Indonesia Shipping Times edisi 1 Februari 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Februari 2017 No 27 • Vol IX • Rabu 1

NAH LHO, GINSI PERSILAKAN TIM SABER PUNGLI TURUN KE PRIOK

KADIN: KALAU BEGINI RUGILAH SUMATERA UTARA.....

INSA BERHARAP TARIF TAMBAT NAIK 10% SAJA

ALHAMDULILLAH, ARUS PETIKEMAS DI PRIOK NAIK 5,9%

TANJUNG PELEPAS MAKIN BERNAFSU SAINGI SINGAPURA

Polemik Hub Priok vs Kuala Tanjung

ENGALIHAN hub internasional dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi perbincangan hangat. Berbagai kalangan di Sumatera Utara, menyuarakan untuk pengembalian status hub internasional pelabuhan Kuala Tanjung. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Yopie S Batubara mengatakan, dengan adanya keputusan menteri yang mengalihkan status hub internasional ke Tanjung Priok berdampak negatif bagi Sumatera Utara. “Kalau begini rugilah Sumatera Utara. Karena Kuala Tanjung ini menjadi potensi. Ada apa? kok dipindahkan ke Tanjung Priok. Artinya ada kepentingan dibalik ini. Kalau begini ya jelas merugikan pengusaha dan tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara,”ujarnya saat ditemui Tribun di Kawasan Setia Budi Indah, Medan, Selasa (31/1/2017). Diterangkannya, kebijakan Penteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sangat tidak baik. Seharusnya, kata Yopie, kebijakan itu harus populer dan menggairahkan investor. “Bisa dikatakan, pertumbuhan ekonomi di Sumut salah satunya nantin terfokus di Kuala Tanjung. Perubahan ini bakal mempengaruhi

investor. Pemerintah seharusnya menjalankan kebijakan itu yang menggairahkan investasi, bukan sebaliknya,”ungkap Yopie. Menurut Yopie, pembangunan Kuala Tanjung yang sudah banyak memakan biaya, tentunya akan terbuang sia-sia, apabila adanya pergeseran status dari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam Perpres. Disampaikannya, niat awal dalam konsep pembangunan Kuala Tanjung, untuk memangkas biaya ekspor dan ingin menguasai jalur laut tersibuk di Asia Tenggara, yakni jalur Selat Malaka. “Kalau dipindah ini tentunya memakan biaya juga. Pengusaha ingin efisien juga. Kalau dipindah ke sana, biaya pun semakin tinggi. Kalau seenaknya saja dipindah, tentu ini bergeser dari konsep awal,”terangnya. Yopie pun meminta, Anggota DPR RI dapil Sumatera Utara, harus bertindak dengan permasalahan ini. Sebab, dorongan dari anggota legislatif juga diperlukan. “Mereka wajib menyuarakan. Mereka harus berjuang agar itu tetap kembali, agar Sumatera Utara tidak rugi. Perekonomian umut pun tidak terganggu,”jelasnya.*** | TRIBUNNEWS.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Rabu 1 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: tobasatu.com

KADIN: Kalau Begini Rugilah Sumatera Utara...

Pelaku Usaha Batam Memahami Kenaikan Tarif Sewa Lahan

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: kikk.co.id

EPUTUSAN Badan Pengusahaan (BP) Batam mengerek tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) belum mempengaruhi aktivitas bisnis investor di Batam. Para pelaku bisnis masih menerima besaran kenaikan tarif itu. Meski begitu, Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), salah satu pengembang yang punya proyek di Batam menyarankan supaya tarif sewa lahan di Batam tersebut jangan sampai mengalami kenaikan yang berulang. “Sebaiknya jangan naik terus. Ini bisa berdampak menurunkan minat orang untuk berinvestasi di Batam,” kata Harun. kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam (Perka) Nomor 1/2017 tentang Jenis Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam. Instansi ini menetapkan tarif anyar UWTO dari Rp 1.500 sampai Rp 495.600 rupiah per meter persegi (m) dengan besaran kenaikan tertinggi mencapai 150%. \ Kenaikan tarif berlaku untuk 14 jenis peruntukan lahan, seperti rumah tapak, apartemen, industri, properti komersial, pariwisata, lapangan golf hingga perikanan. Harun bilang, saat ini kenaikan tersebut tidak berdampak besar bagi bisnis Ciputra. Adapun saat ini, pengembang tersebut tengah menggarap dua proyek residensial di sana. “Saat ini kami fokus menjalankan proyek yang sudah berjalan, untuk yang baru kami belum bisa memprediksikan,” cetus Harun. Sementara Wibisono, Hubungan Investor PT Agung Podomoro Land Tbk, menilai, aturan tarif baru ini baru bisa diterapkan untuk proyek yang akan digarap pengembang. Agung Podomoro sendiri berencana menggarap satu proyek apartemen di sana. Menurutnya, proyek ini akan terkena aturan anyar tarif tersebut. “Kami akan luncurkan proyek tersebut pada tahun ini,” katanya tanpa memerinci. Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri sependapat kenaikan tarif itu tidak berdam-

pak ke bisnis kawasan industri. Soalnya, pengembang lahan industri sudah menerima besaran kenaikan UWTO. “Tarif itu keluar hasil kesepakatan dan sudah ada titik temu. Itu artinya tidak memberatkan kami, timpal Sanny. Meski tarif UWTO saat ini tidak memberatkan, Sanny berharap, agar BP Batam bisa memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan usaha maupun investasi di Batam. Selain UWTO, pengusaha juga membutuhkan kepastian hukum soal kewenangan pembuat kebijakan di Batam. B to B Sementara itu, Direktur Operasi PT.Pelindo III, M.Iqbal mengatakan, kerjasama sewa lahan di lingkungan Pelabuhan termasuk untuk galangan kapal dapat dilakukan mengacu pada rencana bisnisnya. “Jadi prinsipnya B to B dan bisa dibicarakan bersama tergantung bisnis plan seperti apa,” ujarnya kepada Bisnis,Senin (30-1-2017). Iqbal menyatakan hal itu menanggapi keluhan industri galangan yang disampaikan Iperindo terkait kian mahalnya tarif sewa lahan untuk industri penunjang kemaritiman itu di pelabuhan yang dikelola Pelindo I s/d IV.*** | KONTAN.CO.ID | BISNIS.COM |

Rabu 1 Februari 2017

Indikasi Pungli Layanan Kargo Impor LCL

abungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya pemberantasan adanya dugaan pungutan liar terhadap layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok. Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Kepabeanan BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan sudah cukup lama masalah tarif layanan kargo impor LCL di Priok menjadi beban biaya tinggi logistik. “Ini terjadi karena tidak ada acuan tarifnya sehingga importir terkena praktik kutipan liar di lapangan untuk kargo impor itu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/1/2017). Dia mengungkapkan Ginsi sudah sering menyampaikan keluhan itu kepada instansi terkait di pelabuhan maupun pada Kemenhub namun hingga kini tidak ada respons. “Silahkan saja kalau perlu Tim Saber Pungli yang turun tangan di Priok,” tuturnya. Ketua Bidang Hukum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Yusril Yusuf mengatakan mengemukakan tarif layanan

Rabu 1 Februari 2017

kargo impor LCL yang dibebankan kepada pemilik barang/importir di Priok sudah melalui kesepakatan bisnis atau b-to-b saat order hendak dilaksanakan. “Semuanya ada kesepakatan termasuk soal invoice layanan itu. Jadi tidak ada pungli dalam kegiatan ini,” ujarnya kepada Bisnis. Sebelumnya, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dan transportasi (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli turun tangan guna memberantas praktik biaya tinggi pada layanan kargo impor berstatus less than container load/LCL di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, M Qadar Jafar mengatakan, perusahaan PPJK di pelabuhan Priok selama ini menjadi bulan-bulanan para pemain konsolidator kargo impor yang juga memakai bendera perusahaan forwarder karena tarif layanan kargo tidak bisa dikendalikan.*** |BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: beritasatu.com

Nah Lho, GINSI Persilakan Tim Saber Pungli Turun ke Priok

INSA Berharap Tarif Jasa Tambat Naik 10% Saja

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: beritatrans.com

IHAK DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jaya masih membahas usulan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok akan menaikkan tarif jasa tambat kapal 250 % . “Kita masih bahas dengan anggota. Tapi sebagai gambaran dari rapat sebelumnya berkembang pandangan bahwa kita hanya menyetujui kenaikan antara 5 sampai 10 persen saja,” kata Sekretaris DPC INSA Jaya Capt Supriyanto. Bincang bincang dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Selasa (31/1/2017), Supriyanto mengatakan: “Kita memahami tarif jasa tambat perlu naik mengingat Pelindo II Cabang Tanjung Priok sudah investasi untuk meningkatkan fasilitas tapi jangan terlalu tinggi lah.” Tarif jasa tambat saat ini untuk kapal domestik Rp 68/GT dan kapal internasional USD 0,122/ GT. Kalau dinaikkan 250% tarif untuk kapal domestik jadi Rp 170/GT dan kapal luar negeri jadi USD 0,305/GT. “Terlalu mahal, ” kata Supriyanto. Selain itu dia mengingatkan kalau tarif tambat dinaikkan pelayanan harus ditingkatkan. Misalnya produktivitas bongkar muat harus lebih baik supaya berthing time (waktu sandar kapal) lebih cepat sehingga kapal tidak berlama-lama di pelabuhan. Sebagai contoh, kalau bongkar muat curah (gandum) selama ini 150 Ton/Gang/Hour (T/G/H) ditingkatkan jadi 165 T/G/H sehingga berthing time (waktu sandar kapal ) dapat dipercepat sekitar 20%. Caranya dengan memaksimalkan alat bongkar muat (crane ), poduktivitas TKBM, dan mempersiapkan angkutan (truk) dengan optimal , kata Supriyanto. Inaportnet Menyingung masalah Inaportnet, Capt Supriyanto mengusulkan agar pelayanan system sistem tersebut memakai system Flat File EDI. “Pada prinsipnya pelaku usaha pelayaran support penuh penerapan System Inaportnet oleh Pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut-red), hanya saja harus ada jaminan kelancaran dalam

pelayanan,” ungkapnya. Saat submit data, kata Capt. Supriyanto, tidak ada yang tidak direspon. “Apalagi sampai gagal, dimana jika ini terjadi maka merugikan pelaku usaha pelayaran, karena harus menunggu (delay) yang berakibat adanya pinalty dari pihak pengelola pelabuhan,” ungkapnya. Menurut Capt. Supriyanto, server Inaportnet harus tangguh. “Sebab untuk sekaliber Pelabuhan Tanjung Priok movment kapal per harinya rata-rata bisa 100 kapal, jadi kalau keluar masuk bisa 200 kapal,”ujarnya. Bisa dibayangkan, lanjut Capt Supriyanto, kalau 100 kapal dalam sehari berbarengan mensubmit data ke system Inaportnet, maka bisa terganggu, jika servernya kurang kuat. “Dalam arti lain, pelayaran (kapal) akan kirim data dalam bentuk file (gelondongan-red) maka server system Inaportnet harus bisa menterjemahkan dataatau file yang disubmit secara bersama tersebut,” imbuh Capt. Supriyanto.*** | BERITATRANS | INDONESIASHIPPINGLINE | Rabu 1 Februari 2017

Kasus MV Sinar Kudus, Buahkan Perubahan ISPS Code

ERAIRAN Somalia tidak bisa dilepaskan dengan pelayaran yang menuju dan dari Terusan Suez, jalur teramai di dunia. Perairan itu dalam satu dekade ini menjadi sorotan dunia karena maraknya perompakan kepada kapal yang melewati ZEE di salah satu negara termiskin di dunia tersebut. Masih segar dalam ingatan kita ialah bagaimana kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus dirampok oleh sekelompok orang bersenjata pada 16 Maret 2011. Upaya pembebasan kapal yang dinakhodai Slamet Jauhari itu pun terpaksa melibatkan militer Indonesia. Praktis, pembahasan sengit sejak peristiwa 911 terkait maritime security enhancements dalam The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, kembali bergulir pasca itu. Menurut Manajer Senior Divisi Aset PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Sjaifuddin Thahir yang kerap mengikuti sidang International Maritime Organization (IMO) saat itu, mengungkapkan perdebatan antara beberapa negara terkait boleh atau tidaknya militer atau angkatan laut dalam upaya pengawalan pelayaran niaga. “Sebelumnya ISPS Code tidak pernah melibatkan army, tetapi pasca kasus pembajakan MV Sinar Kudus, army akhirnya boleh terlibat,” ujar Thahir biasa akrab disapa saat ditemui Maritimnews di ruang kerjanya, pekan lalu.

Rabu 1 Februari 2017

Lulusan Perkapalan ITS ini lebih lanjut menyatakan dalam kasus ini ada kekhususan. Banyak pihak yang menganggap Indonesia belum memiliki Coast Guard saat kejadian itu sehingga terpaksa menurunkan militernya. Padahal Amerika Serikat (AS), negara maritim yang sudah mapan dalam kelembagaannya justru termasuk negara yang menyepakati diperbolehkannya militer mengawal pelayaran niaganya. Pasalnya, pasca peristiwa 911, AS tidak ingin kecolongan lagi akibat maraknya terorisme. “Setelah perdebatan alot akhirnya ada maritime security enhancements dalam pembahasan sidang IMO saat itu, yakni disepakatinya poin siapa yang lewat Terusan Suez bisa dikawal oleh army,” bebernya. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Newcastle University ini juga menuturkan ISPS Code merupakan aturan yang mengacu pada Safety of Life at Sea (SOLAS) sebagai salah satu dari 10 mandatory kelaikan dalam berlayar. “Karena ini menyangkut keselamatan jiwa maka perubahan-perubahan seiring berkembangnya masalah keamanan di laut wajib diikuti oleh negara-negara yang menjadi anggota IMO,” pungkasnya*** | MARITIMNEWS.COM | TAN |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Tambah KEK, Pengusaha Minta Benahi Pelabuhan

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: print.kompas.com

EMERINTAH menggelar rapat koordinasi membahas tiga usulan daerah yang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Usai rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, salah satu usulan yaitu Arun Lhokseumawe, Aceh, akan segara ditetapkan menjadi KEK. “Sudah lengkap semua persyaratan, jadi kami setujui dan kami akan kirim ke Presiden,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (30/1/2017). KEK Arun Lhokseumawe akan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina Persero dan PT Pelindo I. Selain itu ada pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Kertas Kraft Aceh. Diperkirakan nilai investasi KEK Arun Lhokseumawe mencapai Rp 40 triliun. Namun penetapan KEK Arun Lhokseumawe masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Darmin mengungkapkan PP tersebut akan sesegera mungkin dirampungkan. Karimun Selain Arun Lhokseumawe, pemerintah juga menggodok dua usulan daerah untuk menjadi KEK yaitu Bintan dan Karimun. Namun berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, kedua daerah itu masih belum memenuhi syarat. Wakil Sekretaris Apindo Karimun, Heri Ramli meminta Pemerintah Daerah memperhatikan perihal infrastruktur bagi investor. Mengenai penyediaan daya dan kebutuhannya harus dipersiapkan agar KEK dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. “Energi sangat penting. Seperti berapa diperlukan dan jaringannya bagaimana. Biasanya setiap perusahaan memiliki genset sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Ini harus jadi perhatian pemerintah, apakah nanti akan menggandeng pihak ketiga atau bagaimana,” papar Heri usai dialog mengenai KEK Karimun, Selasa (31/1/2017). Selain listrik, sarana transportasi juga sangat perlu diperhatikan. Dengan adanya KEK

yang disediakan bagi sektor industri, otomatis ketersediaan pelabuhan yang baik harus tersedia. Begitu juga dengan pertimbangan alur laut menuju kawasan KEK tersebut. “Yang utama itu pelabuhan tempat kapal memasukan bahan-bahan. Begitu juga dengan jalur-jalur pelayaran menuju ke sana. Apakah sudah bisa dilalui kapal-kapal besar apabila yang membawa bahan kapal besar,” ujar Heri. Namun diyakininya jika Pemerintah Saerah Karimun telah mempersiapkan segala sesuatunya mengenai infrastruktur sebelum mengajukan daerah-daerah sebagai KEK ke Pemerintah Pusat Hanya saja menurut Heri, Apindo sebagai organisasi yang memang berkaitan erat dengan bidang investasi hendaknya termasuk ke dalam Dewan KEK. Dengan begitu para investor yang berhubungan dengan Apindo dapat langsung diarahkan ke KEK. “Apindo sangat menyambut baik. Banyak kemudahaan terutama pajak. Dengan adanya KEK maka ruang investasi dan ruang kerja itu ada. Intinya meningkatkan perekonomian dan lapangan untuk tenaga kerja. Yang penting kepastian hukum harus jelas,” ungkapnya. (*) | KOMPAS.COM | TRIBUNNEWS.COM |

Rabu 1 Februari 2017

Alhamdulillah, Arus Petikemas Pelabuhan Priok Naik 5,9 Persen

ELABUHAN Tanjung Priok menutup layanan petikemas di akhir tahun 2016 dengan total handling mencapai 5.512.003 TEUs, dibanding throughput tahun 2015 yang lalu sebesar 5.200.122 TEUs. Secara keseluruhan pelabuhan Tanjung Priok mengalami peningkatan bongkar muat petikemas sebanyak 311.811 TEUs atau naik 5,9 persen. Untuk throughput peti kemas (eksporimpor) di tahun 2016, JICT tercatat sebesar 2.144.394 TEUs, sedangkan TPK Koja 826.189 TEUs. Dari jumlah tersebut, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) memberikan kontribusi sebesar 44,9 persen dari volume keseluruhan arus peti kemas pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2016. Throughput peti kemas PTP naik sebesar 23,6 persen menjadi 2.476.270 TEUs dari sebelumnya 2.002.502

Rabu 1 Februari 2017

TEUs di tahun 2015. “Peningkatan arus peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, khususnya PTP, tidak terlepas dengan adanya pembenahan fasilitas dan pelayanan. Salah satunya, manajemen Pelabuhan Tanjung Priok membenahi system operasional,” jelas Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Kiki M Hikmat kepada Maritimnews di Jakarta, Selasa (31/1). Kiki M Hikmat menegaskan bahwa meningkatnya arus peti kemas PTP selain ada perpindahan kegiatan sandar kapal dari terminal lain, perusahaan juga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi costumer terutama service Box Ship per Hour serta meminimalisir tingkat klaim pelanggan,” pungkasnya.*** | MARITIMNEWS.COM | BAYU | INDONESIA SHIPPING TIMES

Target Terlampaui, Pengelola Pelabuhan Banjarmasin Happy

ELINDO III mengawali tahun 2017 dengan mencatatkan kinerja yang baik di bidang jasa kepelabuhanan di Banjarmasin selama tahun 2016. Tercatat ada kenaikan arus petikemas dari 346.089 twenty foot equivalent units (TEUs) selama tahun 2015 menjadi 357.782 TEUs pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan sekitar tiga persen. Arus barang di Pelabuhan Banjarmasin mengalami kenaikan signifikan dari 875.065 Ton pada tahun 2015 menjadi 1.185.452 Ton pada tahun 2016. Sedangkan arus kunjungan kapal juga mengalami kenaikan sebesar satu persen pada tahun 2016 sebanyak 15.566 unit dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 15.422. Naiknya harga komoditas batubara dan membaiknya perekonomian sejumlah negara turut berpengaruh pada kenaikan arus barang di Pelabuhan Banjarmasin. Kinerja keuangan juga turut mengalami peningkatan. General Manager Pelindo III Banjarmasin, Fariz Hariyoso mengungkapkan Pelabuhan Banjarmasin secara keseluruhan mampu mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016. “Laba usaha kami sudah jauh melebihi target laba tahun 2016. Kinerja bongkar muat petikemas juga mengalami peningkatan dimana pada 2015 rata-rata bongkar muat peti kemas sebesar 24 Box/Crane/Hour (B/C/H) meningkat menjadi rata-rata 26 B/C/H selama 2016,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa angka pencapaian kinerja bongkar muat melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) yaitu 20 Box/

INDONESIA SHIPPING TIMES

Crane/Hour. Pada tahun 2017 Pelindo III Banjarmasin akan melakukan pembenahan dan pembangunan pelabuhan penunjang diantaranya Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Basirih. “Kedepannya kita akan membangun lapangan untuk transit truck yang berkegiatan di Pelabuhan Pulang Pisau dan juga melakukan perpanjangan dermaga multipurpose,” tutur Fariz. Selain itu program investasi akan fokus pada Pelabuhan Basirih dimana Pelindo III akan membangun gudang penumpukan dan sebuah power house di Pelabuhan Basirih untuk menunjang kegiatan bongkar muat disana. Sementara itu, untuk menambah kekuatan bongkar muat, pada 2017 Pelindo III akan mendatangkan tujuh unit forklift dan tujuh unit Reach Stacker (RS) lagi pada tahun ini. “Kita cukup optimis dengan perekonomian di Kalimantan Selatan sehingga manajemen Pelindo III mau mendatangkan tambahan tujuh unit forklift dan Reach Stacker, ” tutup Fariz. *** | MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID | Rabu 1 Februari 2017

Organda Minta Dishub Tiru Pengelolaan Jembatan Timbang di Pelabuhan

ETUA Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Adrianto Djokosoetono sebelumnya meminta pemerintah, dalam hal ini, Kemenhub untuk tegas dalam menegakan peraturan soal jembatan timbang yang pengoperasiannya akan diserahkan ke pemerintah pusat. “Organda mendukung karena tujuannya baik memastikan standar kapasitas, dimensi, maupun berat. Namun, enforcement (penegakan) hukum perlu dilakukan,” katanya. Sebab, Adrianto menjelaskan, apabila pihak yang melanggar itu dibiarkan maka akan merusak jalan, sehingga aktivitas angkutan jalan lainnya akan terhambat. “Misalnya overweight (kelebihan beban) itu akan diapakan, kalau didenda, siapa yang akan didenda, apakah pengangkutnya saja atau pemilik barangnya, itu yang kami pikir perlu dipastikan lagi sampai ke sana,” katanya. Menurut dia, tanggung jawab kendaraan tetap di perusahaan, namun pemilik barang juga harus setuju apabila barang harus diturunkan karena kelebihan. “Dua-duanya harus tanggung jawab, sekarang begini kalau beda (kelebihan) 10-20 persen itu wajar tapi kalau sampai 100 persen itu mengangkut dua kali lipatnya,” katanya. Untuk itu, Adrianto menilai, bukan hanya perusahaan, tetapi pemilik barang juga harus taat terhadap aturan. “Pemilik barang ini termasuk salah satu rantai yang harus diputus. Rantai itu sulit diputus, tinggal bagaimana kita enforcement saat barang itu kelebihan, bisa ditahan atau apa,” katanya. Ia mencontohkan penegakan hukum di pelabuhan bahwa apabila kelebihan beban atau muatan, barang tidak bisa diangkut dan pemilik barang pun tidak mau mengangkut. “Hal ini tidak akan terjadi jika ada enforcement (penegakan), contohnya di pelabuhan,” katanya.

Alih Fungsi Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar saat ditemui dalam penyerahaan penghargaan Wahana Tata Nugraha di Jakarta, Selasa, mengatakan dari lebih 100 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang, 10 persennya sudah beralih fungsi. Sedangkan 90 persen dari jumlah keseluruhan jembatan timbang akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan mulai Februari mendatang. “Sudah beralih fungsi, seperti gudang fisiknya tetap diserahkan tetapi fungsinya bukan lagi sebagai jembatan timbang,” katanya. Pudji mengatakan 90 persen atau sekitar 127 jembatan timbang tersebut melalui Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) akan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 3 Februari 2016 saat peresmian Terminal Ponorogo, Jawa Timur. Terkait operasional, Pudji mengatakan pihaknya akan memberlakukan prosedur standar operasi (SOP) yang terbaru, salah satunya bagi kendaraan yang mengangkut kelebihan barang, kelebihan barang itu ditempatkan di gudang. “Yang melanggar itu tetap ditilang, tapi nanti kita akan ada kerja sama dengan Pemda (barang berlebih) akan diturunkan dan ada warehouse (gudang), itu Pemda yang akan mengelola nanti kita hitung (biaya sewa gudang),” katanya. Penyerahan jembatan timbang ke pemerintah pusat awalnya ditargetkan pada Januari 2017, namun terdapat sejumlah pemerintah daerah yang masih alot menyerahkan pengelolaan jembatan timbang tersebut karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). *** | REPUBLIKA.CO.ID |JUWITA T RAHAYU |

Rabu 1 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tahun Fiskal 2016, â&#x20AC;&#x153;The Big Threeâ&#x20AC;? Pelayaran Jepang Berpotensi Rugi

ONDISI pasar yang penuh tantangan membuat industri pelayaran Jepang ikut tertekan. Tiga perusahaan pelayaran terbesar Jepang (The Big Three) dilaporkan mengalami kerugian yang cukup besar sepanjang sembilan bulan pertama tahun fiskal 2016 yang berakhir 31 Desember lalu. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) disebut-sebut mengalami kerugian yang cukup besar hingga mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada periode tersebut. Padahal, periode yang sama tahun 2015, NYK berhasil membukukan keuntungan. Laporan yang sama juga menyebutkan kerugian tersebut akibat dari penurunan nilai kontrak yang terkait dengan arus barang petikemas dan curah kering. Sebagaimana banyak diulas, industri pelayaran global saat ini sedang berada dalam tingkat kesulitan sebagai akibat terjadinya kesenjangan antara tarif angkutan , volume kapal dan permintaan pengiriman barang. Kehadiran kapal-kapal dengan volume yang ultrabesar belum diimbangi besarnya order muatan. Menurut NYK, dengan kondisi pasar seperti ini, sulit memproyeksikan kondisi akan berubah dalam waktu dekat. Yang juga luput dari perkiraan, menurunnya angkutan curah kering. Kondisi ini sedikit tertolong dengan meningkatnya volume impor China berupa batu bara dan bijih besi. Peningkatan ini diharapkan terus berlangsung agar angkutan curah kering membaik. Meskipun dalam Sembilan pertama mengalami kerugian, NYK tetap berharap hingga akhir tahun fiskal kerugian bisa terus ditekan. Seperti halnya NYK, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) juga mengalami kerugian yang signifikan sepanjang sembilan bulan tahun fiskal. Perusahaan pelayaran tersebut disebut-sebut menderita kerugian sebesar 478 juta dolar Amerika Serikat. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, K Line berhasil membukukan keuntungan 9,2 Miliar Yen Jepang. K Line pun menghadapi persoalan yang sama sebagai dampai lesunya ekonomi global. Hingga akhir tahun fiskal, K Line terus meningkatkan kinerja untuk pengiriman barang jangka pendek teruta jalur Timur dan Barat. Akibat dari kondisi ekonomi global yang lesu, manajemen K Line merevisi target kinerja perusahaan agar kerugian tidak terlalu besar dan di-

INDONESIA SHIPPING TIMES

harapkan hanya 94 miliar Yen Jepang. Sedangkan pendapatan diharapkan mencapai 1 Triliun Yen. Peruashaan pelayaran Jepang lainnya, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) juga mengalami hal yang sama dengan dua perusahaan pelayaran di atas. Disebutkan, kerugian operasional mencapai 2 miliar Yen Jepang. Meski demikian, perusahaan ini masih berhasil membukukan laba bersih sebesar 19 miliar Yen Jepang (sekitar 166,8 juta dolar Amerika Serikat atau naik ), naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan keseluruhan, terjadi penurunan menjadi hanya 1,08 triliun Yen Jepang dibandingkan dengan perode yang sama sembilan bulan tahun fiskal sebelumnya sebesar 1,3 triliun Yen Jepang. Dengan kondisi saat ini, MOL terus berusaha meningkatkan layanan jalur Amerika -AsiaUtara, Asia-Eropa dan rute Asia-Amerika Selatan. Meskipun upaya ini juga masih berha dapan dengan kondisi yang sulit akibat menurunnya tarif angkutan. Karena itu, manajemen perusahaan merevisi proyeksi labar dari sebelumnya 7 Miliar Yen Jepang. Perusahaan tetap memperkirakan akan terjadi kenaikan pendapatan, dan berusaha menekan kerugian operasioan agar kinerja tahun ini tidak rugi, atau paling tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.*** | WORLDMARITIMENEWS | SHIPPINGFORUM | Rabu 1 Februari 2017

ERUSAHAAN gabungan pelabuhan Malaysia MMC Corp memaparkan rencana penambahan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) demi melayani tingginya permintaan dari perusahaan pengiriman sekaligus menandingi fasilitas yang ada di pelabuhan baru Singapura di Tuas. Menurut keterangan dari Direktur Utama MMC group yang dikutip media setempat, proyek perluasan senilai 1 miliar ringgit Malaysia dengan rencana penyelesaian selama dua setengah tahun ini diharapkan bisa mendongkrak kapasitas PTP dari 10,5 juta TEU menjadi 13,5 juta TEU pada tahun 2020. Lewat program peningkatan layanan dan kapasitas ini PTP akan menyediakan peralatan baru guna mendorong kapasitas pelabuhan secara signifikan tanpa harus membangun dermaga baru. MMC menginvestasikan dana sebesar MYR1 miliar sampai pertengahan 2018 untuk membeli derek dermaga baru dan lebih besar serta biaya perbaikan beberapa derek lama. “Baru-baru ini kami mendapatkan kontrak untuk pembelian derek baru senilai MYR400 juta, kami membeli 29 derek gantri ban karet dengan biaya sebesar MYR300 juta dan alat penggerak senilai MYR100 juta. Dia mengatakan bahwa program ini akan memperbesar daya tampung pelabuhan sebanyak 3 juta TEU tanpa harus membangun dermaga baru dan meningkatkan kecepatan waktu layanan PTP 2,5 kali lipat. Che Khalib menambahkan bahwa derek dermaga baru ini memiliki kemampuan 220.000 TEU per tahun, dua kali lipat lebih baik dari peralatan sebelumnya yang hanya berkapasitas 100.000 TEU. “Dengan cara ini kami tidak perlu membangun dermaga labuh yang biayanya lebih mahal. Cara ini mampu melayani kebutuhan PTP hingga tahun 2020,” katanya. Seperti yang dikatakan Che Khalib, langkah kedua dalam program perluasan ini adalah mengeruk dan memperlebar saluran agar memudahkan pembangunan dermaga baru.

Rabu 1 Februari 2017

foto: ppinpoint.com

Tanjung Pelepas Kian Bernafsu Tandingi Singapura

Menurutnya, dermaga labuh baru memerlukan dana sebanyak MYR600 juta, perusahaan berencana menambah dana sebanyak MYR3,5 juta pada tahun 2020. “Kami sudah mengerjakan tahap awal sebab kami tidak sabar menanti dimulainya perluasan tahun 2020. Konsep kami saat ini hampir mengeruk saluran sedalam 16 m hingga 17 m dan kami akan lanjutkan sampai kedalaman 18 m, karena ukuran kapal semakin besar dan lebar. “Desainnya sedang dibuat, namun kami akan mulai mengeruk dan memperlebar saluran pada bulan April. Faktor penyebab lain dari perluasan ini adalah menandingi fasilitas di pelabuhan baru Singapura. “Perluasan PTP adalah prioritas dan kami harus menyelesaikannya segera. Singapura mengonsolidasikan semua pelabuhannya ke Tuas, yang dekat dengan PTP dan pelabuhan itu sudah mulai beroperasi,” kata Che Khalib. Divisi pelabuhan MMC juga memiliki Northport di Pelabuhan Klang, Pelabuhan Penang, Pelabuhan Malaka di Tanjung Bruas dan Pelabuhan Johor di Pasir Gudang. *** | MARITIMENEWS.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES