Indonesia Shipping Times Edisi 15 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 63 • Vol IX • Rabu 15

Maret 2017

“RESHUFFLE KABINET” ALA BOS PELINDO II

KAPAL MARK DOWN, MENTERI SUSI TAK MAU KOMPROMI

LOGISTIK LEBARAN, MENTERI BUDI TAMBAH ARMADA KAPAL RO-RO LAGI

TERMINAL PETI KEMAS BITUNG BERBENAH LAYANI EKSPOR LANGSUNG

CHINA BETE JEPANG KERAHKAN KAPAL PERANG KE LAUT CHINA SELATAN

01

“Reshuffle Kabinet” Ala Bos Pelindo II foto: jurnalmaritim.com

P

T Pelabuhan Indonesia II melakukan perombakan jajaran direksi anak perusahaan dan general manager di lingkungan wilayah kerja Pelindo II, pada Senin (13/3) pagi.

Perubahan tersebut merupakan langkah penyegaran bagi perseroan.

Dalam sambutannya Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menyampaikan bahwa perubahan dalam jajaran perseroan merupakan hal biasa.

“Ini merupakan penyegaran,” katanya.

Mereka yang dilantik menduduki jabatan itu merupakan orang-orang pilihan di perseroan BUMN tersebut. Misalnya Gunta Prabawa diangkat sebagai Dirut JICT menggantikan Dani Rusli yang sudah menjabat salah satu direktur Pelindo II. Kemudian M. Adji diangkat sebagai Dirut PT IPC Terminal Petikemas menggantikan Gunta Prabawa. Adji sebelumnya merupakan direktur di PTP. Sedangkan Imanuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Junior Chief Specialist Direk-

torat Komersial & Pengembangan Usaha diangkat menjadi Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) menggantikan Arif Suhartono yang dipindahkan sebagai dirut di PPI. Sementara itu Banu Astrini yang sebelumnya menjabat corporate secretary PT Pelindo II ditugaskan sebagai direktur operasi pada PT MTI menggantikan Bimo Widhatmoko. Sedangkan Armen Amir yang sebelumnya dirut PT IKT dipindah tugaskan sebagai General Manager Pelindo II Ciwandan Banten. Sementara itu general manager Pelindo Banten yang sebelumnya dijabat Chefy Adi K menggantikan posisi Armen di IKT sebagai dirut.

General manager Peindo Teluk Bayur Mulyadi dipindahkan ke Lampung menggantikan Agus Hendrianto yang dipindahkan menjadi general manajer di Palembang.

Untuk Corporate Secretary PT Pelindo II dijabat Shanti Puruhita menggantikan Banu Astrini.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu 15 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Logistik Lebaran, Menteri Budi Tambah Armada Kapal Ro-Ro Lagi foto: twitter.com

M

ENTERI Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan menambahkan armada Kapal RoRo dari Jakarta menuju Surabaya dan sebaliknya.

Hal itu guna meningkatkan penyebaran logistik menjelang lebaran 2017 mendatang.

“Iya karena angkutan kereta juga sudah maksimal, jadi kita akan tingkatkan di sarana tranportasi laut nantinya,” kata dia saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017) Dirinya mengatakan bahwa jika nantinya sudah ditingkatkan, maka logistik lebaran dipastikan tidak akan mengalami kendala.

Selain itu, peningkatan armada laut juga dipergunakan untuk mengangkut orang saat arus mudik lebaran sehingga tidak ada penumpukan di pelabuhan penyeberangan.

“Kalau nanti sudah berjalan, maka tidak akan ada lagi penumpukan penumpang di pelabuhan.

Jadi kita inginnya arus mudik kali ini, lancar dan aman serta nyaman,” katanya.

Belum Diputuskan Sejauh ini, Kementerian Perhubungan belum

INDONESIA SHIPPING TIMES

memutuskan direktorat yang akan mengelola rute kapal roll on-roll off Jakarta-Surabaya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay Mokhamad Hasani mengatakan, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pasalnya, penentuan direktorat tersebut berkaitan erat dengan mekanisme penentuan tarif.

“Kalau dari direktorat jenderal laut maka akan berlaku mekanisme pasar. Tapi kalau penyeberangan yang artinya direktorat jenderal darat maka ditentukan oleh mereka,” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berpendapat, persoalan tarif rute tersebut akan tergantung pada pasar.

Dengan mekanisme tersebut pemerintah akan bertindak sebagai pihak yang menjembatani pelaku usaha terkait penentuan tarif.

“Pemerintah bisa memfasilitasi para pihak untuk mencari titik temunya,” katanya. *** | TRIBUNNEWS.COM | BISNIS.COM | Rabu 15 Maret 2017

03

Kapal Ro-Ro di Tanjung Perak Tak Menggunakan TKBM foto: agungjasacargo.com

O

TORITAS Pelabuhan Utama Tanjung Perak di Surabaya menyatakan kapal penumpang jenis roro atau roll on - roll off di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur tak lagi menggunakan jasa buruh angkut.

Kepala Bidang Lalu Lintas Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Dody Triwahyudi menjelaskan ketentuan itu berlaku mulai 1 Maret. “Ketentuan ini sudah disepakati oleh Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat [APBMI] dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjung Perak [TKBM],� katanya, Senin (13/3/2017).

Dody mengisahkan, kesepakatan itu dibuat pada tahun 2016, yaitu ketika dua asosiasi yang bersangkutan tersebut melakukan negosiasi terkait tuntutan kenaikan upah buruh

04

Rabu 15 Maret 2017

pelabuhan sebesar 7,99% per shift.

Saat itu APBMI menyetujui kenaikan upah yang diminta buruh pelabuhan sebesar 7,99% per shift yang disepakati mulai diberlakukan pada 1 Maret 2017.

Namun Koperasi TKBM, yang membawahi para pekerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, saat itu juga menyepakati untuk tidak mengangkut barang di kawasan dermaga yang menjadi tempat sandar Kapal Roro terhitung 1 Maret.

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya Stenvens Hendry Lesawengen, yang turut membawahi asosiasi pemilik kapal roro, mengapresiasi kesepakatan itu.*** | ANTARANEWS.COM | BISNIS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Beda Posisi Setir, Aptrindo Siap Jelajahi Rute Davo City Filipina

A

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengaku siap menyediakan pengangkutan truk untuk mendukung rencana pembukaan jalur kapal roll on-roll off (Ro-ro) antara Bitung di Sulawesi Utara dan Davao, Filipina.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum Aptrindo mengatakan bahwa untuk menyediakan pengangkutan truk guna mendukung kesuksesan jalur kapal Roro antara Bitung - Davao tersebut tidak menjadi kendala meskipun ada perbedaan posisi setir mobil antara Indonesia dengan Filipina.

“Kita siap mendukung, tidak ada masalah.

Kita sudah berkali kali diajak berbicara me-ngenai rencana Ro-Ro Bitung Davao itu, ya kami siap aja,” ujarnya, di sela Deklarasi Truk Pelopor Keselamatan Berlalulintas, Senin (13/3/2017).

Menurutnya meskipun terdapat perbedaan posisi setir mobil antara Indonsia dan Filipina, hal itu tidak akan menjadikan masalah, pasalnya pengirimannya nanti menggunakan sistem cha-ro, alias chassis roll om roll off pada kapal feri.

“Jadi penempatan chassis gandengannya yang belakang saja itu tidak akan menjadi ma-

INDONESIA SHIPPING TIMES

salah meskipun di sini setir kanan di Filipina setirnya kiri.

Jadi secara teknis tidak masalah,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, chassis belakang truk tersebut yang menyediakan memang perusahaan pelayarannya alias yang punya kapal.

Menurutnya dengan konsep cha-ro tersebut juga dapat meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak, tenaga kerja, perawatan maupun depresiasi kendaraan.

Namun demikian pihaknya meminta adanya kepastian sejumlah komoditas yang dapat diangkut ke kapal Roro tersebut.

“Harus ada muatannya kan, kalau tidak ya lama lama kapalnya berhenti juga,” terangnya.

Seperti diketahui pemerintah berencana membuka jalur kapal roll on-roll off (Ro-ro) antara Bitung di Sulawesi Utara dan Davao, Filipina.

Jalur transportasi yang akan menghubungkan tiga lokasi yaitu Bitung di Indonesia serta General Santos City dan Davao di Filipina itu merupakan akses kapal Ro-ro yang pertama antara kedua negara.

Jalur Ro-ro ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Davao City pada 30 April mendatang.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO |

Rabu 15 Maret 2017

05

Tahun 2017, Kemenhub Gelontorkan Rp220 Miliar Bangun SDM Maritim foto: poltekpel surabaya

T

ARGET pembangunan di bidang kemaritiman membuat target Sumber Daya Manudia (SDM) bidang kelautan meningkat. Bahkan pemerintah Indonesia menargetkan 48.000 SDM bidang kelautan tahun 2017.

SDM ini bukan hanya dipersiapkan untuk terlatih bekerja di pelayaran rakyat, namun pelayaran berlevel lebih tinggi, bahkan berskala internasional.

Melalui Politeknik Pelayaran (Poltekpel) serta Balai Pelatihan dan Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) se-Indonesia, Kementerian Perhubungan menyiapkan Rp 220 miliar untuk peningkatan SDM. Targetnya lulusan SMA/SMK yang akan diberdayakan dengan dana dari APBN tersebut.

Hal ini diungkapkapkan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub, Wahju Satrio Utomo di sela penutupan Diklat Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2017 di Auditorium Politeknik Pelayaran Surabaya, Selasa (14/3/2017).

“Peserta pendidikan dan pelatihan ini gratis diberikan pada masyarakat di pulau terdepan dan terluar, mulai Aceh sampai Papua. Masyarakat yang belum bekerja,” terang Utomo.

Menurutnya, melalui diklat bertema Membangun Sumber Daya Manusia Transportasi

06

Rabu 15 Maret 2017

Laut Yang Handal, Profesional, dan Berkualitas, program ini merupakan bagian pendidikan vokasi yang menekankan praktek, mengasah kemampuan bidang kelautan.

“Pemerintah ingin melakukan koneksivitas antarpulau agar harga-harga lebih murah. Khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Untuk ini Kementerian Perhubungan mencetak SDM yang memiliki kompetensi pada transportasi nasional, terutama laut,’” imbuhnya.

Target lain pelatihan adalah mempersiapkan SDM kelautan untuk memenuhi target menghubungkan 6.000 pulau di Indonesia dengan angkutan laut murah serta tepat waktu.

Ini bagian program tol laut guna memantapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Ini tidak mudah, perlu persiapan anggaran besar dan SDM saat maupun setelah pembangunan tol laut dilaksanakan,” paparnya.

Pemerintah pusat saat ini mentargetkan penuntasan pembangunan 160 pelabuhan baru di seluruh daerah, mulai Timur hingga Barat.

Kapal-kapal besar juga dibangun pemerintah sebagai tol laut serta mengangkat potensi penyeberangan.*** | SURYA.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

INSA Dukung Otoritas Pelabuhan Priok Aplikasikan iCargo foto: google image

I

NSA mengapresiasi rencana pemerintah melalui kantor otoritas pelabuhan (OP) Tanjung Priok untuk menerapkan Sistem IT di pelabuhan. Sebab implementasi inaportnet sistem dianggap sudah berhasil meski masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kedepan, OP akan menggulirkan iCargo, sebuah solusi inovatif, totally online & integrated dalam mewujudkan pencapaian dwelling time 2-3 hari di pelabuhan Priok sebagaimana keinginan presiden Jokowi.

“Sepanjang itu untuk kebaikan dan kelancaran lalu lintas kapal dan barang di pelabuhan Priok, INSA pasti mendukung. Cuma, sebelum perencanaan iCargo sistem itu diwujudkan, sebaiknya inaportnet sistem dievaluasi kembali sehingga benar-benar sudah 100% tidak ada masalah,” kata Ketua DPC INSA Tanjung Priok, Capt. Alimudin di Kantornya, Selasa (14/3).

Seperti diketahui bahwa iCargo merupakan solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa seperti cargo owners, consignee dan freight

INDONESIA SHIPPING TIMES

forwarder dalam melakukan permohonan dokumen (DO) secara online tanpa harus datang ke shipping line.

Kepala OP Tanjung Priok I Nyoman Gde Seputera mengungkapkan, IT Sistem menjadi salah satu cara untuk dapat menurunkan biaya logistik. “IT Sistem sangat cocok diterapkan di pelabuhan Priok. Diharapkan dengan penggunaan IT sistem itu, ada nilai tambah bagi semua pihak terkait,” ujarnya.

Sejauh ini, beberapa pelabuhan di Indonesia memang sudah mengarah pada penggunaan IT, misalnya di TPS Surabaya, bahkan disana mulai dari rencana sampai sandar kapal sudah online sistem. Pembayaran ke bank juga sudah dapat dilakukan melalui online.

Hal yang sama juga dilakukan di TPK Palaran, milik PT Samudera Indonesia. Sistem IT (online) pun sudah mereka terapkan, sehingga para pengguna jasa diberikan kemudahan.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Rabu 15 Maret 2017

07

Kapal Mark Down, Menteri Susi Tak Mau Kompromi

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, lebih dari 2.000 kapal telah dilakukan pengukuran ulang sebagai upaya untuk mengetahui ukuran kapal ikan yang sebenarnya karena disinyalir banyak praktik mark down ukuran kapal.

“Saya mengajak jajaran ditjen pajak untuk dapat turun dan melihat bagaimana ukuranukuran kapal ini bisa di-mark down,” kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa.

Susi juga mengutarakan harapannya agar pihak Kementerian Keuangan juga dapat berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap akta izin kapal.

Berdasarkan temuan KKP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik mark down ukuran kapal dan transhipment (alih muatan di tengah laut) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan.

Dia memaparkan, mark down dilakukan untuk sejumlah tujuan antara lain menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subusidi, serta melaporkan hasil tangkapan yang lebih kecil dari yang sebenarnya.

Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan Gerai Perizinan Kapal Ikan Hasil Pengukuran Ulang di 47 daerah selama April 2016-Maret 2017, negara menerima Rp122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya di-mark down.

Sedangkan alih muatan kapal ikan secara ilegal juga dilakukan untuk mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya.

“Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya,”

katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

KKP akan memastikan kepatuhan pelaku usaha melalui pengetatan proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan.

Selain itu, pelaku usaha juga diharuskan menyampaikan informasi yang benar dan valid dalam rangka penerimaan negara.

Menurut Susi, selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang mengeksploitasi ikan tanpa berkontribusi kepada negara.

“Saya akan terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara antara lain melalui pertukaran data sektor perikanan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi pengawasan kepatuhan,” katanya.

Menteri Susi juga mempersilahkan bila ada pengusaha perikanan yang tidak setuju dengan kebijakan yang telah dikeluarkan KKP untuk dapat menggugat regulasi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *** | ANTARANEWS.COM |

08

Rabu 15 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kemenko Maritim Gelar FGD Peningkatan Kualitas SDM Maritim

A

SISTEN Deputi Diklat Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman, Tb. Haeru Rahayu menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya memberikan pelatihan pendidikan bidang kemaritiman terhadap para pelajar di Indonesia. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas Lembaga Diklat dan SDM Bidang Kemaritiman di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Tb. Haeru dalam Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan standar penyelenggaraan pelatihan teknis bidang kemaritiman di Bogor, Jawa Barat, yang mulai dilaksanakan sejak Selasa (14/03) hingga Rabu (15/03).

“Saya merasa sangat senang sekali, mulai tadi malam sampai siang ini, kita bisa mendapat masukan, saya tidak akan membuat rumusan dalam acara ini, karena kita hanya menginventarisasi semua masukan-masukan raker ini, dan nanti kami akan mencoba mempertimbangkan,” kata Tb. Haeru di lokasi.

“Intinya adalah kita ingin Kemenko maritim akan menjadi semacam dinamisator, katalisator, dan koordinator. Kita tidak akan mengambil langkah-langkah yang sifatnya teknis. Kita akan mengambil langkah terkait ini, untuk pendidikan, dengan tujuan salah satunya peningkatan kualitas Lembaga Diklat dan SDM Bidang Kemaritiman di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain peningkatan kualitas, Tb. Haeru memaparkan, tujuan lain adalah untuk identifikasi isu dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Standar Pelatihan Teknis Kemaritiman di Kementerian atau Lembaga yang terkait (Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pariwisata, dan ESDM), serta untuk inisiasi penyusunan Bahan Kebijakan Standar Pelatihan Teknis Bidang Kemaritiman dalam bentuk Peraturan (Permen, Perpres, dan sebagainya).

Adapun mereka yang akan dilatih antara lain berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar,

INDONESIA SHIPPING TIMES

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu, Pelayaran (BP3IP) Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, dan beberapa pelajar lainnya.

“Pelatihan tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Sebab, Survei Bank Dunia (2008) bahwa permintaan pemilik perusahaan terhadap tenaga kerja yang terampil semakin tinggi dan meningkat, didorong oleh standar kualitas yang lebih tinggi, lingkungan usaha yang lebih kompetitif, dan kegiatan berorientasi ekspo,” jelasnya.

Sementara itu, Anugrah Nur Prasetyo, mewakili Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa pihaknya juga mempunyai proses penyelenggaraan dan pengembangan SDM, dengan Model Pendidikan dan Pelatihan memuat Standar Diklat, Jenis Jenjang dan Jalur, Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan.

“Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda atau Masyarakat, dengan bidangbidang yang terdiri antara lain Bidang Angkutan di Perairan, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Keselamatan & Keamanan Pelayaran dan Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim,” ungkapnya.

Di waktu yang bersamaan, Mochamad Muchlisin, mewakili Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan (Puslatluh-KP) memaparkan bahwa untuk membangun SDMKP yang kompeten, upaya yang diperlukan adalah suatu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi sektor kelautan dan perikanan.

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI (Perpres No.8/2012 Pasal 1(4).

Sedangkan capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No.8/2012 Pasal 1 (2).*** | MARITIM.GO.ID | Rabu 15 Maret 2017

09

Terminal Peti Kemas Bitung Berbenah Layani Ekspor Langsung

D

I provinsi Sulawesi Utara, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV memiliki 3 cabang yakni Pelabuhan Manado, Pelabuhan Bitung, dan Terminal Petikemas Bitung (TPB). Khusus wilayah Bitung, pelabuhan cabang Bitung melayani non petikemas (penumpang, curah cair/kering, hewan) dan TPB melayani kegiatan bongkar-muat petikemas.

“Kami berupaya menjadi terminal petikemas modern,” jelas General Manager TPB, Edy DM Nursewan kepada Maritimnews, Selasa (14/3).

Menurut Edy, dalam rangka meningkatkan pemerataan perekonomian Indonesia Barat dan Timur, maka keberadaan TPB menjadi cukup penting.

Karenanya pembangunan infrastruktur pendukung TPB masuk skala prioritas utama Pemerintah, diproyeksikan pelabuhan Bitung sebagai Hub Port Indonesia Timur. Tujuannya agar roda perekonomian antar pelabuhan ke pelabuhan terwujud, sekaligus sebagai penyanggah perekonomian bagi Sulawesi Utara.

Berdasarkan data Terminal Petikemas Bitung, kegiatan arus petikemas internasional (ekspor impor) direct call tercatat berkisar 1 %, sedangkan kegiatan domestik (antar pulau) mencapai 99 %.

10

Rabu 15 Maret 2017

Througput petikemas pada tahun 2016 sebesar 215.000 teus, meningkat 8 % dibanding tahun 2015 yang sebanyak 199.000 teus, dengan didukung kapasitas container yard (CY)/lapangan penumpukan eksisting 300.000 teus pertahun.

“Kegiatan petikemas domestik didominasi tujuan dari dan ke pulau Jawa, sementara arus petikemas ekspor impor langsung di TPB hanya 1 % saja,” ujarnya.

Kedepan rencana pengembangan Terminal Petikemas Bitung menuju pelabuhan petikemas modern, mencakup sisi fasilitas dan operasional.

Untuk sisi operasional akan ada kegiatan ekspor direct call ke Davao Philippine.

“TPB akan melayani kegiatan ekspor langsung, diharapkan kegiatan Direct Call (pelayanan langsung ke negara tujuan, tanpa transhipment) dapat meningkatkan throughput petikemas international,” imbuh Edy Nursewan.

Disamping itu, TPB juga bakal melakukan penambahan fasilitas lapangan penumpukan petikemas (CY) seluas 5 hektar dan dermaga sepanjang 131 meter, serta alat Container Crane (CC) 1 unit.

“Kami masih menunggu izin Addendum Amdal, antara lain izin pembangunan dan reklamasi dari Kementerian Perhubungan. Targetnya pembangunan fasilitas lapangan penumpukan dan dermaga akan rampung pada akhir tahun 2018,” pungkas Edy.*** | MARITIMNEWS.COM | YUDHA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Disindir Curang Bisnis Kargo, Etihad Komit Dukung Open Skies foto: trinityworld.com

I

NDUSTRI kargo diperkirakan tumbuh mencapai 3,1 persen tahun ini. Pertumbuhan bisnis kargo ini didorong oleh pengiriman barang dari Eropa, Timur Tengah dan jalur perdagangan Asia selatan. Demikian diungkapkan CEO Grup Penerbangan Etihad, James Hogan, di Abu Dhabi, Selada (14/3). Menurut Hogan, Etihad akan terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja perusahaannya.

“Tentu saja, Etihad sebagai hub hub Teluk di Timur Tengah, akan terus berupaya unggul. Namun tentu kita harus terus me-maintain peluang dan kapasitas kita untuk meningkatkan pendapatan dan jaringan bisnis,” tegas Hogan dalam acara simposium Dunia Kargo yang akan berlangsung sampai hari Kamis, 16 Maret besok.

Dalam pidatonya, Hogan menegaskan sikapnya mendukung kebijakan Open Skies, sebagai bagian dari kebutuhan perusahaan-perusahaan penerbangan meningkatkan pertumbuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

bisnis mereka. Hal ini menanggapi kecaman dari sejumlah perusahaan penerbangan di AS yang menyebutkan ketiga operator yakni Etihad Airways, Emirates dan Qatar Airways berkompetisi secara curang karena mendapatkan subsidi dari pemerintah masing-masing. Sejumlah perusahaan penerbangan menuding, ketiga operator penerbangan Timur Tengah itu memperoleh subsidi 40 Miliar dolar Amerika Serikat.

“Dalam kondisi yang sulit dan persaingan yang makin kompetitif, kami yakin mitra utama kami Uni Emirate Arab sangat mendukung kami. Bisnis penerbangan merupakan bisnis konektivias, jasa pengiriman barang sehingga kami tetap mengandalkan kemampuan untuk bersaing secara fair dan berkelanjutkan dalam kerangka global, “kata pungkas.*** | GULFNEWS.COM | Rabu 15 Maret 2017

11

China ‘Bete’ Jepang Kerahkan Kapal Perang ke Laut China Selatan foto: indonesiamilitary.com

P

EMERINTAH China menyatakan sedang menunggu penjelasan Jepang mengenai pengerahan kapal perang ke kawasan Laut China Selatan. Jepang berencana mengirimkan kapal perang Izumo ke Laut China Selatan pada Mei mendatang.

Kapal Izumo dengan panjang 249 meter adalah kapal perang terbesar Jepang era Perang Dunia II. Kapal perang ini bisa beroperasi dengan membawa sembilan helikopter.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, dia tidak tahu apakah pengerahan kapal perang itu merupakan bagian dari tur militer Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, atau memang ada tujuan lainnya.

“Kami belum mendengar pernyataan resmi dari Jepang mengenai hal ini. Jika itu hanya kunjungan biasa, pergi ke beberapa negara, dan biasanya melalui Laut China Selatan, maka kita tidak punya keberatan,” ucap Hua, seperti dilansir Reuters pada Selasa (14/3).

12

Rabu 15 Maret 2017

“Kami berharap komunikasi normal antara negara-negara yang relevan dapat berperan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Tapi, jika kapal itu pergi ke Laut China Selatan memiliki niat yang berbeda, maka itu hal yang berbeda,” sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, tiga sumber militer militer Jepang mengungkap rencana pengerahan kapal perang Izumo tersebut. Jika terealisasi, maka itu akan menjadi ajang pamer kekuatan angkatan laut Jepang di wilayah Laut China Selatan sejak Perang Dunia II. Selain akan melintas di Laut China Selatan, kapal Izumo rencananya juga akan berhenti di Singapura, Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka sebelum bergabung dalam latihan militer Angkatan Laut bersama dengan kapal India dan kapal AS di Samudera Hindia pada bulan Juli.*** | SINDONEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES