Indonesia Shipping Times Edisi 22 Juli 2017 by Majalah Shipping Times

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 176• Vol IX • Sabtu,

22 Juli 2017

LAYANI JAKARTA-SURABAYA KAPAL PORT LINK III ASDP “SAY GOOD BYE” MERAK-BAKAUHENI

UKUR ULANG KAPAL, MENTERI PERHUBUNGAN JANJI BULAN DEPAN SELESAI

PELINDO IV KEMBALI TERPILIH SEBAGAI HOST PROGRAM “BUMN HADIR UNTUK NEGERI”

INI DIA, NAMA-NAMA PEJABAT BARU ESELON 1, 2 DAN 3 DITJEN HUBLA

PELAYARAN MERGER, TROUGHPUT PELABUHAN MALAYSIA TURUN

Indonesia dan Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Maritim TEMPO.CO

NDONESIA dan Vietnam sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim. Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dengan Deputy Prime Minister Vietnam Vuong Dinh Hue di Kantor Wakil Presiden, Jumat (21/7). Jusuf Kalla mengatakan, kedua negara sepakat untuk mengatur patroli bersama di wilayah perairan agar dapat mengantisipasi ancaman keamanan. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam juga setuju untuk menyelesaikan iliegal fishing. “Kita akan perbaiki semua hubungan, semua diselesaikan secara bersama-sama dan akan diatur suatu pertemuan nanti pada awal Agustus di Hanoi,” ujar Jusuf Kalla.

Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai rencana kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong ke Indonesia pada akhir Agustus 2017. Partai Komunis Vietnam adalah partai penguasa di negeri tersebut dan Nguyen Phu Trong merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di Pemerintahan Vietnam. Deputy Prime Minister Vietnam Vuong Dinh Hue mengatakan, Indonesia dan Vietnam akan meningkatkan kerja sama di berbagai bidan Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Vietnam akan menyambut Presiden RI Joko Widodo yang direncanakan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada November 2017 mendatang di Da Nang, Vietnam.*** REPUBLIKA.CO.ID | RIZKY JARAMAYA

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

Sabtu, 22 Juli 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ukur Ulang Kapal, Menhub Janji Bulan Depan Selesai ANTARANEWS.COM

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan permasalahan ukur ulang kapal penangkap ikan akan selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Ia menyatakan akan menggunakan cara-cara persuasif kepada para pemilik kapal. “Ini kan masyarakat Indonesia, kami ingin membina melakukan secara persuasif supaya mereka mau,” kata Budi Karya saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017. Budi Karya menuturkan dirinya akan pergi ke Tegal untuk mengurus masalah ini dan ia berencana mengajak serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungannya. Ia ke sana dalam rangka melakukan pengukuran dan menemui langsung para pemilik kapal. Menurut Budi Karya yang tidak mau mengukur ulang kapalnya hanyalah di sejumlah titik saja, seperti di Tegal yang ada 48 kapal belum diukur ulang.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Tanya hati ke hati, kami sampaikan maunya apa,” ucap Budi Karya. Bahkan Budi Karya mengaku sudah mengirim tim ke Tegal dan sudah mulai melakukan pengukuran ulang. “Sebagian sudah diukur, tapi saya pikir kami akan menyelesaikan substansinya apa,” tuturnya. Budi Karya mengungkapkan Presiden sudah memerintahkan kepada pihaknya untuk melakukan pengukuran dan rapat bersama Menteri Susi pun juga sudah dilakukannya. “Terus kami tentukan langkah-langkanya.” Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak kapal penangkap ikan yang melakukan mark down ukuran kapalnya. Mark down ini dilakukan agar pemilik kapal bisa membayar pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) lebih rendah, serta mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah.*** TEMPO.CO | DIKO OKTARA Sabtu, 22 Juli 2017

Komposisi Nama-Nama Pejabat Baru Kementerian Perhubungan

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik 401 pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai dari pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pejabat pelaksana, pada Jumat (21/7) di Kantor Kemenhub. Menhub mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan bukti berkembangnya suatu organisasi secara dinamis. Selain itu, rotasi dan pergantian pejabat adalah upaya untuk penyegaran dan mendorong inovasi serta efisiensi. Pada jajaran pejabat pimpinan tinggi madya (eselon 1), dua pejabat yang dilantik, yaitu Ir. Bambang Prihartono, MSCE sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggantikan Dr. Elly Sinaga yang memasuki masa pensiun. Pejabat eselon 1 lainnya adalah Ir. Prasetyo Boeditjahjono, MM sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi menggantikan Ir. Bambang Prihartono, MSCE yang dilantik menjadi Kepala BPTJ. Sedangkan pejabat lainnya terdiri dari 17 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 107 pejabat administrator (eselon III), 261 pejabat pengawas (eselon IV) dan 14 pejabat pelaksana (eselon V). Dari jumlah tersebut, setidaknya 152 pejabat atau 37 % dari jumlah pejabat yang dilantik merupakan promosi jabatan yang menandakan bukti berkembangnya suatu organisasi secara dinamis. Salah satu wujud berkembangnya organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan menurut Menhub adalah dibentuknya 25 Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Menhub mengatakan langkah promosi dilakukan selain untuk kepastian pelaksanaan pola karier juga untuk percepatan program pembangunan dengan memberi kesempatan anak-anak muda memegang tanggung jawab lebih besar. “Secara khusus saya menugaskan Dr. Capt. Wisnu Handoko, M.Sc sebagai Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk fokus

Sabtu, 22 Juli 2017

dan mengawal program tol laut. Sedangkan untuk percepatan angkutan udara perintis dan jembatan udara saya menugaskan Ir. Lukman F Laisa sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” ujar Menhub Budi. Berikut ini nama-nama pejabat yang dilantik: Eselon 1 • Ir. Bambang Prihartono, MSCE sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek • Ir. Prasetyo Boeditjahjono, MM sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

Eselon 2 • DR. Gede Pasek Suardika, M.Sc sebagai Kepala Biro Perencanaan • Drs. Nelson Barus, MM sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan • Ir. Sugeng Wibowo, MM sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran • Ir. Kasman sebagai Inpektur II, Inspektorat Jenderal • Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM sebagai Direktur Kenavigasian • H. Marwansyah, SH, MM, MH sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai • Capt. Sudiono, M.Mar sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok • Ir. Supardi sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang • Taufiq Mansyur, SE sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung • Drs. Basar Antonius sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya • Amiruddin, MM sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak • Capt. Jonggung Sitorus, MM sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Dumai • Capt. Weku Frederik Karuntu, MM sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai • Antonius Widyo Praptono sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura • Agus Priyanto Sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Kelas I Hasanuddin Makassar • Herson, SH Sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Kelas I Ngurah Rai–Denpasar • Ir. Maryati Karma, MM sebagai Widyaiswara Ahli Utama Pada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.

INDONESIA SHIPPING TIMES

OCEANWEEK,.CO.ID

Eselon III (Ditjen Perhubungan Laut) • Marlent Manurung, SE sebagai Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut • Ir. M Tohir, M.Si sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-Bau • Lusi Andayani, ST sebagai Kepala Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai • Drs.Hery Suryono, MM Sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya • Drs. Doddy Triwahyudi, MSTR sebagai Kepala Bidang Kepelabuhanan, Kantor Pelabuhan Batam • Retno Wijayanti, SE, Msi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya • Ramli sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Distrik Navigasi Kelas I Samarinda • Drs. Frans Maxie Basso, MM sebagai Kepala Bidang Logistik, Distrik Navigasi Kelas I Bitung • Ir. Retno Setyawati sebagai Kepala Bidang Logistik, Distrik Navigasi Kelas I Belawan • Capt. Hermanta, SH, MM, M. Mar sebagai Kepala Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal, Direktorat Kepelabuhanan • Agustinus Maun, ST, MT sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik • Capt. Cristiana Yustita, S, SiT sebagai Kepala

INDONESIA SHIPPING TIMES

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok • Wigyo, S. Sos, MH sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap • Dr. Capt. Wisnu Handoko, M. Sc sebagai Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut • Eko Priyo Handoyo sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. • Renta Novaliana Siahaan, S. SiT sebagai Kepala Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas II tanjung Balai Karimun. • Yusuf Imran, SE sebagai Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli , Kantor Kesyahbnadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang. • Capt. M. Hasan Basri, SH, M. Mar sebagai Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. • Alexander Seleng Allonkendek, MM sebagai Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. • Aan Anwar Setia Saputra, MM, M. Mar. E sebagai Kepala Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Enok. • Ir. Akhmad Sudarto, MT sebagai Kepala Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan, Kantor Kesyahbadaran Utama Tanjung Priok. • Mukhlish Tohepaly, ST sebagai Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok. • Yatinah, SE, MM sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pelabuhan Batam. • Suwadji Sentot, SE, MM sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak.*** OCEANWEEK.CO.ID | BERITATRANS.COM Sabtu, 22 Juli 2017

Marwansyah, Putra Aceh Itu Kini Dipercaya Menjadi Direktur KPLP ISTIMEWA

ARIR Marwansyah, SH, MH makin moncer. Putra Aceh itu kini dipercaya menjadi Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pelantikan Marwansyah sebagai Direktur KPLP di Jakarta, Jumat (21/7/2017). Dia dilantik pada jabatan baru tersebut menggantikan pejabat lama Jonggung S. Setelah sukses mengemban beberapa jabatan di tingkat eselon lV dan lll seperti KSOP Panjang, KSOP Cirebon, dua jabatan terakhir yaitu sebagai pejabat eselon ll masing-masing KSOP Makassar dan Tanjung Priok Jakarta. Marwansyah mengaku siap mengemban amanat baru sebagai Direktur KPLP Ditjen Perhuhungan Laut Kemhub. “Sebagai pejabat baru saya akan segera berkoordinasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lainnya untuk kesuksesan tugas baru sebagai Direktur KPLP,” katanya serius. Marwan bertekad untuk menjalankan tugas dan amanat dengan baik dibandingkan sebelumnya. “Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tupoksi dan amanat dari UU. Seluruh wilayah laut dan pantai Indonesia harus dijaga dan diamankan dari segala bentuk pelanggaran hukum,” jelas Marwan.

Sabtu, 22 Juli 2017

KPLP Bukan Tempat Baru Bagi Marwansyah, KPLP bukan tempat yang baru. Dia pernah menjadi Kasubbag Tata Usaha dan Kasubdit PPNS Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut (Hubla). “Jadi di Direktorat KPLP bukan tempat baru. Saya juga pernah menjabat Kepala KSOP Cirebon dan mendapat predikat Kepala UPT Teladan 2014,” sebut Marwan. Selanjutnya Marwansyah lolos ikut lelang jabatan pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan melalu assesment UI, selanjutnya dipromosikan menjadi pejabat eselon 2 sebagai Kepala KSOP Panjang. Kemudian dimutasi lagi sebagai Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang dan dipromosikan eselon 2A sebagai Kepala Kantor Syahbandar Utama Makassar. Turunkan Kelebihan Penumpang Di Pelabuhan Makassar, Marwansyah bertindak tegas dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menurunkan kelebihan kapasitas 920 penumpang kapal PT Pelni KM Tilongkabila. Akibat ketegasan tindakan tersebut, GM PT Pelni Cabang Makassar pun dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, Marwansyah promosi menjadi Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok. Sekali lagi, putra Aceh ini juga berhasil melakukan Reformasi Pelayanan masyarakat dan mental PPNS Syahbnadar Tanjung Priok dengan melakukan penangkapan atas pungli baik calo-calo maupun PNS tanpa pandang bulu. Terbukti, mereka telah diproses hukum dipengadilan Jakarta Utara. PNS Syahbandar Tanjung Priok dan calo tersebut saat ini sedang menjalani proses hukum di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.*** BERITATRANS.COM | HELMI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Mahkamah Pelayaran Akan Genjot

Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut

INDONESIA SHIPPING TIMES

BERITATRANS.COM

AHKAMAH Pelayaran menyatakan terus komit memberikan dukungan kepada tugas pokok dan fungsi Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan KM 15 Tahun 1999 Pasal 1, Mahkamah Pelayaran adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. “Eksistensi Mahkamah Pelayaran memang harus menjadi organ Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya bekerja untuk memperkuat tupoksi Ditjen Perhubungan Laut dalam domain keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim,” ungkap Sugeng Wibowo, yang baru dilantik sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran, Jumat (21/7/2017). Dalam kaitan itu, dia menjelaskan Visi Mahkamah Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal secara tepat, cepat dan seadiladilnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Sedangkan visinya adalah menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kecelakaan kapal oleh tenaga ahli dan profesional dalam bidangnya secara kuantitatif sebagai pembinaan hukum dan penegakan hukum (Law Enforcement) perkapalan dan pelayaran serta tenaga profesi kepelautan agar angkutan laut Indonesia dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan tertib. Dia menjelaskan Mahkamah Pelayaran bertugas untuk melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terhadap kecelakaan kapal yang disebabkan oleh ada/tidaknya kelalaian atau kesalahan nahkoda atau perwira kapal lainnya dalam menerapkan standar profesi kepelautan.

Dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang itu mengutarakan Mahkamah Pelayaran akan meningkatkan sosialisasi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. “Kami harus mensosialisasikan keselamatan pelayaran kepada kalangan perusahaan pelayaran, pelaut dan perusahaan pembuat kapal. Selain itu, kami juga sosialisasi ke sekokah-sekolah pelayaran, terutama sekolah di lingkungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan,” ungkap mantan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut itu. Sejalan dengan upaya sosialisasi, Sugeng Wibowo mengutarakan kinerja Mahkamah Pelayaran digenjot melalui peningkatan kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk Polri. “Kami juga mengikuti bimbingan teknis dari Mahkamah Agung serta menggelar kajian akademis dengan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Airlangga,” jelasnya.*** BERITATRANS.COM | AWE Sabtu, 22 Juli 2017

Layani Jakarta-Surabaya, Port Link III “Say Good Bye” Merak-Bakauheni TRIBUNNEWS.COM

EMENTERIAN Perhubungan memastikan operasional feri jarak jauh yang dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal dimulai setelah monitoring layanan serupa tuntas dilakukan pada operator lain. Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana mengatakan pihaknya telah mengeluarkan izin operasional feri jarak jauh Jakarta--Surabaya untuk ASDP Indonesia Ferry dan PT Jagat Zamrud Khatulistiwa (JZK). Operator JZK telah memulai operasional feri jarak jauh pada 12 Juli 2017 sementara ASDP masih menunggu jadwal dari Kemenhub. “ASDP dalam posisi standby siap operasional, kita monitoring pelaksanaan operasional JZK dulu,” jelasnya, Jumat (21/07/2017). Dia mengimbuhkan, bila hasil pemantauan terhadap operasional JZK berjalan mulus, Kemenhub bakal segera meminta ASDP untuk memulai operasinal feri jarak jauh. Dalam catatan Bisnis.com, opeasional feri jarak jauh rencananya dimulai sebelum hari raya Idulfitri 1438 Hijriah atau 25 Juni 2017. Namun, operasional diundur mengingat arus kendaraan logistrik dikurangi selama masa mudik lebaran. Di lain pihak, ASDP Indonesia Ferry menyatakan siap untuk memulai operasional feri jarak jauh. Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Faik Fahmi, mengatakan perseroan telah

Sabtu, 22 Juli 2017

menyiapkan KM Port Link III untuk melayani rute Jakarta--Surabaya. KMP Port Link III dapat menampung penumpang hingga 1.500 orang. Kapal itu dilengkapi dengan dua dek khusus. Dek pertama untuk menampung kendaraan besar seperti bus dan truk hingga 40 unit sedangkan dek kedua untuk kendaraan pribadi berkapasitas 100 kendaraan. “Pada prinsipnya kami siap. Port Link III sudah standby bahkan sudah dikeluarkan dari lintasan Merak [lintasan Merak--Bakauheni],” jelasnya. Untuk diketahui, moda angkutan feri jarak jauh merupakan salah satu strategi pemerintah guna mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur pantai utara (Pantura) Jawa di mana setiap hari sebanyak 12.000 truk melintas jalur tersebut Selain mengurangi beban kerusakan jalan, waktu tempuh juga diyakini lebih cepat. Jarak tempuh diestimasi mencapai 1,2 hari, lebih cepat dibandingkan dengan waktu tempuh rata-rata truk selama 1,5 hari. Selama pengoperasian feri jarak jauh, Cucu menegaskan pemerintah akan memberikan subsidi tarif. “Konsepnya pemerintah dapat memberikan subsidi sampai mencapai nilai keekonomian atau paling lama sekitar 2 tahun. Setelah itu harus survive,” ujarnya. Di sisi lain, ASDP Indonesia Ferry kini tengah mencari kapal yang bisa mengangkut 200 truk. Kapal ini rencananya bakal digunakan untuk rute feri jarak jauh Jakarta-Surabaya.Faik menuturkan, saat ini kapal Port Link terbesar yang dimiliki perseroan hanya mampu menampung 96 truk. Dia mengimbuhkan, kapal yang ada saat ini memang tidak dirancang untuk menampung muatan barang dalam jumlah banyak sehingga banyak ruang kosong yang tidak bisa dimanfaatkan untuk rute jarak jauh.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA

INDONESIA SHIPPING TIMES

Oversupply Kapal, Pengusaha Angkutan Penyeberangan Desak Moratorium TITIKNOL.CO.ID

ARA pelaku usaha di sektor angkutan penyebrangan menilai tren industri bakal lesu bila persoalan kelebihan pasokan (oversupply) kapal di lintasan komersial tak ditangani. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan load factor atau tingkat keterisian muatan di lintasan komersial seperti Merak--Bakauheni susut menjadi tinggal 40%. Khoiri menggambarkan, dari 61 kapal feri yang beroperasi di lintasan Merak--Bakauheni, hanya 28 hingga 30 kapal yang beroperasi karena waktu sandar yang terbatas. “Karena Dermaga hanya 5, dalam sebulan kapal beroperasi paling 12 hari. Kalau ada 6 dermaga, itu bisa jadi 15 hari [waktu operasional],” jelasnya, Jumat (21/7/2017). Menurut Khoiri, kelebihan pasokan kapal tidak hanya terjadi di lintasan Merak-Bakauheni, tapi juga di lintasan lain seperti

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ketapak--Gilimanuk, Padangbai--Lembar, dan Bajoe--Kolaka. Khoiri menilai, industri angkutan penyebrangan perlu keseimbangan baru karena saat ini jumlah kapal tidak sebanding dengan jumlah dermaga yang ada. Selain itu, tingkat permintaan relatif stabil sedangkan jumlah kapal berlimpah. Secara keseluruhan, total armada kapal besar yang dimiliki anggota Gapasdap mencapai 600 kapal. Adapun, perusahaan angkutan penyebrangan yang tergabung di Gapasdap mencapai 120 perusahaan. Sebelumnya Khoiri meminta pemerintah untuk melakukan moratorium baru agar tingkat keterisian muatan bisa tetap sehat. Jika izin baru diberikan, secara langsung tingakt keterisian muatan bisa turun karena jumlah kapal bertambah. Alhasil, iklim usaha menjadi tidak kondusif. “Jadi moratorium izin operasi kapal sudah sangat-sangat mendesak,” tukasnya.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Sabtu, 22 Juli 2017

Pelindo IV Kembali Jadi Host Program “BUMN Hadir untuk Negeri” TRIBUNNEWS.COM

T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kembali menjadi host program Kementerian BUMN, “BUMN Hadir untuk Negeri” yang tahun ini mengambil lokasi di Sorong, Papua Barat. Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung, mengatakan, dalam program yang hadir setiap tahun dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ini, pihaknya bersama dua BUMN lainnya, yaitu PT ASABRI (Persero) dan Perum Perhutani yang menjadi co host. Doso Agung menuturkan, dalam “BUMN Hadir untuk Negeri” tahun ini pihaknya menyiapkan empat kegiatan. Masing-masing upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti, Jalan Sehat dengan menyasar sekitar 1.000 peserta, Siswa Mengenal Nusantara (SMN) dan Bedah Rumah Veteran. “Untuk Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah Veteran, kegiatannya saat ini sedang berlangsung, bahkan sudah sejak Januari 2017. Dan pada 24 Juli nanti, sebanyak 21 orang SMN dari Papua Barat yaitu Sorong, Manokwari dan Fakfak akan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya, 20 SMN dari Sulsel akan ke Sorong pada 25 Juli 2017,” jelas Doso Agung. Masing-masing SMN yang terdiri dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri tersebut akan melakukan pertukaran budaya. SMN dari Sulsel akan belajar tentang budaya Papua Barat, lingkungan, serta kehidupan masyarakat setempat. Begitu juga sebaliknya, SMN dari Sorong akan mempelajari budaya, lingkungan serta kehidupan masyarakat

Sabtu, 22 Juli 2017

di Sulsel. Secara umum, tujuan diadakannya SMN adalah untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/ SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen pemerintah dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi. Terkait dengan “Bedah Rumah Veteran”, kegiatannya juga tengah berlangsung. Dari total 20 unit rumah veteran di Sorong yang akan dibedah, empat unit rumah sudah selesai, tinggal 16 unit rumah lagi yang saat ini masih dalam tahap survei. “Kategori untuk ‘Bedah Rumah Veteran’ adalah rumah milik veteran yang tidak layak huni, dengan bantuan senilai Rp40 juta per unit rumah, yang secara simbolis bantuannya akan diserahkan pada puncak perayaan HUT Kemerdekaan RI nanti.” Adapun, tujuan “Bedah Rumah Veteran” adalah, untuk mewujudkan rasa penghargaan BUMN kepada para veteran atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sementara untuk “Jalan Sehat”, menyasar sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan keluarga BUMN. Rencananya juga akan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama yang selama ini telah menjadi binaan BUMN dan pedagang daerah setempat, untuk membuka stand kuliner gratis di sekitar lokasi kegiatan. Doso Agung menyebutkan, tahun ini total anggaran “BUMN Hadir untuk Negeri” yang kegiatannya dilakukan oleh Pelindo IV menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp2,8 miliar. Hal itu disebabkan jumlah kegiatan yang dilakukan juga berkurang pada tahun ini. “Total anggaran “BUMN Hadir untuk Negeri” tahun ini hanya Rp1,7 miliar karena cuma empat kegiatan yang dilakukan, yaitu Upacara HUT Kemerdekaan RI, Jalan Sehat, Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah Veteran,” tukas Doso Agung. *** FAJARONLINE.COM | MUHAMMAD NURSAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pelindo III Permudah Izin Sandar Kapal lewat Aplikasi IBS LENSAINDONESIA.COM

PLIKASI Integrated Billing System atau IBS, beralamat Web : anjungan.pelindo. co.id, kini memudahkan para pengguna jasa kepelabuhanan mengajukan permohonan sandar kapal kepada Pelindo III. Pelindo III Tanjung Wangi, Selasa (18/07) lalu gelar sosialisasi kepada pihak eksternal terkait pengenalan proses bisnis aplikasi IBS bertempat di ruang rapat kantor Pelabuhan Tanjung Wangi. Sosialisasi ini diikuti perwakilan dari 19 Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Pelayaran seperti, PT Pelni, Pertamina, Djakarta Lloyd, dll. Enam pilar yang menjadi unggulan pelayanan berbasis teknologi informasi IBS, yakni E-Regristration, E-Booking, E-Payment, E-Billing, E-Care dan E-Tracking. General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Edy Sulaksono memaparkan, Kementerian BUMN mewajibkan Badan Usaha Pelabuhan untuk menerapkan single billing yakni Integrated Billing System. “Penerapan sistem IBS diharapkan mampu mempercepat pelayanan dan bisa mengurangi tatap muka langsung antara Pelindo III dengan pelanggan jasa kepelabuhanan,” ujar Edy dalam keterangan resminya, Jumat (21/07/2017). Beberapa manfaat sistem IBS ini antara lain transparansi biaya, efisien penggunaan kertas, kemudahan tracking dalam permohonan serta pelayanan. Selain itu, pengguna jasa juga bisa mengetahui jumlah kapal yang sudah dibongkar setiap harinya.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Guna memudahkan bertransaksi pada pembiayaan serta pembayaran, Pelindo III Tanjung Wangi bekerjasama dengan beberapa Bank diantaranya Bank Jatim, Mandiri, serta BNI. Dalam uji coba aplikasi IBS tersebut, tak ditemukan kendala pengoperasiannya dan aplikasi tersebut cukup kompatibel untuk diakses dengan menggunakan segala jenis gadget,” tandas Edy. Beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III juga telah menerapkan sistem IBS yakni Tanjung Perak, Tanjung Emas, Gresik, Banjarmasin, Celukan Bawang dan terakhir Tanjung Wangi. Sistem IBS di Tanjung Perak sudah diterapkan sejak bulan November tahun 2016. Pelindo III menargetkan aplikasi IBS diterapkan di seluruh pelabuhannya pada akhir tahun 2017. “Di awal tahun 2017, Pelindo III Tanjung Wangi sudah menginformasikan adanya sistem IBS kepada para pengguna jasa,” tandas Edy. Fahmi Akbar Saputra dari Direktorat Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat Pelindo III menjelaskan, di beberapa cabang pihak IT Pelindo III menemui beberapa tantangan penerapan sistem IBS diantaranya dibutuhkan effort lebih untuk mengedukasi pengguna jasa, sulitnya koneksi jaringan di pelabuhan kecil yang jauh dari kota besar, jauhnya jarak pelabuhan menuju Bank/ATM, pengguna jasa terutama cabang kecil belum familiar dengan teknologi. “Bahkan, di Celukan Bawang (Bali) ada pengguna jasa yang belum pernah menggunakan komputer. Bagi pengguna jasa yang baru menggunakan aplikasi tersebut, mereka merasa sedikit direpotkan sebab harus memasukkan data yang mereka butuhkan sendiri ke dalam sistem IBS,” terang Fahmi. Untuk mengantisipasinya, telah disiapkan tim khusus pendampingan implementasi aplikasi IBS untuk para pengguna jasa Pelindo III yang ada selama tiga hari, yakni mulai Rabu (19/07) s.d Jumat (21/07). Pendampingan awal dibuatkan forum di media sosial whatssapp yang diikuti Pengguna Jasa, Pelindo III dan tim IT Kantor Pusat Pelindo III.*** LENSAINDONESIA.COM | ANDIKA ELDON Sabtu, 22 Juli 2017

Dukung Pertumbuhan Ekonomi KTI, CKB Logistics Resmikan PLB Sorong INDUSTRY.CO.ID

ERUSAHAAN penyedia logistik terpadu, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), terus memperluas usahanya dengan mengoperasikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pembukaan PLB pertama di kawasan Indonesia timur ini merupakan bentuk komitmen CKB Logistics untuk memperkuat fundamental bisnis dan mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan logistik bagi para pelaku usaha di Indonesia. PLB Sorong telah beroperasi sejak 29 Mei 2017 dan berada di Jl. Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Untuk mendukung kegiatan operasinya, PLB Sorong dilengkapi dengan fasilitas gudang tertutup seluas 1.200 m² dan lapangan penyimpanan terbuka (open yard) seluas lebih dari 2.500 m². PLB Sorong juga didukung dengan infrastruktur dan akses yang baik menuju Bandara dan Pelabuhan Sorong dengan jarak tempuh sekitar 30 Km. Kegiatan operasi PLB Sorong juga telah mendapatkan izin operasi dari Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di Sorong, Papua Barat, Kamis (20/7/2017) kemarin. Peresmian dilakukan oleh Kepala Kanwil Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat Cerah Bangun, Direktur Fasilitas Kepabeanan Robi Toni, Plh Bupati Sorong Mohammad Said Noer dan President Director CKB Logistics Iman Sjafei. “Fasilitas PLB ini disediakan untuk mendu-

Sabtu, 22 Juli 2017

kung pertumbuhan industri di Sorong termasuk yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan program proyek percepatan infrastruktur di Papua” tutur Robi Toni. President Director CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan, hadirnya PLB di Sorong menandakan bahwa peluang bisnis di Timur Indonesia semakin terbuka luas. Ekspansi usaha yang dilakukan CKB Logistics juga sejalan dengan Paket Kebijakan Pemerintah Jilid II yang diterbitkan pada September 2015 mengenai Insentif Fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat. Dengan adanya aturan tersebut maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan cukup mengambil barangnya di PLB. “Kami berharap beroperasinya PLB di Sorong dapat semakin mendorong terciptanya efisiensi, sehingga kegiatan ekonomi di wilayah ini dapat berkembang lebih cepat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di timur Indonesia,” kata Iman. Iman menambahkan, PLB memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem logistik nasional. Pasalnya, bagi perusahaan manufaktur yang memindahkan penyimpanan barangnya dari luar negeri ke PLB di Indonesia mereka dapat menekan biaya logistik hingga 60 persen. “Meningkatnya investasi di sektor migas dan sumber daya alam di wilayah Papua dan Papua Barat dapat menjadi peluang bagi bisnis logistik. Karena itu kami optimis strategi pengembangan PLB di Sorong ini akan semakin memperkuat posisi CKB Logistics dalam bisnis logistik di Indonesia,” tambah Iman. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat Cerah Bangun menghimbau kepada semua pelaku usaha di Papua, untuk memanfaatkan fasilitas PLB secara maksimal. Mohammad Said Noer menyambut baik dan memberikan dukungan secara penuh dengan adanya fasilitas PLB di Sorong yang dikelola oleh CKB Logistics.*** INDUSTRY.CO.ID | HARIYANTO

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pertumbuhan Pergudangan Indonesia Ditopang Tiongkok RAJAKIRIM.CO.ID

ERKEMBANGAN pusat pergudangan di Indonesia masih menjanjikan. Ini ditopang oleh semakin meningkatnya ekpansi perusahaan dari Tiongkok. Terutama yang bergerak dalam industri digital, khususnya e-commerce. Apalagi saat ini terjadi pertumbuhan dalam bisnis perdagangan online. Dorongan e-commerce terhadap pergudangan telah terjadi sejak dua tahun terakhir. “(Tapi) aktivitas logistik di Indonesia masih jauh (kalah) dibandingkan dengan Shanghai, Tiongkok dan Singapura,” kata James Taylor, Head of Research Jones Lang LaSelle (JLL), belum lama ini. Banyak yang buka pusat logistik di Indonesia, karena mempertimbangkan luas wilayah dan ekonomi yang terus tumbuh. Ini menjadikan pasar pergudangan untuk logistik semakin bagus. Permintaan gudang modern di kawasan industri, misalnya, banyak berasal dari perusahaan e-commerce. Salah satunya Lazada. Anak usaha Alibaba, perusahaan berbasis di Tiongkok ini, membuka pusat distribusi. Aktivitas dari lazada ini memberikan sumbangan

INDONESIA SHIPPING TIMES

terhadap pertumbuhan pergudangan di kawasan industri selama kuartal II tahun 2017. “Memiliki luas area 30.000 meter persegi. Berlokasi di Jalan Raya Bogor. Proyek ini merupakan fase satu dari total target pembangunan 60.000 meter persegi.” Selama ini Lazada merupakan salah satu perusahaan perdagangan online yang menguasai pasar di Indonesia. Apalagi sekarang, Indonesia telah tampil sebagai pasar e-commerce paling menjanjikan di dunia, selain Tiongkok. “Besarnya populasi generasi muda dan masyarakat perkotaan yang melek internet, kemudian perkembangan infrastruktur di Indonesia mendorong pertumbuhan e-commerce,” jelasnya. Secara geografis, pusat kawasan industri dan pergudangan masih berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari Tangerang hingga Kawarang. Akan tetapi, 66 persen berada di timur Jakarta. Untuk stok pergudangan di kawasan industri sekitar 1 juta meter persegi. INDOCHINATOWN.COM | KOMPAS.COM Sabtu, 22 Juli 2017

Kapal Berbahan Bakar Gas Pangkas Biaya Operasional Hingga 50 Persen MARINEINSIGHT.COM

PERASIONAL kapal yang menggunakan bahan bakar gas dapat menghemat biaya sampai 50 persen. Hal itu diteliti oleh Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Semin. Penelitian Profesor Bidang Teknik Sistem Perkapalan ITS tersebut fokus pada armada maritim yang berbahan bakar gas. Sebab, gas harganya lebih murah dan emisinya lebih rendah. Namun, selama ini bahan bakar gas lebih banyak diekspor daripada dimanfaatkan di dalam negeri. Semin telah meneliti pada kapal nelayan di daerah Lekok Kabupaten Pasuruan. Sekitar 400 nelayan terlibat dalam penelitian tersebut. Para nelayan difasilitasi proses konversi bahan bakar dari solar ke gas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kapal nelayan di sana sudah mengunakan bahan bakar gas, sudah jalan sejak 2010. Karena Pasuruan dilewati pipa gas yang menuju Surabaya dan Gresik. Nelayan bisa hemat 50 persen,” kata dia, kepada wartawan di gedung Rektorat ITS Surabaya, Kamis (20/7). Menurutnya, bahan bakar gas dapat

Sabtu, 22 Juli 2017

digunakan di kapal nelayan, kapal ikan, kapal perang, kapal penumpang? kapal kontainer, kapal minyak, maupun kapal untuk memandu kapal besar. Dari semua kapal tersebut nanti bisa diubah dari bahan bakar bukan gas menjadi gas. Bahan bakar gas terdiri dari tiga jenis yakni LPG, LNG dan CNG. Masingmasing memiliki spesifikasi, keunggulan dan kelemahan. Penelitiannya fokus pada bahan bakar gas jenis CNG. Semin menyatakan Indonesia memiliki potensi bahan bakar gas nomor 11 di dunia. Namun, pemanfaatan dalam negeri masih kurang. Ia juga menyontohkan di negara kain seperti Singapura dan Malaysia, kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas diberi subsidi satu tahun bebas pajak karena telah menurunkan emisi di daerahnya. “Bahan bakar gas punya lelebihan harganya murah. Satu liter CNG harganya sepertiga dari satu liter solar. Misalnya di kapal konsumsi bahan bakar per jam rata-rata 1.000 liter. Kalau solar harganya Rp 7.000 per liter jadi Rp 7 juta per jam. Kalau menggunakan gas biayanya hanya sekitar Rp 2 juta,” ujarnya. Ia juga mencontohkan, bahan bakar solar di mobil satu tangki berisi 45 liter bisa menempuh jarak sekitar 300 kilometer. Jika menggunakan bahan bakar gas satu tabung setara dengan 40 liter solar bisa menempuh jarak 300 kilometer. Padahal, harga gas sepertiga harga solar. “Kalau kapal feri satu kali trip butuh sembilan tabung, kapal feri yang bisa ngangkut 20 mobil,” kata dia.***

REPUBLIKA.CO.ID | BINTI SHOLIKAH

INDONESIA SHIPPING TIMES

Prof IKAP, Pakar Teknik Perkapalan ITS

Marine Fouling Pada Kapal Bisa Dibersihkan Hanya Dalam 2 Pekan

UNIA maritim dan perkapalan masih menyisakan banyak penelitian yang belum tersentuh. Prof I Ketut Aria Pria Utama atau biasa disapa Prof IKAP mengkaji marine fouling. Inilah organisme laut yang sering menempel di bagian bawah kapal. Prof IKAP Utama menjelaskan, bagian kapal yang terendam air berpotensi besar ditempeli organisme laut. Ada yang berasal dari tumbuhan seperti ganggang dan gulma. Ada juga hewanhewan seperti kerang atau tiram. Semakin banyak marine fouling, pergerakan kapal makin lambat. Perubahan gerak tersebut cukup signifikan. Kecepatan kapal yang ditumbuhi banyak marine fouling bisa berkurang 2–3 knot per tahun. Agar bisa bergerak lebih cepat, biasanya operator kapal menambahkan bahan bakar. ”Otomatis penggunaan BBM yang semakin tinggi akan meningkatkan polusi di laut,” ucap alumnus University of Southampton yang juga anggota Royal Institution of Naval Architects (RINA) itu. Cara lain yang biasa digunakan, membersihkan bagian dasar kapal dari marine fouling. Tentu, kapal mesti diangkat dari laut ke daratan, kemudian dibawa ke dok untuk proses pembersihan. Namun, cara tersebut tidak efektif. Sebab, selama proses pembersihan, otomatis kapal tidak beroperasi selama 1–2 bulan. Karena itu, IKAP membuat penelitian untuk mengetahui pola perkembangan marine fouling di kapal. Setelah memahami proses pertumbuhannya, peneliti memungkinkan menentukan penanganan yang tepat untuk membersihkan kapal dari tumbuhan dan hewanhewan tersebut. Penggunaan BBM pun bisa tetap hemat. Penelitian yang dilakukan sejak 2015 itu bekerja sama dengan dua universitas. Yaitu, University of Melbourne Australia dan University of Southampton Inggris serta PT Birokrasi Klasifikasi Indonesia (BKI) dan PT Dharma Lautan Utama. Selain itu, perusahaan cat Hempel asal Denmark ikut berpartisipasi. Tiga mahasiswa ITS pun terlibat dalam penelitian tersebut. Riset itu

INDONESIA SHIPPING TIMES

telah menghasilkan 2 tesis dan 1 skripsi. Tidak hanya itu, penelitian kolaborasi peneliti tiga benua tersebut mendapat dana selama dua tahun dari Newton Fund. PT Dharma Lautan Utama bersedia meminjamkan kapalnya untuk objek penelitian. Kapal itu adalah kapal penumpang yang berlayar dengan rute Merak– Bakauheni. Dalam riset tersebut, para peneliti melubangi bagian dasar kapal, kemudian menutupnya kembali dengan bahan transparan. Dari kaca itu, mereka bisa melihat perkembangan pertumbuhan marine fouling. ”Baru 3–4 hari saja sudah dipenuhi kotoran,” tutur anggota Akademi Ilmu Penelitian Indonesia (AIPI) sejak 2015 tersebut. Penelitian itu pun mendapat apresiasi dari pemerintah Australia karena dianggap unik. Selain itu, hasil penelitian tersebut digunakan sebagai acuan para pemilik kapal untuk memantau penggunaan BBM. ”Kadang ada operator yang nakal dengan melaporkan penggunaan BBM tidak sesuai kenyataan sehingga anggaran penggunaan BBM melambung tinggi,” jelasnya. Peraih Distinction Medal Award dari RINA itu menuturkan, saat ini penelitiannya belum selesai. Akhir tahun nanti, dia berencana melakukan riset terakhir untuk menguji semua teori. Setelah berhasil, risetnya baru dipublikasikan. IKAP menjelaskan bahwa hasil penelitian tersebut diharapkan mampu membuat waktu pembersihan kapal dari marine fouling lebih cepat. Yang biasanya 1–2 bulan menjadi dua pekan saja. Ahli dinamika fluida itu menuturkan, masih banyak peluang studi untuk mengurangi penggunaan BBM pada kapal. Meski banyak peneliti yang mengupayakan energi terbarukan, penelitian pengurangan BBM tetap dibutuhkan. ”Sebab, belum tentu energi terbarukan bisa menggantikan bahan bakar saat ini,” ucapnya.*** JAWAPOS.COM | ANTARANEWS.COM Sabtu, 22 Juli 2017

Pelayaran Merger, Volume Bongkar Muat Pelabuhan Malaysia Turun FLICKR.COM

ALAH satu operator pelabuhan Malaysia, Westports Holdings Berhad, menyebutkan pada semester I tahun 2017 terjadi penurunan volume bongkar muat (troughput) sebesar 5%. Jika pada semester I tahun 2016 lalu troughput mencapai 4,9 juta TEUs, periode yang sama tahun ini hanya 4,66 juta TEUs. Manajemen Westports menduga penurunan troughput tersebut sebagai dampak dari berbagai perubahan yang kini terjadi di industri pelayaran khususnya angkutan kontainer. Dari jumlah troughput tersebut, lebih dari separuhnya merupakan segmen intra-asia yang sebenarnya tumbuh 7%. Hal ini didorong oleh peningkatan volume arus barang domestik yang meningkat sebesar 5% dalam enam bulan pertama tahun ini. Sedangkan kontainer transshipment justeru mengalami penurunan dengan troughput kurang dari 3,3 juta TEUs. Penurunan ini tak terlepas dari fenomena

Sabtu, 22 Juli 2017

merger, akuisisi serta persaingan layanan kapal antarpelabuhan. “Di Westports, kami mengalami transisi dari service call Ocean 3 ke Sea Alliance. Tapi kami juga mendapat service call THE Alliance. Bagaimanapun merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan pelayaran mempengaruhi volume kontainer yang kami tangani terutama untuk kapal-kapal transshipment. Pasca merger, kapal-kapal itu tentunya akan merekonfigurasi layanan mereka di pelabuhan-pelabuhan yang dianggap lebih efisien,” ungkap Ruben Emir Gnanalingam, CEO Westports. “Apa boleh buat dengan berbagai perubahan yang kini tengah berlangsung, kami perkirakan throughput kami di tahun 2017 akan turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” pungkas Gnanalingam.*** WORLDMARITIMENEWS.COM | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES