Indonesia Shipping Times Edisi 21 maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 68 • Vol IX • Selasa

21 Maret 2017

MENKO LUHUT: BANYAK MONOPOLI BONGKAR MUAT PELABUHAN

PAKDE KARWO MINTA PELINDO III SERAHKAN PELABUHAN PROBOLINGGO

WALIKOTA SAMARINDA CABUT SK YANG DITUDING BIANG PUNGLI

KEK TANJUNG API-API TAK KUNJUNG TEREALISASI

WOW, WANITA BERHIJAB INI SOPIR TRUK KONTAINER DI MALAYSIA

01

Menko Luhut: Banyak Monopoli Bongkar Muat Pelabuhan

M

ENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bongkar muat pelabuhan selama ini masih banyak dimonopoli. Pernyataan itu disampaikan Luhut saat berkunjung ke PT Indal Steel Pile (Maspion Group) di Gresik, Senin (20/03/2017).

Menurut purnawirawan Letjen TNI AD itu, saat ini kementriannya sedang gencar membersihkan carut-marut permasalahan bongkar muat di pelabuhan. Sebab, selama ini kegiatan tersebut masih banyak dimonopoli. Padahal, pemerintah menginginkan semua yang menyangkut di pelabuhan harus lebih efisien, dan semua produktivitas berjalan.

“Saya mendapat laporan dari Gubernur Jatim, Soekarwo hampir Rp 25 triliun pergerakan ekonomi di Jatim masih menggantungkan impor bahan baku dari luar. Padahal, angka tersebut bisa diminimalisir kalau kita apa-apa yang dipakai produk dalam negeri. Kenapa harus mengimpor dari negara lain,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Masih menurut Luhut Binsar Panjaitan, angka triliun rupiah untuk mengimpor bahan baku seharusnya bisa ditekan. Pasalnya, bahan baku tersebut sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemakaian produk dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja, dan penerimaan pajak daerah.

“Kalau bisa dibuat di sini kenapa banyak menggantungkan bahan baku impor,” paparnya.

Saat ditanya mengenai progres kerugian terumbu karang di perairan Raja Ampat. Dijelaskan Luhut Binsar Panjaitan, saat ini pihaknya sekarang ini sedang mengakses dan menilai tingkat kerugiannya sampai sejauh mana.

“Kementrian kami sudah melakukan penilaian sejauh mana tingkat kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat akibat kandasnya kapal pesiar asal Inggris. Soal kerugiannya, kami belum tahu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait dengan kejadian itu pihaknya juga melakukan instropeksi kenapa kapal pesiar asal Inggris bisa masuk ke perairan Raja Ampat. Padahal, di perairan itu banyak terumbu karang yang termasuk langka di dunia.

“Perairan Raja Ampat banyak menyimpan terumbu karang yang dilindungi. Saat ini tingkat kerusakannya dari laporan yang masuk ada 2 hektar, atau 22 ribu meter persegi yang rusak,” tandasnya.*** | BERITAJATIM.COM | DENI A SETIONO |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa 21 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pakde Karwo Minta Pelindo III Serahkan Pelabuhan Probolinggo foto: surya.co.id

G

UBERNUR Jawa Timur Dr H Soekarwo meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diserahkan ke Pemerintah Provinsi/Pemprov.

Sehingga, Pemprov bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo itu secara penuh. “Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo bisa diserahkan ke pemprov, maka akan terintegrasi dengan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov,� terang Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat mendampingi kunjungan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, di PT Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/3/2017).

Pakde Karwo menambahkan, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh pemda.

Menurutnya, pelabuhan itu potensinya sangat baik karena hinterland antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar.

Apalagi, Terminal Baru Pelabuhan Proboling-

INDONESIA SHIPPING TIMES

go memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter.

Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan, maka potensinya cukup besar, ungkapnya.

Untuk pengembangan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, lanjut Pakde, Pemprov telah membuat masterplan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond. “Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolonggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis.

Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond, urainya.*** | SURYA.CO.ID | PARMIN | Selasa 21 Maret 2017

03

Menko Luhut Ajukan 3 Permintaan ke Pelindo III foto: surya.co.id

M

ENTERI koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, mengunjungi pelabuhan Teluk Lamong, Senin (20/3/2017).

Dalam kunjungan tersebut, Luhut meminta adanya peningkatan efisiensi dalam proses distribusi oleh pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo III tersebut.

Dalam acara tersebut, Luhut didampingi oleh beberapa stakeholder. Di antaranya, Direktur Utama Pelindo III, Orias Petrus Moedak, jajaran direksi Pelindo III, hingga Gubernur Jatim, Soekarwo, beserta jajaran Pemprov Jatim.

Di hadapan direksi Pelindo III dan jajaran Pemprov Jatim, Luhut meminta tiga hal yang menjadi prioritas pengelolaan pelabuhan. Pertama, efisiensi proses distribusi. Kedua adalah peningkatan produktivitas. Sedangkan yang ketiga adalah kerja transparansi dalam pengelolaan anggaran.

04

Selasa 21 Maret 2017

Untuk melakukan ketiganya, Pelindo III diharap dapat melakukan sinergi, tak hanya dengan jajaran manajemen, melainkan bisa dengan lintas sektoral. Terlebih, tanggungjawab Pelindo III yang sangat luas dengan membawahi 43 pelabuhan di Indonesia dianggap tak mudah. “Oleh karena itu, saya berharap perlu adanya sinergitas antara Pelindo III dengan Pemda, pengguna jasa, bea cukai, dan semua yang ada di sini,� ucapnya.

Pelabuhan Teluk Lamong yang diresmikan tahun 2015 lalu tersebut terus mengalami kenaikan jumlah kontainer.

Pada 2016, pelabuhan ini mampu menerima 244 ribu teus. Tahun ini, Pelindo III menargetkan dapat mencapai 400 ribu teus atau hampir dua kali lipat dari pencapaian tahun lalu. *** | SURYA.CO.ID | BOBBY C KOLOWAY |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelabuhan Tenau Kupang Segera Naik Status Jadi TPK

G

ENERAL Manager PT Pelindo III Kupang Boy Rubyanto mengatakan Pelabuhan Tenau, Kota Kupang segera naik status menjadi Terminal Peti Kemas (TPK).

“Kita sedang urus agar segera diluncurkan ke Perhubungan Laut untuk peningkatan status kegiatan kontainerisasi di Tenau menjadi TPK,” kata Boy Tubyanto saat dihubungi di Kupang, Senin (20/3).

Menurutnya, jika status pelabuhan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu menjadi TPK maka akan meningkatkan mutu dan aktivitas bongkar muat menjadi lebih tertata. “Nantinya ada penataan untuk kapal-kapal yang masuk itu benar-benar kapal tidak memakai container crane atau portainer sendiri,” katanya.

Dia mengatakan, selama ini Pelindo masih menerima kapal-kapal kombo artinya yang mempunyai ship crane sendiri sehingga bisa dilayani dengan container crane atau portainer (kran yang digunakan untuk membongkar atau memuat peti kemas) dari Pelindo atau pihak kapal kombo dengan ship crane sendiri.

Dengan begitu, katanya, ketika pelabuhan tersebut masih menerima kapal-kapal kombo

INDONESIA SHIPPING TIMES

maka kecepatan bongkar muat sangat tergantung dari mereka.

“Kalau itu menggunakan container crane Pelindo maka otomatis kan kecepatan bongkar muat akan menjadi lebih cepat,” katanya.

“Otomatis kapal-kapal kombo tidak berlama-lama di pelabuhan, jadi kecepatan bongkar muat dari sebelumnya lima hari bisa menjadi 3 atau 4 hari saja,” katanya menambahkan.

Dia mengatakan, secara fasilitas pihaknya masih melakukan persiapan seperti melakukan audit untuk memenuhi syarat peningkatan status menjadi TPK. Selanjutnya, katanya, pihak Perhubungan Laut akan memeriksa kondisi di lapangan kemudian diputuskan untuk peningkatan statusnya.

Menurut Boy, peningkatan status tersebut penting karena Pelabuhan Tenau merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadi sentra poros maritim dunia.

Selain upaya peningkatan status, lanjutnya, saat ini Pelindo sementara melakukan perluasan lapangan kontainer seluas 1,5 hektare untuk mendukung daya tampung kontainer dari yang ada saat ini seluas 2 hektare.

Menurutnya, pada tahun 2016 volume peti kemas di Pelabuhan Tenau mencapai 100 ribu TEUs per tahun, sementara kondisi lapangan yang ada hanya bisa menampung 120 ribu TEUs per tahun.*** | ANTARANEWS.COM | REPUBLIKA | Selasa 21 Maret 2017

05

ALFI Khawatirkan Pusat Logistik Menjadi Penyebab Deindustrialisasi

P

ELAKU usaha logistik mendesak adanya sinkronisasi peraturan antarinstansi mengenai pemanfaatan pusat logistik berikat (PLB) dalam rangka mendongkrak daya saing logistik serta menghindari terjadinya kartel perdagangan suatu komoditas yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan saat ini telah terjadi ketidaksinkronan aturan yang diterbitkan pemerintah terkait dengan PLB tersebut, terutama pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No:64/2016 tentang Ketentuan Pemasukkan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat dengan Permenkeu No:272/ PMK.04/2015 tentang PLB. “Kami rasakan kedua beleid itu bertolak belakang, sebab Permendag No:64/2016 membingungkan pelaku usaha yang telah memilii izin PLB karena semua barang bisa masuk ke fasiltas PLB tersebut,” ujarnya, Senin (20-3-2017).

Menurut Widijanto, dalam pasal 2 ayat (1) Permendag No:64/2016 disebutkan semua jenis barang asal luar daerah pabean dapat dimasukkan ke PLB, sedangkan tujuan hadirnya PLB sebagaimana Permenkeu No:272/2015 yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri yang berbasis bahan baku dan

06

Selasa 21 Maret 2017

bahan penolong impor serta industri strategis lainnya.

Jadi sebaiknya, imbuh dia, untuk mensinkronisasikan kedua beleid itu dan agar tidak membingungkan dunia usaha, perlu dilakukan revisi terhadap pasal 2 ayat (1) Permendag No:64/2016 yakni hanya barang tertentu asal luar daerah pabean yang dapat masuk ke PLB. “Jadi jangan semua jenis barang bisa masuk PLB tetapi harus yang berbasis bahan baku dan bahan penolong impor serta industri strategis,” tuturnya.

Widijanto mengatakan, berdasarkan kajian ALFI, jika tetap dipaksakan berjalan dengan adanya kebijakan Permendag itu selain akan merugikan perekonomian nasional terutama bagi kalangan pelaku industri di dalam negeri, juga berpeluang munculnya kartel perdagangan suatu komoditas.

Pasalnya, dia mengungkapkan justru Permendag No:64/2016 dinilai memberikan peluang bagi pedagang menimbun barangnya di PLB untuk memainkan harga barang di pasar. “Bahkan jangka panjang berpotensi menjadi penyebab deindustrialisasi di Indonesia,” paparnya.

Widijanto mengatakan, pada Februari 2017, asosiasinya sudah menyampaikan desakan secara tertulis untuk merevisi Permendag No:64/2017 khususnya pada pasal 2 ayat (1) itu supaya beleid tersebut mampu disinkronkanisasikan dengan aturan yang hadir sebelumnya yakni Permenkeu No:271/PMK.04/2015 tentang PLB. Hal ini, kata dia, guna mendorong tujuan disiapkannya PLB yakni selain untuk menurunkan dwelling time dan biaya logistik, juga untuk memudahkan industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri mampu berkonsolidasi dalam rangka memacu ekspor.*** | BISNIS.COM | AKMHAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

KEK Tanjung Api-Api Tak Kunjung Terealisasi

ROGRES proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api atau KEK TAA dinilai lambat karena tak kunjung masuk dalam tahap konstruksi dan masih berkutat pada persoalan lahan.

Bahkan dari 13 proyek infrastruktur nasional yang berada di Sumsel, KEK TAA menjadi satu dari 4 proyek yang masuk dalam kategori merah karena progress yang lamban tersebut.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan agar memenuhi PP No 51 tahun 2014, maka pembebasan lahan ditarget harus selesai Juni 2017 ini.

“Kami sudah mulai progresnya, maka untuk tenggat waktu prosesnya diperpanjang hingga tahun depan. Kami sudah bicarakan ini dengan Dewan Nasional KEK,” jelasnya saat rapat koordinasi proyek infrastruktur nasional, Sabtu (18/3) malam.

Menurut dia, pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2014 itu belum bisa membuat pemprov lega.

Pasalnya, pada tahap awal direncanakan ada 217 hektare lahan, namun pada 2016 baru selesai pembebasan lahan seluas 66,1 ha dengan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Untuk pembebasan lahan tahap pertama di KEK TAA, kata dia, PT Sriwijaya Tanjung Carat akan bersifat sebagai investor yang membantu dalam pembebasan lahan.

“Kami akan upayakan pembebasan lahan sekitar 150 ha agar tuntas tahap pertama tidak menggunakan anggaran pemda.

Melainkan dengan menggandeng PT Sriwijaya Tanjung Carat dengan alokasi sekitar Rp153 miliar,” jelasnya.

Project Management Unit KEK TAA Regina Ariyanti mengatakan, kendala lain yang dihadapi proyek tersebut menyangkut progres kawasan Tanjung Carat belum terintegrasi dengan KEK TAA. “Kami akan usulkan ditahun ini kepada Dewan Nasional KEK agar Tanjung Carat dimasukkan ke dalam kawasan KEK TAA,” ujarnya.

Diketahui, Kawasan Tanjung Carat yang

INDONESIA SHIPPING TIMES

berdekatan dengan KEK TAA merupakan lokasi utama untuk pembangunan pelabuhan laut dalam.

Dia menjelaskan, detail engineering design (DED) dan feasibility studi (FS) pelabuhan Tanjung Carat sudah selesai 2016 lalu.

Pelindo II sendiri meminta ada penugasan melalui perpres tentang pengelolaan pelabuhan Tanjung Carat. Rekomendasi reklamasi Tanjung Carat masih dilakukan revisi karena ada perubahan kewenangan.

Sebelumnya, wilayah hingga 4 mil dari batas darat ke laut merupakan kewenangan bupati.

Namun berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hingga batas 12 mil dari batas darat menuju laut merupakan kewenangan gubernur.

“Inilah yang diminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk direvisi. Kami sudah mengajukan revisi untuk rekomendasi reklamasi ke KKP,” ujarnya.

Tapi upaya reklamasi Tanjung Carat terbentur dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP). Saat ini, untuk RZWP sedang dalam proses, masih menunggu evaluasi Kemendagri.

Regina menambahkan, sebetulnya sudah banyak investor yang berdatangan untuk melihat KEK TAA. Bahkan, kata dia, pemprov mendapatkan penawaran dari Golden Concord Limited, konsorsium perusahaan terbesar kedua di Tiongkok, untuk mengelola KEK TAA dan Tanjung Carat.

“GCL ini akan berinvestasi dalam jumlah besar untuk pelabuhan Tanjung Carat. Namun saat ini masih dalam proses penjajakan,” ungkapnya.

Selain GCL, kata Regina, sudah ada sejumlah tenant yang juga dalam proses menginvestasikan di KEK TAA dan pelabuhan Tanjung Carat.

Diantaranya, PT GMA, Kogas, PT Sriwijaya Tanjung Carat, PT Indocoal International, Indorama, PGRC, PT Dex Indonesia, PT Pelindo II dan Pusri.*** | BISNIS.COM | DINDA WULANDARI | Selasa 21 Maret 2017

07

FPPI Demo, Pelindo II Siap Dialog dengan Pekerja

M

ANAJEMEN Pelindo II bersedia menerima masukan dari pekerja terkait berbagai aktivitas kepelabuhanan demi memajukan perusahaan. Untuk itu, Pelindo II dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan para pekerja.

Hal tersebut disampaikan Senior Manager Corporate Communication Pelindo II, Sofyan Gumelar kepada SP di Jakarta, Senin (20/3), menanggapi aksi yang digelar pekerja, Minggu (19/3).

Sebelumnya, ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) meminta Pelindo II menerapkan sistem pelayanan dan manajemen perusahaan yang bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN).

“Kami meminta perusahaan di kawasan pelabuhan, terutama Pelindo II, mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate gorvernance/GCG), yakni bersih dan bebas korupsi,” ujar Sekjen FPPI, Nova Sofyan Hakim.

Menurutnya, sejumlah kasus di Pelindo II pada masa kepemimpinan RJ Lino, seperti perpanjangan kontrak JICT, pinjaman dana global bond, dan pembangunan Pelabuhan Kalibaru,

08

Selasa 21 Maret 2017

hendaknya menjadi bahan pembelajaran bagi direksi saat ini yang dipimpin Elvyn G Masassya.

“Kami dari buruh pelabuhan terus berkonsolidasi dan menggalang sinergi untuk mengungkap beberapa kebijakan perusahaan yang berpotensi merugikan pekerja dan pemerintah,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Sofyan menyatakan pihaknya selalu menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan bisnis perusahaan.

“Direksi di bawah kepimimpinan Pak Elvyn selalu mengedepankan proyek-proyek pelabuhan dan memastikan setiap aspek keputusan tidak merugikan perusahaan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sofyan mengaku pihaknya akan mengambil langkah komunikasi intensif dengan sejumlah pekerja dari anak perusahaan Pelindo II, termasuk JICT, dan memastikan masukan dari para buruh didengar oleh manajemen.

“Kami akan adakan pertemuan dengan Bung Nova. Artinya apa yang diharapkan pada Pelindo II demi kebaikan perusahaan pasti kita dengarkan dan upayakan solusinya,” tuturnya. *** | BERITASATU.COM | CARLOS R FAJARTA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wali Kota Samarinda Cabut SK yang Dituding Biang Pungli foto: rayapos.com

W

ALI KOTA Samarinda Kalimantan Timur Sjaharie Jaang mencabut surat keputusan pengelolaan tarif parkir Pelabuhan Palaran. Surat keputusan itu digunakan ormas Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu memberlakukan pungutan liar (pungli) parkir kendaraan bermotor di Pelabuhan Palaran.

“Surat keputusannya sudah kami cabut agar tidak menjadi beban lagi,” kata Sjaharie Jaang saat dihubungi, Senin (20/3/2017).

Sjaharie mengatakan operasi tangkap tangan atas pengenaan tarif parkir Pelabuhan Palaran menjadi pertimbangan pencabutan surat keputusan sudah diterbitkan sendiri. “Jangan sampai dianggap keberadaan SK nanti menjadi beban.

Kan ada OTT di pelabuhan,” kata dia.

Sjaharie mengatakan, surat keputusannya itu hanya mengatur soal pengenakan tarif parkir truk kontainer berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 18 ribu per unitnya. Dia berdalih, surat keputusannya ini tidak mengakomodasi tarif biaya masuk Pelabuhan Palaran.

“Selama masuk pelabuhan itu free, kalau

INDONESIA SHIPPING TIMES

parkir baru bayar,” ujar Sjaharie.

Saat ini dipastikan sudah tidak ada lagi biaya parkir ditarik ormas PDIB di Pelabuhan Palaran Samarinda. Sjaharie menyerahkan pengelolaan parkir pada otoritas Pelabuhan Palaran.

Sejak parkir di Pelabuhan Peti Kemas dikelola Koperasi Serba Usaha PDIB berdasarkan SK yang terbit pada 2016, koperasi tersebut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ke kas Pemerintah Kota Samarinda rata-rata Rp 20 juta per bulan.

“Sampai tahun 2017 ini, total sumbangsihnya sudah Rp 217 juta,” ujar Sjaharie.

Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin menegaskan, pungutan publik harus dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah. Payung hukum pungutan publik harus memperoleh persetujuan DPRD setempat.

“Kalau payung hukumnya sekedar SK saja tidak cukup, harus dirumuskan menjadi perda dahulu,” tutur Kapolda Kaltim.*** | LIPUTAN6.COM | ABELDA GUNAWAN |

Selasa 21 Maret 2017

09

Bea Cukai Kembali Resmikan Pusat Logistik Berikat di Jatim foto: sindonews.com

P

USAT Logistik Berikat (PLB) sebagai salah satu fasilitas andalan pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional dipandang memiliki banyak keunggulan. Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan daya saing industri, Bea Cukai menambah lagi satu PLB di Jawa Timur.

PT Indra Jaya Swastika dipilih sebagai salah satu perusahaan yang diresmikan menjadi PLB pada Rabu pekan lalu (15/3).

“Dengan diresmikannya PT Indra Jawa Swastika sebagai PLB diharapkan akan meningkatkan geliat ekonomi di wilayah Jawa Timur,” kata Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Decy Arifinsjah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menuturkan, Jatim

10

Selasa 21 Maret 2017

siap menunjang pintu perdagangan khususnya dari dan ke wilayah Indonesia Bagian Timur.

“Serta menunjuang program pemerintah Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya UMKM,” jelas dia.

Dalam acara peresmian yang juga dihadiri Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita ini diadakan penandatanganan MoU dan dilakukan peluncuran aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor (PEPI) yang ditujukan untuk perlindungan konsumen dan PLB pada PT Indra Jawa Swastika.*** | SINDONEWS.COM | PUGUH HARIYANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Wow, Wanita Berhijab Ini Ternyata Sopir Truk Kontainer foto: facebook.com

P

EKERJAAN sebagai sopir truk kontainer identik dengan sosok pria yang kuat, wajah garang, dan tubuh yang besar. Namun apa jadinya jika ada wanita yang lemah lembut jadi sopir truk kontainer?

Di Malaysia, ada seorang wanita yang bekerja sebagai sopir truk kontainer.

Mengejutkannya lagi, wanita tersebut selalu menggunakan hijab dan gaun yang panjang saat bekerja. Karena hal itulah, sosok wanita itu jadi viral di media sosial Malaysia.

Dia adalah Rosalekka Salim yang mendadak jadi perbincangan netizen setelah videonya ketika sedang mengendarai truk kontainer diunggah ke halaman Facebook, pada 17 Februari 2017 lalu.

Sejauh ini video tersebut sudah dilihat lebih dari 350.000 kali dan sudah mendapat lebih dari 10.000 like.

Banyak netizen yang memuji profesi yang digeluti Rosalekka sebagai sopir truk kontainer meski ia adalah seorang perempuan berhijab.*** |VIVA.CO.ID |FAJAR LESMANA |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selasa 21 Maret 2017

11

Drewry: Laju Pengiriman Kontainer Asia ke Afrika Barat Terus Menurun foto: googleimage.com

O

PERATOR pelayaran yang melayani Asia ke Afrika Barat diperkirakan akan tetap stagnan. Hal ini ditandai dengan arus permintaan pengiriman barang melalui kontainer yang sangat menyedihkan sejak tiga tahun terakhir. Kondisi ini terus berlanjut di tahun 2017. Demikian analisis yang dikemukakan konsultan pelayaran, Drewry.

Dalam publikasinya, Drewry menyebutkan lalu lintas perdagangan dari Asia ke Afrika Barat turun sekitar seperlima sejak tahun 2014. Penurunan ini juga terjadi di Afrika Barat yang turun 10% dengan trougput hanya 1,3 juta TEUs di tahun 2015. Menurun sebesar 12% di tahun 2016 menjadi hanya 1,2 juta TEUs. Kondisi yang lebih buruk terjadi di awal tahun 2017.

Drewry menyimpulkan di bulan Januari 2017 tidak ada tren kenaikan yang menunjukan pulihnya angkutan dalam waktu dekat. Dari data terlihat terjadi penurunan sepanjang Januari 2017, sebesar 18%. Sedangkan keseluruhan

12

Selasa 21 Maret 2017

penurunan (year on year) rata-rata 95.600 TEUs /per bulan, atau turun 12,5%.

Sejumlah upaya terus dilakukan perusahaan pelayaran untuk bisa terus survive di jalur ini. Mereka berusaha menyiasati kapal-kapal dengan muatan besar dan volume yang jauh berkurang.

Meski demikian, di tengah melemahnya permintaan tersebut, penurunan tarif hingga 12% secara mengejutkan sedikit menaikan pengiriman kontainer ke Afrika Barat di bulan Februari lalu. Perusahaan pelayaran mengenakan tarif 1600 dolar AS untuk container ukuran 40 feet.

Toh upaya ini sepertinya belum juga berhasil memulihkan sepinya angkutan. “Dengan kapal yang cuma terisi separuh rasanya memang sulit bagi operator pelayaran berharap kondisi bisa normal kembali,� kata Drewry.*** | WORLDMARITIMENEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES