Indonesia Shipping Times Edisi 22 April 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 98• Vol IX • Sabtu 22

April 2017

KE JEPANG, MENTERI SUSI MINTA BANTUAN RADAR PENDETEKSI KAPAL PENCURI IKAN

KONFERENSI PELABUHAN DUNIA DI BALI, MENHUB MINTA PELAKU BISNIS HADIR

PENGUSAHA JEPANG SENANG KEBERADAAN GUDANG LOGISTIK

NPCT 1 PENALTI RP.700 RIBU KONTAINER LEWAT CLOSSING TIME

US COAST GUARD KUNJUNGI PELINDO IV OBSERVASI ISPS CODE

01

Konferensi Pelabuhan Dunia, Menhub Minta Pelaku Bisnis Hadir sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) terus melakukan inisiatif dalam rangka mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempelancar arus barang dan logistik.

Program tersebut antara lain mempersiapkan sejumlah pelabuhan hub, pembangunan pelabuhan baru yang modern dan menghadirkan kapal besar berkapasitas lebih dari 8.500 TEUs untuk melayani rute direct dari Indonesia ke luar negeri tanpa transit di Singapura atau Malaysia.

Mengutip dari laman resmi www.iaphbali2017.com salah satu rangkaian kunjungan yang mengawali event bergengsi ini adalah pemaparan dan kunjungan ke New Port Priok.

Hal tersebut diyakini oleh penyelenggara sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang bersiap untuk meningkatkan kualitas layanannya.

Lebih lanjut Budi Karya juga memberikan dorongan kepada para pelaku Industri untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang bertemu, berdiskusi dan bersosialisasi dengan pelaku bisnis kepelabuhanan di dunia untuk bertukar wawasan, pengalaman maupun membuka peluang bisnis dan kerjasama.*** TRIBUNNEWS.COM | WILLY WIDIANTO

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Sabtu 22 April 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: lautindo.com

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong para pelaku bisnis maritim, perusahaan bongkar muat, pemilik kapal, kargo, asosiasi dan stakeholder kemaritiman lainnya untuk menghadiri perhelatan IAPH Worlds Port Conference akan digelar pada 7-12 mei 2017 di Nusa Dua Bali.

Perhelatan tahunan dari The International Association of Ports and Harbors yang tahun ini memasuki kali ke - 30 dan diprediksi akan dihadiri sekurangnya 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia.

“Dengan hadir di acara tersebut para profesional dapat mengetahui teknologi, manajemen dan inovasi apa yang harus dikembangkan,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam pernyataannya, Jumat (21/4/2017).

Kualitas Port dan Harbors sangat ditentukan dari efisiensi dan efektifitas.

Hal tersebut menurut Budi Karya hanya bisa dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan efektifitas layanan.

“Melalui kegiatan IAPH ini Indonesia dapat menunjukkan terobosan yang dicapai hingga saat ini. Ke depan Indonesia harus menjadi poros maritim dunia senada dengan cita-cita Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.

Sebagai BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditunjuk selaku Ketua Penyelenggara IAPH 2017 bersama-

Ke Jepang, Menteri Susi Minta Radar Pendeteksi Kapal Pencuri Ikan foto: indeksberita.com

M

ENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, belum lama ini bertolak ke Jepang, untuk menjajaki kerja sama dengan Negeri Sakura tersebut di sektor kelautan dan perikanan.

Susi mengatakan, salah satu kerja sama yang akan dilakukan bersama dengan Jepang ialah, terkait dengan pembangunan pelabuhan perikanan di 6 pulau terluar Indonesia.

“Ke Jepang kemarin menjajaki kerjasama pembangunan 6 pulau terluar, yaitu pelabuhan perikanan di 6 pulau terluar. Sabang, Natuna, Morotai, Biak, Saumlaki, Moa,” kata Susi di rumah dinas menteri Jalan Widya Chandra, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Selain itu, Susi juga mengatakan dirinya meminta Jepang untuk memberikan 6 buah coastal radar atau radar canggih untuk mendeteksi semua benda di laut, termasuk kapal-kapal pencuri ikan, seperti yang pernah diberikan pihak Jepang di Wakatobi.

“Kita juga minta bantuan coastal radar seperti yang sudah mereka kasihkan di wakatobi,”

INDONESIA SHIPPING TIMES

terangnya.

Selain itu, kata Susi, Indonesia dan Jepang juga berencana membangun kerja sama capacity building atau sarana edukasi, untuk meningkatkan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Caranya dengan memberikan bea siswa kepada para petugas PSDKP untuk bersekolah di Jepang.

Susi mengatakan bantuan yang diberikan Jepang ini akan menjadi bentuk investasi Jepang pertama yang di luar otomotif dan infrastruktur. Sebab, menurutnya Jepang mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KKP untuk menjaga kelestarian sumber daya laut melalui moratorium dan IUUF selama 2 tahun belakangan.

“Jepang menyadari dengan apa yang kita lakukan di laut 2 tahun ini, sourching seafood terbanyak di Indonesia. Dan ekspor kita ke Jepang untuk tuna no 1,” tuturnya.*** DETIK.COM |FADHLY F RACHMAN Sabtu 22 April 2017

03

Pemerintah Mengoperasikan Kembali 25 Jembatan Timbang foto: oikiranrakyat.com

D

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat operasikan kembali 25 Jembatan Timbang dari 141 yang ada seluruh Indonesia.

“25 Unit Jembatan Timbang ini bertujuan meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat, khususnya terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi darat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat Pengoperasian 25 Unit Jembatan Timbang Secara Simbolis di UPPKB Widang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (21/4/2017).

Kata dia, harapan Menteri Perhubungan agar acara ini bukan hanya sekedar seremoni belaka namun juga harus ada perubahan fundamental dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya operasional, penindakan dan penegakan hukum terhadap angkutan barang, Dalam pengoperasian Jembatan Timbang harus terwujud semangat good government dan clean government. Untuk mewujudkannya harus didasari niat mau berubah ke arah positif.

“Tidak ada lagi pungli di Jembatan Timbang,” tegas Pudji.

“Ada 3 manfaat dari pengoperasian jembatan timbang, yang pertama tidak ada lagi kendaraan bermuatan lebih. Kedua, lalu lintas lancar, tidak macet dan minim kecelakaan, ketiga, jalan lebih

04

Sabtu 22 April 2017

awet, tidak cepat rusak,” jasnya.

Pudji juga menekankan bahwa sebagai aparatur perhubungan,harus merubah mindset, jangan mempersulit tapi harus mempermudah.

“Sebagai aparatur kita wajib melayani masyarakat, dengan ikhlas dan berkualitas,” kata Pudji.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. “ Adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan Jembatan Timbang adalah sebagai salah satu langkah dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar pengoperasian UPPKB dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Jembatan Timbang merupakan alat pengawasan angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih.

Namun kenyataan selama ini Jembatan Timbang terkesan sebagai sarang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah atau disebut Retribusi Daerah.

“Pemerintah Pusat tidak mengenal istilah retribusi. Oleh karenanya sejak beralihnya kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang kepada pemerintah pusat, saya tidak mau lagi mendengar ada pungutan dalam bentuk apapun. Karena itu sudah termasuk Pungutan Liar.

Saya tidak mau mendengar ada anggota saya yang ditangkap oleh tim Saber Pungli,” kata Pudji.*** BISNISNEWS.ID | SYAM S

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pengusaha Jepang Senang Keberadaan Gudang Logistik foto: tahuberita.com

S

EORANG pengusaha Jepang bertanya mengenai penggunaan gudang logistik.

Dirjen Bea cukai, Heru Pambudi (47) menjelaskan rinci dengan segala kemungkinan, ternyata membuat pengusaha tersebut senang pada akhirnya.

“Pengusaha itu memiliki katakanlah gudang untuk 10 boks barang. tapi baru terpakai 7 boks saja. Dia tanya apakah 3 boks bisa dipakai untuk produk lain? Saya jelaskan boleh saja, tak perlu aplikasi lagi,” ungkap Heru yang mendapat Master of Law Universitas Newcastle Inggris, Jumat malam (21/4/2017).

Meskipun demikian Heru berharap jenis barang lain itu tidak jauh berbeda dengan barang yang tercatat di pihak beacukai.

“Misalnya 7 box itu berisi suku cadang mobil, lalu 3 boks lagi berisi suku cadang motor ya silakan saja. Jangan berbeda jauh. Misalnya 7 boks suku cadang mobil lalu 3 boks lagi inventori buah mangga, lha ini kan aneh dan makanan buah itu mungkin akan terpengaruh juga oleh gudang yang sebenarnya untuk suku cadang kendaraan bermotor,” jelasnya.

Lagi pula, tambah Heru, pihak beacukai sebenarnya ingin penggunaan gudang tersebut

INDONESIA SHIPPING TIMES

lebih efektif dan dalam nilai yang besar sehingga penghasilan beacukai dari pergudangan pun bisa bertambah besar nantinya.

Pusat logistik berikat (PLB) misalnya nilai inventori yang disimpan di PLB mencapai 1,16 trtiliun rupiah dan utilisasi PLB rata-rata mencapai 42% saat ini.

Beamasuk yang bisa diperoleh saat ini dari PLB sudah mencapai 10,28

miliar rupiah.

PPh impor nya mencapai 27,13 miliar rupiah dan PPN Impor mencapai 120,09 miliar rupiah.

“Selain itu perusahaan Jepang berbeda juga bertanya soal penggunaan gudang dari sebuah perusahaan ke perusahaan lain apakah boleh dilakukan? Saya jawab boleh saja misalnya perusahaan Jepang A barangnya ditaruh di gudang perusahaan Jepang B. Tentu saja semua harus dilaporkan dan dikomunikasikan serta dikoordinasikan dengan baik segalanya. Mudah saja tak ada yang sulit, dan mereka senang sekali mendengarnya.”

Kontribusi beacukai Indonesia saat ini mencapai sekitar 170 triliun rupiah kepada ekonomi nasional. Sedangkan kepuasan konsumen meningkat dari skala 3,72 di tahun 2010 lalu tahun lalu tahun 2016 mencapai skala 4,18.

Demikian pula waktu tinggal (dwelling time) secara keseluruhan yang tadinya 8,01 hari per tahun 2013, kini hanya 2,9 hari saja per bulan Februari 2017.***

TRIBUNNEWS.COM | RICHARD SUSILO

Sabtu 22 April 2017

05

Suhu Politik Stabil, Investasi Sektor Kemaritiman Bakal Mendominasi foto: nusantaraport.id

B

ADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara yang aman untuk tujuan berinvestasi. Sektor kemaritiman, khususnya di bidang energi, akan mendominasi investasi yang ada di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan tertib, aman, dan damai, sehingga memberikan sinyal positif dan menjadi keunggulan dari demokrasi di Indonesia.

“Indonesia masih menjadi negara yang aman untuk berinvestasi,” kata Thomas di Jakarta, Kamis (20/4).

Ditambahkannya, investasi sektor-sektor usaha di bidang kemaritiman bakal mendominasi. Investasi di sektor energi, utamanya migas dan kelistrikan, diperkirakan bisa menyumbang 25-40 persen total investasi nasional. Angka tersebut belum memperhitungkan investasi di sektor pariwisata dan perhubungan.

“Jadi memang dari totalitas investasi na-

06

Sabtu 22 April 2017

sional, portofolio maritim bisa mencapai 50 persen,” ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, investasi sektor energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2012-2016 di luar kegiatan hulu migas mencapai Rp490 triliun atau 21 persen dari total realisasi investasi di periode tersebut.

Realisasi investasi di sektor ESDM disumbang dari sektor ketenagalistrikan sebesar Rp229,4 triliun, sektor pertambangan batubara Rp71,4 triliun, sektor pertambangan logam mulia Rp67,4 triliun, pertambangan logam lainnya selain besi Rp38,8 triliun, jasa pertambangan migas Rp21,3 triliun, dan sektor ESDM lainnya Rp61,7 triliun.

Untuk tahun 2016, realisasi investasi di sektor ESDM mencapai Rp347,8 triliun atau setara dengan US$26,76 miliar. Sementara itu, target investasi sektor ESDM tahun 2017 sekitar US$43 miliar, dengan kontribusi terbesar dari sektor migas sekitar US$22 miliar.*** MARITIMENEWS.ID | ISMADI AMRIN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Frekuensi Kapal Roro Rendah, Pelabuhan Rawan Penumpukan Truk foto: memotimur.co.id

M

ENYIKAPI rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi membuka jalur penyeberangan kapal roll on roll off (Roro) rute Jakarta-Surabaya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berharap Kementerian Perhubungan memperhatikan frekuensi kapal yang beroperasi. Karena minimnya frekuensi kapal Roro yang beroperasi dapat berpotensi menyebabkan penumpukan kendaraan di pelabuhan.

Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Aptrindo Sugi Purnoto mengatakan, Aptrindo mendukung sepenuhnya rencana pembukaan jalur penyeberangan kapal Roro rute Jakarta-Surabaya. Menurutnya, pembukaan jalur tersebut akan cukup efektif mengurangi kepadatan di Jalur Pantura, terlebih ketika menjelang Lebaran.

Menurut Sugi, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama pengusaha truk atas pembukaan jalur penyeberangan kapal Roro rute JakartaSurabaya, diantaranya tarif penyeberangan, lead time dan frekuensi kapal. Terkait tarif penyeberangan kapal, Sugi berharap tarif yang dikenakan bisa setara dengan biaya yang dikeluarkan melalui jalur darat. ”Direct cost yang dikeluarkan perusahaan angkutan itu meliputi biaya BBM, tol, dan maintenance. Karena di luar itu, baik menggunakan jalan darat atau kapal, driver kami tetap harus dibayar,” katanya.

Sugi mengatakan, waktu tempuh dengan kondisi jalan yang relatif macet untuk jalur Jakar-

INDONESIA SHIPPING TIMES

ta-Surabaya tidak lebih dari 24 jam. Ia berharap penyeberangan menggunakan kapal Roro tidak melampaui waktu yang ditempuh melalui jalur darat.

Terkait frekuensi kapal yang berlayar, Sugi berharap agar dalam sehari bisa dua-tiga kali trip agar waktu tunggu di pelabuhan, baik di Jakarta atau Surabaya, tidak terlalu lama. Apabila dalam satu hari hanya satu rute, lanjut Sugi, akan menyebabkan penumpukan kendaraan di pelabuhan. ”Kalau dalam satu hari bisa tiga kali, maka akan berangkat per delapan jam. Karena untuk kapal Roro yang berkapasitas besar itu dibutuhkan 2-3 jam discharge. Kemudian butuh tiga jam untuk waktu stafing, dan ditambah pengisian logistik dua jam, jadi bisa delapan jam,” urainya.

Menurut Sugi, apabila frekuensi kapal yang beroperasi masih rendah, maka pembukaan jalur belum banyak berkontribusi meningkatkan efisiensi. Sugi melihat, salah satu kekurangan dari jalur laut adalah frekuensi kapal untuk mengangkut truk dari Jakarta-Surabaya. ”Misalkan truk dari Tangerang menuju ke Jawa Timur, truk tersebut akan melewati Tanjung Priok. Dengan menghabiskan waktu menunggu di Tanjung Priok, sebuah truk bisa melakukan perjalanan sampai ke Cirebon. Apalagi ditambah lagi delay 11-12 jam. Terlebih lagi untuk muatan yang butuh pelayanan khusus, seperti ice cream dan daging,” katanya.

Sugi menambahkan, selama tiga hal yang jadi perhatian utama bisa terpenuhi, pengusaha truk pasti lebih memilih dan mendukung menggunakan kapal Roro karena minim risiko kecelakaan. Selain itu, tingkat fatigue atau keletihan driver yang harus mengemudi 24 jam bisa dikurangi. Sehingga mereka bisa istirahat dan saat bersandar sopir bisa langsung mengantar truk sampai ke tujuan.*** TRUCKMAGZ.COM | CITRA Sabtu 22 April 2017

07

T

IM US Coast Guard International Port Security Program, Mr. Ezekiel Lyons dan Mr. Matthew Young mengunjungi fasilitas pelabuhan di Cabang Makassar dan Cabang Terminal Petikemas Makassar, Kamis, 20 April 2017.

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo IV (Persero), Baharuddin M. mengatakan kunjungan tersebut terkait dengan penilaian dunia internasional terhadap konsistensi penerapan ISPS Code di Indonesia, khususnya di Pelabuhan Makassar dan Terminal Petikemas Makassar. “Jadi, tujuan kunjungan ini adalah untuk melaksanakan observasi penerapan ISPS Code terhadap fasilitas pelabuhan di Cabang Makassar dan Terminal Petikemas Makassar,� jelas Baharuddin.

Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan atau The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.

Aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi

08

Sabtu 22 April 2017

terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September di Amerika Serikat.

ISPS Code diimplementasikan melalui Bab XI-2 mengenai langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). Kode ini memiliki dua bagian, yang satu wajib dan yang satu saran atau petunjuk.

Pada dasarnya, kode tersebut menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, serta untuk menentukan langkah-langkah keamanan apa yang tepat, penilaian risiko harus dilakukan dalam setiap kasus tertentu.

Tujuan dari kode ini adalah menyediakan standar, kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi risiko, memungkinkan Pemerintah untuk mengimbangi apabila terjadi perubahan ancaman dengan merubah nilai kerentanan pada kapal dan fasilitas pelabuhan melalui penentuan tingkat keamanan yang sesuai dan langkah-langkah keamanan yang sesuai.*** | INAPORT4.CO.ID |

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: inaport4.co.id

USCoast Guard Kunjungi Pelindo IV Observasi ISPS Code

NPCT1 Penalti Rp700 Ribu Kontainer Lewati Batas Closing Time

N

EW PRIOK Container Terminal (NPCT) 1 akan mengenakan penalti sebesar Rp 700 ribu terhadap petikemas isi 20 feet maupun 40 feet tujuan ekspor yang melewati batas waktu closing time. Namun, petikemas tersebut tetap dapat diterima dengan pertimbangan kondisi operasional kapal atas persetujuan pihak pelayara.

Menurut salah satu sumber, NPCT1 telah memberi kesempatan kepada pihak eksportir untuk mengirimkan kontainer masuk ke terminal, empat (4) hari sebelum kapal berthing (labuh) di dermaga CT1.

“Empat hari itu karena NPCT1 perlu waktu dalam perencanaan, pembuatan bay plan muat kapal dan menjaga kapal sesuai dengan rencana, juga untuk menjamin terminal service agreement (TSA) dengan pelayaran,” kata Sumber yang keberatan disebut jati dirinya, per telpon, Kamis malam.

Tapi, ujarnya, dengan karena keterlambatan atas permintaan eksportir terhadap kontainer yang akan masuk, NPCT1 memandang perlu ada penalti terhadap petikemas yang masuk setelah masa closing time. “Tentu saja setelah memperoleh persetujuan baik dari operator kapal maupun pihak terminal,” ungkapnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: npct1.co.id

hal ini kepada pihak pelayaran, menyatakan bahwa perlu dan sangat penting NPCT1 melakukan kontinu sosialisasi melalui asosiasi penguna jasa terhadap penerapan tarif late gate in dengan PM 6/2013 serta SK Direksi Pelindo II itu. “Jangan sampai kebijakan ini mengagetkan,” ujarnya.

Siap Operasi Dari Panjang dilaporkan, sejumlah peralatan bongkar muat (crane) di terminal petikemas Panjang yang rusak sehingga berakibat bongkar muat petikemas terganggu, kini telah diperbaiki Pelindo II. Menurut Sunarno, manager PT TMS Jakarta, saat ini Pelindo II sudah memperbaiki peralatan yang rusak itu. Sejak awal 2017 lalu, sebanyak 3 crane unit container (QCC 01, QCC 02 dan QCC 03) sudah siap beroperasi kembali.

“Dua unit crane dari tiga crane sudah selesai diperbaiki,” katanya, Jumat (21/4) di Jakarta.

Sedangkan kesiapan peralatan kegiatan bongkar muat di lapangan sebanyak 4 unit RTGC (Rubber Tyred Gantry Crane) yakni RTG 01, RTG 02, RTG 04, dan RTG 05, dan satu unit top loader, lalu satu unit side loader, serta dua unit reachsteacker siap beroperasi melayani kegiata reveiving delivery di lapangan penumpukan.

Sunarno menyatakan, satu unit RTG 03 masih dalam perbaikan.

“Mungkin dua bulan lagi sudah selesai dan siap operasi,” ungkapnya.

Sunarno juga mengapresiasi langkah yang diambil Pelindo II, karena langkah cepat yang diambil perseroan ‘plat merah’ itu sekarang service sudah bagus.

“Bongkar muat sudah lancar,” ucap Nano.*** | OCEANWEEK.CO.ID | Sabtu 22 April 2017

09

Transformasi Bisnis, KBN Bentuk 3 Anak Perusahaan foto: kbn.co.id

T

AHUN ini (2017) boleh dibilang merupakan tahun investasi bagi PT Kawasan Berikat Nusantara/KBN (Persero), pasalnya sejak awal tahun manajemen Kantor Pusat tengah menyiapkan pendirian tiga anak usaha baru, yang masing – masing bergerak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Perusahaan Properti.

Kebijakan investasi di KBN menjadi hal mendesak dilakukan setelah tersendat akibat krisis keuangan global pada tahun 2015 lalu, dan kembali pulih secara signifikan di tahun lalu (2016), maka Tahun 2017 ini menjadi kebangkitan bagi KBN untuk membangun dan berinvestasi secara besar – besaran.

Sejumlah proyek besar sudah di depan mata, mulai dari pembangunan Dry Port di KBN Cakung, Pembangunan Rumah Susun, Perhotelan, SPBU, SPBG, dan yang akan menelan investasi besar adalah pembanguan Dermaga di Marunda Zona C- 04.

Badan Usaha Pelabuhan nantinya akan mengelola Dermaga di Marunda C-04 yang diperkirakan akan menelan anggaran Rp 3,1 Triliun. namun, karena proyek multiyears dan diperkirakan baru bisa beroperasi pada 2018, sebagai persiapan perusahaan akan memfokuskan pada

10

Sabtu 22 April 2017

pengelolaan dermaga di sungai Blencong yang berada di KBN Marunda.

Pembangunan Dermaga Baru di Zona C -04 Marunda dinilai menjadi suatu keharusan, sebab kalau tidak akan banyak peluang yang hilang di sana, selain itu akan mengganggu keberlansungan perusahaan.

Demikian diungkapkan sebagai kata sepakat manajeman Kantor Pusat PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara/KBN) persero belim lama ini.

Menurut manajemen pembahasan mengenai proyek (Dermaga Sona C-04 –Red) tersebut cukup menguras energy dan waktu para pimpinan Kantor Pusat KBN Persero.

Hal itu cukup beralasan, karena di situlah nantinya masa depan KBN akan dipertaruhkan hal ini tentu sejalan dengan kebijakan transformasi bisnis yang dijalankan pimpinan KBN yang baru Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan akan menjadi pendukung dari pengelolaan pelabuhan tersebut. Nantinya, perusahaan jasa ini akan bersinergi denan KBN Logistik dan Pusat Logistik Berikat (PLB) Nusantara Marunda yang izin operationalnya diperkirakan segera diberikan Ditjen Bea Cukai.

Sementara itu, anak usaha lain yang bergerak di bidang perhotelan rencananya akan membangun sejumlah fasilitas pendukung, mulai pembangunan kantor pusat KBN, mengembangkan lahan di Jalan Sarang Bangau Marunda, sebagai Rumah Susun Baru, Perhotelan, Rest Area dan SPBU serta SPBG. Transformasi bisnis yang terjadi di KBN yakni mengubah tradisi lama yang menyewakan lahan sebanyak 70 persen dan mengelola sendiri sebanyak 30 persen menjadi 80 persen mengelola sendiri dan hanya 20 persen yang menyewakan kepada pihak lain.*** ISL NEWS | MAJALAH KBN

INDONESIA SHIPPING TIMES

Garuda Siapkan Makassar jadi ‘Hub’ Kargo di Indonesia Timur foto: cargo.co.id

M

ASKAPAI nasional Garuda Indonesia memperluas layanan jaringan bisnis kargo dengan meresmikan Kantor Cargo Regional Kalimantan dan Indonesia Timur serta Sales Office di jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (21/4).

Direktur Cargo Garuda Indonesia Sigit Muhartono mengungkapkan, diresmikannya kantor menandai langkah ekspansi bisnis kargo Garuda Indonesia yang semakin agresif di regional Kalimantan dan Indonesia Timur. Peresmian ini juga dianggap penting, terkait posisi strategis Makassar sebagai ‘hub’ Garuda di wilayah timur Indonesia.

“Peresmian ini merupakan upaya Garuda Indonesia untuk memudahkan pelanggan dengan memberikan akses layanan di satu tempat. Lokasi tempat dipilih di jalan arteri agar masyarakat dari seluruh penjuru Makassar dapat mudah mengunjunginya tanpa harus pergi ke bandara,” kata Sigit.

“Kantor regional Pettarani ini akan menjadi outlet percontohan untuk lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan konsep yang sama akan diaplikasikan ke kota lain,” dia melanjutkan.

Pada tahun 2016, regional Kalimantan Sulawesi dan Papua membukukan pendapatan sebesar USD$26,3 Juta dengan presentase kontribusi sebesar 11,5% dari cargo. Peningkatan

INDONESIA SHIPPING TIMES

pendapatan sebesar 10% pada kuartal I tahun 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Adapun target pertumbuhan pendapatan Garuda Indonesia Cargo secara keseluruhan pada tahun 2017 ini ditargetkan meningkat sebesar 33 persen,” ucap Sigit.

Melalui peresmian kantor, masyarakat Makasar kini dapat menikmati layanan pengiriman barang lewat udara ke seluruh rute yang diterbangi Garuda Indonesia. Saat ini total Cargo Service Center yang tersebar di Indonesia berjumlah 74. Terdapat 46 CSC di bandara dan 28 CSC di pusat kota.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengapresiasi upaya Garuda Indonesia dalam memperluas layanan logistik di wilayahnya. Dengan jaringan dan brand yang kuat, Garuda Indonesia diarapkan mendukung perkembangan industri logistik regional Makassar. Hal tersebut juga ditunjang potensi demografis Makassar yang merupakan salah satu pusat komoditas lokal pertanian dan perikanan.

“Saat ini memang dibutuhkan penyedia jasa terpercaya yang dapat memfasilitasi pengiriman ekspor yang aman, agar kualitas barang tetap terjaga ketika sampai di tujuan,” katanya.*** MERDEKA.COM | AAN PRANATA Sabtu 22 April 2017

11

Rencana Australia Bangun Terminal Kapal Pesiar Makin Mantap foto: carnivalaustralia.com

A

USTRALIA mengambil langkah lanjutan terkait mega proyek terminal kapal pesiar baru yang berlokasi di mulut Sungai Brisbane setelah para pemangku kepentingan menyepakati asas-asas perjanjian seputar masalah komersial dan teknis dengan Pelabuhan Brisbane.

“Kesepakatan antara pihak Pelabuhan Brisbane dan pemangku kepentingan inti, berhasil membuka jalan bagi rincian perkembangan bisnis,” terang Curtis Pitt, Bendahara sekaligus Menteri Perdagangan dan Investasi Australia.

“Bersama para pemangku kepentingan, kami telah sepakat melakukan tindakan lanjutan untuk mengatasi berbagai rintangan dan membangun fasilitas yang mampu mendorong perekonomian dan lapangan kerja baru di Australia,” Pitt menambahkan.

Menurut Pitt, kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Dewan Kota Brisbane dan Queensland Urban Utilities (Otoritas Penyedia air bersih di Kota Queensland) memberi sinyal bahwa proses penilaian Proposal Market-Led pemerintah terhadap proyek senilai AUD 100

12

Sabtu 22 April 2017

juta dolar Australia ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. Solusi nyata sudah dikembangkan dan arah penerapan detail perkara bisnis dalam proposal penyelesaian fasilitas pelabuhan semakin jelas.

“Meskipun belum menunjukkan kepastian atas Keputusan Investasi Akhir, namun asas perjanjian yang telah disepakati ini merupakan syarat utama bagi Dewan Direksi PBPL (Port of Brisbane Pty.Ltd) dalam menunjukkan viabilitas proyek” jelas Roy Cummins, CEO Pelabuhan Brisbane.

“Hasilnya, sekarang kami bisa memroses bagian teknik dan desain. Pengerjaan ini akan menjadi penerang masalah bisnis terakhir yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan,” tambah Cummins.

Proyek terminal yang diajukan dan dijadwalkan selesai pada 2019-2020 ini akan mampu menampung kapal pesiar besar yang mulai mewabah di industri pelayaran. Diperkirakan 60% kapal pesiar di Australia akan memiliki ukuran lebih dari 270 meter di tahun 2020. *** WORLDMARITIMENEWS.COM | MARITIMENEWS.ID

INDONESIA SHIPPING TIMES