Indonesia Shipping Times Edisi 20 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 43 • Vol IX • Senin 20

Februari 2017

SINERGI BUMN

TATA KELOLA TKBM SEMRAWUT, PELABUHAN INEFISIENSI RP10 TRILIUN

WEEKEND, MENHUB BLUSUKAN TINJAU PELRA HINGGA KENDARI NEW PORT

PEMERINTAH DIMINTA TINJAU ATURAN TES KESEHATAN PELAUT

INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI PELABUHAN INTERNASIONAL

KOREA SELATAN ALAMI DEFISIT NERACA PEMBAYARAN PELAYARAN

01

Sinergi BUMN

P

Pemerintah Siap Integrasikan “Rumah Kita” dengan Tol Laut

EMERINTAH siap mensinergikan proyek Rumah Kita sebagai salah satu program penunjang tol laut mulai tahun ini.

Pontas Tambunan, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan masih melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan untuk menentukan lokasi yang akan ditetapkan menjadi kawasan Rumah Kita.

Saat ini, dia pun mengakui untuk mensinergikan antar BUMN itu, maka Kementerian BUMN masih menyiapkan standar program Rumah Kita.

“Tempatnya dulu harus ditentukan oleh Dirjen Laut, lalu kami selesaikan hubungan satu sama lain, Bulog, RNI [PT Rajawali Nusindo] dan lainnya,” ungkap Pontas di kantor Kemenko Maritim Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan sudah menentukan beberapa nama menjadi lokasi Rumah Kita di Papua antara lain di Timika, Merauke, Somlaki, dan Namlea di Pulau Buru, Maluku.

Awalnya rencana, uji coba program Rumah Kita ini diimplementasikan pada akhir 2016.

Jadwal tersebut mundur sampai dengan Maret 2017.

“Nanti kita bahas, insyallah Maret ini sudah jalan,” kata Menhub Budi. Pada akhir 2016 lalu, Kementerian Perhubungan sempat menetapkan lokasi Rumah Kita antara lain di Natuna, Merauke, Larantuka, Rote dan Manokwari.

Kemenhub juga melibatkan empat perusahaan BUMN yakni PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) beserta anak perusahaan IPC yaitu PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Perusahaan pelat merah lain yang turut terlibat adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Ra-

jawali Nusindo yang merupakan bagian dari RNI Group, dan PT Perikanan Nusantara (Persero).

Nantinya, PT MTI bertugas menangani pemindahan barang dari dermaga ke lapangan (cargo doring), konsolidasi barang, penyediaan gudang di Jakarta dan Natuna dan pendistribusian barang ke konsumen.

Selain itu, anak usaha Pelindo II ini juga menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk mengirim barang kebutuhan pokok sampai ke gudang di Natuna. PT Pelni bertugas menyediakan kapal untuk mengangkut keperluan logistik dan melakukan bongkar muat kapal.

PT Rajawali Nusindo bersama PT Pelni Logistik akan menyiapkan barang-barang yang akan didistribusikan ke Natuna. Kemudian, PT Perikanan Nusantara (Persero) akan menyediakan muatan balik ke Jakarta yang merupakan hasil pembelian tangkapan nelayan Natuna.

Sinergi keroyokan antar BUMN ini dijalankan guna memastikan muatan tol laut supaya masyarakat mendapatkan manfaat pasti dari program tersebut.*** | BISNIS.COM |GLORIA FK LAWI |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Senin 20 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Rumah Kita

Menteri Perhubungan Minta Pelni Buka Rute ke Australia

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: sloveniatimes.com

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta PT Pelni (Persero) untuk membangun konektivitas di wilayah Indonesia Timur. Salah satunya dengan membuka rute pelayaran dari Indonesia Timur ke Darwin, Australia.

Budi Karya mengaku konektivitas pelayaran ke Darwin itu untuk mendukung ekspor hasil laut Indonesia Timur. Dengan cara ini, akan lebih efisien.

“Selama ini dari Indonesia Timur itu kalau mau ekspor ikan kan harus ke Surabaya dulu.

Jadi ini akan mempersingkat waktu dan biaya logistik juga lebih efisien,” kata dia di kantornya, Kamis (16/2/2017).

Beberapa wilayah yang menurut Budi Karya bisa menjadi hub bagi Pelni untuk berlayar ke Darwin adalah Saumlaki dan Morotai.

Kedua wilayah itu, saat ini menjadi salah pusat pengembangan hasil laut bagi kawasan Indonesia timur. Di kedua wilayah itu, saat ini juga tengah dikembangkan Rumah Kita, hasil kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Kementerian BUMN. Di Rumah Kita ini, beberapa produk akan dikumpulkan untuk kemudian bisa diangkut melalui tol laut.

Selama ini, meski sudah ada tol laut, namun volume angkut dari Indonesia Timur belum maksimal Sebab itu keberadaan Rumah Kita diharapkan bisa membuat pemerataan ekonomi.

“Bahkan kalau bisa pelabuhannya saya suruh mereka (Pelni) yang mengelola, supaya bisa menkonsolidasikan ikan-ikan yang ada di daerah Halmahera, Maluku Barat, Tenggara dan Morotai supaya ikan bisa di ekspor,” tukas Budi Karya.

Sentra Logistik Budi berharap, Rumah Kita akan menjadi sentra logistik sehingga daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA) bisa mendapat keuntungan yang lebih besar karena produknya bisa langsung ekspor.

Menhub mencontohkan, dalam menjalankan program Rumah Kita, Pelni mendapat tugas membuat sentra logistik, misalnya di Saum-

laki dan Morotai. Di sana Pelni bersama pihak swasta akan turut mengelola pelabuhan dengan tujuan menkonsolidasikan hasil seperti ikan di daerah tersebut.

“Nah tujuannya supaya ikan bisa di ekspor.

Jadi saya berikan izin kepada Pelni untuk melakukan konektivitas. Ini contoh Rumah Kita bukan hanya bagian tol laut, tapi itu juga satu daerah fungsi logistik yang bisa konsolidasi barang-barang di dalam negeri bisa diekspor ke luar tanpa harus ke Jawa,” ujarnya di Ruang Mataram, Gedung Karya Lantai 1, Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis lalu.

Budi mengatakan, selama ini hasil ikan di Saumlaki mesti dibawa ke Surabaya baru diekspor, begitu juga hasil ikan dari Morotai dibawa Ujung Pandang baru di ekspor. Dengan hadirnya program Rumah Kita diharapkan terjadi efisiensi waktu yang bisa melakukan ekspor secara langsung.

“Oleh karenanya secara praktis apa yang dilakukan tol laut ini suatu pembelajaran bagi swasta dan BUMN sambil mengkonsolidasikan dan memulai bisnis baru yang produktif. Tahun ini (Rumah Kita) bisa dimulai,”tuturnya.

Sementara itu, khusus untuk Rumah Kita di wilayah Kalimantan Utara dan Papua, Kementerian Perhubungan akan mengintegrasikan dengan Tol Udara.

“Selain Tol Laut maka ada Tol Udara juga yang diintegrasikan. Rumah Kita di Papua juga akan kita jalankan tahun ini,” ujar Budi. *** | LIPUTAN6.COM | OKEZONE.COM | Senin 20 Februari 2017

03

Kunjungan Kerja

Weekend, Menhub Blusukan Tinjau Pelra Hingga Kendari New Port

M

ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja sehari ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (18/2/2017).

Dalam kunjungannya tersebut, Menhub yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono, bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Bandara Haluoleo di Kendari.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa 5 unit kapal rakyat.

Menhub juga memberikan pendidikan vokasi kepada 1000 pemuda pemudi Sultra agar menjadi sumber daya manusia (SDM) handal di bidang pelayaran.

“Khusus di Sultra kami berikan 5 kapal rakyat.

Kami juga berikan diklat vokasi pelaut secara gratis untuk 1000 orang,” jelas Menhub melalui rilis.

Menhub juga meninjau pembangunan Pelabuhan Kendari New Port, di Bungkutoko, Kendari. Menhub menegaskan pihaknya mendukung proyek pembangunan tersebut dan sepenuhnya siap membantu apa saja yang dibutuhkan, termasuk penyelesaian analisa dampak lingkungan (amdal).

Pelayaran Rakyat Kemenhub terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran rakyat. Ada beberapa upaya yang dilakukan pada 2017.

Pertama, Kemenhub menganggarkan Rp 200 miliar untuk membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kedua, dari sisi SDM, Kemenhub melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan menargetkan kuota sebanyak 48.335 orang di seluruh Indonesia, untuk dididik melalui program diklat pemberdayaan masyarakat.

BPSDMP menggandeng Universitas-universitas dan Pemerintah Daerah untuk menjaring peserta diklat yang nantinya akan mengikuti diklat di

04

Senin 20 Februari 2017

sekolah Perhubungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukannya setiap pekan ke daerah-daerah adalah untuk menyampaikan dan memastikan visi misi pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Yakni, sesuai Nawacita agar dapat “hadir” dan dirasakan masyarakat. Menhub mengatakan sangat terkesan dengan semangat pemerintah daerah dan masyarakat di Sultra, membangun potensi daerah, khususnya di Kota Kendari.

“Kendari indah. Banyak pulau, karang yang belum pernah saya lihat. Oleh karena itu keunikan yang menjadi keunggulan kompetitif sudah seharusnya dibangun,” ungkapnya.

Ia yakin, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan di kota Kendari dapat berjalan dengan baik.

Kendari New Port Proyek pembangunan infrastruktur transportasi di kota Kendari yang dikunjungi Menhub adalah pembangunan Pelabuhan Baru Kendari (Kendari New Port) di Bungkutoko.

Proyek ini tengah dilakukan oleh Pelindo IV. Menurut Menhub, keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan kepelabuhanan di kota Kendari.

Sebab pelabuhan yang saat ini ada yaitu Pelabuhan Nusantara Kendari, sudah tidak bisa dikembangkan lagi dan tidak mampu disandari kapal-kapal berukuran besar.

Menhub Budi Karya berharap, pembangunan Kendari New Port (KNP) dapat segera dimulai dan bisa selesai pada tahun 2018.

“Melalui Kendari New Port, kami harapkan kendari dapat menjadi pusat logistik tidak saja dalam negeri tapi juga internasional,” harapnya.

Untuk pembangunan pelabuhan ini, Pelindo IV sudah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 936 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 635 miliar berasal dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana internal perusahaan sebesar Rp 301 miliar.*** | KOMPAS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Regulasi

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Aturan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: Twitter.com

P

ERSYARATAN pembuatan buku pelaut dalam hal tes kesehatan dikeluhkan sejumlah pihak karena memberatkan.

Ketentuan itu mengacu kepada instruksi Dirkapel lewat surat kawat 04/DK/VII/2016 saat masih dijabat Sugeng Wibowo selaku Direktur.

Catatan Kesehatan Dalam Penerbitan Buku Pelaut yang menyebutkan bahwa “Permohonan penerbitan buku pelaut wajib melampirkan catatan kesehatan. Pada halaman Catatan Kesehatan diisi berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang ditunjuk ( Approved Medical Practitioner ) dirumah sakit yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut”.

Hal tersebut yang menjadi keberatan pelaut dan pengusaha pelayaran di daerah daerah yang belum memiliki Rumah Sakit seperti yang di maksud di surat tersebut.

Hal yang harus menjadi perhatian adalah masih banyak pelabuhan pelabuhan kelas 1, kelas 2 sampai KSOP kelas 5 yang di daerahnya belum memiliki Rumah Sakit yang di approve oleh HUBLA. Perlu diingat bahwa Rumah Sakit Pemerintah ataupun Swasta yang baik sudah pasti memiliki standard yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Lalu apakah HUBLA memiliki standard assesment sebelum menentukan Rumah Sakit yang menjadi rujukan nya sebelum ini, atau memang HUBLA memiliki kompetensi untuk hal tersebut.

Birokrasi Ketua Umum Forum Komunikasi Maritim Indonesia ( FORKAMI ) Harry James Talakua mengatakan pemerintah seharusnya memudahkan proses tes kesehatan pelaut dengan memangkas birokrasi.

“Hubla seharusnya melaksanakan pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi

untuk memangkas jalur birokrasi dalam hal pelayanan masyarakat. Jika pelaut dari daerah harus pergi ke kota besar untuk melakukan hal tersebut dengan menggunakan pesawat, bisa dibayangkan berapa rumit dan mahalnya biaya itu. Belum lagi kalau medical check up nya harus dilakukan berkali kali, karena selain untuk kebutuhan pembuatan Buku Pelaut, seorang pelaut juga wajib melakukan nya sebelum naik kapal”.

Lebih jauh Harry James mengatakan: “Kriteria rumah sakit yang di approve juga harus jelas, apakah penunjukan itu diketahui mekanismenya, seperti lelang terbuka dan apakah Ditjen Perhubungan Laut punya kriteria standard untuk itu. Jadi jangan sampai kebijakan di bidang ini malah menyulitkan pelaut dan para pemilik kapal di daerah”.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memang memerlukan pihak lain untuk memberikan masukan atas kebijakan dan aturan yang dikeluarkan nya. Karena para pengguna aturan tersebut mengalami dan melihat hal tersebut dari hari ke hari.*** | EMARITIM.COM | Senin 20 Februari 2017

05

Dihadiri 1000 Peserta

Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Konferensi Pelabuhan Internasional

K

EHORMATAN diberikan kepada Indonesia menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan internasional ke-30 atau International Associations of Ports & Harbors Worlds Conference 201. Agenda itu rencananya akan dihelat di Bali 7-12 Mei mendatang.

Event yang diselenggarakan oleh Pelindo I, II, III, IV ini menjadi ajang bagi para sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan perspektif tentang sektor di masa datang.

Diperkirakan sekitar 1.000 Pelaku Industri dari Pelabuhan, Pengapalan dan Industri Maritim akan berpartisipasi di dalamnya termasuk dengan tour di Jakarta.

“Konferensi International of Port and Harbors (IAPH) ini sejalan dnegan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” uja Elvyn G. Masassya,, DIrut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Minggu(19/2/2017).

06

Senin 20 Februari 2017

“Event ini bisa menjadi ajang berbagai best practice dan ajang membangun networking antar pelaku bisnis maritim dan logistik dunia,” lanjutnya.

Event ini menurut Elvyn juga kesempatan untuk mengenalkan Indonesia Chain Port yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya dengan menunjukkan proyek pelabuhan besar seperti New Priok Terminal Project bagi peserta yang mendaftar dini (early bird).

Mengambil tema “Enabling Trade, Energizing the worlds”, konferensi ke-30 ini akan diisi dengan Technical Meeting dan Board Reception yang merupakan agenda rutin organisasi.

Tema konferensi ini juga mencakup greenfields port projects, Special Economic Zone, Konektivitas Interland, Multimodal logistic, sustainability hingga Indonesia Maritime Transportation.

“Kami mengundang partisipasi dari seluruh pelaku sektor maritim dan logistik dan dunia untuk bergabung dalam ajang bergengsi ini,” ujar Elvyn Masassya.

Karena lokasi acara di Bali maka setiap peserta akan dimanjakan dengan accompaning person’s program yang menarik guna lebih memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia kepada dunia dengan pengalaman yang menarik.*** | TRIBUNNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bongkar Muat Batubara

GM Pelindo II Tanggapi Tudingan Ketua DPRD Cirebon

G

ENERAL Manager PT Pelindo II Cirebon Solikhin menanggapi masalah bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon yang dikritisi Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno saat sidak, Jumat (17/2). Salah satunya terkait penggunaan dua dermaga.

Solihin menjelaskan, pihaknya menggunakan dua dermaga karena dalam keadaan emergency. Pasalnya, ada sekitar 19 kapal tongkang yang antre di Pelabuhan Cirebon. “Hal itu dilakukan untuk menggurangi waktu tunggu kapal yang cukup lama. Karena kalau tidak diambil langkah itu, tongkang akan ada di sini sampai 9 hari. Kalau sampai 9 hari akan menambah cost (biaya, red) kegiatan kapal,” kata Solihin.

Pelindo juga telah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan rusak di Pelabuhan Cirebon.

“Rencana tahun ini kita akan melakukan perbaikan jalan. Mulai dari dak sampai pos satu kami akan perbaiki,” kata Solihin.

Selain itu, Pelindo akan menambah sarana untuk mengoreksi mobil pengangkut batu bara yang akan keluar dari pelabuhan. Selama ini, mobil yang mengangkut batu bara terlebih disiram dulu untuk mengurangi debu.

“Kalau ketua dewan menilai itu masih kurang efektif, kami akan tambah lampu atau bendera yang tujuannya untuk mengoreksi. Apakah mobil sudah disiram sesuai aturan,” jelas Solihin.

Untuk masalah penyiraman jalan, Solihin mengaku secara rutin melakukan penyiraman jalan agar tidak menimbulkan debu. Pihaknya juga akan menambah mobil penyiram dan akan menyewa mobil penyedot debu.

“Kalau cuma disirami saja percuma, karena debu yang tebel bakal jadi lumpur. Untuk itu kami mau sewa mobil penyedot. Jadi, kalau sudah disiram, debu atau lumpur terus disedot,” jelas Solihin.

Terakhir, lanjut Solihin, air bekas siraman batu bara yang mentes ke laut tidak akan mencemari air laut. “Air bekas itu tidak masalah, karena tidak akan membuat pencemaran air laut,” tutup Solihin.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Langgar SOP Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno menilai banyak SOP yang dilanggar dalam bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon. Di antarnya, pengusaha melanggar kesepakatan awal terkait penggunaan dermaga.

Kesepakatan awal, hanya menggunakan satu dermaga. Praktiknya, saat ini menggunakan dua dermaga. Hal itu diketahui saat Edi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Cirebon, Jumat (17/2).

“Kalau kesepakatan awal kan hanya satu dermaga yang digunakan untuk kapal tongkang.

Tapi, hari ini ada dua dermaga yang digunakan,” sebut Edi. Kemudian, jalan di sekitar pelabuahan yang dilalui mobil pengangkut batu bara kondisinya banyak yang rusak. Selain itu, penyemprotan air ke mobil pengangkut batu baru ke jalan di sekitar pelabuhan masih kurang maksimal. Sehingga, debu yang berterbangan nampak terlihat tebal.

Poin selanjutnya, kata Edi, air yang disiramkan ke tongkang batu bara menetes ke laut. Hal tersebut disinyalir akan mencemari laut.*** | RADARCIREBON.COM | FAZRI | Senin 20 Februari 2017

07

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Pebisnis Logistik Minta Pemerintah Hapus Kartu Izin Usaha Truk Barang

P

ARApelaku usaha di bidang logistik meminta pemerintah menghapuskan semua penghambat usahanya. Harapan ini diberikan terkait rencana penerbitan paket kebijakan ekonomi ke-15 pemerintah dalam waktu dekat.

Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia berharap, dalam penerbitan paket tersebut pemerintah bisa menghapus beberapa aturan yang selama ini membebani pengusaha logistik. Pertama, aturan soal kartu izin usaha (KIU) truk barang yang salah satunya diberlakukan di Bekasi dan Jakarta.

Kyatmaja mengatakan, kewajiban untuk memiliki KIU tersebut menimbulkan beban bagi kalangan dunia usaha logistik. Untuk mengurus KIU, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 600.000 per KIU per tahun Kalau KIU tersebut tidak diurus, truk akan dikandangkan. Dan kalau itu terjadi, Kyatmaja, masalah bisa kembali datang. Suku cadang kendaraan bisa hilang dan menimbulkan ongkos baru pengusaha logistik.

Selain biaya logistik, keberadaan KIU juga dinilai tidak memiliki cantolan payung hukum yang kuat. Pasalnya, pemberlakuan KIU didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1965 tentang Angkutan Jalan. UU tersebut sudah direvisi menjadi UU No. 22 Tahun 2009, dan aturan yang baru tidak ada satu pasal pun yang mengatur kewajiban KIU. Permintaan kedua, penghapusan izin bongkar muat barang yang diberlakukan di Bekasi.

Kyatmaja mengatakan, aturan tersebut juga menimbulkan beban berat bagi kalangan dunia usaha logistik. Pasalnya, biaya yang dikenakan untuk pengurusan izin tersebut juga mencapai Rp 600.000 per tahun.

Ketiga, penghapusan atau pembebasan bea masuk suku cadang untuk truk. Kyatmaja mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan semua usulan tersebut kepada Kantor Menko Perekonomian.

08

Senin 20 Februari 2017

Usulan disampaikan saat pihaknya memenuhi undangan Kantor Menko Perekonomian untuk memberikan masukan soal penerbitan paket kebijakan ekonomi ke- 15. Darmin Nasution sementara itu masih merahasiakan isi paket yang akan dikeluarkan.

Menurutnya, walaupun sudah selesai, paket kebijakan ekonomi saat ini masih dimatangkan.

Pematangan tersebut dilakukan terkait metode penyampaian paket. Menurutnya, metode penyampaiakn paket yang saat ini sudah disiapkan belum informatif.

Darmin khawatir, kalau penerbitan dipaksakan, peluncuran paket tersebut nantinya tidak dipahami masyarakat dan tidak tepat sasaran sesuai harapan. *** | KONTAN.CO.ID | AGUS TRIYONO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Diharapkan Berperan Aktif

Aptrindo Resmi Jadi Mitra Kerja Kementerian Perhubungan

K

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyatakan secara resmi keberadaan wadah pengusaha truk di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sebagai asosiasi mitra kerja pemerintah.

Hal tersebut dituangkan melalui Surat Kementerian Perhubungan No: AJ.003/1/1/DRJD/2017 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Drs.Pudji Hartanto,M.M, pada 14 Februari 2017.

Surat Kemenhub tersebut merujuk dan memperhatikan surat DPP Aptrindo No:SR212/DPPAPTRINDO/MK/X/2016 TANGGAL 3 Oktober 2016, tentang permohonan sebagai mitra kerja pemerintah.

Dalam Surat Kemenhub No:AJ.003/2017 itu disebutkan, Kemenhub pada prinsipnya menyetujui permohonan yang diajukan DPP Aptrindo itu dengan dua pertimbangan yakni; Pertama, permasalahan dan tantangan dalam

INDONESIA SHIPPING TIMES

penyelenggaraan angkutan barang di jalan dewasa ini bukan semata-mata permasalahan trasnportasi, tetapi sudah bersifat kompleks dan multi sektor, sehingga peran organisasi/asosiasi para operator truk sangat diharapkan untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan pihak terkait lainnya guna mengatasi permasalahan dimaksud.

Kedua, Aptrindo sebagai wadah organisasi para pengusaha truk di Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang efisien, tertib, aman dan selamat, khususnya terkait dengan upaya Pemerintah untuk mengatasi permasalahan overloading dan pelanggaran dimensi kendaraan.

Surat yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub itu juga di tembuskan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , dan Sekretaris Jenderal Kemenhub.*** | BERITATRUCK.COM | Senin 20 Februari 2017

09

Listrik PLN

P

Karpowership Raih Order Tiga Kapal Pembangkit Baru

ERUSAHAAN penyedia pembangkit listrik apung, PT Karpowership Indonesia, akan mendatangkan tiga unit kapal pembangkit listrik pesanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pada semester I-2017. Sebelumnya perusahaan ini sudah memasok dua kapal pembangkit listrik ke Amurang, Sulawesi Utara dan Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas terpasang 240 MW. Tiga kapal pembangkit listrik itu akan memasok listrik Sumatera Utara dengan kapasitas terpasang 240 MW. Satu unit kapal pembangkit memasok listrik di Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 120 MW. Satu unit lagi memasok listrik di Ambon, dengan kapasitas 120 MW. Alhasil, total kapasitas listrik tiga kapal pembangkit itu sekitar 720 MW. Namun sesuai kontrak, PLN hanya menyerap listrik 540 MW, selama kurun waktu lima tahun.

Manajemen Karpowership menyatakan, perusahaan ini memang mendatangkan kapal dengan kapasitas lebih besar. tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan beban listrik di tiga daerah itu. Dus, PLN bisa sewaktu-waktu membeli tambahan listrik tanpa harus mendatangkan kapal pembangkit baru.

Direktur Karpowership Asia Pacific, Ufuk Berk mengatakan, kapal pembangkit listrik tujuan Medan, Sumatera Utara dijadwalkan tiba Maret 2017. Selanjutnya akan menyusul ke Lombok dan Ambon dengan kapasitas masing-masing 120 MW. “Kapal milik Karpowership mampu menopang kebutuhan listrik di wilayah-wilayah itu,” ujarnya, Jumat (17/2).

Dia menjelaskan, pasar Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat potensial untuk bisnis mereka yang bergerak di bidang kapal pembangkit listrik. Pasalnya, dengan model kapal pembangkit yang mobile cocok untuk negara kepulauan untuk memasok listrik ke wilayahwilayah yang sulit dijangkau. Apalagi, hampir

10

Senin 20 Februari 2017

semua permasalahan negara kepulauan adalah interkoneksi transmisi yang sulit, di samping geografis yang berbeda-beda.

Melalui kerjasama dengan PT PAL Indonesia, perusahaan ini berharap ke depan akan banyak permintaan baik untuk pasar Indonesia atau pasar lain. Dalam kerjasama yang ditandatangani pada tahun lalu, perusahaan ini akan membangun kapal pembangkit di pabrik milik PT PAL Indonesia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.

Sampai saat ini kerjasama tersebut baru sebatas nota kesepahaman (MoU). “Kerjasama ini akan segera kami konkretkan supaya kapal bisa dibuat di Indonesia. Harapan kami akan lebih banyak lagi ke Indonesia. Kalau PT PAL siap, pengiriman kapal akan dilakukan langsung dari sana,” lanjutnya.

Sebagai catatan, Karpowership Indonesia merupakan anak usaha dari Karadeniz Holding.

Perusahaan ini berbasis di Turki. *** | KONTAN.CO.ID | ANDY DWI WIJAYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Penataan TKBM

Gara-Gara Tata KeIola Semrawut, Pelabuhan Inefisensi Rp10 Triliun

P

EMERINTAH segera mengeluarkan aturan baru terkait dengan tenaga kerja bongkar muat di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV guna meningkatkan efi siensi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama ini terjadi inefesiensi di pelabuhan karena tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak dikelola dengan baik. “Sekarang kita bicara efisiensi dan produktivitas.

TKBM selama ini membuat inefi siensi di pelabuhan itu tinggi,” katanya di Jakarta, Jumat (17/2). Luhut memaparkan inefi siensi terjadi karena ada monopoli yang dilakukan oleh pihak koperasi yang membawahi para pekerja. Akibatnya, biaya bongkar muat di pelabuhan menjadi tidak terkontrol dan berdampak pada tingginya biaya logistik. “Kalau dihitung-hitung kita bisa hemat sampai Rp10 triliun per tahun kalau ini dibenahi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan membuat format baru agar monopoli tersebut tidak terjadi lagi. Kemenko bidang Kemaritiman sudah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas menyusun format baru dan akan dipaparkan pekan ini. Luhut menegaskan format koperasi tetap akan dipertahankan. Namun, dia akan mengatur agar sistem pengupahan bisa lebih adil dan proses bongkar muat bisa lebih produktif.

Format baru tersebut akan diterapkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Dia optimistis aturan baru itu akan mampu meningkatkan efi siensi di pelabuhan. Pada 29 Desember 2016, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengirimkan surat kepada Kemenko bidang Kemaritiman perihal penataan dan pengelolaan TKBM di pelabuhan.

Dalam surat bernomor 108/1/10 PHB itu menyebutkan pengelolaan TKBM saat ini dilakukan oleh Koperasi TKBM sebagai satu-satunya pengerah jasa TKBM di pelabuhan berdasarkan

INDONESIA SHIPPING TIMES

SKB Menhub dan Menaker No. IM 2/HK 601/ PHB -89.INS.03/Men/89 tanggal 4 Juli 1989.

Pemusatan itu menyebabkan praktik monopoli di bidang pengerahan TKBM. Praktik monopoli menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pengguna jasa mengingat koperasi dinilai cenderung memaksa atau menekan pemilik barang membayar upah bongkar muat sesuai kehendaknya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan Sugito membantah adanya tudingan dugaan monopoli di bidang pengerah jasa TKBM. Dia juga menolak rencana penataan SDM TKBM jika rencana tersebut justru mendorong adanya wadah lain selain koperasi dalam pengelolaan dan penyediaan TKBM di pelabuhan.

TRANSSHIPMENT PRIOK Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji menerapkan konsep alih muat barang (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Masukannya harus bikin transshipment di Tanjung Priok, Minggu depan akan saya putuskan,” katanya, Jumat (17/2).

Pada awal Maret 2017, penataan TKBM akan dilakukan bukan hanya di Pelabuhan Tanjung Priok tetapi juga di Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Emas, dan beberapa pelabuhan lain.

Elvyn G Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan untuk mengefi sienkan TKBM. “Akan di-review lebih lanjut.

Review-nya diharapkan bisa baik bagi semua pihak di pelabuhan, bagi pekerja, bagi koperasi, namun keputusannya tadi membentuk Pokja ,” tegasnya. Nantinya, Pokja tersebut akan merumuskan standarisasi bongkar muat di setiap pelabuhan milik Pelindo I, II, III dan IV. Dia mengatakan rumusan dari Pokja bisa selesai dalam satu pekan ini.*** | BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN | Senin 20 Februari 2017

11

Hanjin Pailit

Korea Selatan Alami Defisit Neraca Pembayaran Pelayaran US$500 Juta

Pailit Sebelumnya diberitakan, perusahaan pelayaran Hanjin yang merupakan pelopor usaha pelayaran Korea akhirnya diputuskan bankrut oleh Pengadilan Distrik Seoul hari Jumat (17/2/2017).

Hanjin telah menjalani proses penyelamatan selama ini dan menjual aset-aset penting, namun pengadilan memutuskan lebih untung menutup usaha daripada melanjutkannya.

Hanjin didirikan pada tahun 1977, dan memimpin bidang usaha pelayaran Korea Selatan selama 40 tahun dengan posisi ke-7 terbesar di dunia.

12

Senin 20 Februari 2017

foto: corvusenergy.com

K

OREA Selatan mengalami defisit neraca pembayaran bidang transportasi pelayaran tahun lalu sebesar 500 juta dolar. Defisit neraca transportasi pelayaran terjadi pertama sejak statistik terkait dibuat pada tahun 2006.

Berdasarkan statistik perdagangan jasa dalam neraca pembayaran Bank Sentral Korea, neraca transportasi pelayaran tahun lalu, termasuk layanan pos, layanan pelabuhan, dan lainnya tercatat 530,6 juta dolar.

Selama ini Korea Selatan tidak pernah mengalami defisit neraca pembayaran, bahkan jumlahnya meningkat dari 1,7 miliar dolar tahun 2006 menjadi 70 miliar dolar di tahun 2012.

Akan tetapi, pelemahan bisnis pelayaran di dunia membuat volume surplus berkurang dan baru tahun lalu kembali defisit.

Selain itu, kasus perusahaan pelayaran terbesar Korea, Hanjin yang akhirnya menyerah setelah proses penyelamatan, hal ini memberikan pengaruh paling besar.

Keadaan seperti saat ini diperkirakan sulit membuat surplus di bidang usaha perlayaran di tahun ini.

Namun demikian, perusahaan ini mengalami kerugian sejak tahun 2001 dan meminta proses penyelamatan ke pengadilan pada bulan Agustus tahun 2016 karena tidak berhasil mendapatkan dana bantuan tambahan dari kelompok kreditor.

Keputusan pengadilan tersebut membuat Korea Selatan menjadi negara pelayaran menengah. Secara nyata kemampuan pengangkutan peti kemas Korea pada tahun lalu, sebelum Hanjin menjalani proses penyelamatan, berkurang sebanyak 50%.

Prospek bidang pelayaran Korea Selatan tidak cerah karena volume pengangkutan laut berkurang akibat pelemahan ekonomi dunia dan persaingan ketat di bidangnya.

Untuk membantu bidang usaha pelayaran, pemerintah akan menyuntikkan anggaran sebesar 6,5 triliun won, namun perlu penanggulangan yang mendasar dan jangka panjang.*** | KBS.CO.KR |

INDONESIA SHIPPING TIMES