INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 132• Vol IX • Kamis,
1 Juni 2017
GELONTORKAN 220 JUTA DOLAR AS, MSC RAIH KONSESI 35 TAHUN DI PELABUHAN PANTAI GADING
MENHUB GANDENG SWASTA KEMBANGKAN TOL LAUT
ALFI USUL SANKSI BAGI KAPAL ASING PELANGGAR ATURAN JAMINAN KONTAINER
PELINDO II BAKAL SULAP PELABUHAN CIREBON JADI TERMINAL KONTAINER
ARUS BONGKAR MUAT TPS SURABAYA TERGANJAL UJI COBA CRANE
01
Menteri Perhubungan Gandeng Swasta Kembangkan Tol Laut foto: liputan6.com
M
ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pentingnya memastikan konektivitas infrastruktur agar tol laut bisa optimal melalui kerja sama dengan pihak swasta. “Diskusi tentang tol laut ini sangat relevan. Setiap hari terngiang-ngiang bagaimana tol laut punya pemikiran yang filosofis, bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan memberikan kualitas bagi masyarakat Indonesia,” kata dia dalam pidatonya di Wisma Bisnis Indonesia saat membuka diskusi tol laut, Rabu, 31 Mei 2017. Menurut dia, tol laut memiliki visi konfidensialitas, tapi ada pula sisi menguntungkan. Dia menegaskan Indonesia mampu membangun banyak infrastruktur, seperti bandar udara dan pelabuhan. Namun tingkat keterisian belum optimal, padahal kapasitas infrastruktur sama dengan negara tetangga.
“Kita seharusnya bisa memberikan nilai ekonomis bagi bangsa. PR (pekerjaan rumah) ini lebih sulit daripada membangun. Bandara juga sama, yang terisi 6 juta TEUs, padahal negara tetangga kita bisa 30 juta TEUs. Kita sudah berhasil bangun, tapi belum hadir sepenuhnya,” tuturnya. Dia juga menyatakan perlunya kerja sama antara pemerintah dengan asosiasi pengusaha dan BUMN. Menurutnya, ada tujuh lintasan tol laut yang membutuhkan waktu 15-30 hari untuk mencapai ke tempat-tempat itu. “Harus kerja sama dengan swasta, PELNI, INSA, dan asosiasi truk. Kami siap melakukan perubahan,” ucapnya. Budi menyebutkan pemerintah sudah membuat program Rumah Kita yang terintegrasi dengan tol laut. Rumah Kita, kata dia, bertujuan mempercepat arus barang.*** TEMPO.CO | BISNIS.COM
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis, 1 Juni 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tanjung Priok Siapkan 2 Dermaga untuk Arus Mudik Labaran foto: tribunnews.com
K
EPALA Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, terkait fasilitas pendukung di area Pelabuhan Tanjung Priok. Dikatakannya, selain persiapan dengan membangun posko serta membentuk tim angkutan lebaran 2017, juga menyediakan dua dermaga kapal dan lahan parkir yang luas untuk kendaraan bermotor. “Kami menyiapkan dua dermaga kapal. Dua dermaga tersebut yakni dermaga penumpang dengan panjang 170 meter dan juga dermaga untuk Kapal Roro dengan panjang 170 meter. Bahkan parkir area pun dipersiapkan dengan luas 12.283 meter persegi dengan kapasitas kendaraan 240-270 mobil dan 12-15 unit bus,” paparnya Nyoman kepada awak media, Rabu (31/5/2017).
INDONESIA SHIPPING TIMES
Tak hanya itu, beberapa fasilitas pendukung juga dipersiapkan antara lain 23 unit Closed Circuit of Televion (CCTV), 36 unit APAR, 30 unit troli, 4 unit Pemadam Kebakaran, 3 unit X-ray bagage, 2 unit walk through detector, 4 unit metal detector, 2 unit miror detector, dan 1 unit explosive detector. Selain itu, sedikitnya ada lima perusahan angkutan laut yang sudah menyatakan siap menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini. “Berbagai fasilitas pendukung agar seluruh calon penumpang aman dan nyaman, sudah disiapkan. Sementara itu ada lima perusahaan angkutan laut, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, sudah menyatakan siap menghadapi lebaran tahun ini. Seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, PT Bukit Merapi Nusantara Line, PT Fajar Bahari Indonesia, PT Atosim Lampung Pelayaran, PT Fajar Bahari Indonesia, dan PT Bangka Belitung Jaya Line,” paparnya kembali. Kelima perusahaan tersebut, ungkap Nyoman, dipastikan akan meramaikan arus mudik serta arus balik lebaran tahun ini. “PT Pelni Persero siapkan delapan armada kapal, yang rata-rata kapasitasnya lebih dari 1.000 penumpang. Sementara itu, keempat perusahaan angkutan laut lainnya, sediakan kapal jenis Roro. Dari keempat perusaan itu, mereka pun menyediakan sebanyak 13 kapal Roro,” terangnya. Pada tahun sebelumnya, dirinya mengatakan sebanyak 4.040 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok yang berbagai wilayah pada puncak arus mudik. Sedangkan untuk arus balik mencapai 3.999 penumpang. “Diprediksi total penumpang tak jauh berbeda pada tahun 2017 ini,” singkatnya.*** TRIBUNNEWS.COM | PANJI B RAMADHAN Kamis, 1 Juni 2017
03
Pelindo II Bakal Sulap Pelabuhan Cirebon jadi Terminal Peti Kemas foto: oceanweek.co.id
P
ELABUHAN Cirebon akan diperluas agar kapal berukuran besar bisa sandar dan melakukan bongkar muat tanpa hambatan, sehingga pengguna jasa bisa meningkatkan kapasitasnya. Hal itu dikemukakan Direktur Operasional dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC) II, Prasetyadi, terkait rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Cirebon. “Dalam waktu dekat akan dilakukan pengerukan kolam pelabuhan agar akses kapal besar dapat masuk. Diproyeksikan pada Oktober 2017 akan selesai,” kata Prasetyadi, Senin (29/5) malam lalu. Dengan perluasan itu, lanjut dia, kapal pengangkut peti kemas berkapasitas 30.000 DWT (deadweight ton/berbobot mati), dapat sandar. Untuk menunjang peti kemas, lanjutnya, ada peralatan crane yang mampu mengangkut 10-12 peti kemas/jam. “JIka beroperasi 20 jam yang dipastikan sebanyak 200 peti kemas dalam satu hari
04
Kamis, 1 Juni 2017
bisa selesai. Pelabuhan Cirebon akan menjadi feeder barang yang ekspor dari wilayah III,” katanya. Menurutnya, dengan adanya perluasan pelabuhan, semua kapal akan dapat dilayani di Pelabuhan Cirebon. “Para pengusaha dapat memanfaatkan Pelabuhan Cirebon, sehingga untuk mengeskpor barang tidak harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Jika pelabuhan ini sudah diperluas dan dijadikan pelabuhan ekspor, maka pendapatan asli daerah akan meningkat,” ujarnya. Prasetyadi mengungkapkan, setelah Pelabuhan Tanjung Priuk bisa menampung dan menyadarkan kapal yang akan mengekspor barang ke Amerika dan Eropa, maka peran sentral akan beralih ke Pelabuhan Cirebon. Nantinya, kata dia, Pelabuhan Cirebon akan menjadi feeder (cabang/pengumpan) barang-barang ekspor yang biasanya melalui tol. Perusahaan, lanjut dia, nantinya akan mulai meninggalkan tol sebagai sarana lalu lintas barang dan lebih memilih melalui laut. “Kalau ini jadi feeder, cleaner-nya cukai Cirebon dicatat sebagai ekspor Cirebon. Dampaknya pendapatan atau PAD lokal (Cirebon) meningkat,” jelasnya.*** FAJARNEWS.COM | HASAN HIDAYAT
INDONESIA SHIPPING TIMES
Layani Kapal Niaga, Pelindo III Tegal Bakal Diperluas foto: tribunnews.com
G
ENERAL Manajer (GM) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Agus Hermawan mengatakan rencana Pelindo III mengembangkan Pelabuhan Tegal sesuai dengan visi misi perusahaan. Yakni dalam waktu dekat akan fokus mengembangkan dua pelabuhan di pantura Jawa tengah, yakni Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tegal. Untuk pelabuhan Tanjung Emas, papar Agus, dari 300 hektare lahan yang tersedia, Pelindo III akan mengembangkannya sampai seluas 20 hektare. Sedangkan untuk Pelabuhan Tegal dari 20 hektare yang tersedia, untuk tahap pertama akan dikembangkan 2-11 hektare menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. “Karena itu langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan pengerukan alur pintu masuk Pelabuhan Tegal. Dari saat ini 1,5-2 meter dikeruk menjadi 3,5-5 meter,” katanya, Rabu (31/1). Dengan semakin dalam alur masuk ke pelabuhan, tambah Agus, kapal-kapal niaga seperti kapal batubara maupun pengangkut batu split bisa masuk ke Pelabuhan Tegal. Tidak menutup kemungkinan, , pengeru-kan akan diperdalam sampai 7-10 meter sesuai kebutuhan.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Selain itu, Pelindo III juga akan melakukan pelebaran akses jalan, dari yang saat ini hanya seluas 7-8 meter, menjadi 18 meter. “Untuk menegmbangkan pelabuhan, infrastukturnya juga harus memadai. Karena itu, selain pengerukan, pelebaran akses jalan juga menjadi fokus utama kami,” terangnya lagi. Karenanya, dia berharap, Pemkot Tegal dan Pelindo III dapat bersinergi dengan saling membantu dan medukung rencana pengembangan pelabuhan. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Fatah Yasin mengungkapkan dukunganya atas rencana pengembangan Pelabuhan Tegal. Fatah mengatakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, KSOP akan mereview Rencana Induk Pelabuhan (RIP). “Kami juga sudah melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan, terkait rencana ini. Sehingga dalam waktu dekat, kami akan melakukan pembahasan terkait perubahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) tersebut,” jelasnya.*** RADARTEGAL.COM | TIM
Kamis, 1 Juni 2017
05
Arus Bongkar Muat TPS Surabaya Terganjal Uji Coba Crane foto: tps.co.id
U
JI coba container crane baru yang dilakukan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) membawa dampak yang cukup signifikan terhadap arus peti kemas internasional di triwulan pertama tahun ini. Sepanjang Januari-Maret arus peti kemas internasional tercapai 220.030 box atau turun 7 persen dibanding triwulan pertama tahun 2016 yang tercapai 221.703 box. Public Relations PT TPS, Mohammad Solech menjelaskan jika arus peti kemas ini disebabkan uji coba tiga container crane di dermaga internasional ujung. Dampaknya TPS tidak bisa melayani aktivitas jasa kepelabuhanan terhadap peti kemas internasional. “Karena commsioning test (uji coba) membutuhkan waktu yang panjang, otomatis kita tidak bisa memberikan layanan. Itu membutuhkan waktu sekitar 45 hari untuk uji coba dan tentu saja berdampak pada arus peti kemas internasional yang terhambat,” kata Solech.
06
Kamis, 1 Juni 2017
Selain melakukan tes uji coba, anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III itu juga melakukan setting. Solech menegaskan penurunan ini bukan disebabkan makro ekonomi global. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 6,9 persen (YoY) di kuartal pertama 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan kuartal terakhir tahun 2016 yang tercapai 6,8 persen, dan lebih tinggi dibanding kuartal pertama 2016 yang mencapai 6,8 persen. “Selama ini jalur perdangan internasional dari TPS ke Tiongkok cukup tinggi, seiring dengan banyaknya kapal dari Tiongkok ke Tanjung Perak maupun sebaliknya,” terangnya. Pihaknya optimistis pada kuartal kedua tahun ini akan mengalami pertumbuhan signifikan, seiring selesainya uji coba dan setting. Di kuartal kedua tahun ini, lanjut Solech, akan dipengaruhi dengan tingginya permintaan barang jelang Ramadan dan Lebaran. Umumnya penambahan permintaan ini dilakukan dua atau tiga bulan sebelum Lebaran tiba. Selain itu, di awal tahun perdagangan kerap terjadi wait and see dan sudah menjadi siklus tahunan dalam beberapa tahun terakhir ini.*** JPNN.COM | HANS
INDONESIA SHIPPING TIMES
Arus Bongkar Muat Pelindo III Tanjung Intan Cilacap Naik 30%
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: kontan.co.id
foto: balipos.id
A
RUS barang di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap pada triwulan pertama 2017 meningkat 30% menjadi 5,98 juta ton dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2016 sebesar 4,34 juta ton. Bahkan, arus barang di pelabuhan kelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) itu melonjak 292% dalam satuan volume yakni dari 3.026 m3 pada triwulan I/2016 menjadi 11.848 m3 pada tiga bulan pertama tahun ini. Selain arus barang, kinerja pelayanan barang baik luar negeri maupun dalam negeri khususnya curah kering di Pelabuhan Tanjung Intan baik dalam satuan T/G/H (Ton/Gang/Hour) maupun T/S/D (Ton/Ship/Day) pada triwulan I/2017 juga mengalami peningkatan. “Kenaikan arus barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Intan baik dalam satuan ton maupun m3 dikarenakan telah beroperasinya unit III PLTU serta meningkatnya kebutuhan BBM dalam negeri,” kata General Manager Pelindo III Tanjung Intan Ali Sodikin dalam keterangan pers. Ali mengungkapkan realisasi kinerja pelayanan barang dalam negeri dalam satuan T/S/D
meningkat 15,37% atau terealisasi 4.730 T/S/D dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 4.100 T/S/D. Adapun kinerja pelayanan barang luar negeri pada 2017 dalam satuan T/G/H (Ton/Gang/Hour) juga menunjukkan kenaikan 17,6% yang terealisasi 144,82 T/G/H dibandingkan dengan periode yang sama 2016 yakni 123,15 T/G/H. “Kenaikan ini disebabkan oleh bongkar muat biji gandum dan klinker yang didukung oleh crane kapal yang andal, ketersediaan angkutan serta didukung dengan peralatan bongkar muat yang memadai,” ujarnya. Menurut Ali, sektor stevedoring sepanjang tahun ini juga meningkat sejalan dengan kenaikan arus barang. Realisasi stevedoring pada 2017 tercatat 1.208.425 ton atau meningkat 58% dari periode yang sama tahun lalu 765.312 ton. Pada triwulan I/2017, Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Intan merealisasikan investasi dalam pembangunan Jalan Wijayapura Pelabuhan Tanjung Intan yang merupakan akses jalan masuk ke penyeberangan Nusakambangan. Adapun rencana investasi pada 2017, antara lain pembuatan instalasi hydrant lanjutan, perpanjangan dermaga multipurpose dan revitalisasi dermaga IV, pengerukan kolam Dermaga I, II, III, IV. Selain itu, pembangunan Dermaga Wijayapura dan TUKS PT Pusri (Persero), pembangunan dam penahan lumpur (multiyear) serta pengadaan instalasi lampu penerangan jalan.*** TRANSLOGTODAY.COM | HERRY LAZUARDY Kamis, 1 Juni 2017
07
Akui INSA Carmelita Hartoto
Pemerintah Junjung Tinggi Asas Legalitas
foto: oceanweek.co.id
P
ENGAKUAN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan atas perkumpulan Persatuan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners Assosiation (INSA) yang dipimpin Carmelita Hartoto merupakan bentuk penghormatan terhadap asas legal. Demikian disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Lollan Panjaitan, Rabu (31/5/2017), terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang legalitas Persatuan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners Assosiation (INSA) tersebut. Surat Edaran tersebut dikirim kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla. “Kami menjunjung tinggi asas legal, yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah memiliki keputusan tetap atau inkracht,” kata Lollan. Lollan berharap dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut itu tidak ada lagi hal-hal yang kontra produktif terkait upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional.
08
Kamis, 1 Juni 2017
Meskipun demikian, Lollan tidak menjawab secara spesifik terkait bentuk hubungan antara Ditjen Hubla dengan INSA yang dipimpin Jhonson W Sutjipto, apakah juga tetap diakui sebagai mitra kerja atau tidak. “Kami tidak akan ikut campur pada perbedaan internal mereka. Setiap organisasi selalu memiliki mekanisme internal dalam menyelesaikan perbedaan tersebut yang salah satunya melalui proses hukum. Dan kami akan selalu menjunjung tinggi hasil proses hukum tersebut,” tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Hubla mengirimkan Surat Edaran ke seluruh UPT Ditjen Hubla terkait status legal Persatuan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners Assosiation (INSA) yang dipimpin Carmelita Hartoto. Surat Edaran dengan Nomor: UM.003/41/9/ DJPL-17 dibuat pada tanggal 26 Mei 2017. Surat Edaran Dirjen Hubla ini merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomjor 315/B/2016/PT.TUN-JKT tanggal 19 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht seperti yang disampaikan DPP Persatuan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia melalui surat Nomor 071/HUBLA/V/2017.*** BERITATRANS.COM | ALIY
INDONESIA SHIPPING TIMES
ALFI Usul Sanksi Kapal Asing Pelanggar Aturan Jaminan Kontainer
terjadi. Karena itu, ALFI mendesak harus ada sanksi terhadap perusahaan pelayaran asing pengangkut barang ekspor impor—melalui agennya—yang melanggar aturan tentang jaminan kontener sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17. Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan sanksi itu perlu ditegakkan supaya semua pemangku kepentingan patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. “Kami juga mengimbau pemilik barang tidak menggunakan perusahaan pelayaran global yang tidak mau taat pada aturan hukum dan regulasi di Indonesia,” ujar Adil, Rabu (31/5/2017). Dia menambahkan ALFI sangat mengapresiasi adanya aturan penghapusan uang jaminan kontainer/peti kemas impor di Indonesia itu untuk menekan biaya logistik yang dikeluhkan mayoritas pebisnis nasional. “Namun sampai saat ini masih ada pelayaran asing yang mengutip uang jaminan peti kemas impor tanpa alasan yang jelas. Kami (ALFI) menerima keluhan soal ini dari perusahaan ianggota kami Makanya perlu ada sanksi bagi pelayaran yang melanggar itu. Saatnya kita benahi biaya logistik ini,” papar Adil. Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan pun menyatakan hal yang sama. Bahkan, menurutnya, untuk di pelabuhan utama lainnya seperti di Belawan, Medan, soal uang jaminan peti kemas impor itu masih tetap ditarik oleh pelayaran asing. “Saya alami sendiri dan ada buktinya bahwa kapal asing lewat agennya masih mengutip uang jaminan peti kemas tersebut,” ucap Erwin. Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengatakan sosialisasi terhadap aturan itu akan dilakukan terus menerus. “Kita tunggu implementasinya sebulan atau dua bulan dulu. Yang melanggar pasti kena sanksi.” Kemenhub mengatur soal jaminan peti kemas
INDONESIA SHIPPING TIMES
untuk kegiatan impor karena dinilai membebani biaya logistik. Aturan itu dituangkan melalui surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 yang ditandatangani Dirjen A. Tonny Budiono pada 19 Mei 2017. Dalam beleid itu disebutkan selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik. Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas impor tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup. Dalam beleid itu di tegaskan terkait dengan jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran. Apabila consigne menunjuk kuasanya (forwarder), maka kuasa yang ditunjuk itu pun mesti membuat pernyataan yang sama. Namun, dalam hal ini penanggung jawab atas kerusakan/kehilangan peti kemas tetap berada pada consigne/pemilik barang sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen bill of loading (B/L). Namun, dalam beleid itu juga disebutkan perusahaan pelayaran/agennya dapat melakukan evaluasi terhadap consigne-nya yang baru menggunakan jasa pelayaran tersebut atau apabila barang yang diangkut berpotensi dapat merusak peti kemas, maka pelayaran dapat mengevaluasi apakah akan mengenakan uang sebagai jaminan pemakaian kontenernya atau hanya cukup menyampaikan surat pernyataan seperti di atas. Apabila hasil evaluasi pelayaran, consigne harus tetap menaruh uang jaminan maka pengembalian uang jaminan kontener itu harus sudah dikembalikan ke consigne paling lambat enam hari kerja setelah kontener kosong (empty)-nya ada di depo.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI Kamis, 1 Juni 2017
foto: kmdi.com
A
SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor masih
09
Izin Melaporkan nDan, 30% Truk di Pelabuhan Belawan Tak Laik Jalan foto: sumutpos.co
K
ETUA Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Perusahaan Angkutan Darat Angkutan Khusus Pelabuhan (DPC Organda Angsuspel) Belawan Erry Salim mengatakan, 30% armada angkutan yang beroperasi di Pelabuhan Belawan tidak laik jalan. Padahal, kata Erry, pihaknya konsisten mengingatkan para pemilik armada angkutan agar rutin mengecek kelaikan (kesehatan-red) kendaraan. “Kami selalu mengingatkan para pengusaha angkutan yang bergabung dalam wadah (DPC Organda) Angsuspel Belawan agar rutin memeriksa kelaikan kendaraannya. Sebab, hal itu penting bukan saja untuk keselamatan, tetapi juga untuk menjamin kelancaran operasional kendaraan angkut barang di lapangan dari dan ke pelabuhan,� kata Erry Salim, Senin (29/5/2017).
10
Kamis, 1 Juni 2017
Erry mengakui tidak ingat berapa kira-kira jumlah armada yang tergabung dalam wadah DPC Angsuspel Belawan. Namun dia menegaskan, peranan armada anggota Angsuspel di pelabuhan terkemuka itu di luar pulau Jawa itu sangat strategis. Menurut Erry, program peremajaan bagi sekitar 30% armada yang tergabung dalam Angsuspel Belawan mendesak dilakukan. Namun, hal itu sulit akibat pendapatan para pemilik armada angkutan yang tidak mendukung. Dia berharap otoritas terkait agar rutin melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kendaraan angkutan, khususnya yang menggunakan plat kuning guna menekan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan yang tidak laik jalan. Kecelakaan maut yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka pada Minggu (28/5/2017), di Jalan Gagak Hitam, Medan, akibat truk trailer BK 927 BT rem blong. Hasil uji Dishub Medan menyatakan truk trailer itu blong karena baut longgar.*** MEDANBISNISDAILY.COM | SARSIN SIREGAR
INDONESIA SHIPPING TIMES
Proyek Fasilitas Pelabuhan Senilai Rp12,6 M Terhambat Tiang Pancang foto: roteonline.com
W
ARGA Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya pertanyakan keseriusan kontraktor pelaksana dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Ba’a menyelesaikan pembangunan fasilitas pelabuhan yang sudah dikerjakan bertahun-tahun tersebut. Padahal, pembangunan fasilitas pelabuhan di Batutua tentu mempertimbangkan kebutuhan warga setempat maupun masyarakat umum. Kepala Desa Batutua, Jonatan Mooy yang ditemui media di Batutua pada Minggu (28/5) mengatakan dirinya telah menerima surat pemberitahuan dari kontraktor pelaksana bahwa proyek akan mulai dikerjakan pada Maret 2017 lalu. Namun begitu, setelah surat masuk belum nampak sama sekali kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan pelabuhan. Lanjut Mooy, surat yang dimaksud yakni Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor. UM.003/1/11/UPP.Ba’a 17 tanggal 16 Maret 2017 dengan kontraktor pelaksana PT Pacific Solusi. Dirinya juga mengagendakan akan bertemu dengan pengawas proyek untuk menanyakan kelanjutan pekerjaan pelabuhan tersebut. “masyarakat dari tahun ke tahun menanti selesai pembangunan pelabuhan tapi kenyataannya pembangunan belum selesai juga “ kata Mooy. Berharap pihak Kontraktor bekerja secara maksimal dan serius Salah satu warga desa setempat, Nitanel Fanggi berharap pembangunan tersebut dapat dikerjakan dengan serius karena pada pekerjaan
INDONESIA SHIPPING TIMES
tahun sebelumnya oleh kontraktor pelaksana lain, sudah ada item pekerjaan yang mengalami patahan atau kerusakan pada fondasi dermaga. Nitanel juga meminta kepada pihak terkait untuk melakukan pengawasan proyek sehingga kontraktor yang mengerjakan proyek bisa bekerja secara maksimal. Tiang Pancang Sementara itu, Kepala UPP Pelabuhan Ba’a, Welhelmus Dami, Rabu (31/5) mengatakan terkait dengan keterlambatan pekerjaan dari Kantor UPP Kelas III Ba’a, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak ketiga untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. “Pekerjaan mengalami keterlambatan karena masih menunggu pabrikasi tiang pancang dermaga sebanyak 156 buah di Surabaya,” jelasnya. Lanjut Dami, direncanakan tanggal 3 Juni mendatang proses pabrikasi sudah selesai dan akan dikirim ke Pelabuhan di 7 Juni dan selanjutnya di lakukan mobilisasi ke Pelabuhan Batutua. “Sementara itu pekerjaan sisi darat sudah mulai berjalan dan diupayakan dilakukan penambahan tenaga kerja dan jam kerja dengan sistem lembur sehingga target waktu di rencanakan dapat tercapai,” katanya. Ia merincikan, pekerjaan Pembangunan Faspel Batutua 2017 yakni pekerjaan saluran panjang 350 m, pagar BRC 350 m, pengadaan dan pemancangan dermaga 39 titik serta pekerjaan Upper strukture dermaga 8×70 m. Pantauan media di pelabuhan Batutua hanya terlihat beberapa tumpukan material berupa batu pecahan dan pasir namun belum ada pekerjaan lanjutan sama sekali. Adapun papan proyek tertera informasi tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Batutua, kontraktor pelaksana, PT Pasific Solusi, konsultan pengawas CV Global Cipta Mandiri dengan nilai kontrak 12.681.200.000 dan jangka waktu kerja adalah 240 hari kerja. *** ROTEONLINE.COM Kamis, 1 Juni 2017
11
Investasi USD 220 Juta, MSC Raih Konsesi 35 Tahun di Pelabuhan Pantai Gading foto: bizbilla.com
P
ERUSAHAAN pelayaran asal Swiss, Mediterranean Shipping Company (MSC) memperoleh konsesi 35 tahun pengelolaan Terminal Petik Kemas San Pedro, Pantai Gading, Afrika Barat. Dalam keterangannya resminya kepada media, Selasa (30/1), MSC menyatakan telah menandatangani kesepakaan tersebut dengan pihak otoritas pelabuhan setempat. Dengan kesepakatan ini, MSC berhak mengoperasikan terminal peti kemas terbesar kedua di Pantai Gading tersebut dan berkewajiban meningkatkan fasilitas terminal. Sebagai catatan, Pantai Gading merupakan salah satu negara produsen kakao terbesar di dunia. Lebih dari setengah total produksi Kakao diekspor melalui pelabuhan San Pedro, yang berada di kawasan ekonomi utama negara tersebut. Sedangkan Abidjan merupakan pelabuhan utama yang terletak di kawasan ekonomi tersibuk Pantai Gading. Pasca berakhirnya kekacauan politik dan konflik sipil di tahun 2011, Pantai
12
Kamis, 1 Juni 2017
Gading tampil sebagai negara di Afrika dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat. Kini negara tersebut menjadi salah satu tujuan utama investor asing untuk menanamkan modalnya. Dalam pernyataan yang sama, MSC menyebutkan keseluruhan investasi untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan tersebut mencapai 510 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, MSC menggelontorkan investasi sebesar 220 juta dolar AS. Sebelumnya, Pemerintah Pantai Gading menyebutkan proyek peningkatan kapasitas pelabuhan San Pedro juga akan melibatkan Bilal Gorup yang bermitra dengan MSC. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, San Pedro diharapkan bisa melayani kapal kontainer berkapasitas 14 ribu TEUs. Dengan demikian, pelabuhan ini diharapkan menjadi salah satu hub transshipment paling kompetitif di kawasan Afrika Barat.*** REUTERS| HELLENICSHIPPINGNEWS.COM | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES