Indonesia Shipping Times Edisi 22 Februari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 45 • Vol IX • Rabu 22

Februari 2017

PRESIDEN BAKAL COPOT MENTERI YANG TAK BECUS URUS DWELLING TIME

INDONESIA DELEGASIKAN PELINDO I KELOLA SELAT MALAKA

DIRJEN HUBLA: AMDAL PATIMBAN SUDAH KELUAR, TINGGAL PENLOK

IMO APRESIASI BERBAGAI PROGRAM KEMARITIMAN INDONESIA

BKI DIPERCAYA PENUH SERTIFIKASI SEMUA KAPAL TIMOR LESTE

01

Didelegasikan Kepada Pelindo I

Alhamdulillah, Akhirnya Indonesia Kebagian Jatah Kelola Selat Malaka foto: Indoprogres.com

K

EMENTERIAN Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut telah mendapatkan kesepakatan dengan Singapura dan Malaysia dalam pengelolaan Selat Malaka. Dengan kesepakatan tersebut Indonesia akan ikut mengelola selat tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan secara langsung rencana kelola Selat Malaka itu ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Maritime Organization (IMO) HE Kitack Lim. “Kita laporkan bahwa kita sudah selesai bicara dengan Malaysia dan Singapura untuk mengelola Selat Malaka. Beliau (Kitack Lim) mengapresiasi langkah tersebut. Di satu sisi kita berkoordinasi baik dengan Singapuran dan Malaysia, di sisi lain kita memberi suatu keleluasaan atau kelancaran lalu lintas di Selat Malaka,” tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut A Tonny Budiono. Dirjen mengatakan selama ini selat yang merupakan jalur perdagangan terpadat di dunia tersebut hanya dikelola oleh Singapura dan Malaysia. Padahal selat tersebut juga berada di wilayah Indonesia.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Indonesia saat ini terlibat untuk mengelola Selat Malaka. Tonny melanjutkan, salah satu pengelolaan yang diambil alih oleh Indonesia adalah jasa pandu kapal-kapal yang melalui selat tersebut.

“Belum mulai, tapi bulan ini hal itu akan bisa kita mulai. Indonesia sekarang masuk, karena kita punya kemampuan,” papar Tonny.

Pengelolaan Selat Malaka tersebut menjadi hak pemerintah Indonesia, hanya saja Ditjen Perhubungan Laut menyerahkan kewenangan keterlibatan pengelolaan ke perusahaan plat merah, PT Pelindo I (Persero).

“Harusnya kan pemandu itu hak kita pemerintah tapi bisa kita delegasikan ke siapapun untuk saat ini Pelindo I, karena Selat Malaka dan Singapura kan areanya Pelindo I,” imbuh Tony.

Dengan demikian, Pelindo I ditugaskan memandu jalur di Selat Malaka.

“Kita berikan pada Pelindo I. Detailnya (tugas) bisa tanya Pelindo I karena pengaturnya dia.

Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa jalan,” tuturnya. *** | OKEZONE.COM | LIPUTAN6.COM |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu 22 Februari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

EKRETARIS Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Kitack Lim, menemui Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/2). Itu kunjungan kedua kali Lim ke Jakarta sejak Januari lalu.

“Hari ini saya bertemu dengan Pak Sumadi untuk membicarakan hal-hal yang konstruktif di sektor maritim,” katanya. Keduanya membahas pelayaran, navigasi, lingkungan, dan perkembangan pelabuhan.

“Dalam kesempatan ini, saya berterima kasih atas kerja sama antara IMO dan Indonesia, terutama Kementerian Perhubungan. Langkah selanjutnya saya akan terus menjalin komunikasi untuk kerja sama yang lebih besar di sektor maritim di Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyatakan IMO, memberi penghargaan pada program-program Indonesia untuk mengembangkan sektor kemaritiman nasional dan kawasan.

“Beliau mengapresiasi hal-hal yang kita lakukan sebagai suatu hal yang penting di mana internal konektivitas antara satu pelabuhan dan pelabuhan itu dilakukan secara baik,” katanya.

Lim dan dia juga membahas pengelolaan Selat Malaka, yang akan dilakukan Indonesia setelah bertahun-tahun hanya dikendalikan Malaysia dan Singapura.

“Beliau mengapresiasi langkah itu, pada satu sisi kami berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura, di sisi lain kami memberi suatu keleluasaan atau kelancaran lalu lintas di Selat Malaka,” katanya.

Menhub mengatakan, Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C 2017-2019.

“Beliau menyampaikan bahwa Indonesia salah satu anggota terpenting IMO karena kita memang menyampaikan ide-ide dan pendapat, di sisi lain kita memang memiliki wilayah laut yang luas,” katanya.

Dengan menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia memiliki peran besar ikut menentukan kebijakan-kebijakan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: Istimewa

S

IMO Apresiasi Berbagai Program Kemaritiman Indonesia

Mengingat kebijakan-kebijakan itu akan diputuskan Dewan IMO, pemilihan kembali anggota Dewan IMO periode 2018-2019 akan diselenggarakan pada Sidang Majelis IMO pada November 2017 di London, Inggris.

Di Dewan IMO, pemerintah menunjuk Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio sebagai perwakilan tetap Indonesia.

“Mudah-mudahan peluang itu besar walaupun disampaikan tadi tahun ini akan lebih kompetitif karena ada anggota-anggota lain yang berkeinginan menjadi anggota Dewan,” katanya.

Sebagai anggota IMO sejak 1961 Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi utama IMO. Hingga saat ini tercatat ada 27 instrumen IMO yang sudah disahkan dan diadopsi ke dalam peraturan perundangan-undangan nasional.

Terakhir Indonesia meratifikasi Konvensi BWM 2004 pada 2015 dan MLC pada 2016, serta pada saat ini Indonesia dalam proses final pengesahan Protokol 88 SOLAS 1974 dan Protokol 88 Loadlines 1966.

Kedua protokol itu menjadi prioritas saat ini dikarenakan ada kebutuhan dari industri pelayaran untuk penyederhanaan dan harmonisasi pemeriksaan kapal sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi.

Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak manfaat dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.*** | ANTARANEWS.COM | JUWITA RAHAYU | Rabu 22 Februari 2017

03

Jokowi Sesalkan Pasar Ekspor Baru Banyak yang Tak Diurus

04

Rabu 22 Februari 2017

foto: cnnindonesia.com

P

RESIDEN Joko Widodo mengungkapkan bahwa banyak pasar tujuan ekspor baru berpotensi besar yang saat ini belum digarap serius.

“Pasar-pasar baru banyak sekali yang tidak pernah diurus, misalnya Afrika, padahal yang lain sudah masuk,” katanya ketika membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Ia meminta Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya tidak membiarkan pelaku usaha swasta menerobos sendiri ke pasar-pasar baru itu karena biayanya akan mahal.

“Negara lain pasti negara dulu yang hadir, ada market intelligence yang dilakukan di sana, setelah itu negara masuk melihat,” katanya.

Mengenai besarnya pasar baru, Presiden mencontohkan potensi pasar Afrika yang nilainya 550 miliar dolar AS sementara nilai ekspor Indonesia ke kawasan itu baru 4,2 miliar dolar AS. “Juga kawasan Euroasia, negara-negara ini tidak pernah kita lihat, dilihat tapi dengan cara serampangan, tidak serius, dari 251 miliar dolar AS, nilai ekspor kita satu miliar pun tidak ada,” katanya.

Ia juga menyebut potensi pasar Timur Tengah yang sampai 975 miliar dolar AS dan Indonesia baru mengambil sekitar lima miliar dolar AS di antaranya.

“Peluang masih besar, ajak UKM kita berpameran di sana, terutama UKM yang sudah memenuhi standar,” katanya.

Selain itu, kata Presiden, ada potensi besar dari pasar India yang nilainya mencapai 375 miliar dolar AS namun ekspor Indonesia ke sana baru senilai 10 miliar dolar AS, utamanya dari minyak sawit mentah dan batu bara.

Presiden juga menyebut potensi pasar Pakistan dan Sri Lanka yang belum optimal digarap. “Jangan anggap sepele pasar-pasar itu, itu gede sekali yang belum disentuh karena kita bekerja mengikuti rutinitas dan linier,” katanya.

Presiden meminta Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lain melakukan

penetrasi ke pasar-pasar ekspor baru, tidak berkutat di pasar-pasar tradisional.

“Kita selalu berkutat pada pasar-pasar tradisional atau lama kita, ke Amerika, Jepang China, Eropa, kita ngerti pasar itu gede dan harus dipelajari produk-produk apa yang bisa kita masukkan di pasar-pasar yang sudah ada itu,” katanya.

Presiden meminta Indonesia Trade Promotion Center ( ITPC) berinovasi dan melakukan pembaruan.

“Harus dilakukan terobosan, bagaimana ITPC bisa bernegosiasi, bisa bertransaksi,” katanya.

Pasar Tradisional Presiden juga menyoroti pasar-pasar tradisional di dalam negeri, meminta pasarpasar itu diperbaiki supaya bisa menjadi tempat jual beli yang “bersih, tidak becek, tidak bau, ada tempat parkirnya.”

Perbaikan fisik pasar, ia melanjutkan, mesti disertai dengan perbaikan pengelolaan.

“Rakyat kita, pedagang kecil perlu bimbingan kita, berpuluh tahun tidak berubah karena kita tidak memberi bimbingan kepada mereka, beri bimbingan manajemen, beri pelatihan bagaimana penataan barang dagangan,” katanya.

Ia juga instansi terkait memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan stok serta pelayanan konsumen kepada para pedagang pasar tradisional.*** | ANTARANEWS.COM | AGUS SALIM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Nah Lho, Presiden Bakal Copot Menteri yang Tak Becus Urus Dwelling Time foto: Pikiranrakyat.com

W

AKIL Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius terhadap pengurangan angka dwell time pelabuhan. Bahkan kata dia, Presiden sampai mengancam akan melakukan reshuffle.

“Presiden sampai mengancam akan mereshuffle kalau sampai enggak bisa kurangi dwell time. Karena ini ancaman yang serius,” ucapnya pada acara Simposium AEO dan Mitra Utama Kepabeanan di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Hal ini lah yang membuatnya berharap segala hal yang ditempuh Ditjen Bea Cukai saat ini dapat berkontribusi nyata di lapangan. Salah satu hal yang dilakukan Bea Cukai dalam mengurangi angka dwell time adalah menerapkan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO).

Dari segi upaya percepatan dwelling time, perusahaan AEO berkontribusi terhadap penurunan 30% dari waktu rata-rata dwell time normal yaitu dari 3,4 hari menjadi 2,38 hari.

“Di sini (Bea Cukai) adalah salah satu aktor untuk bisa mengurangi dwell time dalam arti yang sebenarnya. Jangan hanya casing nya saja.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Karena kita sudah cerdas semuanya. Tidak ingin hanya di permukaan. Masa kita kalah dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Kita kan era kompetisi,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menurunkan dwell time di pelabuhan, Bea Cukai tidak dapat bekerja sendirian. Kuncinya berkolaborasi dengan para partner yang telah memperoleh sertifikat AEO dan mitra utama kepabeanan di seluruh Indonesia.

“Tantangannya ada dua, yakni speed dan security. Karena ini terkesan bertolak belakang.

Kalau dikejar speed, security nya agak kedorodan. Tapi kalau sangat secure, jadi bisa kurang cepat. Tapi ini lah tantangan kita,” tutur Mardiasmo.

“Jadi tugas bea cukai selain optimalisasi penerimaan negara, tapi tugas lainnya adalah trade facilitators. Bagaimana kalau kita targetkan bareng-bareng. Kan ini sekarang semuanya banjir komitmen. Jadi kita sepakat inginkan 2,5 hari (dwell time),” pungkasnya*** | DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR | Rabu 22 Februari 2017

05

Direktur Komersial PTP: Ini Customer Choice

SOSIASI logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menagih komitmen Pelindo II/ IPC melalui anak usahanya PT.Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang akan memungsikan fasilitas terminal 3 Pelabuhan Priok sebagai terminal yang melayani kegiatan kontener domestik.

Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sampai kini fasilitas terminal 3 Priok masih melayani kegiatan peti kemas ocean going atau ekspor impor, padahal dalam rencana tata kelola pelabuhan Priok fasilitas tersebut untuk kegiatan domestik/antarpulau pada tahun ini.

“Makanya kami pertanyakan kembali bagaimana sebenarnya komitmen Pelindo II dalam merealisasikan tambahan fasilitas terminal peti kemas domestik di Priok,” ujarnya, Selasa (21-2-2017).

Adil mengatakan, saat ini fasilitas terminal untuk pelayanan kapal dan bongkar muat peti kemas domestik sangat kurang, padahal volume peti kemas domestik sebanding dengan ekspor impor yang melalui Priok. “Akibat kurangnya fasilitas terminal peti kemas domestik itu, banyak kapal setiap harinya harus mengantre bahkan ada yang terpaksa lego jangkar karena gak dapat dermaga,” paparnya.

Untuk itu, ujar dia, ALFI mendesak Pelindo II/IPC fokus dalam tata kelola pelabuhan Priok dengan meningkatkan performance New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) untuk melayani kegiatan ekspor impor.

“Kalau terminal 3 Priok sebaiknya berperan sebagai terminal peti kemas domestik saja sebab selain tidak diukung areal container yard yang cukup, juga berpotensi menimbulkan kemacetan di pelabuhan,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Rima Novianti, Direktur Komersial PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II yang saat ini mengelola termi-

06

Rabu 22 Februari 2017

foto: maritimnews.com

A

ALFI Tagih Pelindo II Fungsikan Terminal 3 Priok Jadi Domestik

nal 3 Priok hanya mengatakan, bahwa pengguna jasa dalam hal ini sejumlah shipping line global masih menghendaki pelayanan di terminal 3 Priok untuk melayani peti kemas ekspor impor.

“Ini customer choice,” ujarnya.

Klausul Konsesi Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif, justru mengungkapkan seharusnya terminal 3 Priok diperuntukkan melayani kegiatan peti kemas domestik karena hal itu sesuai dengan bagian klausul perpanjangan konsesi JICT. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan mengatakan sesuai dengan peruntukkannya fasilitas terminal 3 Priok sangat dibutuhkan untuk kelancaran peti kemas antarpulau atau domestik.

Dia juga mengatakan, persaingan layanan peti kemas di Priok semakin ketat saat ini bahkan cenderung saling menarik market yang sudah ada mengingat minimnya market baru (shipping line) baru menyusul masih terjadinya pelemahan ekonomi global saat ini.

Bahkan, kata Riza, semakin ketatnya persaingan antar terminal itu sekarang sudah ada tiga shipping line global yang sebelumnya sandar di JICT kini berpindah layanan al; Maersk Line ke Terminal 3 Priok, serta NYK Line dan Evergreen ke NPCT-1.*** | BISNIS.COM | AKHMAD MABRORI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Polemik Tata Kelola TKBM

Pengamat: Bongkar Muat Pelabuhan Sumbang 20% Total Biaya Logistik

B

ONGKAR muat di pelabuhan berkontrubusi menyumbang 20 persen dari keseluruhan total biaya logistik. Rinciannya, biaya penumpukan kontainer sekitar Rp 27-54 ribu dan biaya bongkar muat sekitar Rp 200-300 ribu.

“Berdasarkan data World Bank, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari pendapatan domestik bruto. Mengacu angka tersebut maka biaya bongkar muat menyumbang 20 persen dari keseluruhan biaya logistik,” jelas Rudy Sangian, Pakar Kepelabuhanan, Jumat lalu).

Rudy menambahkan, tarif bongkar muat yang berlaku di pelabuhan secara total biaya logistik sangat kecil ketimbang biaya lainnya, seperti distribusi dan gudang. Selain itu, tarif yang diberlakukan cenderung transparan dan stabil. Transparansi tarif itu terlihat ketika pihak Pelindo II selalu melakukan koordinasi tentang penetapan tarif inap peti kepada pihak terkait.

Seperti pengelola terminal JICT, terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Lestari dan Terminal 3. Ditambah dari pihak asosiasi, seperti Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Pihak Pelindo II sendiri pada Februari tahun lalu, berdasarkan Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II/16 menetapkan tarif progresif terbaru inap peti kemas. Ketentuannya, hari pertama free charge alias gratis. Tarif hari kedua ialah dikenakan progresif 300%. Hari ketiga dikenakan 600%, kemudian tarif hari keempat dan hari berikutnya sebesar 900%.

Sebelumnya, tarif progresif dipatok 900% pada hari kedua. Tidak ada tarif progresif berjenjang atau denda.Tarif progresif yang dikenakan mengacu pada tarif dasar penumpukan peti kemas. Besaran tarif dasar penumpukan di Tanjung Priok sebesar Rp 27.200 per kontainer per hari untuk ukuran 20 feet dan Rp 54.400 per kontainer per hari untuk ukuran 40 feet.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Omong Kosong Sementara itu, menanggapi rencana pemerintah melakukan penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagaimana diungkapkan Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan sepanjang pemerintah serius melakukan pembenahan, pihaknya mendukung rencana tersebut.

“Kami tidak menolak terhadap rencana pembenahan sistem perburuhan di pelabuhan. Bagi kami, yang harus dilakukan itu adalah memastikan semua proses dilakukan transparan. Apalagi faktanya selama ini TKBM masih hidup dalam kemiskinan,” ungkap Jumhur dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (21/2).

Menurut mantan Kepala BNP2TKI ini, pemerintah selama ini terkesan tidak mempedulikan sistem perburuhan di pelabuhan-pelabuhan.

Jumhur memastikan mengetahui persis koperasi maupun buruh tidak dipedulikan pemerintah.

“Boro-boro meningkatkan keahlian untuk peningkatan daya saing, untuk memenuhi hidup layak sebulan saja para buruh TKBM masih jauh dari harapan.” imbuhnya.

Jumhur sepakat perlu dilakukan pembenahan terhadap TKBM untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan TKBM.Namun dalam pelaksanaannya, harus tetap melibatkan stakeholder kaum buruh di pelabuhan. Sebab jika tidak, sudah menunjukkan bahwa buruh TKBM hanya dianggap objek saja. Maka tidak heran kalau nanti sistem baru itu makin memperkokoh struktur eksploitasi kepada buruh TKBM. “Sebenarnya kalau Koperasi TKBM berada penuh di bawah serikat buruh, saya rasa itu juga cukup menarik. Jadi koperasi itu hanya “alat administrasi saja”, bukan seperti sekarang. Jadi koperasi benar-benar mewakili kepentingan TKBM bermitra dengan PBM yang memberi kerja.” pungkasnya *** | TRUCKMAGZ.COM | SHIPPINGFORUM.CO.ID|

Rabu 22 Februari 2017

07

Bongkar Muat

Perluas Lahan, Pelindo III Semarang Ajukan Reklamasi

08

Rabu 22 Februari 2017

foto: tribunnews.com

G

ENERAL Manager Pelindo III Cabang Semarang, Agus Hermawan, memaparkan rencana pihaknya untuk melakukan reklamasi di kawasan terminal samudera dan Terminal Peti Kemas Semarang(TPKS).

Menurut Agus, akan ada reklamasi di Kali Baru Barat, yang bertujuan untuk menunjang aktivitas bongkar-muat barang cair dan curah.

Reklamasi seluas 104 hektare itu akan berlangsung dalam dua sesi, masing-masing 22 hektare dan 82 hektare. Sesi pertama seluas 22 hektare akan dilakukan pada tahun 2017. Agus mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan izin reklamasi di Kementerian Perhubungan.

“Progresnya baru sampai izin dan mengurus amdal, sementara Kepala KSOP sendiri sudah mengirim rekomendasi ke Jakarta,” kata Agus, pada Selasa (21/2).

Dikatakan, reklamasi ini diperlukan, guna mendukung aktivitas bongkar-muat barangbarang cair dan curah. Komoditas itu menjadi prioritas, lantaran pelindo melihat keduanya memiliki potensi yang cukup besar. Pada reklamasi seluas itu nantinya akan didirikan dua dermaga baru, storage tank, gudang, dan lahan penunjang lain.

“Untuk barang general cargo yang ramai di Tanjung Emas adalah pupuk dan barang project. Sementara barang curah cair meliputi CPO, methanol, dan BBM, lalu barang curah kering antara lain batu split, batu bara, dan jagung,” ungkap Agus yang menjabat sejak 1 Januari lalu.

Alasan lain, jika selama ini banyak terjadi antrean kapal. Menurutnya, memperbesar luas area untuk aktivitas bongkar-muat akan mempercepat waktu sandar kapal-kapal pengangkut.

Agus mengungkapkan, selama ini terjadi antrean hingga dua kapal di satu titik. Efeknya, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Sementara untuk 82 hektare sisanya, akan dilakukan pada 2018 mendatang. Dalam proyek reklamasi sesi pertama, Pelindo III menganggarkan Rp 150 miliar, dan disebut Agus belum meliputi pembangunan fasilitas di atasnya.

“Kami menunggu sampai tambahan yang 22 hektare ini penuh,baru yang 82 hektare sisanya kami lanjutkan,” ujarnya.

Citra Negatif Agus Hermawan yang menggantikan pejabat sebelumnya Tri Suhardi, menyatakan tekadnya menghilangkan imej (citra) negatif atas kondisi pelabuhan yang didentik banjir, tidak aman, pungli, atau tidak siap dengan infrastruktur.

“Itu semua tidak ada lagi di Pelabuhan Tanjung Emas. Sekarang pelabuhan ini sudah kering, tak ada lagi banjir. Tak ada pungli, dan tentu saja aman. Buktinya Tanjung Emas menjadi persinggahan utama cruise (kapal pesiar) setelah Tanjung Benoa, dan akan ada pengembangan arena bisnis terkait bongkar muat, ” tegasnya.

Lebih jauh, Agus yang kelahiran 1973 ini, mengatakan, sejak menempati posisi teratas di jajaran Pelindo III Tanjung Emas, ia perlu pemahaman (maping) selama dua bulan atas kondisi Pelabuan Tanjung Emas.

“Dan hasil maping tadi, memang saya rupanya tinggal meneruskan dan memoles yang sudah dikembangkan di pelabuhan ini. Jadi saya tinggal maintenance saja, dan meneruskan program yang sudah berjalan baik,” kata Agus Hermawan yang mengaku telah mengabdi di Pelindo III selama 18 tahun itu.*** | TRIBUNNEWS.COM | SUARAMERDEKA.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Izin Amdal Rampung

Dirjen Hubla: Patimban Sudah On The Track. Tinggal Tunggu Penlok...

INDONESIA SHIPPING TIMES

foto: dephub.go.id

P

EMBANGUNAN Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, sudah bisa dimulai.

Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan Amdal untuk pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Amdal tanggal 28 (Januari 2017). Udah Oke,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tony Budiono, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tony mengatakan, dalam pembangunan Patimbang tidak bisa menunggu proses RTRW Nasional selesai. Untuk itu, ada rekomendari khusus yang diberikan Kementerian ATR supaya pembangunan pelabuhan bisa dilaksanakan.

“RTRW kan gak bisa parsial. Ada goodwill dari ATR akan membantu kita karena ini masuk proyek strategis nasional kan. Otomatis seluruh kementerian membantu,” tuturnya.

Saat ini, kata Tony, tinggal menentukan penetapan lokasi (penlok) pembangunan Pelabuhan, dalam rangka pembebasan lahan nantinya.

“Semua sudah on the track. Tinggal kita menunggu penlok dari Gubernur,” ujarnya.

Integrasi Moda Transportasi Tony menambahkan, Pelabuhan Patimban akan dilengkapi infrastruktur transportasi penunjang dan terintegrasi seperti jalan tol dan kereta api.

“Ada kan kita ada kajian tentang kereta masuk, jadi kita sinergi kereta, jalan tol, multimoda,” ungkapnya.

Tonny juga mengatakan selain dari Kemenhub, beberapa kementerian lain juga dilibatkan seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mereka masuk ke dalam tim ad hoc yang sudah dibentuk.

“Semua sudah karena proyek strategis nasional otomatis semua kementerian mendukung,” katanya.

Terkait pendanaan, Tonnny menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (loan

agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dilakukan pada Mei 2017 dan akan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Saat ini, konsentrasi tim ad hoc adalah menyelesaikan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban agar Jepang dapat menyepakati kontrak perjanjian .

“Belum, antara Mei sampai Juli tandatangan loan nya, pencairannya ya nanti kalau kita sudah jalan. Diharapkan bulan pertama 2019 lah bisa soft launching,” ucapnya.

Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

Proyek ini menelan biaya hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp 40 triliun dengan menggunakan pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA).

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor pada 15 Januari lalu, menyinggung soal proyek tersebut. Dia menegaskan penggunaan pelabuhan harus dilaksanakan oleh perusahaan patungan Jepang-Indonesia.*** |OKEZONE.COM | KUMPARAN.COM |

Rabu 22 Februari 2017

09

Kerja sama Bilateral

Kereen! BKI Mendapat Kepercayaan Penuh Sertifikasi Kapal Timor Leste

10

Rabu 22 Februari 2017

foto: jawapos.com

P

ERWAKILAN pemerintah Timor Leste dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menandatangani kerja sama bilateral bidang kemaritiman. Penandatanganan dilakukan Minggu (19/2) malam di Hotel JW Marriott.

Acara yang berlangsung sederhana itu dihadiri Dirut BKI Rudiyanto serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Transportasi dan Komunikasi Timor Leste Inacio Freitas Moreira. BKI sendiri dipercaya melakukan sertifikasi kapal-kapal Timor Leste sejak 2007.

Sebelumnya, BKI mengajukan izin untuk setiap kapal berbendera Timor Leste yang akan disertifikasi. ’’Mulai sekarang, pemerintah Timor Leste memberikan kepercayaan penuh pada BKI sehingga nanti tak perlu ada izin per kapal untuk sertifikasi,’’ jelas Rudiyanto.

Inacio menyatakan, pihaknya memberikan wewenang sepenuhnya bagi BUMN Indonesia di bidang kemaritiman untuk sertifikasi kapal secara nasional di negaranya. ’’Kami percaya karena sertifikasi yang dilakukan BKI sudah sesuai standar IMO (International Maritime Organization, Red),’’ ujarnya.

Standar yang dipenuhi tersebut, antara lain, safety of life at sea (solas), maritime pollution (marpol), dan standard of training certificate watchkeeping (STCW). Selain itu, BKI memiliki jaringan yang cukup, baik secara nasional maupun internasional.

Rudiyanto menambahkan, BKI berharap hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama dua negara dalam berbagai bidang, terutama perdagangan. ’’Kami juga berharap pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan serupa kepada kami,’’ ucapnya.

Dengan adanya kepercayaan penuh ini, maka Pemerintah Timor Leste mengkuasakan penuh sertifikasi kapal bendera Timor Leste yang beroperasi di seluruh dunia agar dapat memenuhi regulasi keselamatan dan perlindu-

ngan lingkungan maritim, sesuai dengan standar tinggi yang berlaku internasional.

Kepercayaan ini juga memaknai bahwa BUMN Indonesia telah memperoleh pengakuan dari negara lain. Hal ini sesuai dengan keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno agar BUMN dapat berprestasi secara internasional.

“Tidak hanya Pertamina, Telkom, tetapi juga BUMN sertifikasi dalam hal ini BKI juga mendapat pengakuan dari negara lain,” pungkasnya.

Harapan yang ingin dicapai ke depan adalah meningkatkan pengakuan dan kepercayaan tersebut yang menjadi modal untuk mendapatkan kepercayaan otorisasi dari negara-negara lain. Misalnya seperti Panama dan Thailand yang memiliki banyak kapal yang beroperasi di perairan internasional.

Selain Timor Leste, negara yang sudah memerikan otoritas penuh kepada BKI adalah Mongolia. Pemberian otoritas Mongolia itu ditandatangani pada akhir tahun 2016 lalu.

Sudah pasti hal tersebut semakin memberikan nilai tambah kepada BKI yang kini sedang berproses menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).*** | JAWAPOS.COM | MARITIMNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Kerja sama Korporasi

PT PAL dan Abu Dhabi Shipp Building MoU Produksi dan Perawatan Kapal foto: dredgingtoday.com

P

T PAL Indonesia (Persero), perusahaan galangan kapal terkemuka Indonesia, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Abu Dhabi Ship Building (ADSB), perusahaan penyedia konstruksi dan layanan perbaikan untuk kapal angkatan laut, militer, dan komersial di Timur Tengah.

MoU itu ditandatangani kedua perusahaan disela Naval Defence Exhibition and Conference (NAVDEX) 2017, bagian dari International Defence Exhibition and Conference (IDEX) yang diadakan di Abu Dhabi dari tanggal 19 hingga 23 Februari ini.

Kedua perusahaan akan berkolaborasi dan menggabungkan kemampuan dan sumber daya untuk menciptakan peluang dalam bisnis galangan kapal, pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan armada laut untuk Indonesia dan Uni Emirat Arab pada produk unggulan seperti Fast Patrol Boat, Strategic Sealift Vessel dan Light Frigate, demikian keterangan KBRI Abu Dhabi yang diterima Antara London, Selasa (21/2/2017).

CEO dari Abu Dhabi Ship Building, Dr Khaled Al Mazrouei mengatakan Abu Dhabi merasa bangga mampu berperan pada penataan jaringan global dari mitra strategis dari berbagai negara.

“Kemitraan kami dengan PT PAL merupakan salah satu pilihan yang cermat atas keahlian,

INDONESIA SHIPPING TIMES

pengetahuan dan reputasi mereka pada kapal angkatan laut, militer dan komersial. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut untuk pelayanan yang lebih baik pada pelanggan kami dimasa depan dan untuk kemajuan hubungan bilateral antara UEA dan Indonesia, “ ujar Dr Khaled Al Mazrouei.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin mengatakan kerjasama ini merupakan strategi perusahaan untuk memperluas pengembangan bisnis di pasar internasional.

Karena itu, penting untuk memperkuat jaringan global dan memperluas sinergi dengan mitra strategis global.

“Dengan adanya kesamaan dalam portofolio bisnis di bidang industri pertahanan, kemitraan dengan Abu Dhabi Ship Building diyakini akan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan di kedua belah pihak,” ujarnya.

Dubes RI Husin Bagis mengatakan sesuai dengan misi KBRI untuk meningkatkan nilai dagang antara Indonesia dan UEA, ekspor produkproduk teknologi pertahanan yang sudah ternama di dunia, kompetitif dan unggul adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.

“Selain itu, saya merasa hubungan yang semakin erat antara Jakarta dan Abu Dhabi jelas terlihat dari perdagangan produk-produk teknologi pertahanan,” lanjut Duta Besar RI Husin Bagis.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia dan IGG-PEA menandatangani joint agreement di bidang pemasaran global.

Sebagai implementasi dari strategi untuk meningkatkan jaringan global, PT PAL Indonesia ingin membangun kemitraan dan menjadi bagian dari IGG, penyedia sistem pertahanan dan keamanan yang unggul untuk lebih dari 80 negara, termasuk Amerika Serikat.*** | ANTARANEWS.COM |

Rabu 22 Februari 2017

11

Tertarik Investasi di Jakarta

Pemerintah Tawarkan CMA CGM Tender Pelabuhan Bitung dan Dumai foto: googleimage

M

ENTERI Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia Jean Charles beserta sejumlah investor asal Prancis yang tergabung dalam Federasi Pimpinan Perusahaan Prancis (MEDEF).

Dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa investor asal prancis yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya, perusahaan Prancis yang bergerak pada bidang peti kemas yaitu CMA-CGM menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Airlangga mengatakan, pihaknya menawarkan kepada CMA-CGM untuk mengikuti tender di pelabuhan peti kemas Bitung, Sulawesi Utara, atau di Dumai, Riau.

“Mereka maunya masuk ke Jakarta, tetapi Jakarta New Port II kan sudah diputuskan. Saya tawarkan pada mereka, untuk ikut tender di Bitung atau Dumai saja, karena pemenang tender di Jakarta sudah diputuskan. Apalagi perusahaan itu juga cukup besar di Singapura,” ujar Airlangga di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Airlangga menambahkan, tidak hanya CMA-

12

Rabu 22 Februari 2017

CGM saja yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia, ada juga perusahaan pemasangan jaringan kabel listrik bawah laut yaitu Dreyfus Travocean yang berminat masuk ke Indonesia.

“Saya sampaikan bahwa kabel bawah laut itu di Indonesia sektornya lebih ke telekomunikasi, bukan listrik,” tambahnya.

Kendati demikian, Airlangga menuturkan, pihaknya bersama investor asal Prancis baru melakukan pembicaraan pada tahap awal, belum secara rinci terkait investasi yang akan ditanamkan. “Baru bicara-bicara saja, tapi mereka sudah punya minat,” paparnya.

Berdasakan data Badan Koordinasi Modal (BKPM), dari awal 2016 sampai September 2016, jumlah proyek perusahaan Prancis di Indonesia berjumlah 245 proyek dengan nilai 44 juta dollar AS. Hingga kini, terdapat lebih dari 160 perusahaan Prancis di Indonesia yang bergerak di berbagai macam sektor, seperti elektronik, minyak dan gas, makanan dan minuman, kosmetik, sampai perawatan helikopter. *** | KOMPAS.COM | PRAMDIA A JULIANTO |

INDONESIA SHIPPING TIMES