Indonesia Shipping Times Edisi 16 Mei 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 118• Vol IX • Selasa

16 Mei 2017

PRESIDEN JOKOWI RESMI TAWARKAN KUALA TANJUNG DAN BITUNG KE CHINA

DIGITALISASI PELABUHAN, PELINDO I ROGOH KOCEK 200 MILIAR

MUDIK LEBARAN VIA LAUT, KEMENHUB KERAHKAN 1.268 KAPAL

BANGUN MUSEUM MARITIM PELINDO II KUCURKAN DUIT 100 MILIAR

KONSOLIDASI BISNIS, K LINE MERGER DUA ANAK USAHA

01

Presiden Jokowi Tawarkan Kuala Tanjung dan Bitung ke China foto: cgtn.com

P

RESIDEN Joko Widodo menawarkan kerja sama pembangunan tiga megaproyek kepada Presiden Cina, Xi Jinping, di sela-sela pertemuan jalur sutra modern atau belt and road yang digagas Cina di Beijing, pada Minggu (14/05).

Ketiga megaproyek itu, menurut Presiden Jokowi, meliputi pembangunan di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara.

Di Sumatera Utara, Presiden Jokowi menawarkan kesempatan berinvestasi pada pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Kemudian di Sulawesi Utara, terdapat rencana peningkatan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan membangun akses jalan, jalur kereta api, pelabuhan, serta bandara.

Adapun di Kalimantan Utara, Presiden Jokowi

menawarkan peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik.

Seperti dikutip biro pers Istana, Presiden Jokowi mengatakan ingin menciptakan momentum segar terutama untuk kerja sama CinaIndonesia dalam rangka one belt one road.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa proyek kemungkinan dapat dikerjasamakan dalam konteks inisiatif belt and road.

“Namun Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terbuka bekerja sama dengan pihak manapun dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi rakyat, serta mengutamakan kerja sama yang sifatnya Public Private Partnership,” ucap Retno.*** BBC.COM|ANTARANEWS.COM

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 16 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Investasi Asing, Pemerintah Diingatkan Monopoli BUMN foto: pelindo1.co.id

T

AWARAN Pemerintah Indonesia kepada investor asing khususnya investor China dalam pembangunan proyek infrastruktur harus dilakukan dengan konsisten.

Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), mengatakan Indonesia masih membutuhkan investasi asing untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api. Hal ini dikarenakan kemampuan investasi dalam negeri masih terbatas.

“Permasalahan paling besar adalah pembangunan infrastruktur logistik masih menjadi monopoli BUMN. Hal ini harus dibenahi oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN,’ jelas Zaldy, Senin (15/5).

Dia menegaskan kerap kali investor asing dikecewakan karena proyek infrastruktur justru diambil BUMN. Misalnya saja Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, yang mana awalnya dijanjikan dioperatori investor asing, justru akhirnya dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kalau memang serius, Pemerintah China bisa ditawarkan untuk mengembangkan Kuala Tanjung karena sejalan dengan Jalur Sutera,” ucapnya.Selain itu Zaldy pun mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengumbar tawaran investasi ke pihak asing. Hal ini mengingat masih banyak permasalahan teknis dalam internal Pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato dan Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia Best & Grow Investment Group dengan Shenzhen Qixin Construction Group Co.Ltd di Beijing, Tiongkok, Sabtu, (13/5/2017).

Kerja sama strategis ini untuk pengembangan kawasan industri terpadu, Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE) di Medan, Sumatra Utara, dengan perkiraan nilai proyek US$7,4 miliar atau setara Rp99 triliun.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Selasa 16 Mei 2017

03

Juni 2017, Loan Agreement Patimban Dengan JICA Ditandatangani

K

EMENTERIAN Perhubungan optimistis penandatanganan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA), dapat terealisasi pada Juni tahun ini.

Pasalnya, selain saat ini sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian proyek strategis nasional tersebut sudah selesai, seperti penetapan lokasi (Penlok), rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, beberapa tahapan lainnya, seperti penyusunan DED maupun greenbook juga sedang dalam tahap penyelesaian.

“Update Patimban, kan Penlok sudah, RTRW nasional sudah, kita tinggal persiapan greenbook dan lalu loan agreement,” ujar Dirjen Perhubungan Laut, Tonny Budiono, disela kegiatan uji petik kelaiklautan kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (15/5/2017).

Pihaknya optimistis, beberapa hal yang sedang dalam tahapan penyelesaian untuk menuju persyaratan penandatanganaan loan agreement tersebut dapat terselesaikan pada Juni tahun ini.

“Proyek ini sudah pasti, karena dulu kan yang agak bermasalah adalah Penlok (dan sekarang sudah selesai). Greenbook diharapkan Juni ini harus sudah selesai, karena loan agreement juga Juni tahun ini,” tegasnya.

Optimisme target tersebut dapat tercapai dengan baik lantaran proyek pembangunan Pelabuhan Patimban adalah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.

“Kita kejar terus, karena ini kan masuk Proyek Strategis Nasional, maka semua kementerian harus mendukung,” ujarnya.

Sementara itu, Kemenhub saat ini juga menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini.

04

Selasa 16 Mei 2017

Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebelumnya mengatakan hal tersebut seiring telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan lokasi (penlok) Pelabuhan Patimban.

“Setelah penlok dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, dilapangan akan diukur lahannya dan mulai dilakukan pembebasan lahan. Secara pararel sedang dibahas penyelesaian desainnya. Targetnya mudah-mudahan Juni ini,” terangnya.

Menurutnya setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang, maka proses penyelesaian DED juga akan diselesaikan sesegera mungkin.

Pemerintah, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan tersebut hingga mencapai kisaran Rp500 miliar.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang pada 13 April 2017.

Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah titik di daerah mana saja yang bakal dijadikan lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban untuk memenuhi kebutuhan lahan proyek strategis nasional itu yang mencapai 372 hektare itu. Sejumlah daerah itu berada di dua kecamatan, di mana meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya. Kepgub tersebut juga menekankan pada para pemilik lahan di lokasi yang sudah ditetapkan tidak melepas kepemilikan pada pihak lain.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mudik Lebaran via Laut, Kemenhub Kerahkan 1.268 Kapal foto: antaranews.com

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan ribuan kapal yang siap mengantar pemudik untuk menyeberang setiap pulau di Indonesia pada saat arus mudik dan balik idul Fitri 2017 mendatang. “.1268 kapal penumpang di Indonesia. Sekarang sedang dalam tahap cek dan ricek. Kapalkapal itu akan melayani sampai plus tujuh hari,” kata Antonius Tony Budiono, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), usai melakukan pengecekan kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Senin (15/05/2017).

Kementerian Perhubungan mengaku seluruh kapal tersebut telah siap melayani pemudik untuk kembali ke kampung halaman guna berlebaran bersama keluarga. “Kalau kesiapan kapal sudah 100 persen siap. (Pemudik kapal) Naik tiga persen,” terangnya.

Pelabuhan Merak sendiri belum akan mengoperasikan Dermaga VI untuk arus mudik tahun ini karena masih tahap persiapan. Karenanya, pihak PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak hanya menggunakan dermaga Itu sampai III bagi pejalan kaki. Sedangkan Dermaga IV dan V digunakan bagi kendaraan roda dua, roda empat atau lebih.

“Mau kapal ASDP, mau kapal swasta, telat (sandar) angker (dikandangkan). Pejalan kaki di dermaga 1-3, tahun depan baru pakai dermaga

INDONESIA SHIPPING TIMES

VI,” kata Tommy Kaunang, General Manager (GM) PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak, ditempat yang sama, Senin (15/05/2017).

Sebelumnya, Kemenhub juga telah melaksanakan pemeriksaan kelayakan jalan angkutan umum bus atau ramp check. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik transportasi darat pada musim Lebaran 2017 ini.

Direkur Pembinaan Keselamatan Kemenhub, Eddi mengatakan, Kemenhub telah melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum, terutama bus pariwisata di tiga lokasi, yaitu rest area exit tol Ciawi arah Puncak, Terminal Sumedang arah Ciater, dan di Kabupaten Cianjur.

“Hasilnya dari total 485 kendaraan, 39 persen atau sebanyak 192 kendaraan di antaranya tidak layak jalan,” kata Eddi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Inspeksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan bersama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, POM TNI, serta Kasatlantas Polres setempat dilakukan selama empat hari (10-14 Mei 2017).

Adapun hasil dari ramp check yang dilaksanakan selama empat hari, antara lain di lokasi Ciawi bus layak jalan sejumlah 161 bus dan tidak layak jalan 61 bus. Pada lokasi Subang, bus yang layak jalan sejumlah 64 bus dan tidak layak jalan 99 bus.

Sedangkan di lokasi Cianjur sejumlah 68 bus layak jalan dan 32 bus tidak layak jalan. Jadi secara keseluruhan presentase 60,41 persen yang layak jalan dan 39,59 persen tidak layak jalan. *** LIPUTAN6.COM |YANDHI DESLATAMA

Selasa 16 Mei 2017

05

Digitalisasi Pelabuhan, Pelindo I Rogok Kocek Rp200 Miliar foto: twitter.com

P

EMERINTAH tengah fokus menekan biaya logistik melalui efisiensi di berbagai sektor, salah satunya sektor pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang-barang logistik. PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) sebagai pengelola pelabuhan mengalokasikan dana sebesar Rp800 miliar untuk upaya pemangkasan biaya logistik.

Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana menjelaskan bahwa Pelindo I akan melakukan digitalisasi operasional pelabuhan untuk menekan biaya logistik. Oleh karenanya, Pelindo I memerlukan perbaikan sistem IT yang dapat menunjang digitalisasi operasional. Untuk memuluskan perbaikan IT sistem ini, Pelindo I mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar.

“Kami di Pelindo I akan melakukan migrasi TOS atau Terminal Operating System, supaya menjadi yang terkini. Paperless, real time, more accurate. Kalau ada hal-hal seperti itu di dalam operasional itu akan akan hilang pekerjaanpekerjaan yang tidak perlu. Misalnya pekerjaan shifting jadi tidak ada karena kontrolnya sudah real time dan akurat,” terangnya di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali pada Jumat malam.

“Kita ada IT system untuk terminal operating di kontainer terminal ada IT system untuk ca-

06

Selasa 16 Mei 2017

bang- cabang ada untuk back office untuk financial transaction bagaimana menciptakan single billing, cashless payment,” tambahnya.

Sementara itu dari segi infrastruktur, Pelindo I akan melakukan pengerukan kolam di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara serta penambahan perlengkapan operasional, seperti Container Crane (CC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) guna meningkatkan produktifitas. Dana yang dikuvurkan untuk Pelabuhan Belawan ini sebesar Rp600 miliar.

“Di tahun ini kita juga beli alat di terminal peti kemas, kita lagi tender sekarang 2 CC dan 4 RTG, kemudian mekanisasi semua dermaga di Belawan akan kita pasangi crane. Kita beli terminal traktor baru,” tambahnya.

Melalui upaya – upaya tersebut, Pelindo I menargetkan pemangkasan biaya hingga 15%20%. Penambahan infrastruktur dan perlengkapan pelabuhan juga ditargetkan dapat peningkatan produktifitas bongkar muat menjadi 47 – 50 box (kontainer) per kapal tiap jamnya. Saat ini kemampuan rata – rata bongkar muat adalah 40 box (kontainer) per kapal tiap jamnya.

“Target kami paling tidak dengan adanya perbaikan di infrastruktur dan IT system itu minimal kita bisa lebih mengefisiensikan 15-20%,” tukas dia.

Terakhir, biaya logistik menurut Bambang dapat ditekan dengan perbaikan manajemen bisnis pelabuhan. Sehingga proses-proses bisnis yang tadinya masih tumpang tindih serta menghambat proses administrasi dapat dihilangkan.*** OKEZONE.COM | ULFA ARIEZA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bangun Museum Bahari, Pelindo II Kucurkan Duit Rp100 Miliar foto: panjangport.co.id

P

T Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) akan segera membangun Museum Maritim yang ditargetkan dapat menjadi pusat riset bidang kemaritiman. Direktur Utama PT. Pelindo II Elvyn G Massasya mengatakan, konstruksi fisik museum akan dimulai tahun ini dan diperkirakan dapat selesai pada 2019 mendatang.

“Perkiraan anggaran Rp 100 miliar karena gedung kita sudah ada,” kata Elvyn di Bali, beberapa waktu lalu.

Direktur Teknik Pelindo II Dani Rusli Utama mengatakan, Museum Maritim akan dibangun dengan konsep digital. Ia akan menampilkan informasi mengenai sejarah kemaritiman Indonesia, termasuk informasi mengenai kepelabuhan dan perkapalan.

Tak hanya itu, Dani menyebut, museum tersebut juga akan memiliki satu ruangan khusus yang terkoneksi dengan perpustakaan

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo. Ia berharap, data serta informasi yang disediakan musem nantinya dapat menjadi sumber rujukan bagi para periset yang mendalami bidang kemaritiman.

“Harapan kita ini dapat menjadi sumber pengetahuan maritim Indonesia.”

Selain museum, Pelindo juga akan segera membangun Maritim Tower, yakni gedung perkantoran komersial yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhan.

Tower yang akan terdiri dari 25 lantai ini ditargetkan akan menjadi ikon pelabuhan nasional. Sama seperti museum, Maritim Tower akan segera dibangun tahun ini dan ditargetkan beroperasi pada 2019.*** REPUBLIKA.CO.ID | HALIMATUS SA’DIYAH

Selasa 16 Mei 2017

07

Pengusaha Galangan Kapal Berharap Program Tol Laut Berlanjut foto: tribunnews.com

P

ENGUSAHA galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau, berharap pemerintah terus melanjutkan program tol laut. Tol laut dianggap mampu menggairahkan industri pembuatan kapal.

“Program tol laut yang saat ini dijalankan pemerintah secara langsung mampu menggairahkan pembuatan kapal, yang akan berdampak bagi penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah,” kata Marketing Executive PT Bandar Abadi, Andi Baso, Senin (15/5).

Akibat adanya program tol laut, maka banyak industri galangan kapal yang memperoleh pesanan kapal melalui lelang terbuka dari Kementerian Perhubungan. Salah satu proyek pembangunan kapal perintis oleh Kementerian Perhubungan yang diharapkan selesai sampai akhir Desember 2017 adalah pembuatan kapal kontainer sebanyak 15 unit.

Andi mengatakan, perusahaannya memenangkan lelang pembuatan satu dari 15 kapal kontainer yang dilelang oleh Kementerian Perhubungan pada Agustus 2015. “Syarat yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memenangkan lelang pembuatan kapal kontainer memang sangat ketat seperti jumlah tenaga ahli yang dimiliki harus mencukupi. Saat itu kami memang terkendala memiliki tidak banyak tenaga ahli, sehingga hanya memenangkan pembuatan satu kapal kontainer 100 teus,” katanya.

08

Selasa 16 Mei 2017

Project Manager PT Bandar Abadi, Benediktus Telaubun mengatakan, setelah memenangkan tender dan menandatangani kontrak pembuatan kapal kontainer pada 22 Desember 2015, mereka langsung membuat kapal sesuai spesifikasi yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan. Hasilnya, katanya, saat ini pembuatan satu kapal kontainer yang diwajibkan sudah selesai 67 persen dan diharapkan bisa selesai keseluruhan awal Juli 2017.

“Jadi, sebelum target yang diberikan Kemenhub pada akhir 2017 sudah harus selesai, bisa kami selesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan mengingat September sudah bisa kami kirim ke pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan, sebenarnya perusahaannya yang memiliki luas lahan 38 hektare mampu membuat 15 kapal kontainer seperti yang diminta Kemenhub. Tapi karena pada saat itu ada sejumlah persyaratan yang tidak dimiliki, maka hanya bisa memenangkan pembuatan satu kapal kontainer.

“Kalau sekarang perusahaan diminta membuat 15 kapal kontainer kami mampu dan siap karena sejumlah persyaratan yang diminta pemerintah seperti sejumlah tenaga ahli pembuatan kapal, kami sudah punya,” kata Benediktus.

Sejak berdiri 2006, perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 100 persen tersebut sampai sekarang sudah bisa membuat sekitar 276 kapal, baik untuk memenuhi permintaan perusahaan lokal maupun asing seperti dari Malaysia dan Singapura. Kapal yang sudah dibuat antara lain kapal tanker minyak, kapal pandu, kapal kontainer, serta melakukan reparasi kapal.

Kementerian Perhubungan dalam rangka menyukseskan tol laut rentang kurun waktu 2015-2019 merencanakan menyediakan 103 kapal perintis. Pada 2015 sudah selesai tiga kapal, 2016 selesai 30 kapal, dan 2017 hingga 2019 diharapkan bisa selesai 70 kapal.*** REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR Pantau Kesiapan Pelni Surabaya Layani Angkutan Mudik Lebaran foto: antaranews.com

P

T Pelayaran Indonesia (Pelni) mengerahkan 72 armada kapal laut untuk arus mudik Lebaran 2017 yang melayani seluruh rute di seluruh penjuru nusantara.

“72 armada itu terdiri dari 26 unit kapal penumpang dan 46 kapal keperintisan,” ujar General Manager PT Pelni Surabaya Presda Simangasing, saat menerima kunjungan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Haryo Soekartono di Surabaya, Senin.

Dia memastikan 72 armada kapal Pelni tersebut telah menjalani proses doking semuanya sehingga dinyatakan layak berlayar.

“Dengan begitu untuk melayani arus mudik lebaran 2017 kami telah menjamin bahwa seluruh armada kapal Pelni telah layak berlayar,” ucapnya.

Presda menjelaskan, untuk armada kapal penumpang, kapasitasnya bermacam-macam, mulai dari berkapasitas 3000, 2000, hingga 500 orang.

Namun untuk menyambut musim arus mudik Lebaran 2017, Pelni telah menambah kapasitas jumlah penumpang pada masing-masing armada kapal penumpangnya.

“Penambahan kapasitas penumpang pada tiap armada kapal penumpang ini bervariasi, antara 33 persen hingga 77 persen. Jadi tiap kapal penambahan kapasitasnya tidak sama,” katanya.

Penambahan kapasitas itu, menurut dia, dilakukan untuk menjamin ketersediaan kapasitas

INDONESIA SHIPPING TIMES

bagi masyarakat kelas bawah yang hingga kini masih menjadikan moda transportasi laut tersebut untuk mudik ke kampung halaman.

“Jadi masyarkat tidak perlu kuatir tentang ketersediaan kapasitas angkut kapal pelni. Kami juga menjamin naik kapal itu nyaman dan murah,” ujarnya.

Dia memprediksi jumlah arus mudik melalui kapal laut pada musim lebaran tahun ini bakal meningkat lima persen dibanding tahun sebelumnya.

“Kami juga telah menyiapkan satu armada kapal penumpang untuk mudik gratis yang merupakan program kementerian perhubungan,” katanya.

Satu armada kapal untuk program mudik gratis ini nantinya akan melayani rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta - Semarang.

Anggota DPR RI Bambang Haryo mengimbau kementerian perhubungan berkewajiban menginformasikan program mudik gratis tersebut kepada publik.

“Masyarakat harus tahu jadwalnya dan itu kewajiban dari kementerian perhubungan untuk menginformasikan kepada publik,” katanya.

Dia mewanti-wanti jangan sampai program mudik gratis yang didanai APBN pada akhirnya terisi sedikit penumpang yang tidak memenuhi kapasitas kapal yang telah disediakan.

Selain itu, dari sisi keselamatan, Bambang juga mengimbau agar Badan “Search and Rescue” Nasional (Basarnas) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) turut mengantisipasi keamanan penumpang pada arus mudik lebaran 2017.

“Khususnya untuk angkutan laut, bukan hanya Pelni yang berkewajiban menjamin keselamatan penumpang tapi juga harus diantisipasi oleh Basarnas dan Bakamla. Kedua institusi ini harus sudah punya titik strategis penyelamatan di laut untuk mendukung pengamanan arus mudik lebaran 2017,” ujarnya.*** ANTARANEWS.COM | HANIF N Selasa 16 Mei 2017

09

Tukar Data Ekspor Impor, Anak Usaha Pelindo II Gandeng Perusahaan Taiwan

A

NAK perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II/ IPC, PT Electronic Data Interchange Indonesia/ EDI Indonesia (EDII), bekerja sama dengan Trade-Van Co, Ltd (Trade-Van) untuk pertukaran data elekronik dalam pemberitahuan ekspor impor barang antara kedua negara.

PT.EDII merupakan perusahaan berskala nasional yang bergerak dalam melayani layanan pertukaran data elekronik dalam pemberitahuan ekspor impor barang di Indonesia. Sedangkan Trade-Van Co, Ltd merupakan perusahaan Taiwan yang memberikanlayanan pertukaran data elektronik dalam deklarasi ekspor impor di Taiwan dan dipercaya Kepabeanan setempat mengirim dokumen elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA). Surat keterangan asal elektronik yang disampaikan Trade-Van diakui validitasnya.

Direktur Utama PT EDII, E. Helmi Wantono, mengatakan kerja sama tersebut ditandai setelah dilakukannya penandatangan Nota Kesepakatan bersama atau MoU antara PT.EDII dengan Trade-Van Co,Ltd di Taipei pada 10 Mei 2017.

Penandatangan kerja sama yang dilakukan langsung oleh Helmi dengan Chariman Trade-Van Co,Ltd, Alan Hsu, disaksikan oleh Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Siswadi T. Sibero, dan Sekretaris Kepabeanan Taiwan Ken Chen.

Helmi mengatakan kerja sama yang tertuang dalam nota kesepatakan bersama tersebut meliputi pertukaran dokumen elektronik surat keterangan asal Indonesia, yakni EDII dipercaya menjadi mitra TradeVan dalam mengirimkan surat keterangan asal elektronik dari Indonesia.

“Ini langkah maju bagi dunia ekspor impor Indonesia di mana layanan EDII akan memberi percepatan dan kemudahan bagi eksportir Indonesia dengan tujuan ekspor Taiwan. Status keaslian dokumene-SKA (Surat Keterangan Asal) yang dikirim melalui sistem EDII diakui oleh pabean Taiwan,” ujar Helmi Wantono, kepada Bisnis pada Senin (15/5/2017).

EDII, lanjutnya, juga senantiasa memajukan konektivitas informasi dalam mendukung percepatan dan peningkatan ekspor yang menjadi program kerja Pemerintah saat ini Dia mengatakan kebijakan 100% paperless dalam penerimaan dokumen elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA) oleh Kepabeanan Taiwan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, eksporter dan importer. Percepatan pengurusan dokumen deklarasi akan menjadi daya tarik bagi dunia perdagangan Indonesia-Taiwan dan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.

10

Selasa 16 Mei 2017

Pemerintah Taiwan, unjarnya, juga mendukung proyek pertukaran dokumen e-SKA secara penuh itu.

Data real time di dalam perdagangan era digital saat ini menjadi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Survey yang dilakukan Trade-Van menunjukan melalui pertukaran dokumen e-SKA, importir Taiwan dapat menghemat sampai dengan US$397 dan mampu mengurangi waktu kerja sampai dengan 3 hari untuk setiap kontainer.

“Melalui layanan ini, EDII senantiasa menjembatani Pemerintah Indonesia dengan pelaku usaha di dalam efektivitas dan efficiency pelaporan dokumen kegiatan ekspor impor,” paparnya.

Helmi mengatakan peningkatan perdagangan lintas batas mendorong percepatan pertukaran informasi tekait komoditas maupun barang yang diperdagangkan. Terjadi perubahan bisnis model pada era perdagangan digital saat ini, jika dulu arus barang mendahului arus informasi, saat ini arus informasi harus bergerak terlebih dahulu sebelum arus barang.

Apalagi, imbuhnya, aktivitas perdangangan Indonesia - Taiwan memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Taiwan termasuk dalam 10 besar tujuan ekspor Indonesia.

“Dunia digital identik akan adanya percepatan dan penyederhanaan proses dalam setiap kegiatan, kedua nilai tersebut memberikan dampak menurunnya biaya dalam kegiatan operasi,” tururnya.

Chairman Trade-Van Co Ltd Alan Shu mengatakan kerja sama ini menunjukan suatu komitmen bersama di dalam menghubungkan Pemerintah Taiwan dengan komunitas di wilayah Pan Asia e-Commerce Alliance (PAA), salah satunya Indonesia, melalui konektivitas informasi.

Pada September 2016, Taiwan mengeluarkan kebijakan New Southbound Policy, melalui kebijakan tersebut Taiwan berusaha mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Untuk mendukung kebijakan New Southbond Policy, Kepabeanan Taiwan menerapkan kebijakan 100% paperless dalam penerimaan surat keterangan asal.

Surat keterangan asal merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam pengurusan kepabeanan.

Pertukaran dokumen elektronik Surat Keterangan Asal merupakan suatu APEC Pathfinder Project dan diakui oleh APEC maupun UNESCAP (United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific) sebagai suatu kegiatan yang baik dalam paperless trading.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kenaikan Tarif ASDP Dianggap Memberatkan Pengusaha Truk foto: merdeka.com

A

SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa keberatan dengan kenaikan tarif Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan (ASDP) di 14 lintasan yang baru diberlakukan hari ini (15/5/2027) pukul 00.01.

Kenaikan tarif ini menurut Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo Kyatmaja Lookman, menurunkan iklim usaha distribusi logistik dengan truk dan memberatkan pengusaha.

“Kenaikan tarif tidak signifikan bagi usaha distribusi logistik dan bagi usaha penyebrangan.

Karena selama ini tingkat keterisian kapal penyebrangan hanya 40 persen, sedangkan 60 persen kapal kosong,” tutur Kytmaja.

Tentu saja berdampak langsung dan sangat membebankan biaya operasional anggota Aptrindo.

“Biaya distribusi yang dibebani pengusaha truk mencapai 1-3 persen. Sementara, pengusaha tidak bisa menaikan tarif kepada konsumen secara sepihak,” kata dia.

Hal itu lantaran, ada konsumen kontrak yang memiliki ikatan tarif dengan jangka waktu tertentu, yang tidak mungkin dilakukan perubahan sebelum batas waktunya habis.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kalau tanpa kontrak bisa.

Tidak semua muatan tidak terikat kontrak, yang terikat kontrak enggak bisa naik sembara-ngan,” imbuhnya.

Beban pengusaha akan kenaikan ongkos logistik ini kyatmaja bilang, terasa untuk lintasan Sumatera. Sementara lintasan Jawa tidak begitu terpengaruh. Namun tidak ada pilihan bagi pengusaha gunakan jasa perlintasan lain, sebab ASDP memonopoli penyeberangan di Indonesia.

Sebelum ada kenaikan tarif penyebrangan yang mulai berlaku hari ini (15/5/2017), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengklaim bahwa usaha truk untuk distribusi logistik juga sudah turun. Penurunan iklim usaha itu terjadi sejak 2014.

“Tak hanya itu saja, hingga kini sudah puluhan usaha truk tutup akibat sulit bersaing.

Usaha kami akan semakin berat dengan kenaikan tarif,” katanya.

Pengusaha lanjut dia, melakukan antisipasi penurunan iklim usaha dengan menaikan ongkos kepada konsumen non reguler, sehingga dapat membantu beban konsumen reguler.

“Tetapi dinilai tidak terlalu signifikan, karena konsumen reguler mencapai 80 persen sedangkan non reguler hanya 20 persen. Dampaknya hanya sedikit,” katanya.*** BERITATRANS.COM | OMY Selasa 16 Mei 2017

11

Konsolidasi Bisnis, K Line Merger Dua Anak Usaha foto: container-mag.com

S

ALAH satu perusahaan pelayaran terbesar Jepang, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) menggabungkan dua anak perusahaannya yaitu Taiyo Nippon Kisen dan Escobal Japan.

Penggabungan ini terhitung sejak 1 Juli 2017.

Merger dua anak perusahaan ini nantinya akan diberi nama K Line Roro dan Bulk Ship Management Co, mulai 1 April 2018. Penggabungan dua anak perusahaan ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang bertujuan mencapai sinergi bisnis dengan peningkatan layanan yang semakin baik dan handal. Saat ini, kedua anak perusahaan menempati tiga kantor di Jepang dan 8 kantor lainnya di luar negeri yang tersebar di tujuh negara.

Penggabungan ini diharapkan mendorong keberhasilan reorganisasi struktur sistem manajemen perusahaan pelayaran tersebut. Selain itu, penggabungan dua perusahaan yang memiliki sejarah panjang usaha di bidangnya masingmasing bisa saling berkonsolidasi untuk mewujudkan target perusahaan “Ini juga menjadi bagian penting kami dalam mewujudkan layanan yang lebih aman dan ramah lingkungan untuk kelangsungan kehidupan bumi agar tetap layak ditinggali, “demikian

12

Selasa 16 Mei 2017

diungkapkan K Line dalam rilisnya baru-baru ini.

Pasca merger, K Line akan fokus pada tiga bidang manajemen kapal yang sangat spesifik.

K Line Ship Management Company Ltd akan didedikasikan untuk kapal kontainer, kapal tanker dan kapal pengangkut gas. Sedangkan K Line LNG Shipping (UK) Limited akan melayani bisnis yang mengunakan kapal LNG dan Taiyo Nippon Kisen Co untuk operator mobil dan kapal curah kering.

Sejumlah analis perusahaan menyebutkan sistem manajemen baru ini akan semakin meningkatkan layanan masa depan dengan kualitas dan keamanan yang juga lebih tinggi.

Sekadar catatan, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) adalah salah satu perusahaan transportasi Jepang terbesar. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan kapal kargo besar, termasuk kapal kargo kering (bulk carrier), kapal kontainer, terminal peti kemas, kapal gas alam cair, kapal ro-ro dan kapal tanker. K Line adalah perusahaan transportasi dan pelayaran kontainer terbesar keenam belas di dunia.*** MARITIMEHERALD.COM | SVILEN PETROV

INDONESIA SHIPPING TIMES