Indonesia Shipping Times Edisi 18 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 66 • Vol IX • Sabtu 18

Maret 2017

KEMENHUB DUKUNG OPERASI SAPU BERSIH PUNGLI DI PELABUHAN

PENGUSAHA LOGISTIK MINTA PERCEPAT IMPLEMENTASI SISLOGDA

APBMI ALIHKAN DANA PEMBINAAN ASOSIASI UNTUK SERTIFIKASI TKBM

KAPAL PESIAR SILVER DISCOVERER AJAK WISMAN JALAN-JALAN DI BELAWAN

PELINDO II SEGERA MERGER DUA ANAK USAHA SEKTOR LOGISTIK

01

Pebisnis Logistik Minta Pemerintah Percepat Implementasi Sislogda foto: google image

I

MPLEMENTASI sistem logistik nasional (Sislognas) di daerah dinilai masih jauh dari harapan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dari sejumlah paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah ada empat yang berkaitan dengan mata rantai pasok.

“Permasalahannya adalah perihal implementasi. Kalau kami komunikasikan dengan teman-teman di daerah memang belum dirasakan dampaknya,” ujarnya, Kamis (16/3/2017).

Dia berharap, di paket kebijakan ekonomi XV yang segera dirilis hal tersebut bisa dimasukkan sebagai salah satu poin.

Menurutnya, walaupun ada sislognas tetapi tidak ada harmonisasi regulasi dengan daerah maka implementasinya akan sulit. Apalagi, imbuhnya, prinsip ekonomi kerakyatan yang

dianut pemerintah saat ini erat kaitannya dengan logistik di daerah.

“Diperlukan hub logistik di daerah. Makanya kami berharap paket ke- XV akan berdampak besar karena empat paket sebelumnya dampaknya belum besar,” paparnya.

Sebagai informasi, Sislognas dibuat sebagai panduan pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Dalam Perpres Nomor 26/2012 disebutkan, acuan ini berlaku tidak hanya untuk menteri tetapi juga gubernur dan bupati atau walikota.

Salah satu misi penting sislognas dibuat adalah membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitas mulai dari pedasaan, perkotaan sampai pelabuhan hub internasional.*** | BISNIS.COM | ABDUL RAKHMAN |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 18 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

E-Commerce Tumbuh Pesat, Aturan Main Jasa Kurir Dipercepat

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: google image

P

EBISNIS kurir dan logistik semakin sumringah tahun ini. Semakin maraknya bisnis daring serta e-commerce menyebabkan potensi bisnis ini bisa melonjak sepanjang tahun 2017.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menargetkan pertumbuhan rata-rata industri ini sekitar 14%-15%. Sementara total nilai pasar Asperindo tahun 2016 sudah mencapai Rp 50 triliun. “ Itu dari 195 anggota Asperindo,” kata H Syarifuddin, Direktur Eksekutif Asperindo, saat bertandang ke KONTAN, Kamis (16/3).

Yang menarik, bila potensi bisnis ini memasukkan kontribusi dari bisnis daring alias e-commerce, potensi pertumbuhan bisnis jasa kurir dan logistik bisa mencapai 30%. Penyebabnya tak lain dari semakin maraknya pertumbuhan bisnis online, seperti dari industri rumahan yang memakai jasa kurir para anggota Asperindo.

Maklum, jaringan pemain jasa kurir dan logistik sudah menyebar. Asperindo mencatat, saat ini ada 35.000 gerai tempat penitipan barang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini belum termasuk gerai milik Pos Indonesia dan Bhanda Ghara Reksa.

Melihat potensi bisnis tersebut, Asperindo tidak tinggal diam. Perkumpulan bisnis jasa kurir ini akan membuat panduan kurir dan logistik bernama Asperindo Logistic Integrated Solution (ALIS).

Lewat sistem ini, produk pebisnis seperti industri kecil dan menengah (IKM) bisa dipasarkan di seluruh jaringan Asperindo. Bila tertarik, pembeli bisa langsung berhubungan dengan IKM yang bersangkutan lewat jaringan internet.

Ekspansi gudang Ada lagi program gerai bersama yang merupakan gabungan dari beberapa anggota Asperindo, seperti JNE, Pandu, UPS, PCP, Dakota. Jadi di gerai bersama ini bakal ada beberapa pilihan produk jasa kurir dan konsumen bebas memilih jasa kurir. Saat ini baru ada satu gerai yang beroperasi sejak Oktober tahun lalu. Bila pro-

gram ini berhasil, tidak tertutup kemungkinan menambah gerai tersebut.

Asosiasi ini juga berencana meluncurkan program Three Letters Code (TLC), yakni program Lembaga Sertifikasi Profesi khususnya di bidang logistik. Nah semua produk tersebut bakal resmi beroperasi pada 12 April 2017.

Asosiasi ini juga tengah menjajaki kerjasama dengan PT Angkasa Pura II untuk bisa memanfaatkan gudang di 13 bandara kelolaan perusahaan pelat merah tersebut. “Ini untuk menampung produk dari UMKM,” papar Amir Syarifuddin, Sekjen Asperindo.

Salah satu pemain utama di bisnis ini, PT Jalur Nugraha Eka Kurir juga yakin, bisnis ini bakal melaju kencang tahun ini. Perusahaan ini sudah mematok target pertumbuhan volume pengiriman barang bisa 30% tahun ini.

Supaya target tercapai, Mohammad Feriadi, Presiden Direktur PT Jalur Nugraha Eka Kurir, pernah berkata pihaknya tidak cuma akan menggandeng perusahaan e-commerce besar, tapi juga mengincar aktivitas pengiriman dari jual-beli online perorangan. Saat ini volume pengiriman barang JNE mencapai 16 juta paket pengiriman per bulan. Dengan asumsi itu, berarti realisasi volume pengiriman mereka sepanjang tahun 2016 mencapai 192 juta. Sementara hitungan target volume pengiriman barang tahun 2017 setara 250 juta.

JNE juga akan menambah beberapa gudang di daerah. Perusahaan ini menganggarkan belanja modal Rp 500 miliar tahun ini.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK | Sabtu 18 Maret 2017

03

Kemenhub Dukung Operasi Sapu Bersih Pungli di Pelabuhan

K

EMENTERIAN Perhubungan mendukung kepolisian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, Samudra Sejahtera di Samarinda, Kalimantan Timur. “Saya mengapresiasi yang dilakukan pihak kepolisian di Pelabuhan Samarinda hari ini dan saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan perhubungan untuk menjadikan ini sebagai koreksi untuk diri sendiri,� kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Sambas, Kalimantan Barat, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menhub menyatakan OTT tersebut merupakan pekerjaan yang luar biasa dan konsisten untuk memberikan dukungan agar tercipta pemerintahan yang baik.

Menhub dan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, terus konsisten untuk memberantas praktek pungli di sektor transportasi.

Satgas operasi pemberantasan pungli (OPP) Kemenhub terus bekerjasama dengan pihak Kepolisian melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek-praktek pungli.

Peringatan secara terus-menerus telah

04

Sabtu 18 Maret 2017

diberikan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun pemangku kepentingan terkait untuk tidak melakukan praktek-praktek pungli dan melakukan kegiatan yang lebih baik dalan jalankan pemerintahan.

Kemenhub tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada jajarannya diketahui terlibat praktek pungli, dan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum.

Ditambahkan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberantas praktek pungli yang ada di sektor transporasi yang dapat menghambat pelayanan jasa transportasi.

Tim gabungan polisi yang berjumlah 100 personel, pada Jumat pagi (17/3) sekitar pukul 09. 00 Wita. menggeledah Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.

Dari penggeledahan tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brimob Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua unit CPU serta sejumlah dokumen.*** | ANTARANEWS.COM | AHMAD WIJAYA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

APBMI Alihkan Dana Pembinaan Asosiasi Untuk Sertifikasi TKBM foto: rayapos.com

A

SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) bakal mengalokasikan dana bantuan untuk kegiatan sertifikasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di seluruh pelabuhan Indonesia termasuk di Tanjung Priok Jakarta.

Dana tersebut akan dialokasikan dari dana pembinaan asosiasi yang selama ini dibayarkan perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan Tanjung Priok dalam setiap kegiatannya di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Umum DPP APBMI, HM Fuadi mengatakan, saat ini ada dana yang disisihkan dari kegitan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.400/ton untuk pembinaan.

Sedangkan saat ini biaya bongkar muat kargo umum/breakbulk atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/ OPT) di Pelabuhan Tanjung Priok untuk breakbulk atau kargo umum yang berlaku sekarang yakni Rp.81.075/Ton/M3 jika layanan itu juga menggunakan fasilitas gudang. Sedangkan jika bongkar muat dengan pola trucklossing hanya Rp.57.200/T/M3.

“Dari Rp.400/ton tersebut sekitar 50%nya akan kami dorong untuk alokasi peningkatan

INDONESIA SHIPPING TIMES

SDM buruh pelabuhan. Selama ini dana itu hanya dinikmati asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Priok,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) dan Kordinasi, Konsultasi Organisasi Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Rakernas FSPMI tersebut bertema ‘Penguatan eksistensi dan kemandirian organisasi berbasis strategi disektor transportasi kemaritiman dan kepelabuhanan’.

Fuadi prihatin dengan alokasi dana bongkar muat sebesar Rp.400/ton dari ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/ OPT) di Pelabuhan Tanjung Priok yang justru menjadi bancakan para asosiasi terkait di pelabuhan itu. Sementara disisi lain SDM buruh pelabuhan masih memprihatinkan.

“Saya tegaskan supaya alokasi dana itu 50% nya bisa untuk peningkatan kualitas SDM atau buruh pelabuhan melalui sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi bongkar muat indonesia,” paparnya. *** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI | Sabtu 18 Maret 2017

05

Kapal Pesiar MV Silver Discoverer Ajak Wisman Jalan-Jalan di Belawan

K

APAL pesiar MV Silver Discoverer bersandar di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Berbendera Bahama, MV Silver Discoverer membawa sejumlah wisatawan.

Kapal ini merupakan kapal pesiar mewah pertama yang bersandar di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan. Kedatangannya sendiri sudah sejak, Rabu (15/3), sekitar pukul 04.30 WIB. “Kapal pesiar yang berasal dari Thailand ini membawa sebanyak 64 orang wisatawan mancanegara yang berkebangsaan Eropa, seperti dari negara Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Australia, Kanada, India, Polandia, Afrika Selatan, Finlandia dan New Zealand,” kata ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami dalam keterangan persnya, Jumat (17/3/2017).

Fiona mengatakan, para wisatawan tersebut akan melakukan kunjungan wisata. Satu di antaranya ke Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Dalam menerima penumpang baik lokal maupun mancanegara, Pelindo 1 sudah menyediakan fasilitas terminal penumpang yang nyaman, karena hal tersebut merupakan bagian wujud dari komitmen Pelindo 1 dalam melayani pengguna jasa pelabuhan dan juga dalam mendukung pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya mendukung Danau Toba sebagai Geo Park Dunia,” paparnya.

Selain itu, kata dia, Pelindo 1 terus melakukan pengembangan pelabuhan berbasis

06

Sabtu 18 Maret 2017

wisata, khususnya pada Pelabuhan Belawan.

Karena, Pelabuhan Belawan merupakan pintu masuk bagi wisatawan mancanegara yang akan berlibur ke Sumatera Utara dengan menggunakan kapal pesiar.

“Artinya, para wisatawan mancanegara akan memulai perjalanannya dari Belawan, kemudian ke sejumlah tujuan lainnya di Sumatera Utara yang kaya akan potensi pariwisata.

Bahwa hal ini juga sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam mendukung cruise berkembang di Indonesia sebagai negara maritim,” jelas Fiona.

Apalagi Pelabuhan Belawan termasuk salah satu dari 5 Pelabuhan utama di Indonesia yang bisa disinggahi kapal pesiar selain di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Benoa, dan Makassar.

“Selanjutnya, kapal yang di nahkodai oleh Vincent Taillard tersebut akan berangkat meninggalkan Terminal Penumpang Bandar Deli menuju Pelabuhan Sabang di Provinsi Aceh,” tutupnya.*** | DETIK.COM | JEFRIS SANTAMA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo IV Buka Kran Ekspor Langsung Palu-Bangkok

P

T Nusantara Terminal Services, anak usaha PT Pelindo IV (Persero), membuka kran ekspor langsung (direct) dari Pelabuhan Pantoloan Palu Sulawesi Tengah ke Bangkok.

Direktur PT Nusantara Terminal Services (NTS), Kusmahadi Setya Jaya mengatakan selama ini ekspor langsung kelapa dari Palu sudah berlangsung lama melalui Surabaya. Akibatnya selain berbiaya mahal karena harus ganti kapal juga kegiatan ekspor tercatat di Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya ekspor langsung dari Palu ini kata dia, biaya transportasi menjadi lebih hemat hingga 40 persen dan semua dokumen yaitu karantina, bea cukai, surveyor hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikeluarkan di Palu, sehingga ekspor tercatat dari kota tersebut.

Dia menyebutkan, untuk pengiriman awal yang dilakukan Kamis, 16 Maret 8 kontainer kelapa senilai total kurang lebih Rp840 juta dan pada bulan berikutnya akan terus bertambah jumlahnya tidak hanya dari segi jumlah dan nilai barang, tetapi juga dari varian komoditas yang akan dikirim.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Disebutkan permintaan kelapa dari Negeri Gajah Putih tersebut cukup banyak, yaitu bisa mencapai 100 kontainer per bulan. Hanya saja, kuota permintaan itu akan dipenuhi secara perlahan. “Untuk sementara masih komoditas kelapa dulu yang kami kirim, ke depan rencananya juga dikirim sabut kelapa yang sudah dipres dan akan dijadikan bahan meubel di China,� ujarnya.

Untuk pengiriman langsung hingga tiba di Port Authority of Thailand (PAT), Bangkok melalui Pelabuhan Makassar akan menggunakan perusahaan pelayaran internasional, SITC. Namun untuk feeder lokalnya dari Palu ke Makassar, NTS akan menggunakan perusahaan pelayaran PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk (Temas).

Sekretaris Perusahaan Baharuddin M. mengatakan, ekspor langsung dari Palu akan sangat membantu para pengusaha yang ada di Palu dan di Sulawesi Tengah pada umumnya dan akan memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Dia berharap ekspor langsung dari Palu tersebut bisa berkesinambungan dan membawa aspirasi daerah, di mana Palu kini sudah bisa ekspor langsung tidak dikirim dulu ke Surabaya yang dinikmati hasilnya oleh pengusaha Jawa Timur saja. Ekspor langsung dari Palu dilepas oleh General Manager Pelabuhan Pantoloan Ady Sutrisno dan wakil KSOP Pelabuhan Pantoloan Sumito. *** | POSKOTANEWS.COM | DWI | Sabtu 18 Maret 2017

07

Peminat Terus Meningkat, Pelni Tambah Kapal ke Karimunjawa foto: google image

P

T Pelni menambah satu kapal penumpang yang menuju ke Karimunjawa, Jawa Tengah sejak 11 Maret 2017. Penambahan ini untuk merespon kebutuhan penduduk di Kepulauan Karimunjawa yang membutuhkan moda transportasi yang mampu berlayar di cuaca buruk sekalipun.

Corporate Secretary PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan, kapal yang ditambah adalah KM Lawit. Kapal berkapasitas 1000 orang ini bersandar di Karimun Jawa setiap hari Sabtu pada pekan ke-2 dan pekan ke-4 tiap bulannya.

“Jadwal KM Lawit ini diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian penduduk di Kepulauan Karimunjawa yang hendak ke Semarang.” kata Didik, Jumat (17/3).

Berbeda KM Lawit, KM Kelimutu yang sudah masuk di Karimun Jawa sejak 2015 ditujukan untuk mengangkut wisatawan dari Semarang yang akan menuju Kepulauan Karimun Jawa.

KM Kelimutu berangkat dari Semarang setiap Jumat malam, dan kembali ke Semarang pada Minggu siang. KM Kelimutu sendiri berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas ke Karimunjawa pada pekan ke-1 dan ke-3 setiap bulannya.

Dengan begitu, setiap pekan ada satu kapal

08

Sabtu 18 Maret 2017

Pelni yang melayani kebutuhan transportasi antara Semarang-Karimunjawa-Semarang atau sebaliknya. “Dengan pelayanan di atas kapal yang semakin baik dan lengkap, kami sungguh kontribusi Pelni kepada perekonomian masyarakat maupun industri pariwisata di kedua wilayah tersebut dapat semakin besar,” tambah Didik.

Selain mengangkut penumpang dari dan menuju Kepulauan Karimunjawa, KM Kelimutu juga dijadikan sebagai hotel terapung selama bersandar di Kepulauan Karimunjawa.

Dengan waktu sandar yang lebih dari 24 jam, sudah ada beberapa travel perjalanan lokal memberikan paket wisata kapal Pelni sebagai hotel terapung bagi wisatawan yang berminat berkeliling Karimun Jawa selama akhir pekan.

Pelni saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayari 90 lebih pelabuhan di Indonesia. PT Pelni juga mengoperasikan 6 kapal Tol Laut dan 46 kapal perintis yang keduanya merupakan penugasan resmi dari Pemerintah.

Pada tahun 2017 ini, PT Pelni berhasil menghubungkan jadwal pelayaran kapal penumpangnya dengan kapal perintis.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tekan Disparitas Harga, Pelindo IV Dorong Pembentukan ALFI foto: beraunews.com

S

ALAH satu dampak tingginya harga dan lambatnya arus barang yang masuk ke Berau saat ini ialah, minimnya persaingan perusahaan transportasi dan logistik.

Hal itu dibenarkan General Manajer PT Pelabuhan Indonesia IV (PT Pelindo), Hardin Hasjim, Jumat (17/03/2017). Dikatakannya, selain minimnya muatan arus balik menggunakan peti kemas, perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik juga mempengaruhi harga barang di Berau.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi dan logistik yakni Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), rencananya akan hadir untuk membantu permasalahan tersebut.

Dengan keberadaan ALFI, dikatakannya pelayanan dalam mendistribusikan barang dapat lebih profesional dan teratur. Selain itu, juga dapat menciptakan persaingan antara pemilik usaha jasa transportasi dan logistik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada konsumen juga menjadi lebih baik dan terjamin.

“Kita sangat mendukung keberadaan ALFI di Berau, bahkan kita mendorong secepatnya dapat masuk. Sebab, dengan adanya perusahaan yang berbadan hukum yang jelas, dapat menangani pendistribusian barang, mulai dari

INDONESIA SHIPPING TIMES

muatan di pelabuhan, sampai di pelabuhan pembongkaran dan gudang pemilik barang.

Sebelumnya belum pernah ada yang terstruktur seperti ini,” ungkapnya.

Tak hanya di Berau, kerjasama antara PT Pelindo dengan ALFI juga terjalin di beberapa pelabuhan lain yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kerjasama tersebut, diakui memang roda perekonomian khususnya yang melalui pelabuhan dapat berputar lebih cepat, efektif dan efisien.

“Kita juga sudah lama mengenal ALFI, bahkan di beberapa pelabuhan kita masih bekerjasama.

Kalau menurut saya, Berau akan lebih maju jika menggandeng perusahaan yang punya profesionalisme,” ucapnya.

Tak hanya mengharapkan agar proses pendistribusian barang menjadi lebih mudah dan cepat, dengan masuknya ALFI juga diharapkan akan menghambat laju pertumbuhan biaya.

“Dengan adanya ALFI kita berharap biaya logistik bisa jauh lebih murah, yang artinya barang di Berau juga bisa jauh lebih murah dari sebelumnya. Kami sangat harapkan ini dapat terbentuk segera dan menjalin kerjasama yang baik dengan kami,” tandasnya.*** | BERAUNEWS.COM | MARTA | Sabtu 18 Maret 2017

09

Perusahaan Minyak Total E&P Diduga Langgar Aturan SKK Migas Soal TKA

P

ENGGUNAAN Tenaga Kerja Asing dibidang kegiatan marine dalam lingkup SKK MIGAS kembali terungkap baru baru ini. Hal ini seperti sesuatu yang tidak mampu dihindari oleh SKK Migas walaupun dalam surat keputusan SKK MIGAS tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi penunjang operasi saat itu Amir Hamzah, semua KKKS membuat pernyataan bahwa tidak ada lagi pekerja asing bidang marine di masing masing KKKS tersebut. Tapi kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda. Segala cara dan alasan dipakai KKKS untuk memuluskan langkahnya memasukkan TKA walau ada aturan yang melarangnya.

Pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami), Capt Zaenal A Hasibuan, menyebutkan di perusahaan pengeboran milik Prancis TOTAL E&P Indonesia yang kontraknya akan berakhir dalam hitungan bulan, diketahui bagian departemen marine yang selama ini dipimpin orang Indonesia dan sudah berlangsung puluhan tahun, tiba-tiba tahun 2016 lalu sudah dikepalai seorang Warga Negara Asing.

Padahal, atasan WNA tersebut warga negara Indonesia dengan jabatan setingkat Kepala Divisi.

Menurut Zaenal, hal ini secara jelas melanggar Permen ESDM no. 31 bab 2 tahun 2013 soal Pelaksanaan Penggunaan TKA dan Pengembangan TKI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Disinyalir pemakaian TKA tersebut dilakukan dengan cara memalsukan RPTKA (Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Asing) . Alasan didalam RPTKA dikatakan bahwa TKA masih dibutuhkan untuk transfer ilmu dan tehnologi kepada karyawan marine lokal yang bekerja di TOTAL E&P Indonesie.

“Ini seperti hendak mengatakan bahwa TKI lokal bidang maritim di tempat tersebut belum mumpuni.

Padahal, Tanaga Kerja Indonesia yang handal dan berpengalaman di bidang itu sangat melimpah,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurutnya, penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut seperti pembohongan dan pembodohan kepada Insan Maritim Indonesia.

Hal ini sungguh ironis mengingat saat ini semua Perusahaan Minyak dan Gas bumi sedang melakukan efisiensi bahkan sampai kepada pengurangan pegawai lokalnya, sementara terhadap TKA yang bahkan tidak diizinkan untuk dipakai, SKK Migas dan KKKS seolah tidak punya gigi.

Zaenal kemudian mengutip pengertian pemal-

10

Sabtu 18 Maret 2017

suan sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 263 ayat (1) yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan se-suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menurut Zaenal, Forkami pernah melaporkan kepada SKK MIGAS bidang pengaduan yang ditindak lanjuti dengan pemanggilan perusahaan TOTAL E&P. Atas hal tersebut TOTAL E&P mendapat teguran dari bagian pengaduan SKK Migas (WBS) dan selanjutnya menghilangkan jabatan TKA tersebut dan merubah jabatannya menjadi seorang advisor.

“Satu kesalahan kembali ditutupi kesalahan lain yang kalau tidak mau dikatakan aneh. Dengan ba-nyaknya potensi pelaut lokal di TOTAL E&P yang sa-ngat handal dan berpengalaman lebih dari 15 tahun, maka penunjukan TKA menjadi seorang advisor seperti mengajarkan ikan berenang,” imbuhnya.

Zaenal menegaskan bila pemerintah jeli, dugaan pelanggaran tersebut bisa masuk kategori pidana dan semua biaya yang muncul untuk sang TKA akan masuk ke dalam Non Cost Recovery. Sedangkan pemalsu RPTKA bisa dijerat dengan pasal pidana yang bisa berakibat hukuman 6 tahun penjara.

“Hal-hal yang menyangkut pengkerdilan terhadap bangsa masih saja terjadi dilingkup SKK MIGAS, umumnya mengenai Tenaga Kerja Asing. Ini ironis karena kalau permasalahan seorang TKA setingkat Kepala Departement pemerintah tidak mampu bertindak sebagai tuan rumah yang patut dihormati, maka masyarakat maritim melihat hal ihi sebagai penjajahan berkelanjutan yang masih terjadi di Industri Minyak dan Gas di negeri ini.” tegasnya.

Diungkapkannya, sebelumnya hal serupa juga pernah terjadi dan dilaporkan oleh Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), yaitu adanya Nakhoda asing diatas kapal FSRU Lampung milik Perusahaan Gas Negara. Sepatutnya hal seperti ini juga diselesaikan oleh Kementrian Tenaga Kerja dalam soal TKA dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam aspek Pelautnya, serta pihak kepolisian untuk masalah individu yang memalsukan Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Asing. *** | EMARITIM.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Segera Merger Dua Anak Usaha Sektor Logistik

P

T Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) merencanakan menggabungkan PT ILCS dan PT EDI menjadi satu perusahaan. Saat ini kajian untuk merger kedua anak perusahaan patungan Pelindo II dan PT Telkom ini sedang dalam kajian.

“Kedua perusahaan itu basic bisnisnya sama, makanya manajemen berencana menggabungkan. Kajiannya sedang dilakukan, apakah nantinya dibentuk nama baru, atau salah satu menjadi unit, belum tahu, masih menunggu hasil kajiannya,” kata Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelindo II Riri Syeried Jetta, ketika ditemui di Kantornya, Jumat (17/3).

Diharapkan, ucap Riri, kajian penggabungan antara ILCS dan EDI tersebut selesai pada semester II tahun 2017 ini. Sehingga, pada waktu yang tidak lama dari selesainya kajian, sudah dapat dilaksanakan.

Mantan Dirut PT Dok Kodja Bahari (DKB) tersebut juga menceritakan bagaimana ke-16

INDONESIA SHIPPING TIMES

anak perusahaan Pelindo II itu mampu bermain bukan hanya di dalam, tetapi keluar.

“Sekarang, kami sedang memetakan, kemudian mengevaluasi terhadap anak perusahaan yang core bisnisnya sama. Misalnya ada 5 anak perusahaan yang bermain sama di terminal petikemas, nantinya apakah dalam pengelolaan akan ditangani oleh satu perusahaan saja, itu masih juga dikaji,” ungkap Riri.

Yang jelas, kedepan akan dilakukan penataan. Nantinya, Port of Tanjung Priok didorong untuk menangani kegiatan non petikemas.

“Kegiatan Car/mobil diarahkan ke IKT, dan IKT untuk menangani car dan Ro-Ro,” ujarnya lagi.

Menurut Riri, ke depan untuk seluruh kegiatan di cabang Pelindo, jika di pelabuhan itu ada terminal petikemas, maka pengoperasiannya akan dilaksanakan oleh IPC anak usaha (PT TPI). Sebaliknya yang non petikemas, kalau volumenya besar, maka semua pelabuhan di wilayah Pelindo II akan dioperasikan oleh PTP. “Karena itu kami minta agar anak usaha Pelindo II tidak ‘jago kandang’, agar meningkatkan kualitasnya, profesionalismenya, dan bermain keluar,” katanya. Riri menyatakan optimis hal itu dapat tercapai. *** | OCEANWEEK.CO.ID | RIDWAN SAID |

Sabtu 18 Maret 2017

11

IATA Luncurkan Petunjuk Manual Penanganan Kargo foto: cargoup.com.au

A

SOSIASI Transportasi Udara Internasional (IATA) dalam situs resminya mengumumkan peluncuran IATA Cargo Handling Manual (ICHM) untuk membantu maskapai dan penangan kargo efektif bekerja sama meningkatkan keamanan dan efisiensi operasi kargo udara.

ICHM adalah standar lengkap pertama yang meliputi kegiatan operasional semua pemangku kepentingan dalam penanganan mata rantai kargo udara.

Hal ini dikembangkan melalui konsultasi de-ngan maskapai dan penangan kargo, berdasarkan praktek industri terbaik, Cargo-iQ Master Operating Plan (MOP), peraturan dan standar internasional.

“Operasi kargo dilakukan pada ribuan bandara oleh ratusan penangan. Dengan jumlah pihak yang terlibat, memastikan standar

12

Sabtu 18 Maret 2017

global dan observasi praktek-praktek terbaik merupakan tantangan konstan, “kata Glyn Hughes, Kepala Global Kargo IATA. “ICHM adalah sumber referensi tunggal yang akan membantu konsistensi global dan harmonisasi prosedur penanganan kargo, sehingga pergerakan barang terfasilitasi dengan aman dan efisien, serta berkontribusi pada penurunan biaya logistik angkutan udara, “tambahnya.

Sekitar bulan Agustus 2016, menurut audit otoritas penerbangan sipil Uni Eropa, standar keamanan kargo udara Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, seperti di areasecurity check point dan pemberian akses orang ke area terbatas kargo. *** | BISNISNEWS.ID | MARLOFT |

INDONESIA SHIPPING TIMES