpor.

Selain mengurangi pendapatan negara, praktik impor yang tidak sesuai juga bisa menimbulkan tindak kejahatan lainnya seperti pencucian uang. “Kalaupun mereka yang membayar pajak tapi apa yang diisi dalam dokumen impor dengan dokumen mereka membayar pajak berbeda juga kita akan melakukan tindakan,” tegasnya.

Satgas penertiban impor berisiko tinggi nantinya bertugas melakukan pendampingan bagi importir yang selama ini nakal untuk menjadi importir legal. “Sebetulnya pada dasarnya kita tidak mematikan kegiatan ekonomi, kita menginginkan kegiatan ekonominya menjadi formal dan tercatat sehingga dia bisa masuk persaingan adil dan memberikan penerimaan negara yang lebih baik,” pungkas menkeu.*** MERDEKA.COM | HARWANTO BIMO PRATOMO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat, 14 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ada Satgas, Pelaku Usaha Berharap Bea Cukai Lebih Tegas Tegakkan Aturan MERDEKA.COM

P

ELAKU usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengharapkan kebijakan pemerintah menertibkan impor berisiko tinggi dapat mengubah sikap petugas bea dan cukai menjadi lebih profesional dan tegas dalam menegakkan aturan kepabeanan.

Harapan itu disampaikan Ketum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ÀLFI) DKI Widijanto dalam percakapan dengan BeritaTrans.com, Kamis (13/7/2017).

Sehari sebelumnya digelar rapat kordinasi membahas penertiban impor berisiko tinggi di Kantor Pusat Ditjen BC yang dihadiri antara lain, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menkeu dan pejabat tinggi lainnya.

Widijanto mengatakan pernyataan Menku Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip pers sangat jelas mengungkap adanya praktek kotor dalam kegiatan impor seperti memainkan fasilitas jalur hijau diberikan kepada oknum.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Contoh lain, kata Menkeu, ada oknum bisa mengatur jalur masuk barang ke pelabuhan tertentu dengan tarif murah.

“Sekarang praktek kotor seperti itu harus distop.Tidak ada lagi alasan bagi oknum petugas Bea Cukai untuk takut atau segan dengan oknum siapa pun. Karena Panglima TNI dan Kapolri berkomitmen untuk menghapus praktek becking dalam kegiatan impor, ” ujar Widijanto.

Sebaliknya kalau masih ada oknum Bea dan Cukai meneruskan praktek kotor, tambahnya, Menkeu yang harus melakukan tindakan tegas.

Selain itu , tambah Widijanto, praktek ‘borongan’ yang selama ini sering terjadi juga harus distop. Karena praktek ini merugikan pemasukan negara dengan bermain main pada tarif pos atau tarif kepabeanan Indonesia.*** BERITATRANS.COM | WILAM Jumat, 14 Juli 2017

03

Pemerintah Pasrah Jika Komisi VI DPR Tolak PMN Djakarta Lloyd

M

ENTERI Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meminta persetujuan ke Komisi VI DPR untuk mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp 379,3 miliar dalam bentuk non tunai di Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Namun Komisi VI mempermasalahkannya karena kinerja keuangan Djakarta Lloyd yang masih mencatatkan utang.

Sri Mulyani menjelaskan di depan Komisi VI mengenai kinerja keuangan Djakarta Lloyd yang kian membaik dalam tiga tahun terakhir sudah membukukan keuntungan.

“Pendapatan di 2017 sebesar Rp 425 miliar. Masalah gaji karyawan, pesangon, dan hak normatif sudah diselesaikan pada Mei ini. Likuiditas pun membaik 231 persen,” ucap Sri Mulyani saat Raker RKA-KL dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Wakil Ketua Komisi VI, Bowo Sidik Pangarso mengungkapkan Djakarta Lloyd memiliki kapal yang tidak beroperasi. Ia menilai, perusahaan tersebut hanya menjadi agen dan calo, di mana mendapat kontrak kemudian dioper oleh pihak ketiga.

Djakarta Lloyd merupakan, BUMN yang bergerak d ibidang pelayanan angkutan kargo kontainer dan curah berbasis transportasi kapal laut.

“Pendapatannya hanya kurang lebih Rp 10 miliar per tahun, utangnya dengan Subsidiary Loan Agreement (SLA) Rp 1,3 triliun, tapi setelah dihitung ulang menjadi Rp 700 miliar-Rp 800 miliar,” terangnya.

“Kalau ini diberikan (PMN), sama saja membeli aset dengan ekuitas, bahaya bu. Sekarang bagaimana risikonya kalau itu kita biarkan. Tidak sehat karena mereka cuma menjadi calo,” ia menambahkan.

Bowo pun menyampaikan, Djakarta Lloyd melakukan restrukturisasi sampai dengan 2019. Kewajiban perusahaan membayar utang sekitar Rp 40 miliar per bulan sampai akhir 2017. “Uang dari mana, jadi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Ini PR kita bersama, kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan (PMN),” tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto meminta pemberian PMN di tahu lalu harus dievaluasi. “Jangan sampai yang dijanjikan di 2016 (hasilnya) tidak ada.

Yang saya lihat Debt to Equity Ratio (DER) dengan laba meleset,” ujarnya.

Mendengar pendapat DPR terkait kinerja keuangan Djakarta Lloyd dan persoalan PMN yang akan disuntikkan pemerintah, Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan tegas sebagai bendahara negara.

“Saya hanya ingin meyakinkan sebagai Menkeu, kalau memang harus ditolak Komisi VI, ya ditolak. Dalam

04

Jumat, 14 Juli 2017

arti, kalau secara korporasi tidak feasible dan melihat fundamental korporasi, saya akan terima kasih kalau tidak dianggap feasible,” ujar Sri Mulyani.

Apabila Komisi VI ingin memperdalam PMN Djakarta Lloyd di RAPBN-P 2017, Sri Mulyani menyetujuinya.

Sebab ia sebagai Menkeu bertugas untuk merancang dan menjalankan APBN secara kredibel, sehingga data ekonomi makro terus terjaga dengan baik. Jadi, bukan untuk mendalami suatu korporasi tertentu.

“Kita memberikan sepenuhnya dukungan kepada Komisi VI untuk mendalami. Karena angka yang saya bacakan dapat dari Deputi. Saya mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan pendalaman pada aset negara yang dipisahkan ini, karena sebagai Menkeu ingin terus berhati-hati dalam memberikan PMN,” harapnya.

Ada Keteledoran Komisi VI DPR RI mengaku terkejut dengan usulan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang meminta restu menambah PMN sebesar Rp 2,38 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Djakarta Llyod di RAPBN-P 2017. Masing-masing BUMN ini mendapat Rp 2 triliun dan Rp 379,3 miliar.

“Kita tidak mengharamkan PMN. Tapi seharusnya mematuhi mekanisme pembahasan, menyampaikan dulu ke Komisi VI dulu, sehingga kita tidak terkejut tiba-tiba minta persetujuan PMN dan sudah dibahas di Banggar kemarin sore. Harusnya tata administrasi dipatuhi dengan baik,” kata Anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar.

Sri Mulyani menjawab pihaknya akan mengecek surat permohonan rapat pembahasan PMN dua BUMN itu belum masuk ke Komisi VI sampai sekarang ini sehingga sudah dibahas dan disetujui Banggar DPR dengan catatan.

“Saya tidak tahu kalau deputi-deputi (Kementerian BUMN) belum ngasih. Bahkan saya menanyakan ke Dirjen Kekayaan Negara yang sudah ngecek prosesnya di Kemenkeu. Nampaknya ada sedikit keteledoran karena tidak menyampaikan ke Komisi VI. Saya mohon maaf untuk hal ini,” tuturnya.

“Tidak ada keinginan secara pribadi, atau secara sengaja. Karena saya jelas tidak sengaja dalam hal ini.

Kalau deputi-deputi ini mengatakan tidak sengaja, tapi tetap harus ditegur. Saya mengatakan kalau ini keteledoran, harus ditegur. Kalau di Ditjen Bea Cukai, saya jemur pak. Jadi saya mohon maaf atas nama Kementerian BUMN, tidak mengkomunikasikannya,” pungkas Sri Mulyani.*** LIPUTAN6.COM | FIKI ARIYANTI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Berlakukan FTA, Biaya Keluar Barang Lebih Ringan BATAMNEWS.COM

F

REE trade arrangement (FTA) yang direncanakan berlaku untuk kawasan FTZ akan memberikan keuntungan untuk perusahaan konstruksi yang ada di sebagian Pulau Karimun, khususnya di daerah yang termasuk dalam kawasan FTZ Karimun. ”Salah satu keuntungan jika pemerintah memberlakukan FTA untuk FTZ Batam Bintan dan Karimun (BBK) tentu saja terkait keringanan biaya. Sebagai contoh, jika perusahaan galangan kapal selesai memproduksi kapal buatannya di daerah FTZ Karimun yang merupakan pesanan dari Jakarta, maka untuk mengurangi biaya pengeluarannya, kapal tersebut tidak bisa dibawa langsung ke Jakarta,” ujar Ketua FTZ Karimun, Cendra NZ, Rabu (12/7).

Hal ini katanya, perusahaan yang memproduksi kapal akan dikenakan biaya sebessar 10 persen. Untuk itu, selama ini kapal yang diproduki di Karimun untuk daerah di Indonesia yang bukan kawasan FTZ tidak langsung di bawa ke daerah tujuan. Melainkan, terlebih dulu

INDONESIA SHIPPING TIMES

dibawa ke Singapura. Setelah itu baru masuk lagi ke Indonesia. Dan, biaya yang dikenakan lebih murah, yakni hanya 5 persen. ”Untuk itu, jika memang jadi diberlakukan FTA, tentunya akan memberikan kemudahan bagi perusahaan galangan kapal yang ada di daerah FTZ kita. Karena, dari segi biaya lebih meringankan. Apalagi, di FTZ Karimun saat ini untuk usaha galangan kapal lebih banyak dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Dan, diharapkan dengan diberlakukannya FTA akan memberikan pengembangan di FTZ Karimun,” jelasnya.

Dikatakan Cendra, jika daerah FTZ Karimun berkembang, dengan masuknya investasi baru di kawasan tersebut, maka akan memberikan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di daerah. Dengan demikian dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.*** BATAMPOS.CO.ID Jumat, 14 Juli 2017

05

Pemko-BP Batam Bentuk Timsus Cegah Galangan Kapal Mati Total

L

ESUNYA industri galangan kapal menjadi persoalan serius di Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak sedikit perusahaan galangan kapal goyang bahkan tutup karena situasi ekonomi global yang belum stabil.

Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, saat ini sudah ada 20 galangan kapal yang tutup karena sepinya pesanan.

“Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi,” kata Sekretaris BSOA, Suri Teo, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.

Sementara 30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil. Sedangkan mengenai jumlah karyawan, saat ini tinggal tersisa 2.500 orang dari lebih 200 ribu pekerja.

Seperti apa kondisi perusahaan shipyard yang tersisa? Penelusuran Batam Pos di sejumlah industri galangan kapal di wilayah Batuaji dan Sagulung, industri yang sempat jadi andalan ekonomi Batam ini sudah mulai terpuruk sejak 2014. Namun sampai saat ini belum ada solusi atau upaya pemulihan yang tepat dari pihak pemerintah.

PT Citra Shipyard misalkan, saat menyambut kunjungan rombongan wakil Sekretaris Wakil Presiden Sekretariat Negara, Kamis (23/3) lalu, mendetailkan bahwa goncangan industri galangan kapal mulai sudah terjadi sejak tahun 2014. Goncangan tersebut berupa minimnya pesanan pembuatan kapal.

GM PT Citra Shipyard Abi menuturkan, tahun 2013, pihaknya mampu memproduksi seratusan unit kapal dengan mempekerjakan ribuan pekerja. Namun tahun 2014 jumlah tersebut mulai menurun drastis. Hanya 65 kapal yang diproduksi.

Begitu juga tahun 2015, kembali turun jadi 30 kapal. Kondisi yang lebih parah terjadi di tahun 2016 dan 2017, dimana hanya memproduksi lima kapal. Imbasnya ribuan pekerja di-PHK. Hal sama disampaikan pihak PT Bandar

06

Jumat, 14 Juli 2017

Abadi Batam di Tanjunguncang. Jumlah produksi kapal beberapa tahun belakangan ini menurun drastis.

Direktur PT Bandar Abadi Maslina Simanjuntak menyebutkan 2017 ini pihaknya hanya menerima tujuh orderan pembuatan kapal.

“Memang menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Angka perbandingannya saya tak ingat, cuma memang menurun,” ujar Maslina, Rabu (12/7) siang.

Imbas dari menurunnya order pembuatan kapal tersebut, PT Bandar Abadi juga mengurangi jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang semula mencapai seribuan orang, kini tinggal hanya sekitar 600-an pekerja.

Tidak itu saja, belum lama ini, kabar mengejutkan juga datang dari PT Techip yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji.

Perusahaan galangan dan offshore tersebut dikabarkan tutup sejak 30 Maret lalu. Sekitar 500 pekerja di perusahaan tersebut kini harus kehilangan pekerjaan.

Goncangnya industri galangan kapal tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi Batam secara umum.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengakui situasi industri galangan kapal memang sedang terpuruk.

Hatanto mengaku, belum mengetahui secara pasti akar persoalannya, sehingga pihaknya belum bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengembalikan kondisi tersebut.

“Kondisinya seperti apa kami belum tahu. Ini masih kami kumpulkan datanya, termasuk data jumlah industri galangan yang ada di Batam,” ujar Hatanto.

Dia mengaku masih sebatas membahas dengan Pemko Batam untuk membentuk tim khusus pencari pokok persoalan.

“Kami sudah ketemu dengan Pemko. Ini akan bentuk timsus masing-masing untuk mencari data dan persoalannya. Setelah tahu pasti persoalannya maka akan ditentukan langkah selanjutnya,” ujar Hatanto.*** JPNN.COM | EJA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapasitas Galangan Baru Terpakai 15%, PT PAL Genjot Pemasaran OKEZONE.COM

P

ESANAN kapal PT Pal Indonesia terus bertambah. Namun jika dilihat pesanan yang didapat, baru sekira 15% kapasitas galangan yang terpakai.

Saat ini pesanan kapal yang sudah pasti yakni empat kapal listrik, hasil kerjasama dengan Karpowership. Kemudian pesanan kapal tambahan TNI Angkatan Laut untuk 2 kapal jenis LPD dan KCR ukuran 45 meter.

Selain itu, Malaysia sudah mengajukan pesanan untuk kapal jenis landing platform dock (LPD) atau multirole support ship (MRSS) dengan diameter 163 meter. Filipina juga menambah pesanan 2 kapal SSV, 1 kapal SSV untuk hospital ship, dan 2 Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter.

“Saya masuk April kapasitas terpakai 10%-15%, jadi sangat menyedihkan. Ini yang INDONESIA SHIPPING TIMES

harus digenjot supaya sisi pemasaran dan semakin bergeliat,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut dia, dalam rangka meningkatkan kapasitas terpakai tersebut, PT Pal berencana melakukan penataan kembali (restrukturisasi) dari sisi keuangan hingga sisi pasar.

Misalnya, orientasi pembuatan kapal sekarang tidak hanya untuk militer, tapi nonmiliter juga.

“Restrukturisasi dilakukan karena kita tahu potensi yang ada di PT PAL sangat besar dan galangan-galangan kita bisa dikembangkan,” ujarnya.*** OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS Jumat, 14 Juli 2017

07

Angkut Belasan Truk, KM Ro-ro Sawitri Layani Perdana Rute Priok-Gresik BISNIS.COM

L

AYANAN perdana angkutan barang menggunakan kapal jenis roll-roll off (Ro-ro) rute Pelabuhan Tanjung Priok-Gresik Jawa Timur dilakukan melalui dermaga Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) pada hari ini, Kamis (13/7/2017) pukul 01.00 WIB. Kepala Otoritas Pabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera dan Presdir PT.Arpeni, Oentoro Surya turut hadir saat dimulainya service yang dilayani KM.Roro Sawitri eks MV Calista itu.

Nyoman mengatakan, layanan tersebut menandakan komitmen perusahaan pelayaran dan pemilik truk/pemilik barang dalam mengurangi tingkat kemacetan dan beban jalan raya.

“Yang penting layanan ini berjalan dahulu.

Layanan ini sudah sesuai dengan program pemerintah untuk menekan cost logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ujarnya kepada, Kamis (13/7/2017).

08

Jumat, 14 Juli 2017

Dia mengatakan, angkutan barang menggunakan kapal ro-ro tersebut diharapkan bisa lebih efisien ketimbang menggunakan moda darat.

“Kami harapkan layanan ini mendapat dukungan dari semua pihak agar harapan biaya logistik turun bisa dicapai,” paparnya.

Berdasarkan data Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, angkutan ro-ro Priok-Gresik itu dilayani KM.Roro Sawitri yang merupakan eks MV.Calista. Kapal tersebut sudah tiba/sandar di Pelabuhan Priok pada 7 Juli 2017 pukul : 05:40 WIB, dari pelabuhan asal Hong Kong.

Dalam layanan perdana KM Sawitri di dermaga IKT Pelabuhan Priok tujuan Gresik itu mengangkut (muat) 13 unit kendaraan, sedangkan kegiatan bongkarnya nihil.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Angkutan Keberatan Tarif RoRo Jakarta Surabaya AGUNGJASASAMUDERA.COM

P

ENGUSAHA truk angkutan barang menilai tarif kapal roll on-roll off (ro-ro) rute Jakarta-Surabaya masih kemahalan.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, tarif yang ditawarkan operator sebesar Rp5, 7 juta terlampau mahal.

Pasalnya, ongkos supir saja sudah menelan biaya Rp2, 5 juta. Sedangkan harga charter dari konsumen hanya Rp6 juta-Rp7 juta.

“Secara komersial susah masuk. Dibolak-balik bagaimanapun berat,” katanya, Kamis (13/7).

Dia menjelaskan, dengan kalkulasi tersebut artinya pengusaha bakal terpaksa menutupi selisih harga tersebut alias nombok.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan, harga yang ditawarkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pelaku usaha truk.

Menurutnya, pengusaha truk menginginkan tarif angkutan Ro-ro Jakarta – Surabaya antara Rp2,5 juta – Rp3 juta per 10 meter.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selain itu, hingga saat ini pengoperasian ro-ro tersebut tak kunjung terlaksana. Awalnya, pengoperasian direncanakan sebelum Lebaran. Lalu mundur menjadi setelah Lebaran. Namun hingga dua pekan pasca Lebaran pengoperasian tak juga terlaksana.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana sebelumnya mengatakan, izin pengoperasian sudah siap dirilis.

Hanya saja mengingat adanya aturan Kementerian Perhubungan perihal larangan beroperasi truk barang sebelum dan sesudah lebaran, maka peresmiannya ditunda.

Sementara itu, pihak ASDP mengaku sudah siap mengoperasikan rute ini dengan menyiapkan kapal Portlink 3.

Terkait subsidi, Direktur Utama ASDP Faik Fahmi meminta pemerintah memberikan subsidi terhadap perbedaan harga yang diinginkan antara para pelaku usaha truk dan tarif yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengoperasian feri jarak jauh ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari sekitar tiga hari via jalan raya menjadi satu hari dengan kapal feri.

Selain dari biaya supir dan biaya tol, ada pula penghematan yang diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini sekitar 29-32% dan 12% dari total biaya truk. Manfaat lainnya adalah penurunan risiko kecelakaan dan keamanan.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Jumat, 14 Juli 2017

09

Rusia Minat Bangun Kawasan Pelabuhan dan Industri di Kaltim ANTARANEWS.COM

R

USIA menunjukkan ketertarikan terhadap Kalimantan Timur dengan mengumumkan dua proyek yang akan dibangun di sana, yaitu rel kereta api dan kawasan pelabuhan dan industri.

Perusahaan kereta api negara Rusia, Russian Railways, akan membangun proyek kedua di Kalimantan Timur dalam bentuk kawasan pelabuhan dan industri (marine techno park) Proyek tersebut akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Borneo (KAB) selaku anak perusahaan Russian Railways. Menurut Gubernur Kaltim Awang Faroek, proyek tersebut akan dibangun di Buluminung, Penajam Paser Utara (PPU).

“Kesiapan lahan untuk di PPU, sudah dibebaskan 140 hektare. Di atas tanah itu PT KAB akan segera membangun pelabuhan.

Di samping pelabuhan, mereka juga banyak sekali menawarkan kerja sama industri yang berteknologi tinggi,” kata Faroek selepas menggelar pertemuan tertutup selama dua jam dengan pihak PT KAB di Balikpapan, Senin (10/7) Melalui pembangunan marine techno park, sedikitnya ada tujuh perusahaan yang berminat investasi. Di antaranya, Armastek, produsen bahan dan elemen untuk desain dan produksi, serta Kamaz, korporasi mobil terbesar di Rusia.

“Pendek kata, selain kereta api yang mau

10

Jumat, 14 Juli 2017

dibangun dari PPU sampai Kutai Barat, mereka juga banyak menawarkan teknologi tinggi ke Kaltim. Saya menawarkan mereka juga masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy di Kutai Timur,” tutur Awang.

Di saat yang bersamaan, Russian Railways juga mengumumkan ketertarikan untuk terlibat dalam pembangunan rel kereta api batu bara sepanjang 570 kilometer di Kalimantan Timur. Rel itu nantinya menghubungkan Tabang Kutai Kartanegara – Maloy Kutai Timur – Buluminung Penajam Paser Utara – Kutai Barat di Kalimantan Timur.

Pembebasan Lahan Dia melanjutkan, sejauh ini, tak ada kendala untuk merealisasikan proyek kereta api dan pelabuhan. Hanya, dia menggarisbawahi masalah pembebasan lahan. Dikatakan, rel kereta api yang membentang di empat kabupaten perlu dukungan pemda. “Bupati Kutai Barat, Kukar, PPU, dan Paser akan kita kumpulkan. Bupati PPU membantu sepenuhnya pengadaan lahan di PPU. Tinggal bantuan Bupati Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara yang akan dilewati rel kereta api,” sebutnya.

Dia menuturkan, di luar urusan pembebasan lahan, pembangunan kereta api dan pelabuhan memakan waktu 2–5 tahun.

Perakitan Mobil Andrey Mogilevtsev, perwakilan dari Kedutaan Besar Rusia di Indonesia mengatakan, Kamaz sudah menyurvei untuk merealisasikan proyek perakitan mobil di Kaltim. Sedikitnya, pihaknya telah melakukan 130 kali pengeboran tanah dan mengumpulkan sekitar dua ribu sampel untuk menganalisis ketahanan tanah di Buluminung.

“Nanti (survei) akan diselesaikan akhir Juli ini,” katanya. Seluruh aktivitas perakitan mobil di Buluminung, ujar dia, berdiri di atas lahan marine techno park.*** INDONESIA.RBTH.COM | JAWAPOS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wow, Total Pungli di Pelabuhan Palaran Samarinda Capai 2,6 Triliun TRIBUNNEWS.COM

K

EPALA Unit Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Inspektur Polisi Satu Farouk Farouk Ashadi menjelaskan bahwa total pungutan liar yang dilakukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) mencapai Rp 2,6 Triliun, terhitung sejak tahun 2010 hingga kasus terungkap pada 2017 ini.

“Itu Komura, kalau Koperasi PDIB dari tahun 2012 sampai penindakan kasus itu sekitar Rp 1 Miliar,” kata Farouk Ashadi di Samarinda, Kamis, 13 Juli 2017.

Hal itu disampaikan Farouk usai menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Mulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa bersama keempat tersangka yakni Ketua Komura Jafar Abdul Gaffar bersama sekretarisnya Dwi Hari Winarno dan Ketua PDIB Heri Susanto alias Abun bersama Sekretaris KSU PDIB Noor Asriansyah.

Selain keempat tersangka, penyidik Bareskrim Mabes Polri juga menyerahkan barang bukti berupa uang kasus pungli di Pelabuhan Palaran Samarinda, yakni uang sebesar Rp 259.470.712.473, 5 unit kendaraan roda empat

INDONESIA SHIPPING TIMES

dan 6 unit roda dua, 1 unit rumah dan tanah, juga 1 unit rumah dan tanah.

Farouk menegaskan, untuk berkas perkara keempat tersangka dalam kasus Pungli dipastikan sudah lengkap. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan aka nada tersangka baru dalam perkembangan kasus tersebut.

“Namun, untuk pengembangan dari perkara ini sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya temuan-temuan dari penyidik yang akan mengembangkan kasus ini ke arah lebih lanjut,” kata Farouk.

Farouk enggan memastikan adanya tersangka baru atau tidak. Ia hanya menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus pungli di Pelabuhan Palaran Samarinda. ”Nanti kalo semuanya sudah ada fix, langsung kita tingkatkan ke penyidikan, berarti kita sudah yakin ada sesuatu kejanggalan atapun tindak pidana yang terjadi disana,” kata dia.

TEMPO.CO | SAPRI MAULANA Jumat, 14 Juli 2017

11

Dalam 3 Tahun Terakhir, Kontainer Hilang di Lautan Menurun Drastis MARITIME-EXECUTIVE.COM

B

ADAN pelayaran dunia (WSC) memperkirakan kontainer yang hilang menurun drastis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Riset yang dilakukan WSC menunjukkan penurunan tersebut mencapai 48%.

Dalam survey yang sama disebutkan dalam satu tahun kontainer yang hilang mencapai 568 buah. Jumlah ini tidak termasuk kontainer yang hilang karena faktor bencana yang jumlahnya rata-rata menjadi dua kali lipat. Tahun 2014, kontainer yang hilang mencapai 733 buah, ditambah karena faktor bencana menjadi 2.683 kontainer.

Jumlah yang besar di tahun 2014 disebabkan bencana yang dialami MOL Comfort yang membawa 4.293 kontainer di Samudera Hindia. Kejadian serupa terjadi tahun

12

Jumat, 14 Juli 2017

2011 yang menimpa MV Rena Selandia Baru yang menyebabkan kehilangan container 900 buah.

Secara umum, data WSC menunjukkan besar kerugian yang ditimbulkan akibat kontainer yang hilang tersebut bervariasi.

Sedangkan penyebab hilangnya kontainer rata-rata karena bencana sebagai akibat faktor cuaca. Di tahun 2013, kontainer hilang mencapai 5.578 buah.

Dari jumlah tersebut, 77%-nya disebabkan karena kapal kontainer yang tenggelam di Samudera Hindia. Di tahun 2015, 43% dari kontainer yang hilang dari kapal El Faro Pada tahun 2016 lalu, pelayaran internasional mengangkut sekitar 130 juta kontainer, dengan nilai total US$4 triliun.*** MARITIME-EXECUTIVE.COM | KF INDONESIA SHIPPING TIMES