Indonesia Shipping Times Edisi 20 Juli 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 174• Vol IX • Kamis

20 Juli 2017

OTOMATISASI PELABUHAN

SISTEM TAK DIRANCANG ATASI KONTAINER BOCOR ATAU ALAT BONGKAR MUAT MIRING KE LAUT

PERMUDAH INVESTASI, PEMERINTAH BAKAL TERBITKAN PAKET KEBIJAKAN KE-16

RELOKASI BARANG LONGSTAY EFEKTIF TEKAN DWELLING TIME PELABUHAN PRIOK

GALANGAN NASIONAL SEDIH DENGAR BUMN BELI KAPAL DI LUAR NEGERI

SEMESTER I, BKI BERHASIL BUKUKAN LABA RP 35 MILIAR

01

Permudah Investasi, Pemerintah Bakal Terbitkan Paket Kebijakan ke-16 DETIK.COM

P

EMERINTAH melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi ke-16.

Rencananya paket kebijakan ini akan memuat soal percepatan investasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya terus menggodok apa saja yang akan diatur pemerintah. Nantinya paket kebijakan ini akan fokus pada pengurangan biaya logistik dengan mempermudah berbagai regulasi.

Akan diterbitkan mudah-mudahan tiga minggu dari sekarang. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perombakan besar, agar pelaksanaan investasi bisa jauh lebih cepat,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

Dirinya menambahkan, paket kebijakan ini dimaksudkan agar hambatan untuk berinvestasi di Indonesia bisa dikurangi. Dengan begitu peringkat kemudahan berinvestasi (EODB) Indonesia sebagaimana yang ditargetkan pemerintah dapat tercapai.

Berdasarkan survei Bank Dunia, saat ini peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada di peringkat 91. Sebelumnya Indonesia hanya menempati posisi ke-106, di mana pada 2018 pemerintah menargetkan posisi ke-40.

“Tahun lalu kita bisa perbaiki dari 106 ke 91.

Tahun ini kita berusaha betul bisa melakukan perbaikan paling tidak sama sehingga kita tahun ini ingin betul-betul melewati Vietnam dulu,” pungkas dia.*** METROTVNEWS.COM|EKO NURDIANSYAH

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Kamis, 20 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dirjen Hubla Nilai Indonesia Penting Ikuti Program Kerja Sama Teknis IMO BERITATRANS.COM

D

IREKTUR Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan pentingnya Indonesia mengikuti dan melaksanakan program-program kerja sama teknis International Maritime Organization (IMO).

“Hal tersebut sekaligus menunjukkan keaktifan dan peran Indonesia yang besar dan strategis di IMO,” ujar Dirjen Tonny.

Di samping itu, Tonny menambahkan, Indonesia perlu untuk mempersiapkan diri dengan matang menghadapi audit IMSAS IMO yang akan dilaksanakan mendatang.

“Indonesia harus siap menghadapi audit tersebut, karena penerapan Instrumen Hukum IMO di Indonesia sangat penting dan harus dilaksanakan dengan efektif,” tutur Tonny.

Dalam sidang IMO terkait Technical Cooperation Committee (IMO TC) ke-67 yang diselenggarakan di markas besar IMO di London pada 1719 Juli 2017, delegasi Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan teknis dari IMO dalam upaya peningkatan kapasitas dan implementasi dari Instrumen-instrumen hukum IMO yang dilaksanakan di tahun 2016 – 2017.

“Kami mengapresiasi IMO-Norad atas bantuan Project untuk ratifikasi Konvensi Air Ballast dan pembentukan PSSA di wilayah Indonesia,” jelas Atase Perhubungan KBRI London yang juga perwakilan delegasi Indonesia, Simson Sinaga di London, Rabu (19/7/2017).

Lebih jauh lagi Delegasi Indonesia juga di London berkomunikasi dengan IMO mengenai rencana pelaksanaan tiga program KTM yang akan akan dilaksanakan di Indonesia hingga akhir tahun 2017 ini.

“Sidang juga memutuskan dan menyepakati mengenai prinsip-prinsip panduan dari program Integrated Technical Cooperation Program (ITCP) IMO serta pengaturan mengenai mekanisme dan pendanaan program kerja sama teknis maritim yang berkelanjutan yang akan dijadikan suatu resolusi IMO yang akan ditetapkan di Sidang Majelis IMO di akhir tahun ini,” urai dia.

Indonesia juga sekaligus menyampaikan beberapa proposal kegiatan tentang bantuan program kerja sama teknis IMO dari sisi penilaian terhadap implementasi Instrumen Hukum IMO dibawah IMO Instruments Implementation Code (III Code).

“Selain itu juga bantuan teknis untuk proses legislasi instrument hukum IMOserta implementasinya seperti International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (Konvensi OPRC), Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (Konvensi FAL), Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Konvensi MARPOL), dan sebagainya,” pungkas Simson.*** BERITATRANS.COM | NAOMY

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kamis, 20 Juli 2017

03

Bea Cukai: Relokasi Barang Longstay Efektif Tekan Dwelling Time Priok SATUHARPAAN.COM

K

ANTOR Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan kegiatan relokasi/perpindahan peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan dari lini satu pelabuhan ke buffer area bakal efektif menekan dwelling time khususnya pada tahapan post custom clearance.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan instansinya sangat mendukung adanya buffer area untuk menampung peti kemas impor yang sudah clearance atau mengantongi surat perserutujuan pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai namun belum diambil pemiliknya lebih dari 3 hari.

“Buffer area digunakan untuk menampung peti kemas impor yang sudah diberikan SPPB oleh Bea Cukai tetapi belum dikeluarkan dari TPS asal atau terminal peti kemas sehingga dapat mempengaruhi Dwelling Time khususnya pada tahap post customs clearance,” ujarnya pada Rabu (19/7/2017).

Dia mengatakan agar tidak membebani biaya logistik, sebaiknya lokasi buffer area peti kemas impor SPPB tidak terlalu jauh dengan pelabuhan Tanjung Priok.

Fajar menyampaikan hal itu menanggapi adanya aturan dari Menteri Perhubungan dan

04

Kamis, 20 Juli 2017

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yang mengamanatkan peti kemas impor yang sudah SPPB dan menumpuk lebih dari 3 hari di pelabuhan (longstay) wajib dikeluarkan pemiliknya/direlokasi ke fasilitas non-TPS (tempat penimbunan sementara) di luar pelabuhan.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Tehnologi PT Pelindo II Prasetiadi mengatakan pihaknya akan mendukung dan mematuhi regulasi yang dikeluarkan Kemenhub dan OP Tanjung Priok soal perpindahan barang longstay tersebut.

“Tentunya kami dukung dan akan patuhi aturan itu,” ujarnya.

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah mewajibkan supaya barang impor yang sudah mengantongi SPPB dan menumpuk lebih 3 hari dipindahkan ke buffer area atau lini 2 pelabuhan.

Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan No:25/2017 tentang Perubahan atas Permenhub No:116/2016 tentang Pemindahan Barang yang melewati batas waktu penumpukan (longstay) di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar.

Beleid itu juga diperkuat dengan sudah adanya peraturan Ka OP Tanjung Priok No: UM.008/31/7/OP.TPK-16 tentang Tata Cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemindahan Barang longstay di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sekretaris Perusahaan Terminal Peti Kemas Koja Nuryono Arif mengatakan TPK Koja dan semua pihak mesti menaati regulasi yang ada sepanjang dalam koridor untuk membuat efisiensi biaya logistik di pelabuhan.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

ALFI: Beresi Pre Clearance Biar Bongkar Muat Lancar KEDAIPENA.COM

W

AKTU bongkar muat barang atau dwelling time kembali naik. Pada semester I-2017, dwelling time kembali menjadi 3,5 hari. Padahal, tahun lalu dwelling time mampu ditekan menjadi 2,9 hari.

Naiknya angka dwelling time ini berdampak terhadap kegiatan logistik. Ongkos yang harus dikeluarkan pengusaha semakin mahal ketika barang tertahan lebih lama di gudang.

Kementerian Perhubungan berdalih, kenaikan angka dwelling time akibat arus barang melonjak, seiring tingginya permintaan barang selama momentum Lebaran, kemarin. Celakanya, peralatan untuk mengakomodasi arus barang juga masih kurang.

Walhasil, dwelling time menjadi bertambah.

“Ada antrean karena kebutuhan barang naik.

Ini otomatis berdampak pada bertambahnya dwelling time,” terang Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Jumat (14/7).

Kementerian Perhubungan berjanji akan mengevaluasi implementasi proses administrasi untuk kembali menekan angka dwell time. Sanksi bisa dijatuhkan kepada pihak yang menyebabkan proses bongkar buat menjadi lambat.

Pre-clearance Memang, dwelling time masih menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, bila pemerintah ingin mengurangi biaya logistik di Indonesia. Sejatinya, di mata pelaku usaha logistik, dwelling time bukan merupakan isu utama.

Yang menjadi pangkal persoalan justru tahapan pre-clearance dan custom clearance, yakni proses administrasi pengeluaran barang dari

INDONESIA SHIPPING TIMES

atau ke pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar yang kudu dibenahi.

“Sebelum membicarakan dwelling time, seharusnya pemerintah membereskan terlebih dahulu perihal pre-clearance dan custom clearance,” kritik Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Senin (17/7).

Dari standar Bank Dunia tentang waktu bongkar muat di pelabuhan, terbagi menjadi tiga, yakni pre clearance, custom clereance dan post clereance. Gambaran saja, pada tahun lalu di Tanjung Perak, pre clearance bisa ditekan hingga 1,72 hari, custom clearance 0,22 hari, dan 1,19 hari untuk proses post clearance.

Dari tiga tahap pemeriksaan dokumen ini, proses pre clearance sebesar 54,95% terhadap keseluruhan masa bongkar muat barang hingga keluar dari pelabuhan.

Atas dasar itu, pemerintah memastikan bahwa kargo tersebut harus bisa dipastikan keluar dari gudang penyimpanan dan sampai ke tempat tujuan. Bukan hanya dipindah ke tempat penampungan sementara (TPS) yang justru membuat biaya logistik membengkak.

Yukki menjelaskan, angka dwelling time turun, jika barang bisa dikeluarkan dari gudang secepat mungkin. “Kalau hanya digeser ke TPS, belum dweling time. Kalau geser ke TPS harga jadi naik, yang harusnya ke tujuan jadi dikirim ke luar,” jelasnya.

Agar angka dweling time kembali turun, ALFI berharap, pemerintah menghapus jalur kuning, karena dianggap sia-sia. Alasannya, jalur kuning hanya istilah. Faktanya barang masih berada di gudang. Artinya, sudah cukup dengan dua jalur saja, yakni jalur merah dan jalur hijau.

“Jalur hijau pun harus memakan waktu hingga 1,5 hari bagi kargo agar bisa keluar dari gudang,” terang Yukki.

Selain kepastian barang sampai di tempat tujuan, ALFI juga meminta PT Pelindo bisa menghapus tarif progresif bagi barang yang masih tertahan di gudang impor.*** KONTAN.CO.ID | TANTYO PRASETYA Kamis, 20 Juli 2017

05

Semester I, Kunjungan Kapal Pesiar di Pelabuhan Pelindo III Melonjak

P

T Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III mencatatkan peningkatan arus kunjungan kapal pesiar ke pelabuhanpelabuhan yang dikelolanya. Sepanjang semester I 2017 tercatat sebanyak 70 kunjungan kapal pesiar.

“Jumlah ini meningkat 34 persen dibandingkan capaian tahun lalu di periode yang sama,” kata VP Corporate Communication Pelindo III Widyaswendra, melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (19/7).

Meski demikian, jumlah penumpang kapal pesiar justru mengalami penurunan 12 persen dari tahun ke tahun. Penumpang kapal pesiar pada semester I 2017 berjumlah 49.345 orang, lebih rendah dibanding semester I 2016 yang mencapai 55.803 orang.

Menurut Wendra, penurunan jumlah penumpang disebabkan oleh semakin populernya kapal pesiar dari kelas kapal kecil mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di wilayah kerja Pelindo III dengan kapasitas penumpang berkisar 251 hingga 750 orang. Dari 70 kunjungan, dominasi kapal pesiar berukuran kecil ini mencapai 44 persen atau sebanyak 31 kunjungan. Berbeda dengan tahun lalu, di mana kelas kapal kecil hanya mencatatkan kunjungan sebanyak tujuh panggilan atau 15 persen.

Pada 2016, kunjungan cruise didominasi oleh kapal dari kelas mid size ship yang berkapasitas 751 sampai 2.500 orang.

“Jumlahnya mencapai 34 call atau 74 persen dari total kunjungan cruise ke pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo III sepanjang 2016 atau terdapat 46 kunjungan,” jelas Wendra.

Dia menyebut reputasi Pulau Bali berdampak pada tingginya intensitas kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa dibandingkan pelabuhan lainnya di wilayah kerja Pelindo III, yakni sebanyak 38 kunjungan. Bahkan, intensitas kunjungannya belum dapat tersaingi oleh tujuh pelabuhan Pelindo III lainnya jika digabungkan. Tujuh pelabuhan tersebut di antaranya, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Lembar di Lombok, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Celukan Bawang di Bali, Pelabuhan Kalabahi

06

Kamis, 20 Juli 2017

di Alor (NTT) dan Pelabuhan Badas di Sumbawa (NTB).

Puncak arus kunjungan kapal pesiar di delapan pelabuhan tersebut terjadi pada kuartal pertama 2017 atau Januari hingga Maret. Kecenderungan ini merupakan imbas pergantian musim di negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat (AS) yang masih mengalami musim dingin. Para pelancong mancanegara pun banyak memanfaatkan masa liburannya menuju negara-negara beriklim tropis, termasuk Indonesia.

“Sepanjang kuartal pertama 2017, jumlah kunjungan kapal pesiar tercatat sebanyak 45 call.

Selanjutnya pada kuartal kedua, jumlah kunjungannya menurun dengan jumlah 25 call,” kata Wendra.

Kondisi tersebut mendorong Pelindo III meningkatkan pelayanan agar dapat memperlancar aksesibilitas wisatawan mancanegara menuju destinasi wisata menarik di Indonesia. Dalam hal kesiapan fasilitas, Pelindo III tengah berupaya menambah panjang dermaga Pelabuhan Benoa, yaitu Dermaga Timur menjadi 340 meter.

Dermaga itu mampu mengakomodasi kapal pesiar dengan panjang keseluruhan (length overall) di atas 240 meter. Selain itu, perusahaan plat merah yang menjalankan bisnis kepelabuhanan ini juga melakukan pembangunan 11 terminal penumpang baru di pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal penumpang, baik domestik maupun internasional.

Selain meningkatkan fasilitas eksisting, Pelindo III berinisiatif mengembangkan pelabuhan yang berorientasi pada industri pariwisata. Beberapa daerah yang akan dikembangkan oleh Pelindo III antara lain Banyuwangi di Jawa Timur, Lombok Barat dan Labuan Bajo di NTB serta Benoa di Bali.

Upaya Pelindo III tersebut juga sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019.

“Semakin besar jumlah kunjungan kapal pesiar ke Indonesia, maka semakin besar potensi untuk meningkatkan jumlah wisatawan luar negeri,” ujarnya.*** REPUBLIKA.CO.ID | BINTI SHOLIKAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo I Sabet Penghargaan Mudik Lebaran SUMUTPOS.CO

P

T Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) atas partisipasi dan peran aktif dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2017.

Operator pelabuhan Indonesia bagian barat ini meraih penghargaan kategori III Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.

Penghargaan tersebut diterima Mardiofi, Senior Manager Pelayanan Kapal dan Barang Pelindo I. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pelindo I dalam menyelenggarakan angkutan Lebaran tahuni ini.

Ia mengatakan prestasi ini merupakan prestasi bersama.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara mudik Lebaran 2017,” ujar Budi dalam siaran pers, Rabu (19/7).

Dalam pelayanan angkutan Lebaran 2017, Pelindo I menyiapkan pemantauan pada delapan cabang pelabuhan yakni Pelabuhan Bela-

INDONESIA SHIPPING TIMES

wan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Bali Asahan, Dumai, Tanjung Bali Karimun, Tanjung Pinang, dan Tembilan. Pelindo I menjaga seluruh fasilitas pendukung agar selalu siap digunakan demi kelancaraan arus mudik.

Selain itu, dalam pelayanan Angkutan Lebaran 2017 ini, Pelindo I juga menyelenggarakan Program Mudik Gratis Bareng Pelindo 1, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman masing-masing dengan moda transportasi darat maupun laut.

Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pelindo I ini melayani mudik gratis di 11 (sebelas) rute dan diikuti lebih dari 2.500 orang, yaitu Batam – Belawan, Pekanbaru - Padang, Perawang – Padang, Perawang - Medan, Pekanbaru –Medan, Medan – Aceh, Dumai – Medan, dan Medan – Tapanuli Selatan, Tanjung Pinang – Tarempa, Tanjung Pinang – Ranai, Tanjung Pinang – Kuala Maras.*** KONTAN.CO.ID | NOVERIUS LAOLI Kamis, 20 Juli 2017

07

Demi Pelayanan Terbaik, IKT Lakukan Pembenahan Menyeluruh INDONESIACARTERMINAL.CO.ID

P

T Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) melebarkan sayap bisnisnya dengan terus bekerja sama dengan berbagai mitra baik nasional maupun internasional.

Direktur Utama IKT, Chiefy Adi Koesmargono menjelaskan bahwa terminal kendaraan Tanjung Priok (IKT) melayani kegiatan jasa kepelabuhanan di bidang bongkar muat kendaraan, alat berat dan suku cadang. IKT merupakan salah satu terminal dari terminal lainnya yang melayani kegiatan jasa bongkar muat barang pelabuhan Tanjung Priok seperti terminal peti kemas, terminal penumpang, terminal multi purpose dan terminal curah.

Sebagai terminal kendaraan pertama dan terbesar di Indonesia, IKT terus berbenah diri dalam segala perubahan untuk menjadi pengelola terminal kendaraan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan sesuai dengan visi perusahaan.

Salah satu karakter yang mulai diterapkan di lingkungan kerja IKT adalah penerapan less bureaucratic yang ditandai dengan dimulainya penerapan nilai-nilai budaya baru dan percepatan proses pengambilan keputusan di segala bidang termasuk meminimalisir proses birokrasi di internal.

Dalam hal pengembangan bisnis, ke depan rencananya IKT akan memperlebar bisnis dengan menghadirkan rute kapal Ro-Ro seperti yang direncanakan yakni rute Tanjung Priok – Gresik. Dalam penerapan

08

Kamis, 20 Juli 2017

perubahan karakter perusahaan, terang Chiefy, “Fokus pengembangan IKT tak hanya di sektor operasional saja tapi juga dalam pengembangan internal seperti pembaharuan pengaturan pola hubungan kerja koordinasi teknis dan tanggung jawab pejabat struktural pejabat satu tingkat dibawah Direksi PT IKT. IKT adalah perusahaan jasa yang tentunya mengutamakan pelanggan oleh karena itu, kami juga membuat inovasi baru dalam hal pengembangan pola pelayanan yakni dimulai dengan prioritas area parkir untuk para pelanggan IKT yang ingin berkunjung ke kantor IKT”.

Chiefy berjanji, pihaknya akan memberikan perhatian semaksimal mungkin terhadap culture transformation ini.

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, selalu hadir untuk segenap pelanggan IKT dan membenahi hal-hal yang masih kurang optimal,” imbuhnya.

“Tentunya kami berharap dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan perubahan dan pembenahan yang sedang kami lakukan. Tanpa dukungan, kritik dan saran semua pihak, tentulah perubahan ini tak kian sempurna menjadikan IKT tumbuh menjadi terminal yang unggul operasional dan pelayanan,” jelas Chiefy Adi. *** OCEANWEEK.CO.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES

Semester I, Biro Klasifikasi Indonesia Bukukan Laba Rp 35 Miliar MARITIMENEWS.COM

H

INGGA semester 1 tahun 2017, kinerja keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari laba perusahaan yang mencapai Rp 35 miliar pada periode tersebut. Jumlah tersebut hampir 50% dari dari total laba BKI selama tahun 2016 yang lalu, yaitu sebesar Rp 74 Miliar. “Laba pada semester tersebut memang masih di bawah 50% dari total tahun lalu, namun melihat tren beberapa tahun terakhir, di mana pendapatan BKI akan meningkat tajam pada triwulan terakhir, kami optimis pendapatan tahun lalu akan terlampaui�, ungkap Direktur Keuangan BKI, Timbul Tambunan, pada acara acara ramah tamah bersama para stakeholder di Hotel Borobudur, Selasa (18/7).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Timbul juga memaparkan berbagai kemajuan yang sudah diraih perusahaan yang salah satunya terlaksananya pembangunan gedung kantor BKI setinggi 12 lantai.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BKI Rudiyanto juga menjelaskan mengenai berbagai inovasi yang dilakukan perusahaan yang dipimpinnya tersebut antara lain layanan baru berbasis teknologi informasi yang bertujuan memudahkan para stakeholder untuk memperoleh berbagai informasi seputar BKI. Selain komisaris, direksi dan karyawan BKI, acara ramah tamah yang merupakan rangkaian peringatan ulang tahun BKI yang ke-53 tanggal 1 Juli lalu itu juga diikuti perwakilan kementrian terkait serta para stakeholder BKI lainnya.*** MARITIMNEWS.COM | ANUGRAH Kamis, 20 Juli 2017

09

DPR Setujui Kereta Api dan Djakarta Lloyd Terima Dana PMN Rp 2,3 T LIPUTAN6.COM

K

OMISI VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Djakarta Lloyd (Persero) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Adapun besaran tambahan PMN tunai untuk PT KAI sebesar Rp 2 triliun. Sementara tambahan PMN nontunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN mengatakan, PMN kepada PT KAI akan digunakan untuk menunjang kebutuhan dana guna menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek kereta cepat berjenis ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang diharapkan selesai sesuai target tahun depan.

“Ini penugasan pemerintah kepada PT KAI, kami lakukan ini kombinasi, pemerintah memberi tugas pembangunan infrastruktur,

10

Kamis, 20 Juli 2017

tapi APBN tidak mampu memberikan keseluruhan capital expenditure PT KAI, maka kami buat skenario PMN,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Sementara untuk PT Djakarta Lloyd, Sri Mulyani mengatakan PMN nontunai tersebut berasal dari konversi utang subsidiari loan agreement (SLA) yang dikonversikan sebagai ekuitas. Sehingga diharapkan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan angkutan kargo kontainer kapal laut tersebut memiliki ekuitas positif untuk mendukung pencapaian kinerjanya.

“Dengan adanya neraca yang disehatkan, kami berharap bisa menjalankan fungsi Persero untuk mendukung program kemaritiman dan tetap dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik,” jelasnya.*** KUMPARAN.COM | WIJI NURHAYAT

INDONESIA SHIPPING TIMES

Seabad Konglomerasi BUMN Menjadi Kekuatan Ekonomi Nomor 4 Sedunia INDUSTRY.CO.ID

P

ETA inkorporasi BUMN menyongsong pemberdayaan BUMN pada tahun 2045 yang merupakan pilar andalan ekonomi Indonesia. BUMN menjadi kekuatan ekonomi nomor empat sedunia dalam kualitas abad 2045 Seabad Indonesia.

Kalkulasi PDBI atas total asset 119 BUMN Indonesia senilai kurang lebih Rp7,000 Triliun bila direvaluasi dan dikonsolidasi dalam 4 super holding BUMN masing-masing berkelas Rp2,000 Triliun, dapat menjalankan misi khusus kompetitif yaitu: “Pemindahan ibukota Jakarta dalam 5 tahun tanpa APBN, melainkan dengan leverage ilmu ruilslag gedung-gedung di Jakarta dengan pembangunan ibukota baru”.

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menyelenggarakan seminar dengan tema Seabad Konglomerasi Indonesia, pada Rabu (19/7/2017) bertempat di President Executive Lounge Menara Batavia Jakarta.

Tampil sebagai pembicara diantaranya Christianto Wibisono (PDBI), Mohammad Yudayat (Dirut PT Perkebunan Nusantara V), Dr, Aloysius K. Ro, MBA, AK (Kementerian BUMN), Iman Rachman (Direktur Keuangan Pelindo II), Drs. Bob Tyasika Ananta, MBA (Direktur Perencanaan dan Operasional PT BNI) Rekomendasi pembentukan BUMN Generasi V yaitu konsolidasi multi-sektoral 119 BUMN menjadi 4 konsortium setara yang masing-ma-

INDONESIA SHIPPING TIMES

sing memiliki bank, asuransi, kontraktor, perkebunan, industri dan jasa.

Usulan ini merupakan alternatif dari pendekatan pemerintah saat ini yang menempuh jalur merger secara sektoral seperti merger 15 PTP menjadi 1, serta semen, pupuk, dan kertas. Bila Indonesia sukses memiliki dan mengelola 4 “super-Temasek” sejajar dengan China Inc. yang memiliki 4 bank raksasa Tiongkok kelas global, atau “sogo-sosha” Japan Inc. & Korea Inc., maka potensi percepatan pembangunan kekuatan ekonomi Indonesia Inc. terlihat cerah.

Seperti telah diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Bursa Efek Indonesia belum lama ini mendorong dilakukannya penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO) oleh anak-anak perusahaan BUMN. “Kita mendorong terutama anak-anak perusahaan BUMN agar juga bisa segera listing (pencatatan saham) karena kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur, tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,” jelas Presiden.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan bahwa sejumlah anak usaha BUMN sedang menunggu hasil audit laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan IPO di BEI. “Sebagian besar yang IPO adalah anak usaha BUMN yang sahamnya sudah tercatat di BEI (Tbk.). Kita tunggu saja, nanti diumumkan emiten itu sendiri selaku pemegang saham,” katanya.

Sepanjang 2017, terdapat tujuh perusahaan yang sahamnya telah resmi dicatatkan di BEI, yakni PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk., PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., PT Sariguna Primatirta Tbk. Selain itu, PT Sanurhasta Mitra Tbk., PT Forza Land Indonesia Tbk., PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk., dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.*** INDUSTRY.CO.ID | HERRY BARUS

Kamis, 20 Juli 2017

11

Galangan Nasional Sedih Dengar BUMN Beli Kapal di Luar Negeri TRIBUNNEWS.COM

P

ENGUSAHA galangan kapal dan industri penunjang di Indonesia mengaku sedih atas rencana sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kapal dari galangan di luar negeri daripada membeli dari dalam negeri.

Informasi yang diperoleh, PT ASDP berencana membeli 8 kapal penyeberangan dengan nilai sekitar Rp650 miliar. Sementara PT Djakarta Llloyd telah membeli dua kapal dari Korea Selatan meskipun rencananya membangun 10 unit kapal di galangan dalam negeri. Adapun PT Pelni (Persero) berencana membeli kapal dari Jerman.

Budhiarto Sulaiman, Direktur Utama PT Inti Lintas Samudera, mengatakan pengadaan kapal seharusnya diprioritaskan pada industri kapal dalam negeri. “Industri dalam negeri sudah bisa memenuhinya,” katanya, Rabu (19/7).

Direktur Utama PT Mariana Bahagia Johnlee W Sutipto mengaku sedih setelah mendengar adanya rencana perusahaan BUMN yang akan memesan atau membeli kapal dari luar negeri.

“Kami galau,” ujarnya.

Johnlee mengatakan, di tengah upaya pemerintah memperkuat industri galangan nasional sebagai pilar poros maritim dunia, sejumlah BUMN terkesan kurang mendukung.

Sebaliknya, BUMN tersebut justru memilih

12

Kamis, 20 Juli 2017

membangun atau membeli kapal dari luar negeri, padahal galangan nasional mampu menyediakannya.

“Hal ini jelas bertentangan dengan Inpres No 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” katanya.

Menurut Johnlee, sejauh ini BUMN yang konsisten membina dan mempercayakan pembangunan bahkan perbaikan kapal-kapalnya adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Pelindo (Persero).

“Kami patut mengacungkan jempol kepada Pertamina dan Pelindo yang hingga saat ini terus membangun kapal di dalam negeri sesuai kapasitas galangan kapal nasional. Bahkan (mereka) hanya menyewa kapal berbendera Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah mendorong BUMN memprioritaskan industri dalam negeri. “Kami juga berdoa semoga para direksi dan komisaris BUMN dan Menteri BUMN mau mengubah rencana belanja kapalnya dari luar negeri dan kembali ke dalam negeri, sesuai dengan amanat Inpres No 2 Tahun 2009,” tutur Johnlee.*** TRANSLOGTODAY.COM | AJI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jual Kapal, Sillo Maritime Perdana Kantongi Rp 16,79 miliar KONTAN.CO.ID

P

ERUSAHAAN pelayaran, PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) menjual kapal motor Laksmini. Pengikatan jual beli kapal tersebut sebagaimana dituangkan dalam perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 17 Juli 2017. Perjanjian tersebut mengikat antara SHIP dengan PT GHS Maritim Indonesia (GHS).

Dari perjanjian tersebut, SHIP setuju menjual kapal seharga Rp 16,79 miliar atau setara dengan US$ 1,25 juta (kurs Rp 13.436 per dollar).

Nilai transaksi ini setara dengan 2,53% dari ekuitas SHIP, berdasar laporan keuangan Desember 2016 sebesar US$ 49,33 juta.

Pembayarannya nanti akan melalui beberapa termin, yaitu pembayaran awal sebesar Rp 1,25 miliar. Pembayaran dilakukan maksimal dua hari setelah tanggal perjanjian.

Sementara periode pelunasan dilakukan dengan membayar sebesar Rp 15,54 miliar.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pembayaran tersebut, akan dilakukan pada saat penandatanganan akta jual beli kapal di hadapan notaris.

“Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan,” terang manajemen SHIP dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (19/7).

Pada saat ini, kapal tersebut masih disewakan oleh SHIP kepada Petrochina International Jabung Ltd. Setelah penandatanganan dengan notaris tersebut, GHS sepakat untuk menyewakan kapal tersebut kepada SHIP. “Transaksi sewa tersebut merupakan transaksi yang akan menunjang kegiatan usaha utama perseroan di bidang usaha pelayaran,” tambahnya.*** KONTAN.CO.ID | DEDE SUPRAYITNO Kamis, 20 Juli 2017

13

Susi Gaet Vendor Asing Pantau Pergerakan Kapal di Indonesia KUMPARAN.COM

K

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah mendorong keterbukaan data dalam tata kelola perikanan Indonesia. Dalam usahanya tersebut KKP menggaet vendor asing dari Amerika Serikat, Skytruth, dalam mengembangkan aplikasi bernama Global Fishing Watch (GFW).

Data Scientist Skytruth, Aaron Roan menjelaskan aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. Bahkan hingga 24 juta data kapal sekaligus.

“Kita tak tahu apa yang terjadi di laut, tapi dengan GFW kita bisa lihat ada kapal (asing) di situ, kemudian bertemu kapal dari Indonesia di situ. Aktivitas bertemu dan berhentinya kapal di laut itu kita pertanyakan. Apa itu salah satu pola transhipment,” kata Aaron, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Dengan adanya GFW, diharapkan bisa menumpas penangkapan ikan ilegal oleh asing karena telah dilengkapi dengan sistem pendeteksi yang saat ini sudah dimiliki KKP lewat VMS (Vessel Monitoring Syatem). Selain VMS, GFW dapat memanfaatkan data AIS (Automatic Identification System) untuk memantau pergerakan kapal Indonesia dengan ukuran di atas 30 GT. “GFW memiliki jangkauan yang lebih luas

14

Kamis, 20 Juli 2017

sehingga bisa mendeteksi keberadaan kapal dari AIS atau GPS kapal yang bersangkutan meskipun tengah berada di luar perairan Indonesia,” imbuh Aaron.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan selama ini, AIS di luar perairan Indonesia tidak dapat terdeteksi oleh sistem VMS. “Celah ini lah yang dimanfaatkan pencuri ikan untuk melarikan diri dari Indonesia,” terang susi.

Dengan sistem baru yang telah dimanfaatkan KKP sejak setahun belakangan ini, kapal pencuri ikan tak lagi memiliki ruang untuk melarikan diri. Karena melalui data GFW dapat melakukan investigasi awal terkait pergerakan kapal di luat.

“Data-data (dari GFW) inilah yang akan kita tindak lanjuti. Jadi bukti awal untuk melakukan investigasi. Jangan salah, kapal-kapal kita sudah bisa melaut ke laut dalam, ini kan kerugian buat Indonesia. Produksi ikan rendah, pajaknya juga rendah. Jadi perilaku ini yang harus ditertibkan,” tegas Susi.

Sebagai informasi aplikasi GWF merupakan kolaborasi antara Google, Ocenea dan SkyTruth ini merupakan yang pertama kalinya di dunia dan bertujuan untuk membenahi tata kelola perikanan. Nantinya data dari GFW bisa diakses bebas oleh publik, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi kapal-kapal pencuri ikan.

Publik bisa mendapatkan analisa data dari jaringan AIS yang dapat menyiarkan secara akurat identitas kapal, lokasi, kecepatan, arah tujuan, dan sebagainya. Informasi tentang perilaku kapal, seperti kegiatan penangkapan ikan yang akan dilakukan, dapat diunduh dari Global Fishing Watch.*** KUMPARAN.COM | EDY SOFYAN

INDONESIA SHIPPING TIMES

KKP Siapkan Aturan Baru soal Alih Muat Kapal KONTAN.CO.ID

K

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan berencana mengeluarkan perangkat hukum baru untuk mengatur tata kelola perikanan yang berkaitan dengan transhipment atau alih muat kapal di tengah laut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaya mengatakan, perangakat hukum tersebut rencananya akan dikeluarkan paling lambat pada akhir tahun ini.

“Rencananya tahun ini, bentuknya Peraturan Menteri di dalamnya juga kami cantumkan sanksi tegas bagi para pelanggar,” kata Sjarief di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (19/7).

Rencana penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, kata Sjarief, untuk mendorong kepatuhan pendaratan ikan di pelabuhan dalam negeri. Oleh karena itu, peraturan menteri tersebut dengan tegas akan mecantumkan sanksi bagi para pelanggar.

Sjarief pun berharap peraturan ini nantinya mampu memberi perbaikan tata kelola perikanan, sehingga bisa meningkatkan skala ekonomi perikanan nasional.

“Dampaknya, PDB semakin besar, pajak yang dihasilkan juga meningkat. Bisa dihitung,

INDONESIA SHIPPING TIMES

berapa yang hilang kalau ikan tidak didaratkan di pelabuhan dalam negeri. Padahal itu produksi dalam negeri, hasil energi kita sendiri,” kata Sjarief.

Lebih lanjut Sjarief menyebut selama ini banyak kapal yang melakuan transaksi di tengah laut. Para pelaku kejahatan ini berbuat curang, dengan tidak membayar pajak hasil tangkap sekaligus menjual hasil tangkapannya ke luar negeri.

Berdasarkan pantauan Global Fishing Watch, kata Sjarief, menunjukan perilaku kapal yang banyak melakukan transhipment atau bongkar muat di tengah laut sekaligus telah melanggar izin operasi WPP. Oleh karena itu, dalam Permen itu nantinya akan diatur terkait bongkar muat yang semuanya harus dilakukan di daratan.

“Setiap kapal Indonesia wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan dalam negeri. Kalau tidak, akan dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Bagi perusahaan, pencabutan izin itu ibarat hukuman mati karena tidak lagi diizinkan melakukan kegiatan perikanan,” kata Sjarief.*** CNNINDONESIA.COM | TIARA SUTARI Kamis, 20 Juli 2017

15

Otomatisasi Pelabuhan

Sistem Tak Dirancang Atasi Kontainer Bocor Atau Alat yang Miring ke Laut

16

Kamis, 20 Juli 2017

PORTTECHNOLOGY.COM

V

ICE President Kalmar bidang Strategi dan Pengembangan Pasar, Frank Kho belum lama ini mempublikasikan pendapatnya tentang fenomena otomatisasi pelabuhan yang kini gencar dilakukan pengelola di seluruh dunia.

Dalam blog Port 2060, petinggi produsen alat-alat bongkar muat asal Finlandia ini, mengatakan, otomatisasi pelabuhan merupakan sebuah kebutuhan operasional pelabuhan masa depan. Dengan otomatisasi pelabuhan, nol kecelakaan (zero accident) di lapangan sangat dimungkinkan. Meski demikian, digitalisasi pelabuhan tidak berarti menghilangkan peran manusa. Karena secanggih apapun, terminal operasi harus tetap diawasi. “Otomatisasi pelabuhan memang menjadikan zero accident sebagai sebuah mission possible,� tukasnya.

Menurutnya, terminal operasi bisa benarbenar dioperasikan tanpa peran manusia jika seluruh rantai produksi pengiriman juga sudah melakukan standar digitalisasi secara penuh.

Dengan demikian, terminal hanya menjadi satu dari banyak rangkaian otomatisasi tersebut.

Persoalannya, ini tentu sulit direalisasikan.

Karena bagaimanapun otomatisasi pelabuhan sejatinya hanya untuk mengefisienkan kerja pelabuhan. Otomatisasi pelabuhan merupakan bagian dari inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Otomatisasi pelabuhan diharapkan bisa meningkatkan keamanan di lapangan, meminimalisir jumlah jam kerja yang hilang, biaya perawatan, serta premi asuransi.

Karena itu, peran manusia tetap dibutuhkan. Toh alat secanggih apapun tidak dirancang untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tak terduga seperti container bocor, alat yang bergeser ke laut akibat cuaca buruk dan lain-lain. Ditambahkannya, operasional

terminal tetap membutuhkan penanganan khusus, peralatan pengangkat, serta fasilitas penyimpanan khusus yang semuanya membutuhkan tenaga manusia.

Dalam catatan Kho, untuk mewujudkan otomatisasi pelabuhan, hal yang penting dilakukan adalah membangun komunikasi secara berkesinambungan dengan semua pihak di pelabuhan semisal pekerja, serikat pekerja, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, meng-up grade mindset para pengelola pelabuhan tentang maksud dan tujuan otomatisasi pelabuhan tersebut.

Menurutnya, operasional terminal di lapangan memang dimungkinkan tanpa peran manusia sama sekali. Tapi pada bagian-bagian tertentu peran manusia tetap dibutuhkan. Intervensi manusia menjadi begitu penting. “Manfaat otomatisasi pelabuhan memang tak terbantahkan lagi. Untuk menuju hal tersebut, butuh komunikasi yang intens dengan para pekerja agar mereka bisa memahami mengapa langkah otomatisasi tersebut harus dilakukan,� pungkasnya.*** PORTTECHNOLOGY.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES