Indonesia Shipping Times Edisi 21 Juli 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 175• Vol IX • Jumat,

21 Juli 2017

DISIAPKAN RP 5,15 TRILIUN

SRI MULYANI SEBUT PELINDO, PELNI DAN ASDP BARU SERAP DANA PMN 16,9%

KEMBANGKAN TERMINAL DAN PELABUHAN, PELINDO III GENJOT INVESTASI RP 4.8 TRILIUN

PEMERINTAH SIAPKAN INSENTIF LANJUTAN BAGI INDUSTRI GALANGAN

SEJUMLAH ASOSIASI DI PRIOK SEPAKAT PERCEPAT KONTAINER KELUAR DARI KAWASAN PELABUHAN

KEMBANGKAN PELABUHAN, MALAYSIA BUTUH DANA INVESTASI RP22,1 T

Buka Isolasi Papua Barat, Jokowi Minta Pembangunan Pelabuhan Dipercepat ANTARANEWS.COM

EMBUKA keterisolasian merupakan salah satu tantangan yang saat ini tengah dihadapi di Papua Barat. Selain itu pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan yang lebih merata perlu segera dilakukan, mengingat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat merupakan yang kedua terendah di Indonesia. Begitu kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Papua Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7) sore. “Inilah saya kira pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita lakukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di Provinsi Papua Barat,” jelasnya. Presiden meminta kepada segenap jajaran untuk bisa fokus mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas di Papua Barat dengan daerah-daerah yang lain

di Indonesia. Sehingga Papua Barat tidak sekadar keluar dari isolasi, tapi juga bisa menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal yang ada. Salah satu yang disasar adalah percepatan pembangunan pelabuhan baik di Sorong, Bintuni, maupun di Kaimana. Termasuk, pengembangan dermaga penyeberangan di Wasior dan Polei dan pengembangan sejumlah bandara. “Saya juga minta agar diperhatikan percepatan pembangunan ruas-ruas jalan strategis yang menghubungkan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi,” pungkas Presiden Jokowi seperti dikutip laman Setkab. Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menristek dan Dikti M. Nasir, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga turut hadir di rapat.*** RMOL.CO | WIDIAN VEBRIYANTO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Jumat, 21 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Alokasi Anggaran Rp 5,15 T

Sri Mulyani Sebut Pelindo, Pelni dan ASDP Baru Serap Dana PMN 16,9%

INDONESIA SHIPPING TIMES

DETIK.COM

ENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat dana pemerintah yang telah digelontorkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp17,16 triliun belum digunakan. Dana tersebut merupakan bagian dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 kepada 35 BUMN sebesar Rp41,64 triliun. Dana tersebut dikucurkan guna mendukung program prioritas nasional yang dibagi jadi 5 agenda yakni kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan maritim, pertahanan dan keamanan nasional, serta kemandirian ekonomi nasional. Sri Mulyani menjelaskan, dana untuk program maritim misalnya, baru terserap Rp872 miliar atau 16,93 persen dari alokasi Rp5,15 triliun, dana untuk program pertahanan terserap Rp1,56 triliun atau 60 persen dari alokasi Rp2,6 triliun. Dana pembangunan infrastruktur terserap Rp11,8 triliun atau 63,84 persen dari Rp18,5 triliun. Sedangkan dana program kedaulatan pangan misalnya, baru terserap Rp6,95 triliun atau 85 persen dari Rp8,17 triliun. “Jika dilihat dari anggaran 2015, BUMN mendapatkan PMN, namun ada beberapa perencanaan perusahaan yang tidak baik. Artinya, banyak perencanaan yang baru dibuat ketika meminta PMN, ini menurut saya perlu diperbaiki,” ujar Sri Mulyani, Rabu (19/7). Sri Mulyani pun menyebut beberapa nama BUMN diketahui hingga kini masih menahan penggunaan PMN untuk menjalankan program pemerintah. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi beberapa kendala dalam membangun proyek, sehingga terlambat menggunakan dana PMN. Di bidang pembangunan infrastruktur misalnya, diketahui terdapat PT Pelindo IV dan PT ASDP yang harus menghadapi keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk

pembangunan proyek. “Sementara untuk KAI, diketahui belum tersedianya prasarana rel kereta di jalur Trans Sumatera yang akan dibangun Kemenhub (Kementerian Perhubungan) yang rencananya akan dialihkan untuk mendukung LRT Jabodebek,” katanya. Selain itu, terdapat PT Pelni (Persero) yang terhambat proses tender pengadaan kapal dan PT Angkasa Pura II (persero) yang terlambat karena proses pembebasan lahan yang meleset dari target. “Dengan demikian kami akan minta Kementerian BUMN melihat bagian tadi dari halaman angka yang belum terserap,” ungkap dia Sri Mulyani juga mengatakan, dana sisa realisasi PMN 2015 akan masuk ke escrow account. Escrow account adalah suatu perjanjian legal di mana uang yang disimpan seorang pihak ketiga sementara untuk menunggu isi kontrak dipenuhi. “Saya minta Ditjen Kekayaan Negara agar penggunaan PMN yang belum terpakai ke escrow account, karena uang yang free ini (sisa PMN) tentu punya ongkos. Lalu kita juga punya defisit besar untuk PMN ini,” ucapnya.*** CNNINDONESIA.COM | ELISA VALENTA SARI

Jumat, 21 Juli 2017

Wujudkan Poros Maritim, Sistem dan Fasilitas Pelabuhan Perlu dimodernisasi BERITATRANS.COM

EBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri maritim. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu disusunlah lima pilar yang salah satunya adalah komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. “Sistem dan fasilitas pelabuhan di Indonesia haruslah dimodernisasi sesuai dengan standar agar fungsi dan pelayanannya optimal,” ujar Direktur Kepelabuhanan Mauritz M Sibarani dalam Bimbingan Teknis bagi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut, di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan

Jumat, 21 Juli 2017

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/ atau moda transportasi. “Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, diperlukan konsep perencanaan teknis yang matang dan terintegrasi sehingga fasilitas pelabuhan dapat berguna dan bermanfaat secara optimal,” katanya. Untuk peningkatan pencapaian hasil pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan yang optimal yaitu tepat desain, tepat waktu, tepat biaya dan akuntabel diperlukan Pelatihan Keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Khususnya tenaga-tenaga profesional dalam rangka pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan, sehingga diharapkan para pengelola anggaran dan pengguna jasa (stake holder) memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi dalam bidang perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi fasilitas pelabuhan dan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan,” ungkap dia.***

BERITATRANS.COM | NAOMY

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kembangkan Terminal dan Pelabuhan, Pelindo III Genjot Investasi Rp4,68 T PRESIDENTPOSTINDONESIA.COM

T Pelabuhan Indonesia III (Persero) bakal menggelontorkan investasi Rp4,68 triliun tahun ini untuk pengembangan terminal dan pelabuhan. Investasi tersebut merupakan dari rencana investasi hingga 2020 sebesar Rp16,4 triliun. VP Corporate Communication Pelindo III, Widyaswendra mengatakan investasi bakal dikucurkan perseroan untuk membangun dua pelabuhan baru dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada. “Yang benarbenar baru adalah ekspansi di Gili Mas (Lombok) dan Boom Marina Banyuwangi,” ujarnya, Kamis (20/7/2017). Dia menjelaskan ekspansi Pelindo III di infrastruktur pariwisata merupakan strategi untuk menangkap peluang dari arus kunjungan wisatawan mancegara yang terus menanjak. Dalam periode 2012-2016, arus penumpang kapal pesiar meningkat 55% menjadi 126.374 penumpang. Sementara itu, dalam 6 bulan 2017, Pelindo III mencatat arus kunjungan kapal pesiar sebanyak 70 call atau naik 345 secara tahunan. Kendati demikian, jumlah penumpang turun 12% (yoy) menjadi 49.345 orang seiring perubahan tren kunjungan kapal yang beralih beralih dari kapal kelas medium menjadi kapal kelas kecil. Secara khusus, berdasarkan studi yang telah dilakukan, potensi kunjungan kapal pesiar di Terminal Gilimas saja akan mampu mencapai lebih dari 50 call per tahun. “Sebagai salah satu destinasi wisata favorit,

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lombok memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, khususnya dalam hal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelasnya. Selain ekspansi di infrastruktur pariwisata, Pelindo III juga bakal mengembangkan fasilitas di pelabuhan yang sudah ada guna menyokong kawasan industri dan sektor energi. Di Lombok, Pelabuhan Gili Mas juga ini bakal dilengkapi fasilitas wisata di samping lapangan peti kemas yang bisa menampung 200.000300.000 kontainer. Pengembangan zona peti kemas dinilai bisa mendongkrak ekonomi Lombok dan sekitarnya yang menjadi penopang kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Rencananya, Terminal Gili Mas bakal dilengkapi dua crane dengan kapasitas 24 boks per jam dengan panjang dermaga 480 meter. Di Semarang, Pelindo III mengembangkan Terminal Kalibaru Barat. Terminal curah kering itu bakal terintegrasi dengan kawasan industri di Semarang. Senada, di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Pelindo III menyiapkan Pelabuhan Mekar Putih untuk mendukung KEK Mekar Putih yang tengah dalam proses pengusulan seluas 942 hektare. Untuk ekspansi curah cair di Mekar Putih, Pelindo III menggandeng PT Pertamina (Persero) dan PT Adaro Energy Tbk. Widyaswendra menerangkan perseroan juga bakal ekspansi di terminal energi sejalan dengan program penyediaan listrik 35.000 megawatt. Untuk itu, Pelindo III akan membangun fasilitas pelabuhan energi di sembilan lokasi mencakup Pelabuhan Banjarmasin, Maumere, Kalabahi, Wini, Pelabuhan Kupang, Lembar, Bima, Badas, dan Celukan Bawang. Di sisi lain, untuk mendukung pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia, Pelindo III bakal mengembangkan terminal penumpang di 11 lokasi pelabuhan. Perseroan juga tengah melakukan penjajakan untuk memanfaatkan 15 pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Jumat, 21 Juli 2017

Dukung Galangan Nasional, Pemerintah Prioritaskan Belanja Kapal Dalam Negeri TRIBUNNEWS.COM

EMERINTAH bakal memprioritaskan pembelanjaan kapal dalam negeri dengan menerapkan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri sebesar 50%. Kebijakan itu diyakini dapat mengurangi volume impor kapal sekaligus meningkatkan geliat industri galangan kapal domestik. “Arahnya begitu, TKDN kapal ditingkatkan menjadi 50%. Supaya kebutuhan kapal nasional dapat diutamakan ke galangan domestik,” ujar Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Firdausi Manti di Jakarta, Rabu (19/7). Menurutnya, industri galangan lokal belum mencapai titik permintaan ideal lantaran kebanyakan pembeli mengutamakan kapal impor bekas. Maka, kebijakan local content pada pengadaan kapal dapat menjadi titik balik yang mengubah kecenderungan itu. “Supaya produk galangan domestik bisa langsung head-to-head dengan kapal luar.” Menurutnya, kapasitas terpasang industri galangan lokal sudah siap untuk memenuhi kebutuhan pengadaan kapal instansi pemerintah dan BUMN. Hanya saja, perencanaan pengadaan kapal itu masih belum tersusun dalam perencanaan jangka panjang. “Tadi sudah diusulkan kepada Bappenas untuk menyusun proyeksi kebutuhan kapal tahunan sampai 2025. Itu yang nantinya diutamakan ke galangan domestik,“ ujar dia. Kebutuhan pengangkut kapal penumpang,

Jumat, 21 Juli 2017

niaga, dan patroli domestik masih cukup besar. Sebagai gambaran, Firdausi mengumpamakan defisit ketersediaan kapal Ditjen Bea Cukai yang hanya memiliki 9 kapal patroli. Padahal, idealnya Bea Cukai membutuhkan sebanyak 100 kapal patroli untuk mengoptimalkan pengawasan barang. “Selisihnya itu masih cukup besar. Maka kekurangan itu diutamakan menjadi permintaan bagi galangan domestik, walau memang juga perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara,” ujar Firdausi. Pemerintah juga tengah menyusun regulasi yang betujuan untuk meningkatkan penyerapan produk galangan kapal domestik. “Masih kami susun pembuatam satu peraturan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan penyerapan kapal domestik, semoga bisa dirampungkan tahun ini.” Ketua Ikatan Perusahaan Industri Perkapalan dan Lepas Pantai Indonesia menyatakan industri siap memenuhi target local content sebesar 50% dalam lima tahun ke depan. Sebab banyak komponen kapal yang mampu dipenuhi dari dalam negeri, seperti peralatan navigasi dan technical equipment perkapalan. Beberapa komponen yang belum diproduksi dari dalam negeri di antaranya mesin induk dan gearbox kapal. “Tapi dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak sulit mencapai titik local content 50%. Sekarang itu local content kita masih 30%,” ujar dia. Sebelumnya, pemerintah membebaskan pengenaan beamasuk kepada 115 jenis komponen kapal di dalam paket kebijakan ekonomi XV. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing galangan kapal domestik. “Seluruh item yang dibebaskan itu sekarang belum diproduksi di dalam negeri, tapi dalam beberapa tahun itu sudah bisa diproduksi di sini. Artinya, penghapusan beamasuk itu nantinya tidak dilakukan secara permanen. Ketika kita sudah mampu produksi semuanya di sini, beamasuk itu akan dikenakan kembali.”*** BISNIS.COM | N NURIMAN JAYABUANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Dongkrak Daya Saing, Galangan Minta Pemerintah Tambah Insentif MARITIMNEWS.COM

kepastian permintaan kapal dalam negeri, kalau tidak ada order ya berat,” ujar Eddy.

ENGUSAHA galangan kapal meminta penambahan insentif untuk meningkatkan daya saing. Industri galangan kapal menginginkan fasilitas potongan PPh final dan ketersediaan pinjaman dengan bunga di bawah suku bunga kredit komersial perbankan. “Itu insentif yang selanjutnya kami inginkan, potongan PPh final dan dukungan perbankan sebagai stimulus pembiayaan sektor galangan kapal,“ ujar Ketua Ikatan Perusahaan Industri Perkapalan dan Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam di Jakarta, Rabu (20/7/2017) Menurutnya, perusahaan galangan kapal bisa bertumbuh signifikan bila memperoleh fasilitas keringanan pajak dan mendapat fasiltas pinjaman dengan tingkat bunga yang bersaing. Terlebih, sejumlah negara memberikan fasilitas pinjaman di bawah bunga kredit komersial untuk industri galangan kapalnya, yakni di di kisaran 3%—6%. Sementara, perbankan dalam negeri memandang bisnis galangan kapal sebagai usaha yang berisiko tinggi lantaran tak ada kepastian data permintaan kapal tahunan. Menurutnya, hal itu membuat perbankan masih sulit bersedia menyalurkan pinjaman kepada bisnis galangan kapal dengan kredit di bawah bunga komersial sebesar 13% ”Itu salah satu faktor penahan daya saing kita. Kembali lagi driver utamanya adalah

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tengah Disusun Pemerintah tengah menyusun formulasi insentif lanjutan untuk mendorong pertumbuhan industri galangan kapal sekaligus meningkatkan penyerapan kapal domestik. Hanya saja, insentif itu bakal khusus diberlakukan di Kawasan Industri Maritim Tanggamus, Lampung. Kawasan industri itu diproyeksikan sebagai pusat industri galangan kapal di Indonesia. Pengembangan kawasan yang tercantum di dalam daftar proyek strategis nasional itu kini masih dalam tahap penyiapan. “Insentif untuk galangan kapal sedang disusun, dan rencananya pemberian insentif hanya terpusat di Kawasan Industri Maritim Tanggamus. Insentif hanya diberikan di dalam satu kawasan, supaya implikasinya lebih terukur dan mudah diawasi. Jangan sudah dikasih insentif tapi peruntukannya ternyata malah untuk yang lain,” ujar Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Firdausi Manti. Menurutnya, penyusunan peraturan pemerintah bakal dirampungkan tahun ini untuk mengoptimalkan penyerapan kapal domestik. “Intinya kapal itu nanti dianggap sebagai infrastruktur, bukan sekadar sarana pengangkut. Dengan demikian berarti ada kepastian penjaminan dari pemerintah,” ujar Firdausi. Dengan demikian, tingkat kepercayaan perbankan kepada sektor galangan bisa lebih tinggi dengan adanya penjaminan pemerintah. “Tingkat kepercayaan perbankan terhadap industri galangan kan masih rendah, masih dianggap sebagai bisnis beresiko tinggi. Perbankan nanti itu semestinya tidak lagi memberikan bunga komersial untuk pinjaman sektor galangan.”*** BISNIS.COM | N NURIMAN JAYABUANA Jumat, 21 Juli 2017

Dibangun 2 Tahun, Kapal Tol Laut Siap Beroperasi Desember 2017 TRIBUNNEWS.COM

UA kapal milik Pemerintah RI yang dibangun di galangan kapal PT PT (Persero) Industri Kapal Indonesia (PT IKI) Makassar mencapai perkembangan signifikan. Masing-masing sudah mencapai 59 persen dan 58 persen dari total bangunan. Hal tersebut dijelaskan General Manager (GM) Produksi PT IKI Makassar Ir Abdul Wahab selaku penanggung jawab pembangunan kapal baru di galangan PT IKI di ruang kerjanya, Kamis (20/7/2017). “Progress untuk pembangunan dua unit kapal kontainer milik Pemerintahan Jokowi cukup signifikan. KM Kendhaga Nusantara 2 sudah mencapai persentase 59 persen dan Kendhaga 11 sudah 58 persen dari total pembangunan,” ujar Wahab. Kapal kontainer yang dibangun untuk kebutuhan program Tol Laut tersebut bakal diluncurkan pada September mendatang. Untuk KM Kendhaga 2 ditarget pada 5 September sudah launching yang dilanjutkan dengan finishing di atas laut. Wahab menjelaskan, KM Kendhaga Nusantara adalah kapal jenis kontainer yang memiliki kapasitas muat hingga 100 TEU (twenty-foot equivalent unit), satuan kapasitas kargo untuk kapasitas peti kemas. Pembangunan KM Kendhaga Nusantara dimulai dengan peletakan lunas atau keel la-

Jumat, 21 Juli 2017

katan 1983 ini.

ying pada Desember 2015 lalu. Dua kapal kontainer tersebut ditargetkan selesai dan akan diserahkan ke pemilik pada Desember 2017 mendatang. “Program pembangunan dua unit kapal ini memakan estimasi penyelesaian untuk dua tahun. Kapal ini sesuai jadwal akan diserahkan ke pihak Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut pada Desember 2017,” lanjut alumni Teknik Perkapalan Unhas ang-

Sesuai Jadwal Humas PT IKI Makassar Akbar Nur menambahkan, PT IKI sebagai perusahaan plat merah selalu mampu memenuhi tenggat waktu yang diberikan dalam tahap pembangunan kapal baru. Karena itu, pihaknya sangat yakin, pada akhir tahun 2017, dua unit kapal kontainer selesai sepenuhnya. “PT IKI sangat berpengalaman dalam pembangunan kapal baru. Dua unit ini progressnya sesuai target dari tim pengawas. Persentase 59 % dan 58 % ini juga sudah sesuai dari laporan pengawas pembangunan,” ujar Akbar Nur. Dalam pelaksanaan pembangunan dua unit KM Kendhaga Nusantara tersebut, Abdul Wahab dibantu dua pimpinan proyek (Pimpro) yakni Junedi dan Sopyan Chalil. Serta Manager Produksi PT IKI Akbar Data. Dimensi atau ukuran KM Kendhaga, memiliki panjang antar sumbu tegak atau long between perpendicular (LBP) 70 meter. Kemudian Lebar (B) 14 meter, Tinggi (H) 4,9 meter, Sarat (T) 3,5 meter, dan mesin dengan kemampuan 1.550 HP x 2, serta Kecepatan operasional 12 Knots. *** TRIBUNNEWS.COM | MUHAMMAD FADHLY ALI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Berdayakan Pelra, Praktisi Maritim Usul Alih Fungsi ke Wisata Bahari MARITIMENEWS.COM

ALAM acara Focus Grup Discusion (FGD) lintas instansi yang diselenggarakan oleh Deputi IV Kemenko Maritim bidang SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim pada 18-20 Juli 2017, di Salak Tower Hotel, Bogor mengangkat tema Optimalisasi Peran Pelayaran Rakyat dalam Mendukung Pariwisata Bahari. Organisasi Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum (WKU) 8 bidang Pelayaran Rakyat, Perikanan dan Wisata Bahari Djoko Setiono Mardi menyampaikan perlunya pengembangan usaha dalam konsep Pelayaran Rakyat (Pelra). “Bagaimana caranya agar Pelra bisa mendukung wisata bahari. Alih fungsi muatan dari kargo ke penumpang merupakan suatu inovasi selain untuk menyelamatkan Pelra juga untuk mendukung pariwisata bahari,” kata Djoko dalam acara itu. Lebih lanjut, ia mengutarakan bahwa kondisi Pelra saat ini antara hidup segan mati tak mau. Kondisinya yang semakin terpuruk akibat menurunnya muatan yang akhirnya berdampak pada tingkat pendapatan para pengusaha Pelra. “Rencananya, 10 titik destinasi wisata unggulan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah akan melibatkan kapal-kapal Pelra untuk mengangkut para turis,” imbuhnya. Tak hanya itu, nuansa budaya dalam karakteristik sebuah kapal juga dipertahankan dalam

INDONESIA SHIPPING TIMES

konsep ini. Misalnya yang sudah menggaung seperti kapal-kapal pinisi yang terbuat dari kayu, tentu akan diberdayakan lebih lanjut dalam program ini. Sementara itu, Deputi IV Kemenko Maritim Safri Burhanuddin memang sudah lama menggagas konsep ini untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pariwisata bahari. Pihaknya akan menyiapkan beberapa regulasi untuk mendorong proses tersebut. “Kita akan mengajukan suatu payung hukum untuk memperkuat pengembangan usaha Pelra,” ujar Safri. Selama ini ketentuan yang menyangkut operasional Pelra berada pada wewenang Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut. Sedangkan ke depan, mengingat kapal ini diperuntukan untuk pariwisata tentu akan melibatkan Kementerian Pariwisata dalam menyusun regulasinya. Semua usulan itu akan difasilitasi oleh Kemenko Maritim guna memajukan pariwisata bahari nasional. Di mana sektor tersebut juga menjadi fokus Presiden Jokowi untuk memajukan perekonomian nasional. Turut hadir dalam acara itu di hari pertama antara lain Dewan Pembina Pramarin Chandra Motik, Wasekjen Pramarin Hutakemri Ali Samad, dan jajaran Deputi IV Kemenko Maritim.*** MARITIMNEWS.COM | ADIT Jumat, 21 Juli 2017

MARCOPOLOSHIPYARD.COM

Mengintip Potensi Kebangkitan Galangan Kapal Batam

ESKI tengah didera keterpurukan, industri galangan kapal (shipyard) di Batam masih punya peluang untuk bangkit kembali. Direktur Small Medium Enterprise, Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Batam, Irfan Widyasa, menyebut ada lima sinyal positif kebangkitan shipyard Batam. “Pertama, mulai stabilnya harga minyak mentah dunia di kisaran 45-50 dolar Amerika per barel,” kata Irfan, Rabu (19/7). Kemudian, lanjut Irfan, membaiknya harga batubara pada tahun ini pada angka 75 dolar Amerika. Kebijakan pemerintah melonggarkan ekspor mineral mentah juga bisa berdampak positif bagi kebangkitan shipyard Batam. Selanjutnya upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam yang ingin membentuk klaster industri galangan kapal. Dan terakhir peluang yang datang dari jasa perbaikan dan peremajaan kapal-kapal tua yang jumlahnya cukup banyak. Apalagi kapal-kapal yang dibuat di Batam akan kembali ke Batam untuk melakukan perbaikan. Selain mengungkap lima sinyal kebangkitannya, Irfan juga memaparkan lima penyebab lesunya galangan kapal Batam. Pertama, karena harga minyak mentah dunia yang turun drastis. Ketika harga minyak jatuh, maka industri galangan kapal dan pelayaran akan otomatis terdampak. Sebab akan banyak tambang minyak lepas pantai yang mengurangi produksi sehingga permintaan kapal pengangkut minyak otomatis akan berkurang. “Penurunan permintaan pengangkutan mi-

Jumat, 21 Juli 2017

nyak menurunkan permintaan kapal jenis tanker,” ungkapnya lagi. Selain harga minyak jatuh, turunnya permintaan batubara dunia juga berdampak pada lesunya shipyard, khususnya di Batam. Sebab pemesanan kapal pengangkut batubara seperti kapal jenis tongkang dan tugboat yang umumnya diproduksi di Batam turun drastis. Kebijakan pemerintah pusat melarang ekspor mineral logam mentah yang diamanatkan dalam UU Minerba juga memperburuk kondisi sektor shipyard Batam. “UU tersebut melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah tanpa mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang jadi atau setengah jadi di Indonesia,” jelasnya. Menurut Irfan, tujuan dari UU Minerba itu sebenarnya baik. Yakni melindungi sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Tapi sayangnya kebijakan ini menjadi pisau bermata dua karena merugikan industri galangan kapal. Jika kebijakan UU Minerba diikuti dengan pembangunan smelter yang berfungsi untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi, maka kebijakan ini sangat menguntungkan. Namun kenyataannya, pemerintah tak kunjung merealisasikan pembangunan smelter yang dulu rencananya akan dibangun di Bintan. “UU ini jadi senjata makan tuan. Dampak UU Minerba terhadap kinerja ekspor bisa dilihat pada ekspor bijih, kerak dan abu logam yang mengalami penurunan sebesar 685,2 juta Dolar atau turun 70,13 berdasarkan data BPS,” paparnya. Kemudian shipyard di Batam juga dihadapkan pada pilihan terbatas dalam membuat kapal. Karena mereka hanya bergantung dari pesanan kapal. Padahal sebenarnya shipyard di Batam sudah bisa memproduksi berbagai jenis kapal seperti kapal kargo, tanker, SPB, kapal pandu, hopper, alumunium, roro, crane berge, dan kapal canggih seperti landing craft tank atau landing craft utility amphibious. “Namun yang paling banyak diproduksi di Batam adalah kapal tongkang dan tugboat untuk mengangkut mineral batubara dan tangker pengangkut minyak,” ujarnya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Masalah demo dan upah buruh yang tidak kompetitif juga dinilai ikut memperburuk sektor galangan kapal Batam. Padahal upah buruh di Batam cukup besar dibanding dengan kawasan industri negara lainnya seperti di Vietnam. “Berdasarkan SK Gub Kepri Nomor 2443/2016, UMS galangan kapal sebesar Rp 3.241.125. Sedangkan di Vietnam hanya Rp 1.509.361,” tegasnya. Terpuruknya shipyard di Batam mendapat perhatian dari Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI, Bambang Haryo Soekartono, menuturkan bukan hanya Batam, tapi shipyard di Indonesia sangat terpengaruh kelesuan ekonomi global. Belum lagi kebijakan eks Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, yang menutup 1.400 perusahaan pelayaran dari 2.800 perusahaan yang ada pada tahun lalu. “Industri galangan kapal sangat terpengaruh dari pelayaran karena pelayaran lah yang memarketkannya dan mereka juga pesan kapal dari shipyard,” kata pria yang pernah menjadi Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) Jawa Timur itu. Penutupan ribuan perusahaan pelayaran mampu menimbulkan dampak yang cukup kuat pada shipyard, khususnya di Batam. “50 persen galangan kapal yang ada di Indonesia ada di Batam, yakni 104 dari 250 perusahaan,” tambahnya. Pemerintah, harus memperhatikan hal ini agar jangan sampai isu ini menjadi fatal di kemudian hari. Ia menyarankan pemerintah banyak memberikan insentif, khususnya bagi industri galangan kapal. Misalnya membebaskan pajak. “Jangan malah dibebanin lagi dengan hal-hal lain seperti kenaikan upah buruh,” tambahnya. Terpuruknya shipyard juga bisa dilihat dari data ekspor kapal yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri pada awal tahun 2017. Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari naik menjadi 5,4 juta Dolar Amerika. Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan APril, naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika. “Kami melihat polanya tidak sistematis. Sehingga kami menilai tren ini menunjukkan sektor ini seperti tidak terurus,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar. Pemerintah diharapkan dapat memberikan

INDONESIA SHIPPING TIMES

sumbangsih berupa perhatian khusus lewat insentif supaya sektor ini tetap naik meskipun tidak tinggi kenaikannya. “Saat ini kebijakan pemerintah tak mendukung sektor galangan kapal dilihat dari kebijakan menaikkan UMS pada industri tersebut,” imbuhnya. Sebagai langkah awal, pemerintah disarankan membentuk forum-forum khusus untuk menemukan kebijakan atau formula tepat bagi pertumbuhan industri pengolahan, khususnya shipyard dan galangan kapal. “90 persen pertumbuhan ekonomi Kepri masih bergantung kepada industri pengolahan,” jelasnya. Sementara Sekretaris Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Suri Teo, mengakui sampai saat ini kondisi galangan kapal Batam masih terpuruk. “Kondisi sekarang masih belum pulih. Order yang lama juga sudah pada habis,” ungkap Suri Teo, Rabu (19/7). Jika ada shipyard yang memperoleh order saat ini seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, maka realisasinya membutuhkan waktu yang lama. Karena pelanggan harus merancang desain kapal yang ingin dibuat terlebih dahulu dan itu butuh proses yang lama. “Belum ada pesanan sama sekali. Sektor galangan kapal memang terpengaruh sekali dengan kondisi ekonomi global,” ungkapnya. Kelesuan shipyard juga sangat berhubungan dengan industri pelayaran yang juga tengah goyang. Karena pelayaran yang memasarkan jasa pembuatan dan perbaikan kapal kepada konsumen di dalam maupun di luar negeri. “Perusahaan pelayaran itu satu lingkaran dengan kita. Jika pelayaran kekurangan order logistik dari perusahaan migas, maka kita pengaruh juga,” ujarnya. Ia meminta kepada pemerintah khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memikirkan cara bagaimana membantu galangan kapal di Batam untuk bisa bertahan hidup. Salah satu sarannya adalah BP Batam diminta untuk mendatangkan investor dari galangan kapal luar negeri atau sektor industri lainnya untuk bisa menyewa lahan tepi pantai milik shipyard di Batam. “Makin banyak investor benar-benar akan bantu kondisi saat ini,” ujarnya. *** BATAMPOS.CO.ID | LEO Jumat, 21 Juli 2017

Fordeki Pangkas 25% Tarif Relokasi Barang Long Stay di Priok

ORUM Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki) memastikan tarif relokasi barang impor yang melewati masa timbun 3 hari (long stay) dan sudah mengantongi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) bisa dipangkas hingga 25% dari tarif overbrengen yang berlaku saat ini di Pelabuhan Priok, Jakarta. Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi mengatakan tarif relokasi barang impor yang belum mengantongi SPBB atau overbrengen dari terminal peti kemas ke TPS tujuan untuk peti kemas ukuran 20 feet yang berlaku saat ini di Pelabuhan Priok mencapai Rp1.275.000/bok yang terdiri dari angsur peti kemas (moving) Rp.900.000 dan lift on-lift off (lo-lo) Rp375.000. Tarif itu belum termasuk storage Rp82.500/boks/hari. Adapun ukuran peti kemas 40 feet dikenakan Rp1.675.000/boks yang berasal dari moving Rp1.100.000 dan lo-lo sebesar Rp575.000, belum termasuk storage Rp142.500/boks/hari. Untuk kegiatan overbrengen peti kemas impor itu juga dibebankan biaya administrasi Rp100.000 per peti kemas. Syamsul mengatakan Fordeki sudah membuat formulasi tarif kegiatan relokasi barang impor yang dilakukan setelah memperoleh SPPB atau sudah clerance kepabeanan yang berasal dari terminal peti kemas ke fasilitas non-TPS atau buffer Pelabuhan Priok. Untuk peti kemas impor ukuran 20 feet akan dikenakan Rp1 juta/boks dengan rincian moving Rp750.000, dan lo-lo Rp250.000, belum termasuk storage Rp67.500/boks/hari. Adapun untuk ukuran 40 feet akan dikenakan Rp1,4 juta/boks dengan perincian moving Rp950.000 dan lo-lo Rp450.000, belum termasuk storage Rp127.500/boks/hari. Untuk edua layanan itu juga dikenai biaya administrasi Rp100.000/peti kemas. “Dengan begitu, nantinya tarif relokasi barang impor SPPB atau long stay di depo anggota Fordeki, kami pangkas 25% lebih rendah dibandingkan dengan tarif overbrengen yang berlaku selama ini di tempat penimbunan sementara,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (20/7/2017). Syamsul mengutarakan buffer area peti ke-

Jumat, 21 Juli 2017

mas impor yang sudah clearance kepabenan di Pelabuhan Priok itu idealnya berada di Marunda dan Cakung Cilincing karena berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, menurut dia, pergerakan volume ekspor impor Priok saat ini didominasi hinterland wilayah timur seperti Bandung, Karawang, Cikarang, Bekasi yang mencapai 60%, sedangkan dari wilayah barat dan selatan seperti Bogor dan Tangerang 40%. “Yang paling dekat Marunda atau Cilincing sebagai buffer area peti kemas SPPB, sebab 60% impor-ekspor Priok itu berasak dari timur dan 40%nya dari barat dan selatan. Apalagi saat ini sudah tersambung akses tol Priok,” papar Syamsul. Dihubungi terpisah, Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M. Qadar Jafar mengatakan mesti ada jaminan dari sisi keamanan dan pengawasan saat barang impor long stay direlokasi ke luar pelabuhan atau depo. Soalnya, kata dia, barang impor yang sudah SPPB tidak ada lagi kewajiban Bea Cukai untuk mengawasi barang tersebut, karena sudah selesai kewajiban kepabeanannya. “Selama ini importir hanya diimbau agar segera mengeluarkan barangnya jika sudah SPPB atau clearance kepabenan,” ujarnya. Guna menekan dwelling time di Pelabuhan Priok, terhadap barang impor yang sudah mengantongi SPPB atau cleraance pabean dan menumpuk lebih 3 hari wajib dipindahkan ke buffer area atau lini 2 pelabuhan. Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan No:25/2017 tentang Perubahan atas Permenhub No:116/2016 tentang Pemindahan Barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar. Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Ka OP Tanjung Priok No: UM.008/31/7/ OP.TPK-16 tentang Tata Cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemindahan Barang longstay di Pelabuhan Tanjung Priok.*** BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Asosiasi di Priok Sepakat Percepat Kontainer Keluar dari Pelabuhan

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan GINSI setuju adanya payung hukum mengenai long stay kontainer yang akan Otoritas Pelabuhan buat. “Prinsipnya kami setuju atas kontainer yang long stay atau kontainer yang sudah berstatus mempunyai SPPB (surat perintah pengeluaran barang) di dalam pelabuhan segera dikeluarkan,” kata Ketua DPP ALFI uki Nugrahawan Hanafi, dan Sekjen GINSI Erwin Taufan, Rabu (19/7) malam, di acara Halal bi Halal yang diselenggarakan Asosiasi Depo Kontainer Kosong Indonesia (ASDEKI), di Jakarta. Menurut Yukki, percepatan pengeluaran kontainer long stay itu agar tidak mengganggu perhitungan dwelling time dari sisi post clearance. “Sebab, terminal jangan berubah fungsi sebagai tempat penumpukan, karena pendapatan terminal bukan dari storage dan pinalti,” ungkap Yukki dibenarkan Adil Karim, Sekum ALFI DKI Jakarta. Yukki yang juga ketua AFFA menyatakan, yang kita harus konsen adalah masalah tarif non TPS sebagai buffer harus lebih murah dari tarif terminal supaya ada solusi yang dirasakan oleh pengguna jasa maupun importir. Erwin Taufan berharap OP segera melakukan pemindahan terhadap kontainer-kontainer yang sudah SPPB. “Sehingga lapangan kontainer bisa dipakai fungsinya, karena lapangan penumpukan terminal di lini 1 bukan tempat penimbunan kontainer,” ujar Taufan. Dia mengemukakan bahwa fungsi terminal petikemas itu untuk bongkar muat kontainer, bukan tempat penumpukan kontainer. Pandangan senada pun terlontar dari Ketua Umum ASDEKI, H Muslan. “Lebih cepat kontainer keluar dari terminal lebih baik. Kami (ASDEKI-red) sudah mempunyai konsep mengenai bagaimana agar cost logistik di pelabuhan itu dapat ditekan,” ucapnya. Untuk itu, Asdeki berencana menggandeng asosiasi-asosiasi lainnya (ALFI, Ginsi, GPEI, Aptrindo, INSA, APBMI) mendiskusikan problematika di pelabuhan untuk mencari solusi terbaik.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Kebetulan mereka (para asosiasi) sudah juga memiliki konsep serupa dengan kami (Asdeki), sehingga tinggal menyatukan saja. Dn kami mau minta Pak Yukki (Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI) menjadi koordinatornya,” ungkap Muslan. Muslan menambahkan, semakin cepat kontainer keluar dari pelabuhan,s emakin cepat pula perputaran keluar masuk kontainer, bagus juga untuk depo kontainer yang diusakahan anggota Asdeki. Sebelumya, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputera mengatakan, OP mewajibkan barang impor yang menumpuk lebih dari 3 hari (long stay) dan sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang dari Bea dan Cukai direlokasi ke lini 2 pelabuhan. “Kegiatan perpindahan barang impor long stay berstatus memiliki surat perintah pengeluaran barang (SPPB) itu juga akan mengimplementasikan sistem pembayaran tunggal atau single billing,” katanya. Nyoman menegaskan, sudah ada mekanisme dan prosedur perpindahan barang impor yang sudah mengantongi SPPB atau long stay agar tidak terlalu lama dibiarkan menumpuk di kawasan lini 1 terminal peti kemas. Menurut Nyoman pihaknya sudah menerbitkan peraturan Kepala OP Tanjung Priok No. UM.008/31/7/ OP.TPK-16 tentang Tata Cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemindahan Barang yang melewati Batas Waktu Penumpukan (Long stay) di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menduga barang impor yang sudah mengantongi SPPB dari Bea dan Cukai masih banyak yang dibiarkan di lini 1 pelabuhan karena alasan lebih aman di pelabuhan meskipun terkena tarif progresif. Padahal, kondisi itu akan memengaruhi dwelling time. Semua asosiasi di pelabuhan sepakat agar semua pihak mematuhi terhadap peraturan OP tersebut, karena sangat positif.*** OCEANWEEK.CO.ID Jumat, 21 Juli 2017

Uang Jaminan Kontainer

ALFI Bakal Laporkan ke Menko Perekonomian

TRIUNGGULSAKTI.COM

SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI segera melapor kepada Menko Perekonomian dan kementerian terkait soal sejumlah pelayaran/ agen yang masih memungut uang jaminan kontainer tanpa dasar. Sekretaris Umum DPW ALFI DKI, Adil Karim, Kamis (20/7/2017) mengatakan masalah uang jaminan kontainer merupakan salah satu dari tiga hal penting yang diputuskan dalam Rakerwil kemarin dan harus ditindaklanjuti oleh pengurus DPW sampai tuntas. Masalah lainnya yaitu menanggapi rencana Pelindo II mendirikan Container Freight Station (CFS) Center dan Pusat Logistik Berikat (PLB). Adil mengatakan masalah uang jaminan kontainer kita laporkan kepada Menko Petekonomian karena ketentuan penghapusan uang jaminan kontainer yang semula melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut sudah masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah tahap XV tanggal 15 Juni 2017.

Jumat, 21 Juli 2017

Menyangkut CFS Adil mengatakan Pelindo II tidak boleh memaksakan kehendak agar penyimpanan barang impor LCL di tempatkan dalam satu lokasi CFS milik BUMN tersebut. “Kalau Pelindo II memaksakan kehendaknya ALFI bisa saja bekerjasama dengan Pemda DKI untuk membuat CFS Center tandingan. Karena terminal petikemas saat kontainer dibongkar dari kapal toh tidak tahu mana Container berisi barang LCL dan mana yang bukan,” tutur Adil. MengenI PLB Rakerwil memutuskan agar pengurus minta kepada Dirjen Bea dan Cukai tidak memberikan ijin sebagai tempat menimbun barang jadi. PLB hanya tempat penimbunan bahan baku atau bahan penolong. “Kita minta PLB berfungsi mendorong produksi UKM dalam negeri untuk meningkatkan ekspor nasional,” katanya. *** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Cegah Truk Kelebihan Muatan, 4 WIM Dipasang di Tol Tangerang-Merak BERITASATU.COM

T Marga Mandalasakti atau Astra Infra Toll Road menambah peralatan untuk menimbang muatan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Tangerang-Merak. Penambahan alat bernama Weigh in Motion (WIM) ini dilakukan untuk mencegah adanya kendaraan yang kelebihan muatan di jalan tol. Berdasarkan data internal MMS, 30 persen pengguna tol ini adalah non-golongan 1 yang sebagian besar kelebihan muatan. “Kami menambahkan 2 unit WIM yang terpasang di gerbang tol (GT) Serang Barat dan Cilegon Timur. Diharapkan tahun ini bisa terpasang 4 unit,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Humas MMS Indah Permanansari di kantornya, Karawaci, Tangerang, Kamis (20/7/2017). Indah menambahkan, dengan 1 unit WIM di Ciujung yang sebelumnya sudah ada, maka saat ini jumlah alat yang sudah terpasang sebanyak 3

INDONESIA SHIPPING TIMES

unit. Sementara itu, Kepala Divisi Operasi MMS Ega N. Boga mengatakan, WIM sangat dibutuhkan untuk memonitor muatan kendaraan. Sebelum ada WIM, kendaraan hanya dilihat berdasarkan luarannya saja sehingga seringkali yang kelebihan muatan tidak terdeteksi. “Kalau bisa disebut, tingkat kepatuhan dulu itu 72-73 persen. Sekarang 80 persenan. Kendaraan yang terjaring di WIM, dirujuk keluar oleh pengelola,” tutur Ega. Pemasangan alat ini cukup berdampak signifikan. Pada akhirnya, kendaraan yang bermuatan berat dengan kecepatan terlalu rendah tidak lagi mengganggu kendaraan lain yang berkecepatan sesuai aturan yakni 60-100 kilometer per jam.*** KOMPAS.COM | ARIMBI RAMADHIANI Jumat, 21 Juli 2017

Wujudkan Jawara Pelabuhan di ASEAN, Malaysia Butuh Dana Investasi Rp22,1 T THESTAR.COM.MY

EMBAGA pemeringkat perusahaan Malaysia, RAM, memperkirakan hingga lima tahun ke depan proyek perluasan Pelabuhan Kuantan, Bayang Sapangar serta Tanjung Pelepas membutuhkan dana investasi sebesar US$1,7 miliar atau sekitar Rp 22,1 triliun. Jumlah ini akan meningkat lagi jika digabungkan dengan proyek pengembangan Pelabuhan Klang di Pulau Carey dan Melaka Gateway. Media terkemuka Malaysia, The Star, menyebutkan dana investasi sebesar itu dibutuhkan negara tersebut agar infrastruktur pelabuhan tetap bisa menguasai jalur perdagangan utama di ASEAN. Investasi yang dilakukan Malaysia ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan menangani peti kemas hingga 100 juta TEUs dalam kurun waktu 20 tahun ke depan seiring dengan peningkatan kapasitas berbagai pelabuhan regional ASEAN. Kepala Bidang Pemeringkat Infrastruktur dan Peralatan RAM Ratings, Davinder Kaur, menyatakan bahwa proyek perluasan pelabuhan yang dilakukan Malaysia secara bertahap diuntungkan dengan penguatan prospek ekonomi lokal dan regional.

Jumat, 21 Juli 2017

Meski demikian, Kaur juga menyatakan sejumlah pelabuhan seperti Westports Holdings, Northport dan Pelabuhan Tanjung Pelepas, masih harus tetap berhati-hati dengan tren yang kini terjadi dalam bisnis angkutan kontainer, baik karena kebijakan proteksinonisme maupun merger yang dilakukan perusahaan pelayaran. Untuk tahun 2017 ini, RAM memperkirakan pertumbuhan throughput Malaysia masih satu digit atau sama dengan kenaikan troughput di tahun 2016 sebesar 3%. Angka ini bisa meningkat jika melihat posisi Malaysia yang berada di posisi strategis sepanjang Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Tahun 2016 lalu, Malaysia menangani lebih dari 25% dari seluruh container yang melintasi negara-negara ASEAN di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Jumlah ini setara dengan 3% dari lalu lintas peti kemas dunia. Dengan pertumbuhan tersebut, para investor China disebut banyak yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pelabuhan negara tersebut. Dalam pandangan Kaur, upaya Malaysia untuk meraih pangsa pasar angkutan kontainer lebih besar lagi tetap berhadap dengan tantangan kekurangan pasokan jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi saat ini China sedang agresif menjalankan program OBOR (one belt one road). Semua itu, menurut Kaur, harus tetap dipantau Malaysia secara ketat.*** PORTTECHNOLOGY.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES