Indonesia Shipping Times Edisi 21 April 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 97• Vol IX • Jumat 21

April 2017

WOW, KINERJA 10 PERUSAHAAN PELAYARAN RAKSASA BERADA DI ZONA MERAH

HOREE.. DUA TAHUN TOL LAUT HARGA BERAS SAMPAI TRIPLEK TURUN

DUH, INSA KELUHKAN BISNIS LOGISTIK PELINDO IV DAN TONASA

ASDP MULAI GARAP PROYEK KAWASAN KOMERSIAL LABUAN BAJO

MUDIK LEBARAN, PELINDO I FOKUS LAYANAN DI 4 PELABUHAN

Horee..Dua Tahun Tol Laut, Harga Beras Hingga Triplek Turun “Pada intinya kita menginginkan evaluasi dari sistem operasional dari tol laut itu. Di mana kami lihat, 2015-2016 itu muatan kapalnya belum optimal, khususnya muatan balik, pemanfaatannya juga belum sampai ke masyarakat luas, dan ketersediaan alat yang kurang,” ucapnya. Guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan pun bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan Rumah Kita. Pada tahun 2017, Pemerintah berencana akan membangun pusat logistik di 13 wilayah yaitu Pulau Nias, Mentawai, Natuna, Sangatta, Tahuna, Calabai/Dompu, Waingapu, Loweleba, Rote, Namlea, Namrole, Saumlaki, dan Manokwari. Diharapkan dengan adanya program Rumah Kita, masyarakat dapat langsung menikmati manfaat dari program tol laut sehingga harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pulau tertinggal, terluar, terdepan dan terpencil tidak jauh berbeda dengan yang ada di pusat kota. Berikut adalah daftar barang yang harganya turun berdasarkan data yang terdapat di beberapa wilayah yang dilalui tol laut : 1. Wilayah Tahuna : Harga beras turun 5%, terigu turun 6%, semen turun 5% 2. Wilayah Wanci : Harga beras turun 11%, terigu turun 3%, minyak turun 9%, gula turun 5%, semen turun 3%, triplek turun 11%, baja ringan turun 11%. 3. Wilayah Sabu : Harga beras turun 12%, terigu turun 7,7%, minyak goreng turun 10%, semen turun 13,8%, triplek turun 10,5% 4. Wilayah Namlea : Harga beras turun 22%, bawang merah turun 20%, gula turun 28%, minyak goreng turun 15%, terigu turun 29%, daging ayam turun 28%, telur ayam turun 49%, triplek turun 17%, semen turun 21%. *** DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat 21 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: katadata.co.id

EMERINTAH memiliki program tol laut yang bertujuan menekan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Meski belum bisa berjalan efektif dan efisien, program tol laut yang dimulai sejak tahun 2015 lalu ini telah berhasil menurunkan harga barang dan kebutuhan pokok di sejumlah wilayah yang dilaluinya. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, terdapat penurunan harga barang dan kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang dilalui tol laut, yaitu di wilayah Tahuna, Sulawesi Utara, kemudian Wanci di Sulawesi Tenggara, Sabu di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Namlea di Maluku. Sejumlah harga mulai dari beras, terigu, minyak goreng, gula, daging dan telur ayam hingga semen dan triplek turun harganya. “Kalau melihat detil penurunan harga dari outcome, harga yang paling besar turun ada di wilayah trayek 3, seperti di Namlea,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Sesditjen Perhubingan Laut, Lollan Panjaitan dalam paparan pada acara Lokakarya Kementerian Perhubungan, di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Kamis (20/4/2017). Dari hasil evaluasi penyelenggaraan tol laut tahun 2016, Kementerian Perhubungan terus melakukan penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dirasa masih terdapat kekurangan, seperti alat-alat bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, dan lainlain agar ke depannya proses bongkar muat bisa lebih cepat dan efisien. Selain itu, hal lain yang menjadi catatan pada tahun 2016 adalah kurang maksimalnya muatan balik yang dibawa oleh kapal tol laut dari daerah tujuan. Untuk itu, pada tahun 2017 ini, pemerintah akan memaksimalkan juga muatan baik dari daerah tujuan serta membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan barang-barang kebutuhan dari daerah masingmasing yang dapat juga diangkut oleh kapal tol laut.

Begini Kendala Sinergi Tol Laut dan Tol Udara di Papua

EMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum bisa memaksimalkan sinergi antara tol laut dengan tol udara, terutama dalam rangka mengurangi disparitas harga di Papua. Kepala Bagian Organisasi dan Humas Sesditjen Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan menjelaskan, kondisi itu terjadi karena belum adanya penghubung antara pelabuhan ke bandara. Saat ini tol laut menyasar pelabuhan di Timika, begitu juga dengan tol udara yang melibatkan bandara di Timika. “Jadi ketika barang itu diturunkan di pelabuhan, tidak ada yang angkut ke bandara, ini salah satu kendalanya,” kata Lollan di Lombok, Kamis (20/4/2017). Persoalan ini, tutur Lollan, tengah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan lain, salah satunya Kementerian Perdagangan. Karena selama ini penyedia barang program tol laut dan tol udara adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sementara pada kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Ubaedillah mengatakan, pihak yang berwenang memfasilitasi penghubung antar moda tersebut adalah Kemendag. “Semestinya yang mengangkut via darat ini yang mencari solusi dari pihak Kementerian Perdagangan, itu akan lebih efektif,” dia menambahkan. Selain itu, Ubaedillah mengaku, tidak semua barang yang diangkut tol laut bisa terangkut via tol udara. “Jembatan udara ini kan menggunakan pesawat kecil, jadi tidak bisa semua diangkut. Misalnya kita tidak bisa angkut barang seperti baja, tabung gas, itu bisa berbahaya,” tambah dia. Untuk itu, dia berharap, nantinya dalam pelaksanaan tol udara, kategori barang yang bisa diangkut dapat tercantum dalam Perpres pelaksanaan tol udara.*** LIPUTAN6.COM | ILYAS I PRADITYA Jumat 21 April 2017

INSA Keluhkan Kerja Sama Pelindo IV dan Tonasa Dalam Bisnis Logistik

ERJA SAMA yang dibangun antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dan PT. Semen Tonasa di bisnis logistik dan pelayaran akan mematikan market share pihak swasta. “Sebab di samping aktivitas pelayaran dan pengangkutan berkurang, perusahaan pelayaran (swasta) juga akan terancam gulung tikar, alias bangkrut,” ucap Hamka, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Sulawesi Selatan, Kamis (20/4/2017). Ia menegaskan, INSA menolak pembenaran kerjasama pengangkutan yang dilakukan dua perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Karena dengan masuknya BUMN dalam hal ini PT. Pelindo di sektor bisnis logistic dan pelayaran, akan merusak tatanan bisnis swasta yang selama ini sudah berjalan dengan baik. “Seharusnya kehadiran PT. Pelindo menjadi stimulus tumbuhnya bisnis logistic dan pelayaran. Bukan sebaliknya, yang merusak tatanan bisnis swasta yang selama ini sudah berjalan dan dikerjakan oleh swasta dengan baik,” tandasnya. Sementara, kata Hamka, alasan kerjasama yang akan membuat biaya logistic menjadi murah sangat tidak dibenarkan secara argumentatif. “Buktinya, pelayaran swasta juga melakukan revisi harga freight dalam kurun waktu 5 tahun

Jumat 21 April 2017

terakhir ini menjadi 50 persen. Karena dulu rute Makassar - Jayapura di harga Rp17,5 juta. Sedangkan saat ini sisa di angka Rp10 juta,” terangnya. Bahkan Hamka menegaskan bahwa kerjasama Tonasa dan Pelindo terkait pengiriman semen ke Jayapura dengan tujuan menekan biaya logistic tidak bisa diterima dengan akal sehat. “Jangan hanya karena alasan bahwa selama ini kapal dari Makassar harus putar dulu ke Surabaya, Semarang, Ambon, untuk kemudian ke Jayapura langsung dilakukan kerjasama seperti itu. Tentu ini tidak bisa kami terima,” cetusnya. Menurutnya, rute putaran itu sudah ditinggalkan oleh operator pelayaran sejak 7 tahun lalu. Dan faktanya, saat ini pihak pelayaran swasta sudah menjadikan Makassar sebagai hub pelabuhan untuk tujuan Indonesia bagian timur. “Maka dengan demikian, alasan Direct Makassar - Jayapura untuk menekan biaya logistic sesungguhnya hanyalah alasan justisifikasi, untuk menjadi pintu bagi Pelindo dalam mengerjakan proyek logistic,” tuturnya. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT. Pelindo IV, Baharuddin mengatakan, selama ini jalur Makassar - Jayapura masih sedikit bahkan tidak dilayari kapal. Sehingga, dibuatkan kerjasama antara PT. Semen Tonasa dan PT. Pelindo IV. “Ini bentuk sinergi BUMN,” katanya. Sementara, Sekretaris Perusahaan PT. Semen Tonasa Arifin mengatakan, dibukanya jalur distribusi barang secara langsung dari Makassar ke Jayapura akan memperlancar ketersediaan semen di Jayapura. “Jadi kapasitas pengiriman nanti akan bergantung dari permintaan Pelindo IV,” katanya. Sehingga, dengan adanya pengiriman langsung tersebut, kata dia, akan menjadikan harga semen di Papua lebih murah. “Secara umum, dengan rute baru ini biaya logistik dari dan ke Jayapura diperkirakan akan mengalami penghematan 40 persen,” katanya.*** KABAR.NEWS | NURKHOLIS LAMAAU

INDONESIA SHIPPING TIMES

INSA Berharap Uang Jaminan Kontainer Tak Dipersoalkan

AMINAN kontainer ramai dibicarakan lagi. Pihak pelayaran masih ngotot agar uang jaminan kontainer tetap ada, sementara pihak consignee atau ALFI sebagai perwakilan pemilik barang ingin jaminan itu dihapus. Pemerintah (Kemenhub) sendiri tak mau mencampuri masalah jaminan kontainer antara pemilik barang dengan pelayaran, karena hal itu menyangkut bisnis dan tanggung jawab antara kedua belah pihak (B 2 B). Masalah jaminan kontainer ini juga sempat dibahas dalam rapat di Direktorat Perhubungan Laut, pada Selasa (18/4) lalu dengan melibatkan perusahaan pelayaran dan INSA serta pemilik barang (ALFI). Bahkan, jaminan kontainer inipun pernah didiskusika di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makanya, pihak pelayaran pun mempertanyakan kenapa lembaga korupsi ini sampai masuk ke ranah ini. Padahal masalah ini B 2 B, dan tidak ada pelanggaran dalam hal bisnis. Apalagi penggunaan uang negara. Pihak Kemenhub juga tidak mau terseret dengan persoalan ini, karenanya mereka (Hubla) kembali menyerahkan masalah jaminan kontainer ini ke pada pihak bersangkutan (ALFI dan perusahaan pelayaran).

INDONESIA SHIPPING TIMES

Sementara itu, Sunarno HS, pengurus INSA Jaya menyatakan bahwa pelayaran tetap menginginkan adanya uang jaminan terhadap kontainer tersebut. “Sebab uang jaminan itu untuk menjamin jika terjadi kerusakan. Bahkan, kalau hanya jaminannya rp 1 juta itu nggak ada artinya, karena bisa lebih apabila ada kerusakan,” katanya, Kamis (19/4), di Jakarta Utara. Menurut Sunarno, bahwa uang jaminan ini akan dikembalikan kepada pemilik barang jika kontainer dalam kondisi baik sesuai dengan hasil joint survey yang tertuang dalam Equipment Interchanges Recept (EIR) dari terminal petikemas dan depo kontainer pada waktu pengembalian kontainer empty. Sunarno menambahkan, sebenarnya uang jaminan ini sudah lama berlangsung. “Bahwa karena ada uang jaminan yang ‘mandeg’ garagara salah satu perusahaan raksasa yang kolaps, kemudian dijadikan sebagai rujukan dan alasan ALFI untuk penghapusan uang jaminan ini. Tapi kami pelayaran tetap minta uang jaminan itu harus ada,” tegas Nano, penggilan familiarnya. Kendati begitu, ungkapnya, ada solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. “Jika tidak mau mengeluarkan uang jaminan, kami minta agar consignee bisa mengeluarkan surat perjanjian bermaterai mengenai itu, dan kalau pemilik barang menunjuk pihak ketiga, kami juga minta supaya pihak ketiga (forwarder) pun membuat surat perjanjian sesuai dengan pemilik barang yang tertera pada Bill of Loading (BL),” katanya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |

Jumat 21 April 2017

GAPASDAP Cemas Asing Masuk Bisnis Angkutan Penyeberangan

PAYA pemerintah memberikan izin operasi kapal di Pelabuhan Merak-Bakawuni dinilai oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) punya maksud baik. Meski demikian, Gapasdap tetap meminta agar pemerintah tidak salah melihat persoalan yang terjadi di pelabuhan penyeberangan. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, antrean penumpang di Pelabuhan Merak-Bakauheni tidak selalu berarti sedang kekurangan kapal. Menurutnya, antrean panjang penumpang juga bisa berarti di kedua pelabuhan tersebut kurang dermaga. ”Kalau dikatakan kurang kapal tidak salah, tapi pemerintah harus melihatnya secara menyeluruh. Merak-Bakauheni memang menjadi yang paling padat. Pemerintah boleh menambahkan kapal dengan catatan menambahkan dermaga terlebih dulu agar tidak mengurangi operasional kapal yang sudah ada,” katanya. Khoiri mengatakan, pembenahan pelabuhan bisa saja dilakukan apabila pemerintah dan pelaku usaha bekerjasama. Bahkan keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat waktu pelayaran di Pelabuhan Merak-Bakauheni bisa saja dilakukan bila pemerintah mau memban-

Jumat 21 April 2017

gun lebih banyak dermaga. ”Kami bisa saja menyediakan kapal yang kecepatannya cukup, beberapa anggota kami kapalnya sudah baru. Tapi bagaimana kami bisa satu jam, ketika hendak sandar, sandarannya (dermaga) masih dipakai oleh kapal depannya lagi. Seharusnya satu pasang dermaga bisa satu kapal dan tidak dijejali beberapa kapal,” jelasnya. Gapasdap khawatir jika iklim usaha di sektor angkutan su-ngai, danau, penyeberangan semakin tidak kondusif akan membunuh anggotanya, yang notabene merupakan pengusaha nasional. Kematian pengusaha nasional dikawatirkan akan mengundang pemain asing masuk. ”Semestinya (pemberian izin kapal) harus melalui kami. Sebelum pemerintah memberikan izin operasional harus dengan izin Gapasdap. Sehingga terkadang kami kaget tiba-tiba bisa muncul tambahan 15 izin. Kami juga tidak tahu kedepan bakal bertambah berapa lagi karena kami dilewati begitu saja,” keluhnya. Sejatinya memang mekanisme dalam pemberian izin operasional kapal berada di pihak pemerintah. Namun sebagai asosiasi, menurut Khoiri, Gapasdap ingin dilibatkan dalam pemberian rekomendasi. Khoiri mengatakan, sebagai asosiasi, pihaknya tidak ingin menang sendiri. Menurutnya, Gapasdap sudah memohon pada pemerintah agar tidak memberikan izin baru sampai pembangunan dermaga bisa sebanding dengan jumlah kapal. Karena pemberian izin baru hanya akan semakin mengurangi waktu operasional kapal yang sudah berizin.*** TRUCKMAGZ.COM | CITRA

INDONESIA SHIPPING TIMES

ASDP Mulai Garap Proyek Kawasan Komersial di Labuan Bajo

T ASDP Indonesia Ferry akan memba-ngun proyek kawasan komersial di Labuan Bajo yang terdiri dari pelabuhan marina, peningkatan fasilitas dermaga penyeberangan, hotel, serta area komersial. Total investasi pengembangan kawasan ini senilai Rp 400 miliar. Proyek komersial ini telah grounbreaking pada Kamis (20/4) dan ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada Desember 2018. Direktur Utama ASDP Faik Fahmi mengatakan, pembangunan dan pengembangan kawasan komersial Labuan Bajo ini sejalan dengan road map perusahaan yang telah disusun, yakni RE-ASDP yang terdiri dari Re-formulation of Business Foundation (2016), Acceleration of Commercial (2017), Services to The Nation (2018), Drive to Excellent (2019) dan Performance to The Best (2020). Proyek pembangunan kawasan komersial Labuan Bajo merupakan proyek sinergi Badan Usaha Milik Negara antara ASDP, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Patra Jasa. ASDP menjadi pemegang saham mayoritas 51%, karena pengembangan proyek berada di atas lahan milik perseroan, lalu Patra Jasa 25% dan PTPP 24%. “Tahun ini merupakan waktu percepatan sisi komersial. Kami berharap, ASDP bisa lebih besar berperan buat negara, membangun konektivitas tanpa bergantung kepada pemerintah, serta dapat lebih memajukan pariwisata nasional dengan standar dunia. Karenanya, kami ingin mengembangkan Labuan Bajo,” kata Faik dalam keterangan resmi, Kamis (20/4). Diketahui, Labuan Bajo ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu Top 10 Tourist Destination bersama Danau Toba, Raja Ampat, Wakatobi dan lainnya. Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi pariwisata berbasis bahari yang lengkap, dan serius untuk dikembangkan. Soal potensi alam, Labuan Bajo memiliki banyak kekayaan seperti Pulau komodo, panorama

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pulau Padar yang sangat indah, hingga sensasi tracking ala Jurrasic di Pulau Rinca. Saat itu, Labuan Bajo dinobatkan CNN sebagai snorkel site kedua terbaik di dunia. Nomor satunya Raja Ampat Papua dan nomor tiganya Kepulauan Galapagos di Amerika Selatan. Faik menerangkan, seiring dengan pengembangan kawasan komersial dan sektor pariwisata di Labuan Bajo, maka direncanakan pembangunan proyek hotel di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dengan jumlah 180 unit kamar. “Kami melihat prospek bisnis properti, khususnya hotel sangat bagus ke depannya. Keberadaan hotel ini akan sangat menunjang pariwisata, karena lokasinya sangat strategis, berada di tepi pantai di Jalan Soekarno Hatta. Sehingga, untuk view hotel sangat indah dan sempurna, karena menghadap ke laut,” jelasnya. Data menyebutkan, jumlah turis ke Labuan Bajo mencapai 95.410 wisatawan (data 2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 80% turis mancanegara dengan pertumbuhan kedatangan mencapai 18,3% per tahun. Terkait pelabuhan marina, Direktur Pelayanan dan Fasilitas ASDP Christine Hutabarat menjelaskan, proyek ini juga untuk menopang infrastruktur pariwisata. Dari sisi bisnis, pelabuhan marina yang dapat disandari kapal pesiar dan menampung hingga 70 unit yacht ini berprospek bagus mengingat belum ada pelabuhan khusus di Labuan Bajo yang bisa melayani kapalkapal wisata asing sesuai standar. ASDP akan mengelola secara professional kapal-kapal jenis yacht dan mini cruise yang tadinya hanya datang ke Bali, juga berpotensi datang ke Labuan Bajo. “Dengan adanya dermaga marina, tentu akan semakin menggairahkan bisnis kapal pesiar di Indonesia. Kami juga akan meningkatkan dan memperkuat fasilitas dermaga penyeberangan di lintasan menuju Labuan Bajo. Bahkan ASDP telah memiliki lintasan interchange dari Bira, Sulawesi Selatan menuju ke Labuan Bajo,” tutur Christine. *** KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK Jumat 21 April 2017

Siapkan Angkutan Lebaran, Pelindo I Fokus di Empat Pelabuhan

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo I) menerangkan telah menyiapkan beberapa program untuk menghadapi momen Lebaran tahun ini. Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan, transportasi untuk para pemudik di beberapa area pelabuhan menjadi fokus utama. “Kalau kami kan sektor laut, kita laporkan persiapan Pelindo I saat lebaran. Tentunya, kami ada beberapa program, pertama fokus kita untuk angkutan Lebaran di pelabuhan Belawan, Tanjung Balai, Asahan dan Dumai,” terang Bambang saat rapat koordinasi membahas persiapan transportasi lebaran di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Lebih lanjut dia menerangkan alasan Pelindo I fokus kepada empat pelabuhan tersebut, lantaran menjadi pintu masuk penumpang untuk kegiatan mudik. Menurutnya dari Batam mereka akan masuk dan kembali ke daerah Sumatera. Tanjung Balai dan Dumai

Jumat 21 April 2017

sendiri untuk pintu masuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin pulang ke Jawa. “Untuk di Belawan sendiri, kita punya program yang bekerja sama dengan angkatan laut untuk meringankan beban. Kita buat mudik gratis dari Batam ke Belawan,” sambungnya. Kemudian, Bambang menambahkan dari Belawan, mereka bisa menyambung ke terminal dan nanti bakal ada feeder, 3 sampai 4 bus, dari pelabuhan ke terminal bus. Karena di dalam pelabuhan, tidak terdapat angkutan umum. “Nanti ada juga bus gratis dari Tanjung Asih Balai Asahan ke Kualanamu, itu bagi para TKI yang pada mudik. Itu tiga bis. Dari Dumai kita bawa TKI ke Pekanbaru. Kemudian dari Pekanbaru, H-3 kita siapkan 10 bis untuk gratis ke Padang,” papar dia. Mengenai anggaran sendiri, dia mengakui memang dibutuhkan dana yang besar. Namun anggaran tersebut, dijelaskan Bambang bakal menggunakan dana CSR. “Kita pakai dana CSR, enggak kita batasi juga. Nanti kita hitung, kebutuhannya masyarakat berapa,” pungkasnya.*** SINDONEWS.COM | DISFIYANT GLIENMOURINSIE

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dukung Tol Laut, Menhub Siapkan 40 ‘Rumah Kita’ di Seluruh Indonesia foto: google image

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan 40 ‘Rumah Kita’ untuk mendukung program tol laut. Dua puluh Rumah Kita akan dibangun BUMN, dan 20 lagi dibangun swasta. Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. “Kita buat Rumah Kita 20. Nanti kalau swasta sudah jalan akan ada Rumah Kita versi swasta mungkin 20 lagi. Rumah Kita adalah rumah yang menampung barang-barang untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini isunya kan barang baliknya sedikit,” kata Budi Karya saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/4/2017). Rumah Kita akan didirikan di sejumlah tem-

INDONESIA SHIPPING TIMES

pat yang disinggahi kapal tol laut, misalnya Saumlaki, Merauke, Namlea, dan sebagainya. Sudah ada 7 Rumah Kita yang beroperasi. 13 lagi segera beroperasi 2 pekan lagi. “Banyak. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Sekarang itu 7 sudah jalan. Sementara yang 13 dua minggu lagi mesti jalan. Yang tahap pertama BUMN, nanti yang tahap kedua baru swasta,” dia menuturkan. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. “Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan,” tutupnya.*** DETIK.COM | MICHAEL AGUSTINUS Jumat 21 April 2017

Depo Kontainer Dituding Biang Kemacetan Jalur Cacing

ALAN Cakung-Cilincing (Cacing), yang merupakan jalur utama bagi angkutan barang dari Cakung- Tanjung Priok, Kamis (20/4/2017) macet total dari pagi hingga sore hari. Penyebab kemacetan tetap seperti dulu akibat puluhan bahkan ratusan trailer mau masuk ke sekitar 6-7 unit Depo (tempat kontainer kosong) di sepanjang Jl Cacing antri di pinggir jalan. Trailer antri di pinggir jalan sebelum bisa masuk Depo untuk mengantarkan kontainer kosong eks impor mau pun mengambil kontainer kosong untuk ekspor.

Jumat 21 April 2017

Kemacetan Jalan Cacing yang terus berulang ini sempat dibahas dalam rapat koordinasi di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Kamis pagi. Maradang Rasyid, pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo ) DKI yang ikut dalam rapat mengatakan Kasudinhub Jakut Benhard minta kepada Badan Pelayanan Transportasi Satu Pintu (BPTSP) DKI agar menambah persyaratan bagi usaha Depo untuk menghindari kemacetan. Persyaratan tersebut yaitu harus buka selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (247) untuk menyesuaikan dengan operasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu Depo harus memiliki lahan Buffer (penyangga) tempat trailer menunggu giliran mengambil / menyerahkan kontainer kosong. Diharapkan jika Depo buka 24 jam tidak ada lagi trailer antri di pinggir jalan karena jam berapa pun datang ke Depo ada pelayanan. Bila masih ada trailer belum dilayani bisa menunggu di lahan Buffer bukan antri di jalanan. Rasyid mengatakan untuk mempercepat pelaksaaan syarat tambahan itu perlu rekomendasi dari Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok. Rapat koordinasi yang diselenggarakan Sudinhub Jakut dihadiri Kasudinhub Jakut, Ka BPTSP Pemda DKI, Kabid Angkutan Jalan Dishub, Kasudin Cipta Karya Tata Ruang Jakut, Sudin Bina Marga, Kopaba dan Aptrindo. Sementara Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) tidak hadir.*** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Efisiensi Logistik, Pemerintah Perlu Ukur Ongkos dan PDB Negara Lain

EMERINTAH perlu mengukur efisiensi biaya logistik dengan menyusun rancangan agregat yang sesuai untuk bisa mengukur daya saing nasional dan bersaing di ranah internasional. Zaroni, peneliti dari Supply Chain Indonesia mengatakan biaya logistik agregat akan memengaruhi pasar ekspor dan impor. Pengurangan biaya logistik menjadi perhatian regulator karena akan memengaruhi harga perolehan suatu material dan produk. Oleh sebab itu, perbandingan biaya logistik suatu negara terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan. “Metodologi perhitungan dan perbandingan biaya logistik terhadap PDB penting untuk dipahami, agar kita dapat mengetahui posisi daya saing negara dalam suatu kawasan regional atau global dalam konteks biaya logistik,” kata Zaroni, pada Kamis (20/4/2017). Dalam perspektif regulator pemerintah, fokus perhatian diarahkan pada perbaikan metodologi penghitungan biaya logistik secara agregat, upaya pengurangan biaya logistik agregat, dan kontribusi setiap sektor logistik terhadap PDB. Oleh sebab itu kinerja logistik suatu negara ditunjukkan dengan Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia setiap tahun. “Pengukuran kinerja logistik dengan menggunakan indikator biaya logistik banyak digunakan oleh perusahaan dan negara, meskipun sampai saat ini tidak ada standar atau pedoman baku dalam metodologi dan pengukuran biaya logistik,” ungkap Zaroni. Dia mengutarakan selama ini banyak pendekatan yang digunakan dalam penghitungan biaya logistik, seperti halnya banyak pendekatan dalam penghitungan biaya suatu produk. Misalnya, ada dua pendekatan dalam penghitungan biaya produksi yakni traditional costing dan activitybased costing. Dalam traditional costing, penghitungan biaya didasarkan pada pemakaian sumber daya di setiap komponen biaya produksi dan biaya komersial, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja,

INDONESIA SHIPPING TIMES

biaya overhead, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya administrasi. Sementara activity-based costing, penghitungan biaya didasarkan pada pemakaian sumber daya di setiap aktivitas untuk menjalankan serangkaian proses bisnis perusahaan. “Dari penghitungan biaya logistik setiap komoditas, perusahaan, industri, dan sektor akan diperoleh biaya logstik total atau biaya logistik agregat suatu negara. Selanjutnya, biaya logistik agregat ini dibandingkan secara proporsi dengan PDB total,” katanya menjelaskan. Berdasarkan perbandingan biaya logistik agregat terhadap PDB total akan diperoleh pengukuran efisiensi dan daya saing suatu negara dari aspek indikator kinerja logistik. adapun perbandingan biaya logistik agregat terhadap PDB total, akan memberikan informasi penting dari dua persepktif. Pertama, dari perspektif efisiensi biaya, semakin kecil proporsi biaya logistik total terhadap PDB menunjukkan semakin efisien pengelolaan logistik di negara tersebut. Kedua, perspektif kontribusi sektor logistik. Dia mengatakan biaya logistik agregat dapat dipandang sebagai kontribusi sektor penyedia jasa logistik terhadap PDB. Semakin besar biaya logistik agregat terhadap PDB menunjukkan produktivitas dan kontribusi sektor logistik terhadap PDB suatu negara. “Apakah biaya logistik agregat sebesar 24% terhadap PDB itu tidak efisien? Dalam konteks pembandingan dengan biaya logistik negara-negara lain iya, karena di negara-negara yang kinerja logistiknya maju seperti China, Jepang, Korea (Selatan), Amerika Serikat, biaya logistik total tidak kurang dari 15% terhadap PDB,” ungkapnya. Namun dalam konteks kontribusi sektor logistik terhadap PDB, angka tersebut menunjukkan suatu kontribusi yang cukup besar. “Persoalannya, sampai saat ini belum ada standar berapa biaya logistik total terhadap PDB yang paling efisien dan optimal,” tuturnya.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Jumat 21 April 2017

Kinerja 10 Perusahaan Pelayaran Raksasa Berada di Zona Merah foto: shipyard-finder.com

ULETIN pelayaran Alphaliner kembali merilis analisis kinerja sejumlah perusahaan pelayaran raksasa di tahun 2016. Diungkapkan, meskipun telah dilakukan perbaikan tarif angkutan pasca bangkrutnya Hanjin akhir Agustus 2016, namun hingga akhir tahun 2016 rata-rata margin operasional 13 kapal induk perusahaan pelayaran itu tetap negatif. Setidaknya hanya tiga operator yang mencatat hasil operasi positif sepanjang tahun 2016. Sedangkan 10 operator pelayaran lainnya berada di zona merah alias rugi. Rata-rata kerugian sebesar 9,2% dialami CMA CGM, China Shipping Container Lines, EMC, Hanjin, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine (HMM), K Line, Maersk yang berbasis di Denmark, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), NYK Line, Wan Hai Lines, Yang Ming, sedangkan ZIM membukukan kerugian 1,2% di kuartal keempat tahun 2016. Di antara perusahaan pelayaran tersebut, Hyundai HMM mencatat kerugian terbesar. Perusahaan pelayaran asal Korea Selatan tersebut mencatat rugi USD 595 juta atau

Jumat 21 April 2017

18,5% di tahun 2016. Karena itu, HMM pun masuk dalam perusahaan yang diresukturisasi pemerintah Korea Selatan. Langkah-langkah restrukturisasi meliputi perpanjangan waktu jatuh tempo obligasi, penyesuaian tariff angkutan, penjualan asset serta langkah penyelamatan lainnya. Restrukturisasi juga dalam bentuk akuisisi kapal dalam bentuk suntikan modal dari pemerintah Korea. Perusahaan pelayaran lainnya, Yang Ming yang berbasis di Taiwan, juga harus bergantung pada dukungan negara setelah membukukan kerugian operasional sebesar USD 470 juta atau minus 13,1% di tahun 2016. Lembaga Dana Pembangunan Nasional pemerintah Taiwan (NDF) mengambil alih 6.4% saham Yang Ming di bawah program rekapitalisasi Februari 2017 atau setara dengan USD 54 juta. Dana ini diperoleh dari enam investor yang dikelola NDF. Peran NDF dalam menyelamatkan Yang Ming terus diharapkan untuk mendukung program peningkatan modal Yang Ming selanjutnya.*** WORLDMARITIMENEWS.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES