INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 96• Vol IX • Kamis 20
April 2017
MENHUB AKUI TARIF PELABUHAN INDONESIA LEBIH MAHAL DIBANDING NEGARA TETANGGA
PEMERINTAH SIAPKAN PEMBEBASAN LAHAN PELABUHAN PATIMBAN
JALANKAN RUMAH KITA, PELINDO III KIRIM SEMEN KE INDONESIA TIMUR
PEMKAB GARAP RAPERDA LARANGAN KAPAL MASUK RAJAAMPAT
KUARTAL I 2017, ORDER GALANGAN KAPAL HONG KONG ANJLOK 25%
01
Menhub Akui Biaya di Pelabuhan RI Lebih Mahal dari Negara Tetangga foto: katadata.co.id
P
EMERINTAH berencana memangkas biaya-biaya pelabuhan agar efisien. Pemerintah mengaku, biaya di pelabuhan dalam negeri lebih tinggi dibanding negara tetangga. “Bahwasanya biaya pelabuhan kita itu dianggap tinggi dibanding pelabuhan di dekat Indonesia ini. Oleh karenanya, kita akan mengevaluasi biaya pelabuhan yang terdiri dari beberapa tempat,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Jakarta, Rabu (19/4/2017). Budi Karya mengatakan, salah satu yang dilihat pemerintah adalah kondisi pembiayaan di pelabuhan komersial, seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Contohnya seperti masalah pengenaan biaya operasional kapal pandu dan kapal tunda yang dinilai mahal.
“Kami akan mengevaluasi, apakah benar biaya pandu dan tunda di Priok atau di pelabuhan-pelabuhan kita mahal. Saya sedang evaluasi,” katanya. Lebih lanjut Budi juga mengaku, pemerintah berencana menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan. Supaya dapat menarik minat kapal-kapal besar untuk bersandar di pelabuhan Indonesia. “Yang pasti akan kita turunkan adalah tarif dari kapal-kapal yang besar, itu akan kita turunkan, tidak berbanding lurus dengan jumlah kontainer. Tetapi tuang dan waktu yang digunakan oleh kapal-kapal tersebut, sehingga tingkat efisiensi itu bisa didapat,” kata Budi Karya.*** DETIK.COM | FADHLY F RACHMAN
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Kamis 20 April 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Rute Tanjung Priok-Pelabuhan Panjang Lebih Praktis Pakai Ro-Ro
M
ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan dermaga kapal kapal Rol On Roll Of (RORO) KM Mutiara Timur I dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Pelabuhan Panjang Lampung. Menurut laporan yang diterimanya waktu tempuh Jakarta-Lampung lebih cepat menggunakan kapal RORO. “Kapal RORO merupakan program unggulan Kemenhub dan bersama di sini ada Asosiasi Truk dan Asosiasi Logistik. Bila bicara detail pengirim, menggunakan kapal RORO pelayaran antara pulau (Tanjung Priok-Panjang) praktis dan memberikan tingkat pelayanan yang baik,” ucap Budi, di Dermaga ex Presiden, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (19/4/2017). Budi mengklaim, dioperasikannya kapal RORO, bagi Asosiaisi Truk dan Logistik tent mampu mengefisiensikan biaya distribusi.
INDONESIA SHIPPING TIMES
Di mana kapal RORO mampu satu setengah kali bersaing harganya dibandingkan angkutan lainnya. “Soal harga ini pun akan dievaluasi. Bagaimana membuat biaya pandu dan tunda bisa lebih efisien. Karena itu melalui Dirjen Laut saya tugaskan berbicara dengan Pelindo II bagaiman melakukan sejumlah perbaikan supaya bisa hasilkan biaya yang lebih kompetitif,” tuturnya. Terlepas dari pada harga tersebut, kata Budi, menggunakan kapal RORO mampu membuat waktu angkut barang lebih cepat. Selain itu, bagi supir truk banyak manfaat yang bisa didapat. “Mereka kan bisa lebih menikmati karena kapal ini aman dan nyaman. Kalau soal harga, sudah pasti rute ke Panjang sudah ekonomis saat ini,” tuturnya.*** OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS
Kamis 20 April 2017
03
Pemerintah Siapkan Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban
P
EMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus membantu pemerintah pusat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang. Pelabuhan ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang berada di wilayah Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan progres pembangunan Pelabuhan Patimban mulai signifikan. Pemprov Jawa Barat telah merampungkan penetapan lokasi (penlok) pembangunan Pelabuhan Patimban serta wilayah sekitarnya. “Jumat (14/3) sudah saya selesaikan bersama biro pemerintahan dan kerjasama, dan sekarang sudah selesai. Alhamdulillah draf keputusan penlok sudah ditanda tangani Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) sebelum ke luar negeri. Ditetapkan pengadaan tanah sarana penunjang dan jalan akses ke Pelabuhan Patimban Subang,” kata Iwa, Rabu (19/4). Iwa menyebutkan dari hasil penetapan lokasi yang dilakukan terdapaf lima desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Karenanya setelah penlok dan amdal diselesaikan, pemerintah bersiap mengupayakan pembebasan lahan.
04
Kamis 20 April 2017
“Setelah Panlok dan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) selesai, kemudian langkah berikutnya pembebasan lahan,” ujarnya. Pihaknya dan Pemerintah Kabupaten Subang akan mendata lahan-lahan yang harus dibebaskan. Diharapkan proses ini juga bisa dengan mudah dilakukan. Mengingat, pada proyekproyek besar, pembebasan lahan kerap menjadi masalah utama yang menghambat kelancaran pembangunan. “Kepada semua pihak jangan ada yang mengganggu pembangunan Pelabuhan Patimban, dan jangan ada spekulan tanah yang dapat menghambat proses pembangunan pelabuhan,” kata dia. Iwa menuturkan untuk pembangunan proyek ini, pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan Jepang. Pemerintah Jepang menjadi investor pembangunan Pelabuhan Patimban pun telah menghendaki persyaratan yang diberikan Pemerintah Indonesia. “Untuk tahap awal sudah disiapkan Rp 43 triliun. Saya akan membantu pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan bersama Pemkab Subang,” tuturnya. Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban, ujarnya, dilakukan guna mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelabuhan ini nantinya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, khususnya di Jawa Barat.*** REPUBLIKA.CO.ID | ZULI ISTIQOMAH
INDONESIA SHIPPING TIMES
Desain Detail Pelabuhan Patimban Ditarget Selesai Juni
INDONESIA SHIPPING TIMES
foto: beritatrans.com
P
EMERINTAH menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini. Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengatakan hal itu seiring telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan lokasi (penlok) Pelabuhan yang dimohonkan Kemenhub. “Setelah penlok dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, dilapangan akan diukur lahannya dan mulai dilakukan pembebasan lahan. Secara pararel sedang dibahas penyelesaian desainnya. Targetnya mudah-mudahan Juni ini,” terangnya, Rabu (19/4). Menurutnya setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang, maka proses penyelesaian DED juga akan diselesaikan sesegera mungkin. Pasalnya, kepastian penyelesaian penyusunan dokumen penetapan lokasi dan DED tersebut sangat diperlukan untuk bisa menjamin kepastian keberlanjutan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban. “Proses loan sekarang juga sambil jalan, semua pararel,” ujarnya. Menurutnya langkah terdekat seiring keluarnya Penlok tersebut maka Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dapat segera melakukan proses pembebasan lahannya. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan tersebut hingga mencapai kisaran Rp500 miliar. “Anggaran pembebasan lahannya sekitar Rp500 miliar kalau tidak salah,” tambahnya. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengatakan hal senada, bahwa pararel dengan keluarnya Penlok tersebut, saat ini pemerintah juga terus menyelesaikan proses loan agreement dengan Japan
International Coorperation Agency (JICA). “Habis ini tinggal loan, green book. RTRW ada Penlok ada, AMDAL ada, tinggal jalan,” ujarnya. Pihaknya menargetkan proses loan agreement tersebut dapat selesai pada Juli tahun ini. “Loan tidak perlu tunggu DED selesai. Loan kan ada tahapannya, tapi tergantung Jepang-nya juga, karena mulai tahun anggaran mereka berbeda dengan kita,” ujarnya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang pada 13 April 2017. Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah titik di daerah mana saja yang bakal dijadikan lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban untuk memenuhi kebutuhan lahan proyek strategis nasional itu yang mencapai 372 hektare itu. Sejumlah daerah tersebut antara berada di dua kecamatan, di mana meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya. Kepgub ini juga menekankan pada para pemilik lahan di lokasi yang sudah ditetapkan untuk tidak melepas kepemilikan pada pihak lain.*** BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO Kamis 20 April 2017
05
Pelindo III Catat 28 Kapal Pesiar Sambangi Pelabuhan Benoa
P
ELINDO III Cabang Benoa mencatat jumlah kapal pesiar yang bersandar di dermaga ini pada periode Januari-April sudah sebanyak 28 kapal pesiar dari rencana 71 call kapal. Total penumpang yang diangkut oleh 28 kapal pesiar tersebut sekitar 29.000 orang wisatawan mancanegara. Berdasarkan data Pelindo III Cabang Benoa, kapal pesiar yang bersandar sebagian besar berbendera Bahama, dan Inggris dan ditangani oleh agen kapal Ben Line Agencies. Adapun kapal pesiar terbesar yang bersandar di Benoa adalah Diamond Princess berbendera Inggris dengan panjang mencapai 290 meter dan mengangkut sebanyak 2.600 orang wisman. GM Pelindo III Cabang Benoa Ardy Wahyu Basuki menyatakan optimismenya 71 call kapal pesiar akan seluruhnya bersandar di pelabuhan terbesar di Bali ini. Optimisme itu ditopang dengan upaya Pelindo III membenahi infrastruktur dermaga Benoa. “Kami yakin jika tidak ada perubahan semuanya akan bersandar. Kami juga berusaha memberikan layanan terbaik,” ujarnya Rabu, 19 April 2017. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mencanangkan Pelabuhan Benoa akan menjadi pusat pelabuhan dari kapal pesiar dunia. Untuk mencapai hal tersebut, Pulau Dewata diminta memebenahi masalah infrastruktur pendukung sehingga bisa merealisasikan. “Keunikan dan keindahan alam Bali merupakan daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan un-
06
Kamis 20 April 2017
tuk berkunjung ke Bali. Terlebih saat ini bepergian dengan kapal pesiar sedang berkembang dengan sangat pesat,” ujarnya saat menyambut kapal pesiar Pacific Eden di Pelabuhan Benoa. Dia menilai upaya untuk menjadikan Bali sebagai pusat pelabuhan kapal pesiar masih menyisakan beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti mahalnya biaya berlabuh di Pelabuhan Benoa, mahalnya harga bahan bakar. Selain itu, ketersediaan air bersih serta permasalahan sampah yang sudah menjadi masalah serius mengingat sampah tidak hanya merusak lingkungan namun sudah mengancam kesehatan. Dia mengajak semua pihak untuk bekerja bersama-sama, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahan tersebut, terlebih tahun mendatang Bali telah dipercaya dunia sebagai tempat penyelenggaraan International Monetary Found-World dan World Bank Annual Meeting 2018. “Sudah saatnya kita satukan barisan, bahu membahu, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kabupaten dan kota serta semua pihak bersinergi untuk jadikan Bali pusatnya pelabuhan kapal pesiar sehingga akan memberi nilai lebih bagi pariwisata Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya,” katanya. Presiden Carnival Pasific Eden Mike Drake mengatakan tingkat wisatawan yang berwisata dengan menggunakan kapal pesiar dari tahun ke tahun terus meningkat. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia miliki peluang yang sangat tinggi sebagai daerah tujuan dari perjalanan wisata pesiar tersebut. Untuk itu pihaknya berharap Bali akan terus dapat berbenah diri dengan melakukan perbaikan infrastruktur khususnya pelabuhan Benoa serta mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian kedepannya Bali akan memiliki nilai tambah dan kapal pesiar dunia akan semakin banyak berlabuh di Bali.*** BISNIS.COM | TEMPO.CO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Jalankan Rumah Kita, Pelindo III Kirim Semen ke Indonesia Timur
P
ELINDO III bekerjasama dengan PT Pelni dan Bulog melakukan pengiriman semen sebagai langkah awal untuk menjalankan program Rumah Kita. Pengiriman bahan baku bangunan tersebut dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak ke tiga pelabuhan tujuan yaitu Pelabuhan Kupang, Waingapu dan Rote. Sedikitnya tiga petikemas ukuran 20 feet yang berisi penuh muatan semen diberangkatkan pada Selasa (18/4) dari Terminal Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak. Dirut Pelindo III, Orias Petrus Moedak mengatakan bahwa Rumah Kita diinisiasi untuk meminimalisir disparitas harga untuk itu Rumah Kita ini dijadikan sebagai tempat perdagangan dan penyimpanan barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat guna mengurangi disparitas harga di wilayah Indonesia Timur. “Selain itu juga untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pangan nasional dengan mendekatkan produsen ke konsumen dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” imbuhnya. Untuk kesuksesan program rumah kita, tiga BUMN yang terkait mempunyai fungsi dan tugas masing-masing diantaranya yaitu: Pelindo III akan menyediakan dan menyiapkan tempat perdagangan dan tempat penyimpanan untuk bahan kebutuhan pokok; Menyiapkan rencana lokasi pelabuhan, gudang, fasilitas dan peralatan
INDONESIA SHIPPING TIMES
serta pelayanan jasa kepelabuhanan. Sementara itu, Bulog akan menyiapkan kebutuhan pokok untuk memenuhi komoditas yang diperlukan masyarakat di gudang/tempat penyimpanan; Melakukan pendistribusian bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan; Membayar pelayanan jasa kepada Pelindo III sesuai besaran tarif yang berlaku dan kesepakatan. Dan Pelni akan menyelenggarakan angkutan kapal tol laut guna pendistribusian bahan kebutuhan pokok; Menjamin slot ketersediaan ruang di angkutan kapal tol laut untuk barang Bulog yang sudah terjadwalkan untuk pengiriman; Membayar jasa kepelabunanan dan jasa terkait kepelabuhanan kepada Pelindo III dalam penyelenggaraan angkutan kapal tol sesuai dengan tarif yang berlaku. Vice President Corporate Communication Pelindo III, Widyaswendra menambahkan kapal pengangkut semen untuk program Rumah Kita tersebut direncanakan akan sandar di dermaga multipurpose Pelabuhan Tenau Kupang. “Alat angkat B/M seperti crane juga sudah disiapkan,” jelasnya. “Dari Pelabuhan Kupang, selanjutnya kapal pengangkut petikemas yang berisi semen tersebut akan sandar di Pelabuhan Waingapu dan Rote. Pengiriman semen sejumlah 1500 sack tersebut dengan berat @ 40kg/sack rencananya akan dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 47.500,” pungkasnya.*** MAJALAHDERMAGA.CO.ID | HAMID Kamis 20 April 2017
07
BP Batam Terbitkan Revisi Tarif Pelabuhan Per 25 April
B
ADAN Pengusahaan (BP) Batam akan mengeluarkan revisi dari Peraturan Kepala (Perka) Nomor 17 Tahun 2016 pada 25 April mendatang. Revisi ini akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Berlaku efektif pada 25 April mendatang. Pada revisi Perka nanti, akan merubah tarif labuh tambat di Batam,” kata Staff Ahli Deputi III, Nasrul Amri Latif di Kantor BP Batam, Selasa (18/4). Pada PP Nomor 15 Tahun 2016, jasa labuh tambat untuk kapal kelas utama adalah Rp 1.518 per GT per kunjungan. Sedangkan untuk tarif kapal kelas I adalah Rp 1.452 per GT per kunjungan.”Kami akan merumuskannya dalam satu minggu tentunya dengan berkoordinasi dengan pengusaha di pelabuhan,” tambah Nasrul. Ada sejumlah ketentuan yang akan dibahas lebih lanjut lagi. Contohnya untuk kapal-kapal yang bernaung di pelabuhan rakyat (Pelra) maka akan biaya minimumnya akan diturunkan dan dilepaskan dari konsep Host to Host (H2H). “Namun akan kami definisikan lagi jenis kapalnya. Jikalau ada kapal yang punya GT terlalu besar maka bisa dikategorikan sebagai kapal pelabuhan nasional (Pelnas),” jelasnya. Sedangkan untuk H2H sendiri, nilainya turun dari 125 persen menjadi 120 persen. Deposit ini mengacu pada konsep H2H di Pelabuhan kabil dan akan diberlakukan di sembilan pelabuhan
08
Kamis 20 April 2017
utama di Batam, seperti di Pelabuhan Batuampar. Untuk H2H di pelabuhan lainnya, khususnya terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang dimiliki oleh kebanyakan perusahaan shipyard, Nasrul menjelaskan BP Batam akan melakukan rapat perumusan tarif bersama dengan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang kemaritiman.”Tarif untuk tambat tetap ada karena tetap berada diatas air. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi,” imbuhnya. BP Batam juga akan mempersiapkan loket khusus untuk pengurusan dokumen milik pengusaha pelayaran, namun perihal ini juga masih harus melalui formulasi dengan pengusaha pelayaran. Dan untuk pengusaha pelayaran yang memiliki tunggakan kepada BP Batam, maka instansi pengelola investasi ini menerapkan kebijakan baru. “Mereka harus membayar 40 persen sebagai uang muka. Dan kemudian sisanya diselesaikan dalam enam bulan. Jika tidak sanksi yang akan kami berikan adalah kapalnya tidak bisa keluar,” tambahnya. BP Batam juga akan melakukan upaya sinkronisasi organisasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Lalu bagaimana dengan tanggapan pengusaha pelayaran. Ketua Harian DPC Indonesia National Shipyard Association (INSA) Batam, Suparno mengungkapkan pihaknya akan menunggu realisasi revisi Perka dalam seminggu ini. “BP Batam sudah setuju untuk merevisi Perka Nomor 17 Tahun 2016. Kita akan lihat realisasinya dalam seminggu ini,” ujarnya. Makanya pihaknya akan menunggu dengan sabar realisasi revisi Perka tersebut.”Kita akan tunggu revisi aturan tersebut,” jelasnya.*** BATAMPOS.CO.ID | LEO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pemerintah Godok Raperda Pelarangan Kapal Masuk Raja Ampat foto: google image
P
EMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat disebut-sebut sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelarangan kapal berbadan besar dan kapal pesiar memasuki daerah tersebut. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Raja Ampat, Mohliat Mayalibit, pihaknya menggodok raperda tersebut bersama masyarakat adat. “Kami sedang godok (raperda), dan kami sudah konsultasikannya ke Biro Hukum Papua Barat untuk direvisi,” katanya kepada Jubi di Waisai, ibu kota Raja Ampat, Rabu (19/4/2017). Ia mengatakan, Pemkab Raja Ampat melibatkan masyarakat adat dalam penggodokan peraturan tersebut, sehingga mereka tak merasa terasing di kampungnya sendiri. “Masyarakat adat kami libatkan agar mereka menjaga hak ulayatnya dengan sungguh-sungguh,” katanya. Awal Maret lalu kapal pesiar Caledonan Sky— berbendera Inggris, dengan bobot 4.000-an
INDONESIA SHIPPING TIMES
ton serta panjang kira-kira 90 meter menabrak terumbu karang di kawasan perairan Kri, Distrik Mios Mansar, Raja Ampat, Papua Barat. Diharapkan setelah perda itu nanti disahkan, kapal-kapal besar dan kapal pesiar tak seenaknya memasuki kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang dunia. Setelah dikoreksi, raperda tersebut akan dibawa ke DPRD setempat untuk disahkan menjadi perda. “Namun akan dikaji, yang menjadi porsi-porsi Sayahbandar, Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan,” katanya. Kepala Syahbandar Sorong, Jhoni Silalahi mendukung langkah baik Pemkab Raja Ampat dalam merancang aturan tersebut. Menurut Jhoni pihaknya juga siap memberikan masukan bagi pembahasan raperda yang diusulkan ini sehingga tak bertentangan dengan aturan Kementerian Perhubungan.*** TABLOIDJUBI.COM | NIKO MB
Kamis 20 April 2017
09
Usul Penghapusan Pajak 10% Kereta Api Barang Akan Dibahas
U
SULAN penghapusan pajak pertambahan nilai pada kereta api barang mendapatkan tanggapan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan akan segera dibicarakan dengan Kementerian keuangan. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi (TI) PT Kereta Api Indonesia (KAI) M. Kuncoro Wibowo mengatakan, perusahaan menyampaikan usulan mengenai penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terdapat pada angkutan kereta api barang kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim akan membicarakannya dengan Kementerian Keuangan terkait pajak pertambahan nilai yang terdapat pada kereta api barang tersebut. “[Pembicaraan dengan Kemenko Maritim mengenai] Dukungan KAI untuk angkutan barang. Salah satu concern yang kami infokan adalah adanya PPN 10% untuk angkutan barang dengan kereta, yang kami usulkan untuk dihapus,” kata Kuncoro, Jakarta, Selasa malam (18/4).
10
Kamis 20 April 2017
Terkait dengan PPN sebesar 10%, dia mengatakan, perusahaan sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dia menuturkan perusahaan memerlukan bantuan dari Kementerian koordinator (Kemenko) Bidang Maritim karena memiliki tujuan yang sama, yakni adanya tarif kompetitif sehingga para pelaku usaha mau menggunakan jasa kereta api untuk mengangkut barangnya. Dia melanjutkan, penghapusan PPN 10% yang dikenakan terhadap pengguna kereta api barang dapat meningkatkan jumlah pemilik barang yang akan menggunakan moda transportasi barang berbasis rel tersebut. Hanya saja, paparnya dirinya sulit memprediksi berapa besar peningkatan yang dapat terjadi apabila pemerintah memutuskan untuk menghapus PPN 10% tersebut. Meskipun begitu, paparnya, peningkatan pengguna kereta api barang akan terjadi secara bertahap. “Ini agak susah diprediksi karena kembali lagi forwarder yang punya peran penting di sini,” katanya. Dia menjelaskan, forwarder merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dalam rantai bisnis angkutan barang. Oleh karena itu, ungkapnya, perusahaan juga melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan forwarder selain dengan pemilik barang. “Bahkan kami rencanakan, termasuk, shipping-nya,” katanya.*** BISNIS.COM | YUDI SUPRIYANTO
INDONESIA SHIPPING TIMES
4 Kapal Ro-Ro Disiapkan Angkut Penumpang dan Logistik
K
EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tambahan rute pelayaran Kapal RORO sebagai persiapan angkutan lebaran dengan rute Semarang dan Surabaya. Kapal RORO dimaksudkan mengangkut kendaraan pemudik dan logistik dari Jakarta menujur rute yang sudah ditetapkan. “Kita rencanakan ada beberapa kapal yang ke Semarang dan Surabaya selama lebaran. Ada 4 unit. Kalau Surabaya logistik, dan penumpang ke Semarang,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga ex Presiden, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (19/4/2017). Menurut Budi Karya, masyarakat dapat memilih moda transportasi mana yang pas. Jika menggunakan kapal RORO makan akan mendapatkan manfaat lebih cepat dan lebih hemat. Sayangnya, berapa besaran biaya yang dihemat tidak disebutkan oleh Budi Karya. “Kalau di sini kompetisi dengan kereta dan mobil. Kita cari angka (moda transportasi kompetitif biar lebih hemat dari jalur darat,” ujarnya. Saat melakukan peninjauan dermaga kapal
INDONESIA SHIPPING TIMES
kapal Rol On Roll Of (RORO) KM Mutiara Timur I dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Pelabuhan Panjang Lampung, Budi Karya memperlihatkan bahwa moda transportasi menggunakan jalur laut bisa lebih mendapatkan manfaat. Apalagi dengan dioperasikannya Kapal RORO KM Mutiara Timur I, rute Tanjung Priok-Pelabuhan Panjang Lambaung bisa lebih cepat dan lebih hemat biaya. “Sekarang kita cari modul, cari angka tertentu yang ekonomis. Kalau Panjang ini jelas ekonomis karena harus nunggu dan bayar. Kalau ini kompetisi dengan kereta dan mobil. Kita cari angka kompetitif biar lebih hemat dari jalur darat,” ujarnya. Guna menarik peminat masyarakat agar mau menggunakan Kapal RORO, Kementerian Perhubungan berencana menambah beberapa kapal yang rutenya ke Semarang dan Surabaya. Hal ini sebagai salah satu alternatif moda transportasi Lebaran.*** OKEZONE.COM | FEBY NOVALIUS Kamis 20 April 2017
11
Ekonomi Melambat, DP World Diprediksi Tunda Pengoperasian T4 foto: shipyard-finder.com
M
INGGUAN berita pelayaran, Alphaliner, memperkirakan pengoperasian terminal petikemas raksasa Dubai 4 di Jebel Ali belum tentu dilakukan awal tahun 2018. Perkiraan ini mengacu informasi, hingga saat ini DP World sebagai pemilik dan operator terminal belum pernah mengumumkan pengoperasian terminal peti kemas secara resmi. Padahal, semua fasilitas dan peralatan sudah didatangkan sejak beberapa bulan terakhir. Dalam analisisnya, Alphaliner menyebut belum pastinya pengoperasian terminal 4 tersebut mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil akhir-akhir ini. Tahun 2016 lalu, Dubai Port menangani 14,77 Juta TEUs, menurun 5,3% dibandingkan tahun 2015. Alphaliner memperkirakan DP World sengaja memperlambat waktu pengoperasian untuk menghindari over kapasitas terminal.
12
Kamis 20 April 2017
Sebagaimana diketahui, dalam laporan tahunan DP World tahun 2016, CEO DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem mengatakan dalam kondisi pasar saat ini, agak kurang pas jika kapasitas pelabuan eksisting tidak dioptimalkan pemanfaatannya. “Kami hanya akan melakukan penambahan kapasitas jika secara volume memang menunjukan adanya permintaan. Jadi, dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2016, kami memutuskan untuk menunda penambahan kapasitas yang direncanakan untuk Terminal 3 dan 4 di Pelabuhan Jebel Ali, “ungkapnya. Bulan Agustus tahun lalu, operator terminal tersebut juga mengatakan pihaknya sengaja memperlambat pembangunan Terminal 4.*** SEATRADE-MARITIME.COM | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES