INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 51 • Vol IX • Rabu 1
Maret 2017
INFRASTRUKTUR
MALUKU UTARA MINTA DIBIKINKAN PELABUHAN DAN BANDARA
MENKEU RUBAH SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN TARIF BARANG IMPOR
PEBISNIS ASIA GRUDUK INDONESIA BIDIK KERJA SAMA LOGISTIK
MENHUB : TRANSPORTASI MODERN TERGANTUNG TEKNOLOGI INFORMASI
PELINDO II KULO NUWUN BANGUN PELABUHAN KETAPANG
01
Rapat Kabinet Terbatas
Maluku Utara Minta Pemerintah Pusat Bangun Pelabuhan dan Bandara
P
RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas tentang evaluasi proyek strategis nasional di Maluku Utara (Maluku Utara). Dalam rapat itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengtakan infrastruktur prioritas yang dibutuhkan adalah pelabuhan, bandara, dan jalan. “Pembangunan Pelabuhan Sofifi, tadi banyak yang disampaikan, termasuk juga soal infrastruktur jalan,” ujar Abdul Ghani Kasuba, di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Abdul Ghani menuturkan, konektivitas masih menjadi PR besar bagi Maluku Utara. Paling mendesak adalah pembangunan pelabuhan utama Sofifi. Apalagi Sofifi sudah dicanangkan Presiden Jokowi sebagai kota baru yang harus dikembangkan, oleh karena itu dibutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk merealisasikan pengembangan Sofifi. APBD Maluku Utara masih terbilang kecil alokasinya untuk pengembangan infrastruktur. Ghani menyebutkan, dari Rp 2,5 triliun, untuk infrastruktur hanya Rp 200 miliar. “Kita juga butuh pelabuhan utama, bandara di Halmahera yang sentuh 6 kabupaten kota. Kalau fasilitas itu tidak siap bagaimana bangun Halmahera yang besar. Kita butuh bandara yang perlu dikembangkan,” kata Abdul Ghani Banyak potensi perekonomian di Maluku Utara yang belum dimaksimalkan, apalagi terdapat puluhan pulau, seperti Pulai Bacan, Pulau Obi, Pulau Morotai yang memerlukan konektivitas infrastruktur. Selain pelabuhan, pengembangan bandara di Maluku Utara juga menjadi penting, salah satunya untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan.
“Lalu bandara, kalau bandara itu dipakai pesawat-pesawat kecil. Kalau dibangun maka bisa dipakai ekspor tuna. Jadi ada 3 bandara yang perlu kita bangun, Morotai, Kuabangkao, lalu Usman Sadik Labuha,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan diminta untuk membangun 3 bandara. “Karena Maluku Utara difokuskan untuk bangun wisata dan perikanan, 3 bandara itu merupakan tempat perikanan,” kata Budi. Selain Bandara, Kementerian Perhubungan juga akan membangun 2 pelabuhan, di Morotai dan Sofifi. “Morotai akan jadikan tempat hub untuk perikanan. Nanti kita akan buat direct flight dari Morotai dan juga kapal dari Morotai untuk ekspor ikan itu lansung,” tambahnya.*** | DETIK.COM | HENDRA KUSUMA |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Rabu 1 Maret 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Rapat Kabinet Terbatas
Jawa Tengah Targetkan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal Terintegrasi foto: detik.com
G
UBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan pengembangan bandara yang secara geografis ada di wilayah kerjanya. Hal tersebut diungkapkan Ganjar usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Jawa Tengah. “Evaluasinya proyek strategis nasional yang diminta untuk dipercepat di Jateng,” kata Ganjar di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Ganjar menyebutkan, untuk percepatan pembangunan jalan harus segera diselesaikan, seperti jalan tol Trans Jawa khususnya di Jawa Tengah, targetnya sampai Lebaran 2017 sudah fungsional. Untuk percepatan, kata Ganjar, Pemprov Jawa Tengah akan memberi dukungan dalam bentuk percepatan proses pembebasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan. “Kita meminta mestinya antar negara jauh lebih gampang. Sehingga kita bisa melakukan
INDONESIA SHIPPING TIMES
speed up untuk itu,” tambahnya. Untuk pelabuhan, Ganjar menuturkan sudah menyiapkan pembangunan infrastruktur baik di Pelabuhan Tanjung Emas dan juga di Kawasan Kendal, sehingga dua kawasan tersebut terintegrasi. Begitu juga, lanjut Ganjar, dengan pengembangan Bandara Ahmad Yani yang akan terintegrasi dengan jalur kereta api. Di mana, jalur kereta wilayah itu juga akan menopang kawasan pariwisata di Jawa Tengah. “Ini tadi yang disampaikan kepada kita, lalu infrastruktur yang berkaitan dengan waduk yang kita bereskan, termasuk energi,” ujarnya. Ganjar menyebutkan, pembahasan sektor energi menjadi sektor yang didiskusikan cukup tegang. Pembahasannya mengenai penggunaan energi konvensional atau energi baru terbarukan (EBT). Di Jawa Tengah sendiri sudah banyak yang mengembangkan energi geothermal, hanya saja masih terkendala oleh izin. Meski sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo mengenai percepatan proyek strategis di Jawa Tengah. Ganjar mengaku masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah pembebasan lahan. “Kalau yang kaya infrastruktur kaya jalan itu lahan itu yang paling membutuhkan energi untuk bernegosiasi, berdiskusi dan menjelaskan. Selebihnya beberapa regulasi yang membikin lama memang harus kita pangkas,” ungkapnya. Hanya saja, jika persoalan lahan milih perusahaan negara dalam hal ini BUMN, diharapkan bisa diselesaikan dengan cepat. Salah satunya pembebasan lahan Perhutani yang masih negosiasi dengan Kementerian PUPR. “Ya kita lapor ke Bu Menteri BUMN agar dipanggil saja. Kalau price-nya sesuai ya sudah dibayar saja kan kita tidak bisa menaik-naikkan, NJOP-nya jelas,” tandasnya.*** | DETIK.COM | HENDRA KUSUMA | Rabu 1 Maret 2017
03
Teknologi Satelit
Menhub: Infrastruktur Transportasi Modern Tergantung Teknologi Informasi
04
Rabu 1 Maret 2017
foto: bisnis,.com
M
ENTERI Perhubungan berharap satelit yang akan diluncurkan PT Universal Satelit Indonesia pada 2020 dapat meningkatkan sistem teknologi informasi pada sektor transportasi di dalam negeri, baik di bandara, pelabuhan, stasiun, maupun terminal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini infrastruktur transportasi modern seperti bandara dan pelabuhan sangat bergantung terhadap teknologi informasi mengingat kondisi geografis Indonesia. Menurutnya, teknologi informasi tersebut guna memenuhi kebutuhan data logistik, informasi prakiraan cuaca, navigasi, dan komunikasi data lainnya. “Penyediaan satelit ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan sistem teknologi informasi transportasi nasional baik di bandara, pelabuhan, stasiun KA maupun terminal bus,� kata Budi, Jakarta, dalam siaran pers pada Selasa (28/2). Perkembangan pada sektor transportasi dalam negeri, dia menambahkan, akan berdampak pada peningkatan ekonomi, pendidikan, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, dia meminta satelit yang akan diluncurkan oleh PT Universal Satelit Indonesia tersebut dapat mendukung kebutuhan teknologi informasi pada sektor transportasi. Akademisi Unversitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengungkapkan, teknologi informasi merupakan komponen penting dalam sektor transportasi di dalam negeri. Menurutnya, teknologi informasi tersebut mampu memberikan banyak keuntungan. Teknologi informasi pada transportasi dalam negeri, dia mengungkapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan, kepastian waktu kedatangan dan keberangkatan angkutan serta kepastian biaya untuk beberapa jenis angkutan umum bagi penumpang. Dia mencontohkan, teknologi informasi
dapat membuat pengguna moda transportasi umum baik barang dan jasa mengetahui keberadaan angkutannya. Di satu sisi teknologi informasi bisa memberikan banyak keuntungan, dia mengungkapkan di sisi lain teknologi informasi juga dapat berisiko terhadap keselamatan moda transportasi angkutan umum. Dia mencontohkan, sistem tracking membuka peluang bagi pihak-pihak untuk melakukan kejahatan jika terbuka untuk umum. Saat ini, ungkapnya penggunaan teknologi informasi sudah dilakukan pada beberapa transportasi umum, seperti pemesanan tiket. Saat ini, dia menuturkan, masyarakat sudah tidak asing dengan penggunaan teknologi informasi pada transportasi. Dia mengatakan, hal tersebut dapat terlihat bagaimana angkutan umum berbasis aplikasi menjamur. Tidak hanya di kota-kota besar, paparnya, penggunaan teknologi informasi saat ini juga berada di daerah-daerah.*** | BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Regulasi
Menkeu Merubah Sistem Klasifikasi Barang dan Tarif Barang Impor
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: beacukai.go.id
M
ENTERI Keuangan mengubah penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan. Keterangan pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan perubahan itu ditegaskan dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.010/2017. Peraturan baru ini merupakan amandemen terhadap Harmonized System (HS) dan revisi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) tahun 2012. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Oza Olavia mengungkapkan perubahan HS dan AHTN 2012 ke AHTN 2017 ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2017. Perubahan peraturan ini menyebabkan adanya beberapa penyesuaian, salah satunya terkait perubahan tarif dari sepuluh digit menjadi delapan digit. “Ketentuan ini berlaku untuk semua negara ASEAN,” ungkapnya. Untuk itu, Oza turut mengimbau kepada para pengguna jasa untuk melakukan pembaruan modul kepabeanan terkait pemberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dengan mengunduh “patch modul” di website Bea Cukai. “Update modul dapat dilakukan sebelum 1 Maret 2017 dan tetap bisa digunakan untuk struktur klasifikasi sepuluh digit sebelum tanggal 1 Maret, mulai tanggal 1 Maret hanya bisa digunakan untuk delapan digit,” ujarnya. Selain melakukan pembaruan modul, para pengguna jasa juga harus melakukan penyesuaian IT Inventory atau aplikasi di perusahaan yang menggunakan kode HS. Oza menambahkan para pengguna jasa juga memperbarui informasi penyesuaian kode HS atau tarif preferensi. Peraturan dan referensi terkait perubahan BTKI 2017 juga dapat diunduh di website resmi Bea Cukai. Terkait perubahan peraturan ini, Indonesia Na-
tional Single Window (INSW) akan melakukan perawatan terhadap sistem aplikasi untuk melakukan persiapan implementasi BTKI 2017 mulai Selasa (28/2) pukul 23.00 WIB. Oza menjelaskan pemrosesan dokumen perizinan, rekomendasi dan kepabeanan impor maupun ekspor di sistem INSW akan diberhentikan sementara selama dua jam, karena adanya perawatan ini. “Diharapkan kepada pengguna sistem INSW dapat mengirimkan dokumen sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut. Down time sistem INSW tidak berpengaruh terhadap pengiriman respon dokumen pemberitahuan pabean,” kata Oza. Oza mengharapkan para pengguna jasa dapat memahami perubahan peraturan ini, apalagi petugas bea cukai telah berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait implementasi tarif BTKI 2017. “Kami juga sudah menyediakan tanya jawab melalui Frequently Asked Questions untuk meminimalisir kesulitan dan hambatan saat implementasi Sistem Klasifikasi BTKI 2017,” katanya.*** | ANTARANEWS.COM | SATYAGRAHA | Rabu 1 Maret 2017
05
Eksibisi dan Konferensi Pertama di ASEAN
Pebisnis Asia Gruduk Indonesia Bidik Kerja Sama Logistik foto: google image
K
ETUA Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (28/2), menyambut baik kerjasama CeMat Sotheast Asia, TransAsia Jakarta, dan ColdChain Indonesia. Ia berharap, ekshibisi ini dapat menghadirkan solusi agar industri logistik di kawasan ASEAN khususnya Indonesia, dapat lebih maju dengan mengembangkan jaringan bisinis, dan meminimalisir biaya logistik yang masih tinggi. “Kami menyambut baik eksibisi ini. Diharapkan, dari kerjasama CeMat Southeast Asia, TransAsia Jakarta, dan ColdChain Indonesia dapat mengembangkan jaringan bisnis dan menjadi solusi bagi kemajuan industri logistik di kawasan ASEAN terutama Indonesia. Kualitas logistik Indonesia akan menjadi lebih baik karena ada kerjasama antar perusahaan, ” ujar Yukki. Ia menilai, Indonesia memiliki posisi strategis di pasar logistik karena memiliki volume perdagangan dan populasi dalam jumlah besar. Namun, masih ada beberapa hambatan yang harus dihadapi seperti biaya pengiriman logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, hingga kualitas SDM. Padahal, menurut Chairman Asean Federation of Freight Forwaders Associations (AFFA), Indonesia kerap menjadi negara sasaran investor. “Inilah saatnya kita membenahi sistem logistik Indonesia dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah, hingga para pengusaha. Dukungan pemerintah dalam mempercepat pemban-
06
Rabu 1 Maret 2017
gunan infrastruktur logistik, sangat membantu Indonesia menjadi negara terbaik untuk investasi,” ungkap Yukki. Pameran dan konferensi yang diselenggarakan selama 3 hari berturut- turut ini dikatakan Yukki akan membawa peluang kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Pasalnya event ini akan dihadiri peserta dari 16 negara seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, India, Taiwan, Jepang, Jerman, Swiss, Thailand, Inggris, Australia dan Italy, yang dimana dihadiri oleh lebih dari 5000 peserta. “Jadi, bisa dipastikan bahwa pameran ini bukan hanya sebuah pertemuan yang tidak menghasilkan. Lebih dari itu, kita akan mengejar peluang kerjasama sekecil apapun. Ini akan jadi awal yang baik untuk mengubah wajah industri logistik dalam negeri,” tandas Yukki. Tumbuh cepat Sementara, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita menyebutkan, bisnis logistik merupakan bisnis yang memiliki pertumbuhan cepat dikisaran, 15%- 20% per tahun. Khususnya di wilayah luar pulau Jawa dan Jakarta. Namun sayangnya, banyak perusahaan yang tidak berkembang lantaran terhambat oleh beberapa kendala seperti infrastruktur, kurangnya SDM yang profesional, dan minimnya kesadaran untuk berkolaborasi. “Yang kami ketahui, pameran ini akan melibatkan berbagai produk dan teknologi mutakhir yang dibutuhkan perusahaan logistik. Sebab itu, jika ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing industri logistik di Indonesia, kami tentu sangat mendukung,” pungkas Zaldy. Penyelenggaraan CeMAT telah sukses diadakan di Hannover Jerman, Shanghai Tiongkok, Moskow Rusia, Mumbai India, dan Melbourne Indonesia. Penyelenggaraan CeMat Southeast Asia ini mendapatkan dukungan berbagai pihak antara lain Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum.*** | BERITASATU.COM |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Keselamatan Pelayaran Internasional Makin Tergantung Teknologi Digital foto: youtubecom
P
ERTEMUAN praktisi maritim dunia di Bali pekan lalu menghasilkan sejumlah rekomendasi dalam keselamatan transportasi laut. Salah satu yang menjadi poin penting adalah penggunaan teknologi digital. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan I Nyoman Sukayadnya mengatakan, ada beragam pemahaman berkaitan dengan bagaimana menghasilkan komunikasi vessel traffic service (VTS) yang efektif dan harmonis, termasuk phraseology. “Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan panduan internasional komunikasi VTS,” katanya di Jakarta, Senin (27/2/2017). Salah satu yang paling penting adalah kemampuan komunikasi digital antara kapal di laut dan stasiun pemantau di daratan, termasuk di dalamnya akses broadband. Praktisi yang tergabung dalam International Association of Marine Aids to Navigation and
INDONESIA SHIPPING TIMES
Lighthouse Authorities (IALA) merekomendasikan penggunaan Ship Reporting System (SRS) yang berteknologi digital. Tuncay Cehreli, Chairman of IALA mengatakan, saat ini aturan baku soal komunikasi digital di dunia pelayaran belum ada. Maka dari itu pihaknya membahas masalah ini. “Memang belum ada aturan baku soal itu, tapi suatu saat digital communication akan dipakai,” ujarnya. Dia mengibaratkan komunikasi digital dalam pelayaran seperti perkembangan telepon seluler. Jika dahulu hanya sebatas alat komunikasi via suara dan teks, berkat teknologi digital penggunaan telepon seluler semakin luas. Menurutnya, teknologi digital juga akan memangkas banyak biaya yang selama ini membebani bisnis pelayaran. Salah satunya adalah jalur komunikasi via satelit yang dianggap terlampau.*** | BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN | Rabu 1 Maret 2017
07
Pasca Jual Cipali, Surya Semesta Bidik Jalan Tol Subang-Patimban
H
EAD of Investor Relations Surya Semesta Internusa Erlin Budiman menyatakan, pembangunan jalan tol itu akan menjadi akses Pelabuhan Patimban menuju kawasan industri yang tengah dikembangkan perseroan di Subang. Rencananya, perseroan mulai membangun kebutuhan infrastruktur penunjang kawasan industri di Subang mulai 2018 dengan estimasi kebutuhan dana awal mencapai Rp800 miliar untuk berbagai infrastruktur, seperti pembangkit listrik, pengolahan air bersih, dan jalan akses. “Saat ini ada opportunity Subang-Patimban. Tanahnya nanti sebagian pakai punya kita. Mungkin akan ajak SOE [BUMN]. Ini masih feasibility study dulu” ujarnya, Senin (27/01) Dia menyatakan, saat ini perseroan telah mengantongi izin lokasi pengembangan kawasan industri di Subang seluas 2.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 550 hektare telah berhasil diakuisisi, dan pihaknya berniat mengakuisisi tambahan lahan seluas 500 hektare tahun ini. Setelah menjual tol Cipali kepada Astratel, dia menyatakan SSIA terbuka untuk ekspansi ke proyek tol. Namun, dia menyatakan belum melihat peluang yang menjanjikan tahun ini, anggaran belanja perseroan tahun ini senilai Rp1,5 triliun lebih banyak dialokasikan untuk properti, pengembangan perhotelan, perkantoran, konstruksi, dan kawasan industri. “Tahun ini kita belum melihat ada project tollroad yang prospektif. Tahun depan baru kita siapkan untuk infrastruktur,” ujarnya. Sekedar catatan, pada 2016 SSIA melalui anak usahanya, PT Nusa Raya Cipta Tbk sempat membidik proyek tol Batang—Semarang, dan membentuk konsorsium bersama perusahaan
08
Rabu 1 Maret 2017
swasta lainnya, Plus Expresswat International Bhd, dan PT Saratoga Investama Sedaya. Kedua perusahaan ini merupakan mitra perseroan saat masih menggenggam konsesi tol Cipali. Meski tidak berhasil memenangkan pelelangan tol Semarang- Batang, dia menyatakan SSIA masih tertarik kepada bisnis proyek tol. Apalagi jika tol tersebut bersinergi dengan kawasan industri yang dikembangkan. “Untuk tollroad susah berkompetisi dengan BUMN. Makanya untuk mengusulkan tol Subang-Patimban ini kita mau ajak BUMN,”ujarnya Adapun dari penjualan sahamnya di tol Cipali kepada Astratel, ujarnya, SSIA mengantongi dana Rp2,3 triliun, dengan laba bersih setelah dipotong pajak sekitar Rp1,9 triliun. Adapun transaksi pembayaran proses akuisisi ini dilakukan secara bertahap, yakni 15% pada tahun ini dan sisanya sebesar 85% pada tahun depan. Sebelumnya Presiden Direktur Surya Internusa, Johannes Suriadjaja mengatakan perseroan tengah melakukan penjajakan dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk membentuk konsorsium yang akan memprakarsai proyek tersebut.*** | BISNIS.COM | DEANDRA SYARIZKA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kemenperin Genjot Pembangunan 14 Kawasan Industri Maritim foto: translogtoday.com
K
EMENTERIAN Perindustrian akan membangun sejumlah kawasan industri maritim di Indonesia dari 14 kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia. Asrin Noholo, Kepala Sub-Direktorat Industri Maritim Kementerian Perindustrian mengatakan kawasan industri maritim tersebut akan terhubung antara industri galangan kapal, industri penunjang industri galangan dan industri terkait lainnya. “Kawasan indusri maritim yang baru ditumbuhkan saat ini adalah di Tanggamus, Provinsi Lampung. Berikutnya kita berharap akan tumbuh kawasan industri maritim lain di wilayah timur Indonesia,” katanya pada Iperindo Fair 2017, Selasa (28/02/2017). Asrin mengaku baru saja melakukan pembicaraan dengan pihak kantor Menteri Koordinator bidang Maritime dan Sumber Daya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk membangun kawasan industri maritim di daerah tersebut.
INDONESIA SHIPPING TIMES
“Intinya, kami sedang mempersiapkan tumbuh kawasan industri maritim di Lamongan. Kawasan ini memang sudah dimulai dan diinisiasi sejak 2008. Nah, kita akan memaksimalkannya,” ujarnya. Dia mengaku lebih dari 50 hektare lahan yang sudah tersedia dan akan dijadikan kawasan industri maritim yang terintegrated dengan industri sekitarnya. Meskipun demikian, saat ini industri galangan masih menghadapi sejumlah hambatan seperti sekitar 60-70% komponen kapal masih harus didatangkan dari luar negeri karena terbatasnya produksi dalam negeri. Selain itu, katanya, utilisasi galangan juga masih cukup rendah dengan kapasitas yang masih idle saat ini mencapai sekitar 60%. “Masalah lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang handal, penerapan teknologi juga perlu ditingkatkan dan insentif fiskal.”*** | TRANSLOGTODAY.COM | HERY LAZUARDI| Rabu 1 Maret 2017
09
Investasi Pelabuhan
Pelindo II Pontianak Kulo Nuwun Bangun Pelabuhan Ketapang
P
IHAK Pelindo II akan mengembangkan Pelabuhan Sukabangu Ketapang. Kepastian pengembangan pelabuhan ini disampaikan General Manager Pelindo II Pontianak, Wahyu ketika audiensi ke Bupati Ketapang, Martin Rantan di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (27/2). Kunjungan pihak Pelindo didukung Bupati Ketapang dan langsung dilakukan rapat khusus yang melibatkan pihak Kejaksaaan Negeri Ketapang dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Ketapang. Menurut Bupati pihaknya sangat merespon untuk peningkatan pelayanan pelabuhan domestik di Pelabuhan Sukabangun yang dilakkukan Pelindo. Pengembangan tersebut, tidak hanya pelayanan penumpang, tetapi juga pelayanan Peti Kemas. “Kita sangat mendukung, sekalian mengelar rapat khusus, sampai didampingi Kejari Ketapang dalam hal ini TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah-red),” kata Bupati Ketapang. Selain membahas rencana pengembangan pelayanan Pelabuhan Sukabangun sampai ke Pelayanan Peti Kemas. Pihak Pemkab Ketapang juga menyampaikan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional di Perairan Pelang. Walaupun hal tersebut baru tahaf wacana. Jika ada dukungan akan dilanjutkan perencanaan pembangunannya. Sementara itu General Manager Pelindo II Pontianak membenarkan rencana pengembangan Pelabuhan Sukabangun. Menurutnya Pelindo memang merencanakan pengembanngan Pelabuhan Sukabangun. Harapan mereka rencana pengembangan Pelabuhan Sukabangun mendapat dukungan Pemkab Keta-
10
Rabu 1 Maret 2017
pang. Pengembangan pelabuhan multi fungsi dimaksudkan pada kawasan ini dapat melayani pelayanan peti kemas dan non peti kemas. Khususnya melayani bongkar muat barangbarang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena tu dalam perencanaan pengembangan ini perlu ada sinkronisasi dengan rencana pembangun daerah yang direncanakan Pemkab Ketapang. “Tadi sudah disampaikan oleh Bupati rencana pembangunan Pelabuhan Pelang bertaraf internasional. Artinya dengan rencana disana kita juga akan support,” tegas Wahyu. Dukungan Pemda untuk pengembangan Pelabuhan Sukabangun tersebut, maka dalam waktu dekat pihaknya akan sudah menuntaskan proses administrasi. Setelah itu tahapantahapan lainnya, termasuk pelelangan dan lain sebagainya. Dengan begitu pada tahun depan sudah diharapkan realisasi fisik pengembangan Pelabuhan Sukabangun sudah bisa dilihat. Setelah dilakukan pertemuan khusus yang dihadiri pimpinan instansi terkait. Selanjutnya dilakukan peninjauan kondisi pelabuhan Sukabangun.*** | TRIBUNNEWS.COM | ANDI CANDRA |
INDONESIA SHIPPING TIMES
Bank Syariah Mandiri Kucurkan Kredit Rp352 Miliar ke Pabrik Kereta foto: google image
P
T Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan pembiayaan bagi grup produsen kereta api PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero). Pembiayaan ini diharapkan dapat menggenjot geliat sektor infrastruktur. Perjanjian pembiayaan dilakukan dengan tiga anak perusahaan Inka, yakni PT Inka Multi Solusi (IMS), PT Inka Multi Solusi Trading (IMST), dan PT Inka Multi Solusi Servis (IMSS). Pembiayaan yang disepakati merupakan pembiayaan line facility untuk project financing atau modal kerja dengan plafon masing-masing Rp 150 miliar untuk PT IMS, Rp 160 miliar untuk PT IMST, dan Rp 42 Miliar untuk PT IMSS. Pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah dengan tenor line facility 24 bulan. Ketiga perusahaan tersebut akan menggunakan dana modal kerja dari BSM untuk mengerjakan proyek-proyek yang diperoleh dari PT Inka. Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi mengatakan, pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengembangan bisnis
INDONESIA SHIPPING TIMES
BSM. Selain itu, BSM juga berkomitmen untuk mewujudkan sinergi di antara anak perusahaan BUMN. “Pembiayaan infrastruktur merupakan salah satu sektor industri yang menjadi fokus pertumbuhan bisnis BSM, antara lain infrastruktur di bidang prasarana transportasi seperti infrastruktur kereta api, jalan tol, pelabuhan laut dan bandara,� kata Kusman dalam pernyataan resmi, Selasa (28/2/2017). Menurut Kusman, BSM akan fokus untuk tumbuh di beberapa sektor industri yang memiliki prospek baik, seperti sektor infrastruktur yang dikerjakan atau dikelola perusahaan BUMN dan anak perusahaannya. Sampai akhir tahun 2016, BSM menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 55,58 triliun. Adapun portofolio pembiayaan wholesale banking sebesar Rp 24,79 triliun.*** | KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI | Rabu 1 Maret 2017
11
Curah Kering Turun Drastis, Kinerja Jinhui Nyaris di Zona Merah foto: worldmaritimenews.com
T
AHUN 2016 lalu, kondisi perusahaan Transportasi dan Pelayaran Jinhui nyaris berada di zona di merah akibat penurunan pendapatan yang signifkan sebesar 158.47 juta dolar AS. Meskipun kondisi ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jinhui yang mayoritas sahamnya dikuasai Jinhui Holdings, menderita kerugian sebesar 189.09 juta dolar AS. Angka ini menurun dibandingkan dengan kerugian di tahun 2015 sebesar 378.74 juta dolar AS. Perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang angkutan curah kering ini menganggap kerugian sebagai dampak dari penjualan kapal dari 113.01 juta dolar AS m serta kerugian penyusutan aset sebesar 45.46 juta dolar AS untuk dua kapal panamax, lima supramax dan satu handymax yang diselesaikan pada tahun 2016. Baru-baru ini, perusahaan pelayaran berbasis di China itu mengumumkan penonaktifan empat kapal supramax sebagai upaya menyesuaikan kondisi armada dan mengurangi tekanan resiko operasional akibat pasar angkutan curah kering yang masih dilanda kelesuan. Jinhui juga mengumumkan pendapatan
12
Rabu 1 Maret 2017
tahun 2016 lalu yang mengalami penurunan sebesar 30,5% menjadi hanya 59.96 juta dolar AS. “Bagi kami, tahun 2016 merupakan tahun terberat untuk angkutan curah kering,� komentar Jinhui. “Kondisi supply dan deman serta harga membuat menurunnya performa kinerja di paruh pertama tahun 2016. Ada harapan untuk pulih dari jurang krisis meskipun memang cukup melelahkan. Alhasil tantangannya sekarang ini bagaimana memulihkan kondisi ke semula agar berjalan seimbang, “katanya. Manajemen perusahaan juga mensinyalir sejumlah faktor akan bisa terus menentukan laju pemulihan pasar angkutan curah kering, termasuk pertumbuhan permintaan dari China, stabilisasi harga komoditas, dan penurunan pesanan galangan kapal. Jinhui mengatakan kesulitan yang dihadapi saat ini baik pembeli maupun pemodal semua mengarah pada proyeksi pertumbuhan armada di galangan kapal akibat berkurangnya jumlah angkutan barang.*** | WORLDMARITIMENEWS | SHIPPING FORUM |
INDONESIA SHIPPING TIMES