Indonesia Shipping Times edisi 17 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

17 Januari 2017 No 14 • Vol IX • Selasa

ONGKOS LOGISTIK KA TIDAK FAIR

INDIKASI TRANSFER PRICING KAI DAN KALOG

BANYAK KENDALA, KA BARANG SULIT BERSAING

NAIK TURUN VOLUME BONGKAR MUAT TANJUNG PRIOK

INDONESIA CARI INVESTOR LOKAL BANGUN PATIMBAN

IMO REVISI ATURAN PEMBAJAKAN DAN AKTIVITAS ILEGAL PERAIRAN

01

MTI: Hambatan Fiskal dan Investasi Tanggung Jawab Pemerintah

Turunkan Ongkos Logistik KA Priok-Gedebage!

T

AWARAN Pemerintah Pusat agar pengusaha di Bandung mulai menggunakan dry port Gedebage sebagai transportasi barang dari Bandung ke Tanjung Priok belum tentu direspon baik karena persoalan biaya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai tingginya biaya angkut logistik menggunakan kereta api merupakan hal wajar terjadi. Agar mendorong minat pengusaha, pemerintah harus menyelesaikan hambatan fiskal dan investasi agar kereta logistik bisa bersaing.

Danang menilai ada dua hal yang menyebabkan tingginya biaya angkut logistik menggunakan moda transportasi kereta api. Pertama, struktur biaya yang harus disetarakan antara rail-based dan road-based. “Hal ini menyangkut soal PPN dan access charge penggunaan infrastruktur publik,” katanya, kepada Bisnis, Senin (16/1/2017).

Selain itu, adanya investasi infrastruktur yang harus diserap oleh swasta di sistem rel dan dibiayai publik di sistem jalan. Adanya skala dan sisem bisnis rel yang mensyaratkan skala ekonomi dan consolidated/containerization. Atau adanya retail dan Less Than Container Load (LCL) yang bisa dikerjakan oleh angkutan jalan.

Faktor lainnya soal keunggulan komparatif berdasar jarak tempuh dan pola perjalanan. “Selama perjalanan dibawah 200 km dengan pola berpencar, maka modal angkutan jalan memilki keunggulan komparatif,” ujarnya.

Apabila hambatan fiskal dan investasi tidak disamakan antara moda rel dan jalan, serta pola penyebaran daerah industri yang meluas, maka daya tarik KA tidak akan ada. Tentu saja masalah ini menurutnya bukan melulu menjadi tanggung jawab PT KAI. “Karena akan memberikan offer sesuai struktur bisnis dan regulasi yang ada. Ini “call” nya ada di regulator, bukan operator,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengaku pihaknya sudah meminta pada para pengusaha logistik untuk lebih memanfaatkan kereta barang Bandung-Tanjung Priok mengingat saat ini ada persoalan rekayasa lalu lintas di jalur Tol Cipularang paska bergesernya pilar jembatan Cisomang, selain itu di jalur tengah ada kerusakan Cadaspangeran yang mengganggu arus barang Cirebon-Bandung.

“Memakai kereta barang itu memang jadi pilihan ekstrem,” ujarnya.

Pihaknya menghitung lalu lintas angkutan barang dari Bandung atau menuju Bandung via Cipularang saja per hari mencapai 8000 angkutan barang.

Angka ini dinilai sangat tinggi dan akan terus naik jika pengusaha tidak mengalihkan barang ke angkutan kereta api. Kesiapan PT KAI menurutnya untuk melakukan pengiriman barang sudah menghitung kapasitas Gedebage.

“Per hari itu ada 6 kereta dan bisa mengangkut 120 kontainer per hari, PT KA sudah siap,” cetusnya..*** | BISNIS.COM | WISNU WAGE, HEDI ARDHIA|

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Selasa 17 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemilik Barang Tidak Mendapatkan Harga yang Fair

ALFI: Ada Indikasi Transfer Pricing PT KAI dan KALOG

P

ELAKU usaha angkutan barang menyambut positif kereta api barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gedebage, Bandung, Jawa Barat dan berharap pihak swasta bisa ikut berkontribusi tanpa beban biaya yang tinggi.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan diperlukan uji coba untuk melihat seberapa besar prospek bisnis angkutan berbasis kereta api ini.

Apalagi, kata Yukki, kereta api ini bisa menjadi solusi dari keterbatasan kapasitas angkutan darat.

Misalnya saja, permasalahan jembatan Cisomang yang menghambar sirkulasi angkutan barang. Dia melihat adanya peluang positif jangka panjang atas pengoperasi kereta tersebut.

“Sekarang tinggal bagaimana PT Kereta Api mau bekerjasama dan terbuka dengan para pihak khususnya KA Logistik sendiri,” jelas Yukki kepada Bisnis, Senin (16/1).

Dia mengatakan, jika Kereta Api Logistik atau KALOG ingin mengoperasikan sendiri angkutan tersebut menurutnya progress bisnis tidak bisa bertahan lama. Yukki menjelaskan, ada beberapa bukti kereta bisa berjalan secara terjadwal dan

INDONESIA SHIPPING TIMES

teratur. Namun jadwal tersebut tidak konsisten, dan beberapa kali kereta tidak diberangkatkan.

“Jadi jangan karena pemerintah meminta ini diaktifkan kembali baru aktif, harus terjadwal,” terangnya.

Yukki menceritakan, beberapa masalah yang membuat kereta tersebut tidak berangkat adalah minimnya keterisian barang.

ALFI Pusat dan DPW ALFI Jawa Barat, kata Yukki, sudah beberapa kali berkomunikasi dengan PT Kereta Api dan KALOG, namun perseroan tidak memberikan harga yang baik dan fair bagi pelaku usaha swasta.

“Ada perbedaan, dimana terjadi transfer pricing antara PT KA ke KALOG, dan akhirnya kami pelaku usaha logistik merasa mendapatkan harga yang lebih mahal dibandingkan KALOG menawarkan kepada pihak pemilik barang,” ungkapnya.

Yukki berujar adanya indikasi monopoli usaha jika tidak bisa terjadi kesepakatan antara swasta dengan anak usaha perusahaan pelat merah.

Padahal dua tahun terakhir, anggota ALFI sudah berkeinginan untuk bekerjasama mengembangkan PT KA. “Saya berharap kita bisa bekerjasama, jadi mari kita monitor bersama apakah kereta ini bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kereta api Tanjung PriokGedebage ini bisa menjadi alternatif baru agar kegiatan ekspor-impor lebih efisien, tepat waktu, dan aman. Dia yakin moda transportasi ini akan mendorong peningkatan efisiensi logistik, mengurangi waktu bongkar muat atau dwelling time. *** | BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI |

Selasa 17 Januari 2017

03

Jepang Setuju Konsorsium Patimban, Indonesia Cari Investor Lokal

P

ERTEMUAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe membuahkan hasil. Salah satunya soal pembangunan Pelabuhan Patimban.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan, kedua negara menyepakati pembangunan akan mulai dilaksanakan awal tahun 2018 dan operasi secara bertahap pada awal 2018. Untuk menuju target tersebut baik Indonesia maupun Jepang juga bersepakat untuk membentuk perusahaan patungan.

“Untuk itu, mereka minta waktu melakukan pemilihan operator yang akan ditugaskan,” kata Budi di Istana Bogor, Minggu (15/1).

Investor Lokal Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kesepakatan pembangunan Pelabuhan Patimban dengan Jepang memasuki babak akhir, yakni mencari investor lokal untuk menggarap bersama pelabuhan di Kabupaten Subang tersebut. Pemilihan investor lokal juga nantinya akan diputuskan bersama dengan pihak konsorsium Jepang.

04

Selasa 17 Januari 2017

“Patimban ini kita juga ingin segera selesai.

Swasta untuk Patimban siapa? Nah itu mereka juga sedang merundingkan,” kata Luhut ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (15/1/2017).

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, investor lokal yang akan berpartner dengan Jepang diupayakan berasal dari swasta lokal.

“Presiden inginnya perusahaan pengusaha Indonesia masuk. Tapi terus terang saya belum tahu siapa yang potensial bisa masuk. Jangan semua BUMN dong, harus ada swasta yang masuk,” ungkap Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah tengah merencanakan pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat yang pembangunannya akan menggunakan pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.*** | KONTAN.CO.ID | DETIK.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

PM Abe Perkuat Kerja Sama Maritim Indonesia Jepang

S

EKTOR maritim menjadi prioritas utama kerja sama Jepang dan Indonesia.

“Sebagai sesama negara maritim, maka Jepang dan Indonesia kerja sama di bidang kemaritiman adalah prioritas paling utama dalam kerja sama kedua negara,” kata PM Abe. PM Abe mengatakan, Jepang akan secara aktif mendorong kerja sama di bidang keamanan laut dan pengembangan di pulaupulau terpencil Indonesia melalui forum maritim Indonesia- Jepang yang dibentuk pada Desember lalu.

Sementara itu, dalam rangka kontribusi bagi pembangunan daerah di Indonesia, Jepang memutuskan akan menciptakan kesempatan bisnis dengan nilai total sekitar 74 miliar yen untuk bidang irigasi dan konservasi pantai.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Saya dengan Presiden Jokowi melakukan tukar pendapat yang bermakna mengenai perkembangan situasi kawasan,” kata PM Abe. (b1/is/jn) Patungan Sedangkan mengenai pembangunan Pelabuhan Patimban, Shinzo Abe menegaskan Jepang telah sepakat untuk membantu Indonesia dalam hal pembangunan pelabuhan tersebut. Nantinya, akan dibentuk perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang.

Terkait pembangunan Patimban, kami kembali diingatkan arah kebijakan untuk pelabuhan yang akan dilaksanakanoleh perusahaan patungan Jepang-Indonesia,” kata Shinzo Abe di Istana Bogor, Minggu (15/1/2017). *** | OKEZONE.COM |

Selasa 17 Januari 2017

05

BKI Gandeng Telkom Luncurkan Aplikasi ERP-SAP

P

T BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) / BKI luncurkan penerapan aplikasi ERP-SAP bekerjasama dengan PT Telkom dalam meningkatkan layanan prima sesuai visi dan misi perusahaan penyedia jasa pemasaran bidang klasifikasi.

Direktur Utama BKI Rudiyanto bersama Direktur DSP TELKOM Indra Utoyo pelaksanakan Go Live Aplikasi IT & Managed Service ERP-SAP untuk BKI di Kantor Pusat BKI lantai 6, Jl.Yos Sudarso No. 38-40, T.Priok, Jakarta Utara.

Acara Go Live ini merupakan bentuk launching dari aplikasi ERP-SAP di BKI yang siap untuk dioperasikan.

BKI bekerjasama dengan Telkom dalam mengimplementasikan ERP-SAP, yang meliputi modul financial, human capital management, materials management, sales and distributon, dan business intelligent dengan skema bisnis managed services selama 5 tahun.

Dalam sambutannya, Rudiyanto selaku Direktur Utama BKI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Go Live penerapan aplikasi ERP-SAP ini menindak lanjut dari transformasi proses

06

Selasa 17 Januari 2017

bisnis BKI dari manual menjadi sebuah sistem aplikasi.

Rudiyanto juga menjelaskan bahwa tujuan dari implementasi aplikasi ERP-SAP ini tidak hanya untuk improvement di BKI, namun juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan BKI kepada seluruh stakeholdernya.

Rudiyanto juga mengucapkan terima kasih kepada Telkom, harapannya BKI dan Telkom dapat terus menjalin kerja sama dalam rangka sinergi BUMN. Sementara Indra Utoyo mengucapkan terima kasih kepada BKI yang telah mempercayakan Telkom Group untuk bekerjasama dalam implementasi dan pengembangan aplikasi ERP-SAP. Indra Utoyo juga menyampaikan bahwa dengan penerapan aplikasi ERP-SAP ini dapat membantu BKI dalam pengintegrasian proses bisnisnya dengan lebih efek_f dan efisien. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Telkom Group memiliki kompetensi Information & Communication Technology (ICT) yang bisa di leverage untuk semua BUMN melalui Sinergi BUMN. Turut hadir dalam acara ini Direktur Keuangan dan Administrasi BKI Timbul Tambunan dan Direktur Klasifikasi BKI Iman Satria Utama, Sekretaris Perusahaan Saifuddin Wijaya dan Kepala Divisi Teknologi Informasi Farid Rahman Rahim.

Dari pihak Telkom, acara ini dihadiri oleh EVP Divisi Enterprise Service Siti Choiriana, Dirut TelkomSigma Judi Achmadi, Dirut Metrasys Refinaldi dan GM Maritim & Logistikk Telkom, Iman Pramudito Hanggoro Edhi.*** | ANTARANEWS | INDONESIASHIPPINGLINE|

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pebisnis Minta Pelindo III Benoa Bangun Dermaga Yacht

K

EBERADAAN dermaga kapal pribadi (yacht) dinilai sangat mendesak. Masalahnya, saat ini Bali belum memiliki dermaga yacht yang memadai bagi para pemilik kapal-kapal pribadi yang berkunjung ke pulau ini.

Ketua Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, SH., MH., mengusulkan pengadaan dermaga yacht di Pelabuhan Benoa. Alit Wiraputra menyampaikan selama ini banyak rekan-rekan anggota Kadin di luar daerah yang datang ke Bali menggunakan yacht.

Mereka mengeluhkan tidak adanya tempat sandar kapal yang memadai di Denpasar.

Bahkan, untuk menyandarkan kapalnya, mereka terpaksa menempatkannya di perairan Serangan.

Dikatakan, kapal-kapal pribadi seperti itu memerlukan perawatan yang spesial, termasuk saat sandar. Namun, karena tempat sandar yang tidak ada, mereka menjadi khawatir terhadap kondisi kapal yang ditinggalkannya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Harus ada tempat khusus bagi kapal-kapal seperti itu. Karena itu, kami mengusulkan agar Pelabuhan Benoa ini melengkapi dengan tempat sandar kapal Yacht,� ujarnya.

Alit Wiraputra menyebutkan, potensi tersebut bisa mendatangkan penghasilan. Sebab, jumlah pengguna kapal yacth setiap tahun terus meningkat.

Buktinya, selama ini pihaknya terus mendapat masukan agar Bali ini memiliki tempat bersandar yang memadai bagi keamanan kapal-kapal yacht. Karena pemiliknya ingin kapal yang ditinggalkannya bisa aman dan mereka akan bisa tinggal lebih lama di Bali. *** | BALIPOST | ASMARA PUTERA |

Selasa 17 Januari 2017

07

P

New Kendari Port Tertahan Dokumen Amdal

T PELABUHAN Indonesia IV (Persero) berharap agar semua dokumen pembangunan Kendari New Port segera dikeluarkan kementerian terkait, agar BUMN Kemaritiman ini bisa mempercepat pembangunan pelabuhan baru tersebut sehingga selesai dalam waktu yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan PT Pelindo IV, Dwi Rahmat Toto saat menerima kunjungan anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, untuk mengetahui lebih jauh tentang pembangunan pelabuhan baru Kendari atau Kendari New Port (KNP) di Kantor Pusat Pelindo IV. Menurut pria yang akrab disapa Toto ini, pembangunan KNP memang sangat dibutuhkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah petikemas yang masuk ke wilayah itu melalui jalur laut, tiap tahun cukup signifikan.

“Tahun 2016, jumlah petikemas yang ditumpuk di pelabuhan eksisting sebanyak 86.000 TEUs. Angka itu meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Nah, diprediksi jumlah itu akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi, proyek [KNP] ini masuk dalam program Tol Laut pemerintahan Jokowi-JK,” jelas Toto.

Dia menyebutkan, untuk membangun KNP pihaknya menggunakan dua sumber aliran dana. Sumber terbesar dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp635 miliar yang telah dikucurkan akhir 2015 lalu, serta dana internal dari kas perseroan sebesar Rp301 miliar, sehingga total menelan investasi Rp936 miliar.

Meski dana PMN sudah dikucurkan per akhir 2015 lanjut dia, pihaknya tidak bisa langsung mengerjakan proyek pelabuhan yang dibangun seiring dengan pembangunan Jembatan Bahteramas oleh pemerintah setempat karena terlebih dahulu harus menyelesaikan sejumlah dokumen seperti Amdal dan sebagainya, yang kebanyakan belum rampung di kementerian terkait.

“Saat ini Pelindo IV menunggu SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dokumen Amdal untuk reklamasi seluas kurang lebih 11,7 hektare yang sudah kami urus sebelumnya,” kata Toto.

Namun menurut Bondan Sasongko, PMO untuk Proyek PMN Non Papua Pelindo IV, walaupun pihaknya masih menunggu SK dari KLH terkait Amdal untuk reklamasi tetapi proyek tersebut sudah mulai dibangun dan per 8 Januari 2017 progress pembangunannya sudah mencapai 24,82% yaitu berupa kegiatan sapu ranjau yang dikerjakan oleh Angkatan Laut.

08

Selasa 17 Januari 2017

“Hingga Januari 2017 ini kami sudah mulai mengerjakan proyek pembangunan KNP untuk Tahap I, yaitu dermaga sepanjang 300 x 35 meter persegi dan trestle 2 x 10 x 200 meter persegi yang proses pengerjaannya hingga 2018 mendatang,” urai Bondan.

GM Pelindo IV Cabang Kendari Suparman menambahkan, selain persoalan dokumen yang hingga kini belum rampung, saat ini pembangunan KNP juga terkendala persoalan jalan penghubung sepanjang 600 meter yang akan digunakan untuk akses kegiatan reklamasi tersebut, seperti membawa material dan lain-lain.

“Karena pembangunan jalan tersebut adalah bagian Pemkot Kendari untuk membangunnya, sedangkan saat ini pemda setempat kehabisan dana dan belum punya uang membuat jalan akses ke area reklamasi untuk pembangunan dermaga di KNP,” sebut pria yang sebelumnya menjabat sebagai GM di Cabang Pantoloan ini.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Akalim mengemukakan bahwa kedatangan pihaknya ke Pelindo IV untuk mengetahui sejauh mana pembangunan Kendari New Port yang dibangun BUMN yang mengelola 24 pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini.

“Pertemuan ini untuk mengetahui sejauh mana pembangunan KNP, agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sana [Kota Kendari]. Kedatangan kami untuk membawa aspirasi masyarakat setempat,” ujar Akalim.

Selain itu lanjut dia, agar pihaknya dan Pelindo IV bisa bersama-sama membangun sinergi serta mengatasi semua permasalahan yang ada maupun yang nantinya akan terjadi, utamanya terkait dengan lingkungan sekitar dalam proses pembangunan pelabuhan baru yang berlokasi di Bungkutoko Selatan itu. “Apalagi, ke depan kami berharap pembangunan yang dilakukan Pelindo IV tak terhenti di Kota Kendari saja, tetapi juga di kota-kota lainnya di Sulawesi Tenggara.”*** | SHIPPINGFORUM | RELEASE|

INDONESIA SHIPPING TIMES

Februari 2017, Tanjung Intan Digeruduk Ribuan Sapi Impor

P

ELABUHAN Tanjung Intan Cilacap akan menerima lonjakan sapi impor mulai bulan Februari 2017 mendatang. Hal ini disampaikan oleh pemilik barang Direktur Utama PT. Karya Hoqi dan Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Cilacap kepada General Manager Pelindo III Tanjung Intan saat berkunjung ke Kantor Cilacap Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa, pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT. Karya Hoqi, Bachtiar menjelaskan rencana pemasukan sapi impor tahun 2017. Bachtiar berencana mengimpor sapi sebanyak 60.000 ekor per bulan yang akan dimulai pada bulan Februari 2017.

“Saya memilih Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sebagai tempat pemasukan sapi impor karena letaknya yang strategis serta adanya kemudahan dalam pelayanan dan perijinan dari instansi terkait,” jelasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, dalam waktu dekat PT Karya Hoqi akan mengajukan permohonan penggunaan tanah HPL Pelabuhan Tanjung Intan seluas 17 Ha dan membuka lahan seluas 25 Ha di Kawasan Jeruk Legi guna pembuatan kandang dan areal penanaman jagung sebagai bahan pakan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Menanggapi wacana tersebut, General Manager Pelindo III Tanjung Intan, Ali Sodikin menyampaikan kesiapan fasilitas Pelabuhan Tanjung Intan. “Dengan rencana kedatangan enam kapal sapi setiap bulannya bermuatan 10.000 ekor per kapal, Pelabuhan Tanjung Intan akan menyiapkan dermaga khusus berstandar internasional (ISPS Code),” ungkapnya.

Kepala SKP Kelas I Cilacap, Hom Hom, menyambut baik rencana PT Karya Hoqi untuk mengimpor sapi melalui Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Hom Hom menyampaikan bahwa jumlah SDM untuk melakukan tindakan karantina (Medik dan Paramedik Veteriner Karantina) sudah mencukupi, sedangkan IKH (Instalasi Karantina Hewan) milik SKP Kelas I Cilacap saat ini bisa menampung 4000 ekor perbulannya.

“IKH akan kami perluas apabila ada kepastian pemasukan sapi impor tersebut,” tambahnya.

Selain itu, tambah Hom Hom, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dan PT Kereta Api Indonesia DAOP IV Purwokerto mengenai kesiapan pengangkutan sapi dengan menggunakan jalan darat dan kereta api. *** | SHIPPINGFORUM | RELEASE | Selasa 17 Januari 2017

09

Waah, Penumpang Minim, Pelni Ogah Sandar di Tanjung Batu

R

ENCANA pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan untuk pelayanan kapal penumpang milik PT Pelni sulit terwujud. Banyak faktor yang jadi kendala realisasi rencana tersebut. Salah satunya, belum tuntasnya pembersihan bagan tancap alur laut perairan Tanjung Batu saat ini.

Sejatinya fasilitas pelabuhan yang dibangun Pemkab Berau ini sudah memiliki izin operasi dari Kementrian Perhubungan sejak 2013. Namun izin dimaksud bukan untuk pelayanan kapal penumpang atau komersil.

Saat ini sudah ada pungutan legal yang dioperatori PT Pelindo IV, Cabang Berau. Sejumlah item pungutan diberlakukan di pintu masuk pelabuhan. Seperti pas masuk orang, baik pengantar maupun pengunjung , pas wisata domestik dan mancanagera.

Selain itu, ada item lainnya, seperti pas masuk dan menginap kendaraan. Sementara untuk transportasi air dikenakan pas speed boat. Sedangkan untuk kapal besar penumpang, seperti milik Pelni masih sulit terealisasi dengan pertimbangan prediksi jumlah penumpang.

General Manager PT Pelindo IV Cabang Berau Hardin Hasjim menyebutkan, ada banyak pertimbangan terutama hitungan profit bagi pelaku usaha. Ada banyak kendala saat ini untuk mewujudkan rencana pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu, terutama melayani kapal penumpang PT Pelni.

“Karena badan usaha-badan usaha yang akan bekerja sama itu punya perhitungan, komersil dan profit. Kami memang semangat, tetapi secara detail pasti mereka perhitungkan, “ ugnkapnya. Sebab, jika jumlah penumpang kapal penumpang Pelni di bawah standar Pelni, dipastikan Pelni tidak akan masuk.

10

Selasa 17 Januari 2017

Sebab, jumlah penumpang tentu menjadi pertimbangan besar bagi kapal Pelni untuk masuk.

“Kalau tidak sesuai perhitungan mereka, ya tidak bakalan mau masuk,” tegasnya. Apalagi sejumlah tim, termasuk PT Pelni sudah pernah datang ke Berau melakukan survei.

Sementara ditanya respon dari Pelni, Hardin menyebutkan, jika sinyal dari Pelni masuk ke Berau masih lemah.Apalagi sampai saat ini jalur laut untuk Pelabuhan Tanjung batu masih dihuni puluhan Bagan tancap milik nelayan.

Namun dengan respon sekecil apapun, ditegaskannya, Pelindo dan Pemkab tetap memiliki komitmen kuat, untuk bisa menarik badan usaha seperti Pelni dan lainnya masuk ke Berau.

“Mereka pasti sudah tahu kondisinya, karena pernah datang ke sini (Berau-red), tetapi dengan kondisi ini kami tetap berusaha menyakinkan mereka, spekulasi termasuk mengupayakan kapal dengan gross tonase sedang, agar bisa masuk dan memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Batu,” tandasnya.*** |PROKAL.CO|

INDONESIA SHIPPING TIMES

Naik Turun Volume Bongkar Muat Petikemas di Tanjung Priok

A

RUS petikemas (internasional/ domestik) melalui PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) sepanjang tahun 2016 tercatat 2.476.270 TEUs. Angka ini naik 473.768 TEUs atau 19 persen lebih dibanding tahun 2015 sebesar 2.002.502 TEUs. Corporate Secretary PT Pelabuhan Tanjung Priok Kiki M Hikmat Senin mengatakan throghput petikemas di PTP mulai mengalami peningkatan setelah manajemen melakukan penataan lapangan dan meningkatkan pelayanan.secara terus menerus.

TPK Koja Sebaliknya arus petikemas melalui TPK Koja selama tahun 2016 mengalami penurunan.

Sepanjang 2016 throughput petikemas melalui TPK Koja tercatat 826.189 TEUs atau

P

ENANDATANGANAN Nota Kesepahaman antara PT Pelindo IV (Persero) dengan PT Kharisma Kutai Rajasa tentang Rencana Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dibawah pengelolaan Kharisma Kutai Rajasa, Senin (16/1/2017).*** | SHIPPINGFORUM | RELEASE |

INDONESIA SHIPPING TIMES

nengalami penurunan sekitar 15 persen dibanding tahun 2015 sebesar 975.438 TEUs. Penurunan througput ini sudah diprediksi sebelumnya oleh manajemen TPK Koja.

Corporate Secretary TPK Koja Nuryono Arif dalam bincang bincang dengan BeritaTrans. com belum lama ini mengatakan penurunan throughput tahun ini antara lain disebabkan beberapa kapal yang sebelumnya sandar di Koja pindah ke terminal petikemas lain.

Catatan BeritaTrans.com dalam dalam tahun 2016 tercatat tiga kapal pindah dari TPK Koja ke terminal petikemas lain yaitu KMTC, MSC dan NYK. *** | BERITATRANS.COM | WILAM |

T

ERMINAL Teluk Lamong Golf Tournament 2017 menjadi rangkaian HUT ke –3 terminal petikemas Teluk Lamong. Dirut Agung K Sarwono dalam sambutan pembukaan Terminal Teluk Lamong Golf Tournament 2017 menjelaskan bahwa pengembangan PT Terminal Teluk Lamong tidak lepas dari keterlibatan semua pihak sehingga dukungan akan terus dibutuhkan seiring dengan semakin berkembangnya bisnis kepelabuhanan di Terminal Teluk Lamong. *** | SHIPPINGFORUM | RELEASE | Selasa 17 Januari 2017

11

IMO Amandemen Soal Pembajakan dan Aktivitas Ilegal di Perairan

P

ERJANJIAN internasional yang membahas tentang pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di Samudera Hindia Barat dan Teluk Aden telah diperluas dengan aturan tambahan yang mencakup aktivitas terlarang lainnya. Dalam aturan yang baru tersebut masalah perdagangan manusia, yang selama ini tidak diatur dalam undang-undang tentang kelautan.

Pertemuan tingkat tinggi membahas Code Of Conduct Djibouti Perilaku, yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi pada awal Januari lalu, berhasil menyepakati revisi etik, yang dikenal sebagai “Amandemen Jeddah tentang Code of Conduct Djibouti 2017� sebagaimana diatur Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Dengan dukungan IMO, negara-negara tersebut sepakat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya membangun kapasitas nasional dan regional untuk mengatasi masalah keamanan maritim yang lebih luas, sebagai dasar pembangunan berkelanjutan sektor maritim.

12

Selasa 17 Januari 2017

Revisi code of conduct tersebut disesuaikan dengan aturan sebelumnya yang diadopsi dari IMO tahun 2009.

IMO mengatakan bahwa Amandemen Jeddah akan mencakup berbagi informasi, larangan kapal dan/atau pesawat udara yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut, memastikan setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan kegiatan terlarang tersebut ditangkap dan dituntut. Amandemen juga menyertakan pasal mengenai fasilitas perawatan yang tepat, pengobatan, dan repatriasi bagi pelaut, nelayan, personel kapal lain dan penumpang yang menjadi korban.

Revisi tentang aturan yang baru IMO tersebut diterima oleh 18 negara anggota, yang juga menyetujui resolusi kerjasama teknis dan bantuan, meningkatkan pelatihan di wilayah tersebut, dan sekaligus apresiasi kepada negara tuan rumah, Arab Saudi, atas inisiatif tersebut.*** | MARITIMEWORLDNEWS | SHIPPINGFORUM |

INDONESIA SHIPPING TIMES