Indonesia Shipping Times 21 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 44 • Vol IX • Selasa

21 Februari 2017

DUGAAN MONOPOLI BONGKAR MUAT

....DAN APBMI PUN MENGGUGAT KE MAHKAMAH AGUNG....

JICT DESAK PELINDO II KEMBALIKAN TERMINAL 3 TANGANI DOMESTIK

SENATOR: INDUSTRI DI KUALA TANJUNG HARUS DIPERCEPAT

TAK TERPENGARUH PATIMBAN, PELINDO II GARAP NPCT II DAN III

MENUNGGU TEMPURAN MAS SANDAR DI BERAU

01

Dugaan Monopoli Bongkar Muat

Dan APBMI pun Menggugat ke Mahkamah Agung foto: Beritadaerah.co.id

A

SOSIASI Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) akhirnya merencanakan melakukan uji materi melalui lembaga tingi Negara Mahkamah Agung terhadap peraturan Menhub no. 152 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan ke Kapal.

“Nanti yang akan menggugat (uji materi-red) terhadap PP melalui DPW APBMI Jawa Timur,” kata Ketua Umum DPP APBMI HM. Fuadi, usai acara Coffee Morning di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin pagi (20/2).

Fuadi menjelaskan, gugatan uji materi itu, dikarenakan PP Menhub no. 152/2016 sangat merugikan keberadaan usaha PBM. Karena dalam salah satu pasal PP Menhub 152 menyebutkan bahwa BUP yang sudah memperoleh konsesi otomatis dapat mengerjakan kegiatan bongkar muat.

Padahal, dalam peraturan pemerintah yang lain menyatakan bahwa kegiatan bongkar muat harus dilaksanakan oleh perusahaan yang berbadan hukum untuk bongkar muat.

Fuadi juga menyatakan kalau APBMI akan

tetap menggandeng PT Pelindo untuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan. “Kami akan mengarah kesana, tinggal bagaimana polanya, akan terus kami komunikasikan dengan pihak Pelindo,” ucapnya.

Monopoli Sebelumnya, dalam rapat pleno DPP APBMI akhir Januari lalu, para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut menyatakan cemas dengan kelangsungan usaha mereka pasca hadirnya peraturan menteri dimaksud.

Beleid tersebut dinilai berpotensi membuat monopoli kegiatan bongkar muat oleh badan usaha pelabuhan (BUP) di seluruh wilayah pelabuhan Indonesia dan mengerdilkan peran perusahaan bongkar muat (PBM).

“Kami sudah sampaikan persoalan ini secara resmi kepada Kadin Indonesia maupun Menko Perekonomian saat audiensi dan rapat kordinasi dengan pengurus APBMI pekan lalu,” ujarnya di sela-sela rapat pleno DPP APBMI di Jakarta, Kamis (26/1/2017).*** | OCEANWEEK.CO.ID | BISNIS.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 21 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

JICT Desak Pelindo II Kembalikan TO 3 Sebagai Terminal Domestik foto: Maritimnews.com

M

ANAJEMEN PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) mendesak Pelindo II merealisasikan pengoperasian terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai terminal peti kemas khusus untuk melayani kontener domestik.

Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan mengatakan sesuai dengan peruntukkannya fasilitas terminal 3 Priok sangat dibutuhkan untuk kelancaran peti kemas antarpulau atau domestik.

“Terminal 3 Priok itu harusnya untuk domestik bukan ekspor impor,” ujarnya, disela-sela stakeholders coffee morning Pelindo II, Senin (20-2-2017).

Dia juga mengatakan, persaingan layanan peti kemas di Priok semakin ketat saat ini bahkan cenderung saling menarik market yang sudah ada mengingat minimnya market baru (shipping line) baru menyusul masih terjadinya pelemahan ekonomi global saat ini.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bahkan, kata dia, semakin ketatnya persaiangan antar terminal itu sekarang sudah ada tiga shipping line global yang sebelumnya sandar di JICT kini berpindah layanan al; Maersk Line ke Terminal 3 Priok, serta NYK Line dan Evergreen ke New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Riza juga mengatakan, sedangkan fasilitas terminal 2 JICT saat ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pelindo II kendati proses legalisanya belum rampung.

“JICT akan fokus pada pengembangan fasilitas dan peralatan bongkar muat di terminal JICT-1,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan, pada tahun ini JICT hanya menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 2,2 juta twentyfoot equivalent units (TEUs).*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

Selasa 21 Februari 2017

03

Garap Proyek Kanal, Pelindo II Tunggu Perpres Penugasan

S

AAT ini Perpres tersebut masih digodok di Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masih menunggu pemerintah menerbitkan payung hukum untuk menggarap proyek kanal yang menghubungkan Tanjung Priok hingga Cikarang. Payung hukum yang dimaksud berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Elvyn G. Masassya mengatakan Perpres ini akan menjadi dasar penugasan perusahaan menggarap proyek bernama Inland Waterway penghubung Cikarang Bekasi Laut (CBL). Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang harus dikebut pembangunannya.

“Kami masih menunggu Perpres untuk itu,” kata Elvyn usai acara diskusi di kantornya, Jakarta, Senin (20/2). Perpres ini juga untuk mempermudah koordinasi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini.

Selain Pelindo II, ada beberapa instansi lain yang terlibat diantaranya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Saat ini sedang digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dibantu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sembari menunggu Perpres tersebut terbit, Pelindo II akan mengurus sejumlah perizinan secara paralel. (Baca: Kemenhub Ingin Kembangkan Transportasi Kanal dan MRT Jakarta) Beberapa perizinan tersebut antara lain izin penggunaan CBL sepanjang 25 kilometer kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian usulan agar proyek ini masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan di Kementerian Perhubungan, serta mematangkan Detail

04

Selasa 21 Februari 2017

Engineering Design (DED).

Elvyn menargetkan proyek kanal ini bisa rampung pada 2019. Untuk kebutuhan investasinya Pelindo II menyiapkan dana sekitar Rp 4 triliun, dari ekuitas perseroan dan hasil penerbitan obligasi berdenominasi mata uang asing (global bond). Untuk diketahui pada tahun ini Pelindo II menganggarkan belanja modal sebesar Rp 5,6 triliun atau naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2 triliun. “Tapi untuk proyek itu (CBL) kan bertahap atau tahun jamak,” katanya.

Sementara Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Dani Rusli Utama mengatakan Inland Waterway ini diharapkan mampu menurunkan ongkos logistik sebesar 20 hingga 25 persen. Dalam perhitungannya, jika kapal tongkang dapat masuk kanal tersebut hingga kawasan industri Cikarang, setidaknya akan ada 80 hingga 100 kontainer terangkut sekali jalan.

“Kalau dipindahkan ke truk itu kira-kira bisa 1,5 kilometer dijejer panjangnya,” kata Dani.

Dirinya juga menyebut kanal tersebut akan memiliki lebar di dasarnya mencapai 50 meter dengan kedalaman 4 sampai 5 meter.*** | KATADATA.CO.ID | AMEIDYAODAUD |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tak Terpengaruh Patimban, Pelindo II Kebut Pembangunan NPCT II dan III foto: Portdevco

D

IREKTUR Teknik dan Manajemen Resiko IPC (PT Pelindo II) Dani Rusli Utama, menyatakan bahwa pembangunan NPCT2 dan NPCT3 sebagai kelanjutan dari NPCT1 yang sudah beroperasi komersil sekarang pada tahap reklamasi.

Diharapkan, pada 2017 selesai, dan kemudian pada awal 2018 dapat dilakukan pemancangan tiang untuk dermaga. “NPCT sekarang sedang dalam proses pengembangan tahap kedua. Yang tengah dilakukan adalah reklamasi,” katanya, di Jakarta, Senin (20/2).

Pengembangan terminal Kalibaru itu, menurut Dani tidak terpengaruh dengan rencana pembangunan pelabuhan Patimban, di Pantura Jawa Barat. Sebab, peruntukan pelabuhannya berbeda.

Mantan Dirut PT JICT itu juga mengungkapkan, wilayah yang direklamasi untuk NPCT2 mencapai 200 hektar.

Perseroan, ungkap Dani, mengalokasikan dana untuk pembangunan dua terminal ini mencapai Rp 8 triliun, dengan porsi masing-masing Rp 3-4 triliun.

“Ada sekitar Rp 8 triliun. Kurang lebih 1 terminal itu bisa Rp 3 triliun- Rp 4 triliun, itu kan susah karena dari sini bikin alurnya,” ujar Dani.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jika NPCT II dan III terbangun, maka kapasitas priok akan bertambah 3 juta TEUs, dengan masing-masing kapasitas 1,5 juta TEUs. Sehingga secara total kapasitas NPCT I, II, dan III akan menjadi 4,5 juta TEUs. Dia menyebut kedalaman NPCT ini nantinya akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS. Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 14.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT. Sementara itu, Direktur NPCT1 Suparjo membenarkan bahwa pengembangan terminal sedang dilakukan. “Masih reklamasi,” ujarnya singkat.

Primadona Setelah beroperasi secara komersil sekitar 6 bulan, NPCT mulai dilirik oleh sejumlah pelayaran besar. Sebut saja Evergreen, NYK, dan MSC. Ketiga pelayaran ini sudah mulai rutin masuk dan berkegiatan di terminal Kalibaru tersebut.

Pastinya, pelayaran lebih memilih ke NPCT karena alas an, selain draft-nya dalam, juga peralatan bongkar muatnya canggih dan semua baru. Tarifnya pun sama dengan terminal lain di Priok (JICT, TPK Koja, MAL).

Bahkan, ada diantara pelayaran yang mengatakan NPCT merupakan pelabuhan masa depan Indonesia. Itu yang barangkali menjadi kekhawatiran para terminal lain di Priok.

Menhub Budi Karya Sumadi juga sudah pernah menyatakan bahwa nantinya NPCT 1 ini akan dilanjutkan dengan pengembangan terminal lainnya. “NPCT 1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pengembangan NPCT tahap 1 yang terdiri dari tiga terminal petikemas (NPCT 1-3) dan dua terminal produk (NPCT 4-5).

Rencana jangka panjang, setelah pembangunan fase 1 itu akan dilanjutkan tahap 2 dengan total area 411 hektare,” ungkap Menhub.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Selasa 21 Februari 2017

05

Apindo Angkat Jempol

Industri di Kuala Tanjung Harus Dipercepat

P

ERNYATAAN Presiden RI Joko Widodo terkait Pelabuhan Kualatanjung bakal menjadi hub internasional disambut baik oleh semua kalangan. Untuk mendukung hal itu selain konektivitas transportasi yang harus terbangun mulai darat, laut dan udara.

Pertumbuhan industri di sekitar Pelabuhan Kualatanjung juga harus dibangun, sehingga pengusaha asing dari luar akan kembali membawa hasil industri dari Sumatera Utara (Sumut) ke luar.

“Hub internasional harusnya memiliki loading muatan. Sebab, kalau dia tidak punya loading muatan maka orang yang datang dari luar tentu merasa rugi sebab pulang ke negaranya tidak membawa apa-apa. Makanya harus ada loading muatan sehingga ketika dia kembali dia bisa membawa hasil industri dari Sumut,” ujar Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, akhir pekan lalu Karena itu, kata Parlindungan, industri di sekitar kawasan Kualatanjung harus dipercepat.

“Kalau industri di Kualatanjung tumbuh maka ini juga akan menyerap lapangan kerja, aktivitas ekonomi akan berkembang ini yang harus kita kejar,” jelasnya.

Dijelaskannya, konektivitas transportasi juga harus terhubung sehingga Kuala Tanjung dapat benar-benar menjadi hub internasional.

“Kita tahu akhir tahun jalan tol MedanTebingtinggi akan selesai, ini jelas sangat mendukung. Jadi akan terhubung dari Tebingtinggi ke Kisaran hingga Labuhanbatu tidak perlu lagi ke Medan atau bisa langsung terhubung ke Dumai,” terangnya.

Selain itu, sebaiknya pelabuhan Kualatanjung juga terkoneksi moda kereta api dari kawasan ekonomi khusus Sei Mangke bisa terhubung ke Kualatanjung, selain itu bisa juga ke Kualanamu ataupun langsung ke Belawan.

“Dengan banyak moda transportasi yang terkoneksi ini jelas sangat mendukung Kualatanjung sebagai hub internasional,” terangnya. Parlindungan juga mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang telah menyempurnakan peraturan menteri perhubungan dengan kembali menetapkan Kualatanjung sebagai hub internasional.

06

Selasa 21 Februari 2017

Hal ini sangat penting untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di Sumut, karena moda transportasi di Sumut akan semakin berbiaya murah.

“Pelabuhan curah di Kualatanjung akan selesai tahun ini, selanjutnya kita mendorong agar pelabuhan peti kemas juga dapat segera diselesaikan. Sehingga kita dukung Pelindo untuk segera menyelesaikan semuanya,” kata Parlindungan.

Angkat Jempol Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johan Brien mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik ketegasan Presiden Jokowi.

Ia mengacungi jempol buat ketegasan tersebut.

“Harus begitu sikap Presiden. Kita menyambut baik hal itu. Apindo Sumut khususnya memberikan jempol buat Presiden, karena konsisten dengan komitkennya untuk Kuala Tanjung,”ujarnya Senin (20/2/2017).

Dikatakannya, dengan begitu, Menteri Perhubungan jangan sesuka hatinya mengeluarkan kebijakan, sebab terkesan ada kepentingan dibalik keputusan pemindahan tersebut. “ Harus ditanya juga itu, apa kepentingannya kemarin itu. Pasti ada kepentingan menteri itu,”ungkapnya Menurut Johan Brien, ketegasan Presiden Jokowi menjadi angin segar bagi dunia usaha di Sumatera Utara. Sebab, sudah banyak investor yang sepakat turun ke Kuala Tanjung.

Hal itu pun dinilai akan memberikan angin segar bagi perekonomian Sumatera Utara. Sebab, Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei akan menjadi magnet bagi dunia luar dan akan menujang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

“Pastinya kita tidak jadi malu, karena minat para investor ke sini sudah tinggi. Bahkan sudah ada juga kan yang sudah masuk. Seperti yang dibawa Rusmin Lawin dari Jepang dan Taiwan kemarin,” jelasnya sembari meminta DPRD dan Pemprov mengawal status hub tersebut.*** | MEDANBISNISDAILY.COM | TRIBUNNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Hub Port

Kuala Tanjung Diharapkan Masuk ke RIP Konektivitas Nasional foto: blogspot.co.id

P

ENGEMBANGAN Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara diharapkan masuk juga menjadi bagian dari rencana induk (master plan) pengembangan konektivitas nasional.

“Rencana induk ini harus merupakan rencana induk yang terintegrasi dari semua kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait,” jelas Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangan resminya, Minggu (19/2/2017).

Untuk lebih menjamin kepastian implementasinya, rencana induk itu menurut Setijadi, harus dipayungi dengan regulasi yang kuat disertai dengan peta jalan (road map) dan rencana aksi (action plan) yang terukur, termasuk dari aspek waktu.

Rencana induk itu juga mencakup pula penetapan jalur-jalur pelayaran beserta pelabuhanpelabuhan pendukungnya.

“Semua pelabuhan harus terstandarisasi dan terintegrasi dengan sistem informasi,” imbuh Setijadi. Selain dengan infrastruktur dan fasilitas yang terstandardisasi, disebutkan Setijadi, pelabuhan harus dikembangkan dengan manajemen, produktivitas, kinerja, dan pelayanan yang profesional.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengembangan Pelabuhan pun, harus didukung dengan pengembangan moda-moda transportasi lainnya, seperti jalan raya dan rel kereta api, yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan industri.

“Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan-pelabuhan pendukungnya harus mendukung pengembangan logistik berbasis komoditas secara terintegrasi,” kata dia.

Untuk komoditas perikanan, misalnya, pelabuhan harus dilengkapi fasilitas penanganan reefer container dan cold storage.

Sedangkan untuk menyeimbangkan arus barang dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia, Pemerintah kata Setijadi, perlu menegaskan penetapan dan rencana pengembangan pelabuhan hub internasional di wilayah timur Indonesia.

“Berdasarkan Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, selain Pelabuhan Kuala Tanjung di wilayah barat, Pelabuhan Bitung juga menjadi pelabuhan hub internasional di wilayah timur,” tutur Setijadi. *** | BERITATRANS.COM | OMY | Selasa 21 Februari 2017

07

Pelindo IV Investasi, Rp1,4M di Luwuk

Menteri Perhubungan Usulkan Baubau Menjadi Hub Indonesia Barat dan Timur

M

ENTERI Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Murhum Baubau layak untuk menjadi Hub antara Indonesia barat dan timur.

Hal ini karena banyak kapal dari pulau Jawa yang menuju Ambon atau Papua mengunjungi Pelabuhan Murhum Baubau. “ Baubau berpotensi jadi hub antara Indonesia barat dan timur, ditandai dengan banyak kapal dari Jawa, Makassar menuju Ambon dan Papua.

Artinya kita harus memastikan operasi di sini berjalan dengan baik,” kata Budi saat memeriksa pelabuhan Murhum Baubau hari ini.

Menteri memberi arahan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I dari Baubau, Marlent Manurung, untuk lebih mempersingkat waktu bongkar muat barang di pelabuhan ini. Saat ini waktu bongkar muat waktu kapal di Murhum Pelabuhan Baubau adalah sekitar dua hari. “ Saya ingin lebih pendek. Jika lebih pendek, berarti produktivitas kapal tinggi, produktivitas masyarakat juga tinggi. Crane harus lebih diintensifkan,” katanya.

Secara khusus ia menekankan kepada manajemen pelabuhan bahwa fasilitas container yard di Pelabuhan Murhum Baubau perlu diperluas.

Pelabuhan ini memiliki dua container yard di Barat dan Timur seluas masing-masing 6.000 dan 8.700 meter persegi. “ Di masa depan jika kita ingin membuat Baubau lebih strategis, kita harus memperhatikan fungsi pelabuhan yang terkait dengan halaman susun kontainer,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi Karya juga menekankan keselamatan pengiriman, terutama karena kondisi cuaca ekstrim timur Indonesia.

Pelabuhan Murhum Baubau telah menyelesaikan pembangunan terminal penumpang baru seluas 656.125 meter persegi pada Desember 2016 dan akan dioperasikan dalam waktu dekat.

Terminal penumpang tiga lantai ini memiliki kapasitas 1.000 orang, dilengkapi dengan sarana fasilitas pendukung umum seperti ruang tunggu, toilet, fasilitas untuk penyandang cacat, eskalator dan fasilitas pendukung lainnya. Terminal ini juga

08

Selasa 21 Februari 2017

akan dilengkapi dengan perangkat keamanan seperti detektor logam, kaca, sistem monitoring dan banner (papan informasi elektronik), serta x-ray.

Investasi Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berinvestasi sebesar Rp1,403 miliar dalam bentuk 1 unit Pilot Station dan 2 unit Pilot House di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

GM Pelindo IV Cabang Pantoloan Adi Sutrisno mengatakan pilot station dan pilot house yang dibangun merupakan fasilitas sarana pemanduan kapal, kerja sama dengan PT Donggi Senoro (DS) LNG. Pilot station dalam bentuk kantor dan fasilitasnya dibangun dengan tipe 38. Sedangkan pilot house, yaitu berupa rumah tinggal pandu dibangun dengan tipe 45.

“Pembangunan tersebut bukti eksistensi Perseroan untuk melakukan optimalisasi pemanduan di wilayah kerja KUPP Luwuk,” kata Adi melalui pesan singkat WhatsApp. Pada Sabtu, 18 Februari, Pelindo IV dan PT Donggi Senoro LNG sudah melakukan peresmian penggunaan dua fasilitas tersebut yang dihadiri Direktur SDM dan Umum Pelindo, Riman S. Duyo, Bupati Banggai Herwin Yatim, Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo serta manajemen DS LNG di KUPP Luwuk, Banggai.

Adi berharap dengan investasi tersebut, Perseroan tidak hanya melakukan kerja sama untuk pelayanan pemanduan dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Donggi Senoro LNG, juga dapat melakukan kerja sama TUKS lainnya yang berada di wilayah perairan Luwuk.

“Termasuk juga melayani pemanduan di pelabuhan umum yang dikelola oleh KUPP dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta lainnya,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Banggai Herwin Yatim menginginkan Pelindo IV sebagai BUMN agar melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama pengelolaan pelabuhan milik Pemkab Banggai yang potensial.*** | BISNISNEWS.ID | INAPORT4.CO.ID|

INDONESIA SHIPPING TIMES

MTI: Perlu ada pembagian Moda Transportasi

Jalan Rusak Bikin Ongkos Logistik Meningkat 30% foto: Beritadaerah.co.id

J

ALAN yang rusak akibat tingginya curah hujan mengganggu kinerja sejumlah perusahaan logistik.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah Tony Winarno mengatakan, semula waktu tempuh Semarang-Pekalongan hanya sekitar dua jam. Kondisi jalan rusak yang berimbas pada kemacetan panjang membuat waktu tempuh lebih lama hingga dua kali lipat.

“Hampir semua ruas jalan Pantura itu rusak, terutama di Pekalongan. Dulu waktu tempuh hanya dua jam, sekarang bisa sampai empat jam,” keluh Tony, Jumat (17/2/2017).

Kemampuan setiap kurir dalam mengantar barang ke konsumennya pun rata-rata hanya tercapai sekitar 70 persen. Hujan deras yang terjadi setiap hari tersebut membuat gerak petugas di lapangan terbatas.

“Akibat hujan terus ini, misal delivery 100 alamat yang tercapai 70 persennya. Jadi sedikitnya terganggu 30 persen,” jelas dia.

Namun, perusahaan logistik sudah mengantisipasi gangguan yang terjadi periodik setiap tahun itu. Biasanya, gangguan akibat cuaca ini terjadi selama 4 bulan pada November hingga Februari.

“Jadi sekitar bulan Maret akan pulih lagi,” jelas dia.

Akibat kondisi itu, perusahaan logistik terpaksa menambah biaya sekitar 30 persen. Besaran biaya itu dihitung dari kinerja yang terganggu sekitar 30 persen. Jadi dibutuhkan biaya yang sama untuk menutupnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Jika 30 persen alamat tidak tercapai, berarti kurirnya ditambah satu setengah. Setengah itu maksudnya ditambah kurir setengah hari untuk menyelesaikannya,” ungkap Tony.

Moda Transportasi Menyikapi banyaknya jalan rusak di sepanjang Pantura Pulau Jawa, Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan solusinya tidak hanya dilakukan perbaikan jalan. Namun, dia menilai ada langkah lain yang harus dipikirkan pemerintah agar usia jalan awet, yaitu pembagian moda transportasi.

Saat ini angkutan barang masih banyak menggunakan jalur darat. Setelah itu menggunakan jalur laut, kereta api, dan pesawat. Idealnya, beban tersebut dibagi agar ketahanan aspal bisa berlangsung lama. ”Misalnya, pengangkutan menggunakan kapal atau kereta api,” ucap dia.

Agus memerinci, beban angkutan untuk jalan nasional lintas utara mencapai 23,5 juta ton per tahun. Lalu jalur tengah 4,4 juta ton per tahun, sedangkan jalur selatan 1,4 juta ton per tahun. Angka tersebut berbeda jauh dengan jalur transportasi selain darat.

Misalnya, jalur kapal hanya 1,6 juta ton per tahun. Lalu pesawat 62 ribu ton per tahun dan kereta 346 ribu ton per tahun. Masih ada sisa slot yang bisa dimanfaatkan pengusaha angkutan. ”Kalau penggunaan jasa angkutan itu merata, beban untuk jalan raya berkurang,” tutur Agus *** | TRIBUNNEWS.COM | JAWAPOS.COM | Selasa 21 Februari 2017

09

Keselamatan Pelayaran

Kemenhub Akan Perkuat Sistem VTS Pelayaran

K

ESELAMATAN dan keamanan pelayaran menjadi salah satu fokus Kementerian Perhubungan. Seiring langkah pemerintah mendorong industri transportasi air, Kemenhub akan terus memperbaiki sistem pengawasan lalu lintas pelayaran atau Vessel Traffic System (VTS).

Guna meningkatkan fungsi operasi dan efektifitas komunikasi VTS Indonesia, Kemhub menyelenggarakan Workshop on Common Phraseology and Procedures for VTS Communications pada 2024 Februari 2017 di Hotel Grand Inna Kuta, Bali.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, I Nyoman Sukayadnya mengatakan workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari IALA VTS Symposium di Kuala Lumpur tahun 2016 yang lalu. Ketika itu disimpulkan bahwa interaksi dan komunikasi bukan merupakan hal yang unik bagi VTS sehingga diperlukan ide dan gagasan dari sektor lain, misalnya seperti sektor penerbangan.

Sekadar informasi, industri penerbangan memiliki sistem Air Traffic Control (ATC) untuk mengatur lalu lintas penerbangan, namun dengan sistem lebih mumpuni, bisa menjembatani perkembangan dan mengharmonisasikan pedoman komunikasi dan fraseologi ketimbang VTS. “Untuk itu, dibutuhkan prosedur komunikasi VTS yang berdiri sendiri memfasilitasi transfer informasi jelas dan pasti,” jelas Tonny, Senin (20/2).

Workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan performa operasi dan efektivitas VTS dengan cara mengadopsi fraseologi umum dan prosedur komunikasi VTS, sekaligus berfungsi sebagai wadah untuk bertukar dan berbagi best practices, ide, serta pengetahuan di antara para professional di bidang VTS dan sektor-sektor terkait.

Peserta workshop terdiri dari 48 orang dari Anggota IALA, Otoritas VTS, petugas VTS, Profesional dalam bidang maritim seperti pandu, Competent Maritime Authorities, stakeholder VTS, VTS Training Organisation, ahli bahasa dalam sektor transportasi, serta Marine Accident Investigator, yang berasal dari berbagai negara meliputi negara Indonesia, Australia, Jepang, Belanda, Turki, Korea Selatan, India, Irlandia, Malaysia, Singapura, Hongkong, Italia, dan Prancis.

10

Selasa 21 Februari 2017

Tonny berharap, Workshop tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kepada IALA untuk penyempurnaan dokumen-dokumen IALA terkait VTS Communication.

“Saya juga berharap, IALA bisa mendapatkan pengakuan lebih dari masyarakat maritim karena perannya penting dalam mengembangkan rekomendasi teknis IMO,” tambah Tonny.

Sebagai informasi, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1957 untuk mengumpulkan dan menyediakan keahlian serta rekomendasi terkait navigasi pelayaran.

Organisasi ini mempertemukan perwakilan dari para penyedia jasa alat bantu navigasi pelayanan dari sekitar 80 negara melakukan koordinasi teknis, berbagi informasi, dan bekerjasama mengembangkan alat bantu navigasi di seluruh dunia.

Majelis Umum IALA bertemu setiap 4 tahun sekali. Sedangkan 24 Anggota Dewannya bertemu setiap dua kali dalam setahun untuk mengawasi program-program yang sedang berlangsung.

IALA memiliki empat komite yang mengatur program-program kerja yang ditetapkan selama periode empat tahun, yaitu ENAV, ARM, ENG dan VTS. ENAV berkonsentrasi pada e-Navigation, ARM berkonsentrasi pada isu-isu manajemen yang dialami para anggota, ENG berkonsentransi pada aspek teknik dari semua alat bantu navigasi dan dampaknya pada lingkungan.

Sedangkan VTS adalah sistem monitoring lalulintas pelayaran yang diterapkan pelabuhan, atau suatu manajemen armada perkapalan. Prinsip yang digunakan seperti sistem yang dipakai oleh ATC (Air Traffic Control) pada dunia penerbangan.

Saat ini Kemenhub telah memiliki 21 Stasiun VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di daerah Belawan. Batam, Teluk Bayur, Palembang, Jakarta, Merak, Panjang, Semarang, Surabaya, Benoa, Lembar, Pontianak, Banjarmasin, Batu Licin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bitung, Sorong, Dumai dan Bintuni.*** | KONTAN.CO.ID | DINA M HUTAURUK |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Rute Pelayaran

Menunggu Tempuran Mas Sandar di Berau

T

IDAK hanya akibat muatan balik peti kemas yang sangat minim, tingginya harga barang di Berau juga merupakan dampak dari minimnya perusahaan peti kemas yang beroperasi di wilayah tersebut.

Saat ini, perusahaan peti kemas yang menyediakan jasa angkut dan muat barang dari luar daerah hanya ada satu, yakni PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL). Hal tersebut dibenarkan General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cabang Tanjung Redeb Berau, Hardin Hasjim kepada beraunews.com, Minggu (19/02/2017).

Menurutnya, keberadaan operator peti kemas yang hanya satu-satunya tersebut, menyebabkan tidak adanya persaingan antar operator peti kemas, sehingga tidak terjadi persaingan harga.

“Kalau ada operator peti kemas lebih dari satu, tentunya ada persaingan harga antara kedua operator tersebut. Sehingga masing-masing operator atau perusahaan peti kemas memberikan harga yang terbaik dan mampu bersaing jika ingin tetap digunakan,” ungkapnya.

Namun saat ini, dibenarkan pula oleh Hardin, sudah ada dua perusahaan peti kemas yang menawarkan diri untuk masuk ke Berau. Hal tersebut tentu disambut baik oleh pihaknya.

Diakuinya, salah satu dari perusahaan peti

INDONESIA SHIPPING TIMES

kemas tersebut ialah PT Pelayaran Tempuran Emas.

“Sudah ada beberapa operator peti kemas yang menghubungi kami dan ingin secepatnya merealisasikan hal tersebut, tapi kita masih terkendala lahan yang ada saat ini,” ucapnya.

Dikatakannya, saat ini untuk menerima lebih dari satu operator peti kemas, harus menunggu kesiapan pelabuhan agar dapat lebih layak menampung peti kemas tersebut. Untuk itu, pelabuhan penampungan yang saat ini tengah dibangun di Kampung Gurimbang, terus digenjot agar rampung tepat waktu.

“Salah satu tujuan kita membangun pelabuhan penumpukan di Gurimbang agar kapasitas penampungan lebih besar, sehingga meski ada lebih dari satu perusahaan peti kemas yang mondar-mandir, dapat diakomodir dengan baik,” ucapnya.

Jika suatu saat Berau berhasil mendatangkan perusahaan peti kemas lebih dari satu, maka ia meyakini akan terjadi persaingan harga yang akan berdampak pula pada harga barang di Berau. Namun, tidak dapat dipungkiri, meski terdapat lebih dari satu perusahaan, ia juga mengatakan ada beberapa biaya yang tidak dapat turun seiring kehadiran perusahaan peti kemas tersebut.

“Kalau sudah terjadi persaingan, ada biaya yang bisa turun, ada juga yang tidak bisa. Misalnya tarif jasa pelabuhan. Itu susah turun karena kita juga selalu dalam posisi minim. Kalau biaya angkut kapal masih bisa turun. Jadi, dengan adanya dua operator peti kemas, bisa mengurangi tingkat disperitas harga juga,” jelasnya. *** | BERAUNEWS.COM | MARTA | Selasa 21 Februari 2017

11

Tingkatkan Pelayaran ke Filipina, Yang Ming Butuh Dana 54 Juta Dolar AS foto: googleimage

P

ERUSAHAAN pelayaran asal Taiwan, Yang Ming Marine Transport Corporation (Yang Ming) dikabarkan tengah mencari suntikan dana segar sebesar 54.8 juta dolar AS sebagai bagian dari upaya memperkuat neraca keuangan di tahun 2017.

Untuk memperoleh dana tersebut, pihak perusahaan menawarkan 161, juta lembar saham baru melalui The National Development Fund (NDF) kepada sejumlah investor antara lain Taiwan Navigation Co, Taiwan Chinachem, T3ex Global Holdings, Asuransi Jiwa Mercuries dan Superstar Investasi.

Saat ini lembaga investasi NDF yang dimiliki Pemerintah Taiwan memiliki saham 6,39% di Yang Ming. Pasca penawaran saham tersebut, total saham yang dimiliki pemerintah Taiwan, termasuk Kementerian Transportasi dan Komunikasi Taiwan, akan meningkat menjadi 36,62%.

12

Selasa 21 Februari 2017

Peningkatan jumlah saham pemerintah sebagai upaya pemulihan keuangan perusahaan tersebut diharapkan meningkatkan prosentase keuntungan yang lebih besar di Yang Ming.

Di bagian lain, manajemen Yang Ming juga mengatakan suntikan dana tersebut akan digunakan untuk meng-upgrade layanan TaiwanFilipina Ekspres (TPE) dengan mengerahkan kapal kontainer 2.800 TEUs pada rute tersebut mulai dari 21 Februari 2017.

Layanan TPE meliputi Kaohsiung (Taiwan), Manila North Port dan Manila Port Selatan (Filipina) dengan perjalanan bolak-balik selama 7 hari. Selain itu, Yang Ming juga meluncurkan service baru langsung dari Cina Selatan ke Filipina (PH2) melalui kerjasama dengan Orient Overseas Container Line Limited (OOCL).*** | WORLDMARITIMENEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES