Indonesia Shipping Times Edisi 14 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 62 • Vol IX • Selasa

14 Maret 2017

YA AMPUUN... SUBSIDI TOL LAUT DIDUGA DISELEWENGKAN

KEMENHUB CANANGKAN “TRUK PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS”

PELINDO II PASTIKAN RENCANA TRANSHIPMENT TETAP BERJALAN

ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI AMBANG KEBANGKRUTAN

MAERSK LINE KERJA SAMA IBM BIKIN APLIKASI “BLOCKCHAIN”

01

K

Ya Ampuun.. Subsidi Tol Laut Diduga Diselewengkan

OMISI VI DPR menyayangkan adanya penyelewengan peruntukan dana subsidi pengiriman sapi dari Prov NTT ke Jakarta dengan menggunakan Kapal Ternak Tol Laut KM Camara Nusantara 1. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana mengatakan pemerintah telah menyubsidi biaya angkut 1,2 juta/ekor sapi, yang setiap keberangkatannya membawa 500 ekor menggunakan Kapal Tol Laut.

Ia menambahkan, jadi untuk biaya angkut hanya membayar 330 ribu/ekor sapi. Sehingga, dengan subsidi ini, harga pengiriman jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kargo seharga 1,1 juta/ekor sapi.

“Dengan adanya Kapal Tol Laut yang bersubsidi ini, pihak swasta justru berebut untuk menggunakan jasa pengiriman ini, sebab bayarnya jauh lebih murah daripada menggunakan cargo,” kata Ketua Tim Kunker Komisi VI saat meninjau Kapal Ternak di Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT, akhir Februari lalu.

Padahal, lanjut Azam, PT Berdikari (persero) yang ditugaskan pemerintah untuk memasok sapi dari NTT ke Jakarta. Tetapi, justru jumlah kuota pengiriman sapi yang didapat PT.Berdikari jauh lebih kecil dibanding swasta.

“Pada tahun 2016 saja hanya diberi kuota 1.382 ekor selama 6 bulan, sedangkan menurut laporan pimpinan PT.Berdikari mampu memasok sekitar 6000 ekor/tahun, padahal Berdikari mendapat kuota 10 ribu/tahun dari DKI,” jelas Politisi F-Demokrat ini.

Selain itu, kata Azam, ada ketimpangan harga jual sapi antara PT.Berdikari dengan pihak swasta. Padahal, harga beli dari petani cuma 30 ribu/kg, sedangkan dari pengepul 38-40 ribu/kg.

“Seandainya dijual 60-80 ribu saja, berarti sudah untung, tetapi pada kenyataannya pihak swasta menjual dengan harga 100-150 ribu/kg.

Ini menjadi pertanyaan kami, siapa yang menikmati harga sapi semahal itu,” kata dia.

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono menyatakan, Kapal Tol Laut yang disubsidi dari APBN 750 juta/keberangkaran seharusnya PT. Berdikari sebagai stabilisator pasar bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak dari swasta.

“Menurut saya, karena fungsi PT.Berdikari sebagai stabilisator harga, dengan diberikan kuota yang lebih banyak harapannya harga sapi di Jakarta jadi lebih murah. Jika pihak swasta tidak bisa menjual dengan harga 80-85 ribu/kg sama dengan PT.Berdikari, lebih baik kuotanya diberikan saja semuanya ke Berdikari,” kata Politisi F-Gerindra ini.

Ditambahkannya, saat ini PT.Berdikari mendapatkan kuota sekitar 100-150 sapi setiap pengiriman dalam 1 bulan 2 kali, berarti tidak sampai 20 persen.

“Ini harus menjadi perhatian dari kementerian pertanian, perdagangan dan perhubungan untuk ikut mendukung didalam proses penambahan kuota dari PT.Berdikari dan soal penentuan harga. Karena subsidi ini dana rakyat, maka harusnya harga sapi bisa lebih murah,” ujar dia.

Kepala Perwakilan Berdikari NTT, Jane marunduri mengatakan, kami sering mendapatkan kendala mulai dari rekomendasi jumlah kuota, sampai sapi naik ke Kapal. Dengan kehadiran Komisi VI DPR ini, kendala operasional diharapkan bisa dikoordinasikan dengan pusat.

“Jadi nantinya, setiap pengurusan operasional dari mulai rekomendasi, karantina dan sampai naik kapal,” ujar dia.

Menurut Jane, kalaupun nantinya ada penambahan kuota untuk pengadaan sapi, kami dari pihak PT.Berdikari menyatakan siap untuk mensuplai sapi jika nantinya ada penambahan.*** | REPUBLIKA.CO.ID | DWI MURDANINGSIH |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 14 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenhub Canangkan Program Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas foto: liputan6.com

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mencanangkan program Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/3).

Melalui program ini, para pengusaha serta pengemudi angkutan barang dengan truk didorong berkomitmen meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan selalu mematuhi peraturan di jalan raya.

Komitmen tersebut dideklarasikan oleh sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) serta para pengemudi dengan bertempat di kawasan Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Deklarasi disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Pudji Hartanto Iskandar yang mewakili Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Pudji Hartanto mengatakan, maksud dan tujuan pencanangan ini untuk mengajak para

INDONESIA SHIPPING TIMES

pengusaha angkutan, pengemudi, dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan serta masyarakat pada umumnya, untuk sadar akan pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan barang di jalan. “Melalui pencanangan komitmen bersama para kru angkutan barang, saya harap dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,� kata Pudji, dalam siaran persnya, Senin (13/3).

Ketertiban dan kepatuhan dimaksud misalnya jumlah barang yang dimuat sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) sebagaimana tertera pada buku uji dan pengemudi mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dimensi dan daya angkut kendaraan, serta kelas jalan yang dilaluinya.*** | INVESTOR.CO.ID | THRESA S DESFIKA | Selasa 14 Maret 2017

03

Aptrindo Sarankan Operator Angkutan Gunakan Aplikasi SIAB

O

PERATOR angkutan barang di seluruh Indonesia disarankan memanfaatkan sistem informasi angkutan barang (SIAB) sehingga tercipta data base tunggal truk yang beroperasi di dalam maupun di luar pelabuhan, dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas angkutan barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, dengan sistem data base tunggal tersebut diharapkan data pengusaha truk, data pengemudi, dan data kendaraan secara detail dapat terverifikasi.

“Sistem database tunggal ini akan sangat membantu Pemerintah dalam mengawasi sekaligus yang terkait dengan program peremajaan truk di seluruh Indonesia. Sayangnya saat ini sistem itu baru diimplementasikan di Pelabuhan Priok. Kita harapkan juga di terapkan di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya saat deklarasi Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, yang digelar di lapangan parkir Jakarta International Container Terminal (JICT)-Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13-3-2017).

Deklarasi Truk Pelopor Keselamatan terselenggara atas kerjasama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan PT.Jakarta International Container Terminal (JICT). Turut hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan pengusaha dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), INSA, serta dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,I Nyoman Gde Saputera.

Tarigan memastikan SIAB di Pelabuhan Tanjung Priok sudah siap difungsikan. ” Kita sudah memasang Radio Frecuency Identification (RFID) reader di semua gate in mulai dari pintu 1, 8 , 9 dan uji coba di pintu 13 (gate in JICT).

Program SIAB dibangun Aptrindio bekerjasama dengan PT Telkom. SIAB terdiri dari aplikasi dan data base yang berisi

04

Selasa 14 Maret 2017

data pengusaha truk, pengemudi dan data kendaraan secara detail dan terverifikasi.

Dengan SIAB semua kegiatan trucking di pelabuhan dapat dimonitor kapan masuk dan keluar dari pelabuhan.

Sistem ini bisa digunakan oleh pihak terkait untuk mengatur kendaraan keluar masuk pelabuhan untuk mengurangi penumpukan kendaraan.

Dia mengatakan, sistem database tunggal itu dibangun oleh PT.Telkom Indonesia bekerjasama dengan Aptrindo sejak 2015.Untuk meningkatkan visibilitas dalam operasional truk, imbuhya, pengembangan SIAB tidak berhenti hanya sebagai data tunggal tuk dalam bentuk database, melainkan dilanjutkan kedalam bentuk ID card truk berupa sticker berbasis tehnologi radio frequency identification (RFID) yang ditempel di truk. ”Sehingga semuanya bisa dimonitor, sebab sistem itu menggunakan could Telkom yang dijamin availability-nya,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan, sistem berbasis IT itu juga bersifat netral dan tidak memonopoli oleh pihak tertentu serta mudah digunakan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, meyambut positif sudah adanya sistem SIAB tersebut sehingga bisa memudahkan dalam pengawasan oleh instansi terkait dilapangan.

Namun, kata dia, kegiatan uji berkala atau KIR Truk menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselamatan transportasi angkutan barang.

“Salah satu pilar dalam mendorong terciptanya keselamatan dalam transportasi truk adalah uji berkala truk. Karena itu Kemenhub akan terus mengawasi kewajiban uji berkala truk ini,” ujarnya.*** | BISNIS.COM | BERITATRANS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

JICT Dukung Gerakan Keselamatan Pengemudi Truk Pelabuhan

P

T Jakarta International Container Terminal (JICT) berkomitmen mendukung gerakan keselamatan pengemudi truk yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, gerakan yang diinisiasi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dapat mendukung keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Tentu kami sangat mendukung program ini.

Apalagi JICT dan Aptrindo telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemasangan sensor ID kepada sopir truk untuk kemudahan tracking barang,” ujar Riza saat peluncuran program “Truk Pelopor Keselamatan” di komplek autogate baru JICT, Senin (13/3/2017).

Riza melanjutkan, JICT terus berupaya menciptakan pelayanan terminal petikemas yang handal melalui penguatan sistem sekaligus

INDONESIA SHIPPING TIMES

produktivitas.

“JICT telah melakukan berbagai macam inovasi. Diantaranya penggunaan sistem operasi Next, E Billing sistem dan JICT New Autogate dengan teknologi Weight In Motion serta penambahan alat-alat modern serta perluasan area penumpukan,” kata Riza.

Upaya-upaya ini pada akhirnya menjadikan JICT sebagai salah satu pelabuhan petikemas terbaik di Asia.

“Tahun ini JICT kembali dinominasikan sebagai pelabuhan petikemas terbaik Asia dalam ajang Asian Freight and Logistics Supply Chain Award 2017. Sebelumnya, JICT telah memenangkan award tersebut sebanyak 4 kali,” pungkasnya.*** | TRIBUNNEWS.COM | ADIATMAPUTRA F PRATAMA |

Selasa 14 Maret 2017

05

Pelindo II Pastikan Rencana Transshipment Tetap Berjalan

D

IREKTUR Operasional PT Pelindo II Prasetyadi menyatakan bahwa transshipment Jakarta sampai sekarang masih dalam pembahasan. Karena, pihaknya terus berupaya untuk mengumpulkan pasar penopang program tersebut.

“Kalau kapal yang akan didatangkan ke Jakarta berkapasitas 10.000 TEUs itu bener, tapi pelayaran apa masih rahasia,” ungkapnya, di Tanjung Priok, Senin (13/3).

Menurut Prasetyadi, direct call memang menjadi impian dari semua pihak, baik swasta maupun pemerintah. Tujuan dari Transshipment Jakarta, ujar mantan Dirut PT Teluk Lamong ini, supaya kontainer/barang yang diangkut kapal dari Indonesia tidak lagi lewat pelabuhan Singapura.

Ketika ditanya mengenai hitungan tarifnya jika transshipment Jakarta lebih murah sekitar Rp 1,5 juta dibandingkan lewat pelabuhan Singapura, Prasetyadi tidak mau merinci bagaimana detil hitungannya.

Dia balik mengungkapkan kalau untuk rencana awal transshipment Jakarta, kapal yang disiapkan itu direct ke Amerika Serikat dengan kapasitas 10.000 TEUs.

06

Selasa 14 Maret 2017

Makanya, sekarang semua pihak di Pelindo II sedang kontinue untuk dapat memperoleh pasar dalam rangka menopang rencana tersebut.

Salah satu wilayah yang disasar adalah Cirebon, Palembang, Panjang, Pontianak, dan lainnya.

“Untuk Cirebon sedang kami data berapa kekuatan pasar dari wilayah ini. Saya dengan cukup besar dan tujuannya ekspor Amerika,” ucap Presetyadi.

Dari pemantauan pelabuhan Cirebon selama ini, menyimpulkan bahwa fasilitas pelabuhan ini cukup siap untuk menjadi penopang kegiatan angkutan laut ke pelabuhan Jakarta. Namun masih sebatas menggunakan tongkang. Untuk kapal dengan kapasitas 2000 TEUs, kelihatannya belum mampu, karena kedalaman alur pelayarannya tidak memadai untuk kapal besar.

Hanya saja, lapangan penumpukan kontainer seluas 1 hektar sudah siap. Volume barang yang dikontainerkan per bulan sekitar 2000 TEUs untuk produk meubeler dan rotan pun sudah ada.

Sekarang tinggal bagaimana menyambungkan antara pelayaran, pemilik barang, dan pelabuhan dapat merealisasikannya.

Pastinya, niatan Pelindo II maupun pemerintah (Kemenhub) menjadikan Jakarta Transshipment port sangatlah besar.

Pebisnis pelayaran di Cirebon pun sangat mendukung adanya ekspor melalui pelabuhan Cirebon.

“Sudah lama kami ingin agar ekspor dilakukan melalui pelabuhan Cirebon,” ungkap Agus Purwanto, penasihat DPC INSA Cirebon. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Infrastruktur Logistik Diharapkan Masuk Paket Kebijakan Ekonomi XV

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: suaramerdeka.com

P

EMERINTAH terus mematangkan paket kebijakan ekonomi XV yang ditujukan untuk membenahi masalah logistik dan arus barang, termasuk memangkas waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Kebijakan itu diharapkan bisa dikeluarkan bulan ini.

Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza mengatakan, pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai asosiasi terkait, seperti Indonesia National Shipowner Association (INSA), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). ”Kami sudah bahas dengan semua asosiasi tinggal keputusannya di menteri,” kata Erwin.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pihaknya mengusulkan agar paket kebijakan ini juga memperhatikan soal infrastruktur logistik. Menurut dia, infrastruktur yang baik dibutuhkan untuk mendukung peningkatan industri angkutan logistik nasional. ”Kami masih menunggu pemerintah menyelesaikan itu. Itu yang kami tunggu. Kami ingin tahu apa yang akan dilakukan pemerintah karena selama ini biaya logistik itu tinggi,” ucapnya.

Carmelita mengatakan, tingginya biaya logistik selama ini dipengaruhi minimnya infrastruktur logistik. Dia menambahkan, INSA bersama asosiasi lain siap mengawal kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah sehingga kebijakan tersebut bisa menjawab tantangan yang dihadapi industri.

Salah satu persoalan industri logistik adalah menurunnya aktivitas angkutan kapal kargo hingga 30-40% akibat menurunnya aktivitas ekspor dan impor. Akibatnya, muatan kargo pun tidak pernah penuh. Penurunan ekspor impor ini tidak lepas dari melambatnya kondisi perdagangan internasional. ”Saat ini terus terang penurunan kargo karena ekspor impor kita menurun.

Bisa kita lihat kalau kita pergi ke pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, pelabuhan kelas I lain, di situ kita lihat paling tidak 30-40%,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat infrastruktur Danang Parikesit berharap paket kebijakan XV bisa

berdampak pada peningkatan daya saing sektor logistik. Dia pun berharap kebijakan tersebut ikut menyinggung masalah perizinan karena selama ini pengusaha menghadapi terlalu banyak perizinan. ”Sebaiknya logistik itu dibedakan izinnya antara izin usaha dan izin teknis. Setiap pengusaha mau buka bisnis baru di logistik mereka harus mendapatkan izin yang tidak mudah,” katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi Tetap Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan Nofrisel mengungkapkan, paket kebijakan XV diharapkan lebih menitikberatkan pada key driver ketiga dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), yaitu penyedia jasa logistik.

Dia berharap ada kemudahan-kemudahan dan deregulasi di bidang logistik bagi pelaku jasa logistik, baik pelayaran, udara, maupun transportasi darat. ”Kadin memantau semua, dan memberi kontribusi. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita sebelumnya mengatakan, persaingan terberat yang dirasakan perusahaan logistik swasta bukanlah antarsesama perusahaan, melainkan dengan BUMN. ”Hilirisasi logistik oleh BUMN sangat gila. Mereka juga ekspansi ke ranah-ranah di mana sudah ada kami pemain swasta di situ,” ujarnya. Karena itu, dia berharap ada roadmap yang lebih jelas di sektor logistik, termasuk juga soal kejelasan strategi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik.** | OKEZONE.COM | KORAN SINDO | Selasa 14 Maret 2017

07

Pusat Logistik Berikat Topang Indonesia Sebagai Hub Asia Tenggara foto: beritadaerah.co.id

A

SOSIASI Logistik Indonesia (ALI) menilai Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi hub bagi kawasan Asia Tenggara. Letak geografis yang sangat strategis serta sudah banyaknya Pusat Logistik Berikat (PLB) diyakini dapat menjadi penopang keberadaan Indonesia sebagau hub di kawasan Asia Tenggara.

“Saya rasa untuk jadi hub Asean, Indonesia bisa, apalagi sudah banyaknya pembangunan PLB yang tentunya sangat mendukung, hanya saja yang kitabutuhkan lebih banyak direct call (permintaan langsung) dari Indonesia ke negara di kawasan, selama ini kan direct call lebih banyak ke Singapura,” kata Ketua Umum ALI Zaldy Masita di Jakarta, Senin (13/3).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, hingga triwulan III-2016 Indonesia telah membangun 14 PLB yang melayani berbagai sektor seperti minyak dan gas, pertambangan, Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), otomotif, dan farmasi.

Sekitar 25 PLB akan segera dibangun dalam waktu dekat ini dengan berkolaborasi bersama

08

Selasa 14 Maret 2017

asosiasi dan pemain utama di industri.

Zaldy menegaskan, kemampuan Indonesia untuk menjadi hub di Asia Tenggara juga dapat dilihat dari perekonomian Indonesia yang menjadi ekonomi paing besar di Asean. Karena hal itu, sudah saatnya Indonesia menjadi pusat logistik mengingat ukuran ekonominya yang sangat besar.

Ia memaparkan, Indonesia merupakan pemain utama di Asia Tenggara. Sehingga kalau dibangun pusat logistik, Indonesia akan menjadi negara yang berpengaruh di kawasan ini.

“Apalagi pemerintah rencananya mau memindahkan gudang-gudang regional yang ada di negara lain seperti Malaysia atau Singapura, kebijakan ini bisa mengurangi biaya logistik bagi beberapa komoditas tertentu,” katanya.

Sebagai contoh, lanjut Zaldy, pemindahan pusat logistik kapas dari Malaysia ke Cikarang Dry Port (CDP) bisa mengurangi beban logistik sebesar 30 persen.*** | MARITIMENEWS.ID | ISMADI AMRIN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Vietnam Minta China Berhenti Kirim Kapal Pesiar ke Laut China Selatan foto: bengkuluekspress.com

V

IETNAM mendesak China berhenti mengirimkan kapal pesiar ke Laut China Selatan sebagai jawaban atas kekukuhan Beijing mengklaim kedaulatan di jalur maritim strategis itu.

Belum lama bulan ini sebuah kapal pesiar berisi 300 penumpang berlabuh di Kepulauan Paracel, padahal kepulauan ini diklaim sebagai milik Vietnam.

“Vietnam menentang keras hal ini dan menuntut China menghormati kedaulatan Vietnam di Kepulauan Paracel dan hukum internasional serta segera berhenti dan tidak mengulangi aktivitas semacam itu,” kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Hai Binh kepada Reuters.

“Aksi-aksi semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel dan hukum internasional.

Potensi konflik di Laut China Selatan diperki-

INDONESIA SHIPPING TIMES

rakan meningkat setelah sebelumnya Kementerian Pertahanan AS dikabarkan memublikasikan “Laporan Kebebasan Navigasi 2016”.

Dalam laporan itu, AS disebut mengutuk “Klaim China di Laut China Selatan” dan menyebut hal itu telah mengganggu “kebebasan pelayaran” di LCS. Sedangkan China berpendapat, tujuan AS itu hanya merusak kedaulatan serta kepentingan maritim China.

China mengklaim telah menetapkan wilayah perairan teritorial berdasarkan Konvensi Maritim PBB. Bahkan untuk menjamin kebebasan pelayaran kapal-kapal dunia, China mengalokasi dana dalam jumlah besar untuk membangun 5 mercusuar besar di pulau dan karang di LCS, yang memberikan layanan kepada kapal-kapal China dan negara lain yang beroperasi di daerah perairan tersebut.*** | ANTARANEWS.COM | CNI.CN | Selasa 14 Maret 2017

09

Usaha Angkutan Penyeberangan Swasta di Ambang Kebangkrutan

D

I TENGAH kondisi pasar yang semakin anjlok industri kapal pelayaran dan penyeberangan swasta di tahun 2017 masih terancam untuk bangkrut.

Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), mengatakan, ancaman itu terkait adanya peraturan pemerintah yang membuka izin kapal baru untuk ruterute penyeberangan.

“Regulasi itu antara lain tentang Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 80 tahun 2015 yang merupakan perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Di mana ijin kapal baru untuk rute penyeberangan dibuka, sementara pasar sedang lesu, persaingan semakin tinggi, infrastruktur dermaga tidak ada tambahan,” jelas Khoiri, saat ditemui Sabtu (11/3/2017).

Peraturan itu keluar setelah Presiden Joko Widodo meminta waktu dan kecepatan penyeberangan di Merak-Bakaheuni, diminta lebih cepat seperti saat dia mencoba. Padahal saat ini, untuk panjang lintasan penyeberangan sepanjang 15 mil, saat ini sudah ada 58 kapal yang beroperasional.

“Tapi karena okupansi penumpang yang turun, dan dermaga yang tidak seimbang, membuat antrian di dermaga memakan waktu. Sebenarnya kalau menyeberang 15 mil saja hanya perlu waktu 60 menit hingga 90 menit. Tapi karena ada antrian sandar di dermaga, saat ini penyeberangan rute ini perlu waktu antara 3 jam hingga 4 jam,” jelas Khoiri, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama, Surabaya itu.

Hal ini membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Padahal saat pasar penumpang turun dari 58 kapal penyeberangan di rute ini, yang operasional rata-rata per hari hanya sekitar 50 persen.

Bahkan yang tidak operasional melayani penyeberangan, meski hanya perkir kapal di pelabuhan, pengusaha harus sudah menannggung biaya-biaya.

10

Selasa 14 Maret 2017

Mulai dari biaya parkir, bahan bakar, hingga perwira hingga anak buah kapal, yang tetap harus menjaga kapal dan digaji.

“Sementara dengan peraturan itu, pemerintah sudah siap memberikan penambahan kapal hingga 15 unit untuk rute penyeberangan ini.

Itulah yang menbuat kami terancam bangkrut,” ungkap Khoiri.

Selain tergencet regulasi, industri jasa pelayaran kapal juga sudah tergencet dengan anjloknya pasar serta tarif penyeberangan yang terlalu murah. Tarif terlalu murah itu, merupakan regulasi dari pemerintah. Sehingga seimbang dengan pelayanan dan kebutuhan pelayanan yang diwajibkan optimal.

“Dua tahun terakhir tidak ada kenaikan tarif.

Usai Munas (Musyawarah Nasional) Gaspasdaf tahun 2016 lalu, target kami adalah meminta regulasi kenaikan tarif penyeberangan. Tapi ternyata malah ada regulasi lain yang memberatkan, disaat permintaan kami terkait kenaika tarif belum disepakat, “ lanjut Khoiri.

Hal senada diungkapkan Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H Poedjono.

Menurutnya, saat ini kapal penyeberangan sedang dalam masa sulit. “Namun kami tetap harus memberikan pela-yanan terbaik, karena Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau ini, kebutuhan pelayanan penyeberangan terus tumbuh berkembang.*** | TRIBUNNEWS.COM | SRI H LESTARI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Angkutan Penyeberangan Ujung Tombak Program Tol Laut

T

RANSPORTASI angkutan laut dan penyeberangan merupakan ujung tombak perekonomian, dan juga perwujudan nyata dari Tol Laut. Karena menurut kami definisi dari Tol Laut adalah angkutan laut yang mengangkut logistik ke seluruh wilayah Indonesia secara kuntinyu, tepat waktu dan terjadwal. Bahkan di angkutan penyeberangan selain terjadwal juga beroperasi 24 jam sehari, baik ada muatan maupun tidak� ungkap Bambang Harjo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR-RI kepada wartawan, akhir pekan lalu di Hotel Bumi Surabaya.

Kedatangan Bambang Harjo ke Surabaya adalah dalam rangka mendampingi H. Azam Azman Natawijana Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menghadiri HUT ke-41 PT Dharma Lautan Utama, perusahaan pelayaran nasional yang berkantor pusat di Surabaya.

Selanjutnya Bambang Harjo mengatakan bahwa layanan angkutan laut dan angkutan penyeberangan telah menjangkau seluruh wilayah RI, lewat tiga sabuk lintasan: sabuk utara (Sabang-Jayapura), sabuk tengah (PalembangFakfak) dan sabuk selatan (Sabang-Merauke).

Menurut Bambang Harjo, perusahaan pelayaran

INDONESIA SHIPPING TIMES

swasta yang mengoperasikan armada pada sabuk-sabuk lintasan itu, telah melakukan tugasnya tanpa subsidi pemerintah. Hal itu merupakan bukti bahwa program tol-laut telah dilakukan sejak dulu oleh perusahaan pelayaran nasional dengan armada berjumlah lebih dari 15.000 unit kapal. Berkat dedikasi mereka, tak terjadi disparitas harga di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, harga semen sebelum diluncurkan program tol laut oleh pemerintah RI, di Tarakan hanya Rp.61.000 per zak, sedang di Jawa Rp.60.000 atau hanya selisih Rp.1.000 per zak.

Dalam kesempatan itu, Bambang Harjo berharap agar pemerintah memberi kesempatan sama dalam pengoperasian kapal-kapal keperintisan. Dalam aturan saat ini, kapal-kapal pemerintah hanya boleh dioperasikan oleh BUMN/BUMD melayani lintasan keperintisan.

Karenanya diharap perusahaan-perusahaan pelayaran swasta yang berkualitas dan terbaik juga diberi prioritas berpartisipasi melayani lin-tasan keperintisan dengan mengoprasikan kapal pemerintah. Pada hakekatnya selama ini perusahaan pelayaran swasta dengan menggunakan kapal milik sendiri, begitu pula BUMN/ BUMD Tetapi akhirnya banyak yang tak sanggup melayaninya secara kosisten. Bambang mencontohkan lintas Paciran Lamongan Jatim ke Garongkong Sulawesi Selatan yang sudah tak konsisten lagi beropersi meski berimpit dengan lintas Surabaya-Makassar yang dilayani perusahaan swasta tanpa menggunakan subsidi.*** | TABLOIDMARITIM.COM | ERICK AM |

Selasa 14 Maret 2017

11

IBM dan Maersk Siapkan Teknologi Blockchain

M

AERSK dan IBM mengumumkan sebuah kerja sama baru dalam pemanfaatan teknologi blockchain guna membantu me-ngubah jaringan pasokan global. Teknologi ini tersedia bagi industri pengiriman dan logistik untuk membantu mengelola puluhan juta data pengiriman kontainer di seluruh dunia dengan melakukan digitisasi proses rantai pasokan yang terpadu.

Teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pembagian informasi kepada mitra dagang, dirancang untuk membantu menekan jumlah penipuan dan kesalahan, mempersingkat waktu dalam proses transit dan pengiriman, serta memperbaiki pengelolaan inventaris, mengurangi sampah dan biaya.

Ketika teknologi ini diterapkan pada skala ekonomi, solusinya berpotensi menghemat biaya miliaran dolar, tutur pihak IBM. Tahun 2014 lalu, Maersk menemukan bahwa satu kali pengiriman barang beku dari Afrika Timur ke Eropa bisa melewati hampir 30 orang dan organisasi, termasuk lebih dari 200 interaksi dan komunikasi yang terjadi di dalamnya.

Biaya yang terkait dengan proses dokumentasi dan administrasi perdagangan diperkirakan mencapai seperlima dari biaya transportasi fisik. IBM dan Maersk berusaha untuk terhubung dengan pengirim, penyedia jasa angkutan barang, kapal/penyedia kapal pengangkut, pelabuhan, dan otoritas bea cukai guna membangun solusi digitisasi perdagangan global terbaru yang diharapkan bisa mulai dijalankan akhir tahun ini.

Cara Kerja Blockchain, sebuah jaringan bersama yang permanen, dengan pengamanan mutakhir dan transparan, menghadirkan keterlihatan (visibilitas) terpadu kepada masing-masing pengguna teknologi sesuai dengan tingkat izin pihak tersebut.

Masing-masing pengguna bisa melihat pergerakan barang melewati jaringan pasokan, dan mengetahui keberadaan kontainer saat transit.

Pengguna juga dapat melihat status dokumen kepabeanan, atau melihat daftar muatan kapal dan data lainnya.

Visibilitas teperinci pergerakan kontainer di rantai pasokan semakin canggih dengan adanya pertukaran real-time peristiwa dan dokumen dalam

12

Selasa 14 Maret 2017

rantai pasokan. Tak ada pihak yang bisa mengubah, menghapus atau menambahkan catatan data tanpa kesepakatan/konsensus dari pihak lain di dalam jaringan.

Solusi yang dikembangkan oleh Maersk dan IBM ini berdasarkan pada sumber terbuka Hyperledger Fabric milik Linux Foundation. IBM menghosting solusi di jaringan bisnis IBM Cloud dan IBM highsecurity yang dikirim melalui IBM Bluemix.

Bukti Potensi Demi membuktikan nilai potensial solusi digitisasi perdagangan komersial, IBM dan Maersk bekerja sama dengan sejumlah mitra dagang, otoritas pemerintah, dan perusahaan logistik. Misalnya, barang dari Schneider Electric diangkut dengan kapal kontainer Maersk Line dari Pelabuhan Rotterdam menuju Pelabuhan Newark dalam sebuah percontohan dengan Administrasi Kepabeanan Belanda di bawah proyek penelitian Uni Eropa.

Direktorat Departemen Sains dan Teknologi Dalam Negeri AS dan Direktorat Bea Cukai dan Pengamanan Perbatasan AS ikut berpartisipasi dalam proyek percontohan ini. Damco, perusahaan jaringan logistik Maersk, membantu aktivitas pengelolaan awal pengiriman ketika memanfaatkan solusi teknologi ini.

Pengiriman bunga secara internasional ke Royal FloraHolland dari Kenya, jeruk Mandarin dari California dan nanas dari Kolombia juga dimanfaatkan untuk memvalidasi solusi pengiriman yang datang ke Pelabuhan Rotterdam.

Sementara itu, wakil presiden IBM, Ramesh Gopinath, menerangkan pada International Business Times bahwa solusi teknologi ini tak hanya untuk Maersk, semua sektor yang berkaitan dengan perindustrian bisa memanfaatkannya.

Petugas kepabeanan dan perusahaan pengangkutan barang akan turut serta dan menjalankan node blockchainnya sendiri. Nanti penggunaannya akan semakin marak setelah mulai diproduksi akhir tahun ini.

Gopinath juga mengatakan bahwa “Sekitar 70 juta kontainer dikirim setiap tahunnya. Akhir tahun ini kami berharap bisa memfasilitasi 10 juta kontainer.� | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES