Indonesia Shipping Times edisi 18 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Januari 2017 No 15 • Vol IX • Rabu 18

HOREE... KEMENHUB EVALUASI TARIF KA PRIOK - GEDEBAGE

RTRW PELABUHAN PATIMBAN, JEPANG TRAUMA CILAMAYA

TINGKATKAN PELAYANAN, PELINDO I TERAPKAN ERP

PELINDO II TUNGGU SURAT TUGAS BANGUN DAN KELOLA PATIMBAN

CMA CGM BUKA KANTOR POSKO NAVIGASI DI SINGAPURA

01

Horeee... Menteri Perhubungan Evaluasi Tarif KA Priok - Gedebage

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan mengevaluasi tarif kereta barang dari Stasiun Gedebage Bandung sampai Stasiun Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui usai kerja sama penerbangan dengan Amerika Serikat di Kemenhub, Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tentunya akan kita evaluasi dengan instansi terkait apakah itu bisa dikaji kembali apakah harganya bisa lebih murah, tapi yang harus diapresiasi dulu oleh pengusaha,” katanya.

Namun, Budi mendorong agar pengusaha memanfaatkan dulu fasilitas yang sudah ada tersebut karena memberikan alternatif pengangkutan yang lebih efisien.

“Kita mengharapkan pengusaha ambil dulu kesempatan ini, toh harganya tidak beda banyak,

kalau diperhitungkan secara detil, maka ’trucking’ akan lebih mahal, jadi ambil dulu karena kalau teman-teman industri tidak mengambil, bagaimana kita punya dorongan,” katanya.

Di sisi lain, Budi mengapresiasi upaya para pelaku usaha yang memberikan kemudahan dalam penyediaan distribusi antarmoda tersebut karena selama ini selalu ada kendala dalam penerapan intermoda tersebut.

“Penting kita lakukan karena antarmoda menjadi satu isu yang baik dikembangkan karena gap selalu terjadi, padahal moda harus dikoneksikan dengan baik,” katanya.

Ke depannya, kata dia, kerja sama serupa akan didorong juga kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, seperti PT ASDP Indonesia Ferry dengan Pelindo atau Pelni dengan Pelindo.*** | ANTARANEWS | INVESTORDAILY |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Rabu 18 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

KAI: Tarif KA Barang Itu BolakBalik, Bukan Sekali Jalan

D

IREKTUR Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia, M Kuncoro Wibowo mengatakan pihaknya menerima keluhan dari para pengusaha yang menilai tarif angkut kereta barang terlalu tinggi karena masih terkena PPN 10 persen dan PNBP. “Mereka (pelaku usaha) mintanya tarifnya murah, tapi saya menekankan tarif ini untuk bolak-balik kosong dan isi, bukan sekali jalan,” katanya.

Kuncoro menyebutkan untuk satu gerbong kereta datar atau setara dengan 40 feet/kaki (dua TEUs) tarifnya Rp4,6 juta, sementara untuk 20 kaki itu Rp2,46 juta.

Dia menambahkan pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pelindo II untuk pengangkutan dari Gedebage, Bandung menuju Jakarta International Container Terminal (JICT).

Kuncoro mengatakan pihaknya menyediakan layanan pengangkutan dalam 15 ger-

INDONESIA SHIPPING TIMES

bong datar dua rangkaian kereta dalam sehari atau setara dengan 60 kontainer.

Dia mengatakan waktu tempuh dari Gedebage hingga Tanjung Priok berkisar empat hingga lima jam.

Adapun, untuk komoditas yang diangkut, yaitu berupa produk tekstil, sepatu dan perkebunan.

“Fasilitas sudah kita sediakan, tapi ini tergantung kepasa pelaku usahanya mau memanfaatkan apa tidak, yang jelas dengan kereta barang biaya akan lebih efisien,” katanya.

Para pelaku usaha didorong untuk memilih kereta sebagai moda distribusi barang karena akan mengurangi kecelakaan, kepastian waktu datang dan tidak membebani angkutan jalan. *** | ANTARANEWS | INVESTORDAILY |

Rabu 18 Januari 2017

03

Jepang Trauma Amdal Cilamaya

RTRW Belum Kelar, Pencairan Dana Patimban Terancam Mundur

P

ENCAIRAN pinjaman dari Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, terancam mundur karena penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk pelabuhan belum selesai. Pemerintah Jepang menginginkan pencairan baru bisa dilakukan setelah ada analisis mengenai dampak lingkungan.

Padahal, analisis dampak lingkungan (Amdal) baru bisa dikerjakan jika rencana tata ruang wilayah (RTRW) sudah disusun dan disahkan.”Seharusnya pencairan bisa dilakukan pada Mei 2017, tetapi kemungkinan mundur ke Juni atau Juli 2017,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono di Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Tonny, RTRW dan Amdal menjadi keharusan bagi Jepang karena Jepang kecewa terhadap batalnya pembangunan Pelabuhan Cilamaya. “Dulu Cilamaya sudah ada Perpresnya, tetapi batal karena ada pipa migas. Untuk Patimban, harus ada Amdalnya dulu. Jepang trauma,” tutur Tonny.

Pembangunan Pelabuhan Patimban diperkirakan akan menelan anggaran Rp43 triliun. Dari anggaran itu, 79 persen berasal dari pinjaman lunak Jepang. “Pada tahap pertama, yang akan dicairkan sekitar Rp22 triliun,” ujar Tonny.

04

Rabu 18 Januari 2017

Berminat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, ada beberapa perusahaan asing dan nasional yang berminat membangun Pelabuhan Patimban. Namun, ia belum dapat menyebutkan perusahaan-perusahaan itu.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan membangun Pelabuhan Patimban, misalnya memenuhi kualifikasi administrasi, memiliki kepedulian terhadap peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia, dan mendorong pihak swasta nasional tumbuh.

Budi Karya sudah membentuk tim yang bertanggung jawab dalam menangani proses pembangunan Pelabuhan Patimban. Di harapkan, pada triwulan III atau IV-2017, proses pembangunan pelabuhan tersebut sudah dapat dilakukan.

Terkait dengan pengelolaan Patimban, PT Pelindo II (Persero) menyurati Kementerian Perhubungan dan menyatakan berminat mengelola Pelabuhan Patimban. Pelindo III siap bekerja sama dengan investor Jepang dan swasta nasional untuk membangun pelabuhan tersebut.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya menuturkan, Pelindo III ingin mendukung program pemerintah dalam pembangunan inftrastruktur pelabuhan. *** | MARITIMENEWSID | KOMPAS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo II Tunggu Surat Tugas Bangun dan Kelola Patimban

C

ORPORATE Secretary PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Banu Astrini mengatakan, pihaknya tengah menanti penugasan resmi dari pemerintah terkait proyek tersebut.

“Kami masih menanti keputusan pemerintah, termasuk siapa mitra yang nantinya akan bersama-sama menggarap proyek tersebut,” ujar Banu kepada KONTAN. Jepang merupakan salah satu pihak yang paling santer dikabarkan akan membangun dan memberikan pinjaman untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Dana sebesar Rp 43,22 triliun itu akan diambil dari pinjaman dari Jepang. Keterlibatan Jepang dalam pembangunan pelabuhan Patimban semakin menguat dengan kedatangan PM Jepang, Shinzo Abe di Jakarta pada 15 Januari 2017.

Luhut Binsar Panjaitan Kementrian Koordinator Maritim pada Minggu (15/1) mengatakan sudah ada beberapa nama yang berpotensi mengelola pelabuhan ini bersama Pelindo II. Beberapa nama yang sudah sempat muncul antara lain Astra dan Mitsubishi serta dua perusahaan lainnya di jepang yang menyatakan kesediaannya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Proses pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini sedang dalam tahap koordinasi pengurusan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) kemudian baru dilanjutkan dengan pembebasan lahan.

Siap Melalui pernyataan resminya, Dirut Pelindo II Elvyn G Masasya menyatakan siap mengelola dan turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban.

“Pelindo II siap untuk mengelola dan membangun infrastruktur Pelabuhan Patimban,” ujar Elvyn G Masassya, Senin (16/1).

Pelabuhan Patimban akan dibangun di dalam tiga tahap pembangunan. Rencananya tahap konstruksi akan dimulai pada tahun 2018. Adapun soft opening akan dilakukan pada 2019. Infrastuktur pelabuhan secara keseluruhan dapat rampung pada tahun 2027. Pelabuhan yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional ini membutuhkan dana sebesar Rp 43,22 triliun untuk proses pembangunannya. *** | KONTAN.CO.ID | WAHYU SATRIANI |

Rabu 18 Januari 2017

05

Investasi 1.25 Triliun, Pelindo III Beli 15 Unit Kapal Tunda

P

T PELABUHAN Indonesia (Pelindo) III Persero menambah kekuatan alat produksinya berupa 15 unit kapal tunda yang akan digunakan di beberapa pelabuhan di bawah perusahaan tersebut, dari armada kapal tunda yang saat ini berjumlah 21 unit.

Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak, dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa, mengatakan penambahan 15 unit kapal tunda tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan kepada para pelanggan perusahaan.

Menurut dia, keberadaan kapal tunda yang siap beroperasi merupakan kebutuhan vital dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, sebab kapal tunda itu berfungsi mendorong kapal yang hendak bersandar di dermaga maupun menarik kapal keluar dari dermaga.

“Kami saat ini menekankan investasi pada peralatan kepelabuhanan. Selain kapal tunda ada beberapa peralatan lain yang akan kami siapkan untuk menunjang kegiatan di pelabuhan,” katanya.

Orias menjelaskan, 15 unit kapal tunda itu telah memenuhi standar minimal pelayanan kapal yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, dan memiliki spesifikasi daya atau kekuatan kapal masing-masing 2 unit (2x2400 HP), 4 unit (2x1800 HP), 6 unit (2x1500 HP), 3 unit (2x1000 HP).

“Kapal-kapal tersebut selanjutnya diberi nama KT Jayanegara yang mengacu pada nama raja di era kerajaan Majapahit,” katanya.

Terkait nilai investasi, Orias mengatakan total pihaknya menyiapkan dana sekitar Rp1,25 triliun untuk 15 unit kapal tunda tersebut.

Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III Husein Latief mengatakan keberadaan 15 unit kapal tunda itu juga telah dilengkapi teknologi terbaru di kelasnya.

“KT Jayanegara menggunakan notasi klas Unattended Machinery Space (UMS) yang memudahkan kru kapal memonitor kondisi permesinan sehingga dapat mengurangi jumlah awak kapal

06

Rabu 18 Januari 2017

tunda dari yang biasanya 7 orang menjadi 4 orang,” katanya.

Sedangkan kapal tunda konvensional, kata Husein, biasanya ada kru mesin yang harus siap sedia di ruang mesin, jumlahnya bisa 3 atau 4 orang, namun di KT Jayanegara fungsi kru mesin digantikan dengan sistem yang ada di UMS. Ia berharap, keberadaan KT Jayanegara akan membantu operasional beberapa kapal tunda yang sudah ada sebelumnya, sebab kapal tunda yang ada teknologinya jauh tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini.

“Akibatnya, kesiapsediaan kapal tunda dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dikelola Pelindo III kurang maksimal,” katanya.

Sementara itu, keberadaan 21 kapal tunda yang sudah ada sebelumnya hanya 5 kapal yang berusia di bawah 10 tahun, selebihnya berumur lebih dari 10 tahun.

Husein mengatakan 8 dari 15 unit kapal tunda KT Jayanegara akan segera mulai melayani pelanggan pelabuhan pada bulan April 2017, sisanya 7 unit akan menyusul pada Oktober 2017.*** | ANTARANEWS.COM | A MALIK |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo I Tingkatkan Layanan melalui Penerapan ERP

T

AMPAK dalam gambar di atas, pegawai PT Pelindo I memotret maskot enterprise resource planning (ERP) yang berada di ruang Funlab di Medan, Sumatra Utara, Jumat (13/7).

Maskot tersebut bertujuan sebagai sarana sosialisasi program perencanaan sumber daya perusahaan yang akan dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi.

ERP merupakan sistem informasi bagi perusahaan yang berperan mengintegrasikan dan mengautomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, dan distribusi.

Pada Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017, PT Pelabuhan Indonesia I (persero) sepakat akan

INDONESIA SHIPPING TIMES

fokus melakukan trasnformasi sumber daya manusia (SDM) dan implementasi enterprise resource planning (ERP).

Tranformasi yang tengah berlangsung di dalam perusahaan meliputi dua hal, yakni proses bisnis dan budaya. “Kami sudah evaluasi budaya perusahaan, manajemen SDM dan organisasi, proses bisnis, implementasi teknologi dan kesiapan pegawai perusahaan.

Kami segera membentuk shared service unit.

Saya minta seluruh karyawan dan manajemen berkomitmen untuk melakukan perubahan,� ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (persero) Bambang Eka Cahyana, beberapa waktu lalu.*** | MEDIAINDONESIA.COM| Rabu 18 Januari 2017

07

Ini Dia, Segmen Usaha yang Dialihkan dari PTP ke Cabang Priok

S

EBAGIAN segmen usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) mulai 1 Januari tahun 2017 pengelolaannya beralih ke Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Beberapa segmen usaha yang pengelolaannya beralih dari PTP ke Cabang Pelabuhan Tanjung Priok meliputi: pelayanan jasa kapal, pelayanan air bersih, sampah kapal, reception facilities, bunker, pas pelabuhan, tanah dan bangunan.

Pemisahan struktur Cabang dan anak perusahaan tersebut didasarkan SK Dirut PT Pelindo II No UT.029/29/11/1/PI.II-26 perihal segmentasi bisnis anak perusahaan dan cabang di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 29 November2016.

Adanya pemisahan struktur Cabang dan anak perusahaan (PTP) sudah disampaikan GM Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Hendro Haryono kepada pengguna jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok melalui suratnya 27 Desember 2016.

General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Hendro Haryono dalam surat pemberitahuan kepada pegguna jasa mengatakan perubahan struktur berlaku efektif 1 Januari 2017.

08

Rabu 18 Januari 2017

Hendro mengatakan pada struktur sekarang ini Cabang Pelabuhan berperan sebagai Port Operator dan anak perusahaan (PTP) sebagai Terminal Operator.

Berkaitan dengan itu nota pelayanan jasa kapal dan rupa rupa (pelayanan air bersih, sampah kapal, reception facilities, bunker, pas pelabuhan, tanah dan bangunan) yang semula dilakukan PTP menjadi atas nama Pelabuhan Tanjung Priok.

Corporate Secretary PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Kiki M Hikmat mengatakan kendati sebagian segmen usaha PTP dialihkan pengelolaannya kepada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok bukan berarti kinerja PTP akan berkurang.

Namun demikian dia mengakui karena sebagian segmen usaha beralih ke Cabang Tanjung Priok tentu total pendapatan akan berkurang tapi bukan berarti kinerja PTP menurun. “Sekarang ini semua segmen usaha yang dikelola PTP seperti Terminal 1, 2 dan 3 mengalami pertumbuhan sangat signifikan,� ujar Kiki.*** | BERITATRANS.COM | WILAM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Penuhi Tuntutan Pengguna Jasa, Pelindo II Batalkan Denda

K

ARENA banyak komplain dari pelayaran yang beroperasi di pelabuhan Priok tentang kelancaran sandar kapal terkait penerapan sistem inaportnet yang mengakibatkan banyak kapal terkena pinalti tambat sesuai SK DIR (surat keputusan direksi) no. 56/HK I/P II-2007, Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya mengeluarkan surat FP.005/16/1/2/PI.II-17 tentang pembebasan pinalti/denda implementasi inaportnet pelabuhan Tanjung Priok.

Surat yang ditandatangani Elvyn tertanggal 16 Januari 2017 itu, ditujukan kepada GM Cabang Pelindo Tanjung Priok Hendro, ditembuskan antara lain kepada Dirjenla A. Tonny Budiono, Kepala Kantor Syahbandar Priok Marwansyah, Kepala OP Priok Nyoman Gede Seputra, dan Dewan Komisari PT Pelindo II. Surat yang dikeluarkan Elvyn itu merujuk pada surat Dirjenla no. KU.207/1/19/DJPL-16 tentang pembebasan pinalti/denda tanggal 25 November 2016.

“Untuk mensukseskan penerapan inaportnet, saya minta agar Tanjung Priok (GM Tanjugn Priok) dapat memberikan pembebasan pengenaan pinalti/denda sampai dengan penerapan inaportnet telah dinyatakan berjalan dengan

lancar,” kata Elvyn dalam surat tersebut.

Keluarnya kebijakan dari Elvyn tersebut disambut baik oleh anggota INSA Jaya. Sebab, selama ini, kata salah satu pengurus, pihaknya pernah terkena denda sebesar US$ 10 ribu.

“Padahal kami terkena denda sampai tiga kapal.

Jadi kalau US$ 10 ribu x 3 sama dengan US$ 30,” katanya.

Cuma, kata pengurus yang lain, pembebasan itu sejauhmana dalam praktiknya nanti. “Apakah masih menyangkut dalam nota pengenaan SK DIR-nya,” ungkapnya. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

Warga NTB Keluhkan Layanan Kapal Tol Laut

P

ELAYANAN KMP Legundi, yang melayari rute Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat-Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dikeluhkan warga.

Selain waktu keberangkatan yang kerap molor, waktu perjalanan kapal yang menjadi bagian dari tol laut itu lebih panjang. "Sesuai dengan jadwal, kapal seharusnya berangkat setiap Rabu dan Sabtu pada pukul 16.00 Wita, tapi sering molor menjadi 20.00 Wita. Waktu perjalanan yang dipromosikan berlangsung 21 jam, ternyata bisa mencapai 30 jam," kata Intan, warga, kemarin.

Di dalam kapal, penumpang juga kerap tersiksa karena kantin kapal tidak menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah mencukupi. "Kami juga harus menyewa matras untuk alas tidur dengan harga cukup mahal, Rp30 ribu per lembar," lanjutnya. Manajer Usaha PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Lembar Muhammad Yasin

INDONESIA SHIPPING TIMES

berjanji akan melakukan penertiban. "Kami imbau perusahaan kapal memperhatikan kesejahteraan anak buah kapal sehingga tidak membebani penumpang dengan sewa yang mahal."*** | MEDIAINDONESIA.COM | Rabu 18 Januari 2017

09

DPR: Transporasi Laut dan Udara Butuh Banyak Perbaikan

K

OMISI V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyudahi rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait evaluasi pelayanan transportasi selama Natal dan Tahun Baru 2017 serta kasus transportasi. Komisi V pun menyoroti kinerja transportasi pada sektor udara dan laut yang masih harus mendapatkan perhatian ekstra.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menekankan, pemerintah jangan terlena dengan status pelayanan transportasi pada akhir tahun. Meski jumlah penumpang tidak seramai sewaktu Lebaran, terbukti pelayanan liburan akhir tahun perlu perhatian ekstra.

Jadi jangan terlena walaupun Natal dan tahun baru tidak sepadat pelayanan Lebaran.

Meski darat aman, tapi evaluasinya ada pada udara dan laut, seperti kasus Wings Air dan terbakarnya KM Zahro kemari,” tuturnya di Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2017).

10

Rabu 18 Januari 2017

Terkait terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Ekspress beberapa waktu lalu, Komisi V DPR RI meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) lebih bersikap profesional dan lebih independen. KNKT harus berani menyatakan jika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan pelayaran KM, supaya kasus terbakarnya KM Zahro Express tidak terjadi lagi.

“Kita minta lebih mengigit lagi ke depannya,” tuturnya.

Terlepas semua ini, Fary mengapresiasi kinerja pada sektor transportasi darat dan kereta api. Di mana untuk sektor transportasi kereta api jumlah penumpang terjadi kenaikan sebesar 11,22% dengan jumlah total penumpang 6.069.554 penumpang.

“Kita patut berikan apresiasi kepada transportasi darat dan kereta api, yang Oke di tahun 2016. Kita harap semua kejadian 2016 jadi pembelajaran pemerintah,” tandasnya. *** | OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Genjot Penerimaan 2017, Bea Cukai Tekan Dwelling Time Proporsional

D

IREKTORAT Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menyiapkan enam kebijakan untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari bea dan cukai. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XI DPR RI terkait pencapaian Bea Cukai di tahun 2016 serta rencana kerja Bea Cukai di tahun ini.

Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan sepanjang 2016 Bea Cukai telah berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 97,2 persen, atau sekitar Rp 178,7 triliun.

Dalam mengumpulkan penerimaan negara ini, pihaknya dihadapkan oleh sejumlah tantang seperti perubahan tren importasi, semakin banyaknya penggunaan certificate of origin dan skema free trade ageeement, produksi rokok yang turun.

“Dan objek cukai yang belum ada penambahan merupakan beberapa hal yang cukup menjadi tantangan,” lanjut dia.

Sementara di 2017, Bea Cukai telah menyiapkan 6 kebijakan untuk tingkatkan penerimaan, di antaranya, mendukung optimalisasi perpajakan dengan mempererat

INDONESIA SHIPPING TIMES

hubungan kerja sama antara Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, menekan dwelling time secara proporsional.

“Kemudian melakukan hilirisasi industri dalam negeri dengan memberikan fasilitas PLB, KITE, dan Kawasan Berikat, melakukan penambahan objek cukai, dan peningkatan kualitas SDM,” kata dia.

Sementara itu, beberapa hal yang juga ditekankan oleh para anggota Komisi XI untuk ditingkatkan oleh Bea Cukai di antaranya, melakukan pengkajian lebih menyeluruh terkait Bea Keluar atas minerba. Bea Cukai juga diminta untuk dapat segera menambah objek cukai. Selain itu, peningkatan pengawasan di perbatasan juga harus diperketat oleh Bea Cukai.

Dalam rapat tersebut juga direncanakan untuk membentuk panitia kerja yang membidangi penerimaan Bea Cukai.

Nantinya diharapkan panitia kerja tersebut dapat membahas lebih menyeluruh untuk optimalisasi kinerja baik di bidang penerimaan dan pengawasan. *** | LIPUTAN6.COM | SEPTIAN DENY | Rabu 18 Januari 2017

11

CMA CGM Buka Kantor Posko Navigasi di Singapura

P

ERUSAHAAN pelayaran asal Perancis CMA CGM membuka Kantor Operasional Navigasi di kantor APL Singapura pada tanggal 11 Januari lalu. Kantor ini didesain untuk untuk menjadi pusat komando dari seluruh armada CMA CGM yang berada di zona Asia. Saat ini terdapat lebih dari 500 kapal kontainer CMA CGM yang beroperasi di kawasan ini.

Keberadaan pusat komando ini akan memantau kapal-kapal kontainer CMA CGM berdasarkan informasi dan analisis data real time tentang kecepatan kapal, arus laut, ramalan cuaca dan kondisi traffic yang padat. Data-data ini menjadi bahan analisa tim di pusat komandu untuk memberikan penilaian maupun antisipasi resiko terkait navigasi operasional kapal CMA CGM.

Dua pusat komando lainnya terletak di kantor pusat perusahaan CMA CGM di Marseille, Perancis, dan kantor regional di Miami di Amerika Serikat yang masing-masing mengendalikan operasional Amerika dan Eropa sesuai zona masing-masing.

Melalui proses ini, ABK bisa mengoptimalkan kecepatan, rute kapal, maupun konsumsi bahan bakar. Sedangkan bagi CGM upaya ini untuk memastikan keselamatan kru dan kapal secara global. Demikian diungkapkan CMA CGM.*** | MARITIMWORLDNEWS | SHIPPINGFORUM |

12

Rabu 18 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES