Indonesia Shipping Times Edisi 19 April 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 95• Vol IX • Rabu 19

April 2017

USAI DWELLING TIME, MENKO LUHUT BIDIK THC PELABUHAN

PEBISNIS KELUHKAN PENDANGKALAN ALUR PELABUHAN

EMPAT ANAK USAHA PELINDO II MASUK ZONA RESTRUKTURISASI

IMPORTIR KELUHKAN LAYANAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK

KUARTAL I 2017, ORDER GALANGAN KAPAL HONG KONG ANJLOK 25%

01

Usai Dwelling Time, Menko Luhut Bidik THC Pelabuhan foto: katadata.co.id

S

ETELAH mempercepat dwelling time alias waktu tunggu pelayanan kapal dan barang menjadi tinggal 3,2 hari, kini pemerintah fokus untuk memangkas biaya-biaya di pelabuhan.

Pagi ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan rapat bersama Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, dan Direktur Operasi Pelindo II, Prasetyadi, untuk membedah struktur biaya di pelabuhan.

Luhut ingin memeriksa apakah ada biaya yang bisa diturunkan sehingga jadi lebih efisien. Salah satu biaya tinggi yang mendapat perhatian khusus dari Luhut adalah Terminal Handling Charge (THC), yakni biaya yang dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasanya.

“Kita bersepakat untuk membuka struktur biaya di pelabuhan sehingga kita bisa menghemat biaya-biaya di situ. Sekarang kan dwelling time sudah turun, tapi cost-nya masih dianggap tinggi. Jadi kita periksa satu per satu, mana yang bisa diturunin. Misalnya Terminal Handling Charge (THC), itu untuk apa? Ongkosnya cukup mahal,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Ia mengungkapkan, THC mencapai 33% dari seluruh biaya di Pelabuhan Tanjung Perak dan 28% biaya di Pelabuhan Makassar. Kalau ini bisa dipangkas, tentu efisiensinya lumayan.

“Sampai seefisien mungkin. Saya belum bisa ngomong (efisiensi sampai berapa persen), tapi THC itu sampai 33% dari semua cost di Surabaya, 28% di Makassar, di Priok kita mau lihat.

Kalau itu bisa dihemat bisa efisien,” ujarnya.

Djakarta Lloyd telah diminta untuk membantu menghitung struktur biaya yang wajar.

“Kalau dwelling time bisa kita pertahankan 3 hari, kemudian cost bisa kita perkecil, kita minta Djakarta Lloyd untuk membantu memformulasikan,” tukasnya.

Pelindo II akan kembali diundang rapat ke Kemenko Kemaritiman tengah pekan ini untuk menjelaskan lebih rinci biaya-biaya di pelabuhan. “Besok Kamis kita mau ketemu (Pelindo II), kita breakdown angka-angkanya. Saya berharap Mei 2017 kita sudah lebih tajam,” ucap Luhut.

Selain biaya di pelabuhan, Luhut juga ingin Pusat Logistik Berikat (PLB) lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

“Kita juga lihat pengembangan PLB. Ternyata banyak sekarang peminatnya, misalnya kapas sudah pindah dari Singapura, sekarang orang simpan di Cikarang Dry Port. Alat-alat berat juga pindah kemari, bisa 3 tahun di situ tanpa kena pajak. Setelah keluar baru kena pajak. Sekarang kita terus kembangkan seperti itu,” tutupnya.*** DETIK.COM | MICHAEL AGUSTINUS

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu 19 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tekan Ongkos Logistik, Pemerintah Susun Struktur Biaya CDC Cikarang foto: google image

M

ENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan Pelindo II sedang menyusun struktur biaya di Cikarang Dry Port (CDP).

Ia mengatakan dengan adanya CDP membuat efisiensi biaya logistik menjadi lebih baik dan mendongkrak pendapatan negara.

Luhut mengatakan dwelling time di pelabuhan pelabuhan sudah mulai menurun, hal ini bisa mengefisienkan proses bongkar muat. Namun, ia tak menampik jika memang harga yang dibandrol dalam pelabuhan masih cukup tinggi.

“Sekarang dwelling time sudah turun, tapi biayanya masih tinggi. Jadi kita periksa satu per satu mana yang bisa diturunkan. Misalnya Terminal Handling Charge (THC) itu untuk apa?

Ongkosnya kan cukup mahal,” ujar Luhut di Kantornya, Selasa (18/4).

Ia mengatakan sistem dwelling time yang sudah baik akan terus dipertahankan, namun disatu sisi pemerintah hendak melakukan per-

INDONESIA SHIPPING TIMES

hitungan agar biaya logistik bisa diperkecil. “Kita minta Dllyod untuk bantuk formulasikan biaya,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan saat ini banyak pihak yang sudah menggunakan CDP. Ia mengatakan saat ini CDP banyak peminatnya. Misalnya, kapas yang biasanya melakukan bongkar muat barang di Singapura, saat ini sudah langsung ke CDP. “Sekarang orang simpan di Cikarang Dry Port.

Alat-alat berat juga pindah kemari,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan, karena tingginya peminat ini pemerintah sudah memberikan kebijakan yang bisa menarik para pedagang dan investor luar untuk bisa langsung menyimpan barang di CDP. Ia mengatakan, jika barang tersebut disimpan dalam tiga tahun maka pemerintah akan membebaskan beban pajak.

“Bisa 3 tahun di situ tanpa kena pajak.

Setelah keluar baru kena pajak. Sekarang kita terus kembangkan seperti itu,” ujar Luhut.*** REPUBLIKA.CO.ID | INTAN PRATIWI Rabu 19 April 2017

03

Pelindo II Harap Perpres Proyek Kanal Priok - Cikarang Segera Terbit

P

T Pelabuhan Indonesia II (Persero) menargetkan payung hukum pelaksanaan proyek kanal yang menghubungkan Tanjung Priok hingga Cikarang akan rampung minimal dua bulan mendatang. Payung hukum tersebut rencananya akan berupa sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II Prasetyadi mengatakan saat ini rancangan Perpres tersebut masih dibahas sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L). Beberapa kementerian yang terlibat diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Sekretariat Negara.

Dia berharap pemerintah segera merampungkan pembahasan draf aturan tersebut, sehingga bisa secepatnya ditandatanganai Presiden. “Kalau bisa secepatnya, paling tidak semester I keluar (Perpres-nya),” kata Prasetya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/4).

Proyek yang dinamakan Inland Waterway penghubung Cikarang Bekasi Laut (CBL) ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang harus dikebut pembangunannya.

Dalam situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dijelaskan

04

Rabu 19 April 2017

bahwa proyek ini seharusnya telah mulai dibangun pada 2016 dan selesai pada 2020. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp 3,4 triliun dan pembangunannya ditugaskan kepada BUMN, yakni Pelindo II. Dalam tahap 1, sistem transportasi kanal akan menggunakan kanal eksisting yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu dari Cikarang (Bekasi) melewati Marunda (Jakarta Utara).

Sedangkan untuk tahap 2, Pelindo II akan menambahkan rute kanal dari Tanjung Priok menuju Cikampek. Kanal ini akan menghubungkan arus logistrik dari Tanjung Priok menuju kawasan industri Cibitung-Cikarang di Bekasi serta di Cikampek, Karawang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Inland Waterway merupakan satu dari enam proyek yang akan dimasukkan dalam daftar strategis yang diusulkan kementeriannya.

Rencananya proyek ini memang akan dikerjakan Pelindo, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikerjasamakan dengan pihak asing melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Proyek ini sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik,” kata Budi Karya.

(Baca: Setelah Dwelling Time, Pemerintah Akan Pangkas Biaya di Pelabuhan) Sementara Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Dani Rusli Utama mengatakan Inland Waterway ini diharapkan mampu menurunkan ongkos logistik sebesar 20 hingga 25 persen. Dalam perhitungannya, jika kapal tongkang dapat masuk kanal tersebut hingga kawasan industri Cikarang, setidaknya akan ada 80 hingga 100 kontainer terangkut sekali jalan.*** KATADATA.CO.ID | AMEIDYO DAUD

INDONESIA SHIPPING TIMES

Empat Anak Perusahaan Pelindo II Masuk Zona Restrukturisasi foto: beritatrans.com

S

EBANYAK 4 dari 16 anak perusahaan Pelindo II masuk dalam program restrukturisasi agar menjadi kebih sehat baik permodalan mau pun secara operasional.

Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Anak Perusahaan (PAP) Pelindo II Riri Syeried Jetta, di kantornya , Selasa (18/4/2017).

Keemapat anak perusahaan yang masuk dalam program restrukturisasi meliputi : PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI).

Terapi untuk menyehatkan empat anak perusahaan ini bebeda beda sesuai dengan permasalah yang dihadapi.

“Rukindo menyangkut permodalan. Sementara JPP , PMLI dan PPI menyangkut operasional,” tambahnya.

Sementara 12 anak perusahaan yang dianggap sehat fokus menggenjot percepatan INDONESIA SHIPPING TIMES

pengembangan dan tiga di antaranya yang sudah sangat sehat sedang dalam proses Go Publik atau Initial Public Offering (IPO).

Ketiga anak perusahaan yang dalam proses IPO meliputi PT Jasa Armada Indonesia (JAI), PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) dan Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

“Kita menargetkan akhir 2017 ke 16 anak perusahaan sudah sehat semua. Tahun 2018 fukus pengmbangan usaha sesuai dengan grand design bisnis anak perusahaan Pelindo II. Dalam grand design pada pokoknya mengatur setiap bisnis anak perusahaan tidak saling bertabrakan dan harus mengembangkan bisnis di luar wilayah Pelindo II. Misalnya PTP nantinya hanya menangani multipurpose. Sementara handling petikemas akan ditangani PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI).*** BERITATRANS.COM | WILAM CHON

Rabu 19 April 2017

05

Pemerintah Serahkan 7 Rute Tol Laut ke Swasta

M

ENKO Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mengajak swasta untuk ikut terlibat dalam program tol laut. Beberapa trayek atau rute telah dilelang untuk pihak swasta. Pada 28 Februari 2017 lalu telah ditandatangani kontrak dengan para pemenang lelang.

“Swasta kita ajak juga untuk bisa masuk. Tapi tidak ada yang monopoli,” kata Luhut saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 7 rute tol laut yang diserahkan ke swasta. Berikut daftarnya: 1. Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak Trayek sepanjang 1980 Nautical Mill untuk kapal berukuran 3.300 DWT/115 TEUS. Pelayaran 1 round voyage 21 hari. Pemenang lelang PT Mentari Sejati Perkasa.

2. Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-SaumlakiMoa-Kalabahi-Tanjung Perak Trayek sepanjang 2.274 Nautical Mill untuk kapal berukuran 3.300 DWT/115 TEUS. Pelayaran 1 round voyage 17 hari. Pemenang lelang PT Mentari Sejati Perkasa.

3. Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak Trayek sepanjang 3.030 Nautical Mill untuk kapal berukuran 3.300 DWT/115 TEUS. Pelayaran 1 round voyage 22 hari. Sedang dilelang ulang.

4. Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok Trayek sepanjang 1.252 Nautical Mill dibuka kapal berukuran 2.500 DWT/2.000 Ton. Pelayaran 1 round voyage 13 hari. Pemenang lelang PT Mandala Sejahtera Abadi.

06

Rabu 19 April 2017

5. Tanjung Perak-Belang Belang-SangattaPulau Sebatik-Tanjung Perak Trayek sepanjang 1.880 Nautical Mill untuk kapal berukuran 500 DWT/400 Ton. Pelayaran 1 round voyage 16 hari. Pemenang lelang PT Luas Line.

6. Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-NamroleKisar (Wonreli)-Tanjung Perak Trayek sepanjang 4.408 Nautical Mill untuk kapal berukuran 3.300 DWT/115 TEUS. Pelayaran 1 round voyage 19 hari. Sedang dilelang ulang.

7. Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-MabaPulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-TidoreMakassar Trayek sepanjang 2.652 Nautical Mill untuk kapal berukuran 3.300 DWT/115 TEUS. Pelayaran 1 round voyage 26 hari. Sedang dilelang ulang.

“Dengan tol laut itu beras gula, bahan pokok, semen bisa dibikin murah. Harga barang jadi turun signifikan. Misalnya semen jadi sekitar Rp 40.000 dari tadinya Rp 100.000. Dari sana, kapal bawa barang lagi ke sini sehingga barang bisa relatif terjamin,” tutup Luhut.*** DETIK.COM | MICHAEL AGUSTINUS

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kementerian BUMN Percepat Pembentukan holding foto: bumn.go.id

K

EMENTERIAN BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berencana mengebut pembentukan holding BUMN. Targetnya beberapa holding BUMN bisa selesai pada tahun ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja dengan Komisi IV untuk bisa mempercepat pembentukan holding.

“Untuk finalisasi terkait holding dan PP 72,” ujar Rini ketika ditemui setelah acara HUT BUMN, Selasa (18/4).

Terkait masalah penolakan oleh Komisi IV DPR kepada Menteri Rini, ketika melakukan rapat kerja, diharapkan ke depannya tidak terjadi lagi. Rini menegaskan Komisi IV merupakan partner dalam menyukseskan terbentuknya holding BUMN. Menurut Rini, dengan adanya holding, maka perusahaan BUMN bisa lebih kuat dan optimal dalam mendukung program pemerintah dan

INDONESIA SHIPPING TIMES

pembangunan. Selain itu, dengan terbentuknya holding diharapkan akan ada optimalisasi kinerja dari perusahaan BUMN. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pembentukan holding pertama yang akan diteken menteri adalah holding BUMN sektor pertambangan dan energi.

Setelah itu akan menyusul holding perbankan, tol, perumahan, pangan. “Kita sudah siap, tinggal nanti sosialisasi. Kalau nanti dua sudah jalan, tinggal empat holding,” kata Gatot, Jumat (14/4).

Namun menurut Gatot, saat ini pembentukan holding-holding tersebut saat ini masih terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN.*** KONTAN.CO.ID | GALVAN YUDISTIRA Rabu 19 April 2017

07

Pebisnis Keluhkan Pendangkalan Alur Pelabuhan foto: tribunnews.com

P

ELAKU usaha bisnis pelayaran mengeluhkan pendangkalan alur dan kolam pelabuhan akibat sedimentasi yang tidak segera diatasi oleh pengelola pelabuhan atau otoritas terkait. Pasalnya, pendangkalan ini menyebabkan tingkat okupansi kapal tidak bisa optimal.

Perusahaan pelayaran berharap pihak terkait bisa segera melakukan pengerukan di pelabuhan agar okupansi kapal bisa optimal.

Fiona Sari Utami, ACS Humas PT Pelindo I mengaku selama ini arus masuk kapal keluar di Pelabuhan Belawan tidak ada masalah.

Meski begitu, pihaknya berencana untuk memperdalam kolam pelabuhan yang berada di Sumatera Utara tersebut tahun ini dari yang saat ini 8 meter -9 meter menjadi 10 meter.

Sementara untuk pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Belawan untuk memperlancar operasional pelabuhan tersebut, Pelindo I masih menunggu konsensi pengerukan dari Kementerian Perhubungan. “ Pasalnya, alur pelabuhan itu merupakan wewenang dari Kementerian Perhubungan, “ kata Fiona, Selasa (18/4).

Pelindo I menargetkan pendalaman kolam pelabuhan Belawan selesai tahun ini. Hanya saja, Fiona tidak menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk pengerukan tersebut.

Pelindo II Adapun PT Pelindo II (IPC) saat ini tengah memperdalam kolam dan alur pelayaran Tanjung Priok dari 14 meter menjadi 16 meter. “ Kami juga baru saja memperdalam kolam dan alur Pelabuhan Bengkulu dari 3 meter menjadi 10 meter, “ Kata Dani Rusli Utama, Direktur

08

Rabu 19 April 2017

Teknik Pelindo II. Pengerukan alur Pelabuhan Tanjung Priok dan Bengkulu telah diserahkan Kemenhub kepada Pelindo II. Menurut Dani, pengerukan itu merupakan bentuk pro aktif Pelindo II dari sisi operator agar tidak ada gangguan operasional.

Pasalnya, pelabuhan Bengkulu kondisinya kritis jika tidak dikeruk.

Sementara mengenai Pontianak, Dani belum bisa bercerita banyak. “ kami cek dulu informasi operasionalnya. Alur sungai Pontianak setiap tahun dikeruk pemerintah. Saya tidak tahu apa tahun ini sudah dikeruk atau belum. “ ungkapnya.

Sebelumnya, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas Line) mengatakan sejumlah alur sejumlah pelabuhan yang dilalui kapal perusahaan mengalami pendangkalan membuat okupansi kapal mereka tidak optimal. Seperti alur pelabuhan Belawan yang saat ini hanya mencapai 9,1 meter (m), sementara di draf awal yang diterima perusahaan mencapai 11 m.

Kemudian alur Pelabuhan Makassar turun dari 12 m menjadi 10,3 m saat ini dan alur Pelabuhan Pontianak turun dari dari draf awal 6 m menjadi 4,8 m.

Sutikno Khusumo, Direktur Temas Line menjelaskan dengan pendangkalan Pelabuhan Belawan misalnya membuat kapal besar milik perusahaan berkapasitas 2.700 TEUs yang harusnya bisa mengangkut 2.000 kontainer hanya bisa membawa 900 kontainer.

“Draf awal kita terima alurnya 11 meter.

Dengan kedalaman alur 9,1 meter saat ini, kita tiba mengangkut lebih dari 900 kontainer. Kalau lebih kita akan bisa nyangkut, “ jelasnya.

Temas Line berharap otoritas terkait bisa segera melakukan pengerukan alur agar bisnis pelayaran bisa berjalan dengan optimal. Menurutnya, jika alur diperdalam dua meter lagi maka okupansi kapal mereka bisa tumbuh hingga 40%.*** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK

INDONESIA SHIPPING TIMES

Importir Keluhkan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok foto: google image

G

ABUNGAN Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) DKI Jakarta menilai pelayanan pelabuhan Tanjung Priok masih perlu banyak perbaikan. Setidaknya bagi Ginsi DKI Jakarta, terdapat empat masalah dalam hal pelayanan yang sering dikeluhkan importir. Pertama, pelayanan delivery sering terganggu karena alat dipakai untuk kegiatan yang lain. Kedua, petugas pintu (gate) seringkali tidak berada di tempat sehingga membuat truk menunggu hingga terjadi antrean.

Ketiga, pelayanan kegiatan bahandel di NPCT 1 sangat lambat karena keterbatasan alat yang disediakan terminal. Keempat, para importir mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan atas kegiatan bahandel dirasa mahal.“ Perlu dilakukan modernisasi. Modernisasi pelabuhan tidak hanya pada Infrastruktur dan suprastrukturnya saja melainkan juga pelayanan melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional. Dan tidak boleh ada mogok kerja karyawan yang dapat mengorbankan pelayanan,� tutur Subandi, Ketua Umum Ginsi DKI Jakarta.

Menurutnya, hal yang paling disayangkan

INDONESIA SHIPPING TIMES

adalah keberadaan New Priok Container Terminal (NPCT) yang diharapkan dapat mengurangi beban di pelabuhan, namun nyatanya pelayanan masih lambat.

Padahal, pembangunan terminal ditujukan untuk peningkatan kapasitas, guna mengantisipasi pertumbuhan arus petikemas dan kargo di pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya terminal ini, maka kapasitas Tanjung Priok bertambah 1,5 juta TEUs per tahun.

Terkait beragam masalah itu, Ginsi DKI Jakarta memberi beberapa usulan terhadap PT Pelabuhan Indonesia II selaku operator pelabuhan. Pertama, petugas gate di pelabuhan harus selalu ada dan melayani selama 24 jam sebagaimana dijalan tol.

Kedua, pelabuhan harus mampu menyeimbangkan antara perseroan yang berorientasi pada profit dengan perannya sebagai publik servis sehingga tarif pelabuhan tidak sering naik.

Terakhir, pengaturan penempatan peralatan dilapangan mutlak harus dilakukan agar tidak ada pelayanan yang dikorbankan.*** TRUCKMAGZ.COM | ABDUL Rabu 19 April 2017

09

Menteri Susi Siap Bagikan 1.068 Kapal Gratis ke Nelayan Sementara itu mengenai pengadaan kapal dan alat penangkapan ikan, KKP akan menggunakan mekanisme pelelangan umum dan e-katalog yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

“Kita sudah lakukan identifikasi spesifikasi desain kapal sesuai kebutuhan nelayan, calon penerima bantuan,” sebutnya.

K

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) siap membagikan 1.068 unit kapal tangkap secara cuma-cuma kepada nelayan dengan nilai mencapai Rp 467 miliar. Secara total di tahun ini, KKP siap membagikan 2.090 kapal tangkap.

Ini belum termasuk bantuan lain kepada nelayan seperti 2.990 paket alat penangkapan ikan (API) senilai Rp 79 miliar, pembangunan 20 lokasi bengkel mesin dan 400 sertifikat nakhoda dan kapal. Total bantuan yang diberikan KKP mencapai Rp 764,28 miliar.

“Kita juga memastikan kapal bantuan perikanan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, memperhatikan kearifan lokal dan penyerahan yang harus tepat waktu,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja saat ditemui di kantor pusat KKP, Gambir, Jakarta, Selasa (18/4).

KKP tak hanya menyediakan bantuan kapal dan alat tangkap bagi para nelayan tetapi juga memberikan modal langsung. Dengan adanya bantuan tersebut, Sjarief berharap bisa bermanfaat bagi para nelayan terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dalam mengoptimalkan sumber daya perikanan tangkap.

10

Rabu 19 April 2017

Modernisasi Anggota Komisi I DPR, Supiadin Saputra, menginginkan pemerintah dapat benar-benar membantu modernisasi kapal nelayan karena mereka adalah salah satu garda terdepan dalam menangani bencana di perairan Indonesia.

“Kepada nelayan agar dibantu untuk modernisasi kapalnya,” kata dia, di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Nasdem itu mencontohkan, salah satu modernisasi kapal nelayan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan alat navigasi yang canggih dan mutakhir.

Dia juga menginginkan setiap kapal nelayan diberikan bendera Merah Putih sehingga keberadaan kapal-kapal Indonesia juga lebih mudah dapat dipantau.

Saputra mengingatkan keberadaan nelayan sangat penting seperti dalam membantu terjadinya kecelakaan kapal di perairan Indonesia.

Hal itu, katanya, karena kerap kali kapal nelayan telah mengetahui terlebih dulu bila terjadi sesuatu di perairan nasional.

Sebagaimana diketahui, KKP pada 2017 ini telah menyiapkan Rp467 miliar untuk membangun 1.068 unit kapal perikanan dengan beragam ukuran.*** KUMPARAN.COM | ANTARANEWS.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Gapasdap: Izin Operasi Kapal Berlebihan Rusak Iklim Usaha foto: opini.co.id

G

ABUNGAN Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) keluhkan oversupply penambahan izin kapal di beberapa pelabuhan di Indonesia. Gapasdap menilai penambahan izin kapal yang terjadi sejak 2014 silam sudah berlebihan, menyebabkan ketidakseimbangan atara jumlah kapal dengan muatan dan juga jumlah dermaga.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, penambahan izin yang tidak kontrol ini menyebabkan kapal-kapal yang sudah ada tidak dapat beroperasi dengan optimal dan efisien. Khoiri mencontohkan, salah satu penambahan izin kapal yang tidak terkontrol terjadi di Pelabuhan Merak-Bakawuni yang sampai hari ini sudah ada 15 izin kapal baru dan kemungkinan bisa terus bertambah. ”Sudah ada 58 kapal yang beroperasi di Merak-Bakawuni. Saat ini, masing-masing kapal hanya bisa beroperasi 12 hari per bulan. Waktu beroperasi kapal akan terus berkurang seiring dengan penambahan izin yang terus berlangsung,” kata Khoiri.

Gapasdap sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak kontrol dalam memberikan izin kapal karena sangat merugikan anggota. Menurut Khoiri, meski kapal-kapal yang ada hanya beroperasi 12 kali dalam satu bulan, operasional yang dikeluarkan tetap satu bu-

INDONESIA SHIPPING TIMES

lan penuh. Meski kapal tidak beroperasi, kata Khoiri, kapal harus tetap menyediakan crew dan genset tidak boleh dimatikan karena masih ada ABK, peralatan radio, dan pompa yang harus dijalankan.

Khoiri menilai, pemberian izin kapal yang berlebihan dapat merugikan perusahaan angkutan penyebrangan. Padahal angkutan penyebrangan memiliki kewajiban menjaga dan memperhatikan unsur safety, dimana itu tidak mungkin dapat terselenggara apabila perusahaan terus merugi. ”Pemerintah seharusnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan cara mengatur keseimbangan, baik antara jumlah kapal dan dermaga atau segera membangun dermaga kalau tidak mencukupi,” ujarnya.

Kapal penyeberangan memiliki tugas sebagai infrastruktur atau jembatan berjalan.

Sejak awal berdiri, anggota Gapasdap telah menyambung pulau-pulau di seluruh Indonesia dan juga sudah menyebrangkan moda transportasi lain seperti kendaraan dan bis.

Khoiri berharap agar pemerintah selaku regulator bertugas merawat infrastruktur yang ada dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Sedangkan Gapasdap sebagai asosiasi bertugas menopang tugas dari pemerintah untuk menjadi jembatan berjalan. ”Kami sudah menjalankan tugas pokok kami sebagai infrastruktur. Apa yang kami lakukan merupakan tugas pokok tol laut untuk memberikan layanan secara kontinyu, berjadwal dengan harga yang ekonomis. Kami sudah melakukan ini sangat lama sebelum jargon tol laut digemborkan. Sehingga pemerintah berkewajiban menjaga supply and demand dengan tidak memberikan izin operasi yang berlebihan karena merusak iklim usaha kami,” pungkasnya.*** TRUCKMAGZ.COM | ANTONIUS

Rabu 19 April 2017

11

Order Galangan Kapal Hong Kong Anjlok Hingga 25% foto: shipyard-finder.com

K

UARTAL Awal, Industri Galangan Kapal di Tiongkok Alami Penurunan Pesanan 25,4 Persen Menurut data statistik Asosiasi Industri Pembuatan Kapal National Tiongkok (Cansi), perusahaan pembuat kapal Tiongkok melaporkan adanya penurunan pesanan kapal baru dan peningkatan tonase kapal yang selesai pada kuartal pertama dibanding tahun lalu.

Berdasarkan data Cansi, dari Januari sampai Maret tahun ini, perusahaan pembuat kapal Tiongkok mencatatkan 5,54 DWT untuk tonase kapal baru, turun 25,4% dibanding kuartal pertama tahun 2016.

Untuk tonase kapal baru yang telah rampung, galangan kapal Tiongkok memproduksi kapasitas kapal total 15,67 DWT dalam tiga bulan awal, ini menunjukkan peningkatan 87,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Backlog pesanan galangan kapal tahun ini hingga tanggal 31 Maret 2017 berada di posisi 88,65 juta DWT, menurun26,3% dari tahuntahun sebelumnya dan turun 11 persen dibanding tahun 2016, terang Cansi.

12

Rabu 19 April 2017

Cansi lebih lanjut mengungkapkan bahwa 53 perusahaan kapal terkemuka Tiongkok harus memutar otak menghadapi pesanan baru sebanyak 4,42 juta DWT dan tonase kapal 13,37 juta DWT pada kuartal pertama. Dan backlog pesanan adalah sebesar 82.6 juta DWT hingga akhir Maret 2017.

Cansi juga memonitor 80 galangan utama yang menunjukkan bahwa nilai kapal baru gabungan yang sudah rampung mencapai RMB85,87 miliar ($12,47 juta), menurun 7,5% dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari semua nilai total, galangan kapal berkontribusi sebanyak RMB37,01 miliar, peralatan mencapai RMB5,04 miliar dan perbaikan kapal mencapai RMB2,7 miliar.

80 galangan utama menghasilkan nilai pendapatan sebesar RMB62,4 miliar di kuartal pertama tahun 2017, menurun sebanyak 9,7% dari periode yang sama tahun 2016, dan laba sebesar RMB250 juta, turun drastis 63,5% dari tahun-tahun sebelumnya.*** MARITIMENEWS.ID | SEATRADE-MARITIME.COM

INDONESIA SHIPPING TIMES