Indonesia Shipping Times Edisi 18 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 172• Vol IX • Selasa

18 Juli 2017

KAPAL RAKSASA SANDAR DI PRIOK, LEMBAGA INTERNASIONAL KIAN RAJIN PELOTOTI PELABUHAN RI

MENKO LUHUT: LAUT NATUNA UTARA BUKAN PENGGANTI NAMA LAUT CHINA SELATAN

KAPAL LAUT BESAR BERTEKNOLOGI CANGGIH MASIH MINIM, MENHUB BERHARAP BANYAK PADA BPPT

SEMESTER I, BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PERAK NAIK 31%

KAPASITAS ANGKUTAN TRUK DIBATASI, APTRINDO MINTA UPGRADE ATURAN

01

Luhut: Laut Natuna Utara Bukan Pengganti Nama Laut China Selatan

M

ENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara bukan untuk menggantikan nama Laut China Selatan. Luhut menyatakan ini sebagai respons atas kritik dari Tiongkok yang memprotes pergantian nama Laut China Selatan.

“Perubahan peta itu sebenarnya masih di daerah kita saja. Tidak mengganti South China Sea (Laut China Selatan),” ujar Luhut di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/7).

Luhut menjelaskan Laut Natuna Utara merujuk pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Utara Kepulauan Natuna merupakan milik Indonesia. “Jadi dalam zona 200 kilometer kami sedang kaji masalah itu,” kata Luhut.

Terkait protes dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, Luhut akan mempelajari kritik yang dilontarkan Tiongkok. “Akan kami lihat lagi,” kata Luhut.

Pemerintah meresmikan penggunaan nama Laut Natuna Utara saat merilis pembaruan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Jumat (14/7).

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, penyebutan Laut Natuna Utara agar kawasan ZEE tersebut merujuk kepada satu nama.

Dalam peta yang lama, kawasan landas kontinen tersebut memiliki rujukan nama yang beragam, seperti Blok Natuna Utara dan Blok Natuna Selatan. “Supaya ada kesamaan maka kami beri nama Laut Natuna Utara,” kata Havas.

Pembaruan nama tersebut memunculkan kritik dari Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penyebutan nama tersebut menyinggung teriritorial Laut China Selatan yang diklaim sebagai bagian dari Tiongkok berdasarkan asumsi nine-dashed line atau sembilan titik imaginer.

“Perubahan nama disebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standarisasi penyebutan nama wilayah secara internasional,” kata Geng pada pekan lalu seperti dikutip dari CNN. Geng berharap negara-negara yang berada di sekitar Laut China Selatan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama terkait dengan kondisi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.

Sebelumnya pada 2011, Filipina mengganti nama perairannya sebagai Laut Filipina Barat. Dua tahun

kemudian Tiongkok menggugat Filipina ke sengketa teritorial ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.

Pada Juli 2016, mahkamah memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum apapun bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya di lautan yang terdapat di ‘sembilan garis batas’ di kawasan Laut Cina Selatan. Tiongkok yang menolak berpartisipasi dalam persidangan menyebut keputusan tersebut sebagai lelucon.

Selain Tiongkok dan Filipina, konflik di wilayah tersebut juga melibatkan beberapa negara seperti Taiwan, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Wilayah Laut Cina Selatan memang menjadi rebutan banyak negara. Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Selain itu kandungan kekayaan sumber daya hayati dan mineral yang terkandung di dalamnya menjadi pemicu sengketa.

Pembahasan peta NKRI dengan perubahan nama Laut Natuna Utara merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016. Perubahan peta Indonesia terakhir kali pernah dibuat pada 2005 lalu.

Pembahasan peta ini dikoordinasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, khususnya tim perunding perbatasan Indonesia. Selain itu,pembahasan juga melibatkan berbagai pakar di bidang hukum laut internasional dan batas maritim.

Kawasan perairan Laut Natuna Utara terdapat beberapa blok minyak dan gas bumi (migas) yang masih berstatus eksplorasi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 16 blok migas di sekitar Kepulauan Natuna. Terdiri dari lima blok sudah berproduksi dan 11 blok masih dalam tahap eksplorasi.

Untuk wilayah cekungan Blok East Natuna saja ada beberapa blok yaitu South Natuna Sea Block B, East Natuna, Tuna, NE Natuna, North Sokang, East Sokang, South Sokang. Kemudian ada Sokang.

Berdasarkan Data Komite Eksplorasi Nasional (KEN), total cadangan dari delapan wilayah kerja di cekungan East Natuna terdiri dari penemuan gas yang sudah terbukti sebesar 47,2 triliun kaki kubik (TCF). Sementara cadangan minyak sebesar 318,39 juta tangki barel (MMSTB).*** KATADATA.CO.ID | DIMAS JAROT BAYU

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 18 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

MERDEKA.COM

Pengamat: Laut Natuna Utara Masuk Zona Maritim Indonesia

P

ENGAMAT Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai keputusan pemerintah memberikan nama laut di Natuna menjadi Laut Natuna Utara sudah tepat.

Menurut dia, pemberian nama tersebut sebagai tanda bahwa laut tersebut masih sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Supaya jelas bahwa klaim kita sebagai ZEE laut di sana (Natuna), kita beri nama Laut Natuna Utara. Jadi menurut saya wajar, seperti negara Filipina tahun 2011 juga menyebut zona maritim laut mereka itu West Philipine Sea,” ujar Hikmahanto saat dihubungi, Senin (17/7/2017).

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia ini menyatakan pemberian nama ini juga menegaskan bahwa konsep sembilan garis putus China tidak diakui.

Apalagi, terang dia, dalam putusan Permanent Court Arbitration (PCA) bahwa konsep sembilan garis putus tidak dikenal.

“Laut Natuna Utara itu masih di wilayah zona maritim Indonesia. Jadi kalau China ada protes ya wajar, karena sembilan garis putus.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kita juga boleh dong lakukan itu, nggak ada masalah,” jelas dia.

Karena itu, Hikmahanto mendukung langkah pemerintah terkait dengan peluncuran peta baru NKRI. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebelumnya meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya.

Salah satunya pergantian nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara. Namun, pergantian nama laut tersebut memicu kritik dari Beijing.

Seperti dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal.

“Penggantian nama ini tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional,” ujar Geng Shuang.*** KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI Selasa, 18 Juli 2017

03

Kemenko Kemaritiman Terus Lakukan Kajian Reklamasi Jakarta CNNINDONESIA.COM

K

EMENKO Kemaritiman terus melakukan kajian mengenai proyek reklamasi yang ada di Jakarta. Pembahasan masih dilakukan untuk mempertimbangkan kelanjutan dari pulau-pulau dari proyek reklamasi tersebut.

“Kajian secara teknis terus dilakukan. Artinya segala sesuatu terus dikerjakan secara profesional dan ilmiah,” kata Deputi III Bidang Infrasturktur Ridwan Djamaluddin di kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Ridwan mengaku pemerintah belum mengambil sikap final mengenai reklamasi. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk menentukan dilanjutkan atau tidaknya proyek reklamasi.

“Apapun semuanya mau yang bentuknya seperti apa, lanjut atau tidak lanjut semuanya dipertimbangkan secara ilmiah dan terpadu,” ujar Ridwan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies BaswedanSandiaga Uno berkomitmen menghentikan

04

Selasa, 18 Juli 2017

reklamasi. Namun dalam perkembangannya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi tersebut harus tetap dilaksanakan. Menurutnya, jika ada masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin.

“Saya ingin sampaikan baik-baik kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama, orang sudah investasi, udah jadi gitu dibunuh. Mana percaya orang sama negeri kita ini,” kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (23/05).

Luhut menjelaskan aturan soal reklamasi telah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Luhut, sebatas melanjutkan program yang telah dibuat.

“Ini Keppresnya dibuat Pak Harto, yang membagi pulau itu, yang kedua Perpres oleh Pak SBY, Pak Joko Widodo sebenarnya hanya eksekusi dari dua ini, nah kalau tiba-tiba diputus lalu kredibilitas pemerintah di mana?” ucap Luhut.*** DETIK.COM | MUHAMMAD FIDA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapal Laut Canggih Masih Minim, Menhub Berharap Pada BPPT NAWACITANEWS.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan butuh penambahan kapal besar untuk kelancaran transportasi laut dalam.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu dalam Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 di Gedung Badan Pusat Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Ia menuturkan bahwa saat ini jumlah transportasi kapal laut besar berteknologi canggih masih minim.

Contohnya, lanjut dia, di perairan Maluku Utara.

Walaupun penduduknya relatif tidak padat, namun lautnya luas dan dalam, INDONESIA SHIPPING TIMES

sehingga sangat berbahaya bila dilalui kapal kecil dengan teknologi yang masih tradisional. “Saatnya juga kita berpikir, bahwa kapal-kapal yang akan kita bangun itu perlu ada suatu inovasi, agar ketepatan teknologi yang bisa dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu bisa tercapai,� kata Budi Karya Sumadi.

Menteri Budi Karya Sumadi sangat berharap, BPPT berhasil membangun kapal-kapal besar berteknologi tinggi, untuk menambah armada transportasi laut yang layak.*** TRIBUNNEWS.COM | LENDY RAMADHAN

Selasa, 18 Juli 2017

05

Kemenhub Dorong UPT Tingkatkan Standar Pelayanan ELSHINTA.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menargetkan dalam kurun waktu enam bulan ke depan, seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya sudah mempunyai standar pelayanan baru, khususnya terkait perizinan transportasi.

Standar pelayanan baru tersebut wajib disusun dan diimplementasikan oleh sekitar 940 UPT Kemenhub dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 19/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemhub. Regulasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 21 Februari 2017.

Staf Ahli Menhub Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris, menyebutkan, dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggara pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan, Menhub telah menerbitkan beleid terkait pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan.

“Selama ini pedoman pelayanan standar pelayanan berserakan bertebaran di perundang-undangan yang lain. Dalam Permenhub Nomor 19/2017 ini, diperintahkan agar unit-

06

Selasa, 18 Juli 2017

unit pelayanan mengidentifikasi berbuat apa dan berapa lama dan dikeluarkan dalam maklumat pelayaran. Ini juga dalam rangka reformasi birokrasi,” jelas Umar di Jakarta, Senin (17/7).

Umar menambahkan, maklumat pelayanan itu nantinya ditandatangani oleh kepala UPT setelah standar pelayanan yang baru sudah ditetapkan.

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Lebih lanjut, Umar menyebutkan, dalam rangka menyusun standar pelayanan, maka UPT wajib untuk mengikutsertakan para stakeholders pada saat pembahasannya. Kemudian, standar pelayanan yang sudah disepakati kemudian ditetapkan oleh pimpinan UPT. “Standar pelayanan yang telah ditetapkan wajib disampaikan dan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja eselon I,” jelas Umar.

Sampai dengan saat ini, kata dia, baru sekitar 41 UPT yang sudah menetapkan standar pelayanan baru.

“Namun, bukan berarti yang lainnya tidak memenuhi standar. Secara teknis mereka sudah memenuhi standar, sekarang tinggal diperbaharui saja. Kami targetkan 3-6 bulan untuk memenuhinya. Penyusunannya dilakukan sesegera mungkin. Ini pedoman yang lebih dibekukan,” tambah Umar.*** BERITASATU.COM | THRESA SANDRA DESFIKA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tangani Kasus Pelindo II, KPK Bentuk Tim Libatkan BPK, PPATK, dan Pansus KOMPAS.COM

K

ETUA Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan segera membentuk tim gabungan untuk mempermudah kontrol dan monitor perkembangan kasus PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hal itu disampaikan Agus seusai menerima kunjungan Pansus Pelindo, di Gedung KPK, pada Senin (17/7/2017) siang.

Agus mengatakan, tim gabungan terdiri dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dan kami sarankan ada vocal point (perwakilan) dari Pansus Pelindo yang nanti bisa memberikan update ke seluruh anggota Pansus mengenai perkembangan yang terjadi,” kata Agus.

“Mudah-mudahan dengan cara begitu, kita saling kontrol, monitor perjalanan kasus ini ke depan,” lanjut Agus.

Agus mengatakan, KPK akan segera menindaklanjuti laporan Pansus Pelindo.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pada pertemuan hari ini, Pansus Pelindo menyerahkan hasil audit investigatif BPK atas perpanjangan konsesi JICT. Adapun hal-hal lain yang menjadi perhatian Pansus Pelindo seperti perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru (New Priok) serta penerbitan obligasi global, juga akan ditindaklanjuti oleh KPK. “Tadi disampaikan Bu Rieke (soal) Koja, Kalibaru. Mengenai perpanjangan Koja. Soal perbandingan Priok Baru dan Teluk Lamong dan global bond. Itu segera kami tindak lanjuti,” kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Pansus berharap KPK bisa mengungkap kasus yang merugikan keuangan negara dengan nilai yang cukup fantastis itu.

Berdasarkan temuan BPK, potensi kerugian negara akibat perpanjangan konsesi JICT senilai Rp 4,08 triliun.

Ia berharap, tidak ada pihak-pihak yang melakukan upaya intervensi dalam kasus ini.

“Karena kami sepakat kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk membenahi tata kelola BUMN,” kata Rieke.

“Sehingga BUMN betul-betul bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara, memberikan keuntungan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Rieke.

KOMPAS.COM | ESTU SURYOWATI Selasa, 18 Juli 2017

07

Semester I, Bongkar Muat Petikemas di Tanjung Perak Naik 31% BERITATRANS.COM

P

T Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak mencatat kenaikan bongkar muat petikemas sebesar 31% dalam enam bulan pertama 2017. Kenaikan kinerja bongkar muat petikemas juga sejalan dengan kenaikan kunjungan kapal, terutama dari kapal berbobot besar.

Kepala Humas Pelindo III Tanjung perak, Fernandes A. Ginting, mengatakan total bongkarmuat petikemas selama semester I/2017 mencapai 287.91 TEUs atau tumbuh 31% secara tahunan (yoy). Bila menggunakan satuan boks, jumlah bongkarmuat boks di Tanjung Perak mencapai 261.686 boks atau naik 32% secara tahunan. “Sebagian besar kinerja di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak mengalami kenaikan,� ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2017).

Dia menerangkan, kenaikan kinerja bongkar muat petikemas berbanding lurus dengan arus kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam enam bulan 2017, arus kapal menca-

08

Selasa, 18 Juli 2017

pai 43.335.141 GT atau naik 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 42.516.151 GT. Untuk bongkar muat non petikemas, Pelabuhan Tanjung Perak juga mencatat kenaikan 0,2% menjadi 8.058.694 ton. Sementara itu, bongkar muat curah cair tercatat 1.137.849 Ton atau naik 12%. Pelabuhan Tanjung Perak juga mencetak arus hewan sebesar 1% menjadi 9.545 ekor atau 1% lebih tinggi dari target sebar 9.446 ekor.

Di sisi lain, arus penumpang juga mengalami sedikit peningkatan 1,46% menjadi 209.261 jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari 203.015 penumpang domestik sedangkan sisanya penumpang luar negeri. Fernandes mengatakan, kenaikan penumpang merupakan buah dari renovasi dan modernisasi fasilitas di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara yang dilakukan sejak 2014 lalu.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo III Rebut Penghargaan 6th UNS SMEs SUMMIT and AWARDS 2017 MAJALAHDERMAGA.CO.ID

P

ELINDO III kembali mendapatkan penghargaan dari Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UMKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, pada Jumat malam (14/07). Penghargaan itu diberikan pada malam puncak acara 6th UNS SMEs SUMMIT and AWARDS 2017.

Asisten Sekretaris Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pelindo III, Roy Darma Putera mengatakan bahwa 6th UNS SMEs SUMMIT and AWARDS 2017 merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Dies Natalis UNS, yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Penganugerahan 6th UNS SMEs SUMMIT and AWARDS pada tahun ini diberikan kepada 14 kategori, diantaranya meliputi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota pengembang UMKM terbaik, perusahaan BUMN pelaksana PKBL/CSR terbaik, perusahaan swasta pelaksana PKBL/CSR terbaik, bank pelaksana PKBL/ CSR pengembang terbaik, koperasi pengembang UMKM terbaik, serta perorangan peduli pengembangan UMKM terbaik.

“Dan Pelindo III sebagai perusahaan pe-

INDONESIA SHIPPING TIMES

nyedia jasa kepelabuhanan terpilih sebagai perusahaan BUMN transportasi pelaksana PKBL/ CSR pengembang UMKM terbaik,” ujar Roy Darna dalam siaran pers, di Surabaya, Senin (17/7/2017).

Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Rektor kepada Roy Darma Putera.

Sebelumnya telah diketahui bahwa Pelindo III telah tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan ini ditiap tahunnya.

Secara keseluruhan untuk ajang tersebut Pelindo III memperoleh empat penghargaan. Hal itu membuktikan bahwa Pelindo III tutur berperan aktif dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara berkelanjutan.

“Pemberian penghargaan ini menunjukkan bahwa Pelindo III memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pemberdayaan masyarakat khususnya bagi UMKM,” jelas Roy. Sementara itu, dalam sambutannya Rektor UNS, Ravik Karsidi menjelaskan maksud dan tujuan pemberian penghargaan UNS SME’s Awards ini adalah untuk memberikan penghargaan atas kinerja individu dan atau perusahaan atau instansi atau lembaga baik pemerintah, maupun BUMN atau swasta, dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. “Semoga acara ini mampu memotivasi instansi lain untuk bisa ikut memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia,” pungkas Ravik.

Lebih lanjut Ravik menambahkan bahwa terselenggaranya malam puncak penganugrahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja bagi instansi atau perusahaan dan tokoh individu dalam memajukan serta meningkatkan daya saing UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).*** KABARBISNIS.COM Selasa, 18 Juli 2017

09

Djakarta Lloyd Harapkan PMN Konversi Utang Untuk Dukung Ekspansi BUMN.GO.ID

P

ERUSAHAAN pelayaran milik negara PT Djakarta Lloyd berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah melakukan penyertaaan modal negara (PNM) nontunai sebesar Rp379,3 miliar.

Direktur Utama Djakarta Lloyd, Suyoto mengatakan PMN nontunai yang diusulkan pemerintah untuk perseroan merupakan konversi utang ke saham. Utang tersebut merupakan pengalihan utang milik PT PANN (Persero) ke perseroan yang dilakukan pada 1998. “Sebetulnya PMN ini hanya untuk perbaikan pembukaan, kami ingin jadi ekuitas dari sebelumnya utang,� jelas Suyoto, Senin (17/7/2017).

Suyoto menerangkan, dengan PMN, struktur modal perseroan bisa lebih solid sehingga bisa melanjutkan ekspansi dengan menggalang dana pinjaman dari perbankan. Penolakan usulan PMN dikhawatirkan bisa menghambat rencana ekspansi Djakarta Lloyd. Padahal, perseroan baru saja lolos dari jerat utang setelah merampungkan restrukturisasi utang dalam lima tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR yang menjadi mitra kerja badan usaha milik negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan penda-

10

Selasa, 18 Juli 2017

laman terkait rencana penyertaan modal negara ke Djakarta Lloyd dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Keputusan itu merupakan salah satu simpulan dari rapat kerja Komisi VI bersama pemerintah pada 13 Juli 2017 lalu.

Suyoto menuturkan, bila rencana PMN nontuani dikabulkan, ekuitas perseroan bakal naik menjadi sekitar Rp424 miliar. Pasalnya, hingga saat ini ekuitas perusahaan yang sudah beroperasi sejak 1950 itu telah mencapai Rp45 miliar.

Selain itu, operasional perseroan, menurut Suyoto, juga lebih leluasa karena telah mendapat surat keterangan tidak dipungut (SKTD) sehingga pembelian kapal bakal dibebaskan dari pajak pertambahan nilai dan pajak impor.

Alhasil, tambahan modal lewat konversi utang bakal mendongkrak ekuitas sehingga perseroan dimungkinkan meraup pinjaman lebih besar.

Rencananya, Djakarta Lloyd bakal mengajukan pinjaman hingga Rp800 miliar untuk menambah armada. Perseroan yang hampir bangkrut karena terlilit utang ini akan menambah dua kapal kargo kelas handymax dan 12 kapal tunda mulai tahun ini secara bertahap guna menopang ekspansi usaha.

Saat ini, Djakarta Lloyd mengoperasikan dua kapal kargo. Satu kapal digunakan lewat skema barbout atau disewa dengan opsi dimiliki sedangkan sisanya merupakan kawal sewaan.

Suyoto menyebut, perseroan perlu menambah kapal baru karena tengah dalam penjajakan kontrak dengan sejumlah perusahaan.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

YOUTUBE.COM

Pengguna Jasa Keluhkan Layanan Pandu Pelabuhan Priok

S

EJUMLAH pengurus INSA Jaya sedang membicarakan problematika layanan pandu di pelabuhan Tanjung Priok yang hingga kini dinilainya masih belum optimal dan belum memenuhi standar layanan pelayaran.

“Pandu sering telat, apalagi pada saat pertukaran shift, molornya hingga dua jam, dan itu sangat merugikan pelayaran,” kata Ketua Bidang Hukum DPC INSA Jaya, Ujang Munif, dibenarkan Sunarno (bendahara), Bambang Sumaryono (Wakil Ketua), dan M/ Haroni (Ketua PPOP), di Jakarta, Senin (17/7).

Surat protes, katanya, juga sudah dikirimkan INSA Jaya ke Pelindo II, namun hingga sekarang, belum ada perubahan signifikan mengenai pelayanan pandu di pelabuhan Priok ini.

INSA Jaya, menilai kurangnya layanan pandu, karena jumlah tenaga pandu juga belum sesuai dengan in-out kapal yang berkegiatan di pelabuhan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kami berharap manajemen Pelindo II segera bisa mengatasi masalah ini,” kata Ujang dari pelayaran Bukit Merapin.

Bambang Sumaryono menambahkan, INSA Jaya sudah mendengar bahwa pelaksanaan pandu sekarang ini oleh Pelindo Cabang Priok bukan berada dibawah PT JAI lagi. Padahal dengan menyatunya pengelolaan pandu-tunda di satu manajemen dapat lebih mudah mengontrol, dan mengambil keputusan.

“Tapi, ini malah semakin banyak masalah yang muncul,” ucap Bambang.

Menanggapi kekhawatiran pelayaran akan kurangnya tenaga pandu, GM Pelindo Tanjung Priok, Hendro mengemukakan, akan memenuhi pandu-pandu dari cabang lain untuk dipndahkan ke jakarta dan sekarang sedang ada lagi training pandu untuk ditempatkan di cabang pelabuhan II di daerah.*** OCEANWEEK.CO.ID Selasa, 18 Juli 2017

11

Akibat Tak Pernah Diperbarui, Tarif Layanan Depo Menjadi Liar PANORAMIO.COM

T

ARIF layanan Depo (tempat penyimpanan kontainer kosong) menjadi tidak terkendali sebagai dampak dari tarif kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa sudah kadaluarsa dan tidak pernah diperbarui.

“Tarif layanan di Depo sama dengan nasib tarif layanan barang impor LCL. Sudah lama habis masa berlakunya tapi tidak pernah diperbarui, akhirnya berlaku tarif liar,” kata Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto, Senin (17/7/2017) “Saya minta Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok mengundang pengguna

12

Selasa, 18 Juli 2017

dan penyedia jasa (GINSI, ALFI, dan asosiasi Depo) untuk membahas tarif layanan Depo,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua BPD (GINSI) DKI Capt.

Subandi menilai masih banyak kegiatan bisnis di Depo perlu ditertibkan selain uang jaminan kontainer. Contohnya, kata Subandi, biaya Lift On Lift Off (Lolo)kontainer kosongan jauh lebih mahal dibandingkan biaya Lift On Lift Off kontainer isi ( full ) di terminal petikemas.

Belum lagi biaya cleaning dan washing kontainer di Depo dengan tarif dollar tidak jelas dasar hukumnya.*** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapasitas Angkut Truk Dibatasi, Aptrindo Minta Upgrade Dulu BERITAJAKARTA.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan akan menerbitkan aturan baru guna membatasi truk angkutan barang yang kelebihan muatan (overload) dan over dimensi akibat modifikasi.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, over dimensi dan overload truk yang banyak terjadi memang membuat persaingan harga di pasaran menjadi tak sehat.

Namun, di sisi lain apabila pemerintah tetap ngotot menertibkan pembatasan, akan menyebabkan kenaikan harga barang. “Karena spesifikasi truk di Indonesia terlampau kecil,” katanya, Senin (17/7/2017).

Oleh karena itu, Aptrindo menyarankan agar pemerintah meng-upgrade terlebih dahulu aturannya sesuai perkembangan industri truk dunia. Sebab jika masih menggunakan aturan lama industri angkutan barang Indonesia akan sulit bersaing.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan menyusun indeks yang didasarkan pada tonase truk dan kapal. Dengan demikian tak ada lagi truk barang yang bisa naik ke kapal sembarangan.

Sementara untuk skema tarif yang dipakai adalah skema progresif.

“Aturannya [keluar] tiga minggu dari sekarang [Jumat pekan lalu],”ujarnya.

Hal lain yang akan diatur adalah standardisasi truk yang melintas di jalan raya.

Pasalnya selama ini truk-truk berbobot besar tersebut dituding sebagai biang kerusakan jalan.

Untuk itu, Kemenhub akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal optimalisasi jembatan timbang. Dengan demikian truk-truk yang panjangnya dimodifikasi dapat ditertibkan.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Selasa, 18 Juli 2017

13

Pemerintah Segera Bangun Pelabuhan Niaga di Trenggalek KLIMG.COM

P

EMERINTAH pusat hampir dipastikan akan membangun pelabuhan niaga di kawasan teluk Prigi, Watulimo, Trenggalek.

Pembangunan itu untuk mendukung peningkatan perekonomian di pesisir selatan Jawa.

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan ‘upgrade’ terkait studi kelayakan, karena nantinya akan dikaitkan dengan pembangunan sejumlah pelabuhan lain di pesisir selatan.

“Untuk lokasi di teluk Prigi, tapi beda dengan pelabuhan perikanan, ini nanti akan lebih ke selatan. Lokasinya sudah pasti, tinggal persetujuan koordinatnya, kami akan minta dirjen perhubungan laut,” kata Emil, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, pembaruan studi kelayakan tersebut lebih pada aspek non teknis, yakni keterkaitannya dengan infrastruktur lain serta

14

Selasa, 18 Juli 2017

arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Sedangkan untuk aspek teknis, seperti kondisi kedalaman air serta maupun yang lainnya telah dinyatakan layak.

“Upgrade ini penting, karena pemerintah tidak ingin pembangunan tersebut siasia dan tidak ada kapal yang datang. Untuk pembangunan kita tunggu saja, karena perencanan harus benar-benar maksimal, karena menyangkut visi jangka panjang,” ujarnya.

Dijelaskan Emil, untuk mendukung rencana strategis nasional tersebut pihaknya akan mengikui rapat khusus dengan para kepala dinas pendapatan daerah (dispenda) maupun kepala dinas pehubungan yang difasilitasi oleh Menko Maaritim serta Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan saya mewakili Apkasi, ini untuk merancang master plan atau blueprint di selatan Jawa. Sehingga interkoneksi laut tidak hanya di utara Jawa, tetapi antar daerah di selatan juga harus terkoneksi, meskipun sekarang sudah ada jalan,” jelasnya.

Emil menambahkan, pengembangan pelayanan niaga di pesisir selatan Jawa sangat penting dilakukan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Nantinya akan ada short sea shiping di pesisir selatan Jawa mulai dari Pelabuhan Ratu, Cilacap, Bojongslawe, Kulonprogo, Pacitan, Trenggalek hingga Banyuwangi,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Pemkab Trenggalek ini mengaku, potensi yang dimiliki kawasan selatan jawa cukup menjanjikan, sehingga harus ditopang dengan berbagai moda transportasi, mulai darat, laut maupun udara.*** DETIK.COM | ADHAR MUTTAQIN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Infrastruktur dan Logistik Kunci Indonesia Penentu Harga Timah Dunia

B

ADAN Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan, hingga Mei 2017 Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai US$165,5 juta, meningkat 99,95% dibanding periode yang sama ditahun sebelumnya.

Nilai ekspor Timah meningkat 103,93%, sedangkan nonTimah naik 90,50% (y-on-y).

Secara kumulatif, nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Januari-Mei 2017 mencapai US$725,1 juta. Peran Timah mencapai 76,30%.

Untuk Negara tujuan ekspor, Singapura masih merupakan tujuan ekspor terbaik dengan penyerapan hingga 34,74% (US$192,2 juta) ekspor Timah dan 18,03% (US$31,0 juta) ekspor nonTimah. Nilai ekspor Bahan Bakar Mineral (HS 27) pada Januari-Mei 2017 sebesar US$74,4 juta atau 43,32 persen dari jumlah ekspor nonTimah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, untuk menciptakan pasar timah yang terorganisir, adil dan transparan dalam negeri, Pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai, Kementrian Keuangan telah mengeluarkan peraturan tentang PLB ekspor pada 13 Juni 2017 lalu.

Indonesia Commodity and Derivatives Excanges (ICDX) melalui anak usahanya PT ICDX Logistik Berikat (ILB) telah memilih pangkal pinang - Provinsi Bangka Belitung, sebagai langkah awal pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB) ekspor. Hal ini dikarenakan Provinsi Bangka Belitung merupakan sentra produksi terbesar komoditi timah.

Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementrian Keuangan, Dorothea Sigit mengatakan, pasca keluarnya Perdirjen Bea Cukai untuk PLB ekspor, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi di kalangan instansi pemerintah dan juga dunia usaha.

“Peraturan ini sangat ditunggu-tunggu, karena akan membuat daya saing komoditi ekspor indonesia semakin tinggi di

INDONESIA SHIPPING TIMES

mancanegara,” kata Dorothea Sigit beberapa pekan lalu.

Ia mengatakan, dengan adanya PLB ekspor akan bermanfaat bagi produsen untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, sebelum komoditi tersebut di ekspor.

“Saya mengapresiasi langkah strategis ICDX mendirikan ILB, sehingga terjadi intregasi antar pasar komoditas dan pasar keuangan,” lanjutnya.

CEO ICDX, Lamon Rutten meyakini kehadiran ILB yang akan beroperasi tahun ini tidak hanya akan menjadikan daya saing ekspor timah Indonesia dimata dunia semakin tinggi, akan tetapi juga berefek kepada ekspor komoditi lainnya.

“ILB tidak hanya berfungsi tempat penyimpanan timah, tetapi ke depan dapat menajdi role mode dan etalase dari berbagai komoditi ekspor lainnya seperti CPO dan karet,” ujar Lamon Rutten.

Lamon menegaskan kehadiran ILB berdasarkan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni pembentukan harga timah yang lebih baik melalui pasar fisik.

“ICDX melalui anak usaha ILB, sangat berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang efisien dan didukung oleh sistem logistik modern. Sehingga posisi Indonesia sebagai penentu harga timah dunia semakin kuat dan terintegrasi dengan pasar keuangan global,” ungkap Lamon.

Mekanisme pasar fisik timah ICDX telah terselenggara sejak tahun 2013 lalu, seiring dengan keluarnya Permendag No. 78/M-DAG/ PER/12/2012 jo. Permendag No. 32/M-DAG/ PER/6/2013 dan kemudian di sempurnakan menjadi Permendag No. 44/M-DAG/ PER/7/2014, jo. Permendag No. 33/M-DAG/ PER/11/2015, tentang Ketentuan Ekspor Timah.*** INDUSTRY.CO.ID | HARIYANTO Selasa, 18 Juli 2017

15

Kapal Raksasa Sandar di Priok, Lembaga Internasional Kian Rajin Pelototi Pelabuhan RI THEJAKARTAPOST.COM

L

EMBAGA konsultan maritim internasional yang berbasis di London, Drewry, baru-baru ini merilis laporan tentang peningkatan investasi sektor transportasi yang berdampak positif terhadap aktivitas pelayaran di Indonesia.

Peningkatan investasi ini juga dibarengi dengan penataan serta perbaikan fasilitas di sejumlah pelabuhan Indonesia.

Pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang sebelumnya kurang diperhitungkan pelayaran internasional karena draft yang rendah sehingga menyebabkan minimnya kunjungan kapalkapal besar kini diidentifikasi mampu melayani pelayaran antarbenua. Hal ini ditunjang pula dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Perkembangan menggembirakan ini tak lepas dari komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.

Sejauh ini, meski tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memang kerap ditempatkan di urutan bawah dalam hal infrastruktur transportasi dan perdagangan. Bank Dunia, misalnya, tahun 2016 lalu masih menempatkan Indonesia di bawah negara Asia Tenggara lainnya karena masih terbatasnya fasilitas pelabuhan, rel

16

Selasa, 18 Juli 2017

kereta api, jalan, dan teknologi informasi.

Begitu juga dengan UNCTAD, organ PBB yang mengurusi masalah perdagangan, investasi dan pembangunan, masih menempatkan Indonesia di peringkat bawah.

Namun, kalkulasi statistik yang dirilis lembaga-lembaga dunia itu kini sepertinya tak berlaku lagi. Kepercayaan perusahaan pelayaran internasional asal Perancis, CMA CGM sandar di JICT mematahkan penilaian tersebut.

Keberhasilan kapal CMA CGM sandar di terminal peti kemas terbesar di Indonesia untuk rute Eropa Utara-Asia Tenggara (South East Asia North Europe/SEANE) menandai pelayaran langsung dari Indonesia ke Eropa setelah lebih dari satu dekade layanan tersebut tidak hadir di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari keberhasilan itu, pelayaran internasional pun tak ragu menambahkan Jakarta dalam rute Columbus Loop yang ditandai dengan kehadiran kapal CMA CGM di JICT . Seperti diketahui, rute Columbus Loop merupakan prakarsa koneksi Transpacific baru sebagai bagian dari Ocean Alliance yang terbentuk pada bulan April lalu.

Riset IMF menyebutkan Indonesia yang memiliki populasi terbesar kelima di dunia dan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia , dalam lima tahun ke depan akan menjadi negara di belakang China dan India dalam pertumbuhan PDB. Berangkat dari hal tersebut, Dwery memprediksi akan banyak peluang yang bisa digarap khususnya untuk service call yang selama ini belum banyak dilakukan.

“Peningkatan perdagagangan di negaranegara berkembang pada akhirnya membutuhkan jaringan transportasi yang lebih baik. Potensi ini bisa dioptimalkan sepanjang investasi terus dilakukan dalam memperbaiki rantai pasok logistic,” demikian mengutip laporan Drewry.*** PORTTECHNOLOGY.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES