Indonesia Shipping Times Edisi 16 Juni 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 145• Vol IX • Jumat,

16 Juni 2017

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV

ATURAN YANG BIKIN PUSING PENGELOLA PELABUHAN BAKAL DIPANGKAS

KEJAR TARGET 6.8 JUTA TEUS, PELINDO II FOKUS KEMBANGKAN PELABUHAN

DPR SESALKAN ‘PENYELEWENGAN’ PMN KA KE LRT JABODETABEK

ARUS BARANG PELINDO III: SEMARANG DAN BANJARMASIN MENINGKAT

GELONTORKAN USD 226 JUTA , COSCO BORONG 51% SAHAM PELABUHAN DI SPANYOL

01

Luhut: Polandia Bisa Bantu RI Jadi Poros Maritim foto: cnnindonesia.com

M

ENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Polandia memiliki teknologi yang bisa membantu Indonesia untuk menjadi poros maritim. Hal itu diungkapkannya pada Kongres Maritim Internasional ke-5 yang diselenggarakan di Szczecin, Polandia pada 8-9 Juni 2017.

Hadir sebagai pembicara utama di hari kedua kongres tersebut, Menko Luhut juga mengundang perusahaan-perusahaan di Polandia untuk berinvestasi di Indonesia terutama di bidang maritim seperti pembangunan kapal dan pelabuhan, dan di bidang lain meliputi pertanian, bioteknologi serta kelistrikan.

Di samping memberikan presentasi, Menko Luhut juga menandatangani Joint Statement on Maritime Cooperation dengan Menteri Maritim dan Navigasi Darat Polandia, Marek Grobarczyk.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan awal yang baik untuk kerja sama jangka panjang Indonesia – Polandia” ujar Menteri Grobarczyk dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/6).

Kerja sama antara Indonesia dan Polandia di bidang maritime akan mencakup infrastruktur maritim, pembangunan pelabuhan dan kapal, konektivitas maritime, pariwisata laut dan kerja sama pendidikan tinggi maritim. “Polandia saat ini sedang mencari mitra untuk bekerja sama dalam pembangunan industri kapal, dan Indonesia memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut” sambut Menteri Grobarczyk.

Selain bertemu dengan Kementerian Maritim, kunjungan ke Polandia juga dimanfaatkan Menko Luhut untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan Polandia yang berpotensi untuk bekerja sama dengan Indonesia, antara lain Remontowa untuk pembangunan kapal, PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo) untuk pembangunan terminal gas, PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) dan Nauta untuk pengembangan industry Alutsista, PT Ursus untuk alatalat pertanian dan transportasi publik dan KGHM (Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) di bidang industri smelter.

“Akan dibentuk working group Indonesia– Polandia untuk menindaklanjuti potensipotensi kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara,” tutup Menko Luhut setelah mengakhiri kunjungannya di Polandia pada 10 Juni 2017.

Working Group ini diharapkan melakukan pertemuan pertama pada Agustus 2017.*** INVESTOR.CO.ID

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Jumat, 16 Juni 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Paket Kebijakan Ekonomi Ke-15 Perbaiki Daya Saing Logistik

EMERINTAH menerbitkan paket kebijakan ke-15, setelah terakhir kali menerbitkan paket kebijakannya pada November 2016.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, paket kebijakan ekonomi ke-15 fokus tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

Peluncuran paket kebijakan kali ini mempertimbangkan kondisi bahwa porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang. Sementara komponen terbesar dari logistik, yaitu 72 persennya, ongkos transportasi. “Paket ini difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa jogistik nasional,� ujar Darmin dalam pernyataan resminya, Kamis (15/6).

Sejumlah poin-poin kebijakan dituangkan dalam paket ekonomi ke-15 ini. Pertama, pemerintah memberikan kesempatan peningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kebijakan kedua adalah kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional,. Nantinya, pemerintah akan memberikan pengurangan biaya operasional jasa transportasi dan menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang.

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah akan meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, dan memberikan kemudahan pengadaan kapal tertentu. Pemerintah juga memberikan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas dalam paket ekonomi kali ini.

Poin ketiga adalah penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW

INDONESIA SHIPPING TIMES

untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga akan mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading dan membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time. Tak hanya itu, kebijakan ini sekaligus berperan sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA. Kebijakan keempat, pemerintah akan melakukan penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS dari 49 persen menjadi sekitar 19 persen atau mendekati rata-rata non tariff barrier negara-negara ASEAN sebesar 17 persen.

Sementara itu, pemerintah juga merinci bahwa sudah ada 18 kebijakan yang telah dibuat hingga saat ini. Di antara kebijakan yang telag terbit, salah satunya adalah menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 permen, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional.

Pemerintah juga menyebutkan bahwa telah dilakukan revisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW).

Selain itu, pemerintah menerbitkan Inpres untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan. Terakhir, menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor.*** REPUBLIKA.CO.ID | SAPTO A CANDRA Jumat, 16 Juni 2017

03

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Aturan Yang Bikin Pusing Pengelola Pelabuhan Bakal Dipangkas

foto: kontan.co.id

P

AKET kebijakan ekonomi jilid XV telah diluncurkan, Kamis (15/6). Hanya saja, meski baru saja diluncurkan, pemerintah telah memiliki ancang-ancang untuk menerbitkan paket kebijakan ekonomi berikutnya.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah nantinya akan menerbitkan paket kebijakan tentang Indonesia Nasional Single Window (INSW).

Aturan ini dinilai perlu diterbitkan mengingat adanya tumpang tindih aturan dalam pengelolaan pelabuhan.

“Anda tahu kalau di Pelabuhan Tanjung Priok atau pelabuhan lain ada berapa kementerian dan lembaga bisa mengatur ngatur? ada 17. Jadi bayangkan kalau kemudian aturannya sendirisendiri. Ya yang menjalankan pelabuhan yang pusing,” kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Untuk itu, pemerintah nantinya akan memperkuat peran badan INSW. Badan ini nantinya akan memiliki fungsi yang akan berjalan secara independen.

“Nah, dengan kebijakan antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW un-

04

Jumat, 16 Juni 2017

tuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor. Jadi walaupun secara yang kepegawaian di bawah Menkeu, tapi secara fungsional kita akan tarik dia masuk di bawah kantor Menko Perekonomian. Sehingga penyelesaian tata niaga dan sebagainya akan lebih mudah.

Sehingga INSW bukan cuma portal, berfungsi ikut memperbaiki apa yang berjalan selama ini,” jelasnya.

Adapun peran yang dapat diberikan oleh badan INSW di antaranya dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan dan kepelabuhanan di seluruh Indonesia, dan mengawasi kegiatan ekspor dan impor yang berpotensi sebagai ilegal trading.

“Jadi kalau nanti pemerintah menetapkan misalnya impor berasa ini setahun bolehnya sekian, misalnya loh ini. Itu INSW harus bisa begitu masuk sebanyak yang dibolehkan, dia tutup merah sudah ga boleh lagi habis ditutup.

Siapapun yang datang tidak bisa mengotak atiknya. Jadi kebijakan kita akan jauh lebih kuat untuk dijalankan,” jelasnya.

Dalam program ini, nantinya pemerintah juga akan fokus pada program single risk management. Melalui program ini, maka pemerintah nantinya dapat memiliki sistem 1 pintu sehingga ditargetkan dwelling time dapat semakin berkurang. “(Aturan ini diperlukan) kemudian sebagai kompeten autority dalam Asean single window dan engamanan FTA (Free Trade Agreement) di neagra lain juga ada single window ini,” tutupnya.*** OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Efisiensi Biaya Logistik Paling Mendesak

foto: kominfo.go.id

K

AMIS (15/6), Kementerian Perekonomian merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia JAsa Logistik Nasional.

Zaroni, Konsultan senior Supply Chain Indonesia mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menuntaskan masalah utama logistik nasional yakni biaya logistik yang tinggi.

Pasalnya, efisiensi biaya logistik adalah persoalan paling mendesak di industri logistik saat ini. “Biaya logistik kita saat ini masih 24%26% dari PDB [produk domestik bruto]. Itu kurang efisien,� katanya, Kamis (15/6/2017).

Dengan keluarnya paket kebijakan XV tentang jasa logistik nasional, dia menilai arah kebijakan pemerintah sudah tepat. Pasalnya, isu biaya logistik yang tinggi sudah jadi isu INDONESIA SHIPPING TIMES

nasional dan membuat produk buatan Indonesia sulit bersaing di dalam maupun luar negeri.

Maka dengan adanya paket tersebut dia menilai paling tidak pemerintah sudah tahu area mana yang perlu mendapat perhatian dan dilakukan efisiensi.

Selain biaya, hal lain yang juga tak kalah penting menurutnya adalah kualitas layanan pelaku jasa logistik, termasuk di dalamnya keandalan, keamanan dan mutu.

Pemerintah perlu melihat dan membandingkan dengan negara lain yang punya tantangan serupa. Di Asean sendiri Indonesia tergolong tertinggal dibanding Thailand atau Malaysia.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Jumat, 16 Juni 2017

05

Komisi V DPR Sidak Persiapan Mudik di Pelabuhan Merak foto: detik.com

K

OMISI V DPR RI mengecek persiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Rombongan anggota DPR itu tiba dermaga VI dengan kapal boat milik Basarnas.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mengatakan, secara keseluruhan persiapan mudik di Pelabuhan Merak dinilai sudah siap menghadapi arus mudik Lebaran 2017.

“Pantauan saya rapi, penanganannya juga komprehensif tadi kita tanya macem-macem bisa dijawab oleh stakeholder baik itu dari ASDP bahkan tadi KSOP saya tanya tadi ramp check untuk kapal sudah dipilah-pilah mana kapal yang laik jalan mana yang tidak laik,” ujarnya usai meninjau Dermaga VI Pelabuhan Merak, Kamis (15/6/2017).

Sigit mengungkapkan, bukan hanya persiapan fisik dan infrastruktur yang perlu diperhatikan. Layanan kepada para pemudik juga perlu dipersiapkan agar para pemudik tiba di Pelabu-

06

Jumat, 16 Juni 2017

han Merak merasa nyaman.

“Yang saya rasa penting bagaimana melayani pemudik yang capek naik motor nunggu antrean kapal tapi ini sudah disiapkan tutup, tadi saya tanya mereka nunggu kepanasan bagaimana? Ternyata sudah disiapkan tutup, nanti di situ ada pijat, ada suasana yang enak,” imbuhnya.

Kondisi Dermaga VI yang nantinya disiapkan bagi para pemudik motor, sudah siap untuk digunakan. Mulai dari tenda dan pembatas jalan serta loket tambahan sudah dipasang untuk melayani pemudik.

“Kalau melihat kondisi real yang ada bagus, sudah siap pakai tinggal kapalnya saja yang belum saya lihat, memang dermaga ini untuk kapal 5 ton minimal 5000 DWT ke atas. Nah mungkin di bawah 5000 DWT itu yang perlu treatment,” jelasnya.*** DETIK.COM | MUHAMMAD IQBAL

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR Sesalkan ‘Penyelewengan’ Alokasi PMN KA ke LRT Jabotabek foto: republika.co.id

P

ENAMBAHAN rangkaian kereta api (rolling stock) di Jawa dan Sumatera harus menjadi prioritas pemerintah ke depan guna mencegah kemacetan dan kecelakaan di jalan raya yang terus meningkat, sekaligus memenuhi kebutuhan angkutan logistik.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, pemerintah seharusnya mengoptimalkan moda kereta api sebagai angkutan publik massal, baik untuk penumpang maupun barang (logistik).

“Saat ini, utilisasi rel masih kurang dari 5% untuk transportasi publik sehingga perlu penambahan rolling stock dalam jumlah besar agar optimal, terutama di jalur utara, tengah dan selatan Jawa,” katanya, Kamis (15/6).

Dia menilai penambahan rolling stock lebih mendesak dan efektif dibandingkan dengan program pembangunan light rapid transit (LRT) di 10 kota besar yang dicanangkan pemerintah.

Pasalnya, LRT hanya melayani penumpang di satu kota secara terbatas, sedangkan kereta api bisa nengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar di ratusan kota yang dilaluinya sehingga ekonomi tumbuh.

Selain itu, lanjut Bambang Haryo, LRT menelan investasi sangat besar, seperti proyek di Palembang yang menghabiskan Rp10,9 triliun. Dana sebanyak ini bisa dipakai untuk

INDONESIA SHIPPING TIMES

menambah 150 rangkaian KA dengan asumsi satu set rolling stock seharga Rp70 miliar.

Dia yakin tambahan kapasitas angkut hingga 150% itu bisa memecahkan problem kemacetan di Jawa dan back log di Sumatera, serta memperlancar transportasi logistik.

“Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menghentikan angkutan logistik setiap masa Lebaran. Kebijakan ini hanya mendorong inflasi, kelangkaan barang dan tenaga kerja tidak produktif karena terlalu banyak libur,” ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra ini mengaku kecewa pemerintah justru mengalihkan penyertaan modal negara (PMN) rolling stock PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Sumatera untuk proyek LRT Jabodetabek.

“Mengapa anggaran itu ‘diselewengkan’ untuk LRT. Ini diskriminatif karena seolah LRT Jakarta lebih penting dibandingkan Sumatera yang butuh tambahan rolling stock untuk angkutan penumpang dan logistik,” ungkapnya.

Bambang Haryo juga belum melihat upaya konkret pemerintah mengalihkan kendaraan pribadi menuju jalur selatan dan tengah Jawa pada masa mudik Lebaran. Akibatnya, arus mudik tetap terkonsentrasi di jalur utara karena jaraknya memang lebih pendek.

Selain itu, dia mengkritisi strategi pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan tol ke wilayah tengah daripada utara Pulau Jawa.

Padahal, di wilayah tengah tidak ada konektivitas intermoda laut yang penting, sebab semua pelabuhan utama berada di utara Jawa.

“Bangun jalur tol ke tengah (Jawa) itu tidak efektif. Harusnya utamakan di utara karena belum semuanya tersambung jalan tol. Tol di utara hanya sampai Semarang sehingga konektivitasnya kurang,” ujarnya.*** TRANSLOGTODAY.COM | HERY LAZUARDI Jumat, 16 Juni 2017

07

Kejar Target 6,8 Juta TEUs, Pelindo II Fokus Kembangkan Pelabuhan foto: twitter.com

P

T PELINDO II optimistis target pencapaian sebesar 6,8 juta TEUs mampu ditanganinya, karena trend volume petikemas domestik maupun impor ada kecenderungan meningkat.

“Kami optimis target di 2017 penanganan petikemas sebesar 6,8 juta TEUs untuk seluruh pelabuhan diwilayah Pelindo II dapat tercapai,” kata Prasetyadi, Direktur Operasi PT Pelindo II, usai acara buka puasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis.

Menurut mantan Dirut Terminal Teluk Lamong tersebut, di terminal Tanjung Priok saja (JICT, TPK Koja, MAL, dan Pelabuhan III) hingga triwulan I saja sudah mencatatkan sebesar 1,7 juta TEUs. “Volume sebesar itu baru di pelabuhan Priok saja, belum yang di Pontianak, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Bengkulu dan yang lainnya. Makanya kami yakin target itu bisa tercapai,” ujarnya.

Prasetyadi juga menceritakan bagaima-

08

Jumat, 16 Juni 2017

na operasional di NPCT1 sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 13 September 2016 lalu, dan sudah beroperasi secara penuh.

“Sekarang ini sedang dilakukan pengembangan fase I yakni pembangunan CT2 dan CT3 dan sedang dalam proses review untuk mitra usaha,” ucapnya lagi.

Disinggung pula pembangunan pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diproyeksi mampu menampung kapasitas sekitar 1 juta TEUs petikemas, 8 juta ton CPO, dan 15 juta ton curah kering.

Ke depan, ungkap Prasetyadi, alur pelayaran di terminal petikemas di Tanjung priok akan diperdalam menjadi 16 Lws, sehingga kapal mother vessel berkapasitas 8.500 TEUs bisa datang dan dilayani di pelabuhan Priok.

“Di NPCT2 nantinya akan diterapkan konsep digitalisasi, maksudnya kegiatan bongkar muat petikemas dan pergerakannya dilakukan dengan elektronik, tidak lagi menggunakan tenaga buruh manusia. Jadi dikendalikan dari satu ruangan, sehingga yang dilapangan tak perlu ada orang,” tuturnya.

Jika konsep ini terealisasi, jelas Prasetyadi, terminal ini akan menjadi nomor dua terbesar se-Asia setelah China.*** OCEANWEEK.CO.ID INDONESIA SHIPPING TIMES

Tren Arus Barang Pelindo III: Banjarmasin dan Semarang Meningkat foto: tpks.co.id

B

ANJARMASIN menunjukan tren arus barang yang positif jenis non petikemas di terminal konvensional. Tercatat hingga akhir Mei lalu arus barang non petikemas mengalami kenaikan sebesar 49 persen atau 653.497 ton dibandingkan pada tahun sebelumnya pada periode yang sama mencapai 438.663 ton.

Jika dilihat dari satuan meter kubik (m3) arus barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 58 persen atau 59.271m3 dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 37.453 m3. Peningkatan arus barang tersebut terjadi pada barang berupa semen dalam bentuk kemasan dan klinker yang merupakan bahan utama dalam pembuatan semen. Selain itu, General Cargo seperti tiang pancang, pupuk dan curah cair seperti crude palm oil (CPO) juga turut berkontribusi pada kenaikan barang non petikemas tersebut.

Peningkatan jumlah arus barang juga diikuti jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan Banjarmasin, sampai di akhir bulan Mei tahun 2017 tercatat sedikitnya 1.786 unit kapal dengan berat setara dengan 22.307.714 Gross Tonage (GT). Jumlah kunjungan kapal ini jika dibanding periode yang sama tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 0,98 persen, tercatat sebanyak 1.688 unit kapal dengan berat 15.503.495 GT. Pencapaian tersebut menurut Manager Terminal Konvensional Hermani Gunawan dikarenakan Pelabuhan Banjarmasin sendiri selain sebagai pintu masuk arus barang juga sebagai gerbang kebutuhan logistik Kalimantan Selatan.

“Karena itu Pelabuhan Banjarmasin memiliki peran penting bagi perdagangan dan transportasi

INDONESIA SHIPPING TIMES

di Kalimantan,” ungkap Hermani.

Tren peningkatan ini juga efek dari penerapan ICT Enterprise sejak awal tahun 2017, terutama pada sektor kinerja operasional khususnya konvensional dan multipurpose Banjarmasin yang mana proses bongkar muat, penumpukan dan pengeluaran barang berbasis web dan bersifat “real activity base” dari segi booking ataupun payment method. Kedepannya proses tersebut akan terkoneksikan pada Integrated billing system (IBS) yang mana permohonan atau permintaan kapal ataupun barang non petikemas dapat dilakukan proses transaksi dapat dimanapun dan kapanpun.

Sementara itu, di TPK Semarang juga ditargetkan volume bongkar muat petikemas tumbuh 10%. General Manager Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Erry Akbar Panggabean mengatakan target pertumbuhan itu naik bertahap setiap tahun. Pada tahun 2016 lalu volume bongkar muat naik 5% dibandingkan dengan realisasi 2015 menjadi 615.000 teus.

Sedangkan tahun ini, pihaknya menarget 670.000 TEUs. Padahal kapasitas TPKS mencapai 800.000 teus per tahun. Sampai Juni 2017 sudah tercatat sekitar 360.000 TEUs, sehingga optimistis tahun ini pun target akan kembali tercapai.

Erry menegaskan, peningkatan volume itu sudah mulai terlihat sejak April yang bertumbuh di atas 5% menjadi rata-rata 65.000 teus hingga 70.000 teus per bulan atau sekitar 5.000 teus hingga 7.000 teus per hari. Sebelumnya, volume bongkar muat awal tahun sempat menurun.

Hal itu dikarenakan adanya momen tahun baru masehi dan perayaan tahun baru Cina. Menjelang Lebaran, dia mengakui jumlahnya kembali melonjak dan bisa di atas 7.000 teus per hari. Di sisi lain, saat ini tiga dermaga Pelabuhan Tanjung Perak bisa melayani hingga empat kapal per hari dengan panjang 200 meter lebih setiap kapalnya.

Dengan peningkatan tersebut, lanjut dia, okupansi penumpukan di tiga lapangan TPKS saat ini mencapai rata-rata 65%. Saat normal, tingkat ratarata okupansi hanya mencapai 40%. Menurutnya pertumbuhan okupansi yang tinggi pun terjadi karena ada pemeriksaan yang ketat dari Dirjen Bea Cukai pada jalur merah. *** OCEANWEEK.CO.ID | MAJALAHDERMAGA Jumat, 16 Juni 2017

09

Anak Usaha Pelindo II Ambisi Produksi Crane Made In Indonesia

10

Jumat, 16 Juni 2017

foto: indoshippinggazette.com

A

NAK usaha Pelindo II, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), punya target produksi crane made in Indonesia. Direktur Utama JPPI, Bimo Widhiatmoko selaku Direktur Utama, mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dan good will.

“Mari kita lihat permintaan pasar untuk pengadaan Crane.

Kenapa kita harus membeli dari negara lain atau produsen lain, jika Indonesia bisa produksi sendiri,” tuturnya.

Menurut Bimo, JPPI sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC baru terbatas melakukan perawatan dan penyedia peralatan suku cadang.

Melihat captive market, JPPI hanya melayani kebutuhan cabang dan anak perusahaan IPC. “Kami pun mulai ekspansi ke cabang dan anak perusahaan Pelindo I, III, dan IV. Mereka adalah pasar yang besar dan menjanjikan,” terangnya.

Sejak didirikan pada tahun 2012, pasar JPPI seharusnya tidak hanya berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan saja, tapi juga pasokan crane dan peralatan pelabuhan lainnya beserta suku cadang pendukung.

“Bayangkan berapa banyak Crane yang dibutuhkan untuk semua pelabuhan di Indonesia yang sedang mendukung program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia,” ujar Bimo.

Lelaki lulusan Erasmus University Rotterdam, yang menjabat sebagai Direktur Utama JPPI tiga bulan lalu, telah mengambil beberapa langkah strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Termasuk restrukturisasi organisasi, serta membangun kerjasama dengan pihak eksternal khu-

susnya pemasok peralatan pelabuhan dan suku cadang, bahkan perusahaan pembuat peralatan pelabuhan.

Bimo Widhiatmoko rupanya optimis de-ngan masa depan perusahaan. Manajemen JPPI telah menerapkan strategi yang tepat, sekaligus berharap dukungan penuh IPC selaku induk.

“Sekarang kita bergantung pada pemeliharaan, memang ada agenda belum terealisasi yang disebabkan banyak faktor. Termasuk mengenai kerangka kontrak belum optimal dalam mendukung pelaksanaan program bisnis JPPI,” pungkasnya.*** MARITIMNEWS.COM | BAYU

INDONESIA SHIPPING TIMES

Curhat Aptrindo: Berharap Pemerintah Lebih Dekat ke Pengusaha Truk foto: solopos.com

K

ETUA DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah (Jateng) Chandra Budiwan menilai kondisi ekonomi Indonesia yang tidak kunjung membaik akan membawa dampak cukup serius, khususnya pada peningkatan jumlah kecelakaan truk seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut Chandra, memburuknya perekonomian memberikan tekanan tersendiri pada perusahaan truk. Di sisi lain, lanjutnya, pengusaha truk tidak kunjung dapat menaikkan ongkos muatan meski harga unit, spare parts dan ban terus meningkat. Menurutnya, selama ini kenaikan ongkos muatan hanya bisa terjadi ketika harga bahan bakar naik. ”Satu-satunya cara bertahan dan melakukan efisiensi di tengah himpitan kewajiban membayar cicilan kendaraan, kenaikan harga ban dan spare parts adalah memotong penghasilan sopir,” kata Chandra.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak pada pengusaha truk juga ikut memperparah kondisi dunia angkutan truk. Semakin seringnya larangan operasional truk di hari-hari libur nasional, kenaikan pajak pelat kuning dari 50% menjadi 80%, ketidakpastian pelaksanaan Peraturan Menteri

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perhubungan No.PM 134 tahun 2015 terkait over tonase dan over dimensi.

Chandra menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah memposisikan pengusaha truk sebagai musuh yang senantiasa harus selalu dijaga jarak, dijadikan kambing hitam dan ditakut-takuti dengan berbagai peraturan. ”Seharusnya pemerintah bisa lebih menghargai keberadaan perusahaan angkutan truk yang menjadi salah satu pilar pembangunan nasional, dengan lebih mengayomi dan membimbing seperti layaknya orang tua terhadap anaknya,” ujar Chandra berharap.

Ia menambahkan, hampir semua pengusaha truk mengawali pekerjaannya dari trial and error serta secara tidak sengaja lama-lama menjadi besar tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang aturan, hukum dan manajerial. ”Jadi dunia usaha angkutan truk di Indonesia bisa dibilang seperti survival in the jungle saja,” katanya.

DPD Aptrindo Jateng berharap agar pemerintah dapat lebih intensif melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para pengusaha angkutan truk. Kedekatan pemerintah dengan pengusaha truk, menurut Chandra, dapat menyelesaikan persoalan kesemrawutan di jalan raya. ”Tidak selalu pemerintah harus berpikir tentang efektifitas saja dan pengusaha harus berpikir tentang efisiensi saja,” tegasnya.*** TRUCKMAGZ.COM | CITRA Jumat, 16 Juni 2017

11

Gelontorkan 226 Juta Dolar AS, Cosco Borong 51% Saham Pelabuhan Spanyol foto: worldmaritimenews.com

C

OSCO Shipping Ports mencapai kesepakatan untuk membeli saham Noatum Port Holdings, pengelola terminal peti kemas Valencia dan Bilbao, Spanyol dengan harga 203 juta Euro atau sekitar 226 juta dolar AS. Sumber pembiayaan berasal dari internal perusahaan dan pinjaman bank.

Dalam keterangannya, Cosco Shipping Ports menyatakan bahwa anak perusahaannya di Spanyol, Cosco Shipping Ports Limited, telah sepakat membeli 51 persen saham di Noatum. Dengan demikian, komposisi saham menjadi 51% Cosco dan 49% sisanya dari TPIH Iberia S.L.U. Dengan pembelian saham ini, Terminal Peti Kemas

12

Jumat, 16 Juni 2017

Noatum akan menjadi anak perusahaan dari Cosco Shipping Ports.

Sekadar catatan, selain terminal kontainer terbesar di Valencia dan terminal kontainer di Pelabuhan Bilbao, Noatum juga memiliki aset stasiun kereta api di Madrid dan Zaragoza.

Sumber internal Cosco juga menyebutkan kesepakatan pembelian saham tersebut sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk “mengembangkan portofolio terminal global�. Tahun lalu, Cosco Shipping membeli 51 persen saham pelabuhan terbesar Yunani di Piraeus seharga 280 juta Euro atau 312 juta dolar AS.*** FT.COM | ALICEWOODHOUSE INDONESIA SHIPPING TIMES