INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 148• Vol IX • Selasa,
20 Juni 2017
BELUM SIAP, ICS SETUJU IMPLEMENTASI KONVENSI AIR BALLAST DITUNDA
DI PELABUHAN KETAPANG, MENHUB INGATKAN SOAL LASHING
ANTISIPASI ANTRIAN KENDARAAN DI PELABUHAN, INI YANG DILAKUKAN ASDP
HINGGA MEI 2017, ARUS PETI KEMAS PELINDO III MELONJAK
SOAL TUDINGAN MONOPOLI KPPU, BOS AP I SEBUT KURANG TEPAT
01
Mudik Tahun Depan, Menhub Optimis Pengguna Transportasi Laut Meningkat foto: detik.com
M
ENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai jumlah pertumbuhan penumpang kapal laut pada masa angkutan lebaran tahun 2017 relatif sama dengan tahun 2016. Untuk itu Menhub punya strategi tersendiri untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mudik dengan menggunakan angkutan laut. Dijelaskan Menhub terdapat tiga hal penting yang harus ditingkatkan agar angkutan laut menjadi angkutan pilihan pemudik ke depan. “Ada tiga hal yaitu safety, security, dan level of service mesti ditingkatkan,” kata Menhub usai meninjau Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu lalu (17/6). Dijelaskan Menhub pemenuhan aspek keselamatan atau safety harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, “safety harus disiplin, kalau enggak disiplin enggak bisa,” ujar Menhub. Terkait aspek keamanan menurut Menhub sangat perlu untuk menggandeng unsur TNI dan Polri agar keamanan penumpang angkutan laut lebih terjamin.
Lanjutnya, Menhub berharap operator angkutan laut juga dapat meningkatkan pelayanan atau level of service terhadap penumpang angkutan laut. Dengan tiga hal ini Menhub yakin moda angkuta laut akan populer di masyarakat, dengan begitu akan terjadi pertumbuhan penumpang pada moda ini. “Level of service kita meminta PT Pelni dan PT ASDP untuk meningkatkan diri, Insya Allah tahun depan lebih populer,”
ungkapnya. Terkait harga tiket Menhub menilai harga tiket angkutan laut masih kompetitif. Pihaknya berjanji akan memberi sanksi bagi operator kapal yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saya kira kompetitiflah, seperti tadi saya cek ongkos kapal laut Balikpapan-Surabaya itu Rp 400 ribu, saya kira kan enggak ada pesawat harga segitu, kapal ditambah jalan-jalan lagi. Batas atas batas bawah kira-kira 30 persen, kita kasih peringatan,” tegasnya. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah total pemudik pada tahun 2017 mencapai 19 juta pemudik dimana 4,5 juta pemudik diprediksi akan menggunakan moda angkutan udara. Angka ini adalah yang paling besar dibandingkan dengan moda angkutan lainnya. Di sisi lain jumlah pengguna angkutan pribadi dikatakan Menhub juga akan mengalami pertumbuhan yang cukup besar hingga 10 persen.*** | DEPHUB.GO.ID |
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Selasa, 20 Juni 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Di Pelabuhan Ketapang, Menhub Ingatkan Soal Lashing
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: tribunnews.com
D
ALAM pemantauannya di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (17/6), Menhub Budi Karya Sumadi langsung mengecek Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Dewana Dharma yang akan berangkat ke Gilimanuk. Ia langsung mengecek area parkir kendaraan yang terletak di bagian dasar kapal, untuk memastikan seluruh kendaraan telah di-lashing. Ia mengingatkan kembali agar operator kapal penyeberangan selalu me-lashing atau mengikat kendaraan yang akan diseberangkan ke Gilimanuk. Ini harus dilakukan agar kendaraan stabil ketika ada gelombang tinggi dan cuaca buruk. “Saya ingatkan lagi operator kapal ro-ro agar me-lashing kendaraan sebelum kapal diberangkatkan ke Gilimanuk, untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar. Kendaraan yang tidak di-lashing dapat mengganggu stabilitas kapal dan bisa terjadi benturan,� ujar Menhub Budi. Menhub juga mengingatkan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk, untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kapal yang akan diberangkatkan. Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena termasuk pelabuhan penyeberangan tersibuk kedua di Indonesia, setelah Merak Bakauheni. Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Arief Muljanto mengatakan jumlah penumpang dan kendaraan pada angkutan lebaran 2017 yang akan melalui Ketapang dan Gilimanuk diprediksi meningkat 5 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, jumlah penumpang tahun 2016 sebanyak 53.916 orang, tahun 2017 diperkirakan 56.612 orang; jumlah kendaraan roda 2 tahun 2016 sebanyak 10.193 unit, tahun 2017 diprediksi 10.703 unit; jumlah kendaraan roda 4 tahun 2016 sebanyak 5.772 unit, tahun 2017 diperkirakan 6.008 unit.
Sedangkan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk: jumlah penumpang tahun 2016 sebanyak 77.164 orang, tahun 2017 diperkirakan 81.022 orang; jumlah kendaraan roda 2 tahun 2016 sebanyak 20.314 unit, tahun 2017 diprediksi 21.330 unit; jumlah kendaraan roda 4 tahun 2016 sebanyak 7.277 unit, tahun 2017 diperkirakan 7.641 unit. Untuk menampung lonjakan penumpang tersebut, menurut Arief, pihaknya telah menyiapkan 50 unit kapal penyeberangan. Dari jumlah tersebut, 47 unit kapal siap guna operasi dan 3 unit kapal tidak siap masuk lintasan. Untuk jumlah kapal yang beroperasi setiap hari pada saat padat adalah 32 unit, sedangkan yang 15 unit sebagai cadangan. Usai dari pelabuhan Ketapang, Menhub Budi menyempatkan diri menyambangi pos perlintasan sebidang kereta api di sekitar jalan Brawijaya, Banyuwangi. Disana Menhub memberikan arahan, motivasi, sekaligus memberikan bingkisan lebaran kepada 10 petugas penjaga pintu perlintasan sebidang. Turut hadir dalam kunjungan ke Banyuwangi, Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, dan Dirut ASDP Faik Fahmi.*** | DEPHUB.GO.ID | Selasa, 20 Juni 2017
03
foto: borneonews.com
Fenomena Baru, Pemudik Di sini Beralih ke Kapal Laut
K
ENAIKAN harga tiket pesawat yang bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari harga normal, membuat sejumlah masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman beralih ke kapal laut. Pantauan media ini di loket penjualan tiket kapal Pelni, Jumat (16/6), terlihat antrean masyarakat. Menurut Tajudin, warga Markoni, karena mahalnya harga tiket pesawat membuat dirinya harus mudik dengan kapal laut. “Baru lagi ini saya beli tiket kapal setelah terakhir saya mudik menggunakan kapal lima tahun lalu,” ujarnya. Dia mengaku harga tiket pesawat tujuan Balikpapan saja, sudah mencapai Rp 1,5 juta. Itu pun, lanjutnya, sudah tidak ada lagi yang menjual. Karena sudah mengagendakan untuk berlebaran di kampung halaman, Tajudin pun mau tidak mau harus membeli tiket kapal. Guruh DS, Kepala Operasional PT PELNI Cabang Tarakan, mengatakan lonjakan calon penumpang terpantau sejak Senin (12/6). Ba-
04
Selasa, 20 Juni 2017
nyaknya masyarakat yang mudik menggunakan kapal laut, lanjutnya, karena belum adanya tambahan armada penerbangan dan melonjaknya harga tiket pesawat. “Tapi lonjakan (penumpang kapal) tidak terlalu signifikan dibandingan tahun lalu,” akunya. Ditambahkan, untuk penjualan tiket pihaknya tidak menjual secara bebas atau tidak jorjoran karena terkait kuota penumpang. “PT Pelni mengutamakan kenyamanan penumpang yaitu satu tempat tidur satu orang,” ungkapnya. Sejauh ini, tiket kapal beberapa daerah tujuan telah habis. Namun berdasarkan surat dari Wali Kota Tarakan yang ditujukan kepada KSOP Tarakan dan Pelni untuk penambahan kuota pelayaran, maka ada penambahan ke beberapa daerah tujuan. “KM Lambelu untuk tanggal 16 (Juni) dan KM Bukit Siguntang tanggal 20 (Juni) untuk tujuan Parepare, Makassar dan Baubau,” sebutnya.*** | PROKAL.CO |
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: inaport4.co.id
Pelindo IV Kembali Tebar Sembako Jelang Lebaran
M
ASIH dalam suasana Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H, PT Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar kembali membagikan sembako yang didistribusikan oleh Kantor Pusat PT Pelindo IV. General Manager Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru mengatakan bahwa kegiatan membagikan sembako diberikan kepada para tenaga kerja bongkar muat, pedagang kaki lima, dan outsourcing seperti tenaga kebersihan di lingkup Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Paotere, sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian Perseroan kepada sesama. “Tiga bahan dasar yang dibagikan ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi tiap rumah tangga. Diharapkan, dengan paket ini dapat membantu meringankan kebutuhan saudara-saudara yang selama ini sudah bersama dan bekerja bersama di dalam Pelabuhan Makassar, termasuk yang berada di kawasan Pelabuhan Paotere,” kata Aris. Sebanyak 1.678 paket sembako dibagikan
INDONESIA SHIPPING TIMES
tahun ini yang berisi beras 5 kg, minyak 2 liter dan gula pasir 2 kg. Salah satu penerima sembako, Mardiana Daeng Tarring yang tinggal di Kecamatan Tello, Makassar. Dia bertugas di bagian kebersihan pelabuhan sejak 2006 dan memiliki 3 orang anak. Mereka sekeluarga sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan Pelindo IV. “Alhamdulillah, ini tahun ketiga kami mendapatkan bantuan dari Pelindo IV,” ucap Mardiana. Pembagian paket ini berlangsung di ruang rapat We Care Lantai 2 Cabang Makassar, di mana paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh GM Cabang Makassar, disaksikan Sekretaris Perusahaan, Iwan Syarifuddin dan Senior Manager SDM, Ikrar Saimun mewakili BOD Perseroan. “Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung menyampaikan salam hangat untuk saudara semua dan memohon maaf karena tidak dapat hadir. Bantuan ini merupakan program Bina Lingkungan yang berasal dari laba perusahaan yang disisihkan. Kami berharap, bantuan ini bermanfaat dan mohon dukungan dan doa dari saudara semua, kiranya Perseroan dapat terus tumbuh dan meningkat labanya. Dengan demikian bantuan yang disalurkan juga dapat bertambah jumlahnya,” ujar Sekretaris Perusahaan, Iwan Syarifuddin di hadapan para penerima paket sembako.*** INAPORT4.CO.ID Selasa, 20 Juni 2017
05
IPC Sediakan 382 Trip Bus Mudik Gratis ke 16 Kota di Jawa dan Sumatra foto: oceanweek.com
P
T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II / Indonesia Port Corporation (IPC) pada momen lebaran tahun ini menghadirkan program IPC Group Mudik Gratis 2017 dengan 382 trip PP (pulang-pergi) menggunakan bus untuk diantarkan menuju 16 kota tujuan di Jawa dan Sumatra. Direktur Utama PT Pelindo II / IPC Elvyn G. Masassya mengatakan salah satu program unggulan IPC pada Lebaran 2017 itu akan mengangkut sebanyak 19.200 orang penumpang ke 14 kota di Pulau Jawa dan 2 kota di Pulau Sumatra. Sejumlah kota tersebut antara lain Solo, Purwokerto, Pacitan, Jogjakarta, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tegal, Brebes, Padang dan Palembang. “Para peserta IPC Group Mudik Gratis 2017 itu akan diberangkatkan pada Kamis (22/6) dan kembali ke Jakarta Jumat (30/6),” ujarnya, Senin (19/6). Selain itu, IPC juga berbagi melalui Program Safari Ramadhan, Paket Bingkisan Ramadhan BUMN Hadir Untuk Negeri, Pasar Murah, Ta’jil Ramadhan, dan Paket Tanda CINTA. Safari Ramadhan merupakan program yang diselenggarakan mulai 29 Mei - 25 Juni 2017 di 13 cabang pelabuhan yang dikelola IPC. Pada
06
Selasa, 20 Juni 2017
kesempatan itu juga diberikan 1.300 tanda cinta IPC untuk anak-anak, santunan Kaum Dhuafa, dan pensiunan pekerja Pelindo II di masingmasing cabang. Lalu, penyediaan 2000 Ta’jil Ramadhan gratis bagi penumpang yang melakukan debarkasi maupun embarkasi di seluruh cabang yang memiliki terminal penumpang, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pontianaj, Jambi, dan Tanjung Pandan. Pada 13 Juni 2017, IPC juga turut sukseskan salurkan 200.000 paket bingkisan ramadhan berisi sembako sebagai wujud implementasi program BUMN Untuk Negeri Kemen BUMN serentak di 100 titik di Jabodetabek. Disamping itu juga ada program pasar murah dengan menjual 15.000 paket berisi sembako, seperti minyak gula, beras, seharga Rp200.000 cukup ditebus dengan Rp50.000 di 12 wilayah operasi IPC. “Seluruh kegiatan itu dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi masyarakat dan dapat semakin mempererat hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder di tiap wilayah operasi IPC,” ujarnya.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Antisipasi Antrian Kendaraan di Pelabuhan, Ini yang Dilakukan ASDP foto: merdeka.com
P
T ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapannya dalam melayani penyeberangan kendaraan selama periode mudik hari raya Idul Fitri 1438 H. Beberapa terobosan pun dilakukan oleh ASDP untuk mengatasi antrian kendaraan di pelabuhan. Direktur Utama ASDP Faik Fahmi menjelaskan, hingga Minggu (18/6/2017), pihaknya memantau sudah ada peningkatan kendaraan yang menyeberang sebesar 15 persen. Pihaknya memprediksi, peningkatan lalu lintas kendaraan yang menyeberang akan terjadi hingga puncaknya pada H-4 dan H-3 Lebaran. “Kalau di penyeberangan itu persoalannya terkait bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan,” kata Faik dalam diskusi Teras Kita di Jakarta, Minggu petang. Faik menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan pengoperasian secara berjadwal. Ia menjelaskan, hanya kapal-kapal besar yang akan dioperasikan pada periode puncak atau peak period. Ia memberi contoh, di Pelabuhan Merak,
INDONESIA SHIPPING TIMES
Banten, periode puncak penyeberangan adalah setelah pukul 21.00 hingga menjelang subuh. Dengan demikian, pada periode tersebut ASDP mempersiapkan kapasitas besar. “Saya prediksikan kalau kami bisa persiapkan kapasitas per jamnya bisa 4.000 kendaraan, insya Allah tidak ada penumpukan di pelabuhan,” ujar Faik. Selain itu, permasalahan lain adalah keterbatasan jumlah kapasitas di pelabuhan. Faik mengungkapkan, Pelabuhan Merak hanya bisa menampung sekitar 6.000 kendaraan. Oleh karena itu, ASDP menyiapkan 5 buffer zone yang masing-masing bisa menampung 1.800 kendaraan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal penyeberangan. Terobosan lainnya adalah dengan pemberlakuan sistem penjualan online. Sebelumnya, kata Faik, pengguna jasa tidak tahu seberapa lama mereka harus menunggu sebelum akhirnya bisa menyeberang setelah sampai di pelabuhan yang ternyata antriannya sudah panjang. “Sekarang dengan sistem online mereka bisa prediksi bisa menyeberang jam berapa. Per hari ini sudah ada 10.000 transaksi,” ujar Faik. ASDP juga melakukan pengaturan terhadap dermaga dengan memberlakukan pembatasan waktu sandar. Setiap kapal hanya bisa sandar di dermaga selama 45 menit dan ada petugas penghitung waktu. “Ada countdown timer. Setelah 45 menit (kapal) harus jalan,” tutur Faik.*** KOMPAS.COM | SAKINA RAKHMA DS Selasa, 20 Juni 2017
07
Kata DPR, Manajemen PT Pelindo II Perlu Ditata Lebih Baik foto: tribunnews.com
W
AKIL Ketua Pansus Pelindo II DPR Teguh Juwarno, mendorong Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo II) bisa lebih baik penangananya dalam menata tata kelola managemen perusahaan. Hal tersebut di ungkapkan setelah tim Pansus Pelindo II meninjau langsung pelabuhan, menurutnya pelabuhan teluk bayur masih diperlukan penataan yang lebih baik. “Saya menginginkan perbaikan secara lebih serius untuk bisa menigkatkan kualitasnya,” ujarnya saat mengunjungi Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Kamis (15/6/2017). Kepada Tim Pansus Pelindo II, manajemen Pelabuhan Teluk Bayur menjelaskan bahwa kapasitas bongkar muat peti kemas pertahunnya baru bisa trealisasi 34 hingga 35 persen. Melihat kondisi ini, Tim Pansus berharap kapasitas bongkar muat itu harus ditingkatkan. Untuk itu saya meminta agar di pelabuhan ini mempunyai tata kelola yang baik yang didukung peningkatan managemen yang baik pula. “Saya meminta komitmen managemen untuk bisa memberikan tata kelola yang baik di Pelabuhan Teluk Bayur ini,” pintanya. Dilihat dari sejarah ungkap politisi dapil Jawa
08
Selasa, 20 Juni 2017
Tengah IX pelabuhan di sini adalah pelabuhan konvensional, umurnya sudah puluhan tahun, yang menjadi kebanggaan masyarakat Padang. Hal senada di sampaikan Anggota Pansus Pelindo II Jhon Kenedy Azis terkait pengelolaan di Teluk Bayur, menurutnya sangat menyedihkan bagaikan gudang sangat kurang teratur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, “Saya meminta kepada manajemen Pelindo II supaya tata kelola ruangnya agar dirapikan sehingga tertata dengan baik,” ucapnya. Politisi Golkar ini menambahkan, walaupun di pelabuhan ini tidak ada pelabuhan angkutan penumpang, tetapi di sini ada pelabuhan curah, peti kemas dan pelabuhan cair. Yang perlu di perhatikan keindahanya, kebersihan, visualnya harus tetap terjaga. Direktur Tehnik Informasi Dani Rusli menjelaskan tentang gambaran kegiatan di pelabuhan Pelindo II mencakup 12 pelabuhan diantaranya layanan Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat Di setiap pelabuhan, kata Rusli ada empat terminal yaitu curah cair, peti kemas, general cargo, curah kering. Di tambahkan pelabuhan Telukbayur mempunyai luas lahan 95 Hektar panjang dermaga 1.350 meter dan bisa menampung peti kemas sebanyak 6.000 hingga 30.000 meski kedalamannya sangat rendah. “Kami managemen sedang membangun perbaikan atau peremajaan dermaga dengan nilai investasi senilai 100 Miliyar, untuk peningkatan kapasitas,” tutupnya.*** TRIBUNNEWS.COM | DPRRI.GO.ID
INDONESIA SHIPPING TIMES
Hingga Mei 2017, Arus Peti Kemas Pelindo III Melonjak foto: beritatrans.com
A
RUS peti kemas di seluruh terminal yang dimiliki Pelindo III tercatat mengalami peningkatan. Terminal peti kemas Pelindo III tersebar di Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Sampit, Bima, Maumere, Kumai, Batulicin, dan Kupang. Manajer Humas Pelindo III Widyaswendra mengatakan arus peti kemas sampai dengan Mei 2017 sebanyak 2.016.730 TEUS. Angka itu naik enam persen dari jumlah peti kemas tahun lalu sebesar 1.903.229 TEUS. Jika dihitung secara boks maka arus petikemas sampai Mei 2017 sebanyak 1.633.250 boks, atau naik 5 persen dibandingkan Mei 2016 sebesar 1.556.991 boks. “Realisasi arus peti kemas Mei 2017 sudah mencapai 41 persen dari target sampai akhir tahun 2017 yang mencapai 4.877.742 TEUS atau 3.983.637 box,” kata Wendra kepada wartawan di Surabaya, Senin (19/6). Jumlah arus peti kemas sampai Mei 2017 tersebut terdiri atas arus peti kemas internasional sebesar 881.108 TEUS atau naik delapan persen dari tahun lalu yang sebesar 817.754 TEUS. Sedangkan arus peti kemas domestik mengalami kenaikan sebesar lima persen dari tahun lalu yang sebanyak 1.085.475 TEUS men-
INDONESIA SHIPPING TIMES
jadi 1.135.622 TEUS. Secara boks, arus peti kemas internasional sampai Mei 2017 sebanyak 600.182 box atau naik 7 persen dibandingkan Mei 2016 yang sebesar 562.120 box. Arus peti kemas domestik sampai Mei 2017 mencapai 1.033.068 box atau naik 4 persen dari Mei 2016 yang mencapai 994.871 box. “Artinya, ada peningkatan arus yang cukup tinggi di semua pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo III ( Persero). Hal ini disebabkan karena faktor peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk dua bulan sebelum adanya Hari Raya Lebaran,” ujar dia. Faktor lainnya, Wendra menyebutkan, adanya prediksi arah kebijakan paket ekonomi pemerintah sudah mulai bisa dijalankan secara efektif. Kepala Humas PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) M Soleh mengatakan pada momen Lebaran selalu terjadi penurunan aktivitas cukup signifikan. Penurunannya mencapai 10-15 persen dibandingkan hari-hari biasa. “Karena importir banyak melakukan importasi sebulan sebelum puasa,” kata Soleh di Surabaya, pekan lalu. Soleh menyebut, rata-rata aktivitas bongkar muat peti kemas di TPS mencapai 100 ribu TEUS per bulan. Kapasitas lapangan penumpukan di TPS mencapai 2,2 juta TEUS per tahun. Meskipun dua pekan pada Lebaran kendaraan kontainer dilarang melintas di jalan, lapangan penumpukan TPS masih bisa menampung peti kemas. “Dengan adanya peraturan pemindahan kontainer lebih dari tiga hari atau dwelling time, lapangan kita terisi sekitar 40 persen. Tidak mungkin over,” ucap Soleh.*** REPUBLIKA.CO.ID | BINTI SHOLIKAH Selasa, 20 Juni 2017
09
Dukung Operasional, Pelindo III Bakal Datangkan 15 Kapal Terbaru foto: banjarmasinpos.co.id
S
ESUAI pengembangan kawasan maritim di Indonesia, ada lima pelabuhan yang prioritas ditingkatkan pelayanannya. Lima pelabuhan itu di Banjarmasin, Sampit (Kalteng), Kupang (NTT), Tanjung Mas (Jateng) dan Tanjung Perak (Jatim). Hal itu disampaikan Direktur SDM Pelindo III, Toto Heliyanto, pada Safari Ramadhan Direksi Pelindo III yang diisi buka puasa bersama pegawai dan stakeholder pelabuhan Banjarmasin di Hotel Aria Barito, Kamis (15/6/2017). “Peralatan mekanis modern pada 2017 ini terus ditambah. Mengatasi permasalahan logistik dari dua crane sudah bertambah enam crane baru. Selain itu 15 kapal tunda baru modern terbaru di Indonesia yang datang pada Oktober ini,� jelasnya. Seperti diketahui, keberadaan kapal tunda yang siap beroperasi merupakan kebutuhan vital dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Dalam jasa kepelabuhanan, kapal tunda
10
Selasa, 20 Juni 2017
berfungsi untuk mendorong kapal yang hendak bersandar di dermaga maupun menarik kapal keluar dari dermaga. Saat ini jumlah kapal tunda milik Pelindo III mencapai 21 kapal. Sedangkan kapal tunda baru itu dimaksud telah memenuhi standar minimal pelayanan kapal yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Daya atau kekuatan kapal masing-masing 2 unit (2x2400 HP), 4 unit (2x1800 HP), 6 unit (2x1500 HP), 3 unit (2x1000 HP). Kapal-kapal tersebut selanjutnya diberi nama KT Jayanegara yang mengacu pada nama raja di era kerajaan Majapahit. KT Jayanegara dilengkapi dengan teknologi terbaru di kelasnya. Keberadaan KT Jayanegara akan membantu operasional beberapa kapal tunda yang sudah ada sebelumnya yakni kapal tunda seri Bima, Anggada, Anoman, dan Subali.*** TRIBUNNEWS.COM | SALMAH
INDONESIA SHIPPING TIMES
Kasus Monopoli, Bos Angkasa Pura I Sebut Keputusan KPPU Kurang Tepat foto: suaramerdeka.com
D
IREKTUR Utama PT Angkasa Pura (AP) I Danang S Baskoro mengungkapkan bahwa keputusan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai PT Angkasa Pura Logistik monopoli di Bandara Hasanuddin, Makassar. “Kalau boleh menyampaikan, keputusan KPPu ini kurang tepat, karena kami mengelola dua terminal yakni penumpang dan kargo plus pos,” ujar Danang di Jakarta, Senin (19/6/2017). Dia menegaskan, mengelola kargo pos udara internasional itu, tidak dapat uang. Hal itu lantaran pihaknya kebanyakan menerima kiriman pos luar negeri bukan dalam negeri. “Karena yang memeroleh uang dari perangko ya dari negara asal, kecuali sebaliknya, bila kita yang mengirim dari Indonesia maka buat kita,” tutur Danang. Keputusan KPPU dianggap pihaknya prematur dan bisa saja mereka banding ke Pengadilan Negeri (PN). Danang mengklaim bahwa apa yang dilaku-
INDONESIA SHIPPING TIMES
kan AP I menyangkut keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan dalam menjalankan peraturan. “Kita ada berapa banyak atau sedikit barang pos yang harus diantar, maka kami salurkan tanpa menunda-nunda,” ungkap Danang. Ditambahkannya, bila swasta yang mengelola kargo pos, maka akan berorientasi pada komersil. Misalnya saja bila ada barang pos yang sangat sedikit, belum tentu mereka mau langsung mengantar, bisa saja ditumpuk dulu dengan alasan ekonomi. “Kalau kami berprinsip first come first out, jadi tidak ada yang ditumpuk-tumpuk namun langsung disalurkan,” pungkas Danang. Sebelumnya diberitakan KPPU menghukum PT Angkasa Pura Logistik dengan membayar denda Rp6.551.558.600 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.*** BERITATRANS.COM | NAOMY Selasa, 20 Juni 2017
11
Wah, Freight Container Domestik dan Internasional Naik 10-15 Persen foto: isl.com
T
ARIF angkut kontainer atau freight dipastikan bakal naik 10 sampai 15 persen untuk domestik dan internasional, menyusul terus membaiknya perekonomian nasional dengan tingkat pertunbuhan 5,1 persen. Kenaikan tarif jasa kontainer ini tidak bisa dihindari setelah tidur panjang akibat persaingan kurang sehat antar perusahaan pelayaran dan faktor supply and demand. Pelaku usaha menilai, kenaikan 10 sampai 15 persen itu tidak besar, hanya menyesuaikan pasar dan kebutuhan operasional. Karena sebelumnya pun harga sampai dibanting habis tapi harga barang tidak turun bahkan terus naik. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, wajar kalau ada kenaikan freight container karena memang sudah lama tidak ada penyesuaian. Besarannya juga tidak memberatkan pelaku usaha atau pemilik barang. “Memang ada rencana itu, tapi tidak besar paling hanya 10 sampai 15 persen saja,” jelasnya. Penyesuaian ini diperlukan agar semua pelaku usaha bisa terus hidup dan bertahan. Jangan sampai terjadi kolap massal yang dampaknya sangat besar terhadap perekonomian. “Saya kira wajarlah, kan kita tahu sebelumnya, jadi kalau sekarang naik itu artinya untuk menyelamatkan semua pihak agar bisa hidup,”jelasnya. Tidak ada pengaruhnya antara freight container dengan daya beli masyarakat atau harga di pasaran. Seberapa besar-pun tarif diturunkan, tidak akan berpengaruh dengan nilai jual produk di pasaran.
12
Selasa, 20 Juni 2017
Seperti diketahui, kecenderungan freight domestik yang mengalami penurunan biasanya terjadi di rute gemuk, seperti Tanjung Priok-Belawan, Tanjung Priok-Makassar, Tanjung PriokBatam, Tanjung Priok-Pekanbaru, dan Tanjung Priok-Tanjung Perak Surabaya. Contoh penurunan freight yang pernah terjadi sebelumnya , misalnya rute Tanjung Priok Jakarta-Belawan Medan yang sebelumnya Rp.4,5 juta/TEUs (twenty foot equivalent units) turun menjadi berkisar Rp.2,5 juta sampai Rp.3 juta/ TEUs, atau turun 30-40 persen Rute Tanjung Priok-Makassar yang sebelumnya Rp.4,5 juta/ TEUs sempat turun Rp 3 juta/TEUs. Begitupun dengan rute Tanjung Priok-Batam yang sebelumnya Rp.4,5 juta/TEUs saat ini Rp3 juta/TEUs, sedangkan rute Tanjung Priok-Pekanbaru yang sebelumnya Rp.5 juta/TEUs sempat turun Rp3,5 juta/TEUs. Itu adalah conth-contoh penurunan freight untuk pelayaran domestik, yang tidak juga ber[engaruh terhadap penurunan harga-harga di pasaran, bahkan disebukan cenderung naik. Untuk pelayaran internasional juga demikian, tahun lalu sempat turun, pihak pelaaran sengaja menurunkan itu untuk menghadapi persaingan global, yang imbasnya tentu ke freight container. Bahkan tarif peti kemas dari Asia ke Eropa Utara turun rata-rata 23 persen pada hari-hari menjelang akhir pekan ini. Berdasarkan catatan, penurunannya hingga mencapai 332 dolar dolar AS per kontainer 20 TEUs. Ini juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan pelayaran yang cukup besar, tapi harga dipasaran tetap tidak turun meskipun freight sudah diturunkan sampai kandas. Maerks Line, perusahaan pelayaran yang berbasis di Kofenhagen, yang memiliki 15 persen pangsa pasar dunia sempat melaporkan mengalami kerugian 182 juta dolar AS selama tahun 2015. Perusahaan Denmark itu merupakan satu dari lima perusahaan terbesar pengangkutan kargo dari Asia ke Eropa. *** BISNISNEWS.ID | SYAMSURI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Dinas Sosial Aceh Kebanjiran Bawang Merah Sitaan Bea Cukai
B
EA Cukai Aceh menghibahkan 60 ton bawang ilegal sitaan hasil penindakan periode Mei dan Juni 2017 kepada Dinas Sosial di empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Pemerintah Kota Langsa. Bawang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan tim patroli laut Bea Cukai Aceh dengan kapal BC 30005. Bawang sitaan yang terdiri atas 39 ton bawang merah dan 21 ton bawang putih ini diangkut dari Pelabuhan Penang, Malaysia, dengan tujuan Aceh Tamiang dengan kapal motor (KM) Marcopolo berbendera Indonesia, yang dinakhodai MH. Pada saat dideteksi keberadaannya pada Sabtu, 3 Juni 2017, awak KM Marcopolo mencoba melarikan diri dan tidak mengindahkan peringatan petugas. Namun, setelah dilakukan upaya pengejaran, akhirnya kapal berhasil ditangkap dan diamankan di Dermaga Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh Rusman Hadi menuturkan bawang sitaan ini merupakan hasil penindakan tim patroli laut Bea Cukai Aceh, yang tergabung dalam operasi Jaring Sriwijaya. “Mengingat barang ini sangat dibutuhkan masyarakat, kondisinya yang masih baik dan layak dikonsumsi, serta bertepatan dengan momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka bawang ilegal ini kami hibahkan kepada masyarakat Aceh melalui Dinas Sosial. Adapun hibah ini telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Kuala Simpang,” ujarnya. Rusman menambahkan, selama kurun waktu Mei-Juni 2017, saat operasi Jaring Sriwijaya digelar, Bea Cukai Aceh telah tiga kali melakukan penindakan upaya penyelundupan. “Penindakan pertama pada Sabtu 6 Juni terhadap KM Sahabat Jaya I yang dinakhodai D dan mengangkut 1.231 batang bibit pohon kurma ilegal. Kedua, pada Kamis, 18 Mei, atas
INDONESIA SHIPPING TIMES
KM Harapan Tujuh dengan nakhoda M, yang mengangkut 80 batang pohon kurma dengan panjang 8 meter, 5 ton beras, dan 61 kotak makanan kucing. Kedua kapal ini berangkat dari Pelabuhan Satun, Thailand, dengan tujuan Aceh Tamiang. Sedangkan yang ketiga adalah penindakan terhadap KM Marcopolo yang mengangkut 60 ton bawang merah dan putih,” ucapnya. Ketiga nakhoda, D, M, dan MH, menurut Rusman, dijadikan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana penyelundupan impor, yaitu barang yang dimuat tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang dipersyaratkan sehingga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Barang bukti upaya penyelundupan berupa tiga unit kapal, yakni KM Sahabat Jaya I, KM Harapan Tujuh, dan KM Marcopolo, serta barang impor ilegal yang diangkut di dalamnya disita penyidik Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh. Bersamaan dengan pelaksanaan hibah bawang merah dan putih ilegal tersebut, Bea Cukai Aceh juga melakukan pemusnahan setidaknya 1.300 bibit dan pohon kurma serta makanan kucing hasil penindakan atas KM Sahabat Jaya I dan KM Harapan Tujuh. Dalam rilisnya, Rusman menyampaikan, sesuai dengan rekomendasi dari pihak Karantina, bibit dan pohon kurma tersebut berpotensi sebagai media pembawa hama penyakit sehingga harus dimusnahkan dengan cara dipotong, dibakar, dan ditimbun di dalam tanah. Pemusnahan bibit dan pohon kurma ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Balai Karantina Kelas II Kualanamu dan di Dermaga Belawan. Kegiatan pemusnahan ini pun telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Kuala Simpang.*** | TEMPO.CO | Selasa, 20 Juni 2017
13
Seragamkan Persepsi, KKP Sosialisasi Undang-undang Kelautan di Bali
K
EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Jumat (16/6). Kali ini regulasi yang disosialisasikan adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebelumnya, KKP juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Sumatera Selatan; dan Sumatera Utara dengan produk perundangundangan yang berbeda. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dapat dipahami secara baik dan seragam oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Selanjutnya, dengan sosialisasi ini Brahmantya mengharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam permasalahan hukum bidang kelautan dan perikanan. “Penekanan di bidang hukum ini sangat penting karena untuk mencapai clean governance dan good governance diperlukan dasar hukum yang jelas, sehingga seluruh aparatur negara dapat berlaku sesuai aturan hukum. Selain itu, kita juga ingin melihat sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang tengah disusun dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat umum, nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha lain kelautan dan perikanan,” ungkap Brahmantya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Made Gunaja menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Menurutnya, sosialisasi undang-undang perlu dilakukan di setiap wilayah, supaya masyarakat tahu mengenai hukum di wilayahnya. Made berpendapat, ketidaktahuan akan hukum selama ini telah menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pelanggaran hukum.
14
Selasa, 20 Juni 2017
“Kami menyadari, mengupayakan agar semua orang tahu akan peraturan perundangundangan bukanlah hal yang mudah, apalagi pada wilayah yang tingkat pendidikan masyarakatnya berbeda. Dalam rangka sosialisasi UU kelautan dan perikanan di Provinsi Bali, kami menyambut baik, dan terimakasih pada Kementerian, khususnya Pak Dirjen untuk menyelenggarakan kegiatan ini di Provinsi Bali. Informasi ini sangat penting bagi kami, dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kelautan,” tutur Made dalam sambutannya. Indonesia adalah negara dengan laut luas yang menjadi medium pemersatu bangsa. Lautlah yang menghubungkan pulau-pulau menjadi satu, baik secara ekologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dalam satu wadah persatuan Indonesia. Letak geografis yang strategis, menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelautan. Di samping keunggulan letak geografis, sumber daya laut Indonesia mengandung potensi sumber daya hayati dan non hayati yang sangat kaya. Laut telah menjadi tumpuan ekonomi dan pembangunan bangsa Indonesia. Menurut Brahmantya, hingga saat ini, pembangunan kelautan masih menghadapi kendala karena belum ada Undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan sektor di wilayah laut. Kendala tersebut dapat ditemukan baik dalam lingkup perencanan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan guna menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim dalam mewujudkan laut yang lestari serta aman, bagi ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. “Semoga dengan persamaan persepsi dan pemahaman dalam implementasi perundangundangan, nantinya prinsip-prinsip pengelolaan kelautan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai,” pungkas Brahmantya.*** | NEWS.KKP.GO.ID |
INDONESIA SHIPPING TIMES
2018, Truk Logistik Bertenaga Listrik Bakal Wara-Wiri di Eropa foto: alamy.com
F
ORD-WERKE dan Deutsche Post DHL Group berkolaborasi dalam memproduksi kendaraan-kendaraan logistik bertenaga listrik. Selama ini Ford dan Deutsche Post DHL Group telah sukses dengan mendesain dan memproduksi van kecil tanpa-emisi StreetScooter. Kini, kemitraan ini diperdalam dengan rencana perakitan van lebih besar berbasis Ford Transit. Jadwal dimulainya produksi pada Juli 2017, dan sebelum akhir 2018 sekitar 2500 kendaraan listrik akan mendukung pengiriman surat dan logistik dalam kota Deutsche Post DHL Group.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Proyek baru ini menjadi manufaktur terbesar baterai-listrik untuk kendaraan pengiriman medium di Eropa. “Saya menganggap kemitraan ini merupakan dorongan penting lainnya untuk mobilitas elektro di Jerman,” kata Jürgen Gerdes, anggota dewan eksekutif Deutsche Post AG. “Langkah ini menekankan bahwa Deutsche Post adalah pemimpin inovasi. Langkah ini akan meringankan dalam kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami akan terus mengerjakan logistik tanpa emisi karbon!” *** OTONIAGA.COM | INTAN Selasa, 20 Juni 2017
15
Belum Siap, ICS Dukung Penundaan Kovensi Pengelolaan Air Ballast foto: combioasirroso.com
K
AMAR Dagang Pemilik Kapal Internasional, International Chamber of Shipping (ICS), mendukung proposal penundaan pelaksanaan Konvensi Pengelolaan Air Ballast (BWM) untuk kapal-kapal eksisting saat ini. Proposal tersebut diajukan sejumlah negara anggota IMO antara lain Brazil, Cook Island, India, Norwegia, Liberia dan Inggris. Alasan yang diajukan negara-negara tersebut agar punya cukup waktu untuk memperbaiki sistem BWM dalam kurun waktu masa persiapan dua tahun (8 September 2017 sampai 8 September 2019). Seperti diketahui, Konvensi BWM bertujuan untuk mengatasi masalah organisme laut invasif yang memiliki dampak merusak ekosistem lokal yang berasal dari satu satu area ke area lain di tangki pemberat kapal. Konvensi BWM mewajibkan kapal-kapal eksisting untuk memperbaiki sistem yang baru yang disepakati
16
Selasa, 20 Juni 2017
secara global. “Jika proposal ini ini disetujui, maka perusahaan-perusahaan pelayaran akan lebih siap dalam melakukan identifikasi dan juga investasi teknologi untuk kepentingan ekosistem laut,� ujar Sekretaris Jenderal ICS, Peter Hinchliffe. Dalam catatan ICS, implementasi konvensi pengelolaan air ballast dengan standar yang lebih ramah lingkungan ini belum wajib dilaksanakan sampai bulan Oktober 2018, dan akan diimplementasikan penuh pada Oktober 2020 sesuai dengan kode yang baru. ICS juga mengungkapkan kekhawatirannya akan kesiapan galangan kapal yang harus memasang sistem BWM untuk 40.000 kapal dalam waktu yang singkat.*** SEATRADE-MARITIME.COM | MARCUS HAND
INDONESIA SHIPPING TIMES