Indonesia Shipping Times edisi 23 Januari 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Januari 2017 No 19 • Vol IX • Senin 23

ANTISIPASI DOMINASI BUMN, PENGUSAHA LOGISTIK BERI MASUKAN PAKET EKONOMI XV

MENTERI PERHUBUNGAN TINJAU ULANG PNBP DAN PERMODALAN

DUH, PENYEBERANGAN DOMINASI LAPORAN SABER PUNGLI KEMENHUB

DICARI, INVESTOR PENGEMBANG PELABUHAN PANJANG

HYUNDAI ROGOH KOCEK BELI SAHAM HANJIN DI PELABUHAN CALIFORNIA

01

Banyak Dikeluhkan Pengusaha, Kemenhub Tinjau Ulang PNBP

K

EMENTERIAN Perhubungan mengkaji revisi sejumlah aturan di sektor perhubungan laut, menyusul rencana penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XV. Dua hal yang menjadi perhatian yakni terkait dengan permodalan usaha pelayaran dan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang banyak dibebankan kepada pelaku usaha di sektor perhubungan laut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dari kalangan usaha pelayaran, seperti Indonesia National Shipowners’ Association atau INSA dan usaha pelayaran lain yang terkait.

“Kita akan usulkan dua itu, yakni PNBP dan permodalan. Kita akan kaji satu-satu,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (20/1).

Meski begitu, pihaknya membutuhkan waktu sebab aturan di sektor perhubungan laut tidak sedikit.

“Aturannya sangat banyak, begitu juga turunannya. Misalnya untuk PNBP yang dirasa terlalu mahal, kita tinjau ulang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan empat poin dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV. Empat poin tersebut, pertama, meminta pemerintah menjamin kesetaraan arena persaingan atau level playing field bagi pihak swasta dalam bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN).

Kedua, pemerintah menjamin setiap regulasi itu harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Ketiga, pengurangan hingga penghapusan atas pengenaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor transportasi dan logistik.

Keempat, optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, kesetaraan atas level playing field antara BUMN dan swasta itu perlu diciptakan demi mewujudkan persaingan yang fair antara kedua belah pihak.

Dengan adanya level yang sama, maka diharapkan industri logistik dan transportasi nasional bisa lebih kompetitif sehingga menstimulasi pertumbuhannya.

Selain itu, dia menyoroti beberapa regulasi yang malah membuat tidak nyaman pengusaha karena saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Tumpang tindih itu tidak hanya terjadi antar sektor kementerian saja, tapi juga sampai taraf ke daerah.

Menurutnya, dalam penyusunan sebuah peraturan, pemerintah seharusnya mengajak aktif para pelaku usaha untuk turut menggodok regulasi tersebut.

“Dalam membuat regulasi yang baru, sebaiknya swasta dilibatkan. Selama ini sejumlah asosiasi itu jarang sekali dilibatkan dalam penyusunan regulasi,” ujarnya*** | TRANSLOGTODAY.COM | HERRY |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id, jurnalpelabuhan.com

02

Senin 23 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kembali Direvisi

U

NTUK mendukung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

“Regulasi tersebut dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (22/1).

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini.

INDONESIA SHIPPING TIMES

Lebih lanjut Tonny menyatakan, meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia tiga tahun, namun dengan perkembangan/perubahan lingkungan strategis khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, maka dipandang perlu dilakukan reviu atas Rencana Induk Pelabuhan.

“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/kabupaten serta pengembangannya serta perlunya untuk memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau dan penyeberangannya),” ujar Tonny.

Pertimbangannya lainnya adalah dengan ditetapkannya sembilan agenda Pembangunan Pemerintahan yaitu Nawacita yang di antaranya akan mewujudkan dengan program Tol Laut; pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016; serta penetapan 10 destinasi wisata prioritas nasional.*** | INVESTOR.CO.ID | THRESA S DESFIKA | Senin 23 Januari 2017

03

BUMN Dominan, Pengusaha Logistik Beri Masukan Paket Ekonomi XV

P

ELAKU usaha industri logistik dan transportasi aktif memberikan masukan untuk paket kebijakan ekonomi ke-15 yang sedang disusun pemerintah. Mereka ingin agar paket kebijakan ini bisa menciptakan iklim usaha di sektor logistik yang lebih adil antara swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menyatakan, ada kekhawatiran BUMN akan terus menjadi penguasa sektor logistik. Apalagi, saat ini wacana pembentukan holding BUMN sudah semakin dekat. Adanya holding ini diyakini dapat memperkuat seluruh perusahaan pelat merah, dan swasta akan sulit bersaing.

Oleh sebab itu Setijadi memberi masukan bahwa pemerintah tetap menjaga kompetisi swasta dengan BUMN dalam bidang usaha logistik.

“Caranya dengan menggunakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli. Itu harus ditegakkan pemerintah (dalam paket XV),” kata Setijadi dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (19/1).

Dalam industri penerbangan, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers (Inaca) Tengku Burhanuddin mengeluhkan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kadangkala menjadi beban dunia usaha. Harapannya paket kebijakan teranyar ini dapat menentukan mana aturan PNBP yang diperlukan dan mana yang tidak.

Dia memberikan contoh dalam dunia penerbangan ada istilah PNBP yang bernama throughout fee yang dibebankan PT Pertamina (Persero), sebagai konsesi pendistribusian avtur bandara. Kemudian Pertamina pun membebankan fee avtur tersebut kepada maskapai.

Hal ini justru malah menambah ongkos operasional maskapai.

“Jadi ini yang membuat bisnis kami high cost,” katanya.

Sedangkan pengamat transportasi Danang Parikesit menambahkan usulan lain, yakni perlunya dibentuk suatu lembaga baru yang khusus

04

Senin 23 Januari 2017

mengurus sektor logistik. Lembaga ini penting untuk mengatasi ruwetnya permasalahan di sektor logistik. Lembaga ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian/ Lembaga hingga dunia usaha.

“Apalagi dengan adanya deregulasi, maka perlu suatu kelembagaan yang juga kuat,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan paket kebijakan ekonomi XV akan dikeluarkan pada akhir bulan ini. Saat ini pemerintah masih berdiskusi dengan berbagai pihak. “Kita mau kejar akhir bulan ini, karena bukan hanya diskusi tapi perlu diteliti,” katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (19/1).

Paket kebijakan ekonomi XV rencananya akan terkait sektor logistik serta perizinan Indonesia National Single Window (INSW). Namun, Darmin enggan member penjelasan lebih jauh.

“Tidak ada yang bisa saya jelaskan panjang lebar,” kata Darmin.*** | KATADATA.CO.ID | AMEIDYO DAUD |

INDONESIA SHIPPING TIMES

Ekonomi Global Lesu, Ekspor Impor Sulawesi Selatan Turun

K

EPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) Nursam Salam mengatakan Pelabuhan Balantang di Malili dan Pelabuhan Makassar menjadi pusat bongkar muat untuk ekspor dan impor Sulsel sepanjang 2016. Untuk produk ekspor, lanjut dia, kebanyakan dimuat di Pelabuhan Malili, sedangkan produk impor kebanyakan dibongkar di Pelabuhan Makassar.

“Sepanjang Januari-Desember 2016, ekspor Sulsel terbesar melalui Pelabuhan Balantang di Malili yakni senilai US$584,14 juta. Adapun, impor Sulsel terbesar melalui Pelabuhan Makassar yaitu senilai US$415,19 juta,” kata Nursam di Makassar, Minggu (22/1/2017).

Khusus untuk Pelabuhan Malili, menurut Nursam, meski menjadi pelabuhan muat dengan ekspor terbesar, namun terjadi penurunan setahun terakhir ini. Pada 2015 lalu ekspor di Pelabuhan Malili tercatat senilai US$790,35 juta.

“Artinya, terjadi penurunan 26,09 persen,” ucap Nursam.

Sebaliknya, Nursam mengimbuhkan Pelabuhan Makassar mencatat pertumbuhan signifikan sebagai pelabuhan bongkar dalam setahun terakhir. Pada 2015 lalu impor di Pelabuhan Makassar tercatat senilai US$266,5 juta atau terjadi peningkatan 55,8 persen.

Lebih jauh, Nursam menjelaskan selain dua pelabuhan tersebut, ekspor dan impor Sulsel juga melalui sejumlah pelabuhan yang berpotensi untuk terus dikembangkan di antaranya yakni Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Biringkassi di Pangkep, dan Pelabuhan Parepare.

Secara keseluruhan, BPS mencatat aktivitas ekspor dan impor di Sulsel sepanjang 2016 mengalami penurunan. Total nilai ekspor Sulsel

INDONESIA SHIPPING TIMES

hanya US$1.154,6 juta rentang Januari-Desember 2016. Sedang, periode yang sama pada 2015 tercatat nilai ekspor Sulsel menembus US$1.409,1 juta atau menurun 18,06 persen.

Berbanding lurus dengan ekspor, aktivitas impor Sulsel juga menurun. Total nilai impor Sulsel rentang Januari-Desember 2016 sekitar US$943,67 juta. Sedang, periode yang sama pada 2015 tercatat nilai impor Sulsel sekitar US$843,74 juta atau menurun 10,59 persen.

Sebelumnya, Nursam menyebut penurunan nilai ekspor dan impor Sulsel terjadi karena ekonomi global yang sedang lesu. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai ekspor dan impor pada hampir seluruh negara. “Ekonomi global yang buruk berpengaruh pada sektor perdagangan.

Semoga saja tahun ini bisa membaik,” tutur dia.

Nursam mengimbuhkan negara-negara yang berkontribusi terhadap aktivitas ekspor dan impor Sulsel adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, dan Argentina. Untuk ekspor, kata dia, kebanyakan berupa komoditas nikel yang dikirim ke Jepang, sedangkan untuk impor didominasi masuknya mesin dan pesawat mekanik dari Tiongkok. *** | WARTAEKONOMI.CO.ID | TRI Y KURNIAWAN | Senin 23 Januari 2017

05

Dicari, Investor Pengembang Pelabuhan Panjang

M

ANAJEMEN Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Panjang Lampung mencari investor yang mau bekerjasama mengelola lahan milik BUMN ini seluas 4 hektare (Ha).

“Silakan kalau ada yang mau investasi baik pengusaha dalam negeri maupun asing untuk mengembangkan dan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan di lingkungan pelabuhan Panjang Bandar Lampung,” ajak Agus Hendriyanto, General Manager Pelindo II cabang Panjang.

Dikatakan Agus masih terdapat sekitar 4 Ha lahan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung yang belum termanfaatkan secara optimal untuk kegiatan logistik, pergudangan maupun pendukung jasa kepelabuhanan.

Saat ini pihaknya masih menyiapkan business plan-nya untuk lahan yang kondisinya telah siap dibangun.

“Kalau ada investor yang mau bekerjasama kita sudah siapkan,” ujar Agus, Kamis (19/1/2017).

Mantan General Manager TPK Koja ini menyayangkan , masih banyak fasilitas lahan milik pelabuhan yang idle atau tidak dimanfaatkan.

Padahal, setiap tahunnya arus barang khususnya untuk general kargo dan komoditi curah kering melalui pelabuhan Panjang terus mengalami peningkatan signifikan.

Dijelaskan Agus untuk mensinergikan antara BUMN dengan BUMN pihaknya tengah mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung untuk berbisnis bekerjasama dengan Pelindo Panjang .

Agus merasa pihaknya mempunyai kewajiban untuk ikut memajukan daerah Lampung yang agrobisnisnya sudah mendunia.

Komoditi ekspor dan impor yang ditangani sangat beragam, termasuk gula, tapioka, kopi, nanas, dan buah-buahan tropis lainnya, semen,

06

Senin 23 Januari 2017

kedelai, udang, padi, jagung, singkong, lada, ternak, pupuk, batubara, dan lokomotif. Komoditas bongkar muat domestik termasuk batubara, CPO, BBM, semen, pupuk, kernel dan barang konsumsi ke beberapa negara seperti India, China dan negara Asia dan Eropa lainnya.

Arus barang melalui pelabuhan Panjang Bandar Lampung pada 2016 mencapai 8.633.966 ton atau naik sekitar 16 persen dibanding pencapaian tahun 2015 sebanyak 7.423.423 ton.

Pelabuhan Panjang merupaka pelabuhan international terletak di Ujung Selatan Pulau Sumatera memiliki kedalaman kolam 6mLWS sampai – 75mLWS dan memiliki tiga terminal spesialis berdasarkan jenis barang yaitu terminal Multipurpose, terminal Petikemas dan terminal Curah Kering.

Pelabuhan Panjang melakukan modernisasi fasilitas & peralatan disertai dengan peningkatan kompetensi personil, implementasi ICT (Information and Communication Technologies) sejak Juli 2010, peningkatan sistem kerja dalam kerangka ISPS Code. Dengan demikian, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan kapal dan barang dapat ditingkatkan dengan dukungan sistem pengelolaan data yang baik.*** | POSKOTANEWS.COM | DWI |

INDONESIA SHIPPING TIMES

G

Kapal-kapal China Mulai Demen Sandar di TPKS Semarang

ENERAL Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelindo III, Erry Akbar Panggabean, Jumat (20/01/2017) menjelaskan jalur ekspor-impor ke China sekarang ini makin terbuka dan dapat diakses melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Mulai Januari ini ada 4 kapal dari China yang akan sandar di Pelabuhan Tanjung Emas. Melalui kapal tersebut, sebanyak 14 ribu kontainer dari China dibongkar di Semarang “, ungkap Erry Akbar Panggabean.

Menurut Erry TPKS Pelindo III (Persero) praktis menambah jadwal kapal sandar dari China di hari Selasa yang telah lama kosong.

Kapal tersebut antara lain Star River berbendera panama, lalu SITC dan Wana Bhum. Ketiga kapal ini merupakan kapal internasional dengan rute Hochiminh-jakarta-Semarang-Makasar-XiamenQingdao-Shanhai-Ningbo.

Dengan adanya kapal-kapal China yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, menurut Erry Akbar akan sangat berpengaruh

INDONESIA SHIPPING TIMES

pada perekonomian Jawa Tengah. Terlebih yang untuk ekspor ke China maupun Amerika. Sebab untuk ekspor ke Amerika lebih mudah dan ekonomis jalurnya melalui pelabuhan China, seperti Shanhai atau Qingdao.

“Dengan adanya tambahan kapal yang sandar tersebut, secara otomatis akan menambah kinerja TPKS di tahun ini. Dalam catatan taun 2015, kinerja bongkar muat TPKS pada angka 608.201 TEUs (375.654 box), sedangkan tahun 2016 tercatat kenaikan hingga angka 615.132 TEUs (384.640 box).”

Kendati demikian, kata Erry Akbar tetap melibatkan Bea Cukai, BNN, dan Polda Jateng dalam hal pengawasan khususnya barang-barang larangan masuk maupun keluar, diantaranya adalah Narkoba. Untuk bahan makanan TKPS juga menggandeng beberapa pihak terkait pengawasan obat dan bahan makanan. *** | KRJOGJA.COM |

Senin 23 Januari 2017

07

Pelindo III Benoa Kejar Target Peningkatan Kunjungan Kapal Pesiar

G

ENERAL Manager (GM) Pelabuhan Indonesia Pelindo III (Persero) Cabang Benoa, Ardhy Wahyu Basuki, menyebutkan target kapal pesiar (cruise )tahun ini direncanakan naik 20 call.

“Jika pada 2016 lalu, target cruise di Pelabuhan Benoa 52 call, maka tahun ini targetnya 72 call.

Kemudian akan ada penambahan 1 kapal dari Pelni yaitu KM Binaiya,” kata Ardhy di sela-sela acara Pisah Kenal General Manager PT Pelindo III Pelabuhan Benoa’ di Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Kamis (19/1/2017) malam.

Ardhy mengatakan, namun dengan Pelabuhan Benoa yang masih stuck, maka pihaknya belum bisa melakukan pembangunan besar.

Ini juga menjadi tantangan, karena arus kapal akan terus naik trend-nya.

Ardhy mengaku optimistis apabila pengembangan pelabuhan bisa dipercepat maka optimalisasi bisa terlaksana dengan baik, dan target kedatangan akan tercapai.

GM PT Pelindo III Cabang Benoa, Ali Sodikin, resmi digantikan oleh Ardhy Wahyu Basuki, sebagai pucuk pimpinan Pelindo III Cabang Benoa.

Dengan berpindahnya tampuk kepemimpinan ini, ide-ide dan harapan baru pun diharapkan mampu mengembangkan Pelabuhan Benoa semakin maju ke depannya.

Harapan juga diutarakan, Direktur Keuangan Pelindo III, U Saefudin Noer.

“Kami mengupayakan mengembangkan

08

Senin 23 Januari 2017

pelabuhan di lingkup Pelindo III, sehingga mampu meningkatkan pelayanan termasuk modernisasi pelabuhan, dan mengembangkan bisnis baru di pelabuhan,” katanya.

Beberapa modernisasi pelabuhan pun telah dirampungkan, seperti di Semarang. Kemudian Pelabuhan Celukan Bawang, dalam modernisasi terminal curah cair, serta dermaga LNG, yang diharapkan nantinya membantu perekonomian dan penyediaan energi di Bali utara.

Pelindo III juga mencanangkan pembangunan terminal dan pelabuhan di Gili Mas, NTB, dan kami akan membangun 11 terminal penumpang di wilayah kami. Ini juga akan membuat halaman belakang republik ini lebih baik. Sebab selama ini yang dikenal masih pelabuhan besar seperti Jakarta dan sebagainya.

“Kami ingin mengembangkan pelabuhanpelabuhan yang sekarang dianggap halaman belakang Indonesia, dan sekaligus memperkenalkan rencana kepala atau GM Pelabuhan Benoa yang baru,” jelasnya. *** | TRIBUNNEWS.COM |

INDONESIA SHIPPING TIMES

DPR Pertanyakan Infrastruktur Pelabuhan yang Didanai PMN

A

NGGOTA Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan realisasi peningkatan infrastruktur pelabuhan berupa penambahan dermaga menggunakan dana penyertaan modal negara yang diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Itu belum terealisasi sampai sekarang,” kata Bambang Haryo Soekartono, usai mengikuti acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Dharma Lautan Utama 2017, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1/2017).

Ia menyebutkan, total dana penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2015.

Namun, penggunaan anggaran tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan lelang.

INDONESIA SHIPPING TIMES

“Dana PMN itu dikucurkan akhir 2015. Seharusnya sekarang dermaga itu sudah harus jadi. Termasuk pembangunan dermaga di pelabuhan MerakBakauheni harusnya tidak lebih dari satu tahun pelaksanaan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur ini berharap pemerintah bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur pelabuhan dengan segera menyelesaikan pembangunan dermaga menggunakan PMN. Sebab, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) sudah menyampaikan keluhannya terkait ketidakseimbangan antara jumlah kapal penyeberangan dengan jumlah dermaga di pelabuhan.

“Harapan kita, dengan dana Rp1 triliun, ASDP bisa membangun membangun dua atau tiga dermaga dalam dua atau tiga pelabuhan. Tapi sampai saat ini belum terealisasi,” kata Bambang. *** | ANTARANEWS,COM |

Senin 23 Januari 2017

09

Duh, Penyeberangan Paling Banyak Dilaporkan ke Saber Pungli

A

NGGOTA satuan tugas (Satgas) khusus operasi pemberantasan pungutan liar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tulus Abadi menyatakan pihaknya menangani puluhan pengaduan terkait dengan praktik pungli di sektor perhubungan laut.

“Dari ratusan pengaduan yang kami terima dalam tiga bulan terakhir, 70 persennya terkait penyeberangan laut dan sungai,” kata Tulus, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dikutip dari Antara, Minggu (22/11/2017).

Imenyebutkan, model pungli dilakukan oleh oknum tertentu mulai dari sisi pengurusan sumber daya manusia (SDM), nahkoda, sekolah pelayaran, dan sertifikasi kapal.

Salah satu praktik pungli yang berhasil diungkap adalah yang dilakukan oleh oknum petugas Kemenhub di loket Direktorat Perhubungan Laut. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Kalau ingin menjadikan angkutan laut dan sungai sebagai moda transportasi andalan maka pungli harus diberantas,” ujarnya.

Menurut Tulus yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), praktik pungli menjadi beban bagi operator kapal yang kemudian ditimpakan kepada konsumen.

Konsumen, lanjut dia, harus membayar ongkos kemahalan yang relatif tinggi. Di satu sisi operator kapal bisa menurunkan tingkat pelayanan akibat adanya pungli tersebut.

“Dampak dari pungli tersebut juga bisa ke faktor keselamatan secara tidak langsung karena adanya penurunan tingkat pelayanan,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen memberantas praktik pungli di sektor perhubungan mulai dari hulu hingga hilir. Dari sisi hilir, menurut Tulus, bisa dalam bentuk OTT. Sedangkan dari sisi hulu mulai dari evaluasi

10

Senin 23 Januari 2017

regulasi yang tidak sehat atau regulasi yang bisa memicu timbulnya pungli, baik yang terjadi di pemerintah pusat maupun daerah.

“Peraturan daerah (perda) juga banyak bermasalah. Perda-perda itu lah yang harus direvisi bahkan dibatalkan jika membebani ekonomi,” ujarnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) H Khoiri Soetomo, tidak membantah adanya informasi praktik pungli di sektor perhubungan laut.

“Kami melihat tidak salah juga informasi yang disampaikan. Dan kami tentu berharap ada perbaikan,” jelas dia.

Ia berharap perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul bisa permanen. Artinya tidak sekedar gebrakan sementara untuk mencari popularitas.

Dengan begitu, akan tercipta sebuah iklim usaha di industri angkutan penyeberangan yang kondusif.

“Kalau iklim usaha di industri angkutan penyeberangan sudah kondusif, berati ada jaminan kontinuitas layanan 24 jam sehari dan ada jaminan pelayanan minimun yang baik sesuai standar dan jaminan keselamatan pelayaran,” ucapnya.*** | ANTARA | METROTVNEWS |

INDONESIA SHIPPING TIMES

AP I Bernafsu Cicipi Bisnis Terminal Kargo Bali

P

T ANGKASA Pura I (AP I) terus berekspansi.

Setelah anak usahanya mengambilalih operator terminal kargo Bandara Juanda, Surabaya oleh dari PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), kini AP I juga ingin mencicipi bisnis terminal kargo di Bandara Ngurah Rai, Bali yang tengah dipegang oleh JAS. Seperti diketahui, operasional terminal kargo Juanda saat ini masih kisruh karena dipegang dua operator, yakni PT Angkasa Pura Logistik, anak perusahaan AP I dan JAS. Padahal penanganan barang kargo dalam satu atap berpotensi terjadi kesalahan. “Intinya, kami akan melaksanakan amanah undang-undang, sebagai BUBU (Badan Usaha Bandar Udara),” terang Israwadi, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura 1 kepada KONTAN, Jumat (20/1).

JAKARTA. PT Angkasa Pura I (AP I) terus berekspansi. Setelah anak usahanya mengambilalih operator terminal kargo Bandara Juanda, Surabaya oleh dari PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), kini AP I juga ingin mencicipi bisnis terminal kargo di Bandara Ngurah Rai, Bali yang tengah dipegang oleh JAS. Seperti diketahui, operasional terminal kargo Juanda saat ini masih kisruh karena dipegang dua operator, yakni PT Angkasa Pura Logistik, anak perusahaan AP I dan JAS. Padahal penanganan barang kargo dalam satu atap berpotensi terjadi kesalahan. “Intinya, kami akan melaksanakan amanah undang-undang, sebagai BUBU (Badan Usaha Bandar Udara),” terang Israwadi, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura 1 kepada KONTAN, Jumat (20/1).

Israwadi menjelaskan, pihaknya memiliki kewajiban mengelola terminal barang, jasa bandar udara, dan logistik. Hal itu merujuk pada Undang-Undang No 1/2009 Pasal 232 selaku BUBU melaksanakan AP1 melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, seperti fasilitas terminal untuk angkutan penumpang, kargo dan pos. Sehingga tempat penimbunan sementara berada di lokasi Lini 1. “Pada praktiknya menunggu sampai akhir kontrak habis,” ujarnya.

Saat ini, AP 1 berkewajiban mengelola terminal di Lini 1. Artinya, AP 1 harus mengawasi betul

INDONESIA SHIPPING TIMES

barang yang masuk dari luar sampai dengan masuk ke terminal bandara. Adalah tugas operator untuk memastikan barang yang masuk ke bandara.

Sementara, operator jasa terkait lain (swasta) boleh menerima layanan berikutnya.

“Yang menjadi persoalan, mereka juga punya kontrak dengan maskapai. Sedangkan periode kontrak antara operator jasa tersebut dengan AP 1 maupun maskapai, bisa jadi tidak sama,” katanya.

Meski masih belum jelas, AP 1 juga akan menerapkan aturan serupa pada bandara lain.

Termasuk Bandara Ngurah Rai, Bali. Hanya saja, saat ini AP 1 tengah menunggu masing-masing kontrak penyedia jasa, habis kontrak dengan mitra maskapai mereka. “Memang tidak mudah menerapkan aturan dengan kondisi yang sudah terjadi,” ungkapnya.

Martha Lory Fransisca, Corporate Communication JAS, menyatakan, pengelolaan terminal kargo di Bandara Juanda saat ini memang masih ditangani dua operator. Pihak manajemen belum mengetahui secara pasti alasan tersebut.

“Masih stagnan sejak dulu, dan belum berubah. Dari segi keamanan memang enggak baik,” ujar kepada KONTAN, Jumat (20/1).

Pihaknya mengembalikan pengelolaan tersebut pada faktor keamanan. Menurutnya, pihak-pihak terkait bisa memahami kebutuhan dan permintaan maskapai. | KONTAN.CO.ID | DEDE SUPRAYITNO | Senin 23 Januari 2017

11

HMM Rogoh Kocek USD 15,6 Juta Beli Saham Hanjin di Pelabuhan California

P

ERUSAHAAN pelayaran Korea Selatan Hyundai Merchant Marine (HMM) mengatakan pihaknya merencanakan membeli 20 persen saham di Jumlah Total Internasional Terminal LLC (TTI), sebuah operator terminal peti kemas terbesar di Pantai Pelabuhan California.

Pihak perusahaan juga menyebutkan dewan direksi menyetujui kesepakatan mengeluarkan dana USD 15,6 juta, yang mencakup pembelian saham dalam peralatan-leasing perusahaan HTEC. Manajemen HMM juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan menikmati tarif yang sama dengan pelabuhan yang berbasis di Jenewa Mediterania Shipping Company (MSC) tersebut. Dengan demikian, hal itu akan membantu mengurangi biaya handling terminal sehingga keuntungan menjadi stabil.

Pengumuman tentang pembelian saham tersebut dipublikasikan menyusul laporan yang menyebutkan Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat telah menyetujui penjualan saham milik perusahaan pelayaran Hanjin sebesar USD 78 juta di TTI ke Terminal Investment Limited (TIL), sebuah perusahaan yang berafiliasi kepada MSC. Dengan pembelian saham Hanjin di TTI sebesar 54 persen, MSC menjadi pemegang saham mayoritas dari terminal petikemas tersebut.

Sebelumnya, pada akhir 2016, HMM dan MSC bersama-sama mengajukan penawaran untuk mengambil alih TTI. Namun belakangan, HMM memutuskan menarik diri dari penawaran bersama tersebut. Hingga kemudian muncul pengumuman HMM yang berminat membeli 20% saham di terminal petikemas tersebut.** | WORLDMARITIMENEWS|SHIPPINGFORUM |

12

Senin 23 Januari 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES