Indonesia Shipping Times Edisi 22 Maret 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 69 • Vol IX • Rabu 22

Maret 2017

HOREE... MENTERI BUMN SUDAH BENTUK PMO HOLDING MARITIM

DWELLING TIME PELABUHAN BELAWAN PERNAH 2,3 HARI LHO!

WADUH, KOPERASI TKBM SAMARINDA DITUDING BIKIN TARIF B/M SEPIHAK

HEI..DI JICT TRUK GAK BOLEH MUNDUR. INI DIA ATURANNYA!

TENANG AJA SIH... TERUSAN KRA BUKAN ANCAMAN BAGI INDONESIA

01

Jokowi Minta Gubernur Kaltara Bangun Infrastrukur Pelabuhan

P

RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas untuk membahas tentang proyek infrastruktur prioritas di Provinsi Kalimantan Utara. Turut hadir dalam rapat terbatas ini Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambire.

Menurut Irianto, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat terbatas kali ini. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan.

“Ada beberapa hal yang diminta Presiden untuk ditindaklanjuti. Pertama, untuk bandara 2018 dianggarkan, bandara Juwata. Sebatik akan dikaji ulang karena menyangkut keselamatan penerbangan. Tapi sesuai usulan menkopolhukam, nanti bisa diarahkan untuk kepentingan pertahanan negara dan pergelaran pasukan TNI ke depan. Jadi Sebatik masih bisa dimungkinkan,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Tak hanya itu, pembangunan dermaga di perbatasan juga diminta untuk ditindaklanjuti

oleh Menteri Perhubungan. Termasuk di antaranya adalah pelabuhan pesawat.

“Lalu pembangunan jalan diberi perhatian khusus dan disetujui agar pembangunan jalan lebih difokuskan untuk membuka isolasi dan itu adalah prioritas membuka jalan dari Malinau. Pada prinsipnya menteri PU berjanji akan berkunjung ke sana. Mulai 2018 akan diusulkan anggarannya,” jelasnya.

Industri tambang pun juga dibahas dalam pertemuan ini. Sektor ini pun juga akan tetap dikembangkan oleh pemerintah.

“Nanti itu smelter. Kalau gas pengolahan berbasis otomatis saja di kawasan industri, misalnya industri berbasis gas, industri berbasis kelapa sawit. Itu urusan berikutnya, tapi secara kebijakan itu disetujui atau didukung Presiden.

Sektor unggulan di industri-industri baru, hilir yang ada di sana seperti kelapa sawit, industri hilir minyak sawitnya bukan minyak sawitnya yang kita kembangkan,” ungkapnya.

Diharapkan, sektor ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.

Utamanya setelah membaiknya ekonomi Kalimantan Utara.

“Kita kan masih positif dibandingkan Kalimantan Timur,” tutupnya.*** | OKEZONE.COM | DEDY AFRIANTO |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu 22 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

P

Horee... Menteri BUMN Sudah Bentuk PMO Holding Maritim

EMERINTAH segera merealisasikan pembentukan Holding BUMN Kemaritiman dengan terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No:48/MBU/03/2017 tentang Pembentukan Project Management Office (PMO) Holding BUMN Sektor Maritim.

SK Meneg BUMN Rini M Soemarno yang di tandatangani pada 10 Maret 2017 itu menetapkan Dana Amin (Mantan Direktur Operasi Pelindo II/IPC) sebagai Direktur PMO Holding Maritim.

Dalam surat Meneg BUMN itu disebutkan, adapun tugas dan tanggung jawab PMO Holding BUMN Maritim itu yakni menyusun project master plan untuk transpformasi dan konsolidasi bisnis BUMN sektor Maritim.

Tugas lainnya yakni; melakukan navigasi terhadap manajemen perubahan, mengkoordinasikan dan menselaraskan program antar sektor serta menyususun standarisasi dan implementasi yang menyangkut al; rencana pengembangan bisnis, investasi, perolehan dan pembayaran proyek, sistem IT, pengadaan barang dan jasa, pengembangan SDM dan keuangan yang terintegrasi.

Selain itu, PMO Holding BUMN Kemaritiman juga mempunyai tanggung jawab antara lain; memonitor laporan progress dari semua unit dan mengidentifikasi serta melakukan tindak lanjut masalah yang dihadapi. Laporan tersebut juga wajib disampaikan secara berkala kepada Meneg BUMN. Dalam rangka melancarkan tugasnya itu, Direktur PMO Holding Maritim tersebut juga dapat membentuk tim /kesekretariatan ataupun menunjuk konsultan/nara sumber sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun masa kerja PMO tersbut, sesuai dengan SK Meneg BUMN itu yakni hingga

INDONESIA SHIPPING TIMES

terbentuknya Holding BUMN Maritim, yaitu terintegrasinya secara penuh sektor maritim dalam rantai nilai yang efisien atau paling lama tiga tahun.

Salinan SK Meneg BUMN itu juga disampaikan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI , Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta sejumlah instansi terkait.

Selain itu,juga kepada Direksi PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II,III dan IV, PT.Pelni, PT.ASDP, PT.Djakarta Lloyd, PT.Kawasan Berikat Nusantara, PT.Kawasan Industri Medan, PT.Kawasan Industri Makassar, PT,Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Kemudian, PT.Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT.Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT.Bhanda Graha Reksa, PT.Varuna Tirta Prakasa, PT.Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur PMO Holding Maritim, Dana Amin, mengatakan pihaknya masih belum mau berkomentar banyak karena saat ini sedang melakukan persiapan seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan hal itu.

“Memang benar adanya surat Meneg BUMN tersebut yang mulai berlaku sejak 10 Maret 2017 itu, sekarang ini saya masih terus bekerja.Ya makanya saya low profile saja dululah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, masih perlu diketahui lebih detil bagaimana implementasi pembentukan holding tersebut. “Ya sebaiknya kita tunggu sajalah dulu,” ujarnya.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

Rabu 22 Maret 2017

03

Dwelling Time Pelabuhan Belawan Juga Pernah 2,3 Hari Lho..!

P

EMBERLAKUAN IT sistem online untuk pengurusan dokumen kapal dan barang sudah mulai dilaksanakan di pelabuhanpelabuhan utama di Indonesia, termasuk di Belawan (BICT), Medan. Sayang, sistem online di terminal petikemas Belawan itu belum dibarengi dengan pelayaran dan pengguna jasa lainnya.

Di Belawan International Container Terminal (BICT), kata Corporate Secretary PT Pelindo I Eriansyah, pemberlakuan online sistem untuk layanan di terminal ini sudah diberlakukan cukup lama. “Bahkan sekarang berencana untuk diberlakukan di pelabuhan konvensional Belawan,” ujarnya kepada Ocean Week, Selasa (21/3) malam.

Eriansyah juga menyatakan, dengan semakin membaiknya layanan di BICT, dwelling time di Belawan tidak lebih dari tiga hari. “Pernah dwelling time disini mencapai 2,3 hari,” ungkapnya.

Eriansyah juga mengungkapkan bahwa BICT pun sudah menerapkan pembayaran secara online.

“Jadi pembayaran ke bank juga dapat online,” katanya. Ditambahkan bahwa inaportnet sistem pun sudah diberlakukan di pelabuhan Belawan.

Online sistem layanan di terminal petikemas Belawan ini juga diakui Wakil Ketua 2 GINSI Erwin Taufan sudah bagus. “Dengan online sistem, sekarang layanan di BICT menjadi cepat. Service di terminal ini semakin hari semakin bagus, termasuk buffer zone-nya. Akibatnya, lapangan petikemas di terminal ini kosong.

YOR cuma 30%,” ujar Taufan.

Kata Taufan, dengan semakin membaik dan cepatnya pengeluaran barang dari pelabuhan, mestinya cost logistik juga turun. “Tapi, kenapa ongkos logistik belum juga turun,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum GINSI Sumatera Utara Suciwati, menyatakan penerapan DO online baru akan diikuti oleh dua pelayaran yakni Evergreen dan Maersk Line. Menurut dia, kinerja pelayaran di Belawan belum 24 jam 7 hari. “Disini jam kerja pelayaran hanya sampai jam 05.00 sore. Harinya pun dari SeninJumat, sehingga terkadang pengambilan DO ke pelayaran sedikit terhambat, karena jam kerja,” ujar Suci.

Suci juga mengaku senang apabila oline sistem tersebut benar-benar diberlakukan secara menyeluruh. “Artinya semua institusi sudah online, jadi hanya dari kantor sudah dapat dikerjakan itu dokumen, juga pembayaran ke bank,” ucapnya.

Baik Taufan maupun Suci berharap dengan membaiknya layanan di pelabuhan Belawan, cost logistik sekali lagi bisa turun. *** | OCEANWEEK.CO.ID |

04

Rabu 22 Maret 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kapal Banyak Datang, Dermaga Bagendang Diperpanjang

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan melakukan perpanjangan dermaga multipurpose di Terminal Bagendang seiring dipusatkannya aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Bangendang.

Direktur Teknik & TI Pelindo III Husein Latief menyampaikan pembangunan dermaga baru tersebut dimaksudkan agar bisa disandari banyak kapal demi mempercepat proses bongkar muat, terutama untuk petikemas.

“Tahun ini akan dimulai pembangunan penyambungan dermaga di Terminal Bagendang.

Pelaksanaannya pekerjaan multiyears dari 2017 sampai 2018, dengan investasi di atas Rp100 miliar,” ujarnya, Selasa (21/3).

Pelabuhan Bagendang sekarang telah dilengkapi dengan dermaga curah cair berukuran 80 x 10 meter persegi, dermaga multipurpose berukuran 120 x 25 meter persegi, gudang seluas 88 x 23 meter persegi dan jalan penghubung sepanjang 425 meter dengan lebar 15 meter.

Namun seiring meningkatnya arus bongkar muat petikemas di Pelabuhan Bagendang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan melakukan pengembangan infrastruktur tahap kedua yaitu dengan membangun infrastruktur tambat

INDONESIA SHIPPING TIMES

ukuran 120m x 25m dan jembatan penghubung 60m x 7m.

Pembangunan ini untuk memenuhi standar pelayanan minimum dan untuk mengantisipasi arus barang akibat dari direlokasinya kegiatan bongkar muat barang dari Pelabuhan Sampit ke Bagendang serta adanya respon positif penempatan 2 unit CC. Pihaknya menyatakan telah menerima surat dari pemerintah daerah setempat pada 25 Mei 2016 dan Surat Dirut Pelindo III pada 5 Oktober 2016 agar merelokasi kegiatan general cargo di Pelabuhan Sampit ke Terminal Bagendang.

“Pelabuhan Sampit hanya dikhususkan untuk terminal penumpang,” ujarnya.

Widyaswendra, VP Corporate Communication Pelindo III menambahkan pemusatan kegiatan bongkar muat barang di Terminal Bagendang tersebut sebenarnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2017.

Namun, karena keterbatasan infrastruktur yang ada, maka masih diberikan toleransi hingga 2018. Katanya, lanjut dia, rencananya pembangunan dermaga itu akan mampu menampung minimal 2 kapal bersandar.

Sementara itu, guna memastikan kesiapan pelabuhan untuk angkutan lebaran itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kumai dan Sampit, Kalimantan Tengah, Sabtu (18/3).

Selain meninjau Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit, juga menyempatkan mengunjungi Terminal Bagendang Pelabuhan Sampit.

Menhub menilai penataannya sudah sangat bagus dan memuji tingginya arus barang di Kotim.

“Saya minta Pelindo III siap dengan tambahan muatan barang yang datang dan pergi tinggi sekali, jadi saya minta Direktur Teknik Pelindo III merencanakan pembangunannya” tegasnya.*** | BISNIS.COM | PUPUT ADY SUKARNO | Rabu 22 Maret 2017

05

Hei... di JICT Truk Nggak Boleh Mundur. Ini Aturannya!

B

ERBAGAI inovasi telah membuat PT Jakarta International Container Terminal (JICT) meraih empat kali penghargaan sebagai terminal terbaik se-Asia dengan kategori 4000 teus dalam Asean Freigth & Supply Chain Award . Paling terbaru, JICT menerapkan SIAB (Sistem Informasi Angkutan Barang dikembangkan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bekerjasama dengan PT Tekom dan PT Tanjung Priok. “Dengan adanya SIAB, semoga dapat memberi layanan yang terbaik bagi pengguna jasa.

Karena sistem yang digunakan cukup realtime untuk memantau lalu lintas truk berikut pengemudinya,� terang Riza Rivan, Direktur Utama PT Jakarta International Container.

Perlu Anda ketahui bahwa di pelabuhan Tanjung Priok setiap harinya tidak kurang terdapat 10 ribu truk keluar-masuk pelabuhan, dan sekitar 6 ribu truk melalui JICT. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem yang efektif agar lalu-lintas truk di terminal JICT berlangsung aman dan tertib. Di luar penerapan SIAB, JICT telah memiliki aturan berlalulintas di terminal petikemas JICT. Berikut aturan berlalu lintas di terminal petikemas JICT.

06

Rabu 22 Maret 2017

Kewajiban: Kecepatan maksimum. berlalu lintas di area terbatas adalah 25 kilometer per jam.

Memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dan sah.

Selalu dahulukan alat bongkar muay petikemas seperti QCC, RTGC, dan RS/SL. Memastikan kendaraan berada pada jalur pelayanan. Setelah bongkar muat selesai, langsung keluar dari area kerja Rubber Tyre Gantry Crane.

Selalu mematuhi rambu marka dan aturan berlalu lintas.

Kurangi kecepatan dan berhati-hati saat melewati perempatan.

Memberi tanda sign dan klakson saat akan berbelok.

Parkir hanya pada tempat yang telah ditentukan.

Larangan: Berkendara mundur.

Parkir di area penumpukkan petikemas yang kosong.

Berkendara dengan memotong jalur penumpukkan petikemas.

Menggunakan handphone saat berkendara.

Menggunakan head set saat berkendara.

Keluar kabin saat menunggu pelayanan.

Berjalan di antara tumpukkan petikemas.

Dilarang bagi yang tidak berkepentingan berada dekat alat bongkar muat petikemas. Jarak aman dengan alat bongkar muat petikemas adalah 25 meter.

Berdiri, berjalan, dan berkendara pada jalur Rubber Tyre Gantry Crane.*** | TRUCKMAGZ.COM | ABDUL |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ini Dia, Fasilitas Terminal Penumpang Makassar yang Bikin Nyaman...

S

EBAGAI terminal penumpang terbesar dan terluas di Kawasan Timur Indonesia (KTI), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai pengelola Pelabuhan Makassar menerapkan skala prioritas pada Terminal Penumpang di pelabuhan tersebut, utamanya dari segi penyediaan fasilitas.

Terminal Penumpang yang hampir setiap tahun selalu melayani puluhan ribu penumpang ini, sejak 2015 lalu telah dilengkapi dengan fasilitas berupa garbarata atau jembatan penghubung antara ruang tunggu dan pintu masuk kapal.

Garbarata ini dipasang untuk memudahkan para penumpang, agar tidak lagi berdesakdesakan saat akan masuk ke dalam kapal. Juga untuk menambah kenyamanan penumpang yang menggunakan moda transportasi kapal laut, terutama saat mudik Hari Raya.

“Terminal Penumpang di Pelabuhan Makassar juga telah memiliki dua lokasi ruang tunggu, yaitu di lantai satu dan lantai dua.

Untuk mencapai lantai dua, pengunjung bisa menggunakan fasilitas eskalator atau tangga jalan yang tersedia,” terang General Manager Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar, Yosef Benny Rohy.

Bagi penumpang yang masih ingin duduk di ruang tunggu sambil menanti waktu naik ke atas kapal, bisa berselancar di dunia maya menggunakan fasilitas internet melalui wifi yang terpasang. Juga ada ruang untuk menyusui bagi ibu-ibu yang sedang menyusui bayi atau balitanya.

Setiap penumpang yang akan masuk ke Terminal Penumpang lanjut dia, juga akan diperiksa menggunakan metal detector di pintu masuk dan hanya penumpang yang memiliki tiket yang bisa diperkenankan masuk, sesuai dengan identitas masing-masing yang masih berlaku.

Penumpang yang akan naik ke atas kapal juga diberi tanda berupa cap di tangannya,

INDONESIA SHIPPING TIMES

sehingga memudahkan petugas untuk mengenali bahwa yang bersangkutan adalah penumpang kapal resmi yang memiliki tiket.

“Kami juga sudah memberlakukan boarding pass layaknya di bandar udara, untuk setiap penumpang yang akan menaiki kapal,” imbuh Yosef.

Selain itu, pihaknya juga selalu memantau keadaan di Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar melalui CCTV yang terpasang di berbagai sudut ruangan. Penumpang pun semakin nyaman dengan pendingin ruangan atau AC yang terpasang dan tidak ada lagi penumpang yang bisa merokok, sehingga asapnya tidak mengganggu penumpang yang lain.

“Bagi penumpang yang dalam kondisi kurang fit atau sedang sakit, juga bisa mendapatkan perawatan di ruang P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) sebelum naik atau sesudah turun dari kapal,” ujarnya.

Demi kenyamanan penumpang, di Terminal Penumpang yang memiliki total daya tampung sebanyak 3.000 orang ini, juga disediakan 16 unit kamar kecil atau toilet. Setiap lantai masing-masing memiliki delapan toilet, empat toilet khusus untuk laki-laki dan empat toilet khusus perempuan.

Yosef menambahkan, tak lama lagi para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area pelabuhan juga bakal ditata agar menjadi lebih rapi. Jika kita memasuki area pelabuhan, setelah pintu masuk, tepat di sebelah kanan akan terlihat bangunan baru yang diperuntukkan bagi para PKL untuk menggelar dagangannya.

“Dengan penataan ini, selain akan terlihat lebih rapi, tentunya kenyamanan para penumpang juga menjadi lebih terjamin,” pungkasnya.*** | INAPORT4.CO.ID |

Rabu 22 Maret 2017

07

Kapal pesiar Seabourn Encore Singgahi Lombok

K

APAL pesiar Seabourn Encore berbendera Bahama dengan membawa penumpang dan kru 996 orang singgah di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa.

“Kapal pesiar MV Seabourn Encore tiba pada pukul 09.00 wita di kolam perairan Pelabuhan Lembar,” kata General Manager PT Pelindo III Pelabuhan Lembar, Baharuddin melalui telepon di Mataram.

Ia mengatakan, kapal pesiar MV Seabourn Encore ini di nahkodai Capten Mr Gier Acne Thue Nilsin dengan membawa 410 orang kru dan penumpang 556 orang.

Sebelum singgah di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok. Kapal ini terlebih dahulu mengunjungi Pulau Komodo di NTT, Lombok, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali.

“Kunjungan ini di luar jadwal, sehingga mempengaruhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat NTB,” jelasnya.

Baharuddin menuturkan, dari 996 orang penumpang dan kru kapal, hanya 692 orang yang ikut turun untuk melakukan kunjungan

08

Rabu 22 Maret 2017

wisata ke sejumlah destinasi di Pulau Lombok “Mereka menggunakan bus-bus pariwisata dan mobil sewa yang sudah di siapkan oleh agen penjemputan,” tuturnya.

Sebelum bersandar di Pelabuhan Lembar, Baharuddin, mengatakan tim gabungan masuk memeriksa kelengkapan dokumen kapal dan penumpang, mulai dari Imigrasi, Karantina, Kesahbandaran, termasuk pihak agen dalam hal ini, PT Bahari Eka Nusantara.

“Setelah di lakukan pemeriksaan, kru dan penumpang diizinkan ke daratan untuk melakukan kunjungan ke daerah wisata yang ada di pulau Lombok,” ucapnya.

Ia menambahkan, setelah mengunjungi destinasi wisata di Pulau Lombok selama sehari, Kapal pesiar MV Seabourn Encore, pada pukul 19.00 wita akan angkat jangkar dari perairan Lembar menuju Tanjung Benoa, Bali.

“Kita berharap dengan kedatangan kapal pesiar ini, daya tarik pariwisata NTB semakin lebih meningkat,” katanya. *** | ANTARANEWS.COM | NUR IMANSYAH |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Koperasi TKBM Samarinda Dituding Tetapkan Tarif Bongkar Muat Sepihak

P

ENGAKUAN PT Pelabuhan Samarinda Palaran (PSP) mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan pungutan bongkar muat di dalam pelabuhan. Direktur Operasional PSP Julius Agus menyatakan tidak pernah menyetujui tarif bongkar muat yang ditentukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura).

“Dengan kami (PT PSP) tidak ada kesepakatan, dengan TPK (Terminal Peti Kemas) juga tidak ada kesepakatan (tarif bongkar muat),” kata Julius Agus kepada Tempo, saat ditemui di Terminal Peti Kemas, Jalan Dipenogoro, Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin, 20 Maret 2017.

Menurut dia, tarif bongkar muat yang ditetapkan oleh Komura secara sepihak. “Kami tidak pernah menerima kesepakatannya,” kata Julius.

Terkait siapa saja pihak yang menyepakati tarif bongkar muat yang ditetapkan Komura yang menurut Polda Kaltim sebesar Rp 180-340 ribu, PT PSP mengaku tidak pernah mengetahuinya. Dia pun mengaku tak mengetahui siapa saja yang menyepakati. “Kami tidak paham juga, yang penting kami tidak pernah hadir,” ucap Julius.

Julius melanjutkan, jumlah buruh Komura yang harus dibayar jasanya lebih dari yang seharusnya dibutuhkan. Ada 10 grup Komura yang ada di TPK Palaran dengan masing-masing grup berjumlah 10 orang. Untuk bongkar muat barang kapal yang telah menggunakan mesin crane, kata Julius, seharusnya dalam 1 kapal cukup menggunakan 4 orang buruh.

Sementara Komura meminta penggunaan jasa 30 orang.

“Kelebihannya dari 30 buruh, mungkin 26 orang,” kata dia.

Pasca operasi tangkap tangan oleh tim gabungan kepolisian pada Jumat, 17 Maret 2017 lalu, proses bongkar muat kapal di Pelabuhan Samudera Palaran dan TPK Palaran berjalan lancar. “Bongkar muat tetap berjalan lancar,” kata Julius.

Tim gabungan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri bersama jajaran Polda Kaltim melakukan operasi tangkap tangan di Pelabuhan Peti Kemas dan TPK Palaran. Dari lokasi pertama di Pelabuhan Peti Kemas, polisi mengamankan 15 pekerja yang diduga anggota Komura. Mereka diduga menetapkan tarif bongkar muat tinggi, yakni Rp 180-340 Ribu per kontainer.

Kasus ini berkembang hingga polisi menyita uang

INDONESIA SHIPPING TIMES

tunai senilai Rp 6,1 miliar dari ruang bendahara Kantor Komura yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda. Sekretaris Komura berinisial DW alias DH telah ditetapkan tersangka. Dari hasil penangkapan DH, polisi menyita 9 unit mobil mewah, 5 unit rumah mewah, 9 kendaraan bermotor, 2 bidang tanah dan tabungan deposito bernilai ratusan miliar rupiah.

Dalam operasi itu, polisi juga membongkar praktek pungli yang lain. Di pintu masuk Pelabuhan Peti Kemas, polisi menangkap adanya praktik pungutan liar senilai Rp 20 ribu untuk setiap truk kontainer yang masuk dan dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda.

Polisi menyita uang tunai senilai Rp 5 juta di hari yang sama, Jumat, 17 Maret 2017 lalu. Dari kasus pungli untuk masuk ke Pelabuhan Peti Kemas, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka. Yakni, Sekretaris Koperasi Serba Usaha (KSU) PDIB Samarinda berinisial NA yang berperan sebagai administrasi dan menentukan tarif pungutan.

Tersangka lainnya ialah Ketua PDIB Samarinda berinisial HS yang kini buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), Jaffar Abdul Gaffar mengklarifikasi soal berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi di Pelabuhan Peti Kemas di Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat, 17 Maret 2017. Dia menjelaskan soal uang Rp 6,1 miliar yang disita polisi dalam OTT itu. Menurut Jaffar, uang itu bukanlah uang hasil pungutan liar melainkan dana operasional untuk membayar upah buruh. Ia membantah jika uang tersebut adalah hasil pungli.

“Kalau langsung dikategorikan bagian dari money laundry atau korupsi, suap, saya belum bisa katakan ada bagian dari itu, karena apa yang saya lakukan selama ini adalah aturan,” kata dia dalam jumpa pers di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Maret 2017.

Jaffar menjelaskan, sebelum mempekerjakan buruh, biasanya Komura membayar panjar sebesar 30 persen dari jumlah upah kepada buruh itu. Uang itu berasal dari perusahaan atau kapal yang meminta tenaga buruh untuk bongkar muat. *** | TEMPO.CO | FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA |

Rabu 22 Maret 2017

09

Wah, Sudah 5 Tahun Aturan NCVS Belum Juga Diberlakukan. Tanya Kenapa?

D

IREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut sampai saat ini masih belum memberikan tanda-tanda kapan pemberlakuan Non Convention Vessel Standard (NCVS) akan dimulai di Indonesia. Padahal kalau melihat Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2009 dengan KM nomor 65 dan telah diterbitkan nya buku tentang aturan NCVS oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut saat masih dijabat oleh Bapak Leon Muhammad pada tahun 2012, sepertinya hal tersebut hanya tinggal mengetuk palu saja. Tapi tanpa terasa sudah 5 tahun berlalu dan tidak seorangpun membicarakan hal tersebut lagi.

Apakah NCVS itu sebenarnya? Seperti diketahui bahwa International Maritime Organization (IMO) memberikan kewenangan kepada setiap negara anggotanya untuk mengatur kapal-kapal sebagai berikut; - Kapal segala ukuran yang berlayar dalam negeri.

- Kapal berukuran GT 500 Ton kebawah yang berlayar di pelayaran internasional.

Sebagai anggota IMO Indonesia sebenarnya bebas untuk membuat standard tersebut dan itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita pada 2012 lalu, tapi sampai berita ini diturunkan tidak ada tanda tanda keinginan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukannya.

Dengan tetap mengadopsi aturan IMO untuk semua kapal yang ada di negara kita, bisa dibilang membuat ekonomi menjadi berbiaya tinggi dan potensi penyelewengan atau pelanggaran terhadap aturan menjadi besar sekali. Dan itulah yang memang terjadi selama ini. Dengan jumlah setifikat yang bertumpuk, sebuah kapal selalu dihantui oleh biaya sertifikat yang tidak pernah sesuai biayanya dengan tarif PNBP. Tidak hanya HUBLA yang mengeluarkan sertifikat, karena Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Klas kapal kapal berbendera Indonesia adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat lebih banyak lagi dari HUBLA. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Bidang Teknik BKI untuk sertifikat klas yang wajib, ada juga sertifikat yang dikeluarkan oleh Bidang Komersial BKI untuk sertifikat yang tidak wajib, tetapi diminta oleh calon pengguna kapal. Satu hal yang pasti, semua tidak ada yang gratis dan semua tidak pernah sama

10

Rabu 22 Maret 2017

antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara diurus oleh Agen A dan Agen B . Inilah hebatnya negara Maritim impan Presiden Joko Widodo.

Tidak heran banyak kapal yang kehabisan uang untuk mengurus sertifikat mengambil jalan pintas dengan membuat sertifikat palsu.

Apabila NCVS diberlakukan, maka negara kita boleh menentukan berapa banyak sertifikat kapal dan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus mengacu kepada aturan IMO dan tentu akan ada perubahan besar dari jumlah sertifikat tersebut serta biayanya. Maukah HUBLA dan BKI benar benar memberlakukan aturan ini serta kehilangan banyak customer karena umumnya kapal di negara ini berukuran dibawah 500 GT? Kita doakan agar ada Pejabat yang benar-benar paham akan penting nya arti standarisasi yang sepadan. Sekarang ini jumlah sertifikat kapal makin bertambah saja, bahkan untuk kapal sekelas Tug Boat ada Sertifikat Anti Teritip, Rencana Pola Trayek, Sewage sertifikat dan hal lain yang merupakan produk turunan IMO. Padahal semua tahu, IMO saja tidak mau mengurus kapal kapal yang disebutkan diatas. Malah kita yang memerintahkan kapal-kapal tersebut untuk memberlakukan hal itu.

Tanyakan kepada pemilik kapal, setelah habishabisan membayar sertifikat kapal apakah mereka tenang? Jawabannya tidak. Karena kapalnya masih bisa dinaiki dan diperiksa oleh berbagai macam petugas dari berbagai instansi diatas air.

Ada Angkatan Laut, KPLP, KP3, Pol Air, Bakamla, bahkan sampai Ormas pun ikut ikutan menaiki kapal dan memeriksa sertifikat kapal.

Apabila Indonesia mau memiliki Tol Laut dan menjadi Poros Maritim dunia, pemerintah wajib membereskan aturan yang semrawut dan rebutan kuasa di laut. Kalau Aturan mengenai NCVS diberlakukan dengan baik dan tegas, maka sertifikat kapal yang setumpuk itu bisa diringkas menjadi lebih simpel dengan tetap mengedepankan aspek Keselamatan Pelayaran pada prioritas tertinggi.

Serta tidak lupa untuk memperbaiki UU no.17 tahun 2008 yang masih banyak celahnya untuk penyelewengan.*** | CAPT ZAENAL A HASIBUAN | EMARITIM.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tenaang...Terusan Kra Bukan Ancaman Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

M

ARITIM Research Institute (MARIN Nusantara) melalui Direkturnya Makbul Muhammad menilai bahwa indonesia tak perlu khawatir berlebihan dengan akan beralihnya lalu lintas pelayaran internasional.

Pelayaran yang selama ini menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang selama ini melewati selat Malaka yang kemudian beralih melewati terusan Kra di negara Thailand.

“Pembangunan terusan Kra ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi pemerintah China telah digadang-gadang akan membantu thailand membangun Terusan Kra. Ingat bahwa teknologi selalu bergerak maju dan sulit untuk dibendung, begitupun dengan terobosan inovasi dan teknologi dalam dunia pelayaran internasional yang terus didesak dengan kebutuhan kecepatan hilirisasi logistik internasional”, ujar Makbul Muhammad kepada media, Senin (20/03/2017).

“Dengan adanya Terusan Kra dipastikan tidak sepenuhnya juga kok pelayaran internasional akan beralih. Dengan jumlah 219 kapal perharinya yang melewati Selat Malaka, maka tentu Selat Malaka masih menjadi pilihan pelayaran internasional”, terang Makbul.

Lebih lanjut Makbul menjelaskan, “bahwa kita harus melihat Selat Malaka dari dua dimensi.

Yang pertama dimensi ekonomi yaitu bagaimana pemanfaatan posisi strategis Selat Malaka yang dilalui rata-rata 80.000 kapal pertahunnya bisa memberi efek ekonomi kepada indonesia.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Tapi kan selama ini tidak ada aktifitas ekonomi terhadap pelayaran internasional di Selat Malaka oleh Indonesia, Artinya, Indonesia selama ini tidak ada ketergantungan ekonomi terhadap Selat Malaka. Keuntungan ekonomi justru dimaksimalkan oleh negara tetangga Singapura yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan pelayaran dengan pelabuhan transhipment berstandar ISPS Code. Singapura ini seperti rest area jika dianalogikan Selat Malaka adalah jalan tol di darat”.

“Nah kemudian, dengan adanya dimensi Geopolitik dengan selat malaka, Indonesia seolah-olah memiliki bargaining dengan posisi tawar menjadi penentu bagi percaturan geopolitik kontemporer. Memang, posisi strategis suatu negara bisa mempengaruhi kedudukannya dalam konteks pergaulan internasional, tapi kekuatan ekonomi dan politiknya suatu negara sangat menentukan dalam percaturan geopolitik dunia saat ini, yakni bagaimana negara tersebut mapan dan mandiri secara ekonomi dan sejauhmana negara tersebut mampu menggalang kekuatan dalam beraliansi dipanggung internasional, nah dengan kekuatan ekonomi dan politik inilah serta bonus geografi dan demografi yang menjadi landasan untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia, tegas Makbul Muhammad.*** | SUARACARGO.COM | Rabu 22 Maret 2017

11

Indonesia Dukung Penyempurnaan Keselamatan Pelayaran Internasional

I

NDONESIA berparitisipasi secara aktif pada sidang Sub-Committee on Ship Systems and Equipment yang ke- 4 di Markas Besar Internasional Maritime Organization (IMO) mulai 20 hingga 24 Maret 2017.

Pada sidang tersebut menurut Atase Perhubungan Simson Sinaga sebagai perwakilan delegasi Indonesia, banyak pembahasan yang dilakukan terkait dengan keselamatan kapal yang diatur di dalam peraturan keselamatan jiwa di Laut SOLAS. “Seperti terkait dengan sekoci penolong, Indonesia menyampaikan intervensi untuk mengurangi jumlah jiwa yang tidak tertolong pada penggunaan sekoci penolong,” jelas Simson, Selasa (21/3/2017).

Dia mengemukakan, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut pada working group untuk penetapan aturan training terhadap kru yang bertugas pada sekoci penolong dan latihan terhadap penurunan sekoci penolong dalam keadaan yang aman.

Perwakilan Kementerian Perhubungan di

12

Rabu 22 Maret 2017

KBRI London, lanjut Simson, secara berkesinambungan menghadiri seluruh sidang di IMO dan melakukan pendampingan delegasi Indonesia dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla dan BKI untuk menyampaikan masukan-masukan yang akan disampaikan pada sidang IMO terkait dengan kepentingan Maritim Indonesia.

“Pada sidang kali ini, observer dari beberapa perguruan tinggi maritim juga diperkenankan untuk hadir pada persidangan sebagai salah satu program dalam perkuliahan mereka. Dua orang mahasiswa Indonesia, yakni Sari dan Fariz Maulana yang sedang mengikuti program Master di World Maritime University Swedia,” ungkap Simson.

Mereka berdua, secara aktif mengikuti persidangan serta melakukan diskusi dengan para delegasi dari negara lainnya dan berkesempatan bertemu dengan Sekjen IMO yang menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan maritime Indonesia Poros Maritim.

Simson menambahkan, ntuk merealisasikan Poros Maritim selain dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan perkuatan angkutan laut nasional.

“Mengingat kapal-kapal tradisional yang masih banyak dioperasikan di Indonesia kiranya perlu ditetapkan suatu standar aturan keselamatan dalam pengoperasiannyaz mengacu pada aturan keselamatan internasional,” pungkas Simson.*** | BERITATRANS.COM | OMY |

INDONESIA SHIPPING TIMES