Indonesia Shipping Times Edisi 15 Juli 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 170• Vol IX • Sabtu

15 Juli 2017

BAWA MISI “OBOR” CHINA, COSCO KIAN AGRESIF INVESTASI PELABUHAN DAN LOGISTIK DI ASIA DAN EROPA

PACU EKONOMI KALIMANTAN, PEMERINTAH BAKAL BANGUN PELABUHAN DAN BANDARA PERINTIS

DIRJEN HUBLA BAKAL TINDAK TEGAS PETUGAS YANG TAK SERIUS LAKSANAKAN TUGAS UKUR KAPAL

DIRUT PELINDO III LANTIK 23 PEJABAT STRUKTURAL BARU

KEMENHUB: BARU DUA PELABUHAN YANG MENERAPKAN VGM

Pacu Ekonomi Kalimantan, Pelabuhan dan Bandara Perintis Bakal Dibangun

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan membangun sejumlah pelabuhan dan bandara perintis di daerah Kalimantan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kalimantan dan sekitarnya. Hal itu dsampaikan Budi Karya saat melakukan rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan di Balikpapan. Pada kesempatan tersebut Menhub menjelaskan rencana pembangunan dan revitalisasi pelabuhan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. “Kami sedang membangun Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat dan melakukan revitalisasi Pelabuhan KEK Maloy di Kalimantan Timur,” Ujar Budi di Gran Senyiur Hotel Balikpapan, pada Jumat (14/7/2017). Budi juga menjelaskan rencana pembangunan bandara perintis di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Menurut Menhub, pembangunan bandara perintis di wilayah Kalimantan Utara waktunya lebih efektif jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. “Kami akan bangun 4 sampai 5 titik Bandara Perintis di Kalimantan Utara, karena aktivitas masyarakat di perbatasan itu hanya dari udara, sementara kalau kita bangun jalan butuh waktu yang lebih panjang,” tuturnya Sementara di wilayah Kalimantan Timur, Menhub memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah membangun bandarabandara dan menyerahkannya kepada Pemerintah Pusat. “Saya apresiasi Pemda yang telah membangun bandara-bandara dan menyerahkannya ke Pemerintah Pusat. Kami akan berdayakan investasi ini, karena ini gerbang bagi Kaltim untuk

meningkatkan daya saing,” kata Budi Selanjutnya, Menhub menambahkan pihaknya juga akan memberdayakan bandarabandara di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta memerhatikan pembangunan Bandara di Singkawang Kalimantan Barat. Selain membangun pelabuhan dan bandara perintis, Menhub juga akan memberdayakan tol laut. “Saya akan intensifkan tol laut, agar tol laut tidak hanya jadi angkutan barang dari barat ke timur, melainkan juga dapat mengangkut produk ikan dan rumput laut dari timur ke barat,” jelas Budi. “Kami akan melakukan diskusi secara intens dengan Pemda, agar konektivitas jadi penopang dari kegiatan-kegiatan ini,” imbuhnya. Sebagai informasi, Menhub bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, membahas pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang tahun lalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 2%. Untuk itu, dibutuhkan berbagai strategi kebijakan diversifikasi untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi nasional. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan di kuartal pertama tahun 2017 mencapai 4,9%. Walaupun di kuartal kedua terjadi penurunan, Kalimantan masih memiliki potensi yang dapat diraih, karena secara umum harga kelapa sawit diperkirakan naik 16% dan harga batu bara diperkirakan naik 5% sepanjang tahun. *** OKEZONE.COM | GIRI HARTOMO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Sabtu, 15 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Berpotensi Perang Tarif, Pemerintah Tak Buka Tol Laut di Banjarmasin KOMPAS.COM

ELAMA kunjungannya ke Balikpapan Kalimantan Timur dan Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Kamis (13/7/2017) dan Jumat (14/7/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kerap ditanyakan mengenai tol laut. Budi menyatakan, Kaltim berpotensi untuk memiliki tol laut guna memperlancar arus logistik. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Kalsel. Budi menyatakan tidak ada rencana untuk menambahkan Kalsel ke dalam rute tol laut. Menurut Budi, berdasarkan hasil dialog dengan stakeholder, pelabuhan Trisakti di Banjarmasin Kalsel, saat ini sudah dalam kondisi over-supply. Masukan juga diterima Budi dari kalangan swasta, yakni para pengusaha dan INSA (Indonesia National Shipowners’ Association/asosiasi pengusaha pelayaran niaga nasional). “Komplain mengenai banyaknya angkutan laut yang menuju Kalimantan Selatan sudah

INDONESIA SHIPPING TIMES

banyak, jadi kalau tol laut saya ajak ke sini pengusahanya akan marah,” ujar Budi di Pelabuhan Banjarmasin, Jumat petang. Budi menjelaskan, apabila tol laut hadir di Kalsel, maka kondisi yang terjadi adalah tidak ekonomis dan dikhawatirkan malah terjadi potensi perang tarif. “Kita ingin masyarakat mendapat layanan yang baik dan pengusaha mendapat angka yang kompetitif,” tutur Budi. Terkait arus barang di Kaltim, tol laut dirasa perlu dimanfaatkan dengan baik. Pasalnya, sekira 90 persen kebutuhan barang Kaltim bergantung pada tiga wilayah, yakni Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Dengan adanya tol laut, maka diharapkan arus logistik barang dari barat ke timur dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, diharapkan pula ada arus logistik dari timur ke barat.*** KOMPAS.COM |SAKINA RAKHMA D SETIAWAN Sabtu, 15 Juli 2017

Kemenhub: Hanya 2 Pelabuhan yang Menerapkan VGM BERITATRANS.COM

EMENTERIAN Perhubungan menyebut penerapan verifikasi berat peti kemas atau verified gross mass of container (VGM) saat ini baru dijalankan oleh dua pelabuhan. VGM wajib diterapkan guna menjamin keselamatan pelayaran dan menjadi ketentuan bersama negara-negara yang tergabung dalam International Maritime Organization (IMO). Direktur Perkapalan dan dan Kepelautan (Dirkapel) Kemenhub Capt. Rudiana mengatakan saat ini implementasi VGM baru berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas. Dia menilai, berdasarkan hasil inspeksi di Tanjung Priok, pelaksanaan VGM New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) dan gate Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) berjalan baik. Sebagaimana diketahui, kewajiban VGM secara internasional berlaku sejak 1 Juli 2016 sedangkan di dalam negeri diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Kewajiban VGM di dalam negeri diatur dalam Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal. Rudiana menyebut, secara internasional kewajiban VGM diatur dalam Safety of Life at

Sabtu, 15 Juli 2017

Sea (SOLAS) 1972 Bab VI. Berdasarkan aturan itu, VGM dilakukan untuk mencegah perbedaan berat peti kemas yang dideklarasikan dengan berat peti kemas aktual. Perbedaan berat yang dideklarasikan dengan berat aktual dapat menyebabkan kesalahan penempatan peti kemas di kapal sehingga bisa mengancam keselamatan kapal dan awak kapal baik di laut maupun saat di pelabuhan. â&#x20AC;&#x153;Saya sudah lihat VGm tadi pagi di Priok. Sebetulnya [untuk pelaksanaan VGM] tidak ada kendala, yang diributin cuman masalah harga saja karena [dengan kewajiban VGM] shipper harus verifikasi ulang,â&#x20AC;? jelasnya di Pelabuhan Muara Angke, Jumat (14/7/2017). Rudiana menerangkan, secara umum proses VGM memerlukan waktu 45 menit, mulai dari alur penimbangan hingga penumpukan. Waktu itu mencakup truk kontainer keluar dari terminal. Sementara itu, pengukuran bisa dilakukan dengan dua metode. Pertama, berat kotor ditimbang dengan setelah proses pengemasan dan penyegelan peti kemas. Kedua, berat kotor ditimbang dari setiap kemasan, termasuk bantalan pelindung kemasan ditambah berat rata dari peti kemas yang akan ditimbang.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Akan Buat Regulasi Standar Tonase Kapal OKEZONE.COM

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya di Pelabuhan Trisakti, Kalimantan Selatan, mengatakan, ia akan membuat standar tonase atau kapasitas ruang muat dalam kapal. Pembuatan aturan tersebut, kata Budi, bertujuan untuk menertibkan truk logistik yang muatannya tidak sesuai. “Masalah tonase itu vital tadi karena bahaya untuk kapal dan bahaya untuk jalan rusak. Itu serius. Ditertibkan dengan regulasi habis itu baru diterapkan,” jelas Budi, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Jumat (14/7). Budi mengatakan, saat ini banyak penyedia jasa ekspedisi yang membawa muatan berlebih. Dengan diterbitkannya standar tonase ini, Budi berharap kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminimalisir. Dengan adanya regulasi mengenai standar tonase, nantinya Kemenhub akan memberINDONESIA SHIPPING TIMES

lakukan tarif progresif sesuai dengan beban yang diangkut kapal. Selain itu, kasus kelebihan muatan dari truk-truk barang juga memicu kerusakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, Budi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Daerah setempat untuk menertibkan jembatan timbang. “Bayangkan truk dua sumbu dengan ban yang satu dan berat sekali itu merusak jalan. Jadi kita akan kerja sama untuk menertibkan jembatan timbang,” ujar Budi. Lebih lanjut Budi menjelaskan, regulasi mengenai muatan dalam kapal tersebut akan selesai tiga pekan mendatang. “Ditertibkan dengan regulasi habis itu baru diterapkan. Kira-kira 3 minggu dari sekarang,” tutupnya. *** KUMPARAN.COM | DIAH HARNI Sabtu, 15 Juli 2017

TRIBUNNEWS.COM

Kemenhub Kaji Balikpapan Masuk Destinasi Tol Laut

OL laut yang menjadi salah satu program unggulan menekan disparitas harga antar wilayah akan terus dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebanyak 13 trayek tol laut yang sudah ditetapkan akan terus ditambah titik simpulnya untuk menekan disparitas harga. Salah satu titik simpul baru yang akan segera dikaji untuk tol laut ialah wilayah Balikpapan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Antonius Tonny Budiono, mengatakan kajian penambahan simpul di Balikpapan merupakan usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia bilang, untuk Pulau Kalimantan simpul Tol Laut baru ada di Sanggata dan Nunukan yang berada di Kalimantan Utara. “Kalau dari tadi pembicaraan, Kalimantan Timur minta ditambahkan Balikpapan masuk Tol Laut,” kata Tonny di Balikpapan, Jumat (14/7). Menurutnya jika Balikpapan dimasukkan

Sabtu, 15 Juli 2017

menjadi daerah simpul Tol Laut, maka akan dilalui trayek Surabaya - Belang-Belang, Sulawesi Utara - Sanggata, Kalimantan Utara - Pulau Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara. “Jadi nanti Balikpapan dulu baru ke Sanggata dan Nunukan,” imbuhnya. Namun penambahan simpul di Balikpapan ini Tonny bilang akan lebih dulu dikaji oleh Kemhub. Menurutnya jika di Kaltim tidak terjadi kesenjangan harga, maka simpul di Balikpapan tidak akan dimasukkan dalam tol laut. Kalaupun bisa dijadikan simpul baru, maka Balikpapan akan dimasukkan dalam trayek tol laut di tahun depan. “Sekarang kan (tol laut) sudah jalan , berarti untuk tahun depan karena kita harus merubah HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Dikontraknya ada, HPS nah itu merubahnya tidak gampang,” jelasnya.*** KONTAN.CO.ID | RAMADHANI PRIHATINI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dirjen Tonny Akan Beri Sanksi Petugas Tak Serius Laksanakan Tugas Ukur Kapal POSKOTANEWS.COM

IRJEN Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono menegaskan pihaknya tidak akan segansegan memberikan sanksi kepada para petugasnya yang tidak serius membantu percepatan pengukuran kapal ikan. “Bukan hanya di Pelabuhan Tegal saja namun juga di seluruh pelabuhan di Indonesia,” ujar Tonny di Jakarta, Sabtu (15/7/2017). Tonny juga mengajak jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bersama-sama mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran para pemilik kapal ikan agar mengajukan pengukuran kapalnya sebagai persyaratan pendaftaran kapal. Tonny menambahkan, hingga hari ini, kapal penangkap ikan yang sudah terdaftar dalam data base pendaftaran kapal berjumlah sebanyak 22.279 unit dengan total GT 1.739.940. Saat ini pendaftaran kapal dapat dilakukan di Pelayanan Satu Atap Kemhub Jakarta dan 51

INDONESIA SHIPPING TIMES

lokasi pelabuhan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. “Lokasi-lokasi tersebut antara lain Ambon, Bagansiapi-api, Balikpapan, Banjarmasin, Banten, Batam, Belawan, Bengkulu/Pulau Baai, Benoa, Bitung, Cilacap, Cirebon, Dobo, Dumai, Gorontalo, Jambi/Talang Dukuh, Bulukumba, Jayapura, Kendari, Kupang/Tenau, Larantuka, Lembar, Lhokseumawe, Luwuk, Makassar, Manado, Manokwari, Maumere, Palembang, Panjang, Pantoloan/Donggala. “Selanjutnya Pekanbaru, Batang, Pontianak, Sabang, Samarinda, Sampit, Saumlaki, Sibolga, Sorong, Teluk Bayur, Ternate, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Pinang, Tanjung Wangi/Meneng, Tual, Tarakan, dan Biringkasi,” tutup Tonny.*** BERITATRANS.COM | NAOMY Sabtu, 15 Juli 2017

OP Priok Diminta Tindak Tegas Pelayaran yang Pungut Uang Jaminan Kontainer BLOG MUIS RAHMAT THEO

EPALA Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok diminta menindak perusahaan pelayaran/agen yang sampai sekarang masih memungut uang jaminan kontainer kegiatan impor kepada pemilik barang (importir) atau wakilnya (forwarding) tanpa alasan jelas. Hal itu ditegaskan Ketum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto, Jumat (14/7 /2017). Widijanto mengatakan ulah perusahaan pelayaran/ agen memungut uang jaminan kontainer jelas bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No Um 003/40 /II /DJPL -17 tanggal 19 Mei 2017 yang sudah dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah tahap XV tanggal 15 Juni 2017. Widijanto mengatakan dalam regulasi itu disebutkan pemilik barang /importir (consignee) tidak perlu lagi membayar uang jaminan kontainer pada perusahaan pelayaran/ general agent kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas, atau penerima barang (consignee) yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Sabtu, 15 Juli 2017

Tapi kenyataan sekarang ini, tegas Widijanto, perusahaan pelayaran/agen tetap memungut uang jaminan kontainer tanpa pengecualian sebesar Rp 5 juta untuk kontainer 20 kaki dan Rp 10 juta untuk kontainer 40 kaki. “Artinya apakah barang yang dimuat dalam kontainer berpotensi merusak kontainer atau tidak dan apakah consignee nya baru atau bukan semuanya dikenakan uang jaminan kontainer,” tegas Widijanto. Dia mengatakan Kepala OP I Nyoman Gede Saputra harus menegakkan aturan tersebut. Apalagi dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV, pemerintah menerbitkan Inpres untuk memperkuat peran OP dalam mengelola kelancaran arus barang di pelabuhan. “Karena penegakan aturan Paket Ekonomi XV termasuk persyaratan kelancaran arus barang, tidak ada alasan bagi OP untuk tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut ” , katanya. *** BERITATRANS.COM | WILAM CHON

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jumlah Pelaut Belum Mampu Penuhi Kebutuhan

ILAYAH laut Indonesia yang luas membuat negeri ini dikenal sebagai negara maritim. Namun sebagai negara maritim, jumlah pelaut yang dihasilkan masih jauh dari kebutuhan. Hal itu belum termasuk banyaknya pelaut yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Laut Capt Arifin Soenardjo mengungkapkan, saat ini rata-rata pelaut yang dihasilkan oleh sekolah maritim di Tanah Air sekitar 100.000 orang setiap tahunnya. Namun, dari jumlah tersebut sekitar 30 persen tersedot ke Singapura, karena di negara tersebut memang sama sekali tidak menghasilkan pelaut. ”Sementara untuk kebutuhan masih jauh di atasnya atau sekitar dua kali lipatnya. Karena itu, perlu lebih banyak sekolah vokasi di bidang kemaritiman,” katanya didampingi Direktur Politeknik Pelayaran (PIP) Semarang Dr Capt Wisnu Handoko usai melepas 166 wisudawan Perwira Pelayaran Politeknik Niaga Program Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan Tingkat I dan IVdi Gedung Mas Pardi PIPJl Singosari, Semarang, Jumat (14/7). Ia menjelaskan, tingginya permintaan pelaut juga belum diimbangi dengan lembaga pendidikan kemaritiman. Ia mencontohkan di PIP Semarang saat ini hanya mampu menampung sekitar 300-an taruna setiap tahun. ”Kami juga mendorong sekolahsekolah vokasi bidang kemaritiman dan memperkuat peran lembaga pendidikan seperti PIP yang kami akui sudah sangat bagus kompetensinya di Tanah Air. Bahkan, boleh dibilang di Semarang ini yang paling baik di Indonesia,” tambahnya. Jika sekolah vokasi bisa berjalan, setiap tahun ditargetkan akan lebih dari 200.000 pelaut lulusan sekolah vokasi kemaritiman siap bekerja dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Direktur PIP Semarang Capt Wisnu Handoko menambahkan, sebagai lembaga pendidikan

INDONESIA SHIPPING TIMES

kemaritiman pihaknya ingin berperan memajukan potensi besar di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Salah satu hal yang sudah dilakukan adalah dengan membuka kelas nonreguler, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. ”Salah satu yang sudah dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi 300 nelayan di Juwana, Pati,” ujarnya. Pelatihan Nelayan Terlebih saat ini Kementerian Perhubungan sudah menjalin kerja sama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kepelautan siap kerja. Dalam kerja sama dengan INSA, peserta pelatihan juga dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan serta standar dan prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Sementara dalam wisuda tersebut, Capt Wisnu Handoko mengharapkan para wisudawan dapat memberikan kontribusi dan dukungan pada kegiatan subsektor Perhubungan Laut, pembangunan nasional, dan ikut andil menjadi perekat kebhinekaan bangsa dalam sabuk nusantara. ”Para lulusan telah ditempa dan dididik melalui berbagai upaya pengembangan dan peningkatan meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, penelitian, dan kecakapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1978 Amandemen Manlia 2010. Artinya, mereka memiliki kompetensi tingkat internasional,” ujarnya. Para lulusan, lanjut dia, juga memperoleh Certificate of Competency (COC) dengan keahlian pelaut Ahli Nautika tingkat I dan IV.*** SUARAMERDEKA.COM Sabtu, 15 Juli 2017

Dirut Pelindo III Lantik 23 Pejabat Struktural Baru MAJALAHDERMAGA.COM

EBANYAK dua puluh tiga orang pejabat struktural di lingkungan PT Pelindo III (Persero) dilantik oleh Direksi Pelindo III pada Jumat (14/7/2017). Dari jumlah itu, tiga orang pejabat dilantik sebagai pucuk pimpinan Direksi di anak dan cucu perusahaan Pelindo III yaitu PT Terminal Teluk Lamong, PT Pelindo Marine Service dan PT Berlian Manyar Sejahtera, sementara untuk perubahan pada pimpinan cabang total ada 3 General Manager yang dilantik. Hadir pada acara pelantikan, Direktur Utama, Ari Askhara, Direktur Komersial dan Operasi, M Iqbal, Direktur SDM dan Umum, Toto Heli Yanto, Direktur Keuangan, U. Saefudin Noer dan Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Husein Latief. Ari Askhara dalam sambutan pelantikannya memberikan ucapan selamat atas promosi jabatan baru kepada para pejabat yang baru dilantik, serta menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pejabat lama atas totalitas dedikasinya selama menjabat. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam suatu perusahaan sebagai bentuk dinamika perusahaan. “Pejabat baru harus segera mengenali bidang dan medan kerja yang baru, mau belajar dan tidak malu bertanya. Sikap kooperatif seperti itu merupakan kunci sukses keberhasilan kepemimpinan,” ujarnya dalam siaran pers yang dilansir pada hari yang sama.

Sabtu, 15 Juli 2017

Terkait dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Ari Askhara mengatakan, Pejabat yang dilantik harus melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip GCG dengan menghindari kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan dengan memberikan kontribusi positif pada perusahaan. “Hal itu adalah guna memenuhi tuntutan tugas untuk mengembangan perusahaan sehingga perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang,” tuturnya. Berikut daftar nama pejabat yang dilantik di lingkungan Pelindo III: Dothy sebagai Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong yang sebelumnya menjabat sebagai Plt SM Peralatan pada Direktorat Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat. Ali Sodikin sebagai Direktur Utama PT Pelindo Marine Service yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager Tanjung Intan Cilacap. Hendiek Eko S sebagai Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera yang sebelumnya menjabat sebagai SM Fasilitas Pelabuhan. Arief Prabowo sebagai General Manager Terminal Petikemas Semarang (TPKS) yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasional PT BJTI. Budi Siswanto sebagai General Manager Tanjung Intan Cilacap yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT BMS. I Putu Sukadana sebagai General Manager Tenau Kupang yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Pelabuhan Tanjung Perak. Ari berharap dengan adanya penyegaran pejabat baru dapat memberikan kontribusi lebih untuk majunya Pelindo III, sehingga pelayanan dan produktifitas pelabuhan, serta semangat kerja dapat lebih meningkat. “Keluarkan kemampuan terbaik dan terus berikan ide-ide kreatif supaya Pelindo III terus meningkat produktifitasnya, tetap rendah hati dan santun dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan,” pungkasnya.*** BISNIS.COM | WIKE DITA HERLINDA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ekonomi Membaik, Arus Petikemas Pelindo III Naik

RUS barang serta petikemas di berbagai pelabuhan yang ada di bawah Pelindo III mengalami lonjakan. Kondisi itu memberikan harapan baru dalam pasokan barang serta kegiatan ekspor-impor di Indonesia Timur. Direktur Utama Pelindo III Ari Askhara menuturkan, trafik arus petikemas dalam satuan boks di semester pertama 2017 tercatat meningkat sebesar 2%. Dengan rincian mampu terealisasi sebesar 1.923.425 boks, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 1.883.493. Sementara dalam hitungan satuan TEUs tercatat meningkat sebesar 3% yang terealisasi sebesar 2.376.592 TEUs, apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 2.303.566 TEUs. “Kunjungan kapal pada semester pertama juga baik. Setidaknya ada kenaikan yang signifikan daripada tahun sebelumnya,” ujar Askhara, Jumat (14/7). Lebih lanjut dia menerangkan, tercatat arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 7%. Kenaikan itu mampu mengerek realisasi sebesar 116.675.651 GT dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 108.443.763 GT. Sedangkan dalam satuan unit arus kunjungan kapal mengalami penurunan sebesar 7% yakni 28.785 unit dibanding periode sama 2016 mencapai 30.795 unit. “Penurunan dalam hal jumlah unit tersebut dikarenakan ukuran kapal yang melakukan kegiatan operasional di pelabuhan wilayah Pelindo III semakin besar jika dilihat dari ukuran GTnya,” ungkapnya. Untuk arus barang sendiri, katanya, pada semester pertama 2017 mengalami peningkatan sebesar 19% atau tercatat sebesar 39.698.691 ton. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama 2016 tercatat sebesar 32.079.287 ton. Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat menjelaskan, untuk arus barang perdagangan luar negeri mencapai 9.648.582 ton dan dalam negeri mencapai 30.050.109 ton di se-

INDONESIA SHIPPING TIMES

mester pertama 2017. Pelindo III juga melakukan pengembangan untuk beberapa pelabuhan yang diperuntukkan bagi wisata marina seperti Banyuwangi, Lombok Barat, Benoa dan Labuan Bajo. Menurutnya, pembangunan fisik fasilitas pelabuhan marina dilakukan bertahap. Sampai saat ini baru satu pelabuhan marina yang beroperasi yakni di Pelabuhan Marina BenoaBali. Ia menyebutkan dua lokasi lainnya saat ini tengah dalam tahap konstruksi yakni Pelabuhan Marina Boom-Banyuwangi dan Pelabuhan Marina Gilimas-Lombok Barat. “Pelabuhan Marina Boom-Banyuwangi saat ini konstruksi sudah mencapai sekitar 85%. Kami targetkan pada awal 2018 mendatang sudah beroperasi secara penuh,” paparnya. Ia menambahkan, Pelabuhan Marina Gilimas-Lombok Barat saat ini masih pada tahap awal konstruksi yang diperkirakan akan selesai pada 2020 mendatang. Sementara untuk Pelabuhan Marina Labuan Bajo-NTT, pihaknya menyatakan hal tersebut masih dalam proses perencanaan. Pelindo III menyebut potensi wisata di wilayah timur Indonesia sebagai rute wisata “butterfly route” dengan Labuan Bajo sebagai pelabuhan wisata utama. Para wisatawan dapat memulai perjalanan wisatanya dari Labuan Bajo dengan rute menuju ke arah timur menuju Maumere, Larantuka, Adanora, Lembata, Kalabahi, Kupang, Rote, Sabu, Ende, Almere, Waingapu, Waikelo, dan kembali ke Labuan Bajo. Sementara untuk rute ke arah barat mulai dari Labuan Bajo, Celukan Bawang, Probolinggo, Banyuwangi, Benoa, Lembar, Badas, Bima, dan kembali ke Labuan Bajo. “Wisatawan pengguna kapal pesiar tidak perlu ke Singapura ataupun ke Australia, langsung saja ke Indonesia. Mereka dapat mulai perjalanan ataupun langsung pulang ke negara asalnya dari Labuan Bajo,” jelas Faruq.*** SINDONEWS.COM | AAN HARYONO Sabtu, 15 Juli 2017

Genjot Pendapatan, Pelindo III Perbesar Bisnis Nonjasa Kepelabuhanan PRESIDENTPOSTINDONESIA.COM

IREKTUR Utama PT Pelindo III Ari Askhara menyatakan, peluang untuk menggenjot pendapatan dari bisnis jasa kepelabuhanan makin terbatas. Tiga layanan utama dalam jasa kepelabuhanan mencakup terminal penumpang, jasa tunda dan pandu untuk kapal, serta bongkar muat barang. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan itu,’’ katanya di sela pelantikan direksi anak perusahaan dan pimpinan cabang di Gapura Surya Nusantara kemarin (14/7). Sektor yang bakal ditekuni, antara lain, bidang energi yang bekerja sama dengan Pertamina dan PLN. Ke depan, ada pula ekspansi bisnis ke BUMN kepelabuhanan lainnya. Misalnya, penawaran kerja sama operasionalisasi kapal tunda. Tahun ini, akan datang 15 kapal tunda baru. Dengan demikian, perseroan memiliki total 90

Sabtu, 15 Juli 2017

kapal tunda. Kini, komposisi pendapatan dari jasa kepelabuhanan sekitar 70 persen. Sisanya 30 persen dari non kepelabuhanan. ’’Tahun depan, targetnya, yang non bisa naik hingga 40 persen,’’ ucapnya. Untuk mengejar target tersebut, pihaknya berancang-ancang memperluas bisnis ke sektor logistik alat berat yang terintegrasi. Mayoritas pendapatan kepelabuhanan berasal dari bongkar muat barang dengan porsi 70 persen. Sisanya dari kapal sekitar 27 persen dan penumpang sekitar tig persen. Hingga semester pertama tahun ini, arus peti kemas di lingkungan Pelindo III tercatat tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan periode 2016. *** JPNN.COM | RESSOF

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tol Laut Tanjung Perak Tujuan Biak Terintegrasi Bandara Frans Kasiepo MAJALAHDERMAGA.CO.ID

ASILITAS trayek T12 pelayanan transportasi tol laut Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur tujuan Biak, Papua akan terintegrasi dengan angkutan udara di Bandara Internasional Frans Kaisiepo. General Manager (GM) PT Pelindo IV, Nengah Suharyana mengatakan, integrasi tol laut dengan angkutan udara Bandara Biak tersebut, untuk menjadi pusat distribusi bahan pokok ke wilayah Pegunungan Tengah. “Jarak pelabuhan laut Biak dengan Bandara Frans Kaisiepo sangat dekat dan memerlukan waktu singkat, sehingga sangat layak jika integrasi angkutan udara dan laut,” ujar Suharyana di Biak, Jumat (14/7/2017). Suharyana mengatakan, untuk menindaklanjuti pelaksanaan angkutan udara dan tol laut di Kabupaten Biak Numfor telah dibentuk forum koordinasi kerja antara PT Pelindo IV, Pelni serta PT Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisiepo dan Pemkab Biak Numfor.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Melalui wadah koordinasi ini, lanjut Suharyana, diharapkan memperlancar intergrasi angkutan udara dan tol laut dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok dan bahan bangunan ke berbagai kabupaten di kawasan Pegunungan Tengah. “Gudang tempat penyimpanan kebutuhan bahan pokok serta fasilitas dermaga Pelabuhan Biak sudah siap melaksanakan angkutan tol laut,” ujarnya. Ia menegaskan, Pelindo sebagai perusahaan BUMN milik pemerintah telah siap melaksanakan program tol laut trayek T12 yang sudah ditetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu. Berdasarkan data trayek tol laut T12 merupakan keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub tertanggal 22 Juni 2017 dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari, Wasiori, Nabire, Serui, dan Biak pulang pergi.*** INDUSTRY.CO.ID | HARIYANTO Sabtu, 15 Juli 2017

Bawa Misi OBOR China, COSCO Agresif Investasi Pelabuhan di Asia dan Eropa ASIA.NIKKE.COM

ERUSAHAAN pelayaran milik BUMN China, Cosco Shipping, makin agresif berinvestasi di luar negeri. Investasi ini disebut-sebut untuk ‘menjalankan’ misi menguasai pelabuhan dan pusat logistik yang menjadi jalur distribusi Asia Eropa. Langkah Cosco ini sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya China menciptakan zona ekonomi OBOR (One Belt and One Road). China Cosco Shipping, yang secara resmi didirikan bulan Februari 2016 merupakan perusahaan pelayaran hasil merger dari China Ocean Shipping (Group) dan China Shipping (Group). Presiden China Xi Jinping telah menyatakan secara resmi tekad negara tersebut menghidupkan kembali jalur sutera China (Silk Road) melalui konferensi internasional yang digelar untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2017 lalu. Sejauh ini, , Cosco sudah mengawalinya dengan mengakuisisi pelabuhan Piraeus di Yunani. Selain itu, Cosco juga mendapatkan hak untuk menggunakan terminal peti kemas di Uni Emirat Arab dan Belanda. Investasi Cosco di Eropa berlanjut dengan rencana akuisisi sebuah operator pelabuhan di Spanyol senilai 200 juta

Sabtu, 15 Juli 2017

Euro (US$ 228 juta), serta menggelontorkan dana US$ 38 juta untuk menguasai pusat logistik pedalaman di Khorgos, Kazakhstan. Investasi di Spanyol dilakukan pada bulan Juni 2017 lalu dengan mengakuisisi 51% saham pelabuhan Noatum Ports Spanyol. Upaya ini menjadikan Cosco sebagai ‘penguasa’ pelabuhan di kawasan Mediterania. Ini karena pelabuhan Noatum mengelola terminal di Valencia, terminal kereta api di Madrid dan tempat lainnya. Pelabuhan Valencia merupakan salah satu dari tiga pelabuhan kontainer terbesar di Mediterania, dan Pelabuhan Noatum memiliki terminal terbesar di kawasan tersebut. Sedangkan di Kazakhastan, Cosco Shipping Holdings yang menggandeng Lianyungang Port Group, operator pelabuhan China yang berbasis di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, membeli Gateway KTZE-Khorgos. Cosco dan Lianyungang berbagi saham masing-masing 24,5% saham di perusahaan angkutan kontainer yang berafiliasi dengan pemerintah Kazakhstan tersebut. Sedangkan pemilik perusahaan yang lama masih menguasai 51% saham di KTZE-Khorgos Gateway.

INDONESIA SHIPPING TIMES

ASIA.NIKKEI.COM

Khorgos berjarak 15 km dari perbatasan China. Kawasan ini merupakan jatung transportasi penting yang menghubungkan China ke Eropa dengan kereta api. Selama ini jalur kereta api Cina dan Kazakhstan memiliki lebar yang berbeda. Hal ini membuat double handling barang-barang dari China atau sebaliknya harus dibongkar terlebih dahulu untuk selanjutnya dipindahkan ke kereta lain di Khorgos. Bagi Cosco, dengan berinvestasi di Gateway KTZE-Khorgos, mereka bisa memanfaatkan Khorgos sebagai pusat logistik untuk mengangkut barang-barang Cina dan negaranegara lainnya yang tiba di Lianyungang melalui laut ke Eropa. Cosco pun mengambil kebijakan dengan mempercepat akselerasinya untuk memperluas jaringan operasional pelayaran di luar negeri. Upaya ini menjadi strategi menjaga pertumbuhan sekaligus memainkan peran pemain utama dalam skema OBOR yang sudah dideklarasikan Pemerintah China. Untuk memperkuat rencana tersebut, Cosco Shipping Holdings, Induk Cosco Shipping, bersama dengan Shanghai International Port Group, mengumumkan telah mengajukan penawaran akuisisi perusahaan pelayaran Orient Overseas International (OOIL), sebesar

INDONESIA SHIPPING TIMES

HK $ 49,2 miliar (US$ 6,3 miliar). Jika rencana ini terwujud, COSCO akan menjadi perusahaan pelayaran terbesar ketiga di dunia. Tantangan industri pelayaran Sejauh ini, industri pelayaran global sedang berjuang untuk tetap bisa survive di tengah melemahnya angkutan kontainer sebagai dampak perlambatan ekonomi China. Hal ini berdampak pada persaingan harga di antara masing-masing operator pelayaran. Tak jarang pemilik barang membayar harga di bawah harga normal. Dampaknya mulai terlihat dari laporan keuangan Cosco Shipping Holdings yang tahun 2016 lalu membukukan kerugian sebesar 9,9 miliar yuan (US$ 1,46 miliar). Padahal, tahun sebelumnya laba bersih perusahaan tersebut mencapai 470 juta yuan. Kondisi ini diperkirakan akan membuat kinerja perusahaan berada di bawah tekanan sehingga harus melanjutkan proses restrukturisasi, termasuk mengurangi armada kapal. Bukan satu hal yang tidak mungkin investasi besar-besaran yang kini tengah dilakukan Cosco bisa berdampak tekanan finansial perusahaan.*** ASIA.NIKKEI.COM | KF Sabtu, 15 Juli 2017

Keselamatan Pelayaran Selat Malaka dan Singapura Jadi Perhatian

IGA negara pantai (littoral state) yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura menyepakati peningkatan pelayanan lalu lintas keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam sidang the 10th Marine Electronic Highway Working Group (MEHWG) dan the 6th Hydrographic Survey Technical Working Group (HSTWG) pada tanggal 12 – 14 Juli 2017 di Singapura. Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang, Raymond Sianturi sebagai Ketua Delegasi (Head of Delegation) Indonesia menyatakan hal itu, usai menghadiri sidang the 10th MEHWG dan the 6th HSTWG. Menurut Raymond, peningkatan keselamatan pelayaran dilakukan melalui penguatan kembali peran dan pelayanan Marine Electronic Highway (MEH) Data Center Batam yang mengintegrasikan berbagai data meteorologi, hidrografi dan oceanografi dari masing-masing MEH Station ke-3 Negara Pantai yang terhubung dengan sejumlah sensor dan perangkat surveillance di sepanjang Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura. “Penguatan pelayanan ini dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, antara lain perumusan konsep MEH masa depan terkait dengan perkembangan teknologi, standar serta regulasi di bidang keselamatan pelayaran, mendorong partisipasi lalulintas / industri pelayaran dan asosiasi perkapalan, menggalang dukungan International Maritime Organization (IMO), negara pengguna dan para pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura dengan memanfaatkan sidang Cooperation Forum (CF) dan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) for Safety Navigation & Environment Protection in the Straits of Malacca & Singapore,” katanya. MEH merupakan hasil kerjasama IMO dan Indonesia guna meningkatkan perlindungan lingkungan maritim melalui pelayanan lalulintas pelayaran. MEH Data Center sebagai pusat penyimpanan serta distribusi data dan informasi berada di lokasi Vessel Traffic Services (VTS) Batam. Adapun MEH di Indonesia secara resmi diserahterimakan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2011 oleh Sekretaris Jenderal IMO, Koji Sekimizu saat itu yang merupakan sebuah terobosan di bidang keselamatan pelayaran untuk pertama kali di dunia diterapkan di Selat Malaka & Selat Singapura dalam kerangka kerjasama ke-3 negara pantai. Raymond juga menuturkan bahwa sejak tahun 2014, melalui forum TTEG di Langkawi Malaysia, Indonesia telah menggagas pandangan tentang masa depan pelayanan MEH. “Melanjutkan gagasan tersebut, ke-3 negara pantai berhasil mencapai kesepakatan dalam the 10th MEHWG tahun ini, mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik,” ujar Raymond. Di samping pembahasan MEH tersebut, di tempat yang sama juga dilakukan pertemuan 6th HSTWG oleh ke-3 Negara Pantai bersama Malacca Straits Council (MSC) Jepang. Pertemuan ini membahas rencana kelanjutan pelaksanaan 4th Nation Joint Resurvey di Selat Malaka dan

Sabtu, 15 Juli 2017

Selat Singapura. Survei ulang ini meliputi survei batimetri dan pengamatan pasang-surut di sejumlah area yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemutakhiran terhadap peta laut dan peta elektronik (nautical chart & electronic nautical chart) perairan di sepanjang TSS Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki panjang alur 260 Nautical Miles. Dalam pertemuan ini berhasil diselesaikan Draft Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MOU) antara ke-4 negara (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang) tentang 4 Nations Joint Resurvey dimaksud yang rencananya akan ditandatangani pada bulan Oktober mendatang di Kota Kinabalu Malaysia. “Kami telah menyepakati 47 area yang akan disurvei baik secara bersama maupun oleh masing-masing negara pantai dengan dukungan MSC Jepang. 15 area survei berada di wilayah perairan Indonesia, 23 area di Malaysia dan 3 area di Singapura. Survei ke 41 area ini akan dilaksanakan oleh masing-masing negara pantai di wilayah masing-masing dengan dukungan MSC Jepang sedangkan survei pada 6 area perairan lainnya akan secara bersamasama (4 Nations Joint Survey) oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang (MSC),” kata Raymond. Dijelaskan bahwa disamping aspek hidrografi dan kondisi perairan, dalam penentuan area survei juga harus diperhatikan kemajuan pelaksanaan dan posisi Indonesia dalam perundingan batas laut dengan negara-negara tetangga agar tidak menimbulkan ekses yang merugikan bagi kepentingan teritorial Indonesia. Rencananya, survei ini dilaksanakan dengan dukungan Asean melalui Japan Asean Integration Fund (JAIF) dan akan diselesaikan pada tahun 2020. Dalam kedua pertemuan dimaksud, Delegasi Singapura dipimpin oleh Dr. Parry Oei (Singapore Chief Hydrography MPA Singapore) yang merupakan Chairman Marine Electronic Highway Working Group (MEHWG) , Malaysia dipimpin oleh Abdul Madjid selaku Chairman Hydrographic Survey Technical Working Group (HSTWG). Sebagai informasi, perairan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu kawasan terpenting jalur laut di kawasan Asia Tenggara. Kawasan sepanjang 550 mil laut itu salah satu jalur laut sempit namun banyak dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik tercatat sekitar 70 sampai dengan 80 ribu kapal per tahun menggunakan jalur ini, baik itu kapal kargo maupun kapal tanker, yang berlayar melintasi Selat ini. Selat malaka dan Selat Singapura merupakan jalur laut penghubung Eropa dan Timur Tengah ke Asia Pasifik. Melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, komoditi minyak mentah sekitar 15,2 juta barrel / hari dan LNG sekitar 4,2 juta TCF/tahun. (US Energy Information and Administration, 2015). Kondisi tersebut menjadikan Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu selat tersibuk di dunia.*** OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES