INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 42 • Vol IX • Sabtu 18
Februari 2017
ALTERNATIF GERBANG EKSPOR EROPA
DELEGASI INDONESIA KEPINCUT PELABUHAN KOPER SLOVENIA
WAAH... PENGUSAHA PELAYARAN KOMPAK TOLAK KENAIKAN TARIF
BAWA MINYAK MENTAH, KAPAL TANKER IRAN MERAPAT DI CILACAP
PEMERINTAH KAJI EFISIENSI BIAYA PELAYARAN LANGSUNG
INDONESIA KEMBALI MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA IMO
01
Direct Call
Pemerintah Kaji Efisiensi Biaya Pelayaran Langsung
M
ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya bersama PT Pelindo, INSA serta masyarakat laut sedang mengkaji efisiensi biaya pelayaran langsung atau direct call ke luar negeri. “Ini sedang kita kaji, makanya kita kumpul di sini bersama semua pihak maritim untuk mengkajinya agar bisa diterapkan nanti,” ujar Luhut Pandjaitan saat membuka Forum Nasional Indonesia National Shipowners Association (INSA) 2017 di Makassar, Kamis kemarin. Menko Bidang Kemaritiman mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan semua pihak kemaritiman dalam efisiensi itu yakni dengan mengintegrasikan berbagai institusi terkait untuk mengoptimalkan direct call itu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, kata Luhut, dengan mendorong terbentuknya Indonesia Integrated Chain Port untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Ia menjelaskan Indonesia Integrated Chain Port adalah pengelolaan pelabuhan secara terintegrasi dengan standarisasi sama dan terhubung dengan kawasan industri. Menurut dia, dengan diberlakukan direct call, barang-barang yang akan diekspor, tidak perlu lagi dikirim melalui Pulau Jawa, tetapi bisa dilakukan langsung dari Makassar, Bitung, Sorong, ataupun Ambon.
Untuk mengoptimalkan pengiriman langsung itu, kata dia, sertifikasi kayu dari Papua, misalnya, tidak harus melalui Surabaya kemudian menuju tujuannya. “Kenapa harus ke Surabaya? Dibikin aja di Sorong atau Jayapura. Ikan juga, Sucofindo kenapa mesti kirim ke Surabaya? Kenapa bukan Sucofindo datang ke Ambon, Bitung, Sorong atau Makassar, sehingga costnya lebih murah,” kata dia. Luhut berharap Forum Nasional INSA yang dihadiri 39 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) INSA seluruh Indonesia ini mampu menghasilkan ide dan solusi yang akan menjadi cetak biru (blue print) untuk Indonesia. “Kita berharap semoga akan lahir ide ataupun solusi agar bagaimana menciptakan efisiensi supaya bisa menjadi blue print Indonesia,” ujarnya.*** | ANTARANEWS.COM | MUH HASANUDIN |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Sabtu 18 Februari 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Misi Dagang Eropa
IREKTUR Jenderal Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Anshor, yang bersama delegasi dari Tanah Air mengunjungi pelabuhan Koper, Slovenia. Pelabuhan Koper berjarak sekitar 100 kilometer dari Ljubljana, ibu kota Slovenia. Kunjungan ke Koper merupakan rangkaian dari kunjungan kerja ke Slovenia, 13-17 Februari 2017, dalam rangka pertemuan Forum Konsultasi Bilateral RI-Slovenia. Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI/PTRI Vienna, Austria, AA Andy Laksmana mengungkapkan hal itu kepada perwakilan LKBN Antara di London, Inggris, Jumat (17/2/2017). Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki peluang pemanfaatan pelabuhan Koper sebagai pelabuhan alternatif dalam rangka menggenjot ekspor Indonesia ke kawasan Eropa, kata Andy Laksmana. Pada kunjungannya Dirjen Amerika dan Eropa diterima pihak manajemen pelabuhan Koper yang memberikan presentasi singkat mengenai berbagai keunggulan pelabuhan tersebut. Dibandingkan pelabuhan Rotterdam, Hamburg, Trieste dan Rijeka, pelabuhan Koper relatif baru di kawasan selatan Eropa. Terletak di utara laut Adriatik, pelabuhan modern dengan luas 280 hektare ini dapat dipertimbangkan sebagai pintu masuk yang strategis bagi barang-barang dari kawasan Asia ke berbagai wilayah di Eropa, khususnya ke wilayah Mediterania dan Balkan. Pelabuhan Koper memiliki 12 terminal yang melayani berbagai jenis kargo. Dari segi jarak, untuk rute transportasi Asia ke Eropa, pelabuhan ini menawarkan efisiensi waktu transport hingga tujuh hari dibandingkan dengan pelabuhan Rotterdam dan Hamburg. Saat ini pangsa pasar terbesar pelabuhan Koper antara lain Austria, Slovakia, Hungaria, Polandia, Ceko, Jerman, dan Italia. Pelabuhan Koper berdiri tahun 1957 dan saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan, Luka Koper, yang memperoleh konsesi pengelolaan dari pemerintah Slovenia hingga tahun 2043. Pelabuhan ini mulai berkembang secara profesional tahun 60-an pasca-pembangunan jalur kereta sepanjang 31,4 kilometer menghubungkan Koper dan kota Presnica di jalur kereta Eropa.
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: sloveniatimes.com
D
Indonesia Jajaki Ekspor via Pelabuhan Koper, Slovenia
Pada tahun 1996 Luka Koper mulai terdaftar sebagai emiten dalam Bursa Efek Ljubljana dan sejak 2009 Pemerintah Slovenia menetapkan pelabuhan Koper sebagai kawasan Free Custom Zone. Tahun 2015 tercatat jumlah trafik barang mencapai 20,7 juta ton atau meningkat 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini termasuk trafic container mencapai 791.000 teus dan kargo kendaraan sebanyak 607 ribu unit. Total net sales tercatat 184 juta Euro atau meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Dari segi bilateral, berdasarkan data EU-Indonesia Business Network total neraca perdagangan Indonesia dan Slovenia tahun 2016 tercatat sekitar 41 juta Euro. Produk ekspor Indonesia ke Slovenia antara lain berupa batu bara, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk kertas, karet, dan produk elektronik. Selama ini ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Eropa kerap melalui pelabuhan Hamburg atau Rotterdam yang telah lebih dulu dikenal dalam jalur perdagangan internasional. Kunjungan kerja Drijen Amerop RI ke Eropa dengan agenda antara lain memimpin Delegasi RI dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Slovenia, FKB RI-Austria dan FKB RI-Slovakia. Di luar itu, ia juga dijadwalkan menghadiri serangkaian pertemuan dengan kalangan bisnis di ketiga negara tersebut dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral.*** | ANTARANEWS.COM | KOMPAS.COM | Sabtu 18 Februari 2017
03
Periode 2018-2019
Indonesia Kembali Mencalonkan Diri sebagai Anggota Dewan IMO
I
NDONESIA melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim dan focal point di International Maritime Organization (IMO) akan kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 pada Sidang Assembly IMO yang ke-30 di Kantor Pusat IMO di London pada tanggal 27 November s.d. 6 Desember 2017 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya telah diperhitungkan dalam peta transportasi laut dunia mengingat posisinya yang strategis diantara 2 benua dan 2 samudera. “Menjadi anggota Dewan IMO merupakan pengakuan dunia terhadap eksistensi Indonesia yang turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” ujar Menhub Budi. Adapun pada pemilihan anggota Dewan periode 2016-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diadakan di London pada tahun 2015 yang lalu, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan IMO di Kategori C. Keanggotaan tersebut akan berakhir di bulan Desember 2017 mendatang. Sebagai informasi, untuk periode 2016-2017, Dewan IMO Kategori “A” terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar yaitu Cina, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republic of Korea, Russia, Inggris dan Amerika Serikat. Anggota Dewan IMO kategori “B” terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut /International Seaborne Trade yaitu Argentina, Bangladesh, Brazil, Canada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol dan Swedia. Sedangkan, anggota Dewan IMO kategori “C” merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis yaitu Australia, Bahama, Belgia, Chili, Cyprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia,
04
Sabtu 18 Februari 2017
Malta, Mexico, Moroko, Peru, Philipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand dan Turki. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM di Jakarta menyampaikan bahwa, pencalonan diri kembali sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada Duta Besar RI di London untuk dapat diteruskan kepada perwakilanperwakilan negara anggota IMO yang lain. Guna mendukung Indonesia dalam pencalonan IMO Council Kategori C periode 2018-2019, Pemerintah Indonesia melakukan langkahlangkah pemenangan di antaranya menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Menterimenteri Transportasi dan maritime administration negara-negara anggota IMO, berpartisipasi aktif pada Sidang-Sidang dan kegiatan-kegiatan IMO, seperti Day of Seafarers dan World Maritime Day. “Kita juga terus berperan aktif menghadiri Sidang-Sidang IMO dan bekerjasama dengan IMO untuk menyelenggarakan program-program technical assistance dan capacity building IMO lainnya,” jelas Tonny. Guna menggalang dukungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga rencananya akan melakukan pendekatan dan lobi ke negara-negara anggota IMO serta menyelenggarakan reception di Jakarta dan di London sebagai bentuk penggalangan suara terkait dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019. International Maritime Organization (IMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948, bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat berbasis di Inggris. Dewan IMO merupakan badan pelaksana di bawah Majelis, yang bertugas mengelola kegiatan Organisasi di antara Sidang Majelis. Dewan adalah juga pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh Komite IMO dan kemudian membuat keputusankeputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO.*** | DEPHUB.GO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Keselamatan Pelayaran
Pengamat: Kemenhub Harus Beri Sanksi KM Mutiara Sentosa I foto: Twitter.com
K
EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) sebagai otoritas maritim nasional harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi/finalti kepada KM Mutiara Sentosa I yang menerapkan pola operasi tidak mengindahkan keselamatan pelayaran nasional. Hal itu diungkapkan , Saut Gurning, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya, Jumat (17/2/2017). Seperti diberitakan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak telah rampung menginvestigasi kasus KM Mutiara Sentosa I yang tekor BBM dalam perjalanan sehingga terombang-ambing selama puluhan jam di lautan. Syahbandar Tanjung Perak Capt. Hari Setyobudi mengatakan dalam pemeriksaan, nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) mengaku memuat BBM dengan jumlah pas-pasan
INDONESIA SHIPPING TIMES
untuk satu voyage. “Jumlah BBM di-press, ngepas saja, tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan selama kapal berlayar,” tuturnya. Saut Gurning menduga kasus ini terjadi karena adanya intervensi manajemen perusahaan pelayaran. Kasus serupa seringkali menjadi pilihan manajemen ketika menghadapi kondisi pasar khususnya permintaan angkutan barang menurun (sepi) Saut Gurning mengatakan intervensi manajemen ini bertujuan melakukan efisiensi. “Efesiensi wajar dilakukan. Namun jangan sampai mengorbankan aspek keselamatan pelayaran,” tambahnya. Saut Gurning mengingatkan efisiensi dalam bentuk pengurangan kebutuhan bahan bakar yang melewati batas minimal cenderung akan mengurangi tingkat keselamatan kapal hingga masuk dalam kategori tidak laik laut (unseaworthy). Dalam perjalanan bahan bakar kapal harus dapat mengadaptasi perubahan skenario operasi, khususnya menyangkut cuaca yang sering menuntut rute pelayaran lebih panjang dari yang direncanakan. Karena itu , kata Saut Gurning, manajemen pelayaran yang baik khususnya dalam manajemen bunkeringnya memiliki standar atau level minimum bunkering utk berbagai rute yang akan dilayani. Saut Gurning mengatakan dalam kondisi seperti ini, adalah wajib aturannya setiap perusahaan pelayaran menambah stok atau level bunkering guna mencapai/ mempertahankan tingkat kelaiklautan kapal. *** | BERITATRANS.COM | WILAM |
Sabtu 18 Februari 2017
05
Makassar New Port
Bos Pelindo IV Optimis Megaproyek MNP Tahap IA Kelar Tahun 2018
P
EMBANGUNAN megaproyek Makassar New Port (MNP) tahap I A diargetkan selesai 2018 dengan panjang dermaga 320 meter serta ditunjang lapangan penumpukan seluas 16 hektar. Menurut Dirut PT Pelindo IV Doso Agung, proses pembangunan MNP dibagi dalam beberapa tahap. “Tahap I A dimulai dari tahun 2015 – 2018 pengerjaan pembangunannya sedang berjalan, meliputi pembangunan akses jalan, pembangunan dermaga, dan lapangan penumpukan petikemas,” katanya di sela-sela acara Forum INSA 2017 di Makassar, Kamis (16/2). Doso menegaskan, konstruksi tahap I terdiri dari tiga paket pekerjaan yakni IA, IB dan IC. Total investasi untuk tahap IA sebesar Rp326 miliar, paket IB sebesar Rp1,06 triliun, sedangkan paket IB mencapai Rp228 miliar. Doso Agung juga menyatakan, Konstruksi Pelabuhan Makassar New Port tahap I B telah mencapai 33% pada awal tahun ini, setelah sebelumnya terhambat adanya ranjau peninggalan Perang Dunia II yang tersisa di area proyek. “Bersyukur ranjau peninggalan perang dunia II sudah dapat disingkirkan oleh pihak TNI AL dengan cara diledakkan,” ujarnya lagi. Dalam peninjauan langsung ke areal pembangunan MNP bersama Arwin, Pimpro MNP dan Corporate Secretary PT Pelindo IV Baharudin melihat adanya tumpukan batu dan cetakan untuk dermaga sudah berjejer di wilayah itu. “Semua itu tinggal dilakukan pemasangan saja untuk dermaga. Sekarang juga sedang dilakukan reklamasi,” kata Arwin sembari mengajak Ocean Week dipinggir laut. Meski hujan mengguyur di areal lokasi pembangunan MNP, Pimpro MNP masih bersemangat menjelaskan berbagai rencana yang sedang dilakukan. Nantinya, ungkap Doso Agung, alur pelayaran MNP mencapai kedalaman 14 m LWS. Sehingga mother vessel dapat masuk ke terminal ini.
06
Sabtu 18 Februari 2017
“Tahap I secara keseluruhan direncanakan memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,5 juta TEUs sedangkan tahap II akan memiliki kapasitas hingga 2 juta TEUs,” ungkap Doso. Selajn itu, MNP juga dilengkapi peralatan berupa 3 Unit CC, 9 Unit RTG, head truck dan chassis, power plan dan pendukung dari sisi IT. Nantinya, total kapasitas existing Pelabuhan Makassar akan mencapai 4,2 juta TEU’s, dengan panjang dermaga 2.850 meter dan lapangan penumpukan 171 ha. ementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, kepada Ocean Week menyatakan mensupport terlaksananya MNP. “Saya harapkan ke depan dengan adanya terminal baru (MNP-red) bukan hanya mampu menangani 600 ribu TEUs per tahun, tetapi hingga 2 juta TEUs per tahun,” katanya. Optimisme Gubernur didasari adanya potensi hasil bumi di Sulawesi Selatan. Misalnya ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 2,4 ton dengan nilai sebesar US$ 1,5 juta. Sementara ekspor rumput laut di tahun 2016 sebesar 105 juta ton dengan nilai sebesar US$ 3,8 Miliar. “Rumput laut itu mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai penghasil rumput laut terbesar diIndonesia dan urutan kedua dunia setelah Negara Chili,” ujarnya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
International Hub Port
Pelindo I Kejar Target Pengoperasian Kuala Tanjung Semester II 2017
P
T Pelabuhan Indonesia I segera melakukan percepatan pengerjaan konstruksi proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dengan target penyelesaian Semester I tahun ini dan dijanjikan sudah bisa beroperasi mulai Semester II 2017. Corporate Secretary PT Pelindo I Muhammad Eriansyah menyatakan percepatan pengerjaan itu seiring dipastikannya kembali status Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional oleh Presiden Joko Widodo. “Kami sampaikan terimakasih kepada Pak Presiden Joko Widodo. Kami juga sudah sangat siap untuk kerja keras menyelesaikan dan fokus pada percepatan pembangunan Kuala Tanjung,” ujarnya, Kamis (16/2) malam. Eriansyah menyatakan bahwa progres pengerjaan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah mencapai kisaran 70%. Pihaknya pun menargetkan pada Semester I tahun ini pembangunannya sudah selesai, sehingga pada Semester II sudah bisa dimulai untuk operasional. “Sekarang fokus kebut penyelesaian. Kami sangat siap untuk mendukung pemerintah,” tegasnya. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan pembangunan dermaga. “Kami sudah bangun 500 meter dermaganya, tinggal bagian tengah dilakukan percepatan. Lalu juga penyelesaian lapangan pnumpukan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kami kerjakan secara simultan,” terangnya. Menurutnya dengan dipastikannya kembali oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai hub internasional, hal itu sangat menenangkan dan berdampak positif bagi investor. “Ini program jangka panjang, kami optimistis dengan kebijakan ini para investor dan mitra strategis akan semakin melihat Kuala Tanjung,” ujarnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang mengawal langsung pelaksanaan proyek dan program prioritas nasional di Propinsi Sumatera Utara (Sumut). Kementerian Perhubungan akan bekerja keras mempersiapkan infrastruktur transportasi untuk mewujudkan Sumatera Utara menjadi hub internasional.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO |
Sabtu 18 Februari 2017
07
Angkutan Logistik
Potensi Rp1.8 Triliun, Pos Indonesia Jawa Tengah Pasang Target Rp80 Miliar
P
T Pos Indonesia (Persero) berupaya mengembangkan bisnis logistik baik untuk pengiriman dalam maupun luar negeri yang mulai dirintis sejak tahun lalu. “Untuk logistik ini memang ‘start’nya tahun 2016, tahun lalu kami membukukan omzet Rp12,5 miliar,” kata Manager Administrasi dan Penjualan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah VI Jateng dan DIY Sulistijono di Semarang, Kamis (16/2/2017). Dia mengatakan pada tahun ini PT Pos Indonesia Kanwil VI ditargetkan oleh pusat dapat membukukan omzet sebesar Rp80 miliar. Pihaknya optimistis target tersebut dapat terealisasi mengingat pasar logistik secara nasional sangat besar. Dia menjelaskan pada tahun 2016 biaya logistik seluruh nasional mencapai Rp1.820 triliun. Sedangkan PT Pos Indonesia secara nasional hanya mengambil pangsa pasar 0,1-0,2 persen. “Memang tidak semua logistik bisa dikerjakan oleh PT Pos. Logistik kan bukan hanya masalah gudang atau distribusi tapi banyak hal. Ada lima aktivitas utama yaitu distribusi, ‘warehouse’, transportasi, SDM, teknologi,” katanya.
08
Sabtu 18 Februari 2017
Meski demikian, untuk saat ini pihaknya mengaku lebih siap karena kantor pusat telah memberikan materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menangani bisnis logistik. “Mulai dari mengurus izin, spesifikasi barang, hingga dokumen yang harus dipelajari. Kami tidak hanya fokus di pengiriman lokal tetapi juga ekspor. Bahkan orientasi kami besar di ekspor. Jateng punya banyak komoditas ekspor,” katanya. Sementara itu, untuk merealisasikan target di tahun ini pihaknya akan memperluas ekspansi pasar. Dia mengatakan PT Pos Indonesia akan aktif mencari pelanggan yang memiliki produk yang dikirim antarkabupaten bahkan antarpulau. Dia mengatakan jika selama ini pemilik barang yang ingin melakukan pengiriman lebih banyak melalui Jakarta, ke depan pihaknya akan menggunakan pintu keluar melalui Pelabuhan Tanjung Emas maupun Bandara Ahmad Yani.*** | INDUSTRY.CO.ID | IRVAN AF |
INDONESIA SHIPPING TIMES
MTI Raih Laba Rp65 Miliar
Pelindo II Persiapkan CDC Banda Untuk Fasilitas CFS Center
P
ELINDO II sudah menyiapkan pergudangan Cargo Distribution Center (CDC) Banda, Pelabuhan Tanjung Priok untuk dijadikan fasilitas Container Freight Station (CFS) Center. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono Rahayu Irianto mengatakan saat ini tengah dilakukan uji coba agar saat di launching nanti semuanya berjalan dengan baik, katanya, Jumat (17/2/2017). CFS adalah fasilitas penyimpanan barang impor berstatus Less than Container Load (LCL) yang masih di bawah pengawasan pabean. Sedangkan kontainer LCL yaitu kontainer impor yang isinya milik lebih dari satu orang. Menurut Saptono, tarif kargo impor berstatus LCL di CDC Banda nantinya akan mengikuti tarif berlaku di Pelindo II. Pergudangan CDC Banda saat ini dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Cabang Jakarta. Pergudangan CDC selama ini memang sudah melayani kargo impor berstatus less than container load (LCL). Tahun 2016 kargo impor LCL yang masuk ke CDC Banda sebanyak 3.946 boks. Namun, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra dihubungi terpisah mengatakan masalah CFS Center masih dalam pembahasan. Permohonan Pelndo II kepada OP untuk membangun CFS Center memang sudah masuk tapi masih perlu dibahas dengan KPU Bea Cukai
INDONESIA SHIPPING TIMES
dan instansi terkait lainnya. Masih banyak hal perlu dibahas. Misalnya, kalau semua layanan kargo impor berstatus LCL dipusatkan di CDC, nasib TPS Lini II yang selama ini melayani kargo impor LCL bagaimana? kata Nyoman. Sementara Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni ditanya soal CFS melalui WA belum memberikan jawaban. Laba Sementara itu, dalam laporan kinerja Tahun 2016, PT Multi Terminal Indonesia (MTI) berhasil meraih laba sebesar Rp65 miliar. Sebagian besar perolehan laba tersebut disumbang MTI Cabang Jakarta yang meraih laba sebelum pajak Rp 60, 200 miliar. General Manager (GM) PT MTI Cabang Jakarta, Agus Permana Kamis (16/2/2017) mengatakan Cabang Jakarta mengelola bisnis freight forwarding, gudang Cargo Distribution Center (CDC), lapangan penumpukan domestik Pasoso dan Tempat Penumpukan Sementara (TPS ) 215X). Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, MTI Cabang Jakarta baik pendapatan mau pun laba melampaui target ditetapkan. Pendapatan ditargetkan Rp 137, 131 miliar realisasi mencapai Rp 145,574 miliar. Sementara laba ditargetkan Rp 48, 260 miliar terealisasi Rp60,200 miliar. Agus mengatakan produksi untuk gudang CDC khususnya barang impor berstatus Less than Container Load (LCL) sepanjang 2016 tercatat 3.946 boks. Sementara produksi di lapangan penumpukan 215X tercatat 6.718 boks termasuk 1.098 boks barang berbahaya. Prosuksi lapangan domestik Pasoso sepanjang 2016 tercatat 73.084 boks. Seperti diketahui PT MTI , anak perusahaan Pelindo II, memiliki Cabang di Bandung, Banten, Surabaya, Cirebon dan Fasilitas Halal Hub di Pelabuhan Tanjung Priok. *** | BERITATRANS.COM | WILAM | Sabtu 18 Februari 2017
09
Pelayaran Turunkan Tarif 30%
Horee.... DPC INSA Sepakat Tolak Kenaikan Tarif Jasa Pelabuhan foto: oceanweek.co.id
S
EBANYAK tiga puluh sembilan DPC INSA seluruh Indonesia akan menolak rencana kenaikan tarif jasa kepelabuhanan yang sebagian sudah diusulkan oleh Pelindo. “Kami akan lakukan moratorium tarif jasa kepelabuhanan yang menimbulkan high’ cost logistik,” kata Hamka, juru bicara 39 DPC INSA, di Makassar, Jumat (17/2) pagi. Sementara itu, Ketua DPC INSA Cirebon Adhe Purnama menyatakan bahwa Pelindo Cirebon juga mengusulkan kenaikan sejumlah tarif jasa kepelabuhanan. Misalnya jasa tambat, jasa tunda dan pandu. “Tarif tunda dari Rp 600 ribu diusulkan naik Rp 2.724.956. tarif variabel dari Rp 8 jadi Rp 1072, tarif tambat dari Rp 150 jadi Rp 500. Kemudian tarif pandu dari Rp 52 ribu jadi Rp 750 ribu dan tarif variabelnya dari Rp 16 jadi Rp 650,” katanya. Menurut Adhe, DPC INSA Cirebon belum setuju dengan usulan kenaikan itu. Pihaknya akan melaporkan lebih dulu kepada DPP INSA.
10
Sabtu 18 Februari 2017
“Kami akan kirim surat dulu ke DPP INSA, nanti apa keputusannya kami nggak tahu, jadi mekanismenya begitu,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPC INSA Banten Agus, INSA Batam Parno, dan INSA Makasar Hamka. “Pokoknya jangan Pelindo naik-naikkan tarif, pelayaran saja dalam rangka mendukung program tol laut justru menurunkan tarif hingga 30 persen,” ungkap Hamka. Hamka berharap pemerintah supaya memikirkan mengenai ini, apalagi Menko Maritim Luhut Panjaitan pada saat acara forum INSA 2017 di Makassar meminta Pelindo jangan semuanya dikerjakan sendiri, muntah nanti. Beberapa pelayaran yang dimintai tanggapannya mengenai acara Forum INSA di Makassar mengaku puas dengan kegiatan tersebut Bahkan dari kegiatan ini pelayaran mendapat gambaran banyaknya peluang bisnis sebagaimana ditawarkan Menko Luhut Pandjaitan.*** | OCEANWEEK.CO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Angkut Minyak Mentah
Pokoke Aja Khawatir BBM Langka! Besok Kapal Tanker Iran Anjog Cilacap
S
EIRING dengan kebijakan memperluas pemasaran minyak di kawasan Asia Tenggara, Kapal Tanker Iran (NITC) saat ini dalam perjalanan membawa minyak mentah ke Pelabuhan Cilacap, Indonesia. Ini merupakan pelayaran pertama NITC ke kawasan Asia Tenggara setelah ditandatanganinya perjanjian nuklir Iran dengan Dewan Keamanan PBB. Pengiriman ini juga sekaligus pelayaran perdana NITC ke kawasan Asia pasca sanksi internasional terhadap negara tersebut. Shana, kapal milik NITC tersebut meninggalkan Kilang Minyak Kharg di Teluk Persia awal Februari lalu dan dijadwalkan tiba di Indonesia, hari Minggu, 19 Februari. Sejumlah analis menyebutkan Indonesia bukanlah pasar yang menguntungkan bagi Iran, tapi hal ini tetap dilakukan dalam rangka memperluas jaring pemasaran minyak mentah asal negara itu. Pengiriman ini sesuai dengan pernyataan Dwi Soetjipto, mantan Dirut Pertamina, yang menyebutkan pengiriman minyak mentah 1 juta barel dari Iran kuartal pertama 2017. “Kita coba minta dikirim 1 juta barel ke kilang Cilacap. Nanti kita lihat, kalau memungkinkan kita bisa lakukan negosiasi jangka panjang,� ungkap Soetjipto seperti dikutip Financial Tribune. Selain permintaan pengiriman minyak mentah, Teheran dan Jakarta juga disebut-sebut telah melakukan negosiasi investasi dalam proyek-proyek hulu dan hilir bersama. Pertamina dan Perusahaan Minyak Nasional Iran menyepakati penandatanganan perjanjian tentang survei ladang minyak di Abteymour dan Mansouri untuk waktu 6 bulan sejak Agustus 2016. Dalam kunjungan ke Iran Desember tahun
INDONESIA SHIPPING TIMES
2016 lalu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Iran dalam menggarap proyek-proyek industri minyak dan gas Iran, baik eksplorasi maupun produksi. Sebelumnya dikabarkan, September 2016 Pertamina menerima 44.000 ton LPG dari NIOC yang dikirim dari ladang energi Asalouyeh Iran. Menurut Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba, pasokan LPG dari Iran memang dibutuhkan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di dalam negeri. Kesepakatan tentang impor LPG dari Iran ini ditandatangani bulan Agustus 2016 untuk pengiriman LPG tahun 2016 dan 2017. Selain impor LPG, kedua belah pihak juga sepakat untuk membangun kilang minyak di Pulau Jawa dengan total nilai investasi sebesar 8,4 miliar dolar AS yang pembiayaannya melibatkan sindikasi Bank China dan Eropa. Pembangunan kilang untuk memproses minyak mentah ini sejalan dengan langkah yang sudah ditempuh Iran di negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan Brazil. *** | HELLENICSHIPPINGNEWS.COM | SHIPPING FORUM | Sabtu 18 Februari 2017
11
Inovasi Teknologi
Sistem Baterai Baru Untuk Alat Bongkar Muat Pelabuhan Shanghai
12
Sabtu 18 Februari 2017
foto: corvusenergy.com
C
ORVUS Energy berencana menghadirkan sistem penyimpanan energi ion litium rancangan terbaru untuk Rubber Tire Gantry Crabe (RTGC) rancangan CCCC Shanghai Equipment Engineering. Solusi baru yang diprakarsai oleh Shanghai Zhenhua Heavy Industry; perusahaan pembuat RTG terbesar dunia ini, merupakan sistem pendingin cair dengan daya super tinggi dan berukuran lebih kecil yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan daya RTG dengan biaya yang lebih efektif. Pesanan pertama dibuat untuk Shanghai International Port Group dan akan dipasang di Terminal Yidong, Shanghai. Tidak seperti derek pelabuhan tenaga diesel konvensional, CCCC versi hybrid memiliki daya dari sistem Corvus yang mampu menghemat bahan bakar hingga 65 persen, kata pihak Corvus, manfaat lainnya yaitu berkurangnya biaya operasi serta emisi gas rumah kaca yang minim dan suara yang lebih halus. Corvus memproduksi baterai ion litium kelas industri yang digunakan untuk pembuatan kapal hybrid dan listrik, rig pengeboran lepas pantai, dan peralatan pelabuhan. Baterai ini dipadukan dengan drivetrain tenaga diesel kapal industri. Kelebihannya sama dengan mobil Prius dan Tesla, (yaitu hemat bahan bakar dan emisi, respon lebih tajam dan biaya perawatan rendah), tetapi pada skala yang lebih besar, sebab peralatan industri memiliki kebutuhan daya yang lebih banyak dan umumnya beroperasi tanpa henti. Derek gantri biasanya kurang praktis, memerlukan genset diesel dengan RPM maksimal berapa pun banyaknya operasi yang dijalankan. Sehingga, saat menunggu atau terjadi sedikit aktivitas, bahan bakar terbuang percuma, terang juru bicara Corvus, Sean Puchalski. “Selain itu, saat kontainer diturunkan, motor listrik berputar ke belakang dan menghasilkan tenaga. Pada derek biasa, tenaga ini terbuang
menjadi energi panas melalui pengaktifan pada resistor bank yang besar. Energi panas ini menyebar ke sekitar area. “Penambahan baterai memberi dua kemudahan yaitu: 1) memungkinkan pemasangan mesin diesel yang lebih kecil, artinya lebih banyak bahan bakar yang dihemat;dan 2) baterai tidak membuang energi dari penurunan kontainer, melainkan mengumpulkannya untuk pemakaian ulang. Ini bisa menghemat jumlah pemakaian bahan bakar.� Selain baterai hybrid, derek gantri biasanya disambungkan ke bilah elektrik agar genset mati total. Hal ini baik untuk penghematan biaya dan pengurangan emisi, kata Puchalski. Namun, pendekatan ini memerlukan biaya yang besar untuk distribusi listrik dan mengurangi mobilitas derek tersebut. Ada banyak jenis penerapan teknologi yang serupa di seluruh dunia. Akan tetapi, tiga hal yang memacu pentingnya penggunaan baterai ini pada peralatan pelabuhan: 1) Harga bahan bakar lebih mahal; 2) pelabuhan yang lebih ramai; dan 3) masalah iklim. Ketiga faktor ini merupakan masalah paling populer di Tiongkok, Eropa Selatan dan saat ini, di sinilah kita akan melihat penerapan awal terbesar teknologi ini, tutur Puchalski.*** | MARITIMENEWS.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES