INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 173• Vol IX • Rabu19
Juli 2017
MENTERI PERHUBUNGAN:
TAK USAH GAGAH-GAGAHAN NGOMONGIN DIRECT CALL KALAU VOLUME BARANG MASIH SEDIKIT
PELINDO I GANDENG DP WORLD KEMBANGKAN PELABUHAN BELAWAN DAN KUALA TANJUNG
KEMENTERIAN BUMN LAKUKAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS PELINDO II
INSA DUKUNG RENCANA KEMENHUB APBMI KECEWA PELINDO IKUT LAKUKAN BATASI KAPAL RUTE KOMERSIAL BONGKAR MUAT BARANG
01
Menteri Perhubungan:
Tak Perlu Gagah-Gagahan Ngomongin Direct Call Kalau Volume Masih Sedikit
OKEZONE.COM
K
ABAR tak mengenakkan bagi pihak yang berharap adanya direct call atau jalur pelayaran internasional langsung dari Balikpapan. Sebab, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri langsung menyatakan jika rencana itu tak kompetitif. Di sela kunjungannya ke Balikpapan pekan lalu, Budi Karya mengatakan, sejatinya direct call bisa dibilang penting. Bisa juga dibilang tidak. Menurutnya, secara makro, makin banyak direct call Indonesia justru akan semakin tidak kompetitif. “Kita berbicara Indonesia. Pasalnya, persaingan kita ini dengan negara lain, misal Singapura, Malaysia, bahkan dengan Vietnam saja kita kalah sekarang. Jangan gagah-gagahan antardaerah berpikirnya,” ucapnya. Menurutnya, lebih bagus ditetapkan hub internasional untuk Indonesia di suatu titik. Saat ini, Indonesia memiliki tiga hub, yakni Tanjung Priok (Jakarta), Bitung (Sulawesi Utara), dan Kuala Tanjung (Sumatra Utara). Kecuali, lanjutnya, Balikpapan atau Kaltim punya komoditas yang rutin dikirim langsung ke Tiongkok atau Eropa dalam jumlah besar. “Boleh saja direct call asal muatannya jelas dan yang dikirim dalam jumlah banyak. Kalau cuma 10-5 ton saja sekali kirim, ya malah rugi. Saya bukan meremehkan. Tapi, faktanya saja Indonesia Timur pusatnya di Makassar,” urainya.
Sementara itu, Direktur PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) M Basir selaku pengelola Terminal Peti Kemas Kariangau (TPK) mengatakan, direct call ini berbicara kapasitas kirim. Kapal itu biasa meminta paling sedikit 200 TEUs (Twenty foot equivalent units) per minggu atau 1.200 TEUs per bulannya. Kesanggupan Kaltimra pihaknya petakan sekitar 1.500 TEUs per bulannya. Jadi, sebenarnya cukup saja. Jika pun direct call jadi dicanangkan, pihaknya akan terkoneksi dengan Makassar. Masuknya lewat Makassar keluarnya lewat KKT. Tapi sejauh ini, belum ada pembicaraan. Ia akui juga sampai saat ini belum ada perusahaan shipping yang bekerja sama dengan pihaknya. Namun, terkait logistik, Basir mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan perusahaan pelayaran lewat program Connecting Window. “Yang sebelumnya masuk ke KKT hanya (kapasitas) 1.000 TEUs diganti menjadi 3 ribu TEUs. Berlayar menggunakan kapal besar rutenya Jakarta-Surabaya-Balikpapan melalui KKT kemudian ke Bitung,” serunya. Antarpelabuhan pun lanjut dia, waktu tambat sudah terkoneksi. Selanjutnya, melalui Connecting Window, Balikpapan akan menjadi transhipment untuk wilayah Kaltim dan Kaltara. Jadi, barang yang akan masuk ke Kaltim dan Kaltara melalui Balikpapan begitu sebaliknya. Aktivitas pengirimannya akan didukung kapal feeder. Kapal feeder, berupa kapal berukuran kecil yang mengangkut komoditas dari daerah-daerah menuju pelabuhan utama atau hub yang notabene dilalui kapal berukuran besar. “Kapal feeder ini kembalinya bisa mengangkut barang dan pusatnya di Balikpapan,” tuturnya. Ia yakini, upaya ini mampu menekan biaya logistik serta waktu pengiriman barang di Kaltim.*** PROKAL.CO | AJI
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Rabu, 19 Juli 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Menhub: Pengembangan Transportasi Harus Perhatikan Ekonomi ANTARANEWS.COM
M
ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, dalam pengembangan transportasi selain segi teknis, juga harus dipikirkan segi keekonomiannya. “Saya yakin, jika kita menyertakan satu pemikiran teknologi disertai dengan pemikiran keekonomian, maka kemungkinan proyek dapat terlaksana dan akhirnya memberikan suatu kemanfaatan untuk memberikan nilai ekonomi serta menghemat APBN yang diperlukan,” kata Menhub dalam keterangan resmi, Selasa (18/7/2017). Menurutnya, untuk mencapai tujuan merangkai nusantara dan kesejahteraan INDONESIA SHIPPING TIMES
rakyat, diperlukan integrasi antarmoda transportasi serta sistem pelayanan. Hal ini untuk mewujudkan efisiensi sekaligus peningkatan kinerja sistem logistik nasional. “Ada beberapa strategi Kemhub guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Beberapa strategi tersebut adalah membangun dan mengembangkan 65 pelabuhan penyeberangan untuk menyambungkan sabuk utara, selatan dan tengah wilayah Indonesia, pengembangan short sea shipping di wilayah pesisir sebagai alternatif angkutan barang (Ro-Ro), dan pengembangan angkutan massal perkotaaan,” urai Menhub. Selain itu juga, pembangunan dan pengembangan 100 Pelabuhan non komersil untuk mendukung tol laut, penyelenggaraan tol laut, penurunan dwelling time di pelabuhan untuk efesiensi penyelenggaraan logistik, pembangunan dan pengembangan 3.258 Kmsp rel kereta api. Pembangunan kereta api perkotaan, pembangunan 15 Bandara baru, pembangunan dan pengembangan bandara di wilayah terpencil, terbelakang dan perbatasan, serta penyelenggaran tol/jembatan udara. “Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam bidang transportasi yakni luasnya wilayah Indonesia. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena Indonesia adalah negara yang luas, dengan bentangan pulau-pulau, namun kemampuan negara tidak maksimal dalam memenuhi hal itu. Maka dari itu perlu pemikiran teknologi dan keterlibatan swasta untuk turut serta dalam menciptakan transportasi yang baik,” tuturnya.*** BERITATRANS.COM | NAOMY Rabu, 19 Juli 2017
03
Kementerian BUMN Lakukan Perubahan Direksi dan Komisaris Pelindo II HUMAS IPC
K
EMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti susunan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II. Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-133/ MBY/07/2017 tertanggal 14 Juli 2017. Perubahan susunan komisaris dan direksi diharapkan dapat membawa energi baru kepada korporasi. Juga mampu memberikan inovasi dalam sinergi dan melakukan akselerasi perubahan dalam tubuh Pelindo II. “Terima kasih untuk sumbangan pikiran yang telah diberikan. Mari bersama meneruskan perjuangan untuk meraih mimpi-mimpi besar korporasi dalam memajukan dunia kepelabuhan dan logistik di Indonesia,� kata Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7//2017). Posisi yang diganti adalah posisi Direktur SDM dan Hukum Disril Revolin Putra digantikan Rizal Ariansyah dan Komisaris Kushari Suprianto menggantikan Heru Pambudi. Hal tersebut dipertegas dengan lewat Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha
04
Rabu, 19 Juli 2017
Milik Negara nomor SK-132/ MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Dua pejabat baru tersebut telah dilantik di Kantor Kementerian BUMN kemarin, Senin (17/7/2017). Hari Selasa, manajemen melakukan serah terima jabatan komisaris dan direktur di Kantor Pusat IPC. Serah terima jabatan ini sekaligus menandai peresmian jabatan baru bagi Komisaris dan Direktur yang telah dilantik. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, diharapkan formasi baru ini dapat membawa energi baru kepada korporasi, serta mampu memberikan inovasi dalam sinergi dan akselerasi perubahan dalam tubuh IPC. Jajaran Komisaris IPC yang baru: Komisaris Utama, Tumpak H Panggabean Komisaris, Kushari Suprianto Komisaris, Cris Kuntadi Komisaris, Montty Giriana Komisaris Independen, Suaidi Marasabessy Komisaris, Fadjar Judisiawan Komisaris, Djadmiko. Jajaran Direksi IPC yang Baru: Direktur Utama: Elvyn G Masassya Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha: Saptono R Irianto Direktur Teknik dan Manajemen Risiko: Dani Rusli Utama Direktur SDM dan Hukum, Rizal Ariansyah Direktur Keuangan, Iman Rachman Direktur Pengelolaan Anak Perushaan: Riry Syeried Jetta Direktur Operasi dan Sistem Informasi: Prasetyadi*** DETIK.COM | KOMPAS.COM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Sinergi BUMN, Pelindo III dan Hotel Indonesia Kerja Sama Corporate Benefit
B
UMN Kepelabuhanan Pelindo III menjalin kerjasama dengan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) yang merupakan BUMN dalam bidang pelayanan jasa perhotelan yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai koordinator Hotel Indonesia Group. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Corporate Benefit antara Pelindo III, Hotel Indonesia Natour (HIN) dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III (Kopelindo III) pada Selasa (18/07) di Hotel Inna Tunjungan Surabaya. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama HIN Iswandi Said, Direktur Utama Pelindo III IG.N Askhara Danadiputra atau yang biasa disapa Ari Askhara dan Ketua I Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III Faruq Hidayat. Ari Askhara menyebut bahwa kerjasama dengan Hotel Indonesia Natour (HIN) merupakan wujud sinergi antar BUMN. Pelindo III selaku pengelola pelabuhan di tujuh provinsi dengan 17 cabang memiliki komitmen dalam hal pemanfaatan akomodasi Hotel Indonesia Group (HIG) mengingat banyaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pegawai Pelindo III setiap tahunnya. Selain itu kerjasama tersebut juga akan lebih memudahkan karena sama-sama BUMN serta akan mendapatkan harga khusus korporasi (special net corporate rate) karena dilakukan dengan pemesanan atas nama institusi,” tambah Ari Askhara. Lebih lanjut, Ari Askhara mengatakan bahwa kerjasama dengan Hotel Indonesia Group dapat meningkatkan kinerja kedua perusahaan. “Yang pasti dengan kerjasama ini masing-masing pihak dapat saling belajar dan saling mengisi untuk kepentingan bisnis masing-masing yang tentunya untuk bangsa dan negara,” tambahnya. Direktur Utama Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said menyatakan bahwa sebagai salah satu pemain utama bisnis perhotelan di Indonesia, Hotel Indonesia Natour akan terus memperluas pemanfaatan fasilitas perhotelan bagi masyarakat. “Dengan kerjasama ini kami dapat membantu Pelindo III dalam hal pemenuhan ke-
INDONESIA SHIPPING TIMES
butuhan akomodasi di kota atau wilayah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III,” kata Iswandi. “Dalam pelaksanaan kerjasama tentunya akan kami bicarakan bersama untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis, yang pasti kami akan jalan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan core competency kita masing2,” imbuhnya. Dalam kaitan kerjasama tersebut juga menggandeng Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III yang akan membantu dalam aspek administrasi yakni sebagai pelaksana jasa pengurusan dan pemesanan atas pelayanan yang diberikan HIN kepada Pelindo III. Ketua I Koperasi Pegawai Pelindo III, Faruq Hidayat, mengatakan, bahwa Kopelindo III akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Pelindo III karena Kopelindo III ditunjuk sebagai partner dalam menangani perjalanan dinas pegawai Pelindo III. Sebelumnya, kerjasama corporate benefit ini juga telah dilakukan HIG dengan perusahaanperusahaan BUMN lainya seperti PT Bukit Asam (Persero) dan PT Semen Padang. Selain bersinergi dengan berbagai perusahaan BUMN, HIN – sebagai market leader untuk jaringan perhotelan nasional akan terus mengembangkan perusahaan dengan berbagai kegiatan nyata termasuk melakukan perbaikan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan program transformasi perusahaan 2017-2021. Harapannya tingkat okupansi ratarata HIG yang semula 67 persen bisa meningkat menjadi 72 persen. Program ini meliputi penataan dan perbaikan berbagai sarana dan fasilitas hotel di berbagai daerah di tanah air, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan program pemasaran termasuk melalui website www.hotelindonesia.co.id untuk berbagai layanan dan reservasi yang tersedia dalam bentuk mobile app hingga pengembangan human capital management system.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Rabu, 19 Juli 2017
05
Perkuat Operasional, ASDP Datangkan 50 Kapal Penyeberangan Baru KOMPAS.COM
P
T ASDP Indonesia Ferry (Persero) berencana mendatangkan 50 kapal baru. Hadirnya 50 kapal baru itu untuk menunjang operasional penyeberangan perseroan. Direktur Utama ASDP Ferry Indonesia, Faik Fahmi mengatakan, hadirnya 50 kapal tersebut juga untuk meremajakan kapal-kapal milik perseroan yang sudah tua. “Sebanyak 140 kapal yang kami miliki 47 persen umurnya di atas 20 tahun. Jadi ini untuk memastikan operasional, kami siapkan kapalkapal dengan kategori 1.500 knot,” ujar Faik saat ditemui di Kantor Pusat ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Mantan Direktur Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) ini menuturkan, pendatangan 50 kapal nantinya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perseroan. Misalnya, kapal untuk logistik dan kapal premium. “Kami akan hadirkan kapal premium untuk Merak-Bakauheni. Kapal ini juga untuk mengakomodir dermaga premium yang kami prediksikan selesai Agustus 2018. Dengan begitu, Merak-Bakauheni hanya 1 jam,” jelas dia. Selain itu, ungkap Faik, perseroan akan mendatangkan 10 kapal yang dapat menampung
06
Rabu, 19 Juli 2017
banyak penumpang tetapi, dengan biaya pengoperasian murah. “Kapal yang sekarang ini kurang efisien, kiri kanan masih ada dek buat ABK, nanti akan plong, tingginya naik dari 3,8 meter menjadi 4,2 meter kendaraan bisa banyak masuk. Kami adopsi low cost carier (LCC),” kata dia. Faik menambahkan, perseroan menggandeng galangan kapal lokal untuk mendatangkan kapal-kapal tersebut yang mana bertahap selama lima tahun. Namun sayangnya, dia tidak memberitahukan biaya investasi yang dikeluarkan untuk pendatangan 50 kapal tersebut. Meski demikian, pada tahun ini, perseroan berencana untuk mendatangkan 8 kapal dengan biaya investasi Rp 660 miliar. “Jadi tim armada sedang penjajakan (nilai investasi). Jadi nanti sesuai kebutuhan, sekarang kan homogen,” pungkas dia. Sekadar informasi, ASDP Indonesia Ferry merupakan perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan. Saat ini, ASDP mengoperasikan 36 pelabuhan dengan 29 cabang.*** KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kondisi Ekonomi Tidak Pengaruhi Trafik Alur Ambang Barito Persada MAJALAHDERMAGA.CO.ID
T
RAFIK arus kapal tongkang pengangkut hasil tambang batubara, hasil hutan dan hasil tambang lainnya yang melalui alur ambang Sungai Barito pada semester pertama tahun 2017 tercatat sebesar 5.097 unit atau meningkat 104,06 persen dari RKAP tahun 2017. Namun jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2016 tercatat sebesar 4.937 unit atau meningkat 3,24 persen. Peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat pada trafik arus kapal tongkang dan produksi hasil tambang lainnya yang bermuatan batu split dan bahan dasar gypsum pada semester pertama tahun 2017 terealisasi sebanyak 41 unit atau 273,33 persen dari RKAP yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan realisasi trafik pada periode yang sama tahun 2016 mencapai 16 unit atau meningkat 156,25 persen. Untuk jumlah produksi di semester pertama tahun 2017 mencapai 46.681.429 ton atau 102,42 persen dari RKAP semester pertama tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan realisasi produksi semester pertama tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,04 persen atau 17.650 ton yang tercatat sebesar 46.699.079 ton. Direktur Utama PT Ambapers, Syaipul Adhar, mengatakan, bahwa kenaikan trafik arus tongkang di semester pertama dikarenakan adanya peningkatan permintaan volume batubara dari
INDONESIA SHIPPING TIMES
pasar domestik dan pasar internasional dari Cina, Jepang, India, Filipina dan Taiwan sehingga mengakibatkan penjualan batubara meningkat. “Hal ini sangat didukung dengan membaiknya pasar permintaan dan harga batubara dunia yang semakin baik sehingga trafik arus tongkang dan produksi hasil tambang batubara, hasil hutan dan hasil tambang lainnya yang menggunakan fasilitas alur ambang Sungai Barito trafiknya juga semakin meningkat di semester pertama tahun 2017, walaupun produksinya turun 0.04 persen dikarenakan pada awal triwulan pertama geliat perekonomian Kalimantan Selatan masih terlihat lesu,” ujar Syaipul. Selain itu untuk realisasi supply BBM ke kapal keruk Barito Equator di semester pertama tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 390.000 liter atau 130 persen dari RKAP yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 160 persen yang tercatat sebesar 150.000 liter. “Dengan lancarnya pengerukan dan pemeliharaan alur ambang Sungai Barito, akan menjamin kelancaran lalu lintas kapalkapal sehingga arus tongkang dan produksinya juga semakin meningkat,” imbuh Nugroho Dwi Priyohadi Direktur PT Ambapers. Sebagai anak usaha Pelindo III dan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Ambapers berkomitmen selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna alur dengan selalu menjamin kedalaman alur minimal -5 Lws, sehingga memudahkan kapal-kapal yang melewatinya tanpa ada halangan sedikit pun. “Ambapers juga terus melakukan kajian pengembangan usaha, sehingga kelak perusahaan akan makin maju tanpa bergantung pada channel fee, dan pelayanan terhadap pengguna jasa makin baik” pungkas Nugroho.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Rabu, 19 Juli 2017
07
Peti Kemas Impor Sudah Clearance Wajib Keluar Pelabuhan Priok
O
TORITAS Pelabuhan Tanjung Priok mewajibkan barang impor yang sudah clearance pabean atau sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai pelabuhan setempat dan sudah melewati batas waktu penumpukan lebih dari 3 hari (longstay) dipindahkan ke buffer area atau lini 2 pelabuhan. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera, mengatakan implementasi kegiatan perpindahan barang impor longstay berstatus SPPB itu juga akan diberlakukan single billing. Bahkan, kata dia, pihaknya juga sudah menerbitkan peraturan Ka OP Tanjung Priok No: UM.008/31/7/OP.TPK-16 tentang Tata Cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemindahan Barang Yang melewati Batas Waktu Penumpukan (Longstay) di Pelabuhan Tanjung Priok. “Sudah ada mekanisme dan prosedur perpindahan barang impor yang sudah mengantongi SPPB atau longstay agar tidak terlalu lama dibiarkan menumpuk di kawasan lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas,” ujarnya. Dia mengemukakan hal itu selepas mengelar pertemuan kordinasi dengan stakeholder di Pelabuhan Priok dalam rangka implementasi perpindahan barang impor yang sudah SPPB dan longstay, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Pertemuan itu diikuti oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, manajemen Pelindo II cabang Tanjung Priok, Jakarta International Container Terminal (JICT), dan TPK Koja. Selain itu, manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Terminal Operasi 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1). Juga diikuti pengguna jasa dan perwakilan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok al; Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, serta BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta. Dia mengatakan barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai di Pelabuhan diduga masih banyak yang dibiarkan/sengaja ditumpuk di lini satu pelabuhan karena alasan di pelabuhan lebih aman meskipun disisi lain barang impor terkena tarif progresif. Padahal, imbuhnya, kondisi itu akan memengaruhi dwelling time di Pelabuhan bergerak naik. “Ya makanya sekarang ini kami ajak semua stakeholders bagaimana supaya mekanisme perpindahan barang yang sudah mengantongi SPPB atau longstay tersebut bisa berjalan dengan tujuan mengurangi cost
08
Rabu, 19 Juli 2017
logistik.” Nyoman mengatakan perpindahan barang impor longstay itu juga sudah diamanatkan melalui Permenhub No:25/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No:116/2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Longstay) di pelabuhan utama Belawan Sumut, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, dan pelabuhan Makassar. Nyoman mengatakan dalam pertemuan dengan stakeholders di Priok itu, terdapat empat kesimpulan yang disepakti yakni; pertama, pihak operator terminal dalam melaksnakan Permenhub No: 25/2017 harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah diterbitkan oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, untuk menjalankan point pertama tersebut agar para operator terminal peti kemas di pelabuhan Priok dapat berkordinasi dengan Fordeki. Ketiga, akan dibuatkan tarif kesepakatan bersama antara asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan Priok terkait dengan kegiatan perpindahan kontener impor yang sudah SPPB dari terminal asal ke lapangan non TPS di luar pelabuhan Priok. Keempat, diterapkan sistem single billung untuk memberikan transparansi dan kepastian biaya logistik atas kegiatan perpindahan barang teraebut di pelabuhan Priok. Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan sejumlah usulan terkait perpindahan petikemas impor yang sudah mengantongi SPPB itu. Usulan itu, ujar dia, pihak terminal yang menerbitkan list contener yang akan direlokasi ke depo. Setelah list itu diterima depo oleh pihak depo akan dicetak surat penarikan peti kemas atau tila. Selanjutnya, SP2/tila tersebut kemudian dilaporkan dan difiat keluar oleh Bea dab Cukai yang ada di terminal. “Tila itu sebagai dokumen yang akan digunakan pihak depo kontener untuk melakukan kegiatan relokasi barang impor yang sudah mengantongi SPPB,” ujarnya, Selasa (18/7/2017). Dia juga menyoroti jika selama ini di Priok justru relokasi barang impor dilakukan terhadap barang yang belum SPPB atau yang sering dikenal dengan Istilah overbrengen. “Padahal barang impor yang di overbrengen itu belum clearance kok justru dipindah keluar pelabuhan, dan kenapa yang barang yang sudah SPPB justru dibiarkan menimbun di dalam pelabuhan,” paparnya.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI
INDONESIA SHIPPING TIMES
INSA Dukung Rencana Kemenhub Batasi Kapal Rute Komersial ANTARANEWS.COM
N
IAT Kementerian Perhubungan membatasi kapal yang berlayar ke rute-rute komersial disambut gembira pelaku usaha pelayaran. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, rute komersial di Indonesia saat ini sudah kelebihan pasokan alias over supply. Oleh karena itu, INSA mendukung rencana Kemenhub tersebut agar tidak terjadi over supply di satu pelabuhan karena dikhawatirkan dapat memicu perang tarif. “Dikhawatirkan justru terjadi perang tarif sehingga bisnis jadi tidak sehat. Tentunya kami mengapresiasi langkah Kemenhub yang telah mendengar masukan dari para pelaku usaha,” katanya, Selasa (18/7/2017). Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai pembatasan kapal tersebut berkaitan dengan banyaknya masukan dari pemilik kapal. Salah satunya saat berkunjung ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin akhir
INDONESIA SHIPPING TIMES
pekan lalu. Pemilik kapal menanyakan soal rencana pemerintah memasukkan Pelabuhan Trisakti dalam rute program tol laut. Mereka khawatir kapal akan semakin banyak dan berakibat muatan berkurang. Budi Karya menyatakan Pelabuhan Trisakti tak akan masuk dalam rute tol laut dan berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan INSA pusat dan regulator lain. “Supaya jangan sampai terlalu banyak [kapal], nanti angkutannya sedikit,” ujarnya. Terkait tol laut, INSA mengusulkan agar pemerintah fokus ke daerah-daerah terpencil (remote area) agar terjadi peningkatan konektivitas. Anggota INSA saat ini tercatat melayani tidak kurang dari 57 pelabuhan besar dan kecil di Indonesia. Total armada yang beroperasi lebih dari 20 ribu.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Rabu, 19 Juli 2017
09
OCEANWEEK.CO.ID
APBMI Kecewa Pelindo Ikut Lakukan Bongkar Muat Barang
A
SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menyesalkan keterlibatan badan usaha pelabuhan, dalam hal ini Pelabuhan Indonesia (Pelindo), yang turut dalam kegiatan bongkar muat barang curah dan general cargo. Kondisi ini terjadi sejak keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. “Dalam aturan baru tersebut dicantumkan bahwa terdapat tiga pihak yang berhak melakukan bongkar muat. Perusahaan Bongkar Muat, Shipping Line, Pelindo atau Badan Usaha Pelabuhan. Padahal dalam aturan sebelumnya disebutkan hanya ada dua pihak berhak melakukan bongkar muat barang, yakni hanya Perusahaan Bongkar Muat dan Shipping Line,” kata Sahat Simatupang, Sekretaris Umum APBMI. Sahat mengatakan, pada Pasal 16 Permenhub No.53 Tahun 2015 jelas disebutkan bahwa
10
Rabu, 19 Juli 2017
Badan Usaha Pelabuhan atau Pelindo melakukan kegiatan bongkar muat diatur dalam peraturan tersendiri. “Sampai saat ini aturan tersendiri yang seolah memberi kewenangan Pelindo melakukan bongkar muat belum ada. Logikanya kalau aturannya belum ada Pelindo tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat. Pelindo secara undang-undang hanya memiliki kewenangan bongkar muat peti kemas,” ungkap Sahat. APBMI mengkhawatirkan keterlibatan Pelindo dalam jasa bongkar muat tanpa payung hukum yang jelas akan membuat persaingan bisnis tidak sehat. Untuk mencari jalan tengah, saat ini APBMI berupaya melakukan komunikasi dengan Pelabuhan Indonesia baik Pelindo 1, Pelindo 2 dan Pelindo 3. “Sampai dengan sekarang kita terus melakukan komunikasi dengan kawan-kawan Pelindo. Tinggal mencari titik temu saja,” ujarnya.*** TRUCKMAGZ.COM | ABDUL | ANTONIUS
INDONESIA SHIPPING TIMES
METROTVNEWS.COM
Horee...Perusahaan Galangan Kapal Batam Mulai Dapat Pesanan
P
ASCA -Lebaran beberapa perusahaan yang ada di Mukakuning sudah mulai melalukan perekrutan calon pekerja baru, seperti yang terlihat di Kawasan Industri Batamindo (KIB) beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengakui saat ini memang ada pembukaan tenaga kerja baru yang dilakukan perusahaan yang ada di Mukakuning, Seibeduk. “Hingga saat ini laporan yang diterima baru perusahaan yang di Mukakuning yang membuka lowongan pekerjaan, sedangkan industri elektronik yang lain belum,” kata Rudi. Meskipun lowongan yang dibuka tidak bergitu banyak, atau hanya berkisar 50-100 orang, itu cukup membantu mereka yang tengah mencari pekerjaan. “Ya jadilah apalagi pasca-Lebaran ini kita dihadapkan dengan pendatang baru,” sebutnya. Selain industri elektronik, Rudi mengatakan beberapa industri galangan kapal yang berada di Tanjunguncang juga mulai kembali bergairah. Menurut Rudi saat ini sudah ada pekerjaan yang datang ke industri galangan kapal, dan
INDONESIA SHIPPING TIMES
sekarang mereka tengah melakukan perekrutan tenaga kerja baru. “Yang galangan mereka utamakan yang sudah memiliki sertifikat keahlian,” sebutnya. Dia mengatakan rencananya pengerjaan di industri galangan kapal akan dimulai September mendatang. Dia berharap masuknya proyek ini bisa membuat industri kembali menggeliat. “Jika mereka kembali aktif dan job mulai masuk tentunya juga akan membantu perekonomian Batam kembali ke titik normalnya,” ujar mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Batam ini. Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan berdasarkan laporan dari Disnaker memang ada perkembangan mengenai masuknya proyek ke Batam. “Saya dengar memang begitu, Insyallah September nanti mereka sudah aktif,” kata Rudi usai menghadiri halal bil halal Zulindo Tour and Travel, Minggu (16/7). Dia berharap perbaikan ekonomi yang diharapkan bisa terjadi tahun 2018 mendatang benar-benar bisa terwujud, kembali membaiknya industri di Batam bisa menjadi faktor pendukung dalam perbaikan perekonomian nanti. “Selain industri kita juga tengah mencoba mengembangkan sektor pariwisata, yah semoga semua kembali membaik,” tutup Rudi*** JAWAPOS.COM
Rabu, 19 Juli 2017
11
Dinilai Lamban, Menteri Susi Ambil Alih Pengukuran Kapal Perikanan DETAK.CO
P
ENGUKURAN kapal perikanan akan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Perhubungan untuk mengatasi kelambanan proses yang dihadapi nelayan di beberapa daerah. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan kesepakatan mengenai pelimpahan pelaksanaan itu sesungguhnya telah dicapai antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan pada Maret. Kala itu, KKP menyampaikan kesulitan yang dihadapi nelayan ketika hendak melakukan pengukuran kapal karena keterbatasan petugas ukur. Di sisi lain, KKP juga memiliki program pengukuran ulang kapal-kapal yang melakukan markdown (manipulasi ke bawah ukuran kapal), yang membutuhkan tenaga ukur yang banyak. “Akhirnya beliau (Menko Perekonomian) berkenan ukur kapal diserahkan ke KKP saja,” katanya pada Senin 17 Juli 2017. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jateng mengeluhkan keterbatasan jumlah petugas
12
Rabu, 19 Juli 2017
ukur kapal sehingga menghambat ukur ulang kapal-kapal cantrang di provinsi itu yang hendak meminta bantuan alat tangkap pengganti dari pemerintah atau mengajukan pembiayaan pembelian alat tangkap dari perbankan. Menurut Sjarief Widjaja , otoritas masih ada di Kemenhub, sedangkan KKP hanya melaksanakan. Hingga Desember mendatang, transisi akan dilakukan. Kemenhub akan menempatkan personel-personelnya di KKP untuk melatih dan menyertifikasi pegawai-pegawai KKP. Setelah itu, pegawai KKP akan beroperasi atas nama Kemenhub. “Saya targetkan sampai akhir Desember proses transisi selesai. Jadi, Januari sudah bisa [dilaksanakan penuh oleh KKP],” jelas Sjarief. KKP, dia melanjutkan, tengah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki populasi kapal perikanan. Data itu akan menentukan di titik mana KKP akan menempatkan juru ukur kapal.*** TEMPO.CO | BISNIS.COM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Susi Pudjiastuti: Apa yang Saya Lakukan Mengganggu Comfort Zone HARIANTERBIT.COM
S
USI Pudjiastuti menanggapi pernyataan Badan Intelijen Negara, bahwa posisinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sedang ‘digoyang’ sejumlah pihak yang tidak suka kebijakannya. Susi mengakui kebijakannya pada sektor perikanan mengganggu zona nyaman para pihak atau ‘pemain’, yang biasanya mendapatkan keuntungan besar dari cara yang ilegal. “Kalo bikin policy baik kan, apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone. Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak appropriate,” ujar Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Susi pun menyadari bahwa banyak yang tidak suka dengan kebijakannya. Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebijakan yang ia keluarkan adalah demi kepentingan Indonesia.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Jadi pasti banyak yang tidak suka. Saya mencoba membetulkan. Untuk siapa? Ya untuk Indonesia. Ya pasti yang tidak suka banyak. Tapi kan saya bekerja untuk Pak Presiden dan Indonesia,” tegas Susi. Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkapkan adanya kekuatan yang menginginkan Susi Pudjiastuti dicopot dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Contoh Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat demo nelayan. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti,” ungkap Budi Gunawan dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).*** TRIBUNNEWS.COM | NICOLAS MANAFE
Rabu, 19 Juli 2017
13
Nelayan Segel Kantor PSDKP Tegal, SLO Tidak Bisa Diterbitkan
K
ANTOR Wilayah Kerja (Wilker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah kembali beroperasi normal pada Sabtu malam (15/7) setelah sebelumnya mengalami penyegelan oleh nelayan sejak sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Eko Djalmo Asmadi menyayangkan atas perisitiwa tersebut. Sebab dengan penyegelan tersebut telah menghentikan pelayanan publik yakni penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan setidaknya selama proses penyegelan tersebut. “Kejadian tersebut disinyalir sebagai imbas kekecewaan atas tuntutan mereka pada demonstrasi yang dilakukan di Jakarta, Selasa lalu. Penyegelan kantor wilker tegal dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut juga terjadi pengusiran dua petugas Pengawas Perikanan yang sedang piket pelayanan SLO,” ujar Eko Djalmo. Namun penyegelan tidak berlangsung lama dan juga tidak terdapat korban jiwa serta tidak terdapat kerugian materiil. Penyegelan kantor Wilker PSDKP Tegal telah dibuka oleh Kapolres Tegal, AKBP Semmy Ronny Thabaa, sekira pukul 22.30 WIB. Saat ini aset kantor aman dijaga oleh Pengawas Perikanan piket bersama anggota Polres dan Koramil Tegal. Atas kejadian tersebut, pihak-pihak terkait yang difasilitasi Kapolres Tegal Kota menggelar dialog/rapat koordinasi pada hari Minggu (16/7) di ruang pertemuan Polresta Tegal Kota. Pertemuan dihadiri okeh Kapolres Tegal Kota, perwakilan LANAL Tegal, Pengawas Perikanan dari Wilker PSDKP Tegal, Syahbandar Perikanan, PNKT, Nahkoda Kapal Cantrang, Ketua KUD Karha Mina, dan perwakilan Pelabuhan Perikanan. Hal-hal yang telah disepakati para pihak dalam pertemuan tersebut adalah, pertama, bahwa untuk kapal Cantrang/Payang/Dogol 1030 GT hasil ukur ulang perpanjangan SIPI bisa
14
Rabu, 19 Juli 2017
dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi, asalkan sudah memenuhi persyaratan yang di tentukan, dan selanjutnya pihak Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP akan menerbitkan SLO. Kedua, Kapolda melalui Kapolres akan memberikan Surat Rekomendasi/Surat Ijin Jalan Yang di Tandangani Oleh Otoritas TNI/ Polri, PSDKP, Syahbandar, Dalam Bentuk Surat Keterangan Khusus (Surat Ijin Jalan) Untuk Semua Ukuran GT Kapal Sampai Akhir Bulan Desember 2017. Ketiga, melalui Kapolres, Kapolri Akan Menjamin Tidak Akan Ada Upaya Penangkapan Kapal Cantrang/Payang/Dogol Yang Beroperasi Di Wilayah Operasinya Masing-masing dan Meminta Melaporkan Kepada Kepolisian Apabila Ada Oknum Anggota TNI/Polri Yang Melakukan Percobaan Penangkapan Terhadap Kapal/ Nelayan Cantrang/Payang/Dogol. Dan keempat, silahkan Kapal/Nelayan Kembali Melaut Seperti Biasa Melakukan Pekerjaanya Tanpa Rasa Takut. “KKP juga terus menghimbau agar semua pihak mengupayakan jalur dialog terhadap kebijakan yang telah diterbitkan, dan menghindari adanya aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan pihak-pihak lain, terutama aktivitas yang dapat menghentikan pelayanan public,” katanya. Sementara itu untuk memantau pelaksanaan proses pelayanan SLO bagi kapal-kapal perikanan di Tegal, Pekalongan, dan Pati, Jawa Tengah, Direktur Jenderal PSDKP Eko Djalmo Asmadi akan memantau secara langsung pada hari Senin, 17 Juli 2017. Hal ini juga dipandang penting untuk memberikan semangat kepada para petugas Pengawas Perikanan di lapangan dalam mengawal tertib peraturan perundangundangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pemantauan langsung juga untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, serta mencegah kejadian yang serupa.*** MARITIMINDONESIA.CO.ID | NANANG S SUKARYA
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pembangunan Industri Perikanan Bakal Mandek Tahun Depan, Benarkah?
U
PAYA percepatan industrialisasi perikanan Indonesia, diprediksi tidak akan berjalan mulus pada 2018. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Indonesia dinilai tidak serius dalam menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata di Jakarta, awal pekan ini. Menurut dia, dalam Perpres yang menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional itu, sudah jelas bahwa prioritas pembangunan saat ini, salah satunya adalah industri perikanan. Marthin menjelaskan, sesuai Perpres, seharusnya Pemerintah fokus untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam industri perikanan dan segera melakukan pembangunan fisik sebanyak-banyaknya, demi kepentingan industri tersebut. Jangan sampai, masalah yang ada justru dibiarkan berlarut hingga saat ini. “Tapi, justru persoalan seperti itu tidak tersentuh dalam program 2018,” jelas dia. Permasalahan yang dimaksud Marthin, seperti program peralihan alat tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan yang sudah overfishing, pemberdayaan nelayan yang fokus pada pengelolaan usaha perikanan berbasis koperasi, dan akses terhadap permodalan. Kemudian, permasalahan seperti restorasi sumber daya pesisir dan laut yang penting sebagai pendekatan ketersatuan ekosistem, belum juga menjadi perhatian utama Pemerintah. Permasalahan seperti itu, menurut Marthin seharusnya sudah bisa dipikirkan oleh Pemerintah Pusat. Yang lebih parah, kata dia, beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan upaya pemberdayaan koperasi nelayan, juga tidak diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. “Justru, dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya, mendorong tingkat
INDONESIA SHIPPING TIMES
produksi,” ungkapnya. Tanda-tanda bahwa produksi terus menjadi incaran, menurut Marthin, bisa dilihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan hingga mencapai 17,3 juta ton per tahun. “Produksi ikan yang dipatok mencapai 17,3 ton tidak realistis, mengingat berbagai permasalahan pada pengelolaan perikanan yang belum diselesaikan,” sebut dia. Wakil Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah, mengingatkan Pemerintah untuk lebih berhatihati dalam membuat program 2018. Menurut dia, dari RKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018, terdapat sejumlah catatan penting yang harus dibenahi. Catatan tersebut, kata Niko, adalah memperbaiki tata kelola implementasi kegiatan pengadaan kapal terutama kapal dibawah 30 gros ton (GT) yang memakan anggaran hingga Rp182,68 miliar. Perbaikan wajib dilakukan, karena pada kegiatan sejenis untuk tahun anggaran 2017, hingga kini masih belum terselesaikan secara tuntas. “Kedua, perbaikan tata kelola asuransi nelayan, terkhusus pada mekanisme pencairan asuransi oleh nelayan yang masih rumit dan diperlukan pendampingan intensif kepada nelayan,” kata dia. Kemudian, Niko mengatakan, dalam RKP 2018 disebutkan ada kegiatan untuk lembaga pengelolaan perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Kegiatan tersebut, harus dipertegas orientasinya untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 3 Tahun 2017. Lebih bagus, kata Niko, Pemerintah fokus membuat proyek percontohan di 3 (tiga) lokasi unggulan saja, tidak di 11 WPP RI. Hal itu, agar pelaksanaan program bisa terpantau optimal dan berjalan dengan baik. Sementara, untuk catatan terakhir atau keempat, Niko meminta Pemerintah untuk melakukan sinergi kegiatan antar-direktorat teknis di lingkungan kementerian terkait. Tujuannya, agar tercipta intervensi huluhilir secara terintegrasi.*** MONGABAY.CO.ID | M AMBARI Rabu, 19 Juli 2017
15
Kembangkan Kuala Tanjung dan Belawan, Pelindo I Gandeng DP World
P
T Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) dan DP World menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan, Sumatera Utara. Dalam kerja sama tersebut, DP World akan berbagi keahlian serta pengalamannya kepada Pelindo I dalam meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai serta pengembangan multimoda transportasi di lingkungan Pelindo I. Kerja sama ini diharapkan mampu menurunkan biaya operasional di pelabuhan sehingga berdampak positif terhadap penurunan harga barang kebutuhan masyarakat di pasaran. Selain itu, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi maupun sosial di kawasan tersebut. Bagi DP World, kerja sama ini memiliki arti penting karena salah satu operator terminal peti kemas terbesar di dunia tersebut juga mengoperasikan Terminal Peti kemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Utama PT Pelindo I, Bambang Eka Cahyana serta Executive Vice President dan dan Chief Operating Officer DP World, Anil Wats, disaksikan Menteri BUMNm Rini Soemarno, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Husein Bagis serta pejabat senior DP World. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, mengatakan kerja sama antara DP World dengan Pelindo I menunjukkan komitmen kuat Indonesia mempercepat pengembangan pelabuhan dan infrastruktur perdagangan. Selama ini, volume perdagangan antara Dubai dan Indonesia pada kuartal pertama 2017 hampir mencapai US $ 4 miliar. “Karena itu kami sepakat berbagi pengalaman pemerintah Indonesia untuk bisa meningkatkan operasional pelabuhan agar terkoneksi pasar internasional,” ujarnya.
16
Rabu, 19 Juli 2017
“Pengalaman kami dalam mengelola 78 terminal peti kemas di 40 negara merupakan modal bagi kami berbagi pengetahuan serta wawasan dalam menghubungkan lalu lintas perdagangan dunia,” Menurutnya, DP World juga sudah berpengalaman dalam mengelola TPS Surabaya yang akan menjadi modal tambahan untuk memahami pasar lokal maupun regional. Karena itu dia berharap, kerja sama yang lebih erat lagi dengan pihak otoritas pelabuhan di Indonesia dalam rangka mengembangkan perdagangan internasional maupun domestik. Sebagai catatan, sejak kapal berukuran besar sandar di Pelabuhan Priok beberapa waktu lalu, perkembangan pelabuhan di Indonesia terus dipantau para pelaku usaha pelayaran dan logistik di luar negeri. Lembaga konsultan maritim Drewry baru-baru ini menyampaikan analisa tentang potensi direct call Indonesia pasca dimasukannya pelabuhan tersebut dalam rute Transpacific dan SEANE. Apalagi Indonesia juga saat ini tengah merencanakan memperluas Pelabuhan Tanjung Priok di kawasan Kalibaru Otoritas pelabuhan di Indonesia juga berencana membangun tujuh terminal peti kemas baru dalam dua fase yang akan mendorong peningkatan kapasitas dari 12 juta TEUs di tahun 2021 menjadi 19,5 juta TEUs di tahun 2024. Adapun fasilitas baru fase pertama, di NPCT 1, diresmikan September 2016 lalu. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana membangun terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban, berjarak 150 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Proyek pembangunan terminal ini diharapkan selesai tahun 2019 untuk kapasitas 1,5 juta TEUs. Keseluruhan selesai tahun 2027 dengan kapasitas 7,5 juta TEUs.*** PORTTECHNOLOGY.COM| PORTSTRATEGY.COM
INDONESIA SHIPPING TIMES